Perselisihan diantara pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencuat seiring dengan keluarnya keputusan Rais Aam PBNU yang mendesak pengunduran diri Ketua Umum PBNU. Keputusan yang dibahas dalam Rapat Harian Syuriah PBNU pada 20 November 2025 tersebut juga menyebutkan jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Ada 2 alasan pemberhentian Yahya yang ditulis dalam risalah rapat yang diterima Konde.co. Pertama, karena mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Kedua, terkait tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai mengindikasikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat juga memutuskan jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Menanggapi keputusan tersebut Yahya mengatakan surat edaran Rais Aam tidak sah karena tidak sesuai standar administrasi PBNU. Selain itu menurutnya rapat harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum. Pasalnya jabatan ketua umum hanya dapat dicabut melalui muktamar sesuai konstitusi organisasi.

Di sisi lain Syuriyah PBNU menegaskan keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 telah berlaku. Ini lantaran batas waktu tiga hari yang diberikan kepada Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri telah terlampaui. Jadi posisi Yahya sebagai ketua umum otomatis berakhir pada 26 November 2025.

Sementara kalau ada keberatan, mekanisme penyelesaian yang bisa ditempuh yakni melalui Majelis Tahkim PBNU yang beranggotakan sembilan orang. Forum ini merupakan kanal resmi penyelesaian sengketa internal sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025.

Konflik terus bergulir hingga hari ini dan muncul dugaan bahwa perseteruan ini dipicu oleh persoalan tambang. Ribut-ribut soal tambang di tubuh NU mencuat seiring keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). PP tersebut mengatur pemberian prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang memenuhi syarat.

PBNU kemudian menerima konsesi tambang batu bara seluas 26.000 hektare dari pemerintah pada Agustus 2024, di lahan bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kalimantan Timur. Namun keputusan ini menimbulkan pro-kontra dan usulan pengembalian dari beberapa pihak karena potensi kegaduhan dan dampak lingkungan. Seperti disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU dan mantan Ketua PBNU Said Aqil Siroj.

Upaya penolakan juga disuarakan kalangan kelompok muda dan perempuan NU. Mereka tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang yang terdiri dari para tokoh, akademisi, dan beberapa Lembaga swadaya masyarakat. Tim Advokasi Tolak Tambang mendaftarkan permohonan judicial review (uji materi) PP Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA) pada Selasa 1 Oktober 2024.

Diantara 18 pemohon yang terdiri dari 6 lembaga dan 12 perorangan, terdapat Rika Iffati Farihah, sebagai salah satu pemohon individu. Rika yang merupakan Wakil Ketua I Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi pemohon gugatan atas nama pribadi. Namun keputusannya atas sepengetahuan pengurus harian PW Fatayat DIY, sehingga posisinya sebagai penggugat juga mewakili sikap organisasi.

Jurnalis Konde.co, Anita Dhewy, berbincang dengan Rika Iffati Farihah (RI), Wakil Ketua I Pengurus Wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta dan Roy Murtadho (RM), pengasuh Pondok Pesantren Ekologi Mysikat al Anwar, Bogor tentang situasi konflik yang terjadi di tubuh NU pada Jumat, 5 Desember 2025. Berikut petikan wawancaranya:

Kalau kita lihat sejarah, konflik di PBNU yang terjadi hari ini bukan yang pertama kali. Nah untuk yang sekarang terjadi bagaimana Anda melihat dinamika dan kepentingan yang diperebutkan?

Roy Murtadho: Betul sekali memang konflik itu bukan hal baru di dalam organisasi, bukan hanya NU, setiap organisasi pasti punya dinamika konflik. NU sudah lama punya pengalaman diintervensi oleh rezim. Waktu Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU juga begitu. Soeharto (presiden saat itu) mengintervensi NU dan menghalangi Gus Dur untuk bisa menjadi ketua PBNU. Nah kali ini juga, konflik yang ada juga melibatkan kekuatan elite politik.

Yang menjadi masalah hari ini menurut saya konflik ini melekat dengan persoalan yang sejak semula sudah kontroversial, yaitu pengelolaan tambang oleh ormas agama. Teman-teman Jaringan Santri di NU dan Mahamadiyah sudah bareng-bareng mengajukan judicial review untuk mengugat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Kami juga sudah menyampaikan protes, ketidaksepakatan kami baik lewat media sosial maupun secara langsung. Saya sendiri menyampaikan langsung di depan salah satu Ketua PBNU yaitu Uill Abshar Abdalla waktu ada pertemuan di Jakarta yang diselenggarakan UIN Jakarta.

Jadi yang khas dari konflik hari ini menurut saya tidak terlepas dari pengelolaan NU atas tambang. Ironinya justru mereka rebutan untuk siapa yang mengelola, dengan cara apa antara Ketua Umum PBNU dengan Sekjen PBNU. Dan ini sudah terkonfirmasi bahwa memang ini konflik soal tata kelola tambang di internal PBNU.

