Siang hari itu, Theresia Fransiska Tekege baru saja tiba di penginapan di kawasan Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua. Dia bertugas melakukan peliputan konflik bersenjata Kiwirok terhadap warga sipil yang terjadi di pertengahan September 2021.

Meski sudah terjadi tiga bulan sebelumnya, Theresia merasakan ketidaknyamanan saat bersinggungan dengan peliputan peristiwa itu. Di penginapan itu, dia dimata-matai oleh orang tidak dikenal di siang bolong. 

Berlanjut ke malam harinya, There—sapaan akrabnya, kamarnya yang sudah dimatikan lampu tiba-tiba disenteri dari balik jendela. Padahal kamar penginapan itu ada pagarnya, namun entah bagaimana pagar itu bisa terbuka. 

Saat senter itu mengarah kepadanya, There bergegas menutupi wajahnya dengan selimut. Lalu, ia menuju ke ke bawah kolong kasur. Kala itu, malam terasa lebih panjang. Baru setelah lebih dari pukul 22.00 WITA, There bisa beranjak dan kembali ke tempat tidur. Usai orang-orang tak dikenal itu tak lagi tampak batang hidungnya. 

Esok harinya, There pindah tempat penginapan yang lebih aman. Dia dibantu oleh penjaga penginapan menuju ke penginapan yang terafiliasi dengan gereja terdekat. 

Saat situasi lebih “kondusif”, dia kemudian terjun ke lapangan menemui para pengungsi konflik bersenjata Kiwirok. Mayoritasnya anak dan perempuan sebagai kelompok paling terdampak. Anak-anak banyak yang putus sekolah karena harus mengungsi dengan ketidakpastian. Dia juga menemui perempuan hamil yang melahirkan di hutan, saat perjalanan ber-mil-mil menuju posko pengungsian. 

Banyak dari mereka mengalami trauma setelah konflik itu. 

“Buat anak-anak jangankan pergi ke sekolah, mereka hanya mau jalan di depan tempat mereka tinggal saja takut. Ada juga ibu-ibu yang melahirkan di hutan dengan kondisi kesehatan ibu dan bayinya yang tidak terperhatikan,” cerita There kepada Konde.co, Jumat (30/1/2026). 

Sebelumnya, There juga menceritakan situasi pengungsi konflik bersenjata Kiwirok itu saat sesi diskusinya di Jakarta International Literacy Festival (JILF) pada 17 November 2025. 

There mendengar cerita para pengungsi yang mengalami penderitaan akibat konflik bersenjata di Kiwirok itu. Dia menuturkan cerita tentang seorang remaja 16 tahun yang tertembak lututnya, kemudian bertahan berhari-hari dengan memanfaatkan obat alami di hutan. Dia tak bisa kembali ke kampungnya, karena rumahnya habis terbakar. 

“Dia ketembak, tidak bisa jalan. Ada obat-obat tumbuh dari alam, jadi dia mengambil daunnya untuk menghentikan darahnya,” kata There saat di JILF. 

Jurnalis yang berbasis di Nabire, Papua itu menekankan bahwa konflik demi konflik bersenjata di Papua, masih terus menjadi bayang-bayang yang memberikan trauma dan ketakutan lintas generasi. Masyarakat Papua direnggut hak kebebasan atas rasa aman di tanah mereka sendiri. 

“Trauma ketemu siapapun. Mereka jadi takut beraktivitas sebebas mungkin,” lanjutnya. 

Konflik bersenjata di Kiwirok, terjadi antara TNI/Polri melawan TPNPB/OPM yang puncaknya pecah pada 13 September 2021. Dari tragedi itu, banyak terjadi pembakaran dan penembakan yang menyebabkan rusaknya berbagai fasilitas umum, rumah warga, hingga menyebabkan korban jiwa. Ratusan warga termasuk anak-anak dan perempuan berjalan berpuluh bahkan raturan kilometer untuk mengungsi. 

Data Tim Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua dan Dekenat Pegunungan Bintang menyebut, jumlah warga yang mengungsi sebanyak 213 warga Kiwirok. Mereka tersebar di Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Sion Oksibil, sebagai posko utama, lalu di jalan SMAN Oksibil, Jalan SMK Oksibil, Atbon, Balusu, hingga Okpol.

