Sudah lebih dari satu tahun, Rahma tidak lagi menerima aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Padahal ia berlangganan dan membayar setiap bulannya.

Air bersih tidak juga mengalir melalui keran air di dapur rumahnya yang berlokasi di pusat kota Makassar. Rahma sebenarnya punya sumur yang dilengkapi dengan pompa air listrik untuk sumber alternatif air bersih, tetapi karena airnya sangat keruh dan berbau, sehingga air ini tidak layak untuk diminum dan dipakai memasak. Air yang bersumber dari pompa listrik itu akhirnya hanya digunakan untuk mencuci piring dan baju, serta membersihkan rumah.  

Karena air bersih tidak kunjung mengalir, tenaga pengajar pada salah satu lembaga pendidikan swasta di Makassar ini, akhirnya rutin membeli air kemasan isi ulang untuk kebutuhan air minum dan memasak setiap hari. Padahal dia tetap harus membayar iuran Perusahaan Daerah Air Minum/ PDAM setiap bulannya. Pada akhir 2024 kemarin, untuk mengirit uang, maka Rahma memutuskan untuk menghentikan langganan air PDAM.

Baca Juga: ‘Kalau Banjir, Saya Bisa Tidak Makan 2 Hari’: Cerita Ibu Korban Banjir Jakarta

Krisis air bersih juga telah dirasakan perempuan ibu rumah tangga di wilayah pesisir utara kota Makassar, di Kecamatan Tallo. Wilayah ini merupakan permukiman padat penduduk yang dihuni masyarakat golongan menengah ke bawah, yang bekerja sebagai buruh pabrik dan nelayan. Pendapatan mereka relatif sangat kurang memadai.

Selama hampir 20 tahun, Husnaini, Halija, Wana serta ratusan perempuan warga di Kecamatan Tallo Makassar, telah mengalami kesulitan mengakses air bersih di wilayah permukiman mereka.

Buruknya kualitas air bersih pada sumur di permukiman, tidak mengalirnya air PDAM pada siang hari, menyebabkan para perempuan ini harus mengangkat air menggunakan gerobak dan mendorongnya sejauh 500 meter hingga 1 km, untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Mereka juga harus membeli air sebanyak Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta setiap bulan supaya kebutuhan air untuk keluarga terpenuhi.

Husnaini mengatakan, dia rutin mengambil air pada malam hari mulai pukul 7 malam dan baru selesai pukul 9.30 malam. Dia menempuh jarak sekitar 1 kilometer untuk mengangkut air dari sumber air bersih ke rumahnya. Akibatnya, Husnaini mengeluh kelelahan berjalan jauh karena sambil mendorong gerobak berisi air. Meskipun bisa menggunakan jasa beli air, tidak selamanya air bisa langsung tersedia di rumahnya, karena tetap harus mengantri di antara banyak orang yang juga membutuhkan air bersih.

Baca Juga: Di Balik Pesona Wisata Bali, Perempuan Hadapi Persoalan Air Bersih

Sementara Wana mengatakan, di tempatnya mereka mengandalkan air hujan dan air sumur bor. Tetapi kalau musim kemarau, air dari sumur bor tidak bisa digunakan, karena itu dia harus membeli air sebanyak Rp15.000 setiap hari. 

Sementara Halija mengeluhkan bahwa sejak suaminya meninggal hanya dialah yang bertugas mengambil air.  Dia rutin memikul air 2 ember untuk kebutuhan memasak di rumah.

Akibat krisis air bersih ini, perempuan di wilayah pesisir utara Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, menghadapi berbagai dampak  ekonomi, kesehatan, hingga sosial budaya dalam kehidupannya. Permasalahan tersebut dirangkum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, dalam riset terbarunya yang dirilis pada akhir tahun 2024, berjudul “Makassar kota Dunia yang krisis Air.

Kepala Divisi Keterlibatan Perempuan WALHI Sulawesi Selatan, Hikmawaty Sabar, juga salah satu penulis dalam riset ini menjelaskan, bahwa masalah krisis air bersih sudah lama dirasakan warga di wilayah pesisir utara kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo. Krisis air ini kembali diperparah akibat perubahan iklim. Kemarau panjang yang terjadi pada akhir 2024, memperburuk krisis air bersih di kecamatan Tallo.

