Belum lama berselang Presiden Prabowo menanggapi para pengkritiknya yang menyoroti sejumlah kebijakannya. Seperti program makan bergizi gratis, kabinetnya yang gemuk dan cawe-cawe yang dilakukan Jokowi terhadap pemerintahannya.

Prabowo mengatai pengkritiknya dengan istilah ‘ndasmu’. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2/25).

“Ada orang-orang pintar (bilang) kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar, ndasmu,” katanya.

Ndasmu adalah istilah bahasa Jawa, dari kata endas yang secara literal berarti kepala. Istilah ini termasuk dalam tingkatan bahasa Jawa yang rendah, yang biasa dipakai dalam percakapan antara orang yang seusia atau dengan yang lebih muda. Kata endas sendiri biasanya dilekatkan untuk hewan atau anak-anak, misal endas pitik atau kepala ayam.

Secara umum kata ndasmu biasa digunakan untuk mengungkapkan kekecewaan, ketidaksetujuan atau candaan. Namun istilah ini juga bisa dipakai sebagai bentuk umpatan. Dalam hal ini intonasi ketika kata tersebut diucapkan, kepada siapa kata tersebut ditujukan, dan konteks dari penggunaan kata tersebut adalah beberapa aspek yang bisa dilihat untuk memahami intensi atau motif dari kata tersebut.

Sebelumnya Prabowo juga pernah mengatai lawan politiknya dengan kata ndasmu ketika maju dalam pencalonan presiden pada 2024 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan kader-kader partainya saat acara rapat koordinasi nasional Partai Gerindra pada Desember 2023.

Selain ndasmu, dalam pidato di acara HUT Gerindra tersebut, Prabowo juga menyebut soal kekuatan asing yang berupaya memecah belah bangsa lewat organisasi nonpemerintah (NGO) dan media massa.

“Kalau ada yang mau menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing,” katanya.  

Baca juga: #OkeGasAwasiRezimPrabowo: ‘Ndasmu!’ Retorika Maskulin Prabowo adalah Tanda Politik yang Tak Berevolusi

Ini bukan kali pertama Prabowo menyinggung soal kekuatan asing atau pihak asing. Narasi terkait asing, entah itu sebagai kekuatan asing, pihak asing atau antek asing kerap dipakai Prabowo. Saat berkontestasi dalam pemilihan presiden pada 2014, Prabowo yang saat itu menjadi capres menuding ada intervensi pihak asing yang menyebabkan kegagalannya dalam pemilihan presiden pada Juli 2014.

Narasi antek asing kembali diusung Prabowo saat ia maju lagi sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Ketika itu Prabowo menyoroti kepala daerah dan aparat kepolisian serta TNI agar tidak menjadi antek asing. Narasi ini juga diarahkan kepada rival politiknya kala itu, Jokowi yang sekaligus merupakan petahana kepala pemerintahan Indonesia.

Ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada 2019-2024, narasi antek asing masih digunakan. Kali ini tudingan sebagai antek asing disematkan kepada para pengkritik dan pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia misalnya menyebut NGO yang mengkritisi kebijakan food estate yang dijalankan pemerintahan Jokowi dengan melibatkan Kementerian Pertahanan sebagai antek asing.

“Makanya kalau ada orang yang selalu menjelek-jelekan, tidak boleh food estate inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang ingin Indonesia selalu lemah, selalu miskin,” kata Prabowo pada Selasa (30/1/24) seperti dikutip dari Kompas.com.

Dari rekam jejak pernyataan Prabowo kita bisa melihat narasi antek asing ini bisa ditujukan pada pihak yang berbeda. Meski begitu ada kesamaan yakni pihak yang disasar adalah yang dianggap sebagai lawan atau pihak-pihak yang bersikap kritis. Dan dengan posisi Prabowo sebagai Presiden, narasi antek asing ini makin intens ditujukan kepada para pengkritiknya.

Selain itu belum lama berselang, Prabowo juga memakai istilah anjing menggonggong untuk menyebut orang-orang yang mengkritik kebijakannya. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di acara peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

Baca juga: #OkeGasAwasiRezimPrabowo: Pemberedelan Sukatani dan Karya Seni Kritis, Alarm Bahaya dari Rezim Antikritik

Prabowo menyatakan keyakinannya atas kebijakan yang dijalankan yang akan membuat masa depan Indonesia gemilang dengan tersedianya puluhan ribu lapangan kerja. Ia merasa optimis meski ada upaya-upaya untuk menurunkan semangat dan harapan anak-anak muda.

“Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus, biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang,” kata Prabowo.

Pernyataan-pernyataan Prabowo tersebut jelas mengundang tanggapan baik pro maupun kontra. Dengan posisi Prabowo sebagai presiden, pernyataan-pernyataan tersebut memiliki jangkauan yang makin luas.

Pelabelan dan Upaya Menyembunyikan Akar Persoalan

Dari paparan di atas kita bisa melihat pola komunikasi yang dipakai Prabowo kepada mereka yang kritis terhadap kebijakannya. Dengan mengatai ndasmu, menyebut sebagai antek asing dan anjing menggonggong, Prabowo memberi label kepada para pengkritiknya.

Dalam sosiologi, dikenal teori pelabelan (labelling theory) yakni perspektif yang berfokus pada bagaimana individu dan kelompok diberi label atau dikategorikan oleh masyarakat, dan bagaimana label ini memengaruhi perilaku dan interaksi sosial mereka. Dalam hal gender, teori pelabelan menawarkan gagasan berharga tentang bagaimana masyarakat membangun dan memperkuat peran dan harapan gender.

Teori pelabelan menyatakan bahwa individu tidak secara inheren menyimpang atau konformis. Akan tetapi perilaku mereka ditentukan oleh bagaimana masyarakat memberi label atau mengategorikan mereka.

Menurut teori ini, ketika seorang individu diberi label sebagai menyimpang atau berbeda, mereka mungkin menginternalisasi label ini dan menyesuaikan diri dengan harapan yang terkait dengannya. Proses ini dapat memiliki efek mendalam pada identitas diri dan interaksi sosial mereka.

Para ahli teori pelabelan berpendapat proses pelabelan tidak objektif atau netral, tetapi dipengaruhi oleh norma sosial, nilai, dan dinamika kekuasaan. Label sering kali diterapkan berdasarkan stereotipe dan asumsi, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan stigmatisasi.

Dalam konteks pernyataan Prabowo, narasi yang kerap dipakai adalah antek asing. Sering kali narasi ini juga diikuti dengan peringatan untuk waspada atau hati-hati karena ada ancaman yang dibawa oleh kekuatan/pihak/antek asing tersebut. Entah itu kondisi bangsa yang terpecah belah atau situasi masyarakat yang miskin.

Baca juga: Kabinet Mangkir, Isu Perempuan Tak Hadir: Riset 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Singkatnya narasi yang hendak dibangun dengan pemberian label ini adalah membuat orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sebagai musuh. Membuat orang-orang yang punya pandangan dan sikap berbeda dengan pemerintah sebagai ancaman.

Kita sering disosialisasikan untuk melihat perbedaan sebagai sebuah ancaman ketimbang menanggapi isu yang disuarakan. Karena dengan menanggapi isu yang disuarakan dan membongkar permasalahan secara sistemik kita akan menemukan keterlibatan pemerintah sebagai penyebab ketimpangan, ketidaksetaraan, dan kemiskinan.

Karena alasan ini, jauh lebih mudah menggunakan label sebagai kambing hitam—berpura-pura bahwa label adalah akar dari persoalan—daripada melakukan pekerjaan sulit yakni mengakui keterlibatan pemerintah.

Di sisi lain penggunaan narasi asing ini juga menjadi sangat retorik mengingat pemerintahan Prabowo sendiri tidak lepas dari investor asing. Narasi ini kemudian dikemas dengan teknik menakut-nakuti (fear mongering) publik seolah-olah ada bahaya yang mengancam dari kekuatan asing.

Pentingnya Narasi Tanding

Upaya yang dilakukan Prabowo dengan menciptakan label bagi pengkritiknya sebenarnya bukan hal baru. Soeharto ketika berkuasa menjadi presiden kedua Indonesia juga melakukan hal serupa. Label seperti ‘PKI’ disematkan kepada orang-orang yang mengkritik kebijakannya. Sementara narasi ‘Gerwani’ ditujukan kepada aktivis-aktivis perempuan yang bersuara lantang mengkritik pemerintah.

