Bayu Satria merasa gusar ketika banjir besar tiba-tiba datang di Aceh. Ia panik seketika.
Kala itu, Bayu sedang mengikuti kegiatan training tentang climate change untuk penyandang disabilitas. Tiba-tiba ia dihadapkan pada kenyataan, bagaimana penyandang disabilitas harus menyelamatkan diri ketika banjir besar seperti ini tiba-tiba terjadi?
Ingatannya kembali pada peristiwa tsunami.
Bayu Satria adalah Founder dari Youth.id di Aceh yang juga seorang disabilitas fisik. Ia kadang berjalan menggunakan tongkat, kadang kursi roda. Dari situlah Bayu lalu belajar dan melihat sendiri bagaimana penyandang disabilitas selama ini diabaikan, apalagi di tengah bencana. Dan ternyata, benar dugaan Bayu, mereka jadi nomor kesekian dari kelompok yang ditolong ketika bencana terjadi.
“Penyandang disabilitas bukan kelompok kedua yang didiskriminasi, kelompok kedua ini perempuan, penyandang disable di nomor urut paling bawah.”
Bahkan banyak penyandang disabilitas yang ditinggalkan di rumah, sedang keluarganya sibuk menyelamatkan diri.
Bayu menceritakan pengalamannya bagaimana sulitnya menjangkau para penyandang disabilitas di Aceh. Ada penyandang disable yang ditinggal di atap rumah karena atap rumah dianggap paling aman, padahal menempatkan disable di atap rumah dalam kondisi hujan dan banjir sangatlah beresiko.
“Ada keluarga yang menempatkan penyandang disable di atas atap rumah biar gak kerepotan menaikkan dan menurunkannya, jadi kalau sudah aman, baru diturunkan. Ini khan malah mengabaikan, mereka hanya didiamkan di atas.”
Ada juga penyandang disabilitas yang ditinggalkan di rumah ketika lumpur banjir meninggi hingga 1 meter. Ia ditinggalkan disaat keluarga pindah ke tempat pengungsian.
“Alasannya karena takutnya di pengungsian, nanti para pengungsi pada terganggu karena kebetulan ini penyandang disabilitas intelektual, takut teriak-teriak di pengungsian.”
Banyaknya problem para penyandang disabilitas ketika bencana ini dibahas dalam diskusi Lunch Talk #5 GELITIK – Disabilitas Siaga Bencana pada 4 Februari 2026 dengan narasumber Kasihan, dari Unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi )Jawa Tengah, Dewan Pertimbangan FIDAKAMA dan Bayu Satria, Founder YouthID Foundation.
Cerita mirip dialami Muhammad Riqal Qomara, salah satu penyandang disabilitas tuli di Banda Aceh, yang mengalami banjir, 25 Movember 2025 lalu.
Berhari-hari jadi korban banjir, ia hanya bisa minum air hujan, bantuan juga tidak ada saat itu. Mau pergi kemana-mana juga sulit.
“Kami minum air hujan karena bantuan tidak ada.”
Bayu dan Youth.id kemudian mencari tahu keberadaan penyandang disabilitas karena mereka tidak dalam prioritas jangkauan pemerintah. Ternyata ada 1250 disable korban bencana yang mereka temukan.
“Dari situ kami lalu mencari tahu keberadaan temen-temen disabilitas karena pemerintah sama sekali tidak ada data. Kemudian kami mendata, ternyata ada 1250 disabel yang menjadi korban bencana. Kami mendata dari rumah ke rumah, kita jadi tahu secara kapasitas, pemerintah sangat minim dan semua tidak siap dan tidak punya pemahaman, apalagi bagi penyandang disabilitas karena tidak ada akses informasi,” kata Bayu Satria.
Hal ini menunjukkan, tempat pengungsian bukan jaminan untuk jadi tempat aman bagi mereka. Padahal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di website nya tertanggal 31 Agustus 2025 pernah menuliskan bahwa bahwa di Aceh, tragedi tsunami Aceh 2004 menjadi titik balik ketika ratusan penyandang disabilitas tidak sempat menyelamatkan diri karena jalur evakuasi tidak ramah kursi roda atau tongkat. Sebagian tunarungu tidak mendengar sirine peringatan dini. Namun di Aceh, kejadian ini berulang, para penyandang disable nyatanya tidak mendapatkan peringatan atau informasi dini soal bencana banjir kemarin.
Bayu Satria juga mendata, memang ada yang memberikan bantuan, namun ternyata yang dibutuhkan bukan itu, karena kadang penyandang disable membutuhkan hal lain seperti obat-obatan yang tidak dibawa karena hanyut dibawa banjir.
Diskusi ini memaparkan sulitnya nasib penyandang disable ketika bencana terjadi. Disable netra dan disable fisik adalah yang paling rentan, misalnya akses mereka sangat terbatas dan butuh caregiver yang selalu mendampingi. Diskusi ini mengetengahkan topik bagaimana menjadi disabilitas yang siaga berarti mengambil ruang, punya rencana, dan menuntut sistem yang inklusif dan tanggap.
Karena keselamatan adalah hak, bukan keistimewaan.
