Rufina Gebze (47) mendendangkan tembang ‘Malind’ dengan diiringi alat musik ukulele.
Sore itu, ia mengenakan baju bercorak burung kasuari bernuansa kuning dan hijau. Sebagaimana pesan dalam lagunya, dia seolah ingin menyampaikan pengharapan dan perlawanan atas kegelapan ancaman perampasan lahan di wilayah adatnya di Malind, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Menolak tunduk dan diam, dia juga mengajak para perempuan menjadi garda depan dalam perjuangan. Bersama-sama menjaga tanah adat.
“Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk jaga kita punya tanah. Terutama perempuan-perempuan, mari kita maju. Kita perempuan tidak boleh diam. Kita harus berjuang dan mempertahankan tanah kita,” tutur Rufina di panggung Pesta Pinggiran di TIM, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2026).
Rufina adalah perempuan adat Marind Anim dari Kampung Onggari, Distrik Malind, Merauke, yang wilayah adatnya ditargetkan sebagai konsesi kebun tebu PT Borneo Citra Persada (BCP). Perusahaan milik Jhonlin Group ini diperkirakan seluas lebih dari 50 ribu hektare.
Baca Juga: Hidup Tanpa Bahasa Ibu: Ragam Perlawanan Mama Namblong di Lembah Grime Nawa
Namun, karena teguhnya perlawanan masyarakat, termasuk perempuan adat, Jhonlin Group sampai saat ini belum mampu menembus hutan adat di Kampung Onggari. Lewat musyawarah adat, warga Onggari menolak PSN Merauke itu. Pada Mei 2025, mereka memasang ‘Salib Merah’ dan sasi adat sebagai tanda penolakan dan larangan masuk hutan.
Rufina menceritakan muasal adanya gejolak perlawanan dari masyarakat adat Kampung Onggari.
Selama ini, mereka tak pernah diberi tahu adanya proyek yang rencananya akan mengambil alih hutan. Tak ada sosialisasi apa pun. Baru pada bulan Maret 2025, informasi pertama kali datang dari LBH Merauke.
“LBH datang ke kampung kami, buka peta. Coba lihat di peta, ini sudah dicaplok, siap dibongkar PT Borneo,” kata Rufina menirukan perkataan pendamping dari LBH Merauke saat berbincang dengan Konde.co di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2026).
Setelah mengetahui kabar itu, Rufina bersama masyarakat adat Kampung Onggari dalam hitungan hari sigap mengadakan pertemuan. Dipimpin tetua adat, mereka menggelar musyawarah adat hingga muncul kesepakatan komitmen penolakan proyek PSN.
Di musyawarah adat ‘darurat’ itu para perempuan adat turut mengorganisir. Mereka serempak mengenakan pakaian adat dengan simbol-simbol perlawanan. Mulai dari warna putih di wajah yang menunjukkan kemarahan, penanaman sasi adat, dan salib merah yang berarti larangan dan penolakan terhadap perusahaan yang masuk ke wilayah hutan mereka.
Baca Juga: Rahim Papua: Di Tengah Mitos, Politik dan Mandat Suami
Semua masyarakat adat Malind di Kampung Onggari turun di depan rumah adat untuk menyuarakan penolakan. Mereka termasuk perempuan dan anak-anak yang mengenakan atribut adat janur kuning di lengan dengan wajah yang dibubuhi lumpur berwarna putih.
Dalam aksi protes itu, mereka menuliskan penolakannya di poster-poster tulisan tangan di kardus. Tulisannya seperti ‘Tanah Adat Suku Malind Bukan Tanah Kosong’ #PSN Tolak Tolak Tolak.
Perempuan kelahiran tahun 1978 itu bilang penanaman sasi dan salib merah ini adalah bentuk ‘penolakan’ tertinggi dalam adat suku Malind. Dengan kata lain, situasi genting sekaligus penolakan keras.
Sebagaimana ‘portal’, adanya sasi dan salib merah ini merupakan bentuk larangan bagi perusahaan untuk tidak sama sekali masuk wilayah mereka.
