Rasanya bukan hanya saya yang lelah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) akhir-akhir ini. Suara kelelahan menjadi WNI cukup santer di media sosial, bahkan menjadi lelucon dan meme. Pemicunya kekecewaan terhadap kondisi sosial-politik belakangan ini; mulai dari isu pajak, Makan Bergizi Gratis (MBG), krisis iklim, mahalnya biaya pendidikan, hingga semua persoalan yang diselesaikan dengan militerisme. Di tengah semua ini, malah muncul lagi pejabat publik yang bermasalah dan bikin geleng-geleng kepala; salah satunya, kali ini, adalah Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzen (Om Zein).

Ada apa lagi dengan pejabat laki-laki di negara ini?

Nama Saepul Bahri Binzein jadi perbincangan ketika lagu ciptaannya berjudul ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ viral di internet dan memantik kemarahan publik. Bukan tanpa alasan; lagu berbahasa Sunda itu memuat lirik yang sangat misoginis dan menjadikan pengalaman perempuan—seperti menstruasi, hamil, dan melahirkan—sebagai punchline untuk “bersyukur” dan menegaskan betapa “enak”nya jadi laki-laki. Bukan humor yang muncul pada lirik lagu Bupati Purwakarta tersebut, melainkan privilese maskulin yang menganggap pengalaman perempuan sebagai objek komedi.

Betapa tidak; begini lirik lagu ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ milik Bupati Purwakarta Saepul Bahri “Om Zein” Binzein.

Baca Juga: Di Balik Drama Buah-Buahan AI di TikTok: Hiburannya Absurd dan Misoginis

Nuhun Gusti tos nyiptakeun kuring jadi lalaki.
(Terima Kasih Tuhan sudah menciptakan aku jadi laki-laki)

Cacak mun jadi awewe SMP kelas tilu tos karuron tujuh kali.
(Andai saja jadi perempuan SMP kelas tiga sudah keguguran tujuh kali)

Nuhun Gusti tos nyiptakeun kuring jadi lalaki.
(Terima Kasih Tuhan sudah menciptakan aku jadi laki-laki)

Teu kudu Meuli kutang itu busana leuwih gede batan susu.
(Tidak usah membeli bra yang busanya lebih besar daripada payudara)

Nuhun Gusti tos nyiptakeun kuring jadi lalaki.
(Terima Kasih Tuhan sudah menciptakan aku jadi laki-laki)

Teu kudu ngaprak-ngaprak apotek alatan telat bulan.
(Tidak usah keluyuran mencari apotek karena telat datang bulan)

Nuhun Gusti tos nyiptakeun kuring jadi lalaki.
(Terima Kasih Tuhan sudah menciptakan aku jadi laki-laki)

Teu kudu ngaluki halis jeung bulu mata sakalina ngiceup hese beunta.
(Tidak usah melukis alis dan bulu mata yang sekali berkedip susah melek)

Baca Juga: Perayaan Ultah Seskab Teddy Tunjukkan Pejabat yang Tak Sensitif, di Tengah Buruknya Ekonomi Masyarakat

Saat kasus ini viral, Saepul mengaku bahwa lagu tersebut adalah cerita tentang dirinya sendiri.

“Itu puisi dan lagu diciptakan tahun 2020, bercerita tentang diri saya sendiri. Berawal dari renungan atas perilaku saya sendiri yang menurut saya saat itu saya nakal,” kata Saepul dalam video pernyataannya. 

Ia akhirnya juga meminta maaf atas lirik lagu tersebut. Sebagai pejabat publik, seharusnya dia tahu dan sadar bahwa karya seni juga hidup melalui tafsir publik setelah beredar luas di masyarakat, terutama di media sosial, dan harus dipertanggungjawabkan. Apa lagi dengan posisinya sebagai pejabat publik. 

Dengan lirik demikian, llagu ini bukan hanya tentang renungan ‘curhat’ dan renungan pribadi laki-laki. Sosiolog Perancis Pierre Bourdieu dalam bukunya, Masculine Domination (2001) menyebut bahwa kekerasan yang paling berbahaya justru tidak meninggalkan luka lebam. Bourdieu menyebutnya sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). 

Menurut Bourdieu, kekerasan tidak melulu berupa pukulan. Terkadang kekerasan hadir sebagai candaan, budaya, lagu, pepatah atau bahasa. Dalam konteks ini, lirik lagu yang merendahkan perempuan seperti ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ akan dianggap, “Ah, hanya lagu saja.”. Padahal justru karena dianggap biasa, ini menjadi berbahaya karena ia menjadi efektif. Anggapan lumrah itu hadir dari pemaksaan makna, dominasi, hingga nilai yang diterima begitu saja. Alhasil, ia dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar.

