Suasana duka masih dirasakan keluarga Irene Sokoy, ibu dua orang anak yang meninggal saat akan melahirkan anaknya yang ketiga. Saat Konde.co menghubungi Ivan Ibo, adik dari Irene Sokoy, pada Senin pagi, 1 Desember 2025, tidak banyak kata yang diucapkannya.
“Saya belum bisa bicara banyak lewat telepon,” tuturnya.
Ivan Ibo lah yang mengantar dan mendampingi Irene Sokoy, kakak perempuannya, warga kampung Kensio, Danau Sentani, Jayapura saat akan melahirkan ke RSUD Yowari dan rumah sakit rujukan lainnya.
Peristiwa bermula pada Minggu (16/11), menurut keterangan keluarga Irene Sokoy, seperti dikutip dari BBC dan Jubi, seperti disampaikan Ivan kepada Konde.co. Siang itu Irene mengalami kontraksi, karena tidak ada fasilitas kesehatan di kampung itu, keluarga membawa Irene menggunakan speedboat menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari. Perjalanan sejauh 30 kilometer tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 50 menit.
Setibanya di rumah sakit, perawat langsung melakukan pemeriksaan awal. Ivan mengungkapkan tensi ibu normal, detak jantung bayi stabil, dan pembukaan mencapai lima sentimeter. Menurut perawat kondisnya masih normal.
Karena pembukaan tak berubah, Irene dipindahkan ke ruang bersalin untuk pemantauan lebih lanjut pada pukul 18.00 WIT. Di sana, perawat menghubungi dokter jaga untuk meminta arahan medis. Dokter kemudian menyarankan pemberian obat perangsang untuk mempercepat proses persalinan.
Keluarga, Ivan menambahkan diminta menebus resep obat di apotek rumah sakit dan ada empat jenis obat yang diberikan.
Pada malam pukul 20.00 WIT, air ketuban Irene pecah. Sementara kondisi jantung janin menurun. Dokter lantas menyarankan untuk operasi. Namun dokter kandungan di RSUD Yowari tak berada di tempat. Pihak rumah sakit kemudian merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
Baca juga: Di Papua, Rawa-rawa Berubah Jadi Lumpur Kematian Perempuan Akibat ‘Pembangunan’
Keluarga melihat kondisi Irene makin melemah, namun tidak ada dokter yang menangani. Keluarga lalu meminta agar Irene segera dirujuk ke rumah sakit berikutnya, namun ambulans tak kunjung tersedia.
Lewat tengah malam sekitar jam 01.22 ambulans baru tiba. Setelah sampai di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, pasien tak bisa dirawat dengan alasan ruangan penuh. Kemudian keluarga lanjut ke RSUD Abepura. Saat sampai di RSUD Abepura keluarga mengaku hanya mendapat penjelasan singkat bahwa ruang operasi di RSUD Abepura sedang direnovasi, sehingga pasien tidak bisa ditangani di fasilitas tersebut.
Atas arahan RSUD Abepura, keluarga kemudian melanjutkan rujukan ke RS Bhayangkara Jayapura rumah sakit keempat yang mereka datangi pada hari itu. Namun kembali tidak mendapatkan perawatan.
RS Bhayangkara Jayapura meminta uang muka sebesar Rp4 juta sebelum memberikan tindakan medis, meskipun pasien dalam kondisi darurat dan tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang dibiayai pemerintah.
Menurut Ivan, keluarga tidak memiliki uang sebesar itu sehingga tidak ada tindakan medis yang dilakukan di IGD. Jadi pemeriksaan dilakukan di dalam ambulans. Setelah pemeriksaan awal, keluarga diarahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju RS Dok II Jayapura—rumah sakit berikutnya yang menjadi rujukan.
Namun kondisi Irene kian memburuk di perjalanan. Di tengah perjalanan, Irene bersandar pada Ivan sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Ivan berteriak kepada sopir agar memutar balik ke rumah sakit terdekat, yakni RS Bhayangkara. Namun nyawa Irene sudah tidak tertolong. Ivan meyakini kakaknya meninggal di dalam mobil, sebelum tiba kembali di RS Bhayangkara.
