Konde.co menyajikan kamus feminis sebulan sekali. Kamus feminis berisi kata-kata feminis agar lebih mudah dipahami pembaca.

“Apa pendapatmu tentang sejarah yang akan membuatmu seperti ini (ditodong senjata oleh mereka yang tak terima)?”

Sebuah pertanyaan singkat diiringi meme yang mendeskripsikan situasi tersebut kontan memantik berbagai diskusi sejarah. Mulai dari sejarah global hingga sejarah Indonesia. Opini-opini kontroversial mengenai sejarah umum pun bermunculan. Termasuk tentang para laki-laki dalam sejarah Indonesia yang seksis. Salah satunya Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia yang, dalam tanggapan atas cuitan tersebut, disebut, “Womanizer menjijikkan, egois, otokratik, dan pemimpin egosentris yang nyaris tidak peduli pada rakyatnya.”

Pernyataan tersebut menuai respon serupa, juga menyoroti seksisme Soekarno. Ditambah dengan fakta bahwa ia melakukan poligami. Bahkan, ia menikahi Oetari saat perempuan itu baru berusia 16 tahun, juga menikahi anak angkatnya sendiri, Fatmawati. Selain itu, Soekarno diketahui kerap ‘menandai’ perempuan yang ia temui di berbagai acara atau kesempatan untuk mendekati dan menikahinya.

Tentu opini-opini semacam itu juga memicu reaksi kontra. Beberapa orang menilai, perubahan pandangan terhadap Soekarno dari sosok proklamator revolusioner menjadi pelaku poligami yang seksis adalah upaya ‘liberal’ untuk men-cancel Soekarno dan menyerangnya yang ‘condong ke arah kiri atau komunisme’. Tapi bukankah mungkin juga mengubah pendapat mengenai sosok dan peristiwa bersejarah yang semula dianggap ‘heroik’ karena, ternyata, ia tetap bagian dari sistem patriarki dan misoginis?

Baca Juga: Kamus Feminis: Filsafat Perspektif Feminis, Ruang Pemikiran Bukan Hanya Milik ‘Abang-Abangan’

Sejarah, pada dasarnya, bukan sekadar catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ia adalah konstruksi, hasil pilihan hal yang diingat dan yang dilupakan, juga sosok yang dianggap penting dan yang dinilai tidak layak dituliskan. Dalam konstruksi itulah, perempuan kerap menjadi korban penghapusan. Sejarah Indonesia, sebagaimana sejarah di banyak bangsa lain, sebagian besar ditulis dari perspektif maskulin, militeristik, dan elitis. Dampaknya, kontribusi perempuan hanya muncul di pinggiran, atau bahkan sama sekali hilang dari ingatan kolektif bangsa.

Peminggiran dan penghapusan perempuan dari sejarah patriarkal bukan hanya dalam bentuk ketiadaan cerita perempuan dalam narasi sejarah umum. Ini juga terjadi lewat cara perempuan ditulis dan digambarkan dalam glorifikasi kisah tokoh sejarah laki-laki.

Sejarah Indonesia, sebagaimana kita kenal melalui buku pelajaran, film dokumenter, hingga monumen peringatan, sering kali menempatkan perempuan dalam posisi sekunder. Mereka hadir dalam catatan sejarah bukan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dan otonom, melainkan sebagai “istri dari”, “pendamping tokoh besar”, atau “simbol moralitas” yang melengkapi narasi maskulin bangsa. Dalam bingkai seperti ini, perempuan bukanlah aktor utama yang menentukan arah sejarah. Melainkan pemeran sampingan yang eksistensinya hanya berarti sejauh hubungannya dengan laki-laki.

Jika kembali pada kisah Soekarno, hal ini tampak kentara. Nama Soekarno kerap disebut bersama dengan daftar panjang istrinya: Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, hingga Haryati. Setiap kali narasi tentang mereka muncul, hampir selalu diceritakan dalam bingkai hubungan personal—kisah cinta, konflik rumah tangga, atau status mereka sebagai “istri Presiden”. Padahal, banyak dari mereka sebenarnya memiliki peran politik, sosial, bahkan kultural yang signifikan.