Baca Juga: All Eyes On Papua, Cerita Perempuan Papua Menolak Tunduk
Dalam kepercayaan mereka, leluhur dan Tuhanlah yang akan bertindak jika pelanggaran terhadap ‘batas’ yang mereka tetapkan dilanggar. Selain itu, mereka juga memiliki bagian adat yang bertugas untuk menegakkan aturan adat. Taruhannya bisa sampai hilang nyawa.
“Pakai salib merah, sudah tinggi sekali. Titik darah penghabisan,” katanya.
Apa yang dilakukan masyarakat adat Malind itu, menurutnya, adalah respons cepat supaya perusahaan tidak sampai masuk. Sebab belajar dari proyek PSN di Merauke, jika perusahaan sudah masuk hutan, maka kerusakan yang ditimbulkannya tak bisa dibendung.
“Harus cepat kita tolak,” lanjutnya.
Rufina bercerita, meski sudah ada sikap tegas dari masyarakat adat dalam bentuk ritual itu, perusahaan nyatanya tak kehilangan akal buat menggoyahkan perjuangan warga. Salah satunya melalui manipulasi dan adu domba di kalangan masyarakat adat.
Ia menyebut ada praktik manipulasi dengan mengiming-imingi remaja-remaja adat dari kampung sebelah untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka dijadikan Komcad (Komandan Cadangan) yang biasa memakai pakaian sipil. Tugasnya, merayu warga kampung sebelah seperti di kampung Onggari tempat Rufina tinggal, agar menyerahkan lahan mereka.
“Anak-anak (remaja dan orang muda) ada yang diambil jadi Komcad. Dijadikan tentara non-organik, bisa berperan sebagai intel dan baku perang. Mereka ditipu dikasih pekerjaan, lalu dia bergerak ke mama. Kita berjaga dari Komcad yang datang dari kampung sebelah ini,” terang dia.
Baca Juga: Kematian Irene Sokoy, Aktivis dan Akademisi Desak Perbaikan Akses Layanan Kesehatan Bagi Perempuan Papua
Tak tinggal diam, Rufina, sebagai perempuan adat sekaligus ibu dari tiga orang anak dan satu cucu, terus menggelorakan perjuangan. Terhadap anak-anak muda di kampungnya, dia sering kali memberikan petuah dan menggelar perkumpulan lewat tradisi ‘sirih pinang’ (mengunyah sirih).
“Kita panggil, mari makan pinang. Saya suka menasehati mereka, mari sama-sama. Kalau ada yang datang (pihak pro perusahaan), kasih tahu,” ucapnya.
Dia juga menggerakkan solidaritas mama-mama di Kampung Onggari. Ia memimpin para perempuan adat di kampungnya untuk sadar dan meningkatkan kapasitas diri dalam perlawanan.
Dalam perjalanannya, Rufina mengakui memang tak mudah. Perjuangannya tak hanya melawan rasa takut atas intimidasi perusahaan, tetapi juga mendobrak konstruksi sosial bahwa perempuan adat tak bisa berada di ruang publik dan memimpin gerakan.
Terbaru, mereka baru saja menyelenggarakan sekolah advokasi di kampung yang dibantu oleh LBH Merauke dan PUSAKA. Mereka belajar mulai dari identifikasi persoalan hingga strategi perjuangan.
“Saya hadapi tantangan, meski lama waktunya dan pelan-pelan. Saya ajak mereka untuk ikut saya (berjuang),” tegasnya.
Satu hal yang menjadi keyakinan Rufina, bahwa hutan adatnya harus dijaga termasuk oleh para perempuan yang paling terdampak jika hutan hilang. Sebab selama ini, perempuanlah yang, menurutnya, banyak mengemban beban domestik dan pengasuhan, yang semuanya bergantung ke alam.
Baca Juga: Di Papua, Rawa-rawa Berubah Jadi Lumpur Kematian Perempuan Akibat ‘Pembangunan’
Dari hutan juga, segala sumber pangan lokal sampai udara bersih bisa terjaga. Hutan tak hanya menghidupi baginya, tetapi juga ruang hidupnya sebagai perempuan.
“Anak-anak kita kalau lapar, pasti datangnya ke mama. Mama kita lapar. Kita cari makanan ke hutan. Anak-anak juga kita bawa ke hutan,” katanya.
