Najra Nurani Nasution, 25 tahun, pernah menggunakan layanan payLater untuk menutup kekurangan biaya transportasi dan listrik.
Pekerja asal Pekanbaru yang kini merantau di Jakarta itu mengaku perhitungannya pada awal bulan tidak selalu sesuai dengan pengeluaran sebenarnya. Ketika biaya yang muncul melebihi anggaran, ia mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Najra mengalokasikan setidaknya Rp1,5 juta setiap bulan untuk makan. Namun, ia masih harus menyesuaikan pengeluaran lain, termasuk transportasi dan listrik. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa persoalan keuangan tidak selalu berkaitan dengan kebiasaan membeli barang atau mengikuti tren. Ada kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi, sementara jumlah pengeluaran dan kemampuan pendapatan tidak selalu berjalan seimbang.
Ia juga mengakui bahwa kebiasaan mengonsumsi kopi dan matcha dapat memengaruhi pengeluaran orang muda. Jika seseorang terus mengikuti tren tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangannya, pengeluaran kecil bisa menumpuk. Meski begitu, Najra tetap merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Cuma tetap terasa banget lagi naik kebutuhan pokok. Aku saja gak ekspek mie instan sudah nyaris nyentuh Rp4.000,” ujurnya.
Baca Juga: Riset: Dompet Digital Bikin Gen Z Lebih Konsumtif, Pentingnya Jaga Gaya Hidup
Najra juga menyoroti sulitnya mencari pekerjaan dengan upah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kembali upah minimum dan kenaikan harga pokok yang terus meningkat. Sebab, masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan mengatur uang, tetapi juga harus berhadapan dengan pendapatan dan harga kebutuhan yang tidak selalu seimbang.
Pengalaman Najra memperlihatkan persoalan yang lebih luas di balik perdebatan tentang anjuran menurunkan gaya hidup. Ketika seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, persoalan itu sering kali langsung dikaitkan dengan kebiasaan konsumtif. Padahal, sebelum menyimpulkan seseorang boros atau tidak pandai mengatur uang, kita perlu melihat berapa pendapatannya, kebutuhan apa saja yang harus ditanggung, dan seberapa besar ruang yang dimilikinya untuk mengatur pengeluaran.
Di sinilah pentingnya membedakan biaya hidup dan gaya hidup. Keduanya memang berkaitan, tetapi tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan yang sama.
Biaya Hidup Bukan Sekadar Soal Keinginan
Biaya hidup merupakan keseluruhan pengeluaran yang seseorang butuhkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pengeluaran tersebut mencakup makanan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan kebersihan pribadi.
Sederhananya, biaya hidup berkaitan dengan uang yang harus seseorang keluarkan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalani kehidupan secara layak.
Kebutuhan tersebut tidak selalu bisa ditunda atau dikurangi. Seseorang tetap membutuhkan makanan meskipun sedang menghemat pengeluaran. Mahasiswa tetap harus membayar kebutuhan pendidikan. Pekerja tetap membutuhkan transportasi untuk pergi ke kantor. Perempuan yang mengalami menstruasi juga membutuhkan produk sanitasi setiap bulannya.
Persoalannya muncul ketika harga berbagai kebutuhan tersebut meningkat, sementara penghasilan tidak mengalami kenaikan yang sebanding.
Handini Mawar Putri (23), seorang pelajar sekaligus mahasiswa asal Jakarta, merasakan kondisi tersebut. Ia mengaku harus mengatur ulang pengeluarannya karena kebutuhan sehari-hari terus menyerap sebagian besar penghasilannya.
Baca Juga: Gaya Hidup Pejabat Mewah, Rakyat Hidup Susah: Wakil Rakyat, kok Tidak Peka?
“Gaji aku lima juta, kebutuhan pokok aku per bulannya selalu bayar dua juta. Tapi beberapa bulan kemudian, naik jadi tiga juta. Mau engga mau, aku harus tetap beli karena itu kebutuhan pokok aku,” cerita Handini.
Pengalaman Handini menunjukkan bahwa kenaikan biaya hidup dapat mengubah kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Ketika pengeluaran pokok meningkat, ruang untuk memenuhi kebutuhan lainnya semakin kecil.
Bahkan, ia harus mengurangi pembelian produk perawatan diri dan menghemat penggunaan riasan agar dapat memenuhi pengeluaran yang lebih mendesak.
Handini juga menjelaskan bahwa selama kurang lebih satu tahun, ia membiayai kebutuhan hidup dan pendidikannya sendiri. Meskipun masih tinggal bersama keluarga dan mendapatkan dukungan untuk kebutuhan makan serta tempat tinggal, ia tetap harus mengalokasikan penghasilannya untuk membayar kuliah, transportasi, pembalut, dan kebutuhan pribadi lainnya.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa biaya hidup tidak hanya berkaitan dengan makan dan tempat tinggal. Ada kebutuhan lain yang sering luput dari pembahasan, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh dan pengalaman perempuan.