Saya menggarisbawahi pertama, bahwa sebenarnya kelompok agama tidak layak untuk mengelola tambang, terutama tambang batubara. Karena batubara adalah penyumbang emisi karbon tunggal global terbesar. Jadi kalau ditotal di seluruh dunia ini emisi karbon terbesar disumbang batubara yakni 46%. NU sebagai organisasi agama mestinya tidak ikut merusak karena semua nilai agama—agama apapun—itu membawa kebaikan dan tidak mendukung perusakan. Semestinya NU memelopori pengurangan emisi karbon bukan malah terlibat dalam menambah emisi karbon.

Kedua, tuduhan Ulil Abshar Abdalla (Ketua PBNU) bahwa kami yang menolak tambang itu menyuarakan zero mining, itu tidak benar. Kami menyuarakan tata kelola yang terbuka, lebih adil dan tidak semua izin harus diobral. Sebaliknya harus ada komitmen yang jelas terhadap transisi energi yang bersih dan berkeadilan. Jadi transisi energinya dengan syarat harus bersih dan berkeadilan. Ini sebenarnya merupakan komitmen pemerintah yang harus dijalankan karena kita terikat dengan Perjanjian Paris yang harus kita wujudkan untuk mengurangi emisi karbon secara bertahap.

Tetapi lagi-lagi PPNU tidak memahami itu dan yang terjadi justru mereka berkonflik di internal. Bayangkan saja, yang dianggap punya kemampuan mengelola, yakni para pengusaha tambang, ada Abu Rizal Bakrie, Haji Issam dan sebagainya, mereka semua membuktikan bahwa pengelolaan tambang itu merusak lingkungan. Mereka yang pekerjaannya mengurus tambang saja merusak, apalagi NU yang tidak punya pengalaman soal pertambangan. Sudah pasti hak kelolanya akan diserahkan kepada pihak ketiga.

Artinya PBNU tidak ubahnya seperti makelar, sementara yang menjalankan tambang pihak ketiga. Seperti yang sekarang terjadi, rebutan di blok siapa, pihak ketiganya siapa, orang yang deket dengan Jokowi atau Prabowo. Ini karena mereka ada dalam permainan elit politik, yang sebagian besar elit politik itu masih bersandar pada sektor ekstraktif. Jadi ini mengecewakan sekali menurut saya, karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan pandangan NU sebelumnya yang berkomitmen untuk merawat lingkungan. Bahkan PBNU sendiri sudah pernah mengeluarkan fikih transisi energi.  

Rika Iffati: Sebenarnya konflik yang ada di PBNU bisa dikatakan antara relevan dan tidak relevan dengan kami yang ada di daerah. Pertama karena konflik ini berlangsung di tingkat pusat jadi sebenarnya tidak secara langsung berpengaruh ke day-to-day (keseharian) kami di wilayah. Berbeda misalnya kalau kami adalah PWNU yang secara komando berada di bawah PBNU. Sebagai Badan Otonom (Banom) NU kami punya jalur komando yang berbeda karena kami menginduk pada Pengurus Pusat Fatayat NU.

Tetapi sebenarnya sejak awal kami punya keberatan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU karena beliau membuat pernyataan yang melemahkan gerakan perempuan. Misalnya beliau sempat ngomong Fatayat atau Muslimat tidak usah ikut-ikutan feminisme Barat, tidak ada hal seperti itu dalam Islam. Kurang lebih semacam itu. Pernyataan itu sempat menimbulkan keresahan. Dari awal akhirnya kami jalan sesuai dengan prinsip yang kami anggap penting bagi perempuan secara umum dan perempuan NU secara khusus. Karena Fatayat juga merupakan bagian dari gerakan perempuan secara umum. Jadi kami fokus di situ, terserah beliau mau ngomong apa selama mereka tidak secara frontal menghalangi, kami tidak peduli.

Kami kemudian ngobrol bersama teman-teman dan merasa perlu memberikan respons atas pernyataan Ketua PBNU tersebut. waktu itu juga disepakati untuk membuat acara sendiri yang membahas tentang feminisme Islam. Intinya kami ingin menunjukkan bahwa tidak semua kalangan NU punya pandangan yang sama seperti ketua umum.

Sikap kami berlanjut ketika PBNU menerima konsesi tambang. Banyak dari teman-teman NU yang menyuarakan penolakan karena kita tahu tambang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan ketika bencana ekologi terjadi, perempuan yang paling banyak kena getahnya. Tetapi protes kami tidak ditanggapi. Kami kemudian mengajukan judicial review terhadap PP yang mengatur pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan.

