Shinta Ratri, adalah salah satu transpuan yang hidupnya terpuruk di masa pandemi. Tentu tak hanya Shinta, sebanyak 60 persen pendapatan transpuan di Yogyakarta mengalami penurunan di masa pandemi. Shinta adalah satu pimpinan pondok pesantren waria di Jogjakarta

“Akibat dari penurunan pendapatan itu mereka seperti mengalami tekanan, stres karena tidak bisa membayar hutang, pemasukan tidak ada, harus menahan banyak keinginan. Tekanan ini menyebabkan kawan-kawan ini jadi lebih mudah emosi, ketika sedang bersenda gurau, jadinya berantem, jadi saling tidak tegur sapa,” ujar Shinta ketika dihubungi oleh Konde.co.

Selama pandemi Covid-19, komunitas transpuan kemudian mengusahakan solidaritas untuk membantu komunitas. Jika bantuan yang mereka dapatkan berlebih, mereka pun turut membantu masyarakat yang tinggal di lingkungan sosial mereka. 

Ada sekitar 300 transpuan yang tinggal di Yogyakarta. Sebenarnya mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi apa daya persyaratan utamanya untuk mendapatkan bantuan itu sulit mereka dapatkan.

Salah satu hal yang menjadi kendala mereka mendapat bantuan dari pemerintah yakni tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/ KTP. Hal lain yang menyulitkan, kerja transpuan di Yogyakarta terkendala dengan adanya Peraturan Daerah tentang Gelandangan dan Pengemis, sebab Perda itu berpotensi mengkriminalisasi transpuan. Padahal di Yogyakarta sendiri, ada sekitar 82 transpuan yang bekerja sebagai pengamen. Banyak pengamen digaruk, dilarang mengamen, padahal pendapatan mereka banyak yang hanya dari sana

Untuk mengetahui kondisi terkini dari komunitas transgender di berbagai kota, Konde.co mencoba melakukan survei sederhana untuk mendukung peliputan bagaimana kehidupan transpuan di masa Covid-29. Survei ini tidak menggambarkan jumlah transgender secara keseluruhan karena hanya diisi oleh 47 responden, tapi survei ini bisa menjadi gambaran ihwal kondisi transgender selama setahun ini sejak Covid-19 menyebar di Indonesia.

Hasil survei Konde.co menemukan, dari 47 responden yang mengisi survei, hanya 29 responden yang mengetahui adanya kartu prakerja. Shinta termasuk satu di antara 18 responden yang tidak mengetahui adanya kartu prakerja. 

Shinta memang pernah mendengar istilah kartu prakerja, tapi istilah itu ia dengar dari percakapan dengan tetangga sekitar tempat tinggalnya, bukan dari sosialisasi pemerintah.

Transgender memang merupakan salah satu kelompok yang mengalami dampak dari sisi kehidupan dan perekonomian selama pandemi. Oktober 2020 lalu, Jaringan Transgender Indonesia (JTID) meluncurkan sebuah laporan penelitian tentang kondisi transgender di Indonesia pada masa pandemi. JTID menemukan adanya kerentanan dari komunitas transgender semakin bertambah akibat pandemi. Dalam penelitian tersebut, mereka meneliti 438 responden transgender dari 11 provinsi di Indonesia. Di sisi ekonomi, pendapatan transgender yang rata-rata berkisar Rp4.308.425,- sebelum pandemi, turun lebih dari separuh hingga rata-rata pendapatan hanya Rp1.802.968,-. Di sisi kehidupan, mereka pun rentan mengalami kekerasan saat bekerja, termasuk ditangkap aparat, preman, dan warga.

Saat awal Covid-19 merebak di Indonesia, komunitas transpuan mulai melakukan inisiasi untuk saling bantu, misalnya dengan mengajak masyarakat untuk berdonasi dalam bentuk uang dan sembako, menjual barang pre-loved, dan lainnya. Komunitas transpuan rata-rata bekerja di sektor informal sehingga pendapatan mereka pun berkurang kala pandemi dan ini membuat mereka tak mampu membeli makan hingga kehilangan tempat tinggal.

Untuk Apa Kartu Prakerja bagi Transgender?

Untuk menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap pekerja, pemerintah pun mempersiapkan skema jaring pengaman sosial, program kartu prakerja. Di situs prakerja.go.id, tertera penjelasan bahwa program ini digunakan untuk memprioritaskan pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi. 

Gelombang pertama program ini dibuka pada April 2020, hingga kini mencapai gelombang 17. Laporan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tahun 2020 menyatakan per September 2020, insentif tersalurkan mencapai Rp1,7 Triliun.

Riset TURC menyebut bahwa skema ini memiliki titik lemah. Belum semua pekerja terdampak dalam kategori miskin, rentan, dan menuju kelas menengah (aspiring middle class) bisa mengakses dengan mudah skema tersebut.