“Kecamatan Tallo terkenal sejak dulu, mengalami krisis air bersih paling parah di kota Makassar. Riset ini dilakukan pada 3 kelurahan di Kecamatan Tallo, yaitu kelurahan Buloa, Kelurahan Tallo dan Kelurahan Kaluku Bodoa.  Beberapa kelurahan ini dekat dengan situs budaya kerajaan makam raja Tallo dan dekat dengan proyek strategis nasional Makassar New Port,” kata Hikmawati yang ditemui Konde. co pada 16 Januari 2025 di kantor Walhi Sulsel, Makassar.

Baca Juga: Air untuk Siapa? Catatan dari World Water Forum 2024 dan Pembubaran People’s Water Forum

Riset Walhi ini diikuti sekitar 80 responden, melibatkan responden laki laki dan mayoritas responden perempuan dewasa. Sedikit diantaranya perempuan remaja dan lansia.   Beberapa tahun sebelumnya, Solidaritas Perempuan Anging Mamiri juga melakukan riset terkait keadilan akses air bersih bagi perempuan, melibatkan 870 informan perempuan pada beberapa kelurahan di kecamatan Tallo Makassar.

Temuannya, mayoritas perempuan telah mengalami krisis air yang  didominasi oleh persoalan PDAM yang tidak mengalir, air bersih yang sulit, sumber yang jauh serta air bersih  yang harus dibeli dan kualitas air di permukiman  yang kurang baik.

Menurut Hikmawati, krisis air sudah dirasakan warga sejak sekitar 20 tahun silam, dan dampaknya lebih dirasakan oleh perempuan. Pilihannya, mereka mau pergi mengambil air dari sumber air bersih atau membeli air bersih. Kalau ingin mengambil air bersih, maka harus mempunyai gerobak sendiri karena mereka malu jika pinjam gerobak orang lain. Apalagi gerobak itu berisi 8 sampai 10 jerigen air senilai 20 liter, yang beratnya bukan main. Kalau mau mendapatkan air bersih gratis, bisa mengambil air di sumur, tetapi harus antri dan menimba sendiri.

Ada juga yang berbayar di tempat sumber air bersih dan langsung diisi ke jerigen dengan membayar biaya token listrik senilai Rp 2000 sampai Rp 3000 rupiah sekali ambil. Atau pilihan lain, bisa juga menunggu air di rumah yang dibawa jasa penjual air. Satu kali angkut harus bayar jasa Rp10.000.

“Karena pekerjaan kepala keluarga nelayan, maka  perempuan lebih memilih untuk mengambil air gratis, yang membutuhkan waktu lama, dan bisa antri selama 2 jam untuk sekitar 20 liter air,” katanya.

Baca Juga: Vagina Perempuan Gatal Ketika Menstruasi Karena Air Sumur Kotor Akibat Tambang

Dampak ekonomi yang dirasakan perempuan di kelurahan Tallo, Kaluku Bodoa dan kelurahan Buloa, adalah  karena pendapatan warga yang bekerja sebagai buruh pabrik, nelayan dan buruh harian dan industri yang tidak menentu, akibatnya para perempuan memilih untuk mengangkut air ketimbang membeli. Akan tetapi ketika dalam keadaan terdesak, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih, sementara pendapatan keluarga tidak bertambah.

Sementara dampak kesehatan yang dialami perempuan di wilayah pesisir utara Makassar ini, adalah rasa lelah dan sakit di badan, karena lamanya aktivitas mengambil air dengan gerobak. Bagi perempuan lansia, tidak lagi sanggup bekerja karena kesehatan tubuh yang menurun.

Selain itu , kualitas air sumur di  rumah warga di kelurahan Kaluku Bodoa, cenderung bau, keruh, dan asin,  sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti gatal-gatal pada kulit.  Beberapa perempuan tetap menggunakan air tersebut karena sumber air bersih yang jauh.

Sementara dampak sosial yang dialami perempuan di wilayah itu, adalah mereka mengalami ketegangan fisik seperti saling dorong, dan ketegangan non fisik seperti beradu mulut saat antri mendapat bantuan air bersih. Selain itu, Intensitas dan waktu kerja perempuan semakin berkurang.  Mereka yang seharusnya memiliki waktu luang, harus menunggu dan mengantri air bersih  di subuh hari, untuk membeli air. Mereka baru bisa bergerak, ketika air di rumah sudah tercukupi. Dampak sosial lainnya, munculnya potensi konflik antar warga yang memperebutkan air bersih, juga munculnya kecemburuan sosial akibat distribusi air yang tidak merata.

