*Lala Firda- www.Konde.co

Konde.co- Menjadi feminis di usia 17 adalah sesuatu yang langka yang saya jumpai di masa lalu. Tapi saya sudah melihat gelagat itu pada Vina, sebut saja namanya demikian.

Vina terlihat berbeda dari anak-anak seusia kami. Ia senang membaca, bukunya juga buku-buku keren.

Ketika saya nonton Film “Little Women” beberapa hari lalu, saya langsung teringat Vina. Vina sudah baca buku “Little Women”nya Louisa May Alcott pada umur kami yang ke-17 tahun. Ia mengingatkan saya pada sosok Jo, anak kedua dalam keluarga March yang ingin punya dunia sendiri, tak mau menikah karena akan kehilangan kebebasannya.

Ia juga membaca “Dunia Sophie”, buku novel filsafat karya Jostein Gaarder yang benar-benar keren dan mengingatkan saya bahwa semua perempuan di dunia punya ruang-ruang dan pilihan hidup yang beda, seluas dunianya sophie.

Buku-buku ini ditentengnya setelah ia mengembalikan buku Habis Gelap Terbitlah Terang tulisan Kartini.

“Nih, baca. Buku bagus, kamu mesti baca. Dunia tak selebar daun kelor,” bisiknya ketika kami ketemu di perpustakaan sekolah.

Kami cocok satu sama lain, apalagi rumah saya sejalan, jadi pulang sekolah selalu bareng. Sejak itulah setap malam minggu selalu kami habiskan di toko buku. Sepulang sekolah, kami baca banyak buku di toko buku, dan pulangnya cuma membeli satu. Maklum, masih pelajar, uang juga pas-pasan.

Vina sangat mengidolakan sosok Jo di buku Little Women. Jo memang sosok yang menggairahkan. Ia tak pernah putus asa dan sedih. Dunia yang ia pengin, juga ia bentuk sendiri.

“Lagipula Jo ini gak mau menikah, beda khan sama teman-teman kita yang sibuk mencari pacar,” ujar Vina tenang.

Sibuk mencari pacar adalah kalimat yang sering kami dengar dari teman-teman. Sayapun bosan karena obrolan teman-teman tak pernah beranjak dari pacar-pacar. Seolah-olah status punya pacar ini seperti maha penting, sama pentingnya dengan jika kami bisa menguasai pelajaran matematika yang rumit atau bisa menceritakan sejarah Indonesia di masa kolonial.

“Siapa pacar kamu?”

“Duh, belum punya pacar ya?”

“Malam minggu besok kamu kemana?”

“Kog di rumah saja malam minggunya? Aneh deh kamu.”

Kalimat seperti ini yang banyak membuat saya dan Vina kemudian menjadi tak nyaman. Apa salahnya jika kami menghabiskan membaca buku ketika malam minggu?

Usia 17 menjadi sesuatu yang tak mudah di masa saya dulu. Orang harus berstatus punya pacar, tak ada obrolan lain selain pacar-pacar ini. Ini pacaran sama kakak kelas, ini naksir adik kelas, mereka pergi nonton sama-sama, liburan sama-sama.

Vina kemudian lebih memilih membentuk kelompok diskusi ketika ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia mengajak saya membentuk kelompok belajar perempuan, ini cuma kelompok kecil, tapi kami senang karena ketika diskusi selalu ada yang datang.

Saya sendiri tidak begitu paham ketika Vina memilih nama kelompok kami: kelompok belajar perempuan. Malah saya mengira, kami akan belajar bahasa Inggris atau belajar kimia secara bersama-sama dalam kelompok belajar perempuan ini. Namun Vina terlihat sabar memberitahu saya akan hal-hal yang penting. Intinya kelompok ini anggotanya perempuan dan kami bisa bicara apa saja yang membuat kami tak nyaman.

Kelompok diskusi ini dibuat secara sederhana. Kami mendiskusikan buku-buku yang kami baca, mendiskusikan hal-hal yang membuat kami tak nyaman. Di kelompok inilah saya kemudian belajar banyak hal, saya belajar mengungkapkan tentang: menstuasi yang tak nyaman, pengin gak sekolah ketika menstruasi, tapi apakah boleh melakukan ini?

Saya memang banyak belajar dari Vina. Sikapnya yang percaya diri membuatnya berbeda dan punya banyak teman. Ia bisa memberikan masukan di tengah rapat, ia bisa memimpin rapat besar dan kecil. Ia selalu menjawab dan tidak ada orang lain yang tersinggung.

“Memang semua orang harus punya pacar? Enggak dong, gak bisa dipaksakan. Biarkan orang memilih, kita tidak usah usil dengan pilihan teman kita,” begitu Vina selalu menjawab.

Vina memang istimewa. Di usia 17 tahun ia sudah bisa bilang agar saya hati-hati dengan cowok, karena tak semua cowok baik, bisa saja ia meninggalkan kita dan menyeleweng misalnya, ini hal-hal yang menyakitkan dan menghabiskan energi pastinya.

Ketika saya menonton film Little Women dengan anak saya yang SMP, saya tiba-tiba teringat Vina. Kami selalu saling menelepon jika punya masalah, selalu bercerita apa saja dan sudah seperti saudara. Saat ini Vina di Belanda dan sedang menuntaskan sekolah doktornya. Ia menikah dengan orang Belanda, anaknya masih SD. Obrolannya masih seru seperti dulu.

Saya pengin menularkan semangat ke-feminis-an Vina pada anak saya. Di usia anak saya sekarang, menularkan agar perempuan tak mengikuti arus, punya pilihan sendiri, punya dunia yang tak bersekat-sekat adalah hal penting yang harus diceritakan. Biar ia tahu bahwa memilih sesuatu yang berbeda bukan merupakan kesalahan, justru ini merupakan bagian dari keberagaman .

Tulisan ini merupakan satu terimakasih saya pada Vina, yang sudah mengajak saya menjadi feminis di usia saya yang ke-17 tahun. Di masa itu.

*Lala Firda, belajar feminisme dari dulu hingga kini


Widjajanti M. Santoso, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Belum lama ini sempat viral seorang pemilik toko tahu di kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan, yang dagangannya laris karena paras cantiknya. Banyak orang beranggapan bahwa penampilan seseorang akan menentukan kesuksesan orang tersebut.


Dalam proses seleksi pekerjaan, penampilan yang menarik terbukti bisa meningkatkan kemungkinan diterima bekerja. Bahkan, seseorang dengan penampilan sesuai dengan keinginan perekrut cenderung memiliki pendapatan yang lebih besar.


Tampil menarik bagi semua orang adalah hal yang penting. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Lalu, mengapa perempuan berpenampilan menarik dengan karir seperti penjual tahu masih dianggap aneh?


Tampaknya di era digital seperti sekarang, media sosial memiliki peran penting dalam mengamplifikasi kesan tersebut.


Cara pandang masyarakat


Pembahasan yang ramai terkait perempuan penjual tahu berpenampilan cantik berasal dari adanya konstruksi gender pada masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai patriarkis yang kuat. Konstruksi gender dengan nilai patriarki yang kuat mengedepankan sudut pandang laki-laki dalam melihat suatu fenomena.


Hal ini menjelaskan mengapa yang ramai dibicarakan adalah perempuan yang berparas cantik bukan laki-laki yang tampan.


Sudut pandang patriarkis yang kuat ini juga dipengaruhi oleh adat, agama, kelas sosial, dan etnis.


Sejak kecil, orang tua sudah menanamkan pentingnya memuaskan sudut pandang laki-laki ini pada anak-anak. Hal ini mengapa berdandan menjadi sebuah keharusan bagi sebagian orang.


Cara pandang yang menghargai kecantikan mendorong tumbuhnya industri fesyen dan kosmetik untuk menunjang penampilan. Pada 2018 industri kosmetik dunia bertumbuh sebesar 5,5% dan persentase penjualan di industri fesyen dunia meningkat hingga 5%.


Cara pandang yang menghargai kecantikan ini diperkuat dengan kehadiran media sosial.


Komentar yang mengapresiasi kecantikan seseorang dan mengaitkan dengan kesuksesannya sebelumnya hanya terbatas di kalangan tertentu. Dengan adanya media sosial, semua orang ikut membicarakannya.