Baca Juga: Kamus Feminis: Ekosida, Kejahatan Lingkungan Memusnahkan Perempuan dan Kelompok Rentan

Inggit Garnasih, misalnya, kerap hanya dikenang sebagai istri kedua Soekarno yang mendampingi masa-masa sulitnya di pengasingan. Namun jarang disebut bahwa Inggit berperan besar dalam menopang kehidupan politik Soekarno. Dialah yang mendukung secara ekonomi—menjual bedak dan jamu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga serta perjuangan suaminya. Inggit juga mendampingi Soekarno ketika ditahan Belanda, memberikan stabilitas emosional, bahkan ikut mengasuh anak-anak asuh mereka di pengasingan. Tetapi, ketika Soekarno jatuh hati pada Fatmawati, Inggit memilih mundur. Sejarah kemudian menulisnya sekadar sebagai “mantan istri Soekarno”, bukan sebagai seorang perempuan yang berani menegakkan martabatnya dan punya kontribusi nyata dalam perjuangan politik awal sang proklamator.

Fatmawati pun mengalami reduksi narasi serupa. Ia dikenal sebagai “istri muda Soekarno” yang menggantikan posisi Inggit, dan namanya populer karena menjahit Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, kontribusinya tidak berhenti di situ. Sebagai Ibu Negara pertama, Fatmawati memiliki peran penting dalam simbolisme negara yang baru merdeka. Ia aktif dalam kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Meski demikian, dalam buku sejarah sekolah, ia hanya disebut dalam satu-dua kalimat sebagai penjahit bendera.

Kecenderungan ini bukan hanya terjadi pada lingkaran Soekarno. Dalam sejarah Indonesia yang lebih luas, banyak perempuan ditempatkan sebagai pendamping laki-laki besar. Nyai Ahmad Dahlan sering dikenang hanya sebagai “istri pendiri Muhammadiyah”. Padahal ia tokoh penting di balik berdirinya Aisyiyah, organisasi perempuan yang hingga kini berpengaruh luas dalam pendidikan dan kesehatan. Serta banyak contoh lainnya.

Kita bisa melihat pola yang jelas: sejarah menempatkan perempuan dalam posisi periferal. Mereka tidak diakui sebagai subjek otonom dengan gagasan, strategi, dan perjuangan sendiri. Narasi mereka dikurung dalam kisah pernikahan, percintaan, dan status “istri” dari laki-laki yang diagungkan.

‘His’tory: Laki-Laki Jadi Pahlawan dalam Sejarah, Lalu Perempuan Disisihkan

Jika kita membuka buku pelajaran sejarah nasional, nama-nama yang paling menonjol hampir selalu laki-laki. Pangeran Diponegoro, Soekarno, Hatta, Jenderal Sudirman. Nama perempuan hanya muncul sesekali, itu pun sering direduksi menjadi simbol moralitas atau kepatuhan. 

Raden Ajeng Kartini, misalnya, hampir selalu diperkenalkan hanya lewat “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Sosoknya juga kerap hanya dinarasikan sebagai perempuan ningrat dari tanah Jawa. Seolah ia hanya berbicara soal emansipasi dalam bingkai yang lembut dan domestik. Padahal, dalam surat-suratnya, Kartini menyuarakan kritik tajam terhadap feodalisme Jawa, diskriminasi kolonial, dan keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan. Gagasannya radikal untuk zamannya. Namun dalam versi sejarah yang diajarkan ke sekolah-sekolah, Kartini dijinakkan menjadi ikon yang ‘aman’ dan ‘model’ perempuan yang ‘patut’ bagi negara.

Fenomena serupa juga dialami oleh tokoh-tokoh perempuan lain yang sebenarnya memainkan peran penting. Cut Nyak Dien dan Martha Christina Tiahahu sering dikenang, tapi lebih karena citra heroisme mereka yang dikaitkan dengan pengorbanan dan keberanian di medan perang. Di satu sisi, tentu kita perlu mengingat bahwa sosok perempuan dalam sejarah juga terlibat langsung dalam perjuangan di lapangan. Namun, narasi ini cenderung menekankan aspek emosional dan pengabdian, bukan kepemimpinan strategis atau visi politik mereka. Dengan cara demikian, perempuan tetap ditempatkan dalam bingkai “pendukung” atau “penggugah semangat”, bukan sebagai aktor politik utama.

Penghapusan peran perempuan dalam sejarah Indonesia juga tampak jelas dalam konteks politik modern. Pada era 1950-an hingga awal 1960-an, organisasi perempuan di Indonesia berkembang pesat. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), misalnya, aktif memperjuangkan isu-isu kesehatan ibu dan anak, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Namun, tragedi 1965 mengubah segalanya. Melalui propaganda Orde Baru, Gerwani dicitrakan semata-mata sebagai gerakan perempuan yang “biadab” dan “tidak bermoral” karena dikaitkan dengan peristiwa G30S. Seluruh kontribusi mereka dihapus dari narasi sejarah resmi. Hasilnya, generasi yang lahir setelah 1965 hanya mengenal Gerwani sebagai momok, bukan sebagai organisasi perempuan progresif yang pernah memainkan peran besar dalam pembangunan bangsa.

Baca Juga: Penyangkalan Perkosaan Mei 1998, Bukti Negara Gagal Mengakui Luka Sejarah

Di sisi lain, Orde Baru juga membentuk narasi domestikasi perempuan yang sangat kuat. Perempuan diposisikan sebagai “ibu rumah tangga” yang kodratnya adalah mendampingi suami, melahirkan anak, dan mengurus keluarga. Narasi ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, media, hingga kebijakan negara. Dalam konteks sejarah, ini berarti peran perempuan di ranah publik dianggap penyimpangan. Akibatnya, banyak tokoh perempuan yang sebenarnya terlibat dalam perjuangan politik, sosial, maupun ekonomi tidak diakui kontribusinya. Nama S.K. Trimurti—jurnalis dan aktivis yang kemudian menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama Indonesia—tidak pernah mendapatkan ruang besar dalam narasi populer. Demikian pula Rohana Kudus, pelopor pers perempuan di Sumatra, yang perjuangannya sering terlupakan dibandingkan tokoh laki-laki sezamannya.

Salah satu faktor lain yang menyebabkan perempuan disingkirkan adalah cara sejarah dikonstruksi melalui arsip. Arsip resmi—baik kolonial maupun nasional—banyak mencatat peristiwa diplomatik, perang, dan kebijakan negara yang biasanya didominasi laki-laki. Sementara itu, peran perempuan dalam jaringan ekonomi pasar, pendidikan informal, pengobatan tradisional, hingga perjuangan komunitas sering tercatat dalam tradisi lisan, sastra, atau surat pribadi. Selama berabad-abad, sumber-sumber semacam ini tidak dianggap sahih dalam penulisan sejarah. Dengan demikian, perempuan secara sistematis terhapus bukan hanya karena dianggap tidak penting, tapi juga karena sumber tentang mereka dinilai kurang valid.

Perempuan Bukan Cuma ‘Side Kick’ dalam Sejarah

Apakah sosok perempuan dalam sejarah Indonesia hanya Kartini, Fatmawati, Cut Nyak Dien, dan Christina Martha Tiahahu? Tentu saja tidak. Jika kamu mengetahui nama dan sepak terjang para perempuan berikut ini, berarti kamu telah berada di jalur keluar dari arus utama sejarah yang maskulin dan misoginis.

Pertama, ada S. K. Trimurti. Ia adalah seorang jurnalis, aktivis pergerakan, sekaligus perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Indonesia (1947–1948). Trimurti pernah ditahan Belanda karena aktivitas politiknya. Sepanjang hidupnya ia konsisten memperjuangkan hak buruh dan kesetaraan gender. Namun dalam buku-buku sejarah sekolah, namanya nyaris tak disebut.

Bicara soal perempuan jurnalis, ada pula Rohana Kudus. Ia wartawan perempuan pertama di Indonesia dan pendiri surat kabar Soenting Melajoe di Sumatera Barat. Ia mendorong pendidikan perempuan dan menulis banyak artikel tentang kesetaraan serta kemajuan bangsa. Namun, di luar lingkar akademisi dan aktivis, namanya nyaris tak dikenal generasi muda.

Kemudian ada Maria Walanda Maramis, tokoh perempuan dari Minahasa, Sulawesi Utara. Dia memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan politik. Ia mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT), yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan keterampilan.

Nama tokoh berikutnya amat lazim diketahui, tapi tak banyak yang tahu bahwa ia adalah perempuan. Dialah Rasuna Said, perempuan Minangkabau yang dikenal sebagai “Singa Betina Minangkabau” karena keberaniannya berpidato menentang penjajahan Belanda. Ia aktif di Partai Sarekat Islam Indonesia dan kemudian di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Baca Juga: Dear Anak Muda, Tetaplah Kritis di Tengah Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia 

Tokoh-tokoh ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak perempuan Indonesia yang kontribusinya terpinggirkan. Mereka menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam sejarah, melainkan aktor penting yang membentuk arah bangsa.

‘Her’story: Saatnya Menulis Ulang Sejarah (yang Lebih Adil Gender)

Dampak dari penghapusan peran perempuan ini terasa hingga kini. Kita mewarisi sejarah yang timpang—sejarah yang maskulin, militeristik, dan elitis. Anak-anak Indonesia tumbuh dengan pengetahuan bahwa pahlawan adalah laki-laki pemberani di medan perang atau politisi karismatik di podium, sementara perempuan hanya muncul sebagai tokoh pendukung, penggugah semangat, atau simbol keibuan.

Lebih jauh, narasi sejarah yang timpang juga menggerus inspirasi generasi muda. Banyak anak perempuan tumbuh tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki begitu banyak panutan dalam sejarah bangsanya sendiri. Mereka mengenal Kartini, tetapi tidak tahu bahwa ada Rasuna Said yang lantang menentang penjajahan, atau Rohana Kudus yang membangun pers perempuan dari nol. Mereka mungkin mendengar tentang Cut Nyak Dien, tetapi tidak pernah diajak mengenal tokoh-tokoh perempuan yang berjuang dalam ranah ekonomi, pendidikan, atau kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Dear Fadli Zon, Perkosaan Massal Mei 1998 Itu Nyata, Kami Perempuan Muda Tolak Sejarah yang Misoginis

Untungnya, dalam dua dekade terakhir, mulai muncul upaya untuk menggugat narasi sejarah yang bias gender ini. Akademisi, aktivis feminis, dan komunitas arsip berusaha menggali kembali jejak perempuan dalam sejarah. Penelitian ulang terhadap organisasi perempuan pra-1965, penerbitan kembali karya-karya tokoh perempuan, hingga proyek arsip digital berbasis komunitas menjadi jalan untuk melawan penghapusan. Langkah ini penting bukan hanya untuk memberi ruang pada tokoh-tokoh perempuan yang terpinggirkan, tetapi juga untuk membangun sejarah yang lebih adil dan inklusif.

Sejarah bukanlah sesuatu yang beku. Ia selalu bisa ditulis ulang, diperluas, dan diperkaya. Dengan menambahkan suara perempuan, kita tidak hanya mengoreksi distorsi masa lalu, tetapi juga membuka ruang bagi generasi baru untuk melihat dirinya sebagai bagian penting dari bangsa. Perempuan selalu hadir dalam sejarah, hanya saja sering disingkirkan dari halaman buku. Kini, tugas kita adalah menuliskannya kembali—agar sejarah Indonesia benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya separuhnya.