Para Mahasiswi UGM Membuat Kurikulum Ramah Gender di Kampus: Seperti Apa?

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada (UGM) membuat kurikulum ramah gender di kampus. Menariknya, pembuatan kurikulum ini didukung oleh civitas kampus, dan rektor disana. Seperti apa kurikulum ramah gender ini?

Melawan patriarki yang sudah berabad-abad lamanya bercokol di tengah masyarakat bukan hal mudah. Meski begitu, tidaklah mustahil untuk melakukan upaya-upaya menggerus budaya patriarki ini.

Kartini, dan Dewi Sartika, membuktikannya dengan pendidikan, yaitu dengan cara mendidik para perempuan, agar bisa setara dalam akses pendidikan selayaknya laki-laki. Bisa membaca dan menulis.

Semangat inilah yang mendorong LEM FIB UGM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Gajah Mada menyajikan gagasan baru, yakni inisiasi kurikulum ramah gender dalam penerapan mata kuliah Pancasila. Kurikulum gender ini seperti apa ya?

Alysia N. Dani, salah satu penggagas kurikulum berbasis gender itu berbagi cerita dalam kesempatan diskusi “BICARA: Memperjuangkan Mata Kuliah Berperspektif Gender” yang diadakan Perempuan Mahardhika. Ide ini berawal dari niat mengedukasi generasi muda dengan memberikan informasi tentang apa itu kesetaraan. 

“Embrio awalnya karena cara melawan patriarki adalah dengan memberi edukasi kan. Nah, karena kita ingin melakukan itu secara komprehensif kita jadikan saja itu kurikulum dasar mata kuliah wajib di FIB,” terang Alysia dalam diskusi tersebut 

Menariknya, inisiasi ini kemudian didukung oleh civitas kampus, dan rektor. Tidak bisa dipungkiri, sejak terjadinya kasus kekerasan yang menimpa Agni dan tagar #namabaikkampus kian menggema, UGM mau tidak mau mempunyai tanggung jawab moral untuk merombak cara berpikirnya agar lebih berperspektif gender. Termasuk, sebagai upaya menciptakan beberapa langkah preventif dalam kekerasan berbasis gender yang terjadi di kampus di Yogyakarta itu. 

Awalnya ini semua berawal dari aturan Rektor UGM di tahun 2020 yang memandatkan soal regulasi yang disosialisasikan dalam mata kuliah, lalu LEM Fakultas Ilmu Budaya membuat ide untuk membuat kurikulum mata kuliah Pancasia. Karena ini mata kuliah wajib, maka harapannya audience nya akan sangat banyak karena ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa

Tantangan untuk membuat kurikulum ini, misalnya aktor-aktor yang akan menghalangi? Dalam diskusi terungkap, tantangannya tidak ada karena perjuangannya sudah dilakukan sejak kasus Agni merebak

“Ini snowball dari kasus Agni dan aturan-aturan Rektor yang kemudian mendukung perubahan. Paling tantangannya soal waktu, yaitu harus menyesuaikan soal waktu, kapan dosen akan rapat kurikulum, dll.”

Situasi kampus yang kondusif inilah yang membuat mahasiswi bersemangat membuat perubahan-perubahan lewat mata kuliah di kampus

“Untungnya kami tidak menemui kesulitan untuk menjalankan ini (aplikasi kurikulum) karena dari rektorat sendiri juga sudah memiliki madat pada tiap fakultas, agar diciptakan unit anti kekerasan seksual, sejak kasus Agni, jadi hal ini juga mempermudah kami, dan makin banyak dukungan,” kata Mahasiswi ilmu filsafat itu.

Implementasi kurikulum ramah gender ini, lalu diterapkan pada mata kuliah Pancasila. Hal ini terkait, mata pelajaran yang lekat hubungannya dengan kewajiban berwarganegara, dan mampu menyentuh banyak audience (mahasiswa). Dalam implementasi kurikulum ini, tim penggagas juga merekomendasikan siapa-siapa saja yang layak untuk mengajar mata kuliah tersebut. 

“Kami juga merekomendasikan siapa saja yang layak untuk mengajar pada mata kuliah ini, agar implementasi kurikulum berperspektif gender ini bisa tersampaikan dengan baik,” kata Alysia.

Pengajar substansi gender pada mata kuliah Pancasila ini juga akan di-training. Metode pengarusutamaan gender yang dilakukan pada kurikulum ini adalah program base learning, diharapkan dalam praktik ini, para mahasiswa bisa melahirkan project-project yang bisa membawa dampak sosial serta bersifat inklusif dan interseksional.

Selama ini permasalahan gender sering dikaitkan dengan permasalahan moralitas. Padahal, perspektif gender lebih dari itu, ia berada jauh dari sekedar moral, yakni kemanusian, dan nilai dasar sebagai seorang yang berkeadilan sosial, seperti Pancasila sila ke 2. 

Namun, bukan berarti upaya ini tak memiliki batu sandungan. Alysia juga mengakui jika ada beberapa mahasiswa UGM yang masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas dan tak terbuka soal perspektif gender yang inklusi dan interseksional.

“Di kampus itu ada juga mahasiswa yang reaksioner, melihat sesuatu seperti memakai kacamata kuda, tapi di sini, kita tidak hanya melihat mereka, namun juga mencoba untuk mengubah perspektif mereka tentang kesetaraan, mencoba memberi pemahaman,” akunya dalam talkshow berdurasi 50 menit tersebut.

Alysia berharap agenda yang ia dan tim bawa mampu menginspirasi banyak fakultas atau bahkan universitas lain. Dan tentu kampus lain juga bisa menginisiasinya, dengan membuat kurikulum gender dalam mata kuliah yang berbeda. Lalu ada yang menginisiasi membuat daftar, siapa yang layak mengajar dalam mata kuliah ini, diberikan training, dll.

Inisiatif ini juga akan mengajak para mahasiwa berpikir kritis tentang kampusnya yang bisa membawa dampak sosial serta bersifat inklusif dan interseksional.

Reka Kajaksana

Penulis dan Jurnalis. Menulis Adalah Jalan Ninjaku

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email