Peran internet


Internet awalnya dipercaya bisa memberikan kesempatan yang sama dan lebih demokratis dibandingkan media lainnya. Pertanyaannya adalah apakah internet memberi ruang-ruang yang sama kepada setiap orang untuk memiliki kesempatan dan akses.


Namun, sama seperti yang terjadi di dunia nyata, lewat media sosial masyarakat juga cenderung melihat seseorang lewat tampilan fisik. Media sosial berperan mendorong penyebaran cara pandang yang lebih menghargai penampilan ketimbang karya.


Media sosial juga cenderung memproyeksikan apa yang terjadi di masyarakat dan juga nilai-nilai yang dianut. Sehingga, ketika masyarakat mendukung keberadaan nilai-nilai patriarkis dengan kuat maka wacana yang dominan di media sosial juga merefleksikan kondisi ini.


Hal ini yang terjadi pada viralnya penjual tahu yang cantik.


Komentar tentang penjual tahu cantik, tidak lebih dari kenyataan tentang cara pandang laki-laki yang patriarkis. Bahkan, cara pandang tersebut dapat disebut bisa dikatakan seksis (diskriminasi yang diderita seseorang karena jenis kelaminnya). Dalam hal ini yang menderita tentu saja perempuan.


Cara melawan nilai-nilai patriarkis


Nilai-nilai patriarki tersebut merugikan perempuan karena tidak hanya berujung pada diskriminasi pada perempuan tapi juga membebani perempuan.


Beban ini bisa saja berupa kerugian material. Misalnya karena demi memuaskan pandangan laki-laki, maka perempuan harus mengeluarkan duit lebih untuk merias diri.


Bagaimana kita bisa mengatasinya?


Caranya adalah dengan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Mereka semua setara.


Pemahaman seperti ini bisa diberikan lewat pendidikan sehari-sehari di keluarga dan sekolah. Lewat pelajaran moral, orang tua dan guru bisa mengajarkan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki sama dan kita bisa menghargai orang apa adanya tanpa bergantung pada gender atau tampilan fisik semata.


Kita juga tidak perlu turut serta mengukuhkan keberadaan nilai-nilai patriarkis tersebut dalam media sosial. Dalam kasus penjual tahu yang cantik tersebut, kita tidak perlu ikut-ikutan memviralkan beritanya.


Nashya Tamara ikut berkontribusi dalam penerbitan artikel ini.The Conversation


Widjajanti M. Santoso, Research at Research Center for Society and Culture, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Memilih bekerja menjadi pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan, bukanlah perkara mudah. Ada kekerasan, stigma yang harus ditanggung ketika memilih pekerjaan ini.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Perempuan pekerja seks atau perempuan yang dilacurkan, selama ini telah distigmakan sebagai perempuan yang membahayakan dan meresahkan. Tak jarang mereka juga dianggap musuh masyarakat.

Ini bisa dilihat dari sejumlah peristiwa. Misalnya, ketika mereka mengalami kekerasan seksual, maka perlakuan ini akan dianggap wajar jika menimpa mereka. Jika mereka mendapat pelecehan, maka dianggap memang sudah layak mereka menerima itu semua.

Para pekerja seks juga sering dianggap kotor dan tidak layak mendapatkan fasilitas kesehatan. Jika mereka hamil, ada anggapan bahwa mereka tidak mempunyai moral. Ketika mereka membesarkan anaknya sendiri, mereka dianggap sebagai ibu yang tidak baik dan pasti akan merusak masa depan anaknya. Bila anaknya dititipkan ke keluarganya karena mereka harus bekerja, maka ada anggapan bahwa mereka adalah perempuan yang tidak bertanggung jawab.

Stigma ini dilekatkan oleh masyarakat, juga oleh pemerintah. Mediapun kerap melakukannya. Peliputan tentang pekerja seks di televisi, selalu menampilkan polisi yang sedang mengejar pekerja seks. Mereka dianggap orang yang berdosa, dan harus dikejar oleh aparat yang dianggap benar untuk menegakkan aturan, padahal laki-laki pengguna selalu lepas dari sasaran. Kita bahkan sudah terlalu banyak mendengar kasus-kasus yang menimpa perempuan yang dilancurkan.

Baru-baru ini peristiwa kekerasan dan stigmatisasi juga menimpa NN, seorang perempuan yang dilacurkan (Pedila) di Padang yang ditangkap anggota DPR RI dan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade pada 26 Januari 2019. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemerintah tak hanya memberikan stigma, tetapi juga melakukan kekerasan.

NN adalah seorang ibu yang memiliki anak berusia dua tahun. Ia juga diduga adalah korban perdagangan orang. NN dihabisi olah banyak pihak ketika peristiwa penangkapan yang diduga penuh jebakan itu. Isunya kemudian digoreng untuk menaikkan derajat moral seseorang.

Komnas Perempuan melihat, kasus yang menimpa NN adalah sebuah bentuk kriminalisasi terhadap perempuan dan menjadikan perempuan sebagai korban eksploitasi seksual. Komnas perempuan menyebut kasus NN sebagai tindakan prostitusi paksa.

NN memasuki dunia prostitusi dalam keadaan terpaksa karena ada faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu kemiskinan. NN merupakan perempuan miskin yang harus menghidupi anak-anaknya. Ia juga berpindah dari Jawa Barat ke Padang untuk mencari uang. Hal-hal ini perlu dilihat dari konteks bahwa NN adalah seorang korban.

Menurut Theresia Iswarini, Komisioner Komnas Perempuan yang ditemui www.Konde.co, hukum di Indonesia tidak punya kacamata yang cukup baik untuk melihat kekerasan terhadap perempuan. Ada tiga hal elemen di dalam hukum, yaitu substansi, budaya hukum, dan aparat penegakan hukum.

“Secara subtansi isi hukum masih melihat perempuan hanya sebagai pelaku. Secara budaya hukum perempuan dianggap penggoda secara seksual. Ketika perempuan dipandang seperti itu maka seluruh alam pikir kita melihat tubuh perempuan, kerlingan mata, dan senyumannya adalah godaan seksual. Perspektif patriarkis ini diinternalisir seluruh aparat penegak hukum kita," tuturnya.

Menurut Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan lainnya, kasus NN yang terus-menerus diberitakan media membuat NN memikul beban berlipat sebagai korban.

“Masuknya NN ke dalam prostitusi saja sudah membuatnya menjadi korban, ditambah penggerebekan dan pemberitaan media yang menyudutkan membuat NN berulang kali menjadi korban”, tuturnya.

Mariana Amiruddin menyoroti kasus-kasus kesusilaan yang banyak diberitakan media dan kebanyakan selalu menyerang perempuan. Di dalam hukum identitas korban harus dilindungi, tetapi dalam kasus prostitusi justru identitas korban diekspose.

Isu prostitusi dan perempuan di dalamnya akhirnya menjadi produk yang digunakan untuk menaikkan derajat seseorang dalam standar moralitas laki-laki.

“Perempuan dalam prostitusi rentan terhadap kekerasan, politisasi, dan mereka menjadi obyek bullying yang dijual dalam bentuk berita yang tersebar menjadi gosip di kalangan masyarakat,” ujarnya.

Mariana juga menyayangkan pemerintah dan masyarakat seperti tidak pernah memahami bagaimana kehidupan seorang pekerja seks di dalam prostitusi yang sangat rawan akan kekerasan.

Komnas Perempuan akan terus melakukan pemantauan terhadap kasus NN, hal ini diungkapkan dalam acara konferensi pers terkait kriminalisasi perempuan dan prostitusi pada 13 Februari 2020.

Dalam kasus NN, Komnas Perempuan terus melakukan pemantauan dan fokus pada unsur Hak Asasi Manusia (HAM), dimana seharunya negara melindungi hak-hak NN sebagai seorang manusia, namun dalam kasus ini pemerintah malah menghukum NN. Pemerintah tidak mampu melindungi NN dari kemiskinan, kekerasan, dan jeratan kasus kriminalisasi. Pemerintah bersama masyarakat malah kembali menghukum NN dengan cara menggerebeknya.