Dalam peliputan Theresia soal ‘Luka Lama di Kiwirok’ yang pernah ditulisnya di Wagadei.com edisi 7 Februari 2022 itu, dia menjelaskan bahwa konflik bersenjata di Kiwirok ini tak bisa dilepaskan dengan peristiwa pada era Presiden Soeharto tahun 1970-an. Ketika itu, kawasan Kiwirok hingga Distrik Batom menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). TNI menduga, sepanjang pesisir Sungai Pasifik adalah jalur transportasi yang sangat strategis bagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Merdeka (TPNPB/OPM) untuk menyeberang PNG. 

Akibatnya, saat itu, masyarakat Kiwirok berbondong-bondong mengungsi ke Papua Nugini (PNG). Kejadian itu kembali berulang ketika September 2021, trauma masa lalu itu, menjadikan masyarakat memilih mengungsi. Salah satunya di Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, Papua. 

Kepada Konde.co, There menceritakan lebih lanjut, imbas dari konflik bersenjata di Kiwirok ini, banyak warga Papua yang dicurigai. Mereka ke ladang saja, militer menginterogasi mereka dan meminta kartu identitas. Bahkan seringkali terjadi kesalahpahaman, saat mereka membawa tombak atau panah saja dikira ingin “menyerang” dan menjadi sumber masalah oleh militer. Padahal, itu mereka gunakan untuk berburu di hutan. 

Bagi jurnalis Papua sepertinya, kecurigaan itu juga sering muncul. Perempuan yang lahir di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, itu dicurigai sebagai “mata-mata” atau bagian dari OPM. Terlebih, jika dia tampak kritis terhadap rasisme dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. 

Selepas dari liputannya menemui warga Kiwirok yang mengungsi, There bersama rekan jurnalisnya, mengonfirmasikan hasil temuannya ke kantor lembaga militer setempat. Namun, dia malah mendapat intimidasi dengan deretan pertanyaan interogasi yang memojokkannya. 

“Sempat diinterogasi —kita mau apa, apa, begitu. Meskipun akhirnya Pimpinan mereka (militer) akhirnya bilang ke anak buahnya (yang integorasi) kalau kami menjalankan tugas jurnalisme,” katanya. 

Sekitar sebulan pasca peliputan konflik bersenjata Kiwirok itu, There merasa belum benar-benar lepas dari “pengawasan”. There pernah difoto-foto oleh orang yang tampak mencurigakan, saat berada di tempat umum di dekat tempat tinggalnya. 

Tak terhitung juga, panggilan telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal menyasar ke ponselnya. Di ujung telepon, orang tak dikenal itu biasanya menanyakan soal keberadaan, aktivitas, atau hal-hal berkaitan tentang peliputannya. 

Satu panggilan telepon yang membuat There sempat merasa takut dan tak aman, saat dia meliput soal kematian perempuan Papua, Hetina Mirip, sekitar pertengahan tahun 2025 lalu. 

Hetina Mirip (24), perempuan di Intan Jaya, Papua Tengah, yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terkubur setengah badan dengan keadaan tidak manusiawi pada Jumat (23/5/2025). Dia ditemukan tak bernyawa setelah 12 hari hilang, diduga jadi korban ditembak dan dibakar di halaman rumahnya oleh Operasi Militer Satuan Tugas Habema Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. 

Kematian Hetina saat itu, menambah deret panjang kekerasan dan pelanggaran HAM yang dugaannya dilakukan oleh militer di Papua. 

Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sejak Januari 2018-Juni 2024, terdapat 81 kasus pembunuhan dengan 131 korban dilakukan oleh aparat negara. Akibatnya, lebih dari 70 ribu orang Papua harus mengungsi karena berbagai ancaman. Korban di dalamnya termasuk perempuan Papua. 

There melakukan wawancara kepada pemerintah daerah soal kematian Mama Hetina itu. Namun usai beritanya tayang, ada panggilan dari orang yang mengaku dari Satuan Tugas (Satgas), yang There duga berkaitan dengan aparat militer.

“Kamu yang kemarin bikin berita itu, ya?” kata There menirukan ucapan orang itu. 

“Lain kali, kalau kamu nulis berita yang bener, dong” ucapannya memotong penjelasan There. 

Pernah juga ada telepon dari orang yang tak dikenal, yang menyinggung postingan There di media sosial. Seolah lagi-lagi “mengawasi” aktivitas pribadi dan pemberitaan yang dibaginya di medsos. 

