Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Persoalan yang semula berpusat pada keabsahan dokumen pendidikan Gibran kini berkembang menjadi persoalan politik dan konstitusional yang menyeret DPR, pemerintah, hingga hubungan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

Pada Rabu, 11 November 2026, 8 fraksi di DPR RI menyatakan kesepakatan ntuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ini untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Gibran yang mengarah pada pencabutannya dari jabatan Wakil Presiden RI. Total ada 120 dari 580 anggota fraksi yang menyatakan pendapat dan mengusulkan agar Gibran segera dimakzulkan dari jabatannya saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI juga membuka peluang untuk meneruskan aspirasi masyarakat sipil mengenai pemberhentian Gibran kepada pimpinan DPR. Ketua BAM, Ahmad Heryawan, menyatakan bahwa lembaganya akan merumuskan hasil rapat dengar pendapat umum bersama organisasi masyarakat Gema Keadilan untuk disampaikan kepada pimpinan dewan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Gibran bukan lagi sekadar perdebatan di ruang publik. Persoalan ini mulai memasuki mekanisme formal lembaga negara, meskipun belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk memakzulkan Wakil Presiden.

Polemik ini berakar pada persoalan dokumen pendidikan Gibran, terutama surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut batal, serta memerintahkan pihak tergugat untuk mencabutnya.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di luar negeri sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Dokumen yang tersedia dinilai tidak cukup membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan yang dimaksud.

Putusan ini menambah persoalan serius karena dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 1/2026 terkait gugatan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Karena itu, penting membedakan pertimbangan MK dalam perkara tersebut dengan putusan MA yang secara langsung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Dua perkembangan hukum ini kemudian menjadi dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dengan sendirinya berarti Gibran otomatis kehilangan jabatan. Masih ada proses konstitusional yang harus ditempuh untuk menentukan apakah persoalan tersebut memenuhi dasar pemberhentian seorang Wakil Presiden.

Di sinilah persoalan politik dan hukum bertemu. Apakah pembatalan dokumen administratif tersebut dapat membuktikan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden? Bagaimana tanggung jawab lembaga yang menerbitkan dokumen tersebut? Dan sejauh mana konsekuensi hukum dari persoalan administrasi pendidikan dapat memengaruhi legitimasi pencalonan yang telah menghasilkan jabatan publik tertinggi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui proses hukum yang terbuka, bukan sekadar melalui pernyataan dan manuver politik para elite.

Di tengah tekanan politik yang semakin besar, Gibran akhirnya memberikan tanggapan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu turut membahas persoalan dokumen pendidikannya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Gibran menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan aspirasi masyarakat.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.

Ia juga menyebut Prabowo sebagai sosok yang telah memberikan banyak arahan dan masukan.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Gibran kemudian menyampaikan bahwa salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja,” kata Gibran.

Pernyataan tersebut justru memunculkan perdebatan baru. Sebab, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan bahwa putusan MK dan MA sudah bersifat final dan tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah kedua putusan tersebut.

Menurut Yusril, Gibran bukan pihak yang menjadi tergugat intervensi dalam perkara di MA. Karena itu, ia menilai Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Yusril juga menyebut Kemendikdasmen tidak berencana mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril.

“Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final.”

Yusril menyerahkan kepada Gibran untuk menentukan langkah yang akan ditempuhnya, meskipun ia menilai upaya memperjuangkan kembali perkara yang substansinya telah diputus MA melalui PTUN tidak memiliki dasar yang jelas.

Yusril juga menyampaikan bahwa pemerintah cenderung mengambil sikap pasif terhadap polemik tersebut dan akan mengamati bagaimana DPR memproses persoalan ini. Pemerintah, menurutnya, belum menentukan langkah politik tertentu karena perkembangan di parlemen masih berlangsung.

Pernyataan Yusril menjadi penting karena memperlihatkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan Gibran, tetapi juga hubungan antara pemerintah, lembaga peradilan, dan DPR. Ketika putusan pengadilan telah dijatuhkan, pelaksanaan putusan semestinya tidak bergantung pada kepentingan politik siapa pun.

Yusril turut menjelaskan kemungkinan mekanisme apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Calon pengganti diajukan Presiden sebanyak dua orang.