Baca Juga: Air Sumur Tak Bisa Diminum, Sawah Kena Abu: Perempuan Tani Indramayu Hidup Sengsara Akibat PLTU

Apa yang dialami oleh  para perempuan di Kecamatan Tallo merupakan bentuk akumulasi dari  krisis air yang sudah lama mereka alami selama puluhan tahun. Krisis air bersih membuat sebagian besar beban kerja dalam rumah tangga akan bertumpu pada perempuan, apalagi ibu rumah tangga dengan peran ganda yang harus dijalankan bersamaan setiap harinya.

Wilayah domestik yang selalu dicirikan dan  dipersepsikan secara kultur sebagai wilayah dominan perempuan seringkali berakibat pada peran ganda yang membutuhkan lebih banyak tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan pada perempuan sebagai korban paling terdampak dari permasalahan krisis air bersih.

“Yang paling rentan terdampak krisis air bersih ini adalah perempuan. Karena perempuan yang menjadi pengelola dan pengadaan air bersih di rumah. Selain itu, perempuan yang mengatur estimasi penggunaan dan pemanfaatan serta air di rumah. Begitu juga biaya untuk membeli air,” jelas Hikmawati.

Fakta yang dipotret Walhi dari riset terbarunya, tidak jauh berbeda dengan temuan riset yang dilakukan Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mamiri pada 2016 lalu.

“Jadi riset yang kami lakukan hampir 10 tahun lalu, kondisinya di wilayah itu masih sama dengan saat ini. Pada 2023 kami kesana dan melihat situasinya masih sama,” kata Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mamiri, Suryani kepada Konde.co pada awal Januari 2025.

Baca Juga: Hari Air Dunia: Perempuan Desak Pemprov DKI Jakarta Stop Privatisasi Air

Menurutnya, riset SP yang saat itu melibatkan lebih 800 informan perempuan diantaranya dari kelurahan Tallo, Cambayya, Camba Berua, dan Bangkala Antang. Mereka bekerja sebagai ibu rumah tangga, buruh migran, dan perempuan nelayan. Para  perempuan pesisir tersebut mengisi kuesioner berbasis sms web sistem, dipandu fasilitator dari SP Anging Mamiri. Lembaga ini ingin mengetahui keseharian perempuan yang sangat dekat dengan air dan dampaknya bagi organ reproduksinya.

“Perempuan punya peran dan tanggung jawab produktif dan reproduktif dalam keluarga dan masyarakat. Jadi kami pantau sumber air, kualitas dan ketercukupan air, serta keterjangkauan secara finansial termasuk pelayanan air minum daerah,” kata Suryani.

Temuan risetnya, ada perempuan yang mengeluh rahimnya sakit dan badannya yang kelelahan, karena rutin mendorong gerobak. Selain itu, biaya untuk kebutuhan rumah tangga meningkat karena harus membeli air bersih yang tidak tersedia dirumah.

“Mereka akhirnya membeli air PAM di tempat calo penjual air di kelurahan Cambayya dan tetap harus mendorong gerobak berisi puluhan jerigen air,” katanya.

Sulitnya perempuan mengakses  air bersih yang telah dirasakan dalam waktu yang lama, membuat perempuan seolah terbiasa menerima beban ganda dalam kehidupannya. Dampak panjang dari krisis air bersih ini dapat membuat kesehatan reproduksi perempuan terganggu, beban kerja perempuan bertambah hingga meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.

Peran lebih perempuan menuntutnya terlibat penuh dalam setiap upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Kondisi berat akan jauh diterima manakala suami tidak bisa membantu mengadakan dan mengelola air bersih di rumah. Tanpa akses air memadai, sulit bagi perempuan memastikan semua kebutuhan  rumah tangganya terpenuhi dengan baik.

Baca Juga: Di Balik Sepiring Nasi Yang Kita Santap, Tersembunyi Keringat dan Air Mata Perempuan Petani

“Perempuan menghadapi beban berlapis karena perempuan harus begadang pada malam hari untuk mengumpulkan air, sehingga mereka tidak punya waktu istirahat, padahal sudah bekerja dari pagi sampai malam,” jelas Suryani.

Menurutnya akses terhadap air bersih  adalah hak asasi manusia yang harus disediakan oleh negara. Kebutuhan itu perlu diberikan pada ruang yang aman dan bersih, sehingga perempuan dapat mengelola kebersihan saat menstruasi dan hamil. Ketika hak atas air bersih belum terpenuhi, akan berdampak pada kesehatan reproduksi dan tubuh perempuan, sehingga membatasi peluang pendidikan dan ekonomi mereka.

Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan, Slamet Riadi menjelaskan masalah utama  krisis air di kota Makassar adalah ketimpangan atas akses dan distribusi air bersih. 

Hal ini diperparah dengan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat pembangunan serta dipengaruhi oleh tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Tallo dan Maros  yang kritis, karena tutupan hutan di bawah angka 30 persen. Kerapuhan itu semakin diperparah dengan krisis iklim yang terjadi.

“Persoalan krisis air bersih yang dialami warga kecamatan Tallo itu bukan hanya karena teknologi perpipaan. Karena jaringan pipa itu ada di kecamatan Tallo, tetapi debit air yang mengalir ke wilayah itu sangat kurang,” kata Slamet Riadi kepada Konde.co pada 15 Januari 2025.

Walhi kemudian melihat dan mencermati data dan volume air air di Makassar, dan ditemukan ada ketimpangan. Karena volume air ke Makassar bagian utara sangat sedikit, sementara jumlah konsumennya banyak. Sementara Makassar bagian barat yang banyak perusahaan industri jasa dan hotel, dengan jumlah konsumen sedikit, tetapi volume air yang disalurkan sangat besar. Sehingga Walhi melihat ada ketimpangan distribusi air yang cukup besar, antara Makassar bagian barat dan Makassar bagian utara.

Melihat Tanggapan PDAM

Dalam diseminasi dan diskusi yang digelar Walhi Sulsel terkait riset ini, Direktur Teknis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar mengatakan sumber masalah krisis air di Kecamatan Tallo adalah debit air di bendungan Lekopancing Maros, yang volume airnya sangat rendah. Hal itu mengganggu suplai air PDAM untuk mengalirkan air ke Makassar bagian utara.

Namun Direktur Pusat Kajian Rekayasa Sumber Daya Air Unhas. Ir. Rita Lopa mengatakan untuk masalah itu, bisa dilakukan subsidi silang. Volume air yang lebih di Makassar bagian barat, bisa disubsidi pada Makassar bagian utara.

Saat ini PDAM sudah mencanangkan program jangka panjang dan jangka pendek untuk penanganan masalah krisis air bersih di kota Makassar. Diantaranya dengan membangun kembali jaringan perpipaan di beberapa wilayah. Sehingga air nanti dialirkan dari pipa Somba Opu ke Makassar bagian utara.

“Seharusnya PDAM bisa alirkan air ke bagian utara kota Makassar. Ini perlu political will pemerintah untuk mengalirkan air ke wilayah pesisir,”kata Slamet.

Walhi menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah kota Makassar, diantaranya meningkatkan ruang terbuka hijau, yang akan mampu menampung resapan air, kemudian menjaga dan melestarikan ekosistem DAS Tallo, Jeneberang dan Maros yang mempengaruhi sistem hidrologi kota Makassar. Juga menerapkan pajak progresif penggunaan air tanah dan permukaan bagi industri skala besar.

Baca Juga: Jangan Boros; Hemat Air Bukan Urusan Perempuan, Tapi Urusan Semua Orang

Walhi juga merekomendasikan supaya ada perencanaan adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi krisis air dan perubahan iklim. Perencanaan mitigasi yang ideal, diantaranya dengan mengintegrasikan beberapa sektor ruang publik milik pemerintah kota yang saat ini masih terbengkalai. Lalu membuat RTH dengan waduk kecil untuk mengelola sumber air bersih. Serta membatasi bangunan baru yang berpotensi mengambil wilayah resapan air.

Cara Perempuan Pesisir bertahan

Puluhan tahun mengalami krisis air bersih, perempuan pesisir punya cara untuk bertahan. Lingkungan yang dirasakan cukup aman dengan komunitas warga yang saling mengenal, membuat mereka bertahan tetap tinggal di permukiman padat penduduk tersebut. Tetapi mereka tetap harus terus berjuang untuk mencari air bersih bagi keluarga.   

“Mereka membuat penampungan air dengan pipa yang dialirkan ke tandon penampungan air saat musim hujan. Tetapi air hujan hanya bisa bertahan 2-3 hari yang dipakai untuk mandi dan mencuci. Untuk kebutuhan memasak mereka tetap menggunakan air PDAM,” kata Hikmawati.

Selain itu, ada juga warga yang membuat sumur bor di rumahnya, meskipun airnya cukup payau, karena merupakan campuran air asin dan air laut, tetapi air itu bisa dipakai untuk kebutuhan bersih bersih.