Baca Juga: Nirempati Hingga Bias Kelas: Sederet Pernyataan Problematik Pejabat Publik di Bulan Kemerdekaan 

Begitu pula dengan polemik lagu ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ milik Bupati Purwakarta tersebut. Pengalaman biologis, bahkan mencakup pengalaman ketimpangan perempuan saat menstruasi, hamil, dan melahirkan dihadirkan dalam lirik lagu bukan sebagai sesuatu untuk dipahami dan dipecahkan persoalannya. Alih-alih, hal itu dijadikan pembanding untuk melegitimasi betapa “beruntung”nya menjadi laki-laki. Tubuh perempuan bukan dilihat sebagai subjek, melainkan objek yang akhirnya menjadi humor dan dihadirkan sebagai alat untuk menghibur dan menguatkan identitas maskulin.

Namun, bagi saya yang lebih problematis adalah posisi Saepul Bahri Binzein sebagai pencipta lagu. Bayangkan; narasi-narasi misoginis disampaikan oleh kepala daerah atau pejabat publik. Dengan demikian, narasi itu tidak lagi sekadar menjadi ekspresi seni personal, tapi membawa otoritas simbolik dan relasi kuasa sosok tersebut sebagai tokoh publik. Dalam istilah ini, Bourdieu menyebut ada legitimasi pada sebuah cara pandang. Hal yang mungkin dianggap biasa dan lelucon—meski tidak lucu dan menindas—justru memperoleh bobot baru karena datang dari figur yang memiliki kuasa sosial dan politik.

Tapi mengapa pengalaman tubuh perempuan seperti menstruasi, kehamilan, dan melahirkan kerap kali dijadikan bahan humor? Sementara pengalaman biologis laki-laki jarang diperlakukan dengan cara yang sama?

Jawabannya tidak terletak pada tubuh perempuan itu sendiri, melainkan hadir melalui relasi kuasa. Sejak dulu, tubuh perempuan bukan hanya dilihat sebagai tubuh biologis. Tetapi juga sebagai ruang sosial yang semuanya seolah boleh dikomentari bahkan ditertawakan. Masyarakat seolah punya hak memberi komentar tentang  standar kecantikan, cara berdandan, berpakaian, hingga pilihan memiliki anak atau tidak.

Baca Juga: Gaya Hidup Pejabat Mewah, Rakyat Hidup Susah: Wakil Rakyat, kok Tidak Peka?

Kesenjangan inilah yang akhirnya membuat pengalaman perempuan lebih mudah direduksi menjadi candaan dan komedi. Menstruasi yang seharusnya dipahami sebagai pengalaman biologis yang kompleks malah dilihat sebagai kelemahan. Kehamilan dan keguguran yang seharusnya menunjukkan beratnya pengalaman ketidakadilan terhadap perempuan—apa lagi yang dialami perempuan di bawah umur, seperti pada lirik lagu Bupati Purwakarta itu—malah dipakai untuk memancing tawa. Lagi-lagi menempatkan tubuh perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang memiliki pengalaman.

Akhirnya, hal yang ditampilkan lewat lagu tersebut mengingatkan saya pada pemikiran Judith Butler dalam Gender Trouble (1990). Menurut Butler, gender bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah. Melainkan terus diciptakan dan diproduksi melalui tindakan bahasa, praktik budaya yang diulang tanpa henti. Sebuah lagu, film, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari bukan sekedar mencerminkan suatu masyarakat memandang perempuan. Tetapi juga ikut membentuk cara pandang tersebut. 

Tentu Saepul Bahri Binzen sebagai tokoh dan pejabat publik—begitu pula sosok-sosok lainnya—berhak berkesenian. Namun, perlu ditegaskan bahwa ketika sebuah karya seni atau media lahir dari seseorang, ia tidak lagi hadir secara netral. Terutama ketika diproduksi oleh tokoh publik yang memiliki kuasa. Ia membawa otoritas, memproduksi makna dan perlahan membentuk cara masyarakat memandang semesta. Oleh karena itu, yang dipertaruhkan bukan sekadar selera humor, melainkan nilai-nilai yang ikut dinormalisasi melalui humor tersebut. 

Maka, ketika lagu digunakan untuk menertawakan pengalaman biologis perempuan, yang dipertaruhkan bukan sekadar sensitivitas gender. Melainkan kualitas imajinasi sosial yang sedang dibangun oleh mereka yang dipercaya memimpin. Di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan ketimpangan gender, barangkali yang kita butuhkan dari para pemimpin bukan lagu yang membuat sebagian orang tertawa. Melainkan narasi yang membuat semua orang merasa dihargai dan mampu memutus rantai ketidakadilan berbasis gender.

(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)

(sumber foto: Instagram @prokompimpurwakarta)