Sebelum judicial review, kami bikin diskusi-diskusi yang membahas soal tambang seperti perempuan bicara tambang. Jadi kami menyuarakan keresahan dan komplain lewat cara-cara seperti itu. Meskipun kami kemudian ditegur, tetapi sekali lagi kami merasa ya terserah kami mengambil posisi seperti itu. Karena toh kami sudah berusaha menyampaikan dengan baik, tetapi tidak didengarkan. Mereka jalan terus dengan cara-cara yang menurut kami merusak kredibilitas organisasi yang dikenal sebagai organisasi keagamaan yang mendampingi masyarakat marginal. PBNU di era Gus Dur kan seperti itu. Jadi kami selalu berada di sisi mereka yang terpinggirkan. Tetapi PBNU sekarang menjadi penjilat rezim. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi banyak orang di akar rumput, termasuk ormas perempuan NU.

Posisi kami sebagai badan otonom membuat kami tidak bisa memberikan masukan secara langsung. Apalagi kami itukan dianggap seperti “anaknya” jadi kalau mengingatkan “bapaknya” itu seperti tidak digubris. Akhirnya kami memakai cara-cara kami, dengan bikin kegiatan yang menurut kami penting seperti diskusi atau kajian. Meskipun kadang-kadang kena teguran atau sindiran.

Nah ketika konflik ini terjadi, kami kayak sudah nggak kaget. Sudah sejak lama kami peringatkan tapi tidak digubris, ya beginilah jadinya. Kami prihatin saja karena kami sudah sampaikan bahwa terlalu ngiler melihat duniawi, misalnya dengan menerima konsesi tambang sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita organisasi. Jadi yang terjadi sekarang menurut kami cuma konsekuensi logis dari sikap yang diambil PBNU selama ini. Saya tidak bilang NU secara umum karena saya tahu tidak semua NU seperti itu, baik yang kultural maupun struktural.

Hanya memang masalahnya adalah karena yang berulah Itu Pengurus Besar di Jakarta yang selama ini memang lebih banyak mendapat sorotan, jadi seolah-olah mencerminkan wajah seluruh NU. Padahal sebenarnya di daerah banyak hal yang kami lakukan itu tidak sejalan dengan sikap PBNU. Misalnya teman-teman PWNU Kalimantan Timur itu mendampingi masyarakat yang terdampak tambang. Ya ini kontradiktif dengan yang terjadi di PBNU.

Tadi disampaikan bahwa beberapa kelompok menyuarakan protes, bisa dijelaskan seperti apa?

Rika Iffati: Secara internal kami tidak punya jalur untuk protes secara langsung, apalagi secara kultur NU cukup hierarkis. Pihak yang lebih muda akan sulit untuk memberikan masukan kecuali punya jalur seperti punya hubungan kekerabatan sehingga bisa menyampaikan lewat orang tersebut. Yang kami lakukan selama ini adalah membuat acara-acara publik atau merilis pernyataan publik yang menyatakan keberatan kami.

Misalnya waktu pilpres kemarin, NU sebenarnya dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon. Nah itu kami di PW Fatayat waktu itu bikin acara publik dan mengundang pers juga untuk menyatakan bahwa kami netral. Dan kami berharap warga NU itu bisa memilih dengan hati nurani, menolak money politic (politik uang) dan jangan hanya samina wa athona, manut saja dengan ketetapan PBNU. Kami kemudian ditegur, tapi kami merasa Itu sesuatu yang harus dilakukan.

Teguran ini dari mana?

Rika Iffati: Teguran ini sebetulnya dari PB. Tetapi karena jalurnya berbeda antara Banom seperti kami dengan strukturnya PB atau PW, akhirnya mereka menegurnya lewat PWNU, DIY. Jadi PWNU ditegur, ‘Ini kok Fatayat Yogya bikin kayak gini’. Lalu entah siapa dari struktur kepengurusan PWNU kemudian menegur Ketua PW Fatayat NU. Saya kan cuma wakil ketua, jadi biasanya yang ditegur ketuanya. Makanya biasanya sebelum bikin acara-acara kayak gini kami selalu konsolidasi dulu. Kalau misalnya ketua saya sudah oke, biasanya kami lanjut Karena biasanya dialah yang mendapatkan teguran itu, gItu mbak.

Jadi alasan yang dikemukakan Syuriah bahwa PBNU menghadirkan narasumber yang punya hubungan dengan zionis, dan adanya indikasi korupsi atau tata kelola organisasi yang tidak beres itu hanya kamuflase saja atau bagaimana?