Selain itu, saat ini warga sudah menerima berbagai sarana bantuan air bersih melalui sumur bor dari perusahaan swasta, pemerintah kota serta bantuan lembaga donor dari Australia. 

Baca Juga: Harus Cuci Tangan, Padahal Tak Semua Perempuan Mendapat Akses Air Bersih

Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah membuat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang mengelola sumber air bawah tanah, yang salah satunya dibangun di daerah Cambayya.

SP Anging Mamiri melihat saat ini beberapa perempuan di wilayah pesisir utara Makassar mulai mengambil air menggunakan motor. Jadi mereka bisa bolak balik menggunakan motor mengambil air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, selain ada yang masih bertahan menggunakan gerobak. 

Membentuk Perempuan Pejuang Air Bersih Tallo

Bersama para perempuan di kecamatan Tallo, Walhi Sulsel kemudian menggagas pembentukan komunitas Perempuan Pejuang Air Bersih Tallo yang disingkat Paras Tallo. Komunitas ini dideklarasikan pada akhir 2024 di kecamatan Tallo.

Komunitas ini beranggotakan 30 perempuan, terdiri masing masing 10 perwakilan perempuan dari kelurahan Tallo, Kaluku Bodoa dan Buloa di kecamatan Tallo. Tujuannya sebagai media bagi warga perempuan pesisir, untuk memperjuangkan distribusi dan akses air bersih di wilayah mereka.

“Kami bentuk komunitas ibu rumah tangga yang bisa konsisten perjuangkan air bersih. Merekalah yang akan berbicara menyampaikan keluhan dan aspirasi saat digelar pertemuan dengan dengan pihak pemerintah,” kata Hikmawati.

Baca Juga: Di Tanah Kelahirannya, Perempuan Penolak Bandara Terusir dan Berlinang Air Mata

Ibu rumah tangga di komunitas ini, juga dibekali pengetahuan dan penyadaran akan hak dasar mereka terhadap air bersih. Sehingga mereka bisa menyuarakan hak tersebut kepada pengambil kebijakan.

Selain itu, komunitas ini diharapkan terus mandiri melalui pemberdayaan produk produk hasil lautnya. Para ibu rumah tangga diberikan keterampilan mengelola hasil perikanan, untuk dibuat produk yang nantinya bisa dijual dan didistribusikan kepada masyarakat luas.

“Kami berharap perempuan dan ibu rumah tangga di wilayah itu bisa terus bergerak untuk berjuang, dan kreativitas dan perjuangannya terus tumbuh. Sehingga mereka menjadi mandiri lewat produk yang bernilai ekonomi,” kata Hikmawati.

Pembangunan Tidak Memperhatikan Kebutuhan Perempuan

Rentetan dampak kelangkaan air bersih adalah ancaman bagi keberlangsungan hidup yang dirasakan, terutama bagi perempuan. Peran dan tanggung jawab negara sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal ini.

Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, Aflina Mustafainah mengkritisi pemerintah kota yang melakukan pembangunan tanpa melibatkan dan memperhatikan kebutuhan dasar perempuan di wilayah pesisir utara Makassar.  Menurutnya sistem ekonomi yang dikembangkan memang hanya menguntungkan kapitalisme dan merugikan perempuan.

“Perempuan memang tidak dilibatkan dan sudah pasti pembangunan yang dilakukan buta gender. Yang tidak memikirkan kebutuhan dan keberadaan perempuan di wilayah pesisir,” kata Aflina kepada Konde.co pada 17 Januari 2025.

Menurutnya permasalahan krisis air bersih di wilayah pesisir adalah masalah lama yang belum bisa diselesaikan sejak tahun 1980-an. Persoalan krisis air sudah dirasakan sejak wilayah itu belum direklamasi. Karena sejak pembebasan lahan, persoalan itu sudah mencuat. Seharusnya sejak awal ada pembatasan, jika wilayah itu peruntukannya bukan untuk tempat tinggal.

Baca Juga: Air, Kebutuhan Personal Perempuan

Ketika wilayah itu mengalami reklamasi, persoalan itu semakin besar.  Pemimpin terus berganti, tetapi masalah krisis air di wilayah itu tidak kunjung selesai. Respon PDAM soal pengelolaan pipa juga sama dari 20 tahun lalu. Setiap kali ada penelitian, mereka bercerita hanya berdalih soal teknis perpipaan.