Saat itulah, There sampai saat ini, semakin berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Bahkan ada kalanya, dia bisa dalam waktu lama tidak mengecek sama sekali. Dia juga berupaya meningkatkan keamanan diri, baik fisik, mental, psikososial, dan digital. Aktif berjejaring juga menjadi kekuatannya dalam kerja-kerja jurnalis dan aktivisme Papua. 

Sejak kuliah di Jayapura, There memang  aktif dalam organisasi mahasiswa, komunitas regional, inisiatif, dan berbagai program pelatihan. Pada tahun 2012, ia bergabung dengan Majalah Selangkah, sebuah kolektif media Papua yang dikelola oleh kaum muda dan beroperasi di berbagai kota, dan pada tahun 2014 menjadi jurnalis di Wagadei. Bersama rekan-rekannya, ia ikut mendirikan Gerakan Papua Mengajar dan Komunitas Sastra Papua di Jayapura. 

Setelah kembali ke Nabire, ia bekerja sebagai jurnalis di Cenderawasih Post (2023-sekarang) sambil terus menulis dan berkontribusi pada inisiatif literasi dan upaya peningkatan kesadaran sosial di Papua.

Dalam JILF 2025, Angela Flassy juga turut bersuara tentang Papua. Bagaimana dia sebagai seorang jurnalis, penulis, dan pembuat film, menolak tunduk dan melakukan perlawanan melalui karyanya yang berakar pada denyut sosial dan budaya Papua. 

Sejak berkarier pada tahun 2004, Angela Flassy telah memimpin Suara Perempuan Papua (2010) dan Jubi.id (2018). Kedua platform media itu, menyediakan ruang bagi suara perempuan dan masyarakat adat. 

Sama halnya dengan There, Angela juga menulis sastra berupa cerpen. Judulnya Kitorang (2012), bersama dengan berbagai karya dalam bahasa Melayu Papua, yang menyoroti ketahanan dan kearifan kehidupan Papua. Ia juga telah memproduksi lima film dokumenter dan menyutradarai salah satunya, Suara Lembah Grime (2023), sebuah potret mendalam tentang tempat dan suara. 

Angela membagikan cerita, betapa situasi jurnalis perempuan Papua tidak aman ketika meliput kampung halamannya sendiri. Kekerasan yang dilanggengkan oleh militerisme, seperti “makanan sehari-hari” di penglihatannya. Dia menyinggung soal migrasi paksa akibat konflik yang menyebabkan perempuan dan anak-anak menderita. 

Salah satu konflik yang dia sebut ada di Nduga. Saat para pengungsi terlebih dari kelompok rentan itu, harus berjalan kaki berpuluh bahkan beratus kilo meter, tanpa adanya api untuk menghangatkan badan.

“Jalan dari Nduga ke Wamena. Suhu 6 derajat celcius, itu sudah lebih baik. Karena minus derajat celsius lebih sering. Bayi-bayi ketika lahir tidak pakai baju,” cerita Angela. 

Konflik bersenjata yang melibatkan militer itu, seringnya juga menimbulkan konflik horizontal di antara masyarakat. Saat para pengungsi itu harus migrasi paksa, dan tak ada pilihan, menempati ladang atau kebun sesama warga. Mereka menghadapi dilema harus bertahan hidup, namun di satu sisi, mereka “menempati” tanah yang jadi sumber penghidupan masyarakat Papua lain. 

Situasinya semakin sulit karena kekerasan militer itu sistemik dari akar rumput sampai level orotitas daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) yang menunjukkan kepedulian dan  bantuan, bisa-bisa dituduh “pro pembebasan Papua”.

Penderitaan masyarakat Papua berlarut-larut, menjadikan kemiskinan struktural seolah merasuk dalam nadi kehidupan mereka. Mereka semakin dijauhkan dari akses layak terhadap kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bahkan rasa aman.  

Bagi Angela, menjadi jurnalis dan merekam cerita-cerita masyarakat Papua, adalah panggilan jiwa atas kemanusiaan. 

“Bagi saya, jurnalis bukan hanya kerja teknis, tapi kerja kemanusiaan,” tegasnya. 

Lihat Papua dari Mata Sampai Hati 

Jika Theresia dan Angela melakukan kerja-kerja kepenulisan jurnalistik, sastra, dan film, untuk menyuarakan perlawanan atas kesewenang-wenangan militerisme di Papua. Maka, Septina Layan menggunakan musik. 