Roy Murtadho: Ya itu covernya saja, bahwa mengundang Peter Berkowitz itu sebuah pelanggaran menurut saya karena ketidakhati-hatian. Kalau alasan yang disampaikan karena dia (Yahya, red) tidak tahu kalau Peter Berkowits pro-Zionis, ini jelas bohong. Kalau tertarik dengan pemikirannya dan sudah bersahabat lama, bagaimana mungkin tidak mengetahui isi pemikirannya? Jadi menurut saya itu memang pelanggaran karena mencoreng marwah atau nama baik NU di muka publik terutama di Indonesia. Ini juga menjadi catatan penting karena di tengah Genosida Gaza, dia malah mengundang orang Zionis menjadi salah satu pembicara atau pemateri di acara kaderisasi kepemimpinannya PBNU.

Itu jelas sebenarnya, tapi banyak orang melihat bahwa ini kayak cover saja, masalah utamanya soal tambang. Persaingan kepentingan antara Yahya Staquf dengan Saifullah Yusuf, Ketua dan Sekjen yang sama-sama merasa punya hak untuk mengelola tambang. Jadi itu cover saja, meskipun itu juga tetap sebuah pelanggaran.

Nah berikutnya dugaan penyalahgunaan dana misalnya, itu kan harus dibuktikan, itu baru dugaan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, saya sendiri belum tahu. Kita semua belum tahu, sampai ada audit yang bisa dinyatakan bahwa dia bersalah. Ada aliran dana misalnya yang berkaitan dengan Mardhani Maming. Mardhani Maming adalah bendahara umum pertama yang diangkat oleh Gus Yahya dan ditangkap KPK. Sekali lagi dia sembrono karena Mardhani Maming ini mantan Bupati Tanah Bumbu. Data menunjukkan tidak ada satupun Bupati yang menang di kawasan tambang tanpa memakai duit tambang.

Anehnya lagi, Yahya Staquf membela Mardani dengan memberikan bantuan hukum. Alih-alih memecat malah dikasih bantuan hukum. Jadi terlambat sekali untuk mengambil sikap. Menurut saya memang tata kelolanya bermasalah dalam banyak aspek. Jadi yang poin kedua itu bisa jadi iya tapi belum dibuktikan. Tapi yang sudah jelas konflik ini sebenarnya bersumber pada masalah tambang yang kemudian membesar.

Rika Iffati: Saya melihatnya ada beberapa layer (lapiean) dari sudut pandang kami. Jadi hal-hal yang disampaikan itu ada benarnya, misalnya bahwa mereka mengundang pendukung zionis Itu memang fakta. Kita semua sudah tahu bahwa itu memang terjadi dan itu keliru. Lalu tentang tata kelola, kalau dari laporan-laporan yang beredar setelahnya sepertinya memang ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi secara faktual saya rasa memang Gus Yahya itu barangkali banyak kesalahan. Karena kalau saya lihat sendiri, banyak kesalahan yang lain.

Cuma di layer yang lain saya tidak menganggap bahwa salah satu kubu bersih sedang yang lain kotor. Karena kalau memang alasan-alasan itu yang digunakan untuk misalnya memecat, pertanyaannya kenapa nggak dari dulu? Karena ini sesuatu yang sebenarnya sudah agak lama terjadi. Kenapa baru sekarang? Itu menjadi pertanyaan. Selain itu cara yang digunakan dengan langsung memecat juga agak aneh karena di kultur NU biasanya prosesnya dipanggil untuk tabayun dulu, ditegur atau lainnya. Singkatnya ada cara-cara lain yang digunakan sebelum ke tahap pemecatan.

Bahkan tahap yang berjalan ini pun saya nggak yakin apakah sesuai dengan aturan organisasi. Makanya Gus Yahya berkelit dengan mengatakan ini nggak sesuai AD/ART. Intinya kami merasa kedua belah pihak nggak ada yang benar-benar bersih.

Jadi kalau kami melihatnya barangkali memang benar seperti itu karena faktanya jelas. Tetapi harusnya mungkin ada cara lain, misalnya muktamar luar biasa. Kenapa nggak diambil cara itu? Padahal cara ini kan masih sesuai dengan aturan. Apalagi kemudian ditambah dengan isu mengenai tambang yang menyebabkan dua kubu itu akhirnya berseteru. Ini jadi masuk akal karena kenapa isu ini baru muncul sekarang padahal sudah lama ada komplain di internal termasuk soal Holland Taylor, yang dijadikan penasihat.

Soal bahwa ada aliran dana, yang kami tahu bahwa di kepengurusan PBNU yang sekarang banyak sekali acara-acara mewah yang membuat kami menduga dan mempertanyakan asal dananya. Jadi saya rasa alasannya valid. Cuma kenapa alasan itu baru ada sekarang? Padahal sudah lama bergulir misalnya ada uang yang dikatakan masuk ke rekening pengurus. Dan sepertinya uang itu digunakan juga untuk harlah dan Rais Syuriah juga tahu soal itu dari awal. Kenapa sekarang? Itu yang akhirnya membuat kami merasa masuk akal juga soal isu tambang menjadi titik perpecahan. Dan kemudian alasan apapun digunakan untuk menjatuhkan yang lain.