Tasya Manong dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, lembaga yang fokus pada penguatan masyarakat adat Papua, mengatakan kasus seperti yang dialami Irene Sokoy bukanlah yang pertama. Sulitnya akses atas layanan kesehatan banyak dialami perempuan Papua.
Baca juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Di wilayah perkotaan seperti Jayapura, fasilitas rumah sakit dari pemerintah sudah tersedia. Namun dalam penanganan pasien prosedurnya cukup panjang, pasien harus mengantre dan berpindah dari satu loket ke loket lain.
Keberadaan BPJS Kesehatan lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS) menurut Tasya dirasa tidak membantu masyarakat terutama saat pasien dalam situasi darurat. Ini lantaran prosedur administrasi yang panjang harus diselesaikan terlebih dahulu baru setelahnya pasien mendapat penanganan.
“Kebijakan BPJS ini tidak membantu masyarakat karena ada administrasi yang harus diurus sampai selesai dulu walaupun pasiennya sudah sekarat, baru kemudian bisa ditangani,” kata Tasya kepada Konde.co, Kamis 27 November 2025 via telepon.
Dari pengamatan dan pengalaman, Tasya melihat rumah sakit umum daerah di Jayapura menekankan pada aspek administrasi, mulai dari menunjukkan kartu BPJS/KIS atau menunjukkan KTP/Kartu Keluarga, mengisi formulir, dan lain-lain baru kemudian bisa lanjut berobat. Sementara untuk rumah sakit swasta pasien diharuskan untuk membayar terlebih dahulu. Kalau pasien tidak mengikuti aturan tersebut, dia tidak bisa mendapatkan layanan.
Prosedur ini berlaku mulai dari layanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga tingkat ketiga seperti rumah sakit. Sementara masyarakat yang tidak punya kartu BPJS saat berobat akan dikenakan biaya.
Hal lain Tasya juga melihat ada kecenderungan rumah sakit untuk menjadikan layanan kesehatan sebagai ladang bisnis. Pengalaman ini dialami oleh saudara perempuannya saat akan melahirkan sekitar 3 tahun yang lalu.
Awalnya saudara perempuannya datang ke RSUD di Kota Jayapura. Namun petugas menginformasikan hanya tersedia ruangan untuk si ibu sedang ruangan untuk bayi tidak ada. Ketika dokter melakukan USG, ia mengatakan proses kelahiran si ibu harus dilakukan dengan prosedur bedah Caesar karena posisi bayi tidak sesuai jalan lahir.
Baca juga: “Kami Bukan Sekadar Konten” Perempuan Papua Menggugat Objektifikasi di Media Sosial
Petugas rumah sakit kemudian merujuk ke layanan kesehatan tingkat berikutnya. Keluarganya memilih rumah sakit rujukan yang dekat dengan rumah. Di rumah sakit tersebut dokter juga mengatakan proses kelahiran mesti dilakukan lewat bedah. Prosedur ini bisa berjalan setelah keluarga membayar sejumlah uang.
“Di rumah sakit rujukan dokter mengatakan harus operasi tapi sebelum operasi keluarga harus menyelesaikan biayanya dahulu. Tanpa menyelesaikan biaya tidak bisa dioperasi, sedangkan ibu yang mau melahirkan ini tidak bisa tunggu dan tidak bisa suruh bayi itu tunggu,” papar Tasya.
Keluarga kemudian memutuskan untuk membawa si ibu ke rumah sakit rujukan lainnya. Di rumah sakit tersebut dokter mengatakan si ibu bisa melahirkan lewat persalinan pervaginam. Tasya melihat dalam praktiknya ada semacam bisnis dalam rumah sakit karena untuk tindakan yang semestinya tidak berbayar jadi diarahkan harus berbayar.
Sementara di wilayah pedalaman menurut Tasya kondisinya menjadi lebih buruk. Hal ini dikarenakan untuk menjangkau layanan kesehatan masyarakat harus menempuh jarak yang lumayan jauh dengan transportasi yang terbatas.