Komnas Perempuan berharap agar kepolisian tidak melanjutkan proses hukum NN.

“Kita tidak boleh menjadikan NN menjadi korban berulang. Kasus seperti ini tidak boleh lagi terjadi, apalagi kasus ini dilakukan oleh pejabat negara yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan yang lebih baik untuk semua orang”, ujar Veryanto.

Catatan lain tentang Pedila menyebutkan bahwa perspektif yang kemudian digunakan melihat pekerja seks perempuan sebagai perempuan yang tak bermoral. Identitas laki-laki pengguna tak pernah disebut dan selalu lepas dari penilaian. Seolah apa yang dilakukan laki-laki harus dimaklumi sebagai sesuatu yang harus dimaklumi. Maklum, laki-laki khan tak pernah salah?, itu ungkapan yang sering kita dengar.

Selama ini banyak yang melihat dan menilai bahwa pekerja seks adalah orang yang berdosa. Hal – hal ini terlontar karena sebenarnya banyak yang tidak pernah mengetahui kehidupan sebenarnya dari pekerja seks, banyak yang bekerja menjadi pekerja seks karena kemiskinan. Maka kata pekerja seks kemudian diganti dengan perempuan yang dilancurkan, karena mereka memilih pekerjaan ini karena situasi buruk yang terjadi.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co




Dua hati, satu foto profil.
Monkey Business Images/Shutterstock.com


Amanda L. Forest, University of Pittsburgh dan Kori Krueger, University of Pittsburgh

Anda menelusuri Kabar Beranda di Facebook, lalu Anda melihat ini: teman Anda telah mengunggah foto profil baru. Tapi, alih-alih hanya berisikan teman Anda, foto tersebut adalah foto pasangan - foto teman Anda dan pasangan romantis mereka.


“Mengapa ada orang memilih foto seperti ini sebagai foto profil?” Anda bertanya-tanya.


Kami peneliti psikologi sosial yang tertarik untuk memahami perilaku orang-orang dalam hubungan dekat dan di sosial media. Penelitian kami dan riset peneliti lain memberikan wawasan mengapa orang menggunakan beragam foto “Saya punya pasangan!” ditampilkan di media sosial.


Pemilihan foto profil yang menyertakan pasangan romantis mereka, mengumumkan status hubungan, dan menyebutkan pasangan mereka dalam pembaruan sosial media dapat menggambarkan bagaimana perasaan orang-orang tersebut dalam hubungan mereka - dan bisa mengirim pesan penting ke pesaing potensial.


Siapa yang melakukan ini?


Apa yang kami, psikolog sosial, sebut sebagai “tampilan diad” itu relatif umum terjadi.


Dalam sebuah penelitian terbaru yang kami lakukan, 29% pengguna Facebook yang memiliki kekasih memasang foto “dengan pasangan” sebagai foto profil mereka saat ini. Tujuh puluh persen memiliki status hubungan diad yang dipublikasikan – seperti “Berpacaran” atau “Menikah.” Lalu, partisipan menyebutkan kekasih mereka dalam 15% dari pembaruan Facebook terakhir mereka.


Sebagian orang lebih cenderung menggunakan tampilan diad ini. Orang yang sangat puas dengan atau berkomitmen pada hubungan mereka lebih mungkin untuk mempublikasikan foto profil dengan pasangan atau menunjukkan hubungan mereka di media sosial dengan cara lain.


Semakin banyak orang tersebut merasakan cinta, dan semakin banyak kecemburuan yang mereka ungkapkan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mengumumkan status hubungan mereka secara publik di Facebook.


Orang yang memiliki tipe keterikatan kecemasan – yang khawatir tentang pasangan mereka menolak atau meninggalkan mereka – jauh lebih mungkin untuk menggunakan foto profil diad dan mempublikasikan status hubungan diad di Facebook.


Sebaliknya, orang-orang yang memiliki tipe keterikatan penghindaran – yang merasa tidak nyaman bergantung pada orang lain dan yang lebih suka mempertahankan kemandirian mereka – cenderung tidak menunjukkan kemesraan mereka dengan cara-cara ini.


Keputusan seseorang menekankan status hubungan mereka secara daring juga dapat berubah sesuai dengan perasaan seseorang pada waktu tertentu. Orang-orang lebih cenderung mempublikasikan informasi yang relevan dengan hubungan di Facebook pada hari-hari ketika mereka merasa lebih tidak aman tentang perasaan pasangan mereka terhadap dirinya dibanding pada hari-hari ketika mereka merasa lebih puas dengan hubungan mereka.





Kalian seperti kembar.
Dean Drobot/Shutterstock.com


Mengapa menunjukkan kemesraan dengan cara ini?


Salah satu alasan yang memungkinkan dikemukakan oleh akademisi lain adalah bahwa tampilan ini secara akurat menunjukkan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam hubungan melihat diri mereka sendiri.


Orang dalam hubungan dekat sering memasukkan pasangan mereka dalam konsep diri mereka – mereka melihat pasangan mereka sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Orang-orang bisa saja menampilkan kemesraan mereka di media sosial karena dengan demikian mereka dapat secara akurat menunjukkan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri: bahwa mereka terjalin dengan pasangan mereka.


Survei terbaru kami dari 236 pengguna Facebook dewasa yang memiliki hubungan mendukung penjelasan ini. Kami menemukan bahwa orang-orang – terutama mereka yang sangat puas dengan hubungan mereka – menggunakan tampilan diad sebagian karena mereka melihat pasangan mereka sebagai bagian dari diri mereka.


Kami juga menemukan alasan lain yang lebih strategis, yaitu orang-orang melakukan tampilan ini adalah mereka yang termotivasi untuk melindungi hubungan mereka dari ancaman yang ada di media sosial. Penggunaan Facebook, Twitter, dan yang lainnya mengekspos orang-orang pada berbagai hal yang berpotensi membahayakan hubungan mereka, termasuk kepada mantan pasangan, dan para “penikung”.


Di luar media sosial, penelitian menunjukkan bahwa orang yang berkomitmen akan melakukan sejumlah perilaku untuk mempertahankan hubungan mereka terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh pasangan alternatif dan pesaing romantis. Menyebutkan pasangan atau hubungan mereka adalah salah satu cara yang orang coba untuk menangkal potensi keonaran.


Kami menemukan bahwa orang-orang yang lebih termotivasi untuk melindungi hubungan mereka dari ancaman semacam ini lebih cenderung menggunakan tampilan diad.


Keinginan untuk mempertahankan hal baik yang telah mereka jalani adalah salah satu alasan mengapa orang yang sangat puas dan berkomitmen cenderung menampilkan pasangannya di profil media sosial mereka.


Peneliti lain menemukan bahwa beberapa orang menampilkan pasangan dan hubungan mereka di profil media sosial mereka karena kalau orang lain mengetahui mereka berada dalam suatu hubungan, mereka merasa harga dirinya meningkat.


Motif untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri adalah salah satu alasan mengapa orang-orang yang merasa cemas ingin agar teman-teman Facebook mengetahui bahwa mereka berada dalam suatu hubungan – ini juga alasan kenapa orang-orang yang memiliki keterikatan penghindaran tidak seperti itu.





Pesan tentang pasangan ini ditafsirkan dalam beberapa cara oleh orang lain.
Tim Robberts/DigitalVision via Getty Images


Bagaimana orang lain mengartikan tampilan ini?


Menariknya, orang cenderung membentuk kesan yang cukup akurat terhadap orang lain berdasarkan profil dan unggahan media sosial mereka.


Dalam sebuah eksperimen, peneliti membuat perubahan pada profil media sosial untuk menyelidiki konsekuensi dari pengiklanan “coupledom” dengan cara-cara ini.


Pengunggahan foto dengan pasangan dan menggunakan tampilan diad lainnya membuat orang lain menilai si pemilik profil sebagai pribadi yang lebih disukai dan lebih mungkin berada dalam hubungan yang memuaskan dan penuh komitmen.


Tampilan diad ini tidak hanya mengkomunikasikan komitmen, tapi juga menunjukkan bahwa pemilik profil tidak mungkin menerima rayuan romantis dari orang lain. Hal ini dapat mencegah orang lain untuk mencoba lebih dekat dengan pemilik profil, sehingga mungkin dapat melindungi hubungan.


