Ada pengalaman ‘universal’ yang dihadapi banyak orang, terutama perempuan, dari wilayah timur Indonesia: stereotipe. Inilah yang dirasakan Ligia Judith Giay, sejarawan dan pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura, bahkan hingga saat ini. Ketika ia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari Papua, orang-orang berusaha bercanda dengan mengatakan, “Jadi sekarang sumber air su dekat?” Menirukan frasa terkenal dari iklan sebuah air minum dalam kemasan.

“Saya selalu bingung karena awalnya, terutama karena di kepalanya saya, itu kan sudah jelas kalau di iklan botol kemasan itu mengenai NTT,” gurau Ligia. “Jadi itu sama sekali tidak ada hubungan dengan saya. Belakangan baru saya tahu, itu ternyata karena orang biasanya tidak bisa bedakan antara daerah-daerah di timur Indonesia.”

Ligia bukan satu-satunya. Pengalaman serupa terkait stereotipe sebagai perempuan Indonesia Timur pun dihadapi penulis Ilda Karwayu dari Mataram dan praktisi seni Maria Apriani Kartika Solapung dari Maumere. Mereka berbagi cerita di sesi diskusi ‘Panggung: Menatap (dari) Timur’ yang diadakan Sekolah Pemikiran Perempuan pada 19 Juli 2025. Acara tersebut dipandu oleh Martha Hebi, aktivis dari Waingapu, Sumba Timur.

Baca Juga: Film ‘Kaka Boss’: Upaya Mendobrak Stereotipe Orang Timur

Ilda Karwayu punya cerita sedikit berbeda. Ia lahir di Bali, tapi tumbuh besar dan kini berkegiatan di Lombok—yang secara zona waktu masih termasuk Indonesia Tengah. Dialek dan aksen bahasa yang digunakannya segera menjadi pembeda antara dirinya dengan orang-orang di Jakarta.

Sementara bagi Maria Apriani Kartika Solapung (Tika), satu hal yang senantiasa terjadi saat orang lain mengetahui bahwa ia berasal dari Maumere adalah ’membaca’ peta Indonesia. Banyak orang gagal memahami bahwa Indonesia Timur bukan hanya terdiri dari sebuah pulau—atau, mengutip Martha Hebi, “Satu RT atau satu desa”. Masyarakatnya tidak homogen dan terdiri dari beragam suku hingga bahasa dan dialek.

Di Indonesia, pembicaraan tentang kesetaraan gender sering kali masih terjebak dalam narasi besar yang berpusat pada pengalaman perempuan di kota besar, terutama di Jawa. Padahal, perempuan dari wilayah timur Indonesia—seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sebagian Sulawesi—menghadapi tantangan yang berlapis. Seperti stereotipe identitas, keterbatasan akses, dan minimnya keterwakilan di ruang publik.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari persilangan sejarah kolonialisme, kebijakan pembangunan yang timpang, patriarki, dan diskriminasi berbasis ras maupun etnis. Akibatnya, meskipun memiliki peran penting di komunitas, perempuan timur sering tidak mendapat pengakuan setara di tingkat nasional.

Identitas yang Dibelenggu Miskonsepsi dan Rasisme

Perempuan timur kerap mengalami dua wajah stereotipe. Di satu sisi, mereka dieksotisasi. Kulit gelap, rambut keriting, dan postur tubuh dianggap “eksotis” dan sering dijadikan komoditas dalam industri pariwisata atau hiburan. Di sisi lain, mereka dipandang sebagai kelompok yang “terbelakang” atau terlalu “tradisional” sehingga diragukan kapasitasnya di bidang modern seperti teknologi, birokrasi, atau kepemimpinan.

Tidak jarang, rasisme terselubung merembes ke dalam interaksi sehari-hari. Aksen bicara, nama keluarga, atau ciri fisik bisa menjadi bahan olok-olok. Akibatnya, sebagian perempuan Timur merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan standar budaya dominan—bahkan sampai mengubah penampilan atau menahan diri berbicara dengan logat asli—demi diterima di ruang-ruang formal.

Aksen bicara pula yang membuat Ilda ‘berbeda’ dari rekan-rekannya saat ia magang di Jakarta. “Pengalaman singkat saya, ketika magang ke Jakarta 2017 itu… Orang dengan cepat menandai saya bukan berasal dari Jakarta Selatan adalah karena aksen bahasa Indonesia saya tidak seperti ini,” ungkap Ilda. “Saya menggunakan sintaks bahasa Sasak di Lombok, tapi kosakatanya bahasa Indonesia. Itu kan asing, tuh, bagi mereka, “Oh, bukan dari sini, ya?”” 