Soal keterkaitan dengan zionis, sebelumnya juga sudah ditunjukkan ketika beberapa pengurus menerima undangan Presiden Israel. Sebenarnya posisi NU sendiri terhadap Zionis ini bagaimana?

Roy Murtadho: Ya sebenarnya menurut saya posisi NU belum tegas betul. Kalau dulu jelas kami menolak penjajahan, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Tapi setelah itu sampai sekarang menurut saya nggak ada sikap yang tegas. Bahkan setahu saya PBNU tidak mengeluarkan rilis berupa pandangan teologis dan politik terhadap Zionisme.

Belum ada rilis yang dikeluarkan bahkan di tingkat global, jadi PBNU tidak mengambil sikap sepertinya. Meskipun kalau ngomong NU-nya, bukan PBNU, itu sikapnya beragam. Saya juga NU, tetapi saya dan teman-teman jelas menolak Zionis. Tetapi tidak sedikit pengurus-pengurus PBNU atau kader-kader NU yang tidak paham bahwa konflik di Gaza itu bukan masalah agama. Melainkan itu adalah masalah kolonialisme, pembersihan etnis, genosida. Nah itu yang sering kali bikin blunder.

Kasus yang sebelumnya itu juga blunder. Gus Yahya membela mereka yang berangkat ke Israel waktu itu. Gus Yahya membela dengan cara yang bagi banyak orang tidak menunjukkan empati, yakni dengan melemparkan guyonan. Dia merasa bahwa anak-anak muda ini tidak paham geopolitik. Itu kan juga bukan pembelaan.

Kalau menurut saya redaksi yang tepat itu harusnya, “Kami minta maaf karena tidak sensitif dan tidak bisa mengontrol anggota kami di tengah situasi semacam ini. Perintah moralnya memang harus berpihak kepada yang ditindas, tetapi kami gagal, kami minta maaf. Kami akan evaluasi mereka dan kami pecat. Dan kami menyatakan sikap membela Palestina.”

Harusnya ini nggak hanya berupa omongan saja, sikap membela Palestina itu diwujudkan. misalnya dalam pernyataan tertulis yang memberikan analisis, itu satu menurut saya. Yang kedua, mengerahkan seluruh warga NU. Kita bisa melihat di setiap aksi-aksi konsolidasi anti-Zionisme di Jakarta, tidak ada elemen NU yang terlibat.

Ini dikarenakan PBNU tidak menyerukan kepada mereka. Kalau ada seruan, mereka bisa protes kepada penyandang dana perang, yaitu Amerika Serikat. Buktinya NU juga asyik-asyik saja dengan Amerika, seolah-olah tidak ada masalah. Itu menurut saya menunjukkan bahwa PBNU nggak punya komitmen untuk membela Gaza dan Palestina.

Rika Iffati: Ya pandangan NU cukup beragam. Bahkan Gus Dur sendiri dulu juga menjalin hubungan dengan pemerintah Israel. Cuma menurut saya konteksnya agak berbeda ketika dulu Gus Dur menjalin hubungan dengan Israel dengan kondisi sekarang. Karena sikap Israel yang dulu bisa dikatakan tidak separah yang sekarang. Masih ada upaya untuk misalnya berdamai, dengan proposal two state solution. Kalau yang sekarang bahkan diakui banyak pakar hubungan internasional, termasuk Utusan Khusus PBB bahwa yang terjadi adalah kejahatan perang. Jadi sudah resmi bahwa ini sesuatu yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Situasi ini juga yang sering dipakai oleh pengurus PBNU saat ini untuk membenarkan posisi mereka ketika menjalin relasi yang sangat harmonis dengan Israel. Bahwa dulu PBNU juga seperti itu, jadi tidak apa-apa. Padahal konteksnya sudah berbeda, jadi harusnya tidak bisa lagi disamakan.

Di dalam kubu NU sendiri lagi-lagi pandangannya beragam, cuma kadang-kadang tidak terdengar dan tidak didengarkan, Sudah banyak yang memberi masukan tetapi lagi-lagi kami tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya kami melakukan hal yang bisa kami lakukan, selebihnya sudah di luar kuasa kami.

Ketika orang-orang bilang bahwa sekarang NU diserang karena ada orang-orang yang tidak suka NU, bagi saya ini bukan masalah ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi masalahnya kalian melakukan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang menjadi semacam bahan bakar bagi ketidaksukaan dan ketidakmengertian orang-orang terhadap NU. Seharusnya pengurus PBNU introspeksi kenapa orang-orang segitu sebelnya dengan NU. Ini nggak lain karena ulah kita sendiri.

Setelah PBNU menerima konsesi tambang, beberapa alasan yang dikemukakan adalah karena PBNU butuh dana untuk operasional. Bagaimana pandangan Anda, apakah alasan ini bisa diterima dan jadi rasional mengingat NU organisasi besar sehingga butuh banyak sumber daya?