Artinya, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda, meskipun keduanya dapat berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Meningkatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat perlu dipahami dalam kerangka fungsi pengawasan DPR dan mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

Dalam konteks Gibran, persoalan yang hendak didalami adalah dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan HMP harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan disertai dokumen yang memuat materi, alasan, serta bukti yang relevan. Usulan tersebut kemudian harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Apabila usulan disetujui, DPR membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan dan pembahasan. Hasilnya kemudian dibawa kembali ke rapat paripurna untuk mengambil keputusan.

Jika DPR menyetujui pendapat bahwa Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK kemudian memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dilanjutkan kembali ke DPR untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.

Pada tahap akhir, MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian tersebut. Keputusan harus diambil dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Dengan demikian, HMP bukan keputusan pemakzulan itu sendiri. Ia merupakan pintu masuk menuju proses konstitusional yang panjang dan melibatkan beberapa lembaga negara.

Perlu juga dicatat bahwa keputusan Fraksi PDIP pada 11 November merupakan sikap politik fraksi untuk mendorong penggunaan hak tersebut, bukan berarti rapat paripurna DPR telah menyetujui usulan pemberhentian Gibran. Persyaratan pengajuan dan persetujuan formal tetap harus dipenuhi.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa konstitusi menyediakan jalan untuk menguji akuntabilitas pejabat publik. Namun, mekanisme yang sama juga dapat menjadi arena pertarungan kepentingan partai politik apabila tidak dijalankan dengan transparansi dan pembuktian yang kuat.

Analisis Made Supriatma: Permainan Kekuasaan Jokowi yang Berbalik Arah?

Di luar persoalan hukum, situasi ini juga memperlihatkan keretakan relasi kekuasaan yang terbentuk menjelang Pemilu 2024. Salah satu analisis menarik datang dari peneliti dan pengamat politik Made Supriatma melalui unggahannya di Facebook pada Senin, 9 November 2026 yang membahas hubungan Jokowi, Gibran, dan Prabowo.

Made mengajak publik melihat kembali bagaimana pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden menjadi bagian dari manuver politik menjelang Pilpres 2024. Menurutnya, ketika wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi menghadapi penolakan dari sejumlah partai politik, pencalonan Gibran bersama Prabowo menjadi alternatif untuk mempertahankan pengaruh politik keluarga Jokowi.

Made menilai bahwa keberadaan Gibran dalam pasangan Prabowo menjadi jembatan bagi kekuatan politik Jokowi untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Dalam unggahannya, ia menulis bahwa pencalonan tersebut membuat pasangan Prabowo-Gibran memiliki “the power of incumbency” karena dapat memanfaatkan kekuatan politik petahana. Ia juga mengkritik dugaan penggunaan institusi negara sebagai instrumen politik untuk memenangkan kontestasi.

Made kemudian mengajukan kritik mendasar mengenai keputusan Jokowi mendudukkan anaknya di kursi kekuasaan tanpa memiliki kendali politik yang cukup atas kekuatan-kekuatan yang ada.

“Anda mendudukkan orang ke kursi kekuasaan tanpa Anda punya alat kontrol apapun terhadap orang itu?” tulisnya.

Bagi Made, persoalan tersebut menunjukkan kesalahan perhitungan politik Jokowi. Ia menilai bahwa dukungan institusi seperti kepolisian, birokrasi, dan militer tidak bisa diperlakukan sebagai jaminan loyalitas pribadi. Institusi negara memiliki struktur, kepentingan, serta aktor-aktor yang dapat berubah mengikuti pusat kekuasaan formal.

Dalam analisisnya, Made menyimpulkan bahwa ketika Jokowi tidak lagi memegang jabatan presiden, pengaruhnya terhadap institusi-institusi tersebut juga semakin terbatas.

“He is done, jawab saya. He is not only a lame duck. He is done!”

Analisis Made tidak berhenti pada hubungan Jokowi dan Prabowo. Ia juga melihat persoalan ini sebagai pertarungan konsolidasi kekuasaan yang lebih luas. Menurutnya, Prabowo memiliki kecenderungan mengonsentrasikan kekuasaan politik dan ekonomi di tangan negara, dengan kendali yang semakin terpusat pada kepemimpinan presiden.

Ia menilai bahwa persoalan ekonomi, kesulitan keuangan yang dialami pengusaha lokal, serta kondisi birokrasi sipil menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo. Dirinya juga mengkritik semakin besarnya peran militer dalam urusan pemerintahan sipil.

“Ini hanya permainan kekuatan belaka. Walaupun ini terlihat sangat kasar. Sangat Machiavellis,” sebut Made.

