Ketua KPU Hasyim Asy’ari Dipecat: Terbukti Paksa Korban Lakukan Hubungan Seksual

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Hasyim dilaporkan atas tindakan asusila yang dilakukannya terhadap CA, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Paska dibacakannya surat pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 3 Juli 2024, perempuan korban, CA menyampaikan apresiasinya kepada DKPP. 

“Bagi saya, proses hingga pengaduan kasus ini bisa saya ajukan bukanlah hal yang mudah,” sebut CA dalam rilis pernyataan sikapnya, Rabu (3/7/2024). 

Dalam pernyataan nya yang diterima Konde.co, ia juga mengapresiasi LKBH UI sebagai kuasa hukum dan pendamping yang baginya sangat membantu di seluruh proses persidangan. 

“Butuh waktu dan kejernihan pikiran hingga saya sampai pada keyakinan bahwa saya adalah korban. Butuh kekuatan hati dan kesabaran untuk menengok kembali dan mengaitkan berbagai hal yang saya alami dan menyusunnya sebagai kepingan yang utuh. Pada akhirnya, butuh keberanian untuk menyampaikan pengaduan ke DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga marwah penyelenggara pemilu.”

Sebelumnya, tindakan Hasyim Asyari yang secara aktif dan terus-menerus mendekati, merayu dan melakukan perbuatan asusila, membuat CA merasa dirugikan. Meski ia sudah menyampaikan keberatan, tapi Hasyim kala itu tak menghiraukannya. Hingga akhirnya korban mengundurkan diri sebagai sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebelum pemilu, Februari 2024 lalu.

CA menulis, “Saya akan menyesal jika saya tidak mengambil langkah apa pun dan terus teringat akan rasa tidak berdaya yang saya alami. Namun, alhamdulillah, berkat dukungan dari berbagai pihak, saya dapat bertahan dan terus memperjuangkan keadilan.”

Baca juga:Ketua KPU Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Merayu Korban Berbasis Relasi Kuasa

Menurutnya, putusan DKPP mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak korban dan menegakkan integritas dalam proses kepemiluan. 

“Putusan ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, sekalipun pihak tersebut menduduki jabatan tinggi,” katanya.

Terakhir, ia berharap hal yang dilakukannya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat sipil seperti dirinya yang menjadi korban—apa pun kasusnya—untuk berani bersuara dan menuntut haknya.

“Percayalah bahwa kita tidak akan sendirian,” CA berkata. “Jika kita yakin dengan apa yang kita lakukan dalam memperjuangkan keadilan, niscaya akan banyak pihak yang mendukung kita.”

Hasyim Asy’ari resmi dipecat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemecatan itu terkait aduan tindak asusila yang dilayangkan oleh CA, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Putusan pemecatan Hasyim dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Dalam putusan tersebut, DKPP mengabulkan pengaduan CA sebagai pengadu sekaligus korban untuk seluruhnya. Heddy Lukito juga membacakan putusan, “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.”

Selain itu, DKPP dalam putusannya juga meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari setelah dibacakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum pun diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Tindakan Asusila Berbasis Relasi Kuasa

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari dilaporkan atas dugaan tindakan asusila berbasis relasi kuasa. Laporan ke DKPP dilakukan oleh kuasa hukum pelapor dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK Jakarta. Tim kuasa hukum pelapor mendatangi kantor DKPP dan menggelar konferensi pers setelah pelaporan.

Kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas.

“Pelanggaran etik integritas dan profesionalitas ini diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal dengan seorang PPLN di luar negeri,” katanya.

Maria Dianita dari LKBH FHUI menjelaskan, kasus ini berawal pada Agustus 2023. Saat itu Ketua KPU melakukan kunjungan dinas dan bertemu pertama kali dengan korban. Setelah itu Ketua KPU mendekati, merayu, bahkan melakukan perbuatan asusila terhadap korban.

Tindakan Ketua KPU tersebut diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan. Bahkan Hasyim Asy’ari selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan. Ketua KPU tersebut juga memberikan janji-janji dan memanipulasi informasi untuk merayu korban agar memenuhi nafsu pribadinya.

“Selain itu catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa. Pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya terjadi kepada pengadu (pelapor). Tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya,” kata Maria.

Baca juga: Nasib Perempuan di Pilkada: Diserang Identitas Gendernya, Dipertanyakan Apakah Bisa Memimpin

Aristo menambahkan, pelanggaran kode etik serupa pernah dilakukan Hasyim terhadap Hasnaeni Moein, Ketua Umum Partai Republik Satu.

“Jadi kalau masih ingat sebelumnya, perbuatan serupa (dilakukan) Ketua KPU dengan Hasnaeni. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Kalau Hasnaeni itu adalah ketua umum partai (jadi) punya kepentingan. Klien kami seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya karena ini kan bosnya, Ketua KPU,” jelasnya.

Pada kasus pelanggaran asusila terhadap Hasnaeni tersebut DKPP telah mengeluarkan putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 pada 3 April 2023. Dalam putusannya DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari.

Kemudian pada 3 Juli 2024, DKPP mengeluarkan putusan No, 90-PKE-DKPP/V/2024. Dalam putusan ini, DKPP mengabulkan keseluruhan pengaduan Pengadu, serta memecat Hasyim Asy’ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo diminta melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Pelanggaran Kode Etik

Menurut Heddy, Hasyim Asy’ari sebagai teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 

Dalam pokok pengaduan disebutkan, Hasyim Asy’ari selaku teradu, “Secara terstruktur dan sistematis melalui jabatan dan kewenangannya telah melakukan berbagai tindakan dan perbuatan yang tidak menghargai, merendahkan, dan mencederai martabat serta kehormatan perempuan.” 

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender. Khususnya dalam penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen utama demokrasi.

Selain itu, Hasyim Asy’ari dalam kapasitas jabatan dan kewenangannya juga tidak menunjukkan penghargaan, komitmen, dan keberpihakan pada isu keterwakilan perempuan politik. Hal itu terbukti melalui pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD melalui formula pembulatan ke bawah dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU 10/2023. Ini kemudian dibatalkan oleh Putusan MA No.24 P/HUM/2023.

Akibat pengaturan ini, Hasyim sebagai Ketua KPU mendapatkan sanksi peringatan keras dari DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini terumuskan dalam Putusan DKPP No. No.110-PKE-DKPP/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Perkara tersebut juga dinyatakan sebagai pelanggaran administratif pemilu melalui Putusan Bawaslu No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

Baca juga: KPU Terbukti Langgar Kuota Caleg Perempuan: Koreksi 267 DCT Harus Dilakukan

Hasyim juga menggunakan wewenangnya sebagai Ketua KPU untuk menghapus ketentuan larangan pernikahan siri dan tinggal bersama di luar hubungan pernikahan. Serta menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang juga Ketua Umum Partai Politik. Juga tentang pembuatan kebijakan keterwakilan perempuan yang menyimpangi UU Pemilu.

“Menunjukkan secara terang benderang adanya upaya terstruktur dan sistematis dari Teradu untuk memenuhi kepentingan dan syahwat pribadinya dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya sebagai Ketua sekaligus Anggota KPU,” demikian bunyi pokok pengaduan pengadu dalam Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Pola perilaku penyalahgunaan wewenang yang berulang kali dilakukan Hasyim Asy’ari pun disebut tidak memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

“… Merupakan perbuatan yang melanggar profesionalitas Penyelenggara Pemilu atas prinsip profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f jo. Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum,” sebut Heddy Lugito dalam pembacaan putusan.

Sumber foto: Instagram KPU RI

Salsabila Putri Pertiwi

Redaktur Konde.co
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!