Musyawarah Perempuan Nasional (Munas) yang diselenggarakan tahun ini, merupakan Munas kedua yang diadakan di Indonesia. Munas perempuan pertama diselenggarakan setahun lalu di Jakarta.

Misiyah, Ketua Dewan Eksekutif Kapal Perempuan sebagai salah satu penyelenggara acara dalam pembukaan Munas perempuan kedua menyatakan, bahwa tujuan acara ini adalah untuk mewadahi partisipasi aktif perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal untuk penguatan gender dalam pembangunan yang disusun pemerintah atau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dalam dokumen Renstra nasional dan daerah, 

Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi 9 agenda perempuan. Ini merupakan kolaborasi Pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan didukung Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia.

“Perjuangan ini mengalami pasang surut dan dinamika, namun program ini sangatlah banyak mendapat dukungan dari kementerian yang berkolaborasi. Ini merupakan Munas kedua, rangkaian Munas ini dilakukan dalam 5 tahap,” kata Misiyah dalam acara Munas perempuan yang diikuti Konde.co

Eko Titik Rahayu dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, koordinasi dengan masyarakat ini dilakukan karena pembangunan harus dilakukan secara merata, adil sampai akar rumput.

“Untuk itu kami mengajak masyarakat dalam partisipasi pembangunan yang sangat penting ini, mengajak perempuan dan berpartisipasi akan baik dalam kehidupan pengambilan keputusan.”

Baca Juga: Kritik Atas Feminisme Liberal: Abai terhadap Pengalaman Perempuan yang Beragam

Eko Titik Rahayu melihat, isu tentang partisipasi perempuan selama ini masih terfokus dalam lembaga legislatif seperti DPR, padahal ada banyak pengambilan partisipasi politik perempuan, dalam Musrenbang dan dalam ruang yang lain. Dalam Musrenbang desa misalnya, sangat penting semua perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan di tingkat desa yang ramah perempuan dan berkeadilan gender

“Munas perempuan ini sangat efektif untuk menjawab kenapa masih minim peran perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal untuk kepentingan bersama dan dimasukkan dalam pembangunan yang inklusi guna pembangunan yang adil dan merata. Ini sangat strategis untuk mengakomodasi perempuan, disabilitas dan kelompok marjinal, karena kepentingan perempuan dan laki-laki sangat berat. Jika dilihat dari indek pembangunan gender, masih terlihat rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ini harus diatasi, ini merupakan tujuan penting memperjuangkan hak perempuan.”

Indonesia telah menjadikan kesetaraan gender dalam pembangunan Asean, pemerintah melihat bahwa Munas perempuan adalah ruang untuk berefleksi dan momentum penting peran perempuan dalam pembangunan di daerah dan nasional. Pemerintah juga harus memastikan desa ramah perempuan dan anak dengan kelurahan dalam  agenda perempuan, kemiskinan, perempuan pekerja, kepemimpinan perempuan, lingkungan, pencegahan stop kekerasan, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, perempuan dan lingkungan.

Raden Rara Rita Erawati dari Bappenas menyatakan bahwa tantangan RPJMN 2025-2029, adalah ruang ini harapannya bisa mengisi perencanaan dan pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran.

“Pertemuan ini harapannya bisa menampung partisipasi perempuan dalam RPJMN selanjutnya.”

Baca Juga: 33 Tahun Kajian Gender UI, Tak Mudah Dirikan Lembaga Pendidikan yang Melawan Arus Utama

Kegiatan Munas Perempuan yang kedua ini, merupakan kelanjutan dari upaya kolaboratif yang dimulai pada tahun 2023 untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Hasil rumusan masukan akar rumput di Munas Perempuan 2023 lalu telah diintegrasikan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Kapal Perempuan menyebutkan, bahwa berbagai bentuk tantangan dan hambatan struktur geografis kewilayahan serta akses dalam upaya menjangkau seluruh suara akar rumput, maka mereka menggelar Munas Perempuan dalam dua tahap yaitu daring dan luring. Tahap pertama akan digelar secara daring (online) pada 26-27 Maret 2024 serta secara luring (offline) pada 19-20 April 2024 di Bali. 

Meskipun digelar secara daring, organisasi perempuan yang tergabung dalam program ini mengestimasikan akan ada sekitar 3 ribu perempuan yang hadir dan memberikan suaranya secara aktif dan bermakna. 

3000 perempuan akan secara fokus membahas 9 agenda utama yaitu Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial); Perempuan Pekerja (Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Rumah Tangga, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas); Penghapusan Perkawinan Anak; Ekonomi Perempuan Berperspektif Gender; Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan; Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan); Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat); Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; serta Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. 

Proses yang diikuti oleh perempuan dan kelompok rentan dari level akar rumput ini akan membahas sembilan agenda dan merumuskan usulan perempuan dan kelompok marginal untuk masukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di pemerintah daerah wilayah terpilih. 

Sebelum gelaran Munas Perempuan 2024 secara daring, mereka telah melalui berbagai tahap untuk memastikan partisipasi aktif perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. 

Baca Juga: Terjebak Ibuisme, Dharma Wanita Bisakah Jadi Organisasi Progresif Kesetaraan Gender?

“Tahap pertama adalah musyawarah tingkat daerah, yang melibatkan forum di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, serta kegiatan tematik bersama Organisasi Masyarakat Sipil/OMS. Pada tahap ini, data kualitatif dan kuantitatif akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menyusun rekomendasi kebijakan. Tahap kedua adalah penyusunan masukan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil musyawarah tingkat daerah. Setelah Munas Perempuan 2024 secara daring terlaksana, hasilnya kami rumuskan dalam draft yang akan kami dibahas secara lebih detail pada Munas Perempuan 2024 secara luring di Bali.” 

Berbagai tahapan yang dilalui nantinya akan disusun menjadi ringkasan kebijakan tematik dalam proses perencanaan pembangunan. 

“Diharapkan Munas Perempuan 2024 dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Munas ini merangkul 38 provinsi, dengan perwakilan dari kabupaten dan desa di wilayah program INKLUSI, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kementerian PPPA, serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal untuk menyuarakan perspektif kesetaraan gender dan masyarakat inklusif sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan Indonesia,” kata Misiyah

Organisasi perempuan yang tergabung dalam kegiatan bersama Pemerintah dan Bappenas ini antara lain Kapal Perempuan, Migrant Care, PKBI, Kemitraan, Cakra Wikara Indonesia, Akatiga, Puskapa, Pekka, Bakti, dll.