Baca Juga: Yuk Beralih ke Slow Fashion, Gaya Hidup Peduli Lingkungan
Di sisi lain, Else Murismia Putri (21), mahasiswa asal Sragen yang merantau ke Yogyakarta, juga menghadapi keterbatasan keuangan. Ia menerima uang Rp50 ribu per hari dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan makan.
Ketika kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit, Else pernah membeli satu lauk untuk dibagi menjadi dua kali makan. Ia juga harus mempertimbangkan pengeluaran untuk mencuci pakaian dan kebutuhan lainnya.
“Menurutku, berhemat bukan berarti kita bisa memenuhi semua kebutuhan dengan mudah. Ada saatnya kita sudah berusaha mengurangi pengeluaran, tetapi uang yang tersedia tetap terbatas,” jelas Else.
Cerita Najra, Handini, dan Else memperlihatkan pengalaman ekonomi yang berbeda. Najra menghadapi persoalan pengeluaran sebagai pekerja yang merantau, Handini harus membagi penghasilannya untuk kebutuhan hidup dan pendidikan, sementara Else masih mengandalkan kiriman orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masing-masing memiliki sumber pendapatan, tanggungan, dan ruang ekonomi yang tidak sama.
Namun, ada persoalan yang mempertemukan ketiganya: kemampuan memenuhi kebutuhan tidak hanya ditentukan oleh cara seseorang mengelola uang, tetapi juga oleh besarnya pendapatan dan pengeluaran yang harus ditanggung.
Baca Juga: Balada Anak Muda Susah Punya Rumah, Bukan Cuma Soal Gaya Hidup dan Paylater
Karena itu, kita tidak bisa mengukur kesulitan ekonomi seseorang hanya dari cara mereka menggunakan uang. Ada orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi tidak memiliki ruang untuk menabung. Ada pula yang harus mengurangi porsi makan atau menggunakan layanan pinjaman agar tetap bisa bertahan sampai akhir bulan.
Bahkan, kemampuan untuk berhemat sendiri tidak dimiliki semua orang dalam kadar yang sama. Seseorang yang masih memiliki pengeluaran untuk hiburan mungkin dapat menguranginya. Namun, bagaimana dengan mereka yang sejak awal sudah mengalokasikan hampir seluruh pendapatannya untuk kebutuhan dasar?
Gaya Hidup Bukan Selalu Tentang Kemewahan
Setelah memahami biaya hidup, kita perlu membedakannya dengan gaya hidup.
Gaya hidup merupakan pola seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk pilihan yang ia ambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pilihan tersebut bisa berkaitan dengan makanan, pakaian, transportasi, hiburan, hingga kebiasaan menghabiskan waktu.
Misalnya, seseorang yang lapar dapat memilih makan di warung sederhana atau restoran. Keduanya sama-sama memenuhi kebutuhan makan, tetapi pilihan tempat, harga, dan pengalaman yang diperoleh tentu berbeda. Di sinilah gaya hidup turut berperan.
Dengan demikian, gaya hidup tidak selalu identik dengan kemewahan atau perilaku konsumtif. Seseorang bisa memilih membeli buku, menikmati kopi setelah bekerja, menggunakan produk perawatan kulit, atau sesekali membeli sesuatu yang sudah lama ia inginkan.
Baca Juga: Pejabat Diimbau Tak Pamer Harta di Medsos: Ini Takkan Cukup Ubah Gaya Hidup
Pilihan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang hidup berlebihan. Kemampuan seseorang untuk menikmati hal-hal di luar kebutuhan paling dasar juga merupakan bagian dari kehidupannya.
Handini menilai bahwa masyarakat sering kali menyamakan gaya hidup dengan kebiasaan menghamburkan uang. Padahal, seseorang juga membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya.
Menurutnya, manusia tidak hanya membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan kondisi fisik, tetapi juga membutuhkan hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.
Pandangan tersebut penting karena pembicaraan mengenai penghematan sering kali mengabaikan kebutuhan seseorang untuk menikmati hidup. Seolah-olah masyarakat hanya boleh mengeluarkan uang untuk bertahan hidup, tanpa memiliki kesempatan untuk menikmati hasil kerja kerasnya.
Tentu, kita tetap perlu membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebiasaan konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan memang dapat menimbulkan masalah. Namun, kita juga tidak bisa langsung menyebut seseorang boros hanya karena sesekali membeli kopi atau mengeluarkan uang untuk menyenangkan dirinya sendiri.