“Untuk wilayah pedalaman akses untuk menjangkau rumah sakit itu sulit. Masyarakat harus menggunakan perahu, kapal, atau sepeda motor untuk menjangkau rumah sakit yang jaraknya puluhan kilo,” jelas Tasya.
Jika di perkotaan tenaga kesehatannya cukup, tetapi untuk wilayah pedalaman tenaga kesehatan bisa hanya satu bidan atau perawat di satu pustu (puskesmas pembantu) atau satu puskesmas.
“Kalau untuk situasi di pedalaman, bangunan fasilitas kesehatannya ada, tapi tenaga medisnya kurang. Dalam arti mereka punya kontrak, terikat dengan pekerjaan, tapi tidak berada di tempat, lebih banyak yang tinggal di kota. Nanti ketika ada kunjungan, atau ada pelayanan tertentu, baru mereka turun ke pedalaman, di desa atau kampung,” paparnya.
Baca juga: ‘Kalau Bukan Rasisme, Menyebutnya Apa?’ Perempuan Papua Alami Diskriminasi Berlapis di Indonesia
Tenaga kesehatan yang berada di lokasi biasanya satu bidan atau perawat yang tinggal di pustu. Yakni layanan kesehatan di bawah puskesmas yang berada di desa atau kelurahan. Permasalahan biasanya muncul ketika tenaga kesehatan (nakes) mesti merujuk pasien. Pasalnya transportasi untuk keluar dari wilayah tersebut biasanya agak susah karena jalur transportasinya belum baik.
Pada perempuan dan anak perempuan, Tasya menjelaskan situasinya bisa menjadi lebih buruk karena mereka juga rentan mengalami kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga.
“Kekerasan terhadap perempuan atau ibu dan anak perempuan masih banyak terjadi di Papua. Penyebabnya karena suami tidak bertanggung jawab juga karena persoalan biaya hidup,” tutur Tasya.
Sementara pemahaman masyarakat soal hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi menurut Tasya sudah ada terutama di kalangan masyarakat perkotaan meski masih terbatas. Ia menyoroti masih minimnya upaya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah.
Sejauh ini Tasya mengungkapkan Yayasan Pusaka mengadakan edukasi kepada para perempuan di wilayah dampingnnya terkait 10 hak dasar perempuan. Salah satunya adalah mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Ia menegaskan langkah lanjutan dari edukasi menjadi tanggung jawab pemerintah yang punya kewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas kesehatan. Jadi tidak hanya membayar iuran BPJS para penerima manfaat setiap bulan tetapi juga memastikan setiap orang terpenuhi haknya atas layanan kesehatan.
Ancaman kesehatan pada perempuan dan anak perempuan di Papua juga meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah pusat melakukan pembongkaran hutan secara besar-besaran. Tasya menjelaskan bagi masyarakat Papua, hutan menjadi sumber pangan, obat-obatan dan penghidupan. Ketika hutan dibabat, sumber pangan dan asaupan gizi keluarga menjadi terancam. Dalam situasi semacam ini akses perempuan dan anak atas makanan bergizi jadi terbatas dan akhirnya akan berdampak pada kondisi kesehatannya.
Baca juga: Kemana Harus Mencari Makanan Tradisional Papua? Hutan Kami Dirusak, Perempuan Diserbu Makanan Dari Luar
“Sekarang ini kami melihat pembongkaran hutan secara besar-besaran akan berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Ini dikarenakan pangan utama yang dikonsumsi yang berasal dari hutan menjadi hilang. Lalu, tempat mereka untuk mengakses sumber pangan jadi makin jauh,” urai Tasya.
Karena itu menurut Tasya kebijakan pemerintah terkait kesehatan yang justru menyusahkan masyarakat saat mengakses layanan kesehatan harus dievaluasi, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi dan konteks masyarakatnya, entah itu masyarakat yang ada di pedalaman, di pesisir, di kawasan pulau luar atau dimanapun.
Sementara itu Kepala Pusat Peneltian Perempuan dan Anak Universitas Papua, Els Tieneke Rieke Katmo mengungkapkan dirinya mengikuti pemberitaan kasus tersebut lewat media. Els Tieneke mencatat ada dua poin penting terkait kasus tersebut.