Maka dari itu, Rufina berkeyakinan bahwa sebagaimana pesan leluhurnya, hutan harus dijaga. Tak boleh dijual dan tak boleh hilang. Salah satu upaya menjaga hutan adalah menjaga hukum adat dengan solidaritas yang kuat.
“Adat harus kuat. Kita tidak bisa lari lagi ke mana-mana. Kita harus melawan adat, karena kalau adat kuat, musyawarah langsung dilaksanakan dan solidaritas itu muncul,” kata dia.
Selain itu, upaya-upaya lainnya juga perlu terus didorong. Sebagaimana pada Juni 2025, Rufina —bersama Solidaritas Merauke— juga berangkat ke Jakarta guna menyampaikan sikap warga Onggari kepada Kementerian HAM, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan. Mereka terus menuntut keadilan dan jaminan perlindungan atas ancaman perampasan tanah adat atas nama PSN.
Anyaman di Balik Keteguhan Perlawanan Perempuan
Alowisia Kwerkujei baru pertama kali ‘terbang’ ke Jakarta.
Perempuan adat dari Suku Yei, Kabupaten Merauke ini, menempuh sekitar 5 (lima) jam dengan pesawat untuk bicara perdana di depan publik. Biasanya, suaminya yang hilir mudik ke Jakarta untuk aksi penolakan terhadap proyek PSN.
Suami Alowisia adalah Vincen Kwipalo yang dikenal tegas menolak aktivitas perusahaan PT Murni Nusantara Mandiri (MNM). PT MNM ini merupakan bagian dari pelaksanaan PSN, khususnya dalam pengembangan perkebunan tebu dan industri gula. Perusahaan itu termasuk 1 dari 10 perusahaan dalam konsorsium yang menggarap PSN Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke.
Baca Juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Perusahaan itu dilaporkan mengantongi izin konsesi lahan sekitar 52.700 hektar di wilayah Distrik Jagebob, Animha, dan Sota. Selain tebu dan pabrik bioetanol, wilayah-wilayah adat di Papua Selatan juga tergerus oleh PSN untuk mencetak sawah dan perkebunan sawit.
Orang perusahaan kerap mendatangi rumah mereka di Kampung Blandin Kakayo, Distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan. Vincen dan Alowisia kini berjuang sendiri di tengah marga-marga sekitarnya yang sudah menyerahkan lahannya ke perusahaan.
Di Pesta Pinggiran, Alowisia membawa anyaman rotan buatannya. Bukan sebatas wadah yang ia gunakan dalam aktivitas sehari-hari, anyaman itu juga adalah lambang keteguhannya dalam perlawanan.
Alowisia menganyam dari bahan yang tersedia di hutan adatnya yang ‘mati-matian’ ia jaga sampai hari ini. Tanahnya tak hanya diklaim sepihak dan dijadikan pos-pos tentara, tetapi dia juga harus menghadapi besi-besi dingin alat berat.
Bersama anak-anaknya, ia berdiri menghadang traktor perusahaan dengan traktor miliknya sendiri yang dibelinya seharga 11 juta. Traktor itu ia beli untuk membantu pekerjaan suaminya sebagai seorang petani.
Ketika moderator Dewi Candraningrum bertanya kepadanya pada kesempatan itu, “Mama tidak takutkah menghadapi PT Murni Nusantara Mandiri (PT MNM)?”
Mama Alo, sapaan akrabnya, menjawab dengan tanpa keraguan dan berani “Mama tidak takut, dia manusia, Mama juga manusia,” katanya.
Keteguhan Mama Alo juga tampak pada berulang kali penolakannya terhadap iming-iming perusahaan. Perusahaan datang membawa janji manis, materi, dan segala kenyamanan semu untuk melunakkan hatinya. Namun, bagi Mama Alo, martabat tidak bisa dibeli dengan “gula-gula”. Ia tahu betul bahwa sekali ia menerima pemberian itu, ia kehilangan hak untuk bersuara atas tanahnya sendiri.