Kalau Anda tidak termasuk dalam orang yang memasang “foto dengan pasangan” di sosial media, mungkin Anda tidak habis pikir mengapa ada orang yang melakukan itu. Tapi bagi mereka yang melakukannya, foto itu berpotensi memiliki hasil positif bagi diri mereka dan hubungan yang sedang dijalani.


Aisha Amelia Yasmin menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Amanda L. Forest, Assistant Professor of Psychology, University of Pittsburgh dan Kori Krueger, Ph.D. Student in Psychology, University of Pittsburgh


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Para aktivis perempuan menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Jika disahkan, RUU akan menambah daftar penyebab kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender di Indonesia

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Situasi apa yang bakal terjadi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga disahkan oleh DPR RI?

RUU Ketahanan Keluarga ini menimbulkan protes dari ratusan organisasi masyarakat karena menihilkan peran perempuan. RUU ini juga dengan mudah mempersilahkan pemerintah untuk mengurus hal-hal personal yang terjadi pada keluarga seperti mengurus ibadah keluarga, mengurus keluarga di saat krisis hingga membentuk lembaga ketahanan keluarga untuk mengawasi keluarga.

GERAK PEREMPUAN, sebuah jaringan yang terdiri organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyoroti, terdapat 3 pokok persoalan utama atas RUU Ketahanan Keluarga, antara lain:

1. Over regulated dan Overlapping Peraturan Perundang-undangan

RUU Ketahanan Keluarga berpotensi membebani anggaran negara karena sebagian besar tumpang tindih dengan produk perundang-undangan yang sudah ada. Mengulang UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1/1974 jo 16/2019 tentang Perkawinan, sudah mengatur soal hubungan antara suami dan istri di dalam perkawinan, terlebih lagi Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur ketentuan antara orang yang beragama islam. Akan tetapi dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga ini, terdapat terma yang bercorakkan satu agama saja untuk dapat diterapkan kepada seluruh Warga NegaraIndonesia. Tak hanya itu, tapi juga UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK), misal terkait dengan peran masyarakat dalam memberikan layanan. Begitu juga kaitanya dengan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan
kehamilan secara ilmiah sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) a, b & c UU No.36/2009 tentang Kesehatan.

PP No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, juga sudah cukup mengakomodir tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, tak perlu lagi diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga.

2. Melanggengkan Ketidakadilan Gender


Peran domestik perempuan sebagai istri yang mengurus rumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam UU No 1 tahun 1974 sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”

RUU ini hendak menjiplak Orde Baru di mana Negara mengisolasi perempuan di ruang domestik sebagaimana ideologi Ibuisme, menempatkan perempuan sebagai pelayan suami, anak,keluarga, masyarakat dan negara. Legitimasi pembakuan peran ini kemudian mengantarkan Negara menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan karena telah mengabaikan pemenuhan hak atas rasa aman. Bahkan Negara turut bungkam ketika kasus kekerasan terhadap perempuan terus menerus terjadi.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perdagangan orang. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2019 menyebutkan bahwa tahun 2018 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 406.178 kasus yang dilaporkan, meningkat dari 348.466 pada tahun 2017. Tak sedikit juga kasus-kasus yang dilaporkan oleh korban ditolak kepolisian dengan alasan tidak adanya bukti dan meragukan kesaksian korban.

Selain kekerasan, perempuan juga dibatasi untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik. Pembatasan ini lantas memiskinkan perempuan. Pada akhirnya, perempuan menjadi tenaga kerja murah dan mengerjakan pekerjaan yang dinilai rendah oleh masyarakat. Jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan sifatnya tidak hanya kultural, tapi juga struktural yang sistematis.

3. Menyangkal Keragaman Identitas Gender dan Orientasi Seksual

Dalam draft RUU Ketahanan Keluarga pasal 50 menyebutkan bahwa orientasi seksual selain heteroseksual dan transgender adalah ancaman fisik dan memasukkan homoseksual & biseksual sebagai penyimpangan seksual. Pasal ini selain menyangkal keberagaman orientasi seksual manusia yang tak hanya heteroseksual, dapat juga menjadi alat legitimasi untuk dalam tiap-tiaptindakan diskriminatif terhadap warganegara non-heteroseksual dan transgender.

Selain itu, terdapat upaya pembodohan masyarakat melalui keilmuan semu. Perumus menghilangkan aspek keilmuan dalam menelaah keragamaan gender dan seksualitas.

Pedoman internasional yang diakui secara global tidak diindahkan, naskah akademik sama sekali tidak menyebutkan The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ataupun the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) sebagai rujukan. Padahal, rehabilitasi adalah salah satu bentuk cara pemulihan untuk ketahanan keluarga yang selalu disebut-sebut, namun, sang at disayangkan rujukan rehabilitasi tak disertai dengan dasar yang kuat.

UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 25 terkait dengan upaya rehabilitatif hanya ditujukan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan bukan kepada Orang

Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Hal ini tentunya selaras dengan Pedoman Praktis Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III, yang jelas menyatakan pada catatan F.66 yaitu: Sexual orientation by itself is not regarded as disorder. Sehingga RUU Ketahanan Keluarga bukan hanya conflict of norm dengan UU yang telah ada juga melanggar ketentuan profesi profesional dan bertentangan dengan panduan internasional.

Atas dasar tersebut di atas, maka kami GERAK Perempuan menyatakan enolak pembahasan RUU Ketahanan Keluarga serta Mendesak DPR RI untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

GERAK PEREMPUAN terdiri dari puluhan organisasi seperti Asia Justice and Rights (AJAR), Solidaritas Perempuan, PurpleCode Collective, Perempuan Mahardhika, Perkumpula Lintas feminist Jakarta (JFDG), Hollaback! Jakarta, BEM STHI Jentera, Girl Up, Serikat SINDIKASI, Migrant CARE, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Serikat Nasional(KSN), KPBI/FBLP, BEM IKJ, Space UNJ, Gerakan Perempuan– UNJ, Lingkar Studi Feminis – Tangerang, LMND-DN, LPM Aspirasi- UPN Jakarta, Indonesia Feminis, Konde dot Co, SEMAR UI, Mawar Merona, Sanggar SWARA, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, Arus Pelangi, Perempuan Agora, Konfederasi KASBI, Social work sketch-SWS, API Kartini, HImpunan Himpunan Wanita DisabilitasIndonesia (HWDI), Gender Talk-UIN Jakarta, On Women Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, perEMPUan, PKBI, SGRC, Koalisi Perempuan Indonesia KPIDKI, Kalyanamitra, Aliansi Satu Visi, Pamflet Generasi, BEM FH UI, AKAR, BEM TRISAKTI, PUSKA GENSEKS UI, HIMAPOL IISIP, Lentera Sintas, KOPRI Jabar, Never okay, KitaSama, SamaSetara.id, Jala PRT, Gartek Serang, KSPN, SPN, Pamflet, Waktu Perempuan, FAMM Indonesia

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan, psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”

Berlatar belakang perang sipil di Amerika di tahun 1860an, 4 anak perempuan Keluarga March hidup jatuh dalam kemiskinan. Salah satu cara agar mereka tak lagi miskin, adalah dengan cara menikah dengan laki-laki kaya. Tapi mereka tak mau melakukan itu. Mereka memilih untuk hidup atas pilihan mereka sendiri, termasuk untuk menikah atau tidak menikah, hal yang sulit dilakukan oleh perempuan di masa itu

*Meera Malik- www.Konde.co

Konde.co- Film “Little Women” bercerita tentang hidup 4 perempuan kakak beradik Keluarga March: Margaret March (Meg) diperankan oleh Emma Watson, Josephine March (Jo) oleh Saoirse Ronan, Amy Curtis March (Amy) oleh Florence Pugh, dan Elizabeth March (Beth) oleh Eliza Scanlen, pada masa perang sipil Amerika tahun 1860an.

Mereka tinggal di Concord, Massachusetts. Ayah mereka harus ikut berperang, keluarga yang dulu kaya, jatuh dalam kemiskinan. Namun kondisi ini tak membuat keluarga harus kehilangan kegembiraannya dan kasih sayang.