Baca Juga: Yuk, Mencari Tahu Bagaimana Perjuangan Perempuan di Indonesia Timur

Sedangkan bagi Tika, hal itu terasa ketika ia beraktivitas di dunia kesenian. “Ketika bagaimana saya berjumpa dengan teman-teman yang dari Jakarta atau dari Jawa. Pada umumnya itu justru memunculkan pertanyaan juga: kira-kira apa yang yang teman-teman pikirkan tentang saya yang dari frame-nya itu Indonesia Timur?” cetus Tika. “Apa sesungguhnya yang yang mereka pikirkan dengan, misalnya, pada momen tertentu, atau agenda-agenda tertentu, ada seniman perempuan yang merepresentasikan seniman perempuan dari Indonesia Timur?”

Ketika Tika menekankan bahwa harus ada representasi perempuan seniman dari Indonesia Timur, ungkapnya, ada perasaan ngeri terkait identitas yang diusungnya. “Saya dari Indonesia Timur, dari Maumere; satu kota kecil yang mungkin saya juga tidak bisa mewakili semua orang di Maumere. Apa lagi Indonesia Timur yang begitu luas.”

Tika sendiri berharap, ia sebagai perempuan dari Timur dapat berbagi pengalaman dengan banyak orang dari mana pun, tanpa harus selalu membingkai ‘ke-Timur-an’ dirinya.

Soft Discrimination: Timur Bukan Hanya Objek ‘Eksotis’ untuk ‘Dikasihani’

Ilda menggunakan istilah ‘soft discrimination‘ untuk menggambarkan situasi yang mempertanyakan ‘ke-Timur-an’ seseorang. Salah satunya, miskonsepsi istilah ‘Timur’ yang dianggap semata-mata hanya soal wilayah geografis dalam program emerging writers di Makassar International Writers Festival (MIWF) yang pernah diikuti Ilda, atau kegiatan kesenian lainnya. Akhirnya argumentasi yang muncul, misalnya, perihal Kalimantan yang termasuk dalam kategorisasi ‘Timur’ sedangkan Bali tidak.

“Padahal kan, sebenarnya kalau mereka mau membaca, yang disebut dengan Indonesia Timur di MIWF itu bukan secara geografis ataupun zona waktu. Tapi lebih kepada siasat politis,” cetus Ilda. “Kalau kita melihat soal Bali sama Kalimantan kan, yang lebih punya akses ke literasi atau kesenian lainnya itu Bali. Maka kita menyertakan Kalimantan tuh sebagai Indonesia Timur karena kita melihat aksesnya itu masih perlu siasat di sana. Dan itu masih sampai sekarang pertanyaan semacam itu.”

Lanjut Ilda, “Soft discrimination gitu bukan secara pribadi, tapi lebih kepada secara umum di festival itu. Hal seperti itu kemudian terjadi karena orang melihat selain standar geografis, tapi juga ada standar estetika lebih jauh.”

Baca Juga: Konferensi Perempuan Timur Serukan Penghentian Kekerasan Dan Ketimpangan Perempuan

Ia mencontohkan perbincangan mengenai karya sastra, karena posisinya sebagai penulis. Ada standar estetika yang membuat masyarakat Timur mempertanyakan diri dan karyanya. Ilda merasa, ada perbedaan antara standar di ‘Jawa’ dan di luar wilayah tersebut. Akhirnya, perbedaan itu membentuk perbedaan estetika, sistem kerja, dan modal kapital.

Selain itu, Ilda menyadari bahwa orang-orang yang datang dari wilayah barat Indonesia, terutama Jakarta, kerap memandang orang Timur dengan rasa ‘kasihan’. “Padahal nggak apa; kita cuma beda aja, gitu, kayak tadi yang saya sebut, satu estetika berbeda,” tukasnya.

Di bidang kesusastraan, Ilda merasa bahwa pengakuan luas terhadap karya Indonesia Timur baru bisa tercapai jika mereka menulis sesuatu yang ‘eksotis’ menurut orang luar. Di sisi lain, kehidupan sehari-hari masyarakat lokal dianggap kurang penting. Apa lagi ketika itu berkaitan dengan pengalaman perempuan. Indonesia Timur lebih dari sekadar ‘dagangan’ eksotisme; ia adalah tentang kehidupan yang hadir di dalamnya. Oleh karena itu, Ilda mendorong para penulis dari Timur untuk lebih gencar menuliskan pengalaman sehari-hari yang dekat dengan mereka sebagai masyarakat Indonesia Timur.

Ligia pun mengalami hal serupa. Sebagai sejarawan, sejak kuliah, Ligia kerap menghadapi pertanyaan mengenai hal yang akan ditulisnya kelak. Ia sudah punya berbagai proyeksi: perang Obano, perang di Paniai Barat, dan sebagainya. Namun, banyak orang menentangnya.