Pertama, menurutnya kita harus mengakui bahwa kesadaran memeriksakan kehamilan masih rendah di antara perempuan Papua. Kalau misalnya sejak hamil dibiasakan memeriksakan diri sejak awal, kondisi buruk yang dialami ibu dan bayinya bisa diantisipasi. Ia juga menyoroti penolakan yang dialami Irene Sokoy yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Ia menegaskan kehamilan dan proses melahirkan harus direncanakan dengan baik oleh keluarga untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Langkah ini penting dilakukan untuk menghadapi situasi Papua yang fasilitas dan layanan kesehatannya sangat buruk.
“Jadi memang kesadaran dari perempuan dan suaminya juga keluarganya untuk mempersiapkan kehamilan itu penting. Melahirkan itu bukan peristiwa biasa-biasa saja karena taruhannya nyawa. Jadi memang harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik,” jelas Els kepada Konde.co via telepon.
Kedua, senada dengan Tasya Manong, Els Tieneke juga menyoroti kecenderungan rumah sakit yang semata-mata berorientasi pada bisnis. Jadi harus ada uang dulu baru masyarakat yang datang akan ditolong.
Baca juga: Andai ‘Orpa’ Didengar, Kisah Anak Perempuan Papua
Sementara fasilitas layanan kesehatan dasar di Papua terutama untuk fasilitas melahirkan menurut Els sangat buruk. Els mengaku punya pengalaman melahirkan di Jakarta, karena itu menurutnya dirinya bisa membandingkan perbedaan yang ada dan menilai bahwa kondisi di Papua buruk.
“Semuanya business orientated. Jadi kemanusianya sudah enggak ada. Orang tidak memikirkan ditolong dulu baru nanti urusan biaya. Tidak tahu alasannya apa. Entah mungkin sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya atau seperti apa. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah, uang dulu baru ditolong,” paparnya.
Tidak hanya akses atas layanan melahirkan yang buruk, Els juga melihat kondisi kesehatan seksual dan reproduksi juga masih buruk. Tidak ada sosialisasi terkait hubungan seksual yang sehat dan setara. Hal ini belum dipandang sebagai isu penting.
Selain kematian akibat layanan kesehatan yang buruk, Els juga mengungkapkan adanya kematian akibat kekerasan seksual terutama pemerkosaan. Seperti baru-baru ini terjadi di Nabire yang menimpa seorang anak perempuan usia SD yang diperkosa hingga meninggal. Namun kasus ini hanya diangkat oleh media lokal dan tidak mendapat sorotan yang berarti.
Kejadian yang dialami Irene Sokoy juga anak yang menjadi korban pemerkosaan menurut Els Tieneke adalah peristiwa yang sebenarnya luar biasa. Tetapi di Papua peristiwa semacam ini seakan-akan dianggap biasa. karena kerap terjadi. Padahal sebenarnya itu peristiwa luar biasa sebenarnya dari sisi feminis ya perempuannya itu luar biasa sekali.
“Kematian karena melahirkan atau pemerkosaan juga tidak terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi perempuan oleh penyedia layanan kesehatan dari perspektif feminis adalah peristiwa luar biasa. Kita tidak bisa sepenuhnya berharap kepada penyedia layanan. Karena itu sebenarnya kesadaran itu harusnya dari keluarga,” tuturnya.
Jayapura yang merupakan ibukota provinsi saja menurut Els Tieneke masih ada kejadian seperti yang dialami Irene Sokoy, maka situasi di wilayah pedalaman bisa lebih buruk. Kondisi ini jadi berdampak makin buruk pada kelompok rentan dan marginal.
“Masyarakat kecil Jadi susah, mereka mau berharap kemana?” katanya.
Baca juga: Kisah-Kisah Merawat Diri Perempuan Aktivis Pembela HAM di Tanah Papua
Apalagi beberapa waktu terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak membolehkan dukun bayi membantu persalinan secara langsung. Jadi masyarakat semuanya mengandalkan fasilitas layanan kesehatan. Tetapi faslitas layanan kesehatan yang tersedia pada level provinsi pun tidak bisa diakses dengan alasan ekonomi. Kondisi ini menurut Els menjadi sangat miris.