Baca Juga: Banyak Anak Muda Pilih Jadi Youtuber dan ‘Influencer’: Gaya Hidup Medsos Memang Menggiurkan
Persoalannya menjadi lebih rumit ketika masyarakat meminta semua orang menurunkan gaya hidup tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tanggungan masing-masing.
Bagi seseorang yang masih memiliki ruang pengeluaran untuk hal-hal di luar kebutuhan dasar, menurunkan gaya hidup mungkin berarti mengurangi frekuensi makan di restoran, menunda pembelian barang, atau membatasi pengeluaran hiburan. Namun, situasinya berbeda bagi orang yang sebagian besar pendapatannya sudah habis untuk makan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan pribadi.
Sebagian orang bahkan sudah membeli makanan seadanya, menggunakan transportasi paling terjangkau, dan mengurangi kebutuhan pribadi. Lantas, bagian mana lagi yang harus mereka kurangi?
Pertanyaan ini perlu mendapatkan perhatian karena pengalaman kemiskinan tidak sama bagi setiap orang. Beban ekonomi juga berlapis berdasarkan kelas sosial, jenis pekerjaan, kondisi keluarga, tempat tinggal, dan akses terhadap fasilitas publik.
Anjuran menurunkan gaya hidup tidak akan menyelesaikan persoalan seseorang yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan lagi tentang pilihan gaya hidup, melainkan terbatasnya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang semestinya dapat dijangkau setiap orang.
Perempuan Membayar Kebutuhan yang Tidak Bisa Mereka Hindari
Persoalan biaya hidup juga memiliki dimensi gender. Perempuan menghadapi sejumlah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kondisi biologis dan kesehatan reproduksi. Salah satunya adalah kebutuhan produk sanitasi menstruasi.
Pembalut bukan barang mewah yang seseorang beli untuk mengikuti tren. Bagi perempuan yang mengalami menstruasi, pembalut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berkala. Namun, perempuan tetap harus mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk membeli produk tersebut setiap bulan.
Handini menceritakan bahwa ia bisa membeli dua hingga tiga kotak pembalut dalam satu siklus menstruasi. Pengeluaran itu belum termasuk kebutuhan lain yang berkaitan dengan kebersihan pribadi.
Ia juga mempertanyakan mengapa kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh perempuan masih terasa mahal, padahal perempuan tidak dapat memilih untuk menghentikan menstruasi hanya karena kondisi keuangan sedang sulit.
Najra pun menyoroti persoalan serupa. Menurutnya, kebutuhan pembalut dapat menghabiskan sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu setiap bulan. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan pajak terhadap produk sanitasi menstruasi.
Baca Juga: Kehidupan Lajang Itu Menantang? Gaya Keterikatanmu yang Menentukan
“Pembalut itu kan kebutuhan pokok buat kita perempuan. Rasanya agak gimana gitu kalau kebutuhan pokok, dalam konteks ini pembalut, dikenakan pajak,” ungkap Najra.
Persoalan ini bukan sekadar tentang harga satu kotak pembalut. Kita perlu melihat bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi akses perempuan terhadap kebutuhan dasar mereka. Beban tersebut juga tidak selalu sama. Perempuan dengan penghasilan berbeda memiliki kemampuan yang berbeda pula untuk memenuhi kebutuhan menstruasi, termasuk menentukan jenis dan jumlah produk sanitasi yang bisa mereka beli.
Persoalan ini bukan sekedar tentang harga satu kotak pembalut. Kita perlu melihat bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi akses perempuan terhadap kebutuhan dasar mereka.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjelaskan istilah period tax atau tampon tax, yaitu pajak yang dikenakan terhadap produk sanitasi menstruasi seperti pembalut dan tampon. Di Indonesia, produk tersebut termasuk barang kena pajak dan dikenakan PPN sebesar 11%.
Persoalan ini semakin menarik ketika kita melihat bahwa kebutuhan menstruasi belum mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sebagaimana sejumlah kebutuhan pokok lainnya. PP Nomor 49 Tahun 2022 memberikan pembebasan PPN terhadap beberapa barang kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran. Namun, produk sanitasi menstruasi tidak termasuk daftar tersebut.
Baca Juga: Joki Anotasi Buku hingga Strava, Ketika Kapitalisme Jual Jalan Pintas Untuk Hidup Ideal
DJP juga menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap produk menstruasi dapat memengaruhi kesehatan perempuan. Sebagian perempuan bahkan terpaksa menggunakan satu pembalut dalam waktu yang lebih lama untuk menghemat persediaan.