“Kalau seandainya kamu dari Papua dan menulisnya cuma Papua, duniamu tuh, hanya itu saja,” Ligia menirukan ucapan orang-orang yang menentang gagasannya.

Baca Juga: Konferensi Perempuan Timur: Bagaimana Pemetaan Persoalan Perempuan Korban di Wilayah Timur Indonesia?

“Saya dulu ingat berpikir, “Tapi kalau yang tulis tentang Papua bukan saya, siapa lagi yang akan tulis tentang Papua?” Jadi apa? Itu sesuatu yang sangat umum ya, sayangnya.”

Ligia mengamati fenomena serupa terjadi pada kelompok termarginalkan lainnya yang diragukan saat hendak mendokumentasikan sejarah mereka sendiri. Seperti para minoritas seksual dan gender. Mitos yang selama ini beredar adalah penulis sejarah harus ‘objektif’ dan ‘berjarak’ dari isu yang hendak dibahas. Di sisi lain, menurut Ligia, sejarah Papua adalah sejarah yang niche. Sedangkan sejarah Indonesia Timur dianggap ‘khusus’ dan hanya dianggap relevan untuk narasi sejarah yang skalanya lebih tinggi secara nasional.

“Jadi ketika orang Timur dengan orang  di Timur lain saling berhubungan, itu (dianggap) tidak penting untuk ditulis sejarahnya,” tukas Ligia. “Istilahnya, dia tidak cukup populer.”

Sementara itu, ia sangat menolak ide bahwa sejarah nasional itu universal. Baginya, sejarah menjadi berharga karena ada komunitas yang memilikinya. 

Baca Juga: Pidato Kebudayaan Ita Fatia Nadia: Pentingnya Merawat Memori Kolektif Pelanggaran HAM Masa Lalu

“Jadi ketika kita menulis tentang sejarah komunitas itu, kita sedang mengatakan bahwa, “Komunitas ini penting bagi saya,” dan karena itu mereka layak untuk didokumentasi.”

Ini juga berlaku dalam hal melihat sejarah perempuan. Selama ini, miskonsepsi yang terjadi dalam penulisan sejarah adalah anggapan bahwa sejarah yang ‘penting’ dan ‘layak’ untuk ditulis berada jauh di luar pengalaman penulis. Sedangkan pengalaman yang ‘dekat’, seperti hidup dan kerja-kerja perempuan, sering kali dianggap ‘tidak layak didokumentasi’.

“Saya pikir ini juga apa sesuatu yang merupakan bagian dari dampak bagaimana patriarki mempengaruhi kita. Bahkan dalam pikiran kita sendiri,” ucap Ligia. “Karena kita menjalani hidup, tapi lalu dianggap tidak penting pada saat yang sama. Ada sesuatu di situ.”

Akses Tidak Setara, Minim Keterwakilan, yang Ada Malah Tokenisme

Akses pendidikan menjadi salah satu titik paling rentan. Banyak daerah di timur Indonesia memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas, tenaga pengajar minim, dan akses transportasi sulit. Stereotipe bahwa “perempuan akan menikah muda” juga membuat investasi keluarga terhadap pendidikan anak perempuan lebih rendah dibanding anak laki-laki.

Di dunia kerja, peluang perempuan Timur sering kali dibatasi pada sektor informal atau pekerjaan fisik. Ada stigma bahwa mereka “tidak cocok” untuk posisi strategis yang menuntut keterampilan administratif atau diplomasi. Diskriminasi ini semakin terasa di kota besar, di mana perekrutan kerja kerap memprioritaskan penampilan fisik sesuai standar kecantikan arus utama.

Kondisi serupa juga terjadi pada akses kesehatan. Fasilitas kesehatan reproduksi jarang tersedia di desa-desa terpencil, sementara bias pelayanan publik terhadap penduduk asli membuat perempuan timur sering enggan atau takut mengakses layanan medis.

Di media arus utama, representasi perempuan Timur pun sering datar dan sempit: sebagai penari tradisional, figur folklor, atau korban konflik. Narasi yang kompleks—misalnya tentang peran mereka dalam mengorganisir pasar rakyat, memimpin aksi protes damai, atau mengadvokasi hak lingkungan—jarang diberi ruang.

Baca Juga: Menulis Kondisi Perempuan Nusa Tenggara Timur di Tangan Jurnalis Anna Djukana

Sementara di politik dan jabatan publik, jumlah perempuan Timur yang berhasil menembus posisi strategis sangat sedikit. Hambatannya tidak hanya karena budaya patriarki. Tetapi juga karena rasisme struktural yang menganggap kepemimpinan lebih pantas dipegang oleh laki-laki atau orang dari wilayah lain.