Ia adalah seorang komposer, seniman vokal, improvisator, dan ahli musik dari Merauke, Papua. Karyanya berpusat pada tradisi lisan, praktik ratapan, pengetahuan perempuan, dan memori ekologis. 

Sebagai perempuan yang dibesarkan di Merauke Papua, sejak kecil dia melihat hal-hal yang dulu Ia anggap hal biasa, setelah beranjak dewasa ternyata itu sebagai kekerasan militeristik terhadap masyarakat sipil Papua. Misalnya saja, tendangan dengan sepatu tentara. 

“Saya merasa bahwa saya sebagai anak yang keringat, darah, dibesarkan dari alam tanah Papua. Saya harus bersuara dengan cara apapun. Berkat (saya) dengan seni,” kata Septina. 

Dalam perjalanan karya seninya, Septina pernah mengalami intimidasi ketika dia merilis komposisi musik ”Sagu VS Sawit” (2017). Karya seninya itu bercerita tentang hutan Papua yang tak lagi jadi hutan, melainkan sawit. 

“Karya itu yang bikin saya diintimidasi, Sagu Vs Sawit. Ada ancaman,” katanya. 

Dia memutar video pertunjukkannya saat menyampaikan sesi diskusi di JILF 2025. Berlatarkan warna yang didominasi biru laut dan nuansa gelap sekaligus hangat, Septina menghadirkan para mama-mama Papua dengan eksplorasi suara-suara adatnya mengajak orang-orang untuk “terlibat” mengenal dan lebih dekat dengan Papua. 

“Apakah cukup dengan All Eyes on Papua? Mari kita lanjutkan untuk All Heart on Papua,” ujar Septina. 

Pada setiap karyanya, Septina dengan lihai eksplorasi suara-suara Malind, Muyu, Biak, dan daerah Papua lainnya, ia telah mengembangkan bahasa musik yang berakar pada spiritualitas, pengalaman perempuan, dan hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Praktiknya berfokus pada pemulihan dan revitalisasi suara-suara tradisional melalui genre ucapan lisan, lagu-lagu adat, dan ratapan sebagai arsip emosional-historis. 

Beberapa karyanya adalah ”Ihin Sakil Somalae‘ ‘(Ratapan Cendrawasih, 2014), komposisi musik ”Sagu VS Sawit” (2017),  lantunan tradisi Eb suku Yaghai Mappi Papua dan “Reincarnation Of South Papua”  (2018). Tahun 2019, Septina mementaskan karya ‘‘Lament of Story” di Tembi Rumah Budaya Yogyakarta. Tahun 2020, Septina berkolaborasi dengan Garin Nugroho sebagai salah satu komposer dan solois dalam karya “Planet Sebuah Lament’, dan telah dipentaskan di beberapa negara. Pada Maret 2020, Septina membuat karya Lament  ‘‘Rahim Ibu’‘ untuk ilustrasi Film ‘‘Noken Rahim ke dua’‘ karya Adi Sumunar di Pasca Sarjana ISI Surakarta. 

Selain itu, Septina juga tekun dalam melakukan penelitian, menulis, dan mengembangkan program pendidikan dan keterlibatan masyarakat di Papua.

Konsolidasi Melawan Pemiskinan Struktural dan Represi Militer

“Tanah Papua, bukanlah tanah kosong!” 

Begitulah seruan yang sering kita dengar untuk mempertahankan tanah Papua yang dikoyak kebijakan merusak alam atas nama “pembangunan”. 

Aktivis, pembela HAM perempuan, Penulis dan Penyair, Esther Haluk, menggarisbawahi persoalan krusial yang saat ini dihadapi Papua. Represivitas militer kini makin masif, seiring dengan dibukanya “karpet merah” untuk investasi melalui UU Cipta Kerja, Proyek Strategis Nasional (PSN), Food Estate, hingga Proyek Cetak Sawah.  

“Semakin banyak persoalan yang paling umum dihadapi oleh perempuan dari Papua, dari Sorong sampai Merauke khususnya masyarakat adat itu karena perampasan lahan dengan berbagai metode, tekanan, dan operasi-operasi militer,” terang Esther dalam wawancaranya bersama Konde.co, Jumat (30/1/2026).

