Jumlah Jurnalis Perempuan Hanya 25%, Jurnalistik Dianggap Pekerjaan Laki-Laki

Pekerjaan jurnalis selalu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Jam kerja yang tinggi, tak mengenal waktu, harus mau bekerja di bawah tekanan. Sejumlah jurnalis perempuan harus membuktikan bahwa mereka bisa bekerja dalam situasi ini

Nurul Hasfi, Dosen Universitas Diponegoro, Semarang tahun lalu melakukan penelitian tentang jurnalis perempuan bersama koleganya sesama dosen di tahun 2020, Sunarto, Luz Rimban dan Amida Y. Salah satu temuan penelitiannya menyebutkan bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia tak lebih dari 25%.

Hal ini juga terjadi di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang anggota jurnalis perempuannya sekitar 20%. Data ini membuktikan bahwa jumlah jurnalis perempuan di Indonesia tak lebih dari 25%.

Ini membuktikan bahwa jurnalis masih menjadi pekerjaan yang dipenuhi laki-laki yang jumlahnya sekitar 80%. Padahal media di Indonesia jumlahnya terus bertambah, namun jumlah jurnalis perempuan ternyata tak bertambah.

Hingga sekarang, perjuangan untuk memenuhi kuota 30% perempuan masih belum bisa dipenuhi.

“Dulu jurnalis itu dianggap pekerjaan laki-laki, perempuan dianggap masih terlalu rapuh ketika harus dikirim di daerah berbahaya, termasuk di daerah bencana seperti di Palu. Seiring berjalannya waktu, perempuan makin berani dan melakukan segala hal yang dilakukan laki-laki, meskipun jumlahnya masih terlalu sedikit,” ujar Kartini Nainggolan, jurnalis perempuan asal Palu, Sulawesi Tengah.

Kartini Nainggolan mengatakan ini dalam diskusi Tantangan Jurnalis Perempuan Meliput Konflik Sumber Daya Alam dan Bencana yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Selasa (9/3/2021).

Pernyataan Tini bukanlah tanpa sebab, Tini merupakan satu dari sedikit perempuan yang memilih bekerja sebagai jurnalis.

Di Indonesia, salah satu hal yang menyebabkan sedikitnya jurnalis perempuan yakni stigma terhadap perempuan.

“Semua orang itu punya batas kemampuan, selama ini, stigma perempuan itu cengeng, manja. Padahal ketika saya memilih pekerjaan ini, saya sudah tahu konsekuensinya, saya tidak mau menyusahkan orang dan tidak mau meminta keistimewaan karena saya perempuan. Di tempat mana pun saya pergi, saya tunjukkan bahwa saya bisa,” tutur Reny Sri Ayu, jurnalis Kompas asal Makassar dalam diskusi tersebut.

Artinya, pekerjaan ini bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Dalam diskusi tersebut, tiga jurnalis perempuan yakni Kartini Nainggolan, Reny Sri Ayu, Nofiatul Chalimah membagikan pengalaman mereka ketika mengalami diskriminasi gender: dianggap sebelah mata karena mereka seorang perempuan.

“Ketika ada konflik Poso, kita masuk ke hutan mengejar pelaku, polisi berbicara kepada saya, ‘Aduh, kenapa kamu ada di sini, nanti merepotkan kita.’ Saya bilang, ‘Pak, pekerjaan kita sama-sama berisiko, bapak menjalankan tugas, saya juga menjalankan tugas saya, kita punya risiko itu. Bapak tidak perlu khawatir, cukup bapak tunjukkan police linenya di mana.’ Polisi ini menganggap seakan-akan bakal susah ketika saya ada di situ,” tutur Reny.

Hal lain yang Reny buktikan kepada para koleganya yakni ketika Ia berani melaporkan pemukulan yang dilakukan ketika Reny melakukan peliputan di sebuah Pom Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/ SPBU.

“Ketika saya melakukan peliputan ke SPBU, terjadi pemukulan, saya melapor, orang mengatakan bahwa itu pertama kali dilakukan, meski polisi juga menganggap bahwa tidak usah saja melapor, tapi saya dibantu AJI Palu, saya tetap berusaha liputan, dan bertanggung jawab,” tambah Reny.

“Banyak hal yang jadi pertimbangan redaksi untuk tidak melibatkan jurnalis perempuan di redaksi, kita masih dianggap terlalu rapuh, laki-laki dianggap lebih tahan banting walaupun sesungguhnya kita punya skill yang lebih dari laki-laki, perempuan dan laki-laki kemampuannya sama,” ungkap Tini.

Tini pun menceritakan pengalamannya ketika meliput bencana besar di Palu yang terjadi pada tahun 2018 lalu.

Kala gempa dan tsunami terjadi, Tini merupakan satu-satunya perempuan yang sedang piket bekerja. Kantor Tini berada 500 meter dari bibir pantai. Saat tsunami terjadi, Tini dan semua rekan-rekannya memilih untuk pulang dan menyelamatkan diri.

“Kami berenam langsung lari ke halaman depan kantor. Kami masih ada di situ ketika tsunami terjadi, ketika air masuk ke kantor, kami menuju parkiran, karena saya lupa kemana kunci motor saya, tapi akhirnya saya membonceng teman saya dan kami lari ke tempat yang lebih tinggi karena khawatir gelombang tsunami lebih tinggi menghantam gedung kantor. […]. Sekitar jam 10 malam saya baru bisa berkumpul dengan anak saya yang sudah diamankan kakak saya,” ungkap Tini.

Situasi Palu saat itu mencekam, tak ada sinyal selular dan listrik. Namun di pagi hari, Tini tetap melakukan tugasnya sebagai jurnalis.

