Christine Arab, Regional Director UN Women, berkunjung ke Indonesia pada 22 Mei 2025.
Sebelum bertemu dengan sejumlah awak media, Arab juga menemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi.
“Ada sejumlah perkembangan penting di Indonesia yang kami dapat turut andil di dalamnya,” ucap Christine Arab kepada Konde.co, Kamis (22/5/2025). “Menarik untuk mendengar secara langsung bagaimana, misalnya, perundang-undangan tentang kekerasan seksual… Bagaimana pelayanannya berlangsung, dan di mana kami dapat melakukan lebih banyak untuk mitra kami.”
Arab juga melihat potensi untuk memperdalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya, saat ini UN Women bekerjasama dengan lebih dari 210 perusahaan swasta dan negara terkait pemberdayaan perempuan. Selain itu, mereka bertemu dengan para mitra dari jaringan masyarakat sipil untuk menegaskan kembali kebutuhan kemitraan berkelanjutan. Bukan hanya dalam aspek-aspek yang disebutkan, tetapi juga dalam upaya pemerintah mengarusutamakan gender.
“Jika kementerian tidak memiliki ‘alat’, mereka membutuhkan semuanya untuk memantau dampak dan memahami jarak yang harus dipertanggungjawabkan dalam anggaran,” lanjutnya.
“Juga kami bertemu dengan kelompok besar mitra masyarakat sipil kami untuk menyatakan lagi kebutuhan kemitraan yang berkesinambungan pada area-area tersebut,” kata Christine Arab. “Tapi juga di sekitar ‘alat’ yang pemerintah gunakan untuk mengarusutamakan gender.”
Christine Arab melihat perundang-undangan di Indonesia sedang diperkuat dan hal itu adalah sesuatu yang krusial. Di sisi lain, UN Women menilai undang-undang sebagai salah satu dari bentuk pencegahan pertama dalam kekerasan seksual sebagai kasus kriminal.
Otoritarianisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan
Menurut Christine, data global menunjukkan tren mengkhawatirkan. “Proporsi perempuan yang tewas dalam konflik bersenjata pada tahun 2023 meningkat dua kali lipat. Dan dalam kasus kekerasan seksual terkait konflik yang diverifikasi oleh PBB, terjadi peningkatan sebesar 50 persen secara global,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa meski konteks konflik saat ini berbeda-beda—tergantung negara dan dinamika politiknya—tren kekerasan terhadap perempuan tetap konsisten meningkat. Bentuk konflik telah berubah, muncul dalam kantong-kantong kecil namun tetap berdampak besar bagi keselamatan warga sipil, terutama perempuan.
Yang paling memprihatinkan, lanjut Christine, adalah absennya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian. “Dari semua perjanjian damai yang tercapai sepanjang 2023, tidak satupun melibatkan perwakilan kelompok perempuan sebagai penandatangan,” tegasnya.
Ironisnya, hampir semua negara anggota PBB menyatakan dukungan terhadap agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan yang tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Bahkan, menurut Christine, kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri dari berbagai negara kerap menjadi pihak yang paling terbuka dalam mendukung keterlibatan perempuan.
Baca juga: Perempuan Harus Dilibatkan Dalam Perdamaian dan Keamanan: Atasi Konflik dan Pelanggaran HAM
“Mereka yang berada di garis depan melihat langsung apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan. Mereka justru yang paling banyak meminta pelatihan dan peningkatan kapasitas,” jelasnya.
Namun demikian, komitmen di atas kertas tidak selalu tercermin dalam praktik di lapangan. “Ini paradoks yang menarik. Di satu sisi ada dukungan kebijakan, di sisi lain implementasinya masih sangat lemah,” tambah Christine.
Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang mendukung penuh agenda perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Namun tantangan serupa tetap ada, terutama dalam memastikan perempuan dan kelompok rentan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan di masa krisis.
(Foto: UN Women/Montira Narkvichien)