Esther melanjutkan, masyarakat Papua di kawasan pegunungan, hutan pedalaman, hingga kawasan pesisir, kini hidup dalam situasi yang semakin tidak aman. Mereka dibayang-bayangi dengan masifnya perampasan hutan adat, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, pembalakkan liar, hingga proyek industri ekstraktif. 

Parahnya lagi, itu semua dilakukan dengan relasi kuasa negara melalui aturan dan represivitas militer tanpa persetujuan masyarakat. Di sisi lain, ada manipulasi-manipulasi dan upaya memecah belah secara horizontal demi mendapatkan semua itu. 

Ia mencontohkan, adanya iming-iming perampasan atau pengambil alihan hutan adat dengan janji-manis. “Masyarakat adat yang tanahnya mau diambil itu diiming-imingi bahwa nanti anak-anaknya masuk misalnya jadi anggota militer, jadi tentara, direkrut jadi polisi. Seolah-olah masa depan anak kami akan baik,” terang dia. 

Kaitannya dengan perampasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, terbaru mengidentifikasi ada 94 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua seluas 1,3 juta hektar. Ironisnya, perkebunan sawit ini dikuasi oleh segelintir korporasi di lingkaran penguasa. Penguasaan tanah skala luas dan penggundulan hutan untuk produksi dan perluasan bisnis energi ini, sudah tampak menghadirkan masalah sosial, ekonomi, perampasan tanah, deforestasi, dan penghancuran lingkungan. 

Perspektif ekologi politik feminisme menekankan, perempuan dan alam yang dilihat bukan sebagai objek yang pasif. Mereka saling hidup dan menghidupi. Jika alam dirusak oleh akumulasi kebijakan politik yang buruk, maka penindasan sedang berjalan terhadap perempuan dan kelompok rentan akibat hancurnya hidup dan penghidupan. 

Menurut Esther, perempuanlah yang selama ini menjaga dan merawat hutan. Maka ketika hutan dan alamnya hancur dan dirampas, mereka bukans aja kehilangan sumber penghidupan. Melainkan, kehidupan, pengetahuan, dan identitas diri. 

“Kami (perempuan) hidup ribuan tahun lekat dengan alam, dengan pohon, dengan sungai, dan semua identitas kami itu berhubungan dengan alam. Begitu hutan ini dihilangkan, kita sudah bisa lihat kehancuran,” kata perempuan yang menggerakkan jaringan solidaritas melalui Forum Feminis Papua Barat itu. 

Di sinilah, perempuan utamanya semakin dibelenggu dengan kemiskinan struktural. Mereka bukan saja dihancurkan mata pencariannya, tapi dibuat tidak berdaya. Belum lagi, potensi perempuan mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) yang kian meningkat. Termasuk di lingkup rumah tangga. 

Dampak lainnya, Esther juga mengkhawatirkan kondisi psikologi yang depresi akibat rusaknya hutan. Ini dikarenakan hilangnya pula jati diri, kebiasaan, dan keberdayaan mereka. 

“Beberapa tahun ke depan, saya punya kekhawatiran besar masyarakat (perempuan) banyak mengalami persoalan secara psikologis. Karena ikatan mereka dengan tanah, ikatan dengan segala sesuatu yang mengikat mereka dengan budaya, yang akan hilang seiring rusaknya alam,” ujar perempuan yang juga aktif bergiat dalam Pelayanan Perempuan Sinode Gereja KINGMI di Papua. 

Di perkumpulan itu, dia memimpin dukungan pastoral, penyembuhan trauma, dan advokasi berbasis komunitas di daerah terpencil dan zona konflik.

Tak ada pilihan lain, Esther menegaskan, kita semua harus berkonsolidasi dalam melakukan perlawanan sekaligus merawat gerakan menolak tunduk perusakan alam Papua. Dia juga menyerukan agar pemerintah tidak hipokrit mendukung “perdamaian” di dunia misalnya baru-baru ini Presiden Prabowo yang bergabung di lembaga perdamaian bentukan Presiden AS, Donald Trump. Di satu sisi, Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Namun harusnya, negara tidak mengabaikan bahkan melanggengkan impunitas pelanggaran HAM di tanah sendiri, Papua.

“Persoalan yang terjadi di Papua ini persoalan kemanusiaan yang akut, bagaimana pemerintah mengingkari hak-hak kami. Katanya kami warga negara tapi hak-hak konstitusional kami diinjak-injak dengan kekerasan secara struktural,” pungkasnya.