“Keesokan harinya saya nekat keluar dengan kondisi BBM motor yang seadanya, saya baru tahu kalau gempa semalam menyebabkan tsunami besar itu menelan banyak korban. Sebagai jurnalis kita adalah korban, tapi kita harus menyampaikan kondisi apapun,” tutur Tini.

Berbeda cerita dengan Tini dan Reny, Nofiatul Chalimah menceritakan bahwa di kota Samarinda, tempat Ia tinggal, banyak sekali konflik lingkungan terjadi. Sebagai jurnalis perempuan, Ia pun pernah diremehkan.

“Pada tahun 2016, ketika ada seorang anak meninggal karena jatuh di gundukan batubara setelah 22 hari dirawat, saya pergi ke TKP bersama seorang teman saya. Kami menggunakan sepeda motor matic, lalu karena medannya tidak memungkinkan untuk menggunakan motor, akhirnya kami jalan kaki 5 kilometer. Saya sempat diragukan karena perempuan, tapi saya bilang kalau saya kuat karena saya memang perlu ke TKP untuk mendeskripsikan tempat itu seperti apa. Karena aku harus menggambarkan tumpukan batubara itu kayak gimana,” ungkap Nofi.

Ancaman juga dialami para jurnalis perempuan. Ancaman yang Nofi dapat sama dengan kawan-kawan jurnalis lainnya, yakni intimidasi preman atau aparat.

“Dan ketika liputan di sini itu jurnalis bisa ikut terseret, seperti yang dialami Diananta. Apalagi Omnibus Law diketok ini, urusan perizinan semua diambil sama pusat, risiko konflik semakin banyak dan risiko jurnalis meningkat, Diananta itu kan kena ITE, potensi seperti itu masih sangat tinggi,” ujar Nofi.

Nofi pun mengatakan bahwa kolaborasi liputan antar media sangat diperlukan ketika melakukan liputan, kecuali jika perusahaan media tempat jurnalis bekerja mampu menghadapi masalah hukum sendiri.

“Kita jangan meliput itu sendirian, karena ketika perusahaan mempermasalahkan, jadi bisa memprotes berita banyak itu, walaupun kita beda-beda media, tapi urusan konflik itu usahakan kita bersama, kalau sendirian, pastikan media kalian itu siap pasang badan karena banyak perusahaan media yang ga mau dan enggak mampu pasang badan,” tambahnya.

Jurnalis perempuan meliput konflik

Insani Syahbarwati, jurnalis dari Ambon menegaskan tentang pentingnya menjaga keamanan diri dan memilih perspektif liputan ketika melakukan peliputan di daerah yang sedang mengalami konflik sosial. Penggunaan perspektif kemanusiaan dan perempuan sangat penting disini

“Liputan di Ambon dalam kondisi konflik itu benar-benar banyak yang dipelajari di lapangan, training cuma 6 bulan, kembali ke Ambon berhadapan dengan konflik. Saya pulang ke Ambon karena kondisi konflik saya tidak bisa berjilbab, karena jilbab adalah identitas agama, saya melakukan liputan pakai topi rimba dan saya liputan pun benar-benar menjaga situasi karena salah pilihan kata, salah diksi yang saya tuliskan bisa menyebabkan saya dalam kondisi bahaya atau bisa memprovokasi. Jadi harus memperhatikan dampak terhadap diri sendiri dan masyarakat,” tutur Insany dalam diskusi Tantangan Jurnalis Perempuan meliput Konflik Sosial yang juga diselenggarakan AJI pada Kamis (11/3/2021).

Hal serupa juga diceritakan oleh Angela Flassy, Pemimpin Redaksi Jubi dalam diskusi tersebut.

“2019 saya sudah pemimpin redaksi, setiap kali teman-teman turun, saya komunikasi, sudah di mana, dan saya akan berkabar dengan mereka sampai mereka kembali ke rumah. […]. Saat sinyal putus, saya punya 7 teman yang harus saya cek, akhirnya saya pergi ke arah kerusuhan. Kalau kak Insani saat konflik bisa lepas jilbab, saya tidak bisa melepas rambut keriting dan kulit hitam saya. Sampai sana, semua orang pegang alat tajam dan saya mengecilkan badan saya, dan saya kembali,” tutur Angela ketika menceritakan konflik yang pernah terjadi pada 2019 lalu.

Dalam diskusi tersebut, Angela dan Insany berpesan kepada jurnalis bahwa peliputan konflik sosial merupakan hal yang harus diperhatikan. Jurnalis harus mempelajari betul kondisi di lapangan, cara pendekatan ke narasumber, hingga dampak pada kondisi konflik.

“Harus mempelajari betul-betul pendekatan ke narasumber, supaya mereka mau bicara dengan kita, tidak dicurigai, termasuk apakah harus menyampaikan namanya, apakah saya harus mendeskripsikan detail, jadi ketika saya menulis sesuatu saya harus berpikir. Benar-benar belajar di lapangan, belajar dengan apa yang dihadapi,” tandas Insany.

Diskusi memaparkan bahwa walau banyak tantangan yang dihadapi jurnalis perempuan, namun dengan jumlahnya yang minim, jurnalis perempuan membuktikan bahwa mereka punya kemampuan dalam liputan yang selama ini identik dengan laki-laki, liputan mereka ada di kota, di daerah bencana, hingga di daerah konflik. Jurnalis perempuan juga melawan stigma buruk yang selama ini melekat pada diri mereka.

(Foto/ ilustrasi: Pixabay)

Tika Adriana

Jurnalis yang sedang memperjuangkan ruang aman dan nyaman bagi semua gender, khususnya di media. Tertarik untuk mempelajari isu kesehatan mental. Saat ini managing editor Konde.co.

Let's share!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email