Kebijakan yang mengabaikan kebutuhan menstruasi berpotensi mempertahankan ketimpangan gender. Perempuan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak dapat mereka hindari. Padahal, menstruasi bukan pilihan dan bukan pula bentuk konsumsi berlebihan.
Dari perspektif feminis, persoalan ini memperlihatkan bagaimana kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh perempuan masih harus ditanggung sebagai pengeluaran individual. Ketika akses terhadap produk sanitasi tidak terjangkau, perempuan harus menanggung konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari kebutuhan yang tidak bisa mereka hindari. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penempatan produk sanitasi menstruasi dalam kebijakan perpajakan.
Buku, Pajak, dan Akses Terhadap Pengetahuan
Selain pembalut, buku juga menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan biaya hidup.
Bagi mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang ingin memperluas pengetahuan, buku bukan sekedar barang koleksi. Buku dapat menjadi sumber pembelajaran, membantu seseorang memahami persoalan, serta membuka akses terhadap informasi yang lebih luas.
Namun, harga yang relatif mahal membuat sebagian masyarakat harus berpikir berulang kali sebelum membelinya.
Handini mengaku kesulitan mengakses buku karena harga yang harus dikeluarkan tidak selalu sebanding dengan kemampuan penghasilannya. Ia menilai persoalan tersebut semakin terasa ketika masyarakat memiliki pendapatan yang terbatas, sementara harga buku terus menjadi pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
Menurutnya, akses terhadap pengetahuan seharusnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Akses terhadap buku juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan secara setara.
Baca Juga: Jadi Perempuan Lajang di Usia 39 Tahun? Ini Pengalamanku Hidup Melawan Standar Sosial
Perempuan, terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, masih dapat menghadapi hambatan ekonomi ketika ingin mengakses bahan bacaan. Padahal, pengetahuan dapat membantu perempuan memahami hak-haknya, mengenali ketidakadilan, dan mengambil keputusan dalam kehidupannya.
Ketika akses terhadap buku menjadi semakin sulit, kelompok dengan kemampuan ekonomi terbatas akan menghadapi hambatan yang lebih besar. Karena itu, pembahasan pajak buku tidak seharusnya berhenti pada persoalan harga jual. Kita juga perlu mempertanyakan bagaimana negara menyediakan akses pengetahuan yang lebih merata bagi masyarakat.
Buku seharusnya tidak menjadi barang yang hanya mudah dijangkau oleh mereka yang memiliki penghasilan cukup.
Bagaimana Bisa Diminta Turunkan Gaya Hidup, Sementara Mengejar Biaya Hidup Saja Ngos-Ngosan?
Pada akhirnya, perdebatan tentang biaya hidup dan gaya hidup membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang diminta berhemat, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya?
Ketika seseorang memiliki penghasilan yang cukup dan ruang pengeluaran di luar kebutuhan dasar, ia mungkin masih dapat mengurangi pengeluaran untuk hiburan, mengganti tempat makan, atau menunda pembelian barang tertentu. Namun, kondisi ini tidak berlaku untuk semua orang.
Ada pekerja yang harus membiayai keluarganya, atau perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga. Ada mahasiswa rantau yang mengandalkan kiriman orang tua. Dan ada pula masyarakat di daerah yang harus menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar. Bahkan, masyarakat yang bekerja keras setiap hari belum tentu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak.
Handini mempertanyakan mengapa masyarakat harus tetap menurunkan pengeluaran ketika kebutuhan pokok semakin mahal, sementara penghasilan tidak mengalami perubahan yang sebanding.
Masyarakat memang perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan. Namun, kemampuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang melingkupinya. Tidak adil jika persoalan mahalnya kebutuhan hidup terus dibebankan kepada individu, seolah-olah setiap orang memiliki kendali yang sama atas pendapatan, harga barang, dan akses terhadap layanan publik.
Baca Juga: ‘Buen Vivir’: Belajar Dari Amerika Latin tentang Filosofi Hidup Yang Melampaui Kapitalisme
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh penghasilan yang layak, akses terhadap kebutuhan dasar, serta perlindungan yang memadai. Kebijakan perpajakan pun perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi yang berbeda.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang bersedia menurunkan gaya hidup. Kita perlu mempertanyakan mengapa memenuhi kebutuhan hidup yang layak semakin sulit, sementara anjuran untuk berhemat terus dibebankan kepada masyarakat.
Perempuan muda seperti Najra, Handini, dan Else tidak hanya sedang belajar mengatur pengeluaran. Mereka juga menghadapi kondisi ekonomi yang membatasi pilihan-pilihan dalam hidupnya. Ketika ruang untuk memenuhi kebutuhan semakin sempit, meminta mereka terus beradaptasi bukanlah jawaban atas persoalan biaya hidup.