Baca Juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Selama ini, suku Yei hidup berdampingan dengan flora dan fauna di tanahnya. Saling merawat dan saling menghormati. Namun, ketika hutan digusur, totem-totem itu kehilangan rumahnya.
Respons Mama Alo atas pertanyaan tentang Kasuari yang diajukan Dewi, sangat getir sekaligus protektif.
“Saya tidak mau kasih tahu, nanti orang datang curi,” katanya, disambut tawa.
Pernyataannya itu adalah bentuk pertahanan terakhir. Ketika tanah sudah dirampas, informasi tentang keberadaan makhluk hidup yang selama ini terancam langka pun, menjadi rahasia yang harus dijaga ketat agar tidak ikut dikomodifikasi.
Hilangnya pohon bukan hanya berarti hilangnya kayu, tetapi juga hilangnya “koordinat” spiritual suku Yei. Hewan dan tumbuhan bagi orang Yei adalah Totem untuk tiap marga—lambang identitas, pemandu spiritual, dan pengingat leluhur.
Jika Totem-nya hilang, maka hilanglah cermin identitas mereka. Hewan-hewan ikut menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri, kehilangan rumah dan makanan seiring tumbangnya pohon-pohon keramat.
Kehancuran spiritual itu berlanjut pada hilangnya kedaulatan seorang perempuan atas dapurnya. Selama ini, dapur adalah satu-satunya tempat di mana Mama Alo memiliki otoritas penuh. Di sana, ia adalah pemimpin.
Namun, ketika banyak pohon nibung, rotan, dan ganemo ditebang untuk industrialisasi melalui kebun tebu PT MNM, Mama Alo terancam kehilangan alat kerjanya. Keahliannya mengolah sagu dari pengetahuan turun-temurun juga berpotensi hilang jika bahan bakunya habis kena gusur.
Baca Juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Walaupun dusun sagu Mama Alo belum tersentuh, jika nibung untuk menyaringnya sudah tidak ada, maka tak bisa pula memasak sagu.
Kehilangan ini diperparah dengan masuknya militer yang membawa “alat tukar” baru: nasi dan mi instan. Di atas meja makan yang dulunya penuh dengan kearifan lokal, kini hadir makanan instan yang membuat sagu miliknya tidak lagi “laku”.
Ini bukan sekadar perubahan selera makan. Melainkan penghancuran otonomi pangan. Mama Alo kehilangan kedaulatan atas apa yang disajikan untuk anak-anaknya.
Mama Alo menceritakan bahwa ketika dia berada di tanah yang sudah dijadikan sawah oleh perusahaan, ia sempat ditanya oleh petugas keamanan yang hendak menawarkan bantuan, “Mama mau apa?”.
Dengan tegas dia menjawab: “Sa tidak mau apa-apa, itu kamu punya makanan (beras). Saya punya makanan itu sagu, keladi, kasbi. Jangan kamu datang bawa nasi dengan supermi itu.”
Perempuan adat seperti Mama Alo adalah mereka yang menghidupi keluarga dari jari-jari yang harus terus bergerak; menganyam, memetik, mengolah.
Kehadiran Mama Alowisia Kwerkujai di panggung Bincang Pinggiran adalah sebuah pengingat keras. Di balik angka-angka investasi yang dibanggakan di Jakarta, ada perempuan-perempuan di pinggiran yang kehilangan dunianya. Ada pengetahuan tradisional yang punah karena hutan diganti dengan tebu dengan dalih pembangunan yang realitasnya menyengsarakan.
Mama Alo juga menunjukkan betapa dapur-dapur yang sunyi karena kedaulatan sang ibu telah dirampas oleh mesin dan mi instan. Ia bukan sekadar saksi; ia adalah pejuang. Ia mengajarkan kita bahwa menjaga hutan adalah soal menjaga kehormatan seorang ibu dalam memberi makan keluarganya.
Sore itu, melalui anyaman yang ia tunjukkan, Mama Alo seolah berpesan: selama Nibung masih ada, selama perempuan masih bisa menganyam, selama itu pula sebuah bangsa memiliki kedaulatan. Tapi jika pohon-pohon itu ditebas, maka identitas, pengetahuan, dan harga diri yang telah dirawat selama berabad-abad juga lenyap.