Kedua label tersebut cukup efektif membungkam suara publik kala itu. Situasi ini tidak terlepas dari kampanye hitam yang dilakukan militer secara sistemik terhadap Gerwani dan PKI di awal kekuasaan Soeharto. Apalagi label PKI dan Gerwani juga punya konsekuensi yang berat. Ketika seseorang dianggap terafiliasi dengan PKI sama artinya dengan kehilangan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kita bisa meminjam analisis feminis untuk melihat kekuatan bahasa yang kerap dipakai penguasa untuk mempertahankan kekuasaan.  

Merujuk pada Lynne Tirrell, professor di universitas Massachusetts, bahasa penting bagi feminisme karena bahasa adalah struktur makna yang mengatur kehidupan kita. Bahasa mengandung dan menyampaikan kategori-kategori yang melaluinya kita memahami diri kita sendiri dan orang lain, dan yang melaluinya kita menjadi siapa dan apa diri kita.

Praktik-praktik linguistik kita sebagian besar dibentuk oleh kesimpulan-kesimpulan yang pada gilirannya membentuk atau berkontribusi pada pemahaman kita tentang hubungan-hubungan (kausal dan lainnya) antara berbagai hal. Peran-peran dan pola-pola inferensial ini, yang secara normatif tertulis, memberikan tatanan dan makna pada kategori-kategori tersebut.

Begitu kita menyadari bahwa kategori-kategori linguistik kita mencerminkan dan dicerminkan oleh kategori-kategori sosial kita, dan begitu kita melihat bahwa praktik-praktik diskursif kita bersifat normatif, hanya butuh sedikit langkah untuk melihat bahasa sebagai arena perjuangan politik.

Pelabelan berangkat dari gagasan oposisi biner, yakni sepasang konsep terkait yang maknanya saling berlawanan. Setiap pasangan gagasan hanya dapat benar-benar dipahami dalam hubungannya satu sama lain. Konsep “terang” misalnya, kata ini sendiri tidak cukup bermakna karena kita perlu memahami kebalikannya, yakni “gelap”, agar kata tersebut punya makna yang utuh.

Baca juga: Manifesto Politik Perempuan Kritik Rezim Prabowo-Gibran Di Hari Pergerakan Perempuan

Helece Cixous, penulis dan kritikus feminis, membuat daftar oposisi biner antara lain seperti berikut: Matahari/Bulan, Budaya/Alam, Siang/Malam, Ayah/Ibu, Nalar/Emosi. Daftar ini menurutnya serupa dengan oposisi biner yang mendasar yakni laki-laki/perempuan sangat tertanam dalam sistem nilai patriarki. Karena itu Cixous menyebutnya sebagai pemikiran biner patriarki.

Setiap oposisi dapat dianalisis sebagai sebuah hierarki dengan sisi “feminin” selalu dipandang sebagai yang negatif dan tak berdaya. Dalam hal ini bulan, alam, malam, dst, ada dalam tingkatan hierarki di bawah dan mewakili aspek feminin.

Kata ‘asing’ sebagaimana dipakai Prabowo, punya kaitan erat dengan lawan katanya, dalam hal ini adalah ‘pemerintah’. Ia memberi label pada setiap orang atau pihak yang berseberangan atau berbeda pendapat sebagai antek asing. Label ini diberikan untuk menjadi penanda yang membedakan dengan orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung pemerintah.

Kata asing ada pada tingkatan hierarki bawah, artinya dipandang negatif atau buruk. Ia adalah kekuatan yang akan memecah belah bangsa, membuat Indonesia tetap miskin, menurunkan semangat dan harapan anak-anak muda, dsb.

Pernyataan Prabowo ini bisa dikategorikan sebagai disinformasi yang kemudian disebarluaskan oleh para pendengung (buzzer) maupun jajaran menterinya. Media sosial dan internet menjadi sarana untuk menyebarluaskan narasi tersebut.

Berkaca dari para feminis, dengan memahami bagaimana perempuan dibentuk secara paradoks di dalam wacana sekaligus dihapus dari wacana, para feminis menciptakan narasi baru. Maka penting untuk menciptakan narasi tanding atas wacana yang dibentuk pemerintah lewat pelabelan.

(Foto: Kantor Staf Presiden/ KSP)