Roy Murthado: Iya semua orang butuh sumber daya, terutama sumber daya ekonomi. Organisasi juga nggak akan jalan kalau nggak ada sumber ekonomi yang jalan. Nah NU sebenarnya sejak lama diperintahkan untuk membangun kemandiran ekonomi. Oleh siapa? Salah satu pendiri NU yakni Kiai Wahab Chasbullah. Beliau memerintahkan NU untuk membangun kemandiran ekonomi yang sampai sekarang belum terbangun di NU, terutama melalui PBNU. PBNU gagal membangun amal usaha yang mandiri, yang membuat PBNU sebagai perwakilan warga NU punya wibawa.

Masalah PBNU adalah tidak punya wibawa, sehingga gampang dipermainkan oleh kepentingan elite karena dia tidak punya kemandiran ekonomi. Jadi kalau butuh uang ya harus membangun kemandiran ekonomi bukan justru terlibat dalam perusakan. Banyak cara untuk melakukan itu apalagi NU sebenarnya merupakan kekuatan besar. Misalnya dengan bikin koperasi yang betul-betul dikelola dengan benar, lembaga pendidikan yang dikelola dengan benar. Itu NU nggak akan kekurangan uang.

Masalahnya PBNU nggak mau mendorong iuran anggota, Padahal bisa saja dibikin kesepakatan setiap orang yang punya kartu anggota wajib membayar iuran dan menjalankan ABCDE misalnya begitu. Itu bisa dilakukan, itu soal kemampuan kepemimpinan dan Gus Yahya nggak menunjukkan itu. Jadi menurut saya masalah utama PBNU itu tidak mampu membangun kemandiran ekonomi. Kalau mampu mewujudkan kemandiran ekonomi, organisasi ini selamat, punya wibawa. Sebaliknya kalau tidak sanggup ya dia akan jadi mainan.

Ini bisa dilihat misalnya bahkan Muktamar PBNU pun sudah menjadi arenanya oligarki, politik uang ada di situ. Nah ini yang harus kita kembalikan, bahwa ciri NU itu kesederhanaan, solidaritas, komitmen kepada umat, kepada pembangunan transformasi sosial. Jadi sebisa mungkin pemilihan pengurus NU di tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional itu tidak melibatkan kepentingan politik manapun dan tidak pakai uang. Itu yang selama ini tidak terbangun dan jadi problem besar.

Soal politik uang ini bisa dibuktikan lewat pembuktian terbalik kalau mau. Betulkah Gus Yahya jadi Ketua Umum PBNU tanpa pakai suap? Saya percaya Gus Yahya pakai suap dan itu disokong oleh kepentingan elite, terutama Jokowi waktu itu. Makanya dia bilang butuh uang. Kalau mau mandiri bukan begitu, masalahnya kan sudah terlanjur, naiknya juga dengan cara yang nggak benar. Itu menurut saya jadi tantangan berorganisasi di NU.

Rika Iffati: Menurut saya enggak, mungkin terdengar rasional tapi sebenarnya tidak, karena ada banyak cara lain yang bisa kita lakukan, tanpa harus menggadaikan nilai-nilai dan prinsip yang kita punya. Maksudnya sejak dulu NU itu sederhana, nggak perlu juga kita harus bermewah-mewah, tetapi kita bisa melakukan banyak hal. Kalau yang saya rasakan memang di kepengurusan sekarang itu, acara-acara yang diselenggarakan PBNU terlihat mewah sekali, jauh lebih mewah daripada zaman dulu.

Kalau dulu kita biasa bikin acara lokasinya misalnya di pesantren atau di tempat-tempat yang jauh lebih sederhana. Makannya kadang-kadang nasi bungkus, kadang-kadang sumbangan dari orang. Tapi kalau sekarang lokasinya di hotel misalnya seperti itu.

Maksud saya pertama, bahwa sebuah organisasi itu membutuhkan sumber dana itu iya, tapi selalu ada cara untuk mencari sumber dana tanpa menggadaikan nilai dan prinsip. Lalu kedua, ada beda antara kebutuhan dan keinginan. Maksudnya apa benar kita butuh bermewah-mewah? Enggak sepertinya. Apa benar kita harus mengadakan acara di hotel mewah? Kayaknya enggak, kalau cukup di masjid, kalau cukup di musala setempat, kenapa harus mengikuti keinginan semacam itu? Saya menangkap mungkin ada keminderan pada diri orang-orang PBNU dan muncul anggapan, kok kita kayak organisasi miskin, atau kurang keren, enggak level internasional, kerjanya cuma kumpul sama buruh, petani atau nelayan.