Sebagian besar cerita digambarkan lewat sudut pandang Jo, anak kedua dari keluarga March. Jo adalah anak yang menonjol di keluarganya, bahkan dianggap sebagai satu-satunya “anak lelaki” di keluarga.

Sebab, perilaku dan cara berpikir Jo “berbeda” dengan anak perempuan seusianya pada masa itu. Ia anak yang optimis dan selalu bisa diandalkan keluarga. Jo juga anak yang percaya bahwa pilihan hidupnya bisa saja berbeda dengan orang lain.

Adegan Jo bertemu Tn. Dashwood, seorang editor yang belakangan akan menerbitkan novel karangan Jo, menjadi pembuka film ini. Jo mengaku menjual tulisan “teman”nya kepada Dashwood untuk diterbitkan.

Dalam akhir negosiasi, editor Dashwood meminta Jo untuk mengirimkan tulisan lainnya dan berkata,” Jika tokoh utamanya perempuan, pastikan dia menikah di akhir cerita, atau kalau tidak, buat saja ia tewas. Jika ia tidak menikah, maka buku ini pasti tidak laku.”

Kalimat tersebut, menurut saya, menjadi pengantar yang cerdas untuk menunjukkan apa isu utama yang ingin diangkat di film ini.

Pada masa itu, pernikahan merupakan pencapaian tertinggi para perempuan. Bahkan secara sistematis, norma tersebut menyusup sebagai sebuah konsep yang “seharusnya” ada dalam cerita fiksi dengan mengatur seperti apa perempuan harus menjalani hidupnya.

Jo menentang pemikiran umum tersebut, karena baginya tak semua perempuan harus menikah, perempuan bebas memilih apa yang diinginkan dalam hidupnya.

Pemikiran Jo mengemuka ketika Laurie (Chalamet) yang dipanggilnya Teddy- tetangga dan teman baiknya- menyukai dan menyatakan cinta padanya.

Jo membalasnya dengan,” Teddy, aku tak yakin akan bisa menikah. Aku bahagia apa adanya. Aku terlalu suka kebebasanku untuk menyerahkannya begitu saja.”

Karena bagi Jo, pernikahan adalah sebuah institusi tempat terjadinya proposisi ekonomi, di mana ketika perempuan menikah, maka ia akan kehilangan sosoknya, suaranya, kebebasannya, dan hak milik pribadinya menjadi milik suami dan anaknya. Itu karena norma masyarakat membentuk konstruksi pernikahan seperti itu.

Jo punya cita-cita yang besar. Sejak kecil, ia berambisi menjadi seorang penulis. Ia sering menulis naskah pementasan teater kecil yang dimainkan oleh kakak beradiknya dalam acara-acara khusus seperti Natal di rumah mereka.

Ayahnya yang ikut berperang, sehingga selama ayahnya pergi, otomatis keluarganya bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam situasi ini ibu atau yang mereka panggil Marmee (Laura Dern) juga merupakan sosok penting di film ini. Ia mengambil alih semua urusan pengasuhan sejak suaminya atau ayah dari anak-anak pergi berperang.

Marmee adalah sosok kuat dan lembut di depan anak-anaknya. Selain sosok Jo, kekuataan Marmee dan penerimaan Marmee atas apa yang dipilihnya anak-anaknya juga menjadi narasi penting dalam film ini.

Jo berkeinginan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya. Pada masa itu, cara satu-satunya dan paling singkat untuk mewujudkannya, adalah dengan menikahi laki-laki kaya. Namun, Jo menolak cara itu. Ia ingin mewujudkan mimpinya dengan caranya sendiri.

Bagian menarik dari film ini muncul ketika Jo dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua orang memilki pemikiran dan ambisi yang sama dengannya. Sesaat sebelum kakak tertuanya, Meg, akan menikah, Jo sempat membujuknya agar membatalkan pernikahannya dan pergi bersamanya dan mengejar karir sebagai seorang aktris. Meg menolak usulan tersebut.

“Bukan berarti karena mimpiku berbeda denganmu, atau mimpiku tidak penting. Aku ingin menikah, aku ingin punya keluarga,” kata Meg pada Jo.

Bagi saya, bagian itu menunjukkan bahwa perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya, secara bebas, bahkan jika ia ingin menikah, dengan menyadari penuh segala konsekuensi yang akan diterimanya. Di situlah momen di mana Jo sadar bahwa ia tidak berhak memaksakan pemikirannya pada perempuan lainnya.

Sosok lain adalah Amy, anak bungsu. Walaupun ditampilkan selalu mencoba mencari perhatian, namun Amy juga merupakan pejuang kehidupan. Tak mudah untuk menjadi pelukis yang diinginkannya di masa itu. Namun ia bisa ikut bibinya dan bisa bersekolah, meninggalkan rumahnya saat ia masih remaja.

Karakter 5 perempuan termasuk Marmee adalah karakter 4 perempuan yang menonjol di masyarakat kala itu, hidup yang selalu optimis di tengah keterbatasan.

Lalu, apakah di film ini Jo tetapi tidak menikah sesuai prinsipnya? Kamu tontonlah, karena ini merupakan pilihan Jo yang cukup penting yang bisa kamu lihat di film.

Oh iya, catatan mengenai film yang mengalir dengan alur maju-mundur ini, yaitu ketiadaan adegan yang menunjukkan proses kematangan berpikir Jo. Saya percaya, kematangan berpikir Jo mengenai ambisi, pernikahan, kemandirian perempuan, tidak serta-merta ada begitu saja. Ia datang melalui proses panjang. Berbeda dengan novelnya, film ini tiba-tiba saja memunculkan sosok Jo yang bebas dan tidak mau mengikuti norma umum masyarakat yang mengikat hidup perempuan.

Catatan kedua, penggunaan dramaturgi dengan alur maju-mundur ini menurut saya jadi menghilangkan kesan mendalam dalam setiap momentum yang dipotret, karena penonton harus bolak-balik mengingat satu momen yang berpindah ke momen yang lain. Jika film menggunakan dramaturgi awalan hingga akhiran secara runut, maka kesan, pahitnya cerita, menjadi lebih mudah untuk didalami.

“Little Women” merupakan adaptasi novel klasik karya Louisa May Alcott yang diyakini merupakan sosok Jo dalam film ini. Sebelumnya ada film dengan judul yang sama. Film “Little Women” yang sekarang diputar adalah karya Greta Gerwig yang diproduksi Sony Pictures Entertainment (2019)

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Meera Malik, jurnalis televisi yang murtad dan kini mualaf di Konde.co sebagai managing editor. Pengagum paradoks semesta, gemar membeli buku tapi lupa membaca.

"Banyak orang yang anti pada keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Tak sedikit yang mengatakan bahwa LGBT merupakan produk budaya barat. Ternyata anggapan ini salah besar. Ari Setiawan, seniman asal Jawa Timur memetakan konstruksi budaya LGBT dalam praktik kesenian di Indonesia"

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Konde.co- Sejak masa kolonial, kesenian sudah digunakan sebagai media perjuangan untuk melawan penjajahan.

Di Indonesia penggunaan kesenian ini juga dilakukan sejak zaman Kolonial Belanda ketika menduduki Indonesia. Ada kesenian yang menggambarkan tentang konstruksi yang diperankan LGBT, baik dari cara berdandan maupun berpakaian. Ini artinya bahwa budaya berkesenian yang mengikutsertakan LGBT sudah ada sejak zaman Indonesia belum lahir.

Kesenian tersebut diantaranya Gandrung Lanang di Banyuwangi dan Ronggeng Bugis di Cirebon.

Di era pascakolonial, praktik lintas gender dalam budaya Indonesia mengalami kemunduran, ini diakibatkan oleh represi agama dan moral sehingga kesenian lintas gender ini menjadi tersisih bahkan didiskriminasi.