Survei Konde.co kemudian menemukan, dari 47 responden yang mengisi survei, hanya 29 responden yang mengetahui adanya kartu prakerja. Shinta termasuk satu di antara 18 responden yang tidak mengetahui adanya kartu prakerja. Shinta memang pernah mendengar istilah kartu prakerja, tapi istilah itu ia dengar dari percakapan dengan tetangga sekitar tempat tinggalnya, bukan dari sosialisasi pemerintah.

“Lingkunganku ini kan lingkungan orang yang membikin kerajinan, jadi saya tidak tahu informasi tentang kartu prakerja,” kata Shinta.

Temuan lain, dari 29 responden yang tahu adanya kartu prakerja, seluruhnya ingin bisa mengakses kartu prakerja. Dari seluruh responden yang ingin bisa mengakses, hanya 15 responden yang mencoba mengakses kartu prakerja. 

Dari hasil wawancara Konde.co dengan beberapa responden, ada berbagai alasan transpuan tidak mencoba mengakses kartu prakerja, seperti ketiadaan uang untuk membeli paket data internet, sulitnya jaringan internet di daerah, tidak percaya diri atau pesimis akan mendapatkan kartu prakerja, tidak memiliki KTP, tidak tahu cara mengakses, dan sebagainya.

Konde.co juga menemukan hal menarik lain. Dari 15 responden yang mengakses, hanya 3 orang yang berhasil mendapatkan kartu prakerja. Denok, adalah salah satunya. Transpuan yang berdomisili di Surabaya ini mengikuti program kartu prakerja gelombang 13 yang berlangsung pada Maret 2021. Setelah membuat akun kartu prakerja, ia kemudian mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Sekitar seminggu kemudian, ia dinyatakan lolos seleksi dan terdaftar sebagai penerima manfaat kartu prakerja.

Denok bercerita, setelah berhasil lolos, ia mendapat dana bantuan pelatihan kerja sebesar 1 juta rupiah. Saldo awal tersebut  ia gunakan untuk membeli jenis pelatihan di mitra platform digital resmi. Setiap pelatihan dipatok harga dengan jangkauan berkisar Rp30.000,00 hingga Rp.1.000.000,00. Menurut Denok, penerima kartu prakerja harus benar-benar cermat memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. 

“Aku ambil 3 pelatihan waktu itu. Menjadi ahli pijat profesional seharga Rp500.000, sukses bisnis online IG seharga Rp250.000 dan manajemen warung kopi seharga Rp250.000 juga,” terangnya pada Konde.co.

Materi pelatihan berbentuk video dengan durasi 3-10 menit. Setelah menonton satu video, ia mengerjakan tes dengan nilai capaian minimum 60 untuk bisa melanjutkan ke video selanjutnya. Di akhir sesi seluruh materi video, ada tes final yang wajib diikuti dengan nilai capaian minimum 60, jika tidak akan mengulang kembali materi dari awal. Denok selalu mendapat nilai 80, dan ia pun dinyatakan lulus untuk mendapat sertifikat elektronik.

Denok mengaku bersyukur bisa lolos kartu prakerja. Ia merasakan betul dampak pandemi Covid-19 terhadap aspek keuangannya. Sebelum pandemi, lewat usaha salonnya mampu memperoleh pendapatan lebih dari Rp2.500.000,00. Namun, ketika pandemi melanda, pendapatannya langsung menurun di kisaran Rp1.000.000,00-Rp1.500.000,-. 

Lebih jauh, ia semakin bersyukur lolos kartu prakerja pada gelombang 13. Ia tidak hanya menerima insentif pasca-pelatihan per bulan sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan, dan insentif survei monitoring dan evaluasi program kerja sebesar Rp150.000,00, tetapi ia juga menerima insentif bonus khusus Hari Raya Idulfitri sebesar Rp600.000,00.

“Aku juga kayaknya beruntung ya lolos prakerja itu di gelombang 13. Masa di tengah-tengahnya ada bulan Ramadan, Idulfitri. Jadi, bulan Mei kemarin aku dapat insentif 2 kali itu. Dapat THR lah istilahnya,” jelasnya. 

“Tapi kan bukan masalah lumayan enam ratus ribu-nya itu ya kalau menurut saya, ini kan sebuah misi, sebuah amanah yang harus kita jalankan, bukan berarti kita udah daftar, ikut pelatihan, selesai dan menunggu insentif, lalu gak ngapa-ngapain gitu lho. Menurutku itu sangat mubazir. Jadi benar-benar apa yang saya dapat itu diterapkan,” sambung Denok.

Tak jauh berbeda dengan Denok,  Rerey, transpuan dari Yogyakarta juga mengaplikasikan materi pelatihan membuat masker kain yang didapatnya dari pelatihan program kartu prakerja. Ia lolos gelombang 7 pada September 2020. Rerey yang saat itu kehilangan pekerjaan karena pandemi ini mengatakan bahwa kartu prakerja bermanfaat membantu kehidupannya. Meskipun menurut Rerey, dengan nominal Rp600.000,- itu, ia harus cermat memutar uang. Sebagian insentif tersebut, ia gunakan untuk membiayai modal usaha masker kain.