Pandangan Made memberikan perspektif untuk membaca polemik Gibran bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ada sejarah manuver politik, pembentukan aliansi, kepentingan keluarga, dan perebutan pengaruh yang ikut membentuk situasi saat ini.

Terlepas dari apakah semua kalkulasi politik itu tepat, ada persoalan demokrasi yang lebih mendasar. Bagaimana kekuasaan negara dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan kepentingan elite, sementara kepentingan publik justru ditempatkan di belakang.

Politik Dinasti dan Demokrasi yang Diperlakukan Sebagai Urusan Keluarga

Polemik Gibran kembali membuka perdebatan mengenai politik dinasti di Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata karena seseorang merupakan anak presiden, melainkan bagaimana akses terhadap kekuasaan, aturan pencalonan, dan institusi negara dapat dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan kedekatan politik.

Pencalonan Gibran pada 2024 telah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan MK pada 2023, yang dipimpin oleh Anwar Usman, paman Gibran saat itu, memunculkan persoalan serius mengenai konflik kepentingan dan independensi lembaga peradilan.

Kini, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh MA kembali memunculkan pertanyaan tentang proses pemenuhan persyaratan pencalonan. Ini bukan sekadar persoalan dokumen seorang individu. Ini menyangkut bagaimana aturan yang berlaku bagi semua orang dapat diterapkan secara konsisten, termasuk kepada orang yang memiliki akses istimewa terhadap kekuasaan.

Dalam demokrasi, jabatan publik bukanlah warisan keluarga. Wakil Presiden bukan seseorang yang memperoleh jabatan karena hubungan darah, kedekatan dengan presiden, atau kesepakatan di antara elite politik. Jabatan tersebut diperoleh melalui mekanisme konstitusional dan harus dijalankan dengan tanggung jawab kepada publik.

Di sinilah kritik terhadap politik dinasti menjadi relevan. Ketika institusi negara semakin mudah dipengaruhi kepentingan keluarga dan kelompok tertentu, prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum menjadi terancam.

Persoalan ini juga memperlihatkan bagaimana demokrasi elektoral dapat kehilangan substansinya ketika kemenangan dalam pemilu dianggap sebagai pembenaran atas seluruh tindakan politik. Padahal, kemenangan elektoral tidak memberikan kekuasaan tanpa batas. Pemerintah tetap harus tunduk pada konstitusi, mekanisme pengawasan, dan prinsip akuntabilitas.

Perempuan dan Kelompok Marginal yang Menanggung Risiko Politik

Satu hal yang sering luput dalam pembicaraan mengenai krisis politik di tingkat elite adalah dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika para politisi memperdebatkan jabatan, legitimasi, dan pembagian pengaruh kekuasaan, masyarakat sipil tetap harus berhadapan dengan persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, kekerasan, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik.

Bagi perempuan dan kelompok marginal, ketidakpastian politik bukan sekadar persoalan siapa yang duduk di kursi Wakil Presiden. Mereka membutuhkan negara yang mampu menjamin hak-hak dasar, melindungi kebebasan sipil, dan memastikan kebijakan publik tidak semakin memperburuk ketimpangan.

Perempuan pekerja, misalnya, masih menghadapi persoalan upah rendah, ketidakpastian kerja, kekerasan berbasis gender, serta minimnya perlindungan sosial. Pekerja rumah tangga masih membutuhkan jaminan perlindungan yang efektif. Perempuan di wilayah pedesaan dan masyarakat adat menghadapi ancaman perampasan ruang hidup, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup mereka.

Sementara itu, kelompok disabilitas, masyarakat adat, kelompok miskin perkotaan, serta kelompok minoritas gender dan seksual masih menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar maupun ruang partisipasi politik.

Persoalannya, apakah situasi politik yang sedang berkembang akan mendorong negara semakin serius menyelesaikan masalah-masalah tersebut, atau justru membuat perhatian pemerintah dan parlemen tersedot ke dalam pertarungan kekuasaan?

Kita juga perlu mengingat bahwa ketidakstabilan politik dapat berimbas pada kondisi ekonomi. Ketika elite sibuk mempertahankan atau merebut pengaruh, ketidakpastian kebijakan dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu investasi, dan menciptakan kecemasan di kalangan pekerja maupun pelaku usaha kecil.