Di era modern, mulai ada film, tari, kebudayaan tentang lintas gender, walau masih ada stigma dan diskriminasi yang mengalahkan eksistensinya, seperti yang terjadi ketika adanya penarikan film “Kucumbu Tubuh Indahku” dari peredaran. Walau dalam tahap berikutnya atas perjuangan para seniman film, film “Kucumbu Tubuh Indahku” akhirnya menjadi pemenang dalam Festival Film Indonesia 2019.

Sejarah kesenian lintas gender terbukti sudah ada sejak zaman kolonial dan digunakan untuk melawan kolonialisme dan penguasaan. Ini juga menunjukkan bahwa seni lintas gender digunakan sebagai budaya perlawanan atas penindasan.

Hari Kamis, 13 Februari 2020 berlangsung diskusi tematik dengan topik ‘Keberagaman Ekspresi Gender dan Seksualitas Dalam Budaya dan Kesenian di Indonesia’ yang diadakan oleh komunitas anak muda di Surabaya, Voice of Youth.

Menghadirkan Ari Setiawan, seniman ludruk sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, peserta diskusi mayoritas adalah anak muda yang antusias ingin mengetahui tentang jejak kesenian Indonesia.

Dipandu oleh moderator yaitu Luluk Istiarohmi, mahasiswa tingkat akhir di UIN Sunan Ampel, perhelatan ini layaknya diskusi yang dinikmati oleh peserta.

Ari mengawali dengan menjelaskan masih ada tokoh kesenian lintas gender, salah satunya adalah Didik Nini Thowok yang begitu konsisten menjadi penari lintas gender.

Ari melanjutkan dengan mengajak para peserta keliling Indonesia untuk lebih mengenal budaya sendiri.

Di Sumatera Utara, ada Namboru Nantinjo. Ia adalah seorang tokoh leluhur di suku Batak, Toba yang terlahir tidak dapat digolongkan dalam kategori laki – laki maupun perempuan. Dipercaya sampai saat ini, rohnya masih berada di sekitar keturunannya untuk membantu masyarakat sekitar mengatasi kesusahan.

Sumatera Barat juga memiliki Ronggeang Pasaman. Ronggeng Pasaman adalah penari yang merupakan anak ronggeang yang merupakan seorang laki – laki yang bersolek selayaknya perempuan.

Setelah menapaki pulau Sumatera, Ari mengajak peserta menyusuri pulau Jawa. Ronggeng Bugis di Cirebon, tarian yang begitu jenaka karena berdandan layaknya badut yang diperankan oleh laki – laki dengan ekspresi feminine terdapat disana.

Lalu ada tari Topeng di Indramayu yang diperankan oleh perempuan memainkan karakter seorang laki – laki. Tari ini berkembang ke daerah – daerah lain seperti Cirebon, Malang dan Madura.

Banyumas, Jawa Tengah juga melahirkan Lengger Lanang yang ditarikan oleh laki – laki dengan gerakan feminin sebagai hiburan rakyat.

Disana juga ada wayang Orang dan Ketoprak, tokoh Abimanyu kerap dimainkan oleh perempuan.

Pulau Madurapun juga tak kalah dengan pulau lainnya yang juga menyimpan kekayaan budaya. Sandur, penari laki – laki yang mengenakan busana yang biasanya dikenakan oleh perempuan. Ada juga, Loddrok, hampir sama dengan Ludruk dan semua pemainnya adalah laki – laki.

Sedangkan di pulau Bali ada Arja Muani yaitu opera khas Bali yang semua pemainnya adalah laki – laki. Opera khas Bali ini bersifat komedi dan diciptakan oleh Raja klungkung di akhir abad XX.

Tari Margapati atau tari Bebancihan yang dibawakan oleh perempuan dengan gerakan yang begitu maskulin dan gagah, sampai sekarang masih ada di Bali.

Di daerah lain, suku Bugis telah mengakui adanya lima jenis gender sejak sebelum agama Islam masuk. Diantaranya adalah laki – laki (oroane), perempuan (makkunrai), translaki (calabai), transpuan (calalai) dan satu gender yang dipercayai dapat menghubungkan manusia dengan penduduk langit, yaitu bissu.

Bagaimana perkembangan budaya lintas gender ini? Di era klasik terekam adanya arca dan karya sastra yang menunjukkan bahwa konsep keragaman seksualitas yang begitu gamblang. Arca Ardhanari atau Ardhanariswari merupakan lambang persatuan Dewa Syiwa dan istrinya jadi figur separuh laki – laki (nara) dan separuh perempuan (iswari).

Selanjutnya, ada Relief Candi Sukuh yang terkait dengan praktik ritus kesuburan yang menggambarkan bentuk kelamin manusia secara fulgar. Ada Serat Centhini, ensiklopedia kebudayaan Jawa yang di dalamnya ada kisah aktivitas homoseksual oleh dua tokoh yang bernama mas Cebolang dan Nurwitri.

Itulah jejak – jejak lintas gender yang telah dipaparkan oleh Ari Setiawan. Jadi, mereka yang bilang bahwa keragaman gender dan seksualitas berangkat dari budaya barat adalah tidak tepat. Mereka yang mengatakan ini, berarti tidak memahami budaya Indonesia dan identitas budaya negeri mereka sendiri.

Seharusnya mereka malu telah mengungkapkan pernyataan tersebut karena mereka menunjukkan betapa tak mengertinya mereka akan sejarah dan budaya Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Muhammad Rizky, penulis dan aktivis gender

"Para aktivis hak asasi manusia mengecam tindakan gerombolan orang dan polisi yang mengintimidasi aktivis dan pengacara LBH APIK Jakarta. Sebagai pengacara perempuan korban kekerasan, seharusnya staff dan pengacara LBH APIK dilindungi secara hukum."

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Setelah diintimidasi oleh segerombolan orang di kantornya, LBH APIK Jakarta juga didatangi secara paksa oleh polisi dari Polsek Matraman Jakarta.

Kedatangan polisi ini merupakan yang ketigakalinya, setelah sebelumnya polisi datang secara paksa pada tanggal 3, 12 Februari 2020 dan yang terakhir Jumat, 21 Februari 2020.

Pada tanggal 21 Februari 2020, polisi menyatakan datang untuk bersilaturahmi. Namun Pengacara LBH APIK, RR. Agustine SH., MH menyatakan akan tetap memproses intimidasi yang dilakukan segerombolan orang dan pembiaran, penggeledahan paksa yang dilakukan polisi.

Sebelumnya LBH APIK telah melaporkan 2 tindakan ini ke Polres Jakarta Timur dan Divisi Profesi dan Keamanan atau Propam Jakarta Timur.

“Sudah ada permintaan maaf dari pihak terlapor kepada LBH Apik Jakarta, tetapi proses hukum tetap berjalan. Kehadiran pihak kepolisian yang sudah datang secara tiba-tiba sebanyak 3 (tiga) kali, pernah melakukan penggeledahan tanpa surat-surat penggeledahan, dan membiarkan preman masuk ke perkarangan LBH Apik Jakarta telah menimbulkan dampak kerugian secara psikis bagi seluruh Pengabdi Bantuan Hukum LBH Apik. Ini juga dapat digugat secara perdata.”

Para aktivis hak asasi manusia memberikan dukungan pada langkah-langkah yang dilakukan LBH APIK karena mengintimidasi dan melakukan penggeledahan paksa ini adalah tindakan yang unprosedural dan tanpa landasan hukum.

Kuasa hukum LBH APIK, RR. Sri Agustini SH.,MH mengatakan tindakan gerombolan dan polisi ini merupakan kemunduran terhadap human right defender atau pembela hukum yang seharusnya dilindungi.

Bagaimana peristiwa intimidasi ini terjadi?


Peristiwa ini terjadi ketika segerombolan orang berjumlah lebih dari 16 orang yang mengatasnamakan sebagai Komunitas Islam Maluku pada tanggal 3 Februari 2020 tiba-tiba datang dan mengintimidasi staff LBH APIK.

Mereka menuduh LBH APIK Jakarta telah melakukan penculikan dan penyekapan terhadap seorang perempuan korban kekerasan yang berinisial DW (bukan nama sebenarnya) berusia 21 tahun.

Kejadian ini bermula ketika LBH APIK sedang mendampingi korban bernama DW, atas rujukan dari Komnas Perempuan.