Di sisi lain, pengalaman Denok dan Rerey justru tidak dialami oleh Angelina dan 11 transpuan responden survei yang tidak berhasil mendapat kartu prakerja. Mereka gagal mendapatkan kartu prakerja karena selalu terkendala saat mendaftar seperti jaringan internet yang susah, kesalahan pada NIK, dan lainnya. 

Di luar dari 11 responden transpuan yang mencoba dan gagal, ada 29 responden yang sejak awal ingin mengakses kartu prakerja tetapi tidak bisa karena tidak mampu memenuhi syarat administrasi pendaftaran seperti KTP dan KK.

“Saya alhamdulillah semuanya ada ya, Kak, KTP, KK, email, ada semua itu,” ujar Denok.

KTP menjadi kunci penting

Anggun Pradesha, adalah salah satu aktivis di Jakarta yang memperjuangkan KTP untuk transgender. Ia menegaskan bahwa KTP ini penting agar komunitas transgender bisa mengakses pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. 

“Ada kejadian, kepala keluarga bisa menonaktifkan NIK anaknya yang transpuan. Salah satu teman kita, waktu perekaman itu NIK-nya keluar, tapi nonaktif karena dinonaktifkan bapaknya. Solusinya malah disuruh hubungi orangtua minta NIK-nya diaktifkan lagi, sementara dia kabur saat masih anak-anak karena keluarganya tidak menerima identitas dia,” ungkap Anggun saat dihubungi melalui telepon oleh Konde.co. “Masa negara membiarkan warganya tidak punya KTP dan tidak bisa mengakses layanan dasar?” imbuhnya.

Hingga kini, Anggun bersama dengan para aktivis lainnya seperti Hartoyo dari Our Voice telah membantu setidaknya perekaman KTP sekitar 300 transgender di Jakarta. Kehadiran KTP ini membuat komunitas transgender gembira. 

Mayora atau yang akrab dipanggil Bunda Mayora, aktivis transpuan dan pejabat publik asal Maumere, Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa selama ini, komunitas transgender kerap terabaikan dari skema bantuan pemerintah karena tidak memiliki KTP. 

“Sementara negara kita kalau mau mendapatkan bantuan, itu harus punya identitas KTP dan kartu keluarga,” ucap Mayora pada Konde.co.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena transpuan rata-rata lari dari rumah tanpa membawa identitas yang ada. Bahkan, ada yang hingga tua tidak memiliki KTP sehingga akhirnya tereksklusi dari program yang disediakan pemerintah.

“Kemendagri sudah membuka peluang untuk bisa mengurus KTP itu seperti angin sejuk ya buat komunitas kami,” ucapnya.

Mayora mengatakan, setelah mendapatkan KTP, beberapa transpuan bisa memproses layanan bantuan langsung tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), tapi mereka belum bisa mengakses kartu prakerja. Kendalanya, kata dia, yakni prosesnya yang rumit dan koneksi internet yang tidak stabil.

Pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap sektor ketenagakerjaan terutama para pekerja. Data BPS 2020 memaparkan bahwa ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Dari data tersebut, terdapat penambahan sebesar 2,67 juta penambahan jumlah pengangguran dari tahun 2019 ke tahun 2020. Selain itu, data Kementerian Tenaga Kerja pada April 2020 menyebut, total jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 2.084.593 pekerja baik dari sektor formal dan informal. Para pekerja tersebut dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mei 2020, riset Trade Union Rights Centre (TURC) menyatakan bahwa selama pandemi, para pekerja mengalami tiga persoalan, yaitu berkurangnya pendapatan, hilangnya pekerjaan, dan kondisi kesehatan pekerja yang tidak pasti karena tuntutan perusahaan untuk tetap masuk bekerja. TURC juga menggambarkan beberapa situasi pekerja terdampak pandemi. Di antaranya pekerja terkena PHK tanpa pesangon, dirumahkan tanpa upah penuh, tetap masuk kerja tanpa upah penuh, bekerja dari rumah dengan upah tidak penuh, dan terkena PHK dengan pesangon.

Tim Konde.co mengonfirmasi temuan dari survei ini pada Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari. Ia menjawab bahwa proses pelaksanaan kartu prakerja harus tunduk pada aturan.

”Sesuai Perpres dan Permenko, PMO ada di sisi operasi harian. Kebijakan Prakerja ada di Komite Cipta Kerja. PMO harus tunduk pada aturan termasuk tentang e-KTP,” tukasnya.

Harapannya, survei Konde.co ini bisa memberikan catatan soal kelompok minoritas dan pekerja informal yang masih kesulitan menjangkau kartu Prakerja di Indonesia. Data menunjukkan, jumlah pekerja informal di Indonesia lebih banyak dibanding pekerja formal. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2021, sedangkan data pekerja formal jumlahnya 52,92 juta orang pada Februari 2021. Para transgender umumnya bekerja di sektor informal yaitu di salon, mengamen, dll. Dengan tak mendapatkan kartu Prakerja ini, juga sulitnya mengakses bantuan, ini merupakan pekerjaan rumah yang mestinya bisa diselesaikan pemerintah.