Dampak ketidakpastian tersebut tidak dibagi secara merata. Kelompok yang memiliki tabungan, akses terhadap modal, dan jaringan kekuasaan mungkin mempunyai lebih banyak pilihan untuk melindungi diri. Sebaliknya, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, buruh, masyarakat miskin, dan kelompok rentan memiliki ruang yang jauh lebih sempit untuk menghadapi perubahan ekonomi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi tidak bisa hanya diukur melalui pergantian pejabat atau keberhasilan menjalankan prosedur pemilu. Demokrasi juga harus dilihat dari sejauh mana negara mampu menjamin kehidupan yang layak dan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih jauh, perempuan dan kelompok marginal tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam pertarungan politik elite. Mereka memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi politik tidak cukup diwujudkan melalui pemberian suara setiap lima tahun, tetapi juga melalui ruang yang aman untuk mengkritik pemerintah, menyampaikan aspirasi, membentuk organisasi, dan mengawasi kebijakan negara.

Karena itu, ketika krisis politik berlangsung, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers menjadi semakin penting. Jangan sampai pertarungan elite justru menghasilkan pembatasan ruang sipil, kriminalisasi kritik, atau pengalihan perhatian dari persoalan-persoalan publik yang lebih mendesak.

Masihkah Demokrasi Bekerja?

Polemik pemakzulan Gibran memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi Indonesia tidak selesai hanya dengan memenangkan pemilu. Ada persoalan yang lebih mendasar mengenai integritas lembaga negara, konflik kepentingan, politik dinasti, serta hubungan antara kekuasaan dan hukum.

Jika DPR benar-benar menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, proses tersebut harus dijalankan dengan argumentasi hukum yang kuat dan bukti yang dapat diuji. Jangan sampai mekanisme konstitusional hanya menjadi alat tawar-menawar politik antarkelompok elite. Sebaliknya, jangan pula kekuasaan eksekutif menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi proses pengawasan yang sah.

Gibran juga memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik mengenai dokumen pendidikan dan konsekuensi hukum dari putusan MA. Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang melalui jalur hukum atau bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi polemik berkepanjangan.

Ketika seseorang menduduki jabatan publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan bagian dari mandat yang melekat pada jabatan tersebut. Transparansi bukan bentuk tekanan politik, melainkan konsekuensi dari kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokrasi.

Sementara itu, Prabowo sebagai Presiden juga tidak bisa sekadar diposisikan sebagai penengah dalam persoalan ini. Ia merupakan bagian dari pemerintahan yang harus memastikan seluruh institusi negara menjalankan kewenangannya secara independen dan tidak tunduk pada kepentingan keluarga maupun kelompok politik tertentu.

Pada akhirnya, krisis ini tidak seharusnya hanya dibaca sebagai pertarungan antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Terlalu sempit jika masa depan demokrasi Indonesia hanya dilihat dari siapa yang berhasil mempertahankan pengaruh dan siapa yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah institusi negara masih mampu bekerja secara independen, apakah hukum berlaku setara bagi semua orang, dan apakah warga negara masih memiliki ruang untuk mengawasi kekuasaan tanpa takut dibungkam.

Analisis Made Supriatma tentang bagaimana manuver politik Jokowi berbalik menjadi persoalan bagi dirinya sendiri memberikan satu pelajaran penting: kekuasaan yang dibangun melalui loyalitas personal dan kalkulasi keluarga tidak selalu dapat dikendalikan sesuai keinginan pembuatnya.

Namun, persoalannya bukan hanya apakah Jokowi kehilangan pengaruh atau apakah Prabowo semakin mengonsolidasikan kekuasaan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika seluruh dinamika tersebut membuat kepentingan masyarakat semakin tidak terlihat.

Demokrasi seharusnya tidak menjadi panggung bagi segelintir orang untuk saling mempertukarkan jabatan dan pengaruh. Demokrasi adalah ruang bagi warga untuk memastikan bahwa kekuasaan bekerja untuk kepentingan publik, termasuk mereka yang selama ini paling sering disisihkan dari proses pengambilan keputusan.

Jika krisis ini hanya berakhir dengan pergantian orang di kursi Wakil Presiden tanpa pembenahan institusi dan jaminan akuntabilitas, Indonesia hanya akan mengulang persoalan yang sama dengan aktor yang berbeda.

Sebab, yang dipertaruhkan dalam polemik pemakzulan Gibran bukan sekadar nasib politik seorang anak mantan presiden. Yang dipertaruhkan adalah apakah konstitusi benar-benar menjadi batas bagi kekuasaan, atau justru kembali menjadi instrumen yang dapat ditafsirkan sesuai kepentingan mereka yang sedang berkuasa.

(sumber foto: Instagram @gibran_rakabuming)