Pada hari Kamis, 30 Januari 2020, sesuai dengan permohonan surat rujukan dari Komnas Perempuan tersebut diatas, DW (21 Tahun) datang ke kantor LBH APIK Jakarta untuk berkonsultasi hukum atas kasusnya. Dalam konsultasi tersebut, DW diterima oleh salah satu pengacara dan relawan LBH APIK Jakarta.

Dalam konsultasi tersebut DW menjelaskan bahwa ia sudah 1 (satu) minggu lari atau meninggalkan rumah tinggal orangtuanya karena mendapatkan kekerasan dari orangtuanya yang tidak menyetujui hubungan/relasinya dengan Bd (bukan nama sebenarnya) serta karena perbedaan pilihan keyakinan.

Dalam konseling pertama Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 tersebut, belum ada pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah DW. Konseling masih berfokus pada penggalian masalah yang dihadapi oleh DW.

Pada hari Sabtu, 1 Februari 2020, DW menghubungi LBH APIK Jakarta dengan menceritakan bahwa orangtua Bd yang tinggal di daerah Matraman, didatangi oleh anggota Polsek Matraman berinisial TR yang mencari DW.

TR tidak bertemu dengan DW karena pada hari tersebut, DW dan Bd sedang berada di Cikarang. Karena TR tidak bertemu dengan DW, TR menghubungi DW via Telephone dan mengajak bertemu. DW setuju untuk bertemu TR dengan syarat bertemu hanya dengan TR (tanpa orangtua) dan bertempat di kantor LBH APIK Jakarta.

Pada hari Senin, 3 Februari 2020, sesuai dengan kesepakatan bersama antara TR dan DW, DW datang ke kantor LBH APIK pukul 11.00 WIB, sedangkan TR datang 1 jam kemudian yaitu jam 12.00 WIB. Pada saat TR diterima oleh front office LBH APIK Jakarta, sebelum bertemu DW, TR mengaku sebagai anggota Polsek Matraman, tujuan TR datang untuk bertemu dengan DW.

TR bertemu DW untuk melakukan cek langsung mengenai kasus DW. Selanjutnya, LBH APIK mempersilakan TR bertemu dengan DW di ruang konsultasi.

Dalam pertemuan tersebut DW menjelaskan bahwa dia meninggalkan rumah dan tidak ingin bertemu dengan orangtuanya karena DW sering mendapatkan kekerasan dari orangtuanya, menurut DW kekerasan semakin meningkat ketika DW berelasi dengan Bd.

Selanjutnya DW menuliskan surat berisi keinginannya terhadap orangtua yang dititipkan kepada TR.

Setelah TR meninggalkan kantor LBH APIK, salah satu staff LBH APIK meminta DW untuk pulang. DW mengikuti permintaan LBH APIK, DW meninggalkan kantor LBH APIK.

Setelah itu, TR ditemani PR mendatangi kembali kantor LBH APIK Jakarta ditemani oleh rekannya yang berinisial PR. Alasan kedatangan TR kembali ke kantor LBH APIK Jakarta adalah surat yang ditulis oleh DW tertinggal di kantor LBH APIK. Pada saat surat tersebut diberikan kepada TR, TR menolak surat tersebut.

PR dan TR langsung meminta untuk menggeledah kantor LBH APIK Jakarta dengan tuduhan menyembunyikan DW.

LBH APIK Jakarta menolak permintaan pengeledahan yang akan dilakukan oleh TR dan PR karena TR dan PR tidak dapat menunjukkan surat tugas penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP mengenai Tata Cara Penggeledahan. TR dan PR mengatakan bahwa mereka diminta oleh Komandannya untuk menggeledah kantor LBH APIK Jakarta jadi tidak membawa surat tugas dan surat penggeledahan.

LBH APIK Jakarta menjelaskan kepada TR dan PR bahwa DW sudah meninggalkan kantor LBH APIK Jakarta pada jam 13.30 WIB, akan tetapi TR dan PR berkeyakinan DW masih berada di kantor LBH APIK Jakarta.

Setelah diberikan penjelasan oleh LBH APIK Jakarta bahwa DW tidak ada di kantor LBH APIK dan DW meminta pendampingan LBH APIK Jakarta jika harus bertemu dengan orangtuanya, Setelah diberi penjelasan tersebut TR dan PR meninggalkan kantor LBH APIK Jakarta.

Tidak lama kemudian, orang tua DW dan segerombolan orang yang mengaku berasal dari Komunitas Islam Maluku datang menggedor pintu dan mengatakan ingin bertemu DW.

Salah satu dari mereka mengancam akan merusak kantor LBH APIK Jakarta jika tidak mempertemukan DW.

Ayah DW berkeyakinan bahwa DW disembunyikan oleh LBH APIK, untuk itu ayah DW memaksa untuk menggeledah seluruh ruangan kantor LBH APIK Jakarta untuk mencari DW. Karena terus memaksa, LBH APIK mengijinkan dengan ditemani staff LBH APIK Jakarta dan seorang anggota kepolisan Polsek Kramatjati, ayah DW dipersilahkan untuk memeriksa setiap ruangan di LBH APIK Jakarta.

Karena adanya keributan, pihak LBH APIK Jakarta menghubungi Pak Agus dari Kepolisian Sektor (Polsek) Kramat Jati untuk mengamankan LBH APIK Jakarta.

Setelah DW tidak ditemukan di kantor LBH APIK Jakarta, ayah DW keluar dari kantor LBH APIK Jakarta jam 16.00 WIB dan menemui gerombolan orang yang masih menunggu di depan kantor LBH APIK Jakarta.

Pihak LBH APIK menunggu sekitar satu jam sampai gerombolan orang tersebut pergi, tapi ternyata mereka belum pergi hingga jam 17.00 WIB. Setelah berdiskusi dengan Pak Agus dari Polsek Kramat Jati, Pak Agus menghimbau semua orang/ staff LBH APIK Jakarta sehingga gerombolan tersebut melihat kantor LBH APIK Jakarta tutup.

Ketika seluruh staff LBH APIK pulang, gerombolan yang berkumpul di halaman kantor LBH APIK pada akhirnya bubar.

Penggeledahan Paksa Polisi

Penggeledahan paksa yang dilakukan anggota Polsek Matraman adalah karena laporan dari orangtua DW yang menganggap bahwa LBH APIK Jakarta melakukan penculikan dan penyekapan terhadap anaknya dilakukan tidak sesuai dengan Tata Cara Penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP karena anggota polisi yang mengaku dari polsek Matraman tersebut tidak dapat menunjukan surat penggeledahan dan identitas sebagai anggota kepolisian.

Selain itu pengaduan yang menyatakan LBH APIK sebagai lembaga yang melakukan penyekapan sepenuhnya salah, karena LBH APIK bukanlah individu yang membawa pergi seseorang untuk melawan hukum, bahwa mitra datang ke LBH APIK Jakarta dengan kesadaran dan kebutuhan akan perlindungan hukum dirinya pribadi sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 328 KUHP tentang Penculikan dan Penyekapan.

LBH APIK juga mendatangi Divisi Profesi dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polres Jakarta Timur) untuk melaporkan 4 anggota kepolisian Polsek Matraman dengan kasus mal administratif dan pembiaran terhadap tindakan penggerebekan, intimidasi dan penggeledahan paksa yang dialami oleh LBH APIK Jakarta.
Tuntutan LBH APIK

Atas peristiwa ini, pengacara LBH APIK dalam pernyataan persnya mendesak pihak Polres Jakarta Timur untuk tetap melanjutkan proses hukum atas pelaporan pada Propam secara profesional dan independen.

Kemudian meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang dilakukan Polres Jakarta Timur.

Dan meminta Komnas HAM untuk melakukan perlindungan hukum kepada Pembela HAM, khususnya Perempuan Pembela HAM.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan,
psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”

Rumah tempat kami mengontrak tiba-tiba terkena banjir, air masuk dengan cepat ke dalam rumah dan kami hanya bisa duduk menunggu di lantai 2 rumah yang kami tinggali selama ini. Cerita ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya dan beberapa kawan perempuan saat menghadapi banjir.