Karena itu menurutnya petugas layanan kesehatan dan semua pemangku kebijakan harus punya perspektif gender yang baik.
“Semua pemangku kebijakan harus tahu dan sadar bahwa peristiwa ini bukan faktor medis semata. Ada hal-hal lain termasuk ekonomi yang harus diperhatikan seperti yang dialami oleh si ibu ini. Mungkin karena media angkat peristiwa ini, jadi semua kayak kebakaran jenggot. Kalau tidak ada yang blow up, bisa jadi didiamkan saja, sunyi, seperti kasus pemerkosaan anak di Nabire,” paparnya.
Els Tieneke juga menekankan bahwa kesadaran akan pentingnya perencanaan kehamilan dan melahirkan tidak hanya perlu ditumbuhkan pada diri perempuan. Para laki-laki atau suami dan keluarga juga harus terlibat dalam perencanaan. Hal ini menurutnya belum terjadi di beberapa kelompok masyarakat di Papua.
Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mendorong suami-suami untuk terlibat merencanakan persalinan istri yang sehat dan mulai menabung misalnya dari usia kandungan masih awal. Namun di sisi yang lain menurutnya juga harus ada respons positif dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan. Meskipun Els juga melihat masyarakat tidak bisa berharap banyak pada pemerintah.
Sementara itu menyikapi kasus tersebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan mengambil sejumlah langkah perbaikan sistem kegawatdaruratan dan tata kelola layanan kesehatan di Papua.
Baca juga: Papua Bukan Tanah Kosong, Tanah bagi Kami adalah Mama
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam siaran pers seperti dikutip dari laman website Kemenkes menjelaskan salah satu akar persoalan adalah kekurangan dokter spesialis, terutama obstetri-ginekologi (obgyn) dan anestesi di wilayah luar Jawa. Kekurangan ini berdampak langsung pada pelayanan kegawatdaruratan karena tidak ada dokter pengganti ketika dokter sedang studi atau mengikuti pelatihan.
“Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, menurut Budi Kemenkes telah membangun sistem pendidikan berbasis rumah sakit (hospital based) dan mempercepat perekrutan putra-putri daerah untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis tersebut.
“Putra-putri daerah agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi, supaya bisa menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka,” jelas Budi.
Selain masalah SDM, Budi menyoroti lemahnya tata kelola rumah sakit daerah. Menurutnya, banyak kepala daerah justru meminta pendampingan dari Kemenkes untuk memperbaiki manajemen rumah sakit setempat.
Baca juga: ‘Burung pun Tak Ada Lagi’: Riset Kondisi Perempuan Papua
Ia mencontohkan kasus di Papua, di mana seluruh ruang operasi direnovasi sekaligus sehingga tidak ada ruang yang bisa digunakan. Atas hal itu, Kemenkes menugaskan RSUP Dr. Sardjito untuk mendampingi Papua dalam pembenahan layanan.
“Pak Gubernur sudah datang ke sini (Kemenkes) minta didampingi supaya rumah sakit di sana beroperasi lebih bagus. Masa sih punya ruang operasi semuanya direnovasi. Harusnya bisa bertahap. Kasihan, artinya nggak bisa operasi,” kata Budi.
Selain memperbaiki sistem rujukan, Kemenkes juga memperkuat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai otoritas tertinggi di daerah. Mereka diminta meningkatkan pembinaan dan pengawasan, termasuk memberikan sanksi bila rumah sakit tidak melayani pasien gawat darurat.
Kemenkes memastikan akan terus memantau pelaksanaan hasil pemeriksaan kasus Irene Sokoy. Dalam tiga bulan ke depan, kementerian dijadwalkan kembali ke Papua untuk mengevaluasi perbaikan layanan.
“Kita harapkan kondisi layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit di Provinsi Papua bisa kita tingkatkan dan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
Foto: dokumen keluarga via BBC