Padahal bencana bisa datang kapan saja, banjir, longsor, gempa, bahkan kebakaran. Di tengah krisis ekologis yang kian nyata, kelompok disabilitas sering kali menjadi yang paling terdampak, namun paling tidak disiapkan. Dalam situasi krisis, kesiapsiagaan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Sayangnya, sistem penanggulangan bencana kerap abai terhadap kebutuhan dan keberadaan kelompok disabilitas.
Mereka mengusulkan, harusnya ada pendekatan khusus untuk penyandang disable dalam segala aspek terutama ketika bencana. Tidak ada WC umum untuk korban bencana. Pemahaman masyarakat selama ini juga hanya melihat bahwa penyandang disabilitas fisik dan netra yang dianggap disabilitas, sedangkan yang lain seperti disable tuli, disable intelektual atau yang lainnya, diabaikan.
“Ada disable intelektual yang ditinggalkan di rumah sedangkan ada lumpur 1 meter karena bahaya ditinggal di rumah, dijawab keluarga, takut mengganggu orang lain. Jadi harusnya disediakan pengungsian khusus, biar dia tidak ditinggal. Penanganan kasus bencana di Aceh sangat buruk.”
Bayu Satria menyebut, pendataan dari pemerintah juga tidak ada. Padahal mereka juga tidak tahu bagaimana mengatasi bencana, mengalami kebingungan apa yang dilakukan.
Dua Tipe Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
Tomy Hartoyo, penyandang disable netra di Cilegon, juga menyatakan, di lapangan mereka masih dinomorduakan.
Tomy menyebut bahwa sejatinya, bencana itu ada 2 macam, ada bencana alam dan bencana non- alam dimana keduanya sangat berbahaya dan membutuhkan kesiapan khusus bagi penyandang disabilitas. Bencana non alam itu misalnya kebakaran, seperti yang terjadi di area tempat tinggal Tomy di Cilegon, Jawa Barat.
“Bagaimana dengan bencana kegagalan non alam seperti kebakaran atau kebakaran pabrik kimia? Pada 31 Januari 2026, ada kebocoran gas asam nitrat di Cilegon yang menimbulkan keracunan 60 warga. Bagaimana cara memberikan peringatan menghadapi bencana bagi para penyandang disable?,” tanya Tomy Hartoyo
Dwi, perempuan penyandang disable di Banyumas, juga tinggal di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Saat ini jalur pendakian disana sudah ditutup dan terdapat banjir bandang dan longsor. Mereka kebingungan mengantisipasi ini semua.
“Lumpur sudah mulai yang kami ini awam sekali apa yang harus dilakukan? Untuk pendataan juga belum ada, dan tahu sendiri kita ini tidak tahu. Di Gunung Slamet kondisinya tidak baik-baik dan harus waspada.”
Narasumber diskusi lainnya, Kasihan Fidakama, Unit Layanan Inklusi Disabilitas (LIDi )Jawa Tengah, Dewan Pertimbangan FIDAKAMA hidup di lereng Gunung Merapi di Jawa Tengah. Kasihan menyatakan, sampai saat ini pengetahuan untuk penyandang disabilitas masih minim, padahal informasi ini dibutuhkan saat bencana untuk melakukan penyelamatan karena butuh penyesuaian-penyesuaian.
Tips Bencana, yang Harus Mereka Lakukan Antara Lain
1. Penyandang disable harus melakukan orientasi karena harus menyelamatkan diri dan membawa barang-barang yang perlu.
2. Mereka juga terlebih dulu harus diselamatkan sebelum bencana terjadi. Jadi, ketika ada tanda-tanda memburuk, mereka harus diselamatkan dulu, jangan menunggu sampai bencana terjadi. Jadi sebelum ada bencana, harus melakukan evakuasi di awal untuk menghilangkan resiko karena bencana.
3. Lalu siapkan barang yang urgent untuk keperluan sehari-hari, jadi butuh tempat atau tas siaga yang aman dari air. Yang dimasukkan adalah obat-obatan, alat untuk memberikan penanda keberadaan kita seperti tanda peluit, senter atau alat penerangan, pakaian secukupnya, obat-obatan, makanan seperlunya seperti air minum yang cukup penting, surat-surat penting seperti ijazah harus ada dalam 1 tas, maka harus disiapkan semua.
4. Lalu seharusnya juga ada kesepakatan dengan keluarga, siapa yang akan membantu jika terjadi sesuatu dengan penyandang disabilitas. Disiapkan jalur evakuasinya dan sudah tiba di tempat aman jika terjadi bencana. Jadi selalu persiapkan semua jika ada yang mau terkena bencana.
Kasihan mengatakan, untuk bencana non alam, yaitu untuk perusahaan, harus ada koordinasi kedua pihak karena jika tidak ada koordinasi tidak akan selesai.
Bayu Satria menyatakan, di lingkungan perusahaan itu yang sering tidak ada kesepakatan, dan semua dikaitkan dengan bantuan CSR, seolah CSR itu menyelesaikan masalah atau kompensasi tindakan kecurangan.
Bayu melihat, tidak cukup hanya 2 pihak, semua ini harus melibatkan pemerintah yang bertanggungjawab.
“Jadi tidak cukup dari kedua pihak, harus dari negara yang melakukan sesuatu. Bayu bilang, disable bukan dinomor duakan, disable ini nomor kesekian dan sangat diabaikan. Nomor dua ini biasanya perempuan. Disable nomor kesekian, maka dibutuhkan komitmen pemerintah yang kuat,” pungkas Bayu Satria.