Pengelolaan air bersih di rumah tangga, kata Aflina, sangat erat dengan perempuan. Tetapi pemerintah tidak pernah menanyakan apa kesusahan perempuan pesisir dalam mengakses air bersih. Sehingga perempuan hanya bisa pasrah menerima tawaran bantuan air bersih di luar permukiman mereka.

“Adakah mereka mengetahui bahwa perempuan pesisir menunggu air pada pukul 2 atau 3 subuh. Pernahkah mereka menanyakan apa dampak bagi kesehatan reproduksi para perempuan itu ?,” tegas Aflina.

Sehingga kalau dikaitkan dengan pengaturan tubuh oleh negara, seharusnya tidak ada yang lebih berkuasa atas gender lainnya. Apakah karena dia pemimpin laki laki, maka dia harus kapitalis serta menguasai kapitalisme dan buta gender.

Baca Juga: Diancam Ormas, Film Pulau Buru Tanah Air Beta Batal Diputar

Menurut Aflina, distribusi akses air  yang tidak merata ini karena ada tujuan keuntungan besar yang ingin dihasilkan oleh penyedia air, ada ketimpangan ekologi dari infrastruktur kota yang telah diterapkan.

“Artinya kapitalisme patriarki dalam kepemimpinan kapitalisme, menghilangkan pemahaman bahwa ada perempuan pesisir yang menjadi korban. Korban menunggu air, korban tidak dapat air, serta korban mencari air,” kata Aflina.

Saat ini perempuan di wilayah pesisir hanya mampu menolong dirinya dengan bertahan dan mencari air bersih sendiri. Karena daya survival perempuan selalu ada untuk bertahan dengan cara mencari air sendiri, menghemat air serta membeli air.

Perempuan Beradaptasi dengan Perubahan Iklim

Krisis air bersih diperparah dengan kemarau panjang sebagai dampak perubahan iklim. Menyebabkan air sumur berkurang dan keruh, aliran air semakin kecil dan banyak dampak lain yang dirasakan perempuan. 

Ketika bumi menghangat, maka suhu juga  meningkat. Ketika suhu meningkat, maka kebutuhan perempuan akan air akan semakin besar. Selain itu, perempuan juga akan merasakan haus dan kekeringan yang  berkepanjangan.

“Ketika suhu bumi meningkat, maka perempuan harus sering minum. Untuk menjaga kondisi tubuh, perempuan harus sering mandi karena gerah, cucian juga semakin banyak karena gerah dan sering berganti pakaian,” kata Aflina. 

Baca Juga: Pembatalan Pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta, AJI Jakarta Kecam Polisi

Kemudian ketika suhu bumi meningkat, emisi yang dikeluarkan oleh alat elektronik seperti air conditioner (AC) semakin banyak. Karena kipas angin sudah tidak sanggup mendinginkan suhu, maka banyak warga akan menggunakan pendingin udara. Akibatnya perempuan dituntut harus beradaptasi dengan perubahan iklim.

“Perempuan  harus bisa beradaptasi dalam situasi seperti ini. Mau tidak mau, secara pasrah, dia harus mencari air serta menyediakan minum lebih banyak. Juga menyediakan anggaran rumah tangganya lebih banyak untuk air, Karena air itu sangat dibutuhkan dalam situasi krisis,” jelas Aflina.

Perempuan harus tetap bisa menyediakan kebutuhan air bagi keluarga, kalau perlu mencari kerja tambahan untuk bisa membeli air bersih. Kondisi tersebut membuat posisi perempuan menjadi semakin sulit.

Perempuan bisa bertahan. Namun daya resiliensinya tersebut lambat laun akan membuat perempuan lebih cepat stress, sakit fisik dan mental menghadapi situasi krisis air yang terus menerus.

Perempuan Bisa Saling Bantu

Perempuan mempunyai daya juang dengan membentuk komunitas sehingga bisa saling membantu dalam situasi krisis.  Kesulitan perempuan pesisir, bisa dibantu  oleh komunitas perempuan lain untuk menyediakan air bersih.

“Dari pertemanan seperti itu, terbentuk sisterhood. Karena ada perempuan diluar permukiman, yang menawarkan air bersih tanpa memungut bayaran.  Itu salah satu alternatif mengatasi krisis tersebut,” kata Aflina.

Selain itu bisa mengupayakan program bantuan air bersih untuk warga yang kekurangan air. Caranya dengan mendatangkan perusahaan swasta untuk  untuk melakukan pengeboran sumur air air bersih. 

Editor: Luviana Ariyanti

(sumber foto: dok. Walhi Sulsel)