*Tika Adriana- www.Konde.co

Konde.co- Malam itu, 31 Desember 2019, saya memilih untuk tak pergi ke mana pun, meski beberapa teman mengajak saya gabung dalam hiruk-pikuk pergantian tahun. Namun, saya tetap pilih mengistirahatkan badan sembari asyik masyuk membaca. Toh juga saya melihat cuaca malam itu kurang bersahabat. Ketimbang nekat jadi basah?

Tahun resmi berganti, suara kembang api makin memudar, berganti dengan derap hujan yang kian deras, dan saya tertidur.

Sekitar pukul 05.00, saya terbangun karena atap kamar bocor. Tak bisa kembali tidur, saya pun melongok ke luar. Air rupanya sudah meninggi dan kian meninggi. Listrik padam dan air pun hanya tersisa di tandon.

Saat hendak mandi, saya pun teringat bahwa saya sedang menstruasi. Dan betapa repotnya datang bulan di waktu banjir. Saya sedikit beruntung tinggal di lantai dua. Yah, meski saya harus hemat-hemat air untuk mencuci. Apalagi di kala malam. Tidak ada penerangan, tapi pembalut sudah waktunya diganti.

Esok harinya, setelah banjir surut, air kembali mengalir, dan listrik sudah menyala, saya membasuh seluruh badan saya lebih lama dari biasanya. Bukan itu saja, sorenya saya bergegas ke supermarket, membeli beberapa kebutuhan yang harus selalu ada: air galon dan pembalut. Ya, saya harus membeli galon lagi untuk persediaan air bersih kalau banjir datang lagi.

Bukan itu saja, saat musim hujan ini, saya selalu sedia pembalut dan beberapa helai pakaian di tas, payung, dan jas hujan. Saya juga semakin jarang memakai sepatu dan memilih sepatu sandal gunung ketika bepergian, termasuk saat ke kantor. Ribet? Tentu saja, tas saya jadi semakin berat, tapi setidaknya, saya tak pusing kalau bencana yang terjadi karena kerusakan alam itu datang lagi dan memaksa saya untuk mengungsi.

Itu baru menstruasi. Lantas apa persiapan yang harus dilakukan jika Anda adalah perempuan hamil atau menyusui?

Perempuan Hamil Dikala Banjir

Seorang kolega yang istrinya sedang hamil bercerita pada saya. Di musim hujan begini, istrinya jarang sekali pulang ke rumah dan memilih tinggal di rumah saudaranya yang lebih aman dari banjir.

Namun, jika Anda dan partner anda tak dekat dengan siapa pun, ada baiknya kalian berdua bertanya pada dokter atau penyedia layanan kesehatan kehamilan untuk mendapatkan perawatan pranatal atau melahirkan bayi yang terdekat dengan kantor, tempat tinggal, atau jika dokter itu terpaksa tutup.

“Jika sudah dekat dengan hari kelahiran anda, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan anda tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Anda pun harus menyampaikan pada badan manajemen darurat terdekat untuk mencari tahu cara mendapatkan peringatan darurat,” begitu pesan Center for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/reproductivehealth/features/disaster-planning-parents/index.html) dalam situs resmi mereka.

Sebaiknya anda dan partner anda juga selalu menyediakan persediaan makanan dan minuman, setidaknya untuk tiga hari, obat-obatan, perlengkapan bayi dan keamanan, peralatan komunikasi, dokumen, dan nomor kontak darurat.

Nomor kontak darurat itu bermanfaat untuk mencari pertolongan ketika bencana datang, sehingga perempuan hamil bisa segera diungsikan ke tempat yang aman dan mendapatkan pemeriksaan medis.

Lindungi juga diri anda atau perempuan hamil di sekitar anda. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan agar terhindar dari infeksi. Hindari tempat berjamur atau kotor. Kembalilah ke rumah saat tempat tinggal anda sudah dalam keadaan bersih.

Agar terhindar dari stres fisik, perbanyak minum air putih. Bicaralah dengan penyedia layanan kesehatan atau konseling psikologi, teman, atau anggota keluarga untuk mengatasi stres emosional. Bagi orang di sekitar perempuan hamil, selalu perhatikan kondisi emosional mereka dan jadilah pendengar untuk membantu mereka terhindar dari stres.

Bayi dan Perempuan Menyusui Saat Banjir

Persiapan memang diperlukan kapan saja, karena bencana memang tak bisa ditebak datangnya. Seperti yang terjadi pada pergantian tahun lalu, BMKG tak bisa menebak curah hujan yang begitu tinggi. Pergantian musim juga makin tak menentu.

Jika anda merupakan perempuan menyusui, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter mengenai perlengkapan darurat yang harus disiapkan, termasuk lokasi dokter atau pelayanan kesehatan terdekat.

Yang perlu anda perhatikan yakni asupan gizi anda dan makanan bayi dan boks portabel. Jika diperlukan, bawa serta obat-obatan yang telah diresepkan dokter. Jangan lupa, anda juga harus memperhatikan persediaan air bersih untuk mencuci botol susu. Jika memungkinkan, anda bisa menyediakan wadah penyimpan ASI portabel, meski kapasitasnya tentu tak sebesar lemari pendingin ASI.

Jaga kondisi psikologis perempuan menyusui, agar tidak mudah stres. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka untuk berbagi untuk mendukung kelancaran ASI.

Seperti dikutip dari Nidirect Goverment Service (https://www.nidirect.gov.uk/articles/keeping-children-safe-during-flood), hindari untuk mengajak bayi pulang saat kondisi rumah belum benar-benar bersih, termasuk mencuci pakaian dan kasur yang terendam banjir. Singkirkan barang berbahaya dari rumah anda dan jangan biarkan sang buah hati bermain di luar jangkauan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co

Di sejumlah komentar dan diskusi di sosial media, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga ramai diperbincangkan. Para aktivis perempuan menolak pasal-pasal yang mendomestifikasi perempuan seperti ibu tugasnya mengurus rumah, suami dan anak. Dan jika kamu tak rajin beribadah, pemerintah akan mengawasimu. Jika RUU ini disahkan, maka ini akan menjadi sebuah kemunduran bagi Indonesia.

*Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga merupakan RUU yang tiba-tiba muncul di akhir tahun 2019.

Munculnya RUU yang menjadi salah satu prioritas di DPR ini harus dicermati karena punya makna politis, muncul secara tiba-tiba dan langsung masuk menjadi RUU prioritas di DPR.

Padahal RUU lainnya membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi RUU prioritas pembahasan di DPR.

RUU Ketahanan Keluarga ini intinya meminta pemerintah untuk mengurusi semua urusan keluarga. Seperti hal-hal yang sangat personal nantinya akan diurus oleh pemerintah, misalnya bagaimana hubungan ibu dan anak, ayah dan anak, agama keluarga, semua akan diurus oleh pemerintah.

Kata “Agama” dan ‘Keluarga” adalah kata terbanyak dalam RUU ini. Misalnya disebutkan: orangtua dan anak yang baik adalah orangtua dan anak yang beragama dan beraklak mulia. Intinya RUU ini dibuat untuk mengurus agar semua keluarga di Indonesia rajin beribadah, jika tidak rajin beribadah, maka pemerintah akan turut campur tangan dalam keluarga kamu.

Yang paling banyak menuai protes adalah, dalam RUU dituliskan bahwa tugas istri adalah mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak. Para aktivis perempuan menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kemunduran luar biasa bagi perempuan Indonesia.

Apa saja isi RUU Ketahanan Keluarga dan mengapa banyak pihak yang menolaknya?

1. Keluarga Adalah Urusan Pemerintah

Intinya RUU ini meminta pemerintah untuk mengurus semua urusan keluarga. Pemerintah harus mengurus urusan keluarga termasuk menyediakan konsultan khusus keluarga jika keluarga tersebut dianggap bermasalah atau sedang dalam krisis.

Seperti apa keluarga yang terkena krisis? RUU menyebutkan, keluarga yang terkena krisis adalah keluarga yang tidak taat beribadah.

Yang lain disebut krisis ketika ada anggota keluarga yang bekerja ke luar negeri. Jadi, jika keluarga kamu ada yang bekerja di luar negeri, maka keluarga kamu dianggap