Mungkin sesekali pengen terlihat lebih keren, makanya bikin R20 (Religious Twenty) yang gede banget di hotel mewah dan mengundang banyak orang. Tapi saya rasa enggak harus begitu. Apakah betul itu lebih memenuhi fungsinya sebagai organisasi yang memayungi Nahdliyin ketimbang cara-cara lama? Saya rasa enggak. Jadi begitu menurut saya, kita butuh sumber daya, tetapi enggak harus dengan cara yang menggadaikan prinsip dan nilai, seperti itu.  

Kalau kita bicara tambang, wilayah-wilayah yang ada konflik tambang sebenarnya bisa dibilang basisnya NU. Di Jawa Tengah seperti di Pati dan Rembang. Sementara di tigkat atas pengurus PBNU justru menerima konsesi tambang. Bagaimana Anda melihat situasi ini?

Roy Murtadho: Iya, benar di Pati misalnya atau di Rembang, bahkan saya akui Gus Yahya dulu terlibat ikut menolak tambang di Rembang, karena lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Tapi penolakannya enggak sekuat, enggak sekonsisten perjuangan warga NU di bawah yang lainnya. Dan memang nyatanya sebagian besar warga NU itu justru korban dari ekspansi perusahaan tambang. Kalau di Jawa Timur konteksnya ada tambang emas di Tumpang Pitu, di Trenggalek dan di Jember. Lalu di Jawa Tengah ada tambang karst di Gombong, di Kebumen, di Pati dan di Rembang.

Di lokasi-lokasi ini mereka mesti mengambil sikap, misalnya apakah bisa tambang itu dikontrol dan tidak boleh sembarangan? Negara juga tidak boleh sewenang-wenang memberikan konsesi sembarangan ke pengusaha yang mengancam keberlangsungan hidup rakyat. Sebenarnya putusan-putusan pandangan hukum NU yang membela perjuangan warga itu sudah banyak. Cuma anehnya itu enggak dijalankan oleh pengurusnya.

Kenapa mereka tidak menjalankan itu? Ya karena pertama, mereka defisit perspektif kritis dalam melihat masalah pembangunan. Yang kedua, NU tidak mandiri sehingga terjebak kepada kepentingan elite. Bahkan untuk bikin muktamar saja sampai dibiayai elite dan jadi pertarungannya para elite. Yang ketiga, PBNU tidak bisa membedakan antara setia kepada Republik Indonesia dengan setia kepada rezim. Kita harus setia kepada Republik. Artinya apa? Kalau Republik mau diganti menjadi negara Islam misalnya, lalu orang NU marah, itu wajar. Negara kita adalah negara sekular, tapi menerima ekspresi beragama karena prinsip pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau Pancasila diganti menjadi negara agama, terus kita marah, ya itu benar. Tetapi kalau semua rencana program pembangunan rezim harus dibela, ya keliru. Kita enggak wajib setia kepada rezim, kita wajib setia dengan Republik. Kalau Republik ini diatur dengan cara rezim oligarki seperti sekarang, terutama di sektor ekstraktif, untuk membiayai ongkos politik, itu yang harus kita tolak. PBNU harus menjaga jarak dengan mereka agar suara moralnya legitimate. Kalau sekarang suara moralnya enggak legitimate.

Ngomong mau bela lingkungan, tapi pengurusnya merusak lingkungan. Ini kan posisi moralnya jadi rontok. Siapa yang mau percaya lagi sama PBNU? Enggak ada. Orang NU sendiri semacam saya, anak-anak muda NU yang kritis, yang mengerti masalah, tidak ada yang percaya dengan PBNU.

Rika Iffati: Ya ini lagi-lagi ada semacam ketidaksinkronan antara yang dilakukan dan yang terjadi di akar rumput dengan yang kemudian diputuskan oleh PBNU. Yang tadi sempat saya sampaikan juga teman-teman di akar rumput itu banyak yang sebenarnya mendampingi warga yang terdampak tambang. Misalnya di Kalimantan Timur, lalu di Kendeng juga banyak teman NU walaupun mungkin sebagian tidak pakai nama organisasi. Tapi teman-teman yang melakukan advokasi di sana sebagian teman-teman NU dengan kultur NU.

Jadi memang kami sangat concern sebenarnya karena dari awal kekhawatiran kami adalah kalau NU menerima dan mengelola tambang, kemudian terjadi seperti sekarang. Maksudnya warga yang terdampak rata-rata banyak yang Nahdliyn, sehingga nanti bisa muncul konflik horizontal.

Misalnya Banser disuruh menjaga tambang harus berhadapan dengan teman-temannya sendiri. Itu yang paling mengkhawatirkan bagi kami. Jadi kalau Ulil bilang kami ini wahabi lingkungan yang mengusung zero mining, itu nggak ada sebenarnya. Yang kami khawatirkan bukan masalah pertambangan itu sendiri. Tetapi bahwa NU sebagai ormas yang harusnya menjadi penyeimbang negara, menjadi alat kontrol negara dalam hal-hal seperti ini, dan menemani masyarakat yang menjadi basis massanya, justru sekarang mau menjadi alat negara. Bahkan barangkali nanti juga akhirnya berhadapan dengan massanya sendiri. Itu yang paling mengkhawatirkan bagi kami.