Tika mengakui, di satu sisi, representasi tokoh publik dari Timur belakangan mulai meningkat. Program-program pemberdayaan juga mulai menargetkan wilayah Timur, barangkali dengan maksud membuat akses terhadap pendidikan dan kesenian lebih merata.

“Jadi pengalaman ini juga penting dan berharga ketika, misalnya, keterwakilan tadi atau kuota tadi buat kita untuk bisa ikut bicara di sana,” ujar Tika. “Jadi ada semacam timbal balik, lah. Kayak bukan cuman kita bisa mengakses, tapi kita juga bisa omong apa atau kita bisa bagi apa.”

Hal itu diamini oleh Ligia. Menurutnya, tokenisme yang banyak terjadi belakangan ini membuat orang-orang merasa cukup membahas keterwakilan orang Papua berdasarkan identitasnya saja, alih-alih substansi isu yang mereka usung. Saat ini, meski beberapa menteri dan pejabat publik adalah orang Papua, nyatanya masih banyak masalah di Papua yang tak kunjung dituntaskan.

“Seperti tadi Kak Tika bilang. Ada sangat banyak, kadang-kadang orang diajak hanya supaya mereka bisa bilang ke orang yang lain bahwa, “Ah tidak, kami ada orang Papua bersama kami”,” ujar Ligia.

Triple Discrimination dan Perjuangan Ganda

Kombinasi diskriminasi berbasis gender, ras/etnis, dan kelas/wilayah menciptakan beban ganda bahkan triple discrimination bagi perempuan timur. Mereka tidak hanya melawan patriarki, tetapi juga prasangka rasial dan marginalisasi pembangunan.

Konsekuensinya jelas: untuk diakui setara, perempuan Timur harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras dibanding rekan mereka dari wilayah yang lebih diuntungkan. Namun di balik keterbatasan itu, banyak perempuan Timur yang membangun strategi perlawanan: mengorganisir komunitas, memanfaatkan media sosial untuk mengangkat isu mereka, dan menempuh pendidikan di tengah segala keterbatasan.

Menghapus stereotipe terhadap perempuan timur Indonesia bukan hanya soal perubahan sikap individu, tetapi juga reformasi struktural. Akses pendidikan dan kesehatan yang setara, representasi yang adil di media, serta keterlibatan bermakna di politik harus menjadi prioritas. Tanpa itu, kesetaraan gender di Indonesia akan terus timpang—dan perempuan Timur akan tetap berada di pinggiran narasi nasional.

Tentang Etalase Pemikiran Perempuan dari Sekolah Pemikiran Perempuan

Diskusi ‘Panggung: Menatap (dari) Timur’ merupakan bagian dari Etalase Pemikiran Perempuan, salah satu acara rutin yang digagas dan diselenggarakan oleh Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP).

Etalase adalah ruang publik untuk sirkulasi pemikiran perempuan Nusantara berbasis karya dan pengalaman di ranah seni-budaya. Sementara ‘Panggung’ merupakan diskusi panel tentang wacana penting dalam budaya maupun isu-isu sosial yang lebih luas. Beberapa tema yang telah diangkat dalam edisi sebelumnya antara lain: bahasa dan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kerja reproduktif di bidang seni budaya. Proses perumusan gagasan topik diskusi, pemilihan pembicara/pemandu serta format panggung hibridnya merupakan rangkaian kerja yang panjang sejak Oktober 2024, melibatkan para pengelola dan alumni SPP serta pekerja panggung dan banyak volunteer.

Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP) berawal dari serangkaian lokakarya proses kreatif berperspektif feminis yang digagas para pengelola hibah Cipta Media Ekspresi (CME). Ini adalah hibah untuk perempuan pencipta, peneliti, dan pegiat komunitas di bidang seni dan budaya.

Sejak tahun 2020, Sekolah Pemikiran Perempuan berdiri sebagai inisiatif independen dengan tujuan melakukan intervensi terhadap proses produksi pengetahuan yang meminggirkan, mengerdilkan, dan menghapus perempuan. SPP melakukan “pembangkangan epistemik” (epistemic disobedience) terhadap sistem pengetahuan yang bersifat kolonial, kapitalis, dan heteropatriarkis. Ini dengan menggarisbawahi peran perempuan di Nusantara—yang dalam konteks global merupakan perempuan Dunia Ketiga/ Selatan—sebagai subyek penting dalam penciptaan pengetahuan. Kegiatan SPP terfokus pada penyebaran dan pertukaran pengetahuan yang dihasilkan perempuan di Nusantara. Kegiatan dilakukan melalui kelas, ceramah, dan lokakarya di ruang publik.

(sumber foto: YouTube Sekolah Pemikiran Perempuan)