Sebagai mahasiswa rantau yang menetap di Aceh selama 3 tahun, baru kali ini saya mengalami banjir dahsyat yang sangat parah dan memilukan. Diawali dengan hujan yang terus-menerus mengguyur provinsi ini selama seminggu dengan curah hujan yang intens menyebabkan beberapa titik dan kabupaten di Aceh mengalami banjir bandang yang sangat payah.
Tak hanya banjir bandang yang melanda provinsi ini, beberapa daerah di Aceh juga mengalami bencana tanah longsor. Kesulitan mendapatkan aksesibilitas jaringan, ketersediaan air bersih, dan listrik turut dirasakan oleh masyarakat. Banyak dari mereka mengalami kelaparan karena keterbatasan pasokan pangan yang disebabkan oleh putusnya akses jalan yang dapat ditempuh untuk mendistribusikan makanan dan parahnya lagi banyak masyarakat meregang nyawa akibat kelaparan.
Keluarga saya yang berada di luar Aceh merasa cemas terhadap kondisi saya di sini dan mencoba menghubungi saya untuk menanyakan kabar. Syukurnya saya bisa menghubungi mereka melalui jaringan Wi-Fi yang tersedia di warung kopi. Warung kopi menjadi salah satu tempat andalan untuk mencari jaringan, meskipun jaringan yang tersedia lambat karena banyak orang yang mengakses.
Saya tidak habis pikir terhadap pemerintah, bencana sebesar ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional dan justru para pemegang kekuasaan mengatakan dengan bencana ini membuktikan bahwa “masyarakat kuat”. Padahal jika ditarik lebih lanjut permasalahan ini disebabkan oleh lahan-lahan yang seharusnya dapat ditanami dengan pohon-pohon yang dapat menyerap air dan hutan-hutan sebagai tempat perlindungan satwa dibabat habis digantikan oleh tanaman sawit. Tentu saja deforestasi tidak akan berjalan sedemikian mulusnya tanpa dibarengi dan didukung oleh kroni-kroni pemegang kekuasaan yang melanggengkannya demi meraup keutungan besar tanpa memperhatikan dampak kelestarian alam dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Baca juga: Hariati Sinaga: Banjir Aceh dan Sumatera Tak Sekedar Bencana, Tapi Kerusakan Ekologis
Tanaman sawit dengan akar serabutnya dan dangkal hanya dapat menampatkan pohon di atas tanah. Hal tersebut menyebabkan tanah tidak bisa menyerap air sehingga terjadi peningkatan limpasan, erosi, debit sungai, dan ketidakstabilan air tanah. Bahkan banjir yang menggenangi kawasan sawit lebih lama surut dibandingkan dengan kawasan lain.
Saya sangat sedih ketika melihat gajah terbawa arus banjir yang mati terdampar di pemukiman warga. Sebenarnya jika berkaca pada histori Aceh, provinsi ini pada masa kerajaan memiliki banyak gajah dan gajah dijadikan sebagai simbol kebanggaaan. Jika gajah mulai memasuki pemukiman warga tandanya terdapat masalah dengan hutan sebagai habitat mereka.
Berdasarkan data dari The International Union for The Corservation of Nature (IUCN), 69 persen habitat gajah di pulau Sumatera hilang disebabkan oleh deforestasi dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Gajah memiliki peran dalam menyebarkan biji dan membuat kolam air pada saat musim kemarau dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Apabila gajah punah, maka hutan akan kehilangan 6-9% kemampuannya dalam menyerap karbon.
Beberapa penyintas yang mengalami bencana tsunami pada tahun 2004 mengatakan bahwa bencana banjir bandang yang kini terjadi mengingatkan kembali pada peristiwa itu. Namun bedanya, pada saat tsunami 2004 banyak bantuan internasional yang datang ke Aceh sehingga masyarakat tidak sampai mengalami kelaparan dan bahkan bantuan yang ada berlebih.
Pemerintah mengatakan bahwa pihaknya tak membutuhkan bantuan dari pihak internasional dan “cukup kuat” dalam mengatasi bencana ini. Kenyataan di lapangan justru bantuan yang diberikan untuk masyarakat terdampak banyak diberikan oleh sesama warga yang saling bahu-membahu membantu dan keterlibatan pemerintah dalam menangani bencana ini masih minim. Tentu saja untuk mengembalikan kondisi Aceh sebelum terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, membutuhkan waktu yang lama selama bertahun-tahun. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang hampir seluruh fasilitas publik dan pemukiman masyarakat rusak, serta terkena lumpur yang menutupi tempat tinggal mereka.
Baca juga: Bencana Sumatra: Negara dan Korporasi Harus Bertanggung Jawab dalam Penanganan dan Pemulihan
Saya tak bisa membayangkan kesedihan yang dialami oleh masyarakat Aceh. Kehilangan rumah-rumah yang dibangunnya sejak awal sebagai tempat berteduh dan berlindung. Kehilangan harta benda yang sedari dulu dikumpulkannya dengan susah payah. Dan kehilangan sanak saudara yang meninggal karena terbawa oleh sapuan air banjir dan tanah longsor dengan kondisi yang menyedihkan. Harus berjalan berkilo-kilo meter demi mendapatkan beras dan makanan, serta kesulitan menghubungi keluarga karena akses jaringan yang tak menentu.
Beberapa keluarga teman saya terdampak bencana ini. Mereka yang merantau ke Banda Aceh untuk mengenyam pendidikan merasa sulit menghubungi keluarganya di kampung. Meskipun Banda Aceh tidak terdampak parah akibat bencana ini, namun kesulitan jaringan dan listrik turut dirasakan.
Teman saya baru bisa menghubungi keluarganya setelah 3 hari bencana ini terjadi. Tak terbayangkan rasa haru yang mereka rasakan saat mendengar suara orang tua mengangkat telepon dan mengatakan, “Kami di sini baik-baik saja, Nak. Kalian harus bersyukur. Rumah kalian hanya terendam banjir dan banyak orang lain yang lebih menderita”.
Setelah mendapat jaringan, orang tuanya mengirimkan foto kondisi rumah. Betapa sedihnya melihat kondisi rumah yang dipenuhi oleh lumpur akibat banjir. Ijazah dan beberapa barang surat-surat lainnya harus terkena lumpur karna tak sempat diselamatkan. Di situasi seperti ini, masyarakat Aceh masih terus berprasangka baik meskipun peran pemerintah tak tau ke mana.
Teman saya yang lain turut mengalami hal yang serupa. Daerah tempat tinggalnya mengalami banjir bandang dan tanah longsor. Kabar terakhir sebelum kehilangan jaringan, ayahnya pergi untuk memperbaiki mobil. Setelah itu, dia tak mengetahui kondisi keluarganya lagi dan terus menghubungi melalui pesan dan telepon meski tidak dijawab karena listrik padam dan kesulitan jaringan. Saya sampai tak tega melihat ekspresi wajahnya yang sedih tatkala hendak menanyakan perkembangan kondisi keluarganya di kampung. Setelah 3-4 hari barulah dia terhubung oleh keluarganya dan mengatakan keluarga di kampung saat ini mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Baca juga: Dilecehkan Sampai Sulit Dapat Pembalut: Ini Yang Dialami Perempuan di Lokasi Bencana
Sejak bencana banjir melanda Aceh, saya terus memikirkan tentang kondisi ibu dan anak di pengungsian. Saya memikirkan bagaimana nasib seorang ibu yang memiliki anak bayi yang harus disusuinya tatkala dalam kondisi yang serba sulit seperti ini. Bayi-bayi harus tinggal di pengungsian dengan kondisi pengab, desak-desakan, panas, dan kondisi yang seadanya. Bagaimana kondisi ibu-ibu hamil yang tidak mendapatkan nutrisi layak bagi janin yang dikandungnya.
Di manakah ibu hamil akan melakukan persalinan jika rumah sakit yang biasanya menyediakan kelengkapan obat-obatan dan layanan fasilitas kesehatan, kini tertutup oleh lumpur akibat dari bencana banjir bandang. Bagaimana anak-anak dapat memperoleh aksesibilitas pendidikan yang layak selama di pengungsian sedang listrik saja masih padam dan kesulitan mendapatkan penerangan yang selayaknya.
Untuk permasalahan ketersediaan layanan listrik, pemerintah seperti tidak menanggapinya serius dan terus membodohi masyarakat dengan memberikan janji-janji bahwa di hari ini atau besok listrik akan hidup 100%. Kata seorang pejabat negara mengatakan bahwa listrik akan hidup di hari jumat, sabtu, atau malam senin tanpa menyebutkan tanggal pastinya dan terus memberi harapan kepada masyarakat.
Namun nyatanya hingga saat ini masyarakat Aceh masih hidup dalam kegelapan. Tanpa listrik beberapa jam saja, kita sudah merasa sulit karna tak bisa memasak, mencuci, atau mengisi daya baterai hp. Tetapi masyarakat Aceh dengan kekuatannya bisa hidup tanpa listrik.
Pemerintah seharusnya dapat mengatasi permasalahan ini dengan serius. Berapa banyak kekayaan bumi Sumatera dan Aceh yang sudah mereka keruk dan ambil tak sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, serta kesejahteraan bagi masyarakat. Jika pemerintah terus mengatakan bencana ini datangnya dari Tuhan dan masyarakat dituntut untuk bersabar, bukannya Tuhan juga marah jika manusianya terus membuat kerusakan di muka bumi. Tuhan memberikan kekayaan dan keelokkan bumi Sumatera dan Aceh yang sangat kaya untuk dipelihara.
Baca juga: Anak dan Perempuan Korban Bencana Butuh Jaminan Aman Dari Kekerasan Seksual
Tangan-tangan kotor yang serakah dengan kekuasaan dan uang tak berdaya memikirkan itu, berpikir bahwa tindakanya salah dan melebihi batas. Rakyat terus menjadi korban sedang mereka makan uang dari kepedihan ini. Berapa banyak rakyat menderita akibat bencana ini tak sebanding dengan bantuan yang diberikan pemerintah yang konon berasal dari dana pribadi. Untuk apa mengatakan itu, jika nampaknya para pemegang kekuasaan merasa iba dengan kondisi rakyat padahal terus meraup untuk dibalik semua nestapa.
Jika warga saling bantu seharusnya pemerintah malu dengan kesengsaran yang sudah mereka buat untuk rakyat dan menganggap bantuan yang diberikan atas dasar kemanusiaan. Sebab, bantuan-bantuan yang pemerintah janjikan tetap tidak akan mengembalikan kekayaan hutan dan ekosistem Aceh yang sudah mereka hancurkan.
Keterangan Foto: Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, Sumatra. Sumber: BNPB via Wikipedia.
(Editor: Nurul Nur Azizah)