Tetapi walaupun ada banyak yang concern dengan isu lingkungan tetapi sebagian besar masyarakat NU banyak yang kurang punya pengetahuan yang memadai tentang isu lingkungan. Ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan lantaran mereka rata-rata berasal dari pondok pesantren yang fokus belajar agama. Jadi pengetahuan mengenai isu lingkungan terkini masih terbatas.

Ditambah lagi di PB banyak sekali pengurus yang apologis, yang kemudian bikin dalil-dalil bahwa mengelola tambang itu diperbolehkan. Akibatnya orang-orang dengan keterbatasan ilmu jadi menerima saja dalil tersebut. Padahal tidak sesederhana itu, Ini yang kemudian mendorong kami untuk bikin sesuatu yang bisa memberi tambahan pengetahuan atau wawasan buat sesama warga NU.

Misalnya di hari santri tahun lalu kami bikin workshop mengenai lingkungan. Jadi kami berusaha menggalang dukungan di wilayah. Tetapi masih terpentok beberapa hal, akhirnya cuma segelintir orang yang ikut dan barangkali juga tidak terlalu didengar.

Sebenarnya anak-anak muda di kalangan NU lalu juga perempuannya sudah bersuara, tetapi ternyata PBNU jalan terus. Ini persoalannya sebenarnya kenapa?

Roy Murthado: Saya pakai pandangan moral, bahwa mereka itu hubbul mal, ini bahasa Arab, artinya cinta dunia. Jadi mereka sudah tertawan dengan kepentingan dunia, alih-alih menjadikan posisinya sebagai pengurus itu berfungsi sebagai pelayan bagi umat.

Selain itu menurut saya karena pengurus PBNU sudah terlanjur menjadi bagian dari orbitnya oligarki. Jadi mereka ada dalam sistem oligarki, melanggengkan sistem oligarki, menjadi alat legitimasi oligarki. Itu sudah nggak bisa dibantah. Jadi mereka melegitimasi secara moral dan keagamaan, operasi politik dan ekonomi sistem oligarki.

Jadi kalau nggak bisa menarik diri dari sistem oligarki mereka hanya akan menjadi centeng kepentingan oligarki. Ini hal yang tak terbantahkan. Mau dikritik seperti apapun mereka tidak akan peduli, karena mereka nggak tahu dan nggak mau tahu caranya mandiri. Karena itu kepengurusan selanjutnya harus mulai memikirkan kemandiran ekonomi.

Rika Iffati: Kadang kami putus asa, kayak sudah berkali-kali menyuarakan protes dan penolakan tapi kayak nggak didengar. Kalau kenapanya terus terang saya nggak tahu persis. Ada beberapa hal yang mungkin kami duga menjadi alasan, yang pertama, beliau-beliau ini karena tinggal di tempat yang sungguh di atas sana jadi tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan. Bagaimana banyak Nahdliyin yang sebenarnya terdampak oleh tambang, misalnya.

Lalu yang kedua, barangkali karena privilese mereka semua jadi banyak tawaran menggiurkan yang datang sehingga membuat mereka melupakan hal-hal lain, misalnya nilai-nilai. Maksudnya karena uang tambang ini kan gede nilainya, jauh lebih gede barangkali dari yang pernah didapat sebagai pengurus, karena ormas itukan tidak bergaji. Bahkan kalau ada acara kami harus cari dana sendiri, kadang patungan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu menggelapkan mata, membuat mereka tidak bisa mendengar entah kritikan, saran atau apapun dari orang lain.

Kebetulan latar belakang saya psikologi, jadi saya merasa ada kognitif bias pada mereka. Jadi mereka hanya mendengarkan hal-hal yang mendukung pendapat mereka. Sementara pendapat yang tidak bersesuaian dianggap angin, nggak nempel di otak. Bias ini sangat kuat sehingga apapun yang kami sampaikan dengan cara apapun mulai dari yang halus sampai cukup keras, seperti kritik-kritik yang dismpaikan Roy Murtadho, itu nggak ada yang didengar sama sekali. Saya juga nggak tahu bagaimana lagi caranya.

Mungkin dari pandangan religius, konflik yang terjadi saat ini adalah cara Tuhan mengingatkan kalau yang seperti ini tidak sesuai dengan karakter kita sebagai organisasi keagamaan. Harusnya tidak sibuk berebut uang tapi sibuk memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Foto: hijau.org dan dokumentasi Gusdurian Yogya via Kompasiana.