Mei 2025 kemarin, beredar kabar bahwa Syahrini menerima penghargaan dari UNESCO. Hal ini sontak memicu reaksi beragam dari netizen.
Rupanya, penghargaan tersebut diberikan oleh Listen to Her Parole, sebuah program dari United Society Council (USC) yang didukung oleh Guila Clara Kessous, seniman Prancis penerima penghargaan UNESCO Artist for Peace.
Jadi, Syahrini bukan menerima dari UNESCO secara langsung.
Namun, modus mengaku menerima penghargaan internasional seperti UNESCO bukanlah praktik baru di kalangan artis dan influencer. Pada 2022, 20 influencer dan 15 merek lokal mengaku disponsori Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAF) untuk tampil di Paris Fashion Week.
Tak selang lama, terkuak bahwa para influencer tersebut bukan menjadi bagian dari Paris Fashion Week. Mereka menghadiri event tersendiri yang diselenggarakan oleh Fashion Division, organisasi promotor desainer Asia Tenggara dalam kolaborasi internasional.
Klaim serupa juga sempat muncul pada kasus Livi Zheng, filmmaker muda Indonesia yang mengaku menembus seleksi Oscar. Pernyataan Livi bahwa film produksinya ‘Brush with Danger’ lolos nominasi Oscar hanyalah branding yang berlebihan (overbranding).
Praktik ini bukannya tidak disadari oleh para influencer. Mereka sengaja mengemas kegiatan sedemikian rupa agar mendorong key traffic—jumlah pengunjung Facebook, Instagram, Twitter, maupun TikTok yang kemudian terhubung dalam metrik analisis media sosial.
Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk mengubah identitas influencer yang selama ini cenderung dianggap hanya menyukai kemewahan dan kurang berprestasi dengan ‘membeli’ status atau award.
Pasalnya, status merupakan kategorisasi yang penting dalam pembentukan identitas di media sosial. Self-Categorisation Theory (teori kategorisasi diri menyatakan bahwa identitas sosial berada dalam mekanime kelompok.
Dengan ‘bergaul’ dengan orang-orang UNESCO, para influencer ingin menyatakan bahwa mereka punya kapasitas yang sama dengan orang-orang di institusi tersebut.
Di mana-mana Sama
Praktik klaim penghargaan juga terjadi di Cina. Para influencer berlomba-lomba menunjukkan undangan untuk hadir bahkan memberikan pidato khusus di UN Headquarter New York.
Mereka yang mengklaim ‘mendapatkan undangan’ kemudian dikenal sebagai ‘sosialita UN’.
Shirley Lin, seorang influencer kecantikan dari China, contohnya, menunjukkan bahwa dia memberikan pidato di UN.
Namun, sebenarnya, semua orang bisa berkunjung ke UN Headquarter. Publik bisa membayar sejumlah US$26 (Rp450 ribu) untuk sekadar datang, untuk menghadiri internal briefing bisa dilakukan dengan merogoh kocek US$250 (Rp4 juta), dan untuk menyewa UN conference room sebesar US$2500 (Rp40 juta).
Tingkatkan Trafik
Peningkatan status sosial dipercaya berbanding lurus dengan kenaikan trafik media sosial. Ini penting bagi influencer karena beberapa alasan.
Pertama, trafik akan berpengaruh pada semakin banyak click pada akun.
Kedua, algoritma media sosial berhubungan dengan jumlah likes, comments, shares, dan clicks. Semakin tinggi algoritmanya, semakin tinggi visibility media sosialnya, sehingga semakin banyak kunjungan yang diperoleh. Ini berarti semakin tinggi nilai uang (monetisasi) yang dihasilkan.
TikTok dengan logika FYP (for you page), contohnya, menggunakan data trafik dari pengguna berdasarkan ketertarikan dan interaksi mereka lalu mengkonversinya menjadi data, penjualan, dan ranking. Ini merupakan bentuk monetisasi yang jamak di media sosial.
Baca juga: Viral Influencer Alami KDRT, Sulitnya Perempuan Korban Lepas dari Belenggu Kekerasan
Angka-angka inilah yang menguatkan influencer untuk menegosiasikan value (nilai) dan identitas mereka ke publik. Termasuk, upaya mengemas identitas mereka menjadi ‘influencer cerdas’, tidak sekadar tahu fashion dan lifestyle.
Akibat jebakan monetisasi ini, influencer menjadi haus likes, comments, _dan _shares dari followernya. Para influencer yang awalnya menikmati kebebasan kreatifnya menjadi terikat dengan algoritma media sosial dan keinginan memenuhi kebutuhan trafik untuk kepentingan memonetisasi, termasuk pergi ke UN Headquarter atau membeli penghargaan tertentu.
Tergiur ‘Go International’
Efek globalisasi membuat influencer berlomba-lomba meningkatkan level branding-nya. Tidak hanya lokal dan nasional, kancah internasional jadi target utama.
UNESCO sendiri memiliki beberapa penghargaan untuk individu, misalnya UNESCO Kalinga Prize untuk popularisasi sains, Women in Science, Peace Prize, dan Global Citizenship Education.
Untuk penghargaan Listen to Her Parole tahun ini, beberapa orang mendapatkannya. Sebut saja Nadine Nassib Njeim, aktris dari Lebanon yang masuk nominasi best actress di Festival Film Seoul, dan juga Dewi Sukarno yang menjadi pengusaha dan politisi di Jepang.
Syahrini sendiri mendapatkan penghargaan atas kiprahnya sebagai “Global Icon of Excellence in Entertainment and Philanthropy”.
Terlepas dari bobot penghargaan ini, keputusan Syahrini untuk mengaitkan Listen to Her Parole dengan UNESCO merupakan strategi untuk menjadikan pencapaiannya lebih viral.
Publik Bisa Apa?
Di tengah informasi yang dikemas sedemikian rupa oleh influencer, bagaimana publik bisa memahami dan membedakan klaim kesuksesan?
Tenaga kerja glamor
Publik perlu memahami bahwa pekerjaan sebagai influencer merupakan ‘glamour labour’ (tenaga kerja glamor). Mereka akan selalu terikat dengan audiens dan selalu berusaha mencari perhatian.
Identitas mereka telah bertransformasi dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan audiens atau norma media sosial.
Bahwa influencer A tampak baik dan suka bersedekah, belum tentu sifatnya sama di dunia nyata. Atau si B tampaknya kurang disukai banyak orang, tapi bisa jadi aslinya dia adalah sosok penyayang di rumah.
Baca juga: Polisi Jadi Kreator Konten: Perbaiki Kinerjamu, Kelompok Rentan Bukan Objekmu
Tidak ada identitas yang bersifat mutlak di sosial media, karena semuanya merupakan hasil kesepakatan norma.
Ini termasuk dorongan untuk mentransformasi identitas influencer yang selama ini dianggap hanya menyukai kemewahan dan kurang berprestasi. Bisa melalui filantrofi atau donasi seperti yang dilakukan Syahrini, atau mengemas kunjungan biasa menjadi luar biasa seperti yang dilakukan para influencer di China.
Narasi diri yang performatif
Publik juga harus paham bahwa identitas influencer seringkali bersifat performative. Artinya, mereka merepresentasikan narasi identitas berdasarkan keinginan publik. Tekanan kapital yang muncul dari norma media sosial menciptakan kebingungan pada influencer terkait identitas asli mereka.
Mereka akan selalu bertanya-tanya ‘siapa mereka dan bagaimana mereka harusnya bersikap’. Maka, publik perlu mengingat konsistensi sifat dan sikap mereka.
Influencer dapat mencoba merekayasa. Namun, hal-hal dan nilai-nilai yang sifatnya konsisten biasanya akan terlihat lebih nyata atau asli.
Keinginan untuk tidak hanya dianggap cantik tapi juga pintar itu manusiawi. Tapi klaim prestasi yang berlebihan berisiko mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi.
Publik mesti lebih kritis memilah kebenaran, sementara influencer perlu mempertimbangkan etika dan integritas. Harapannya, sharing pencapaian tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga membangun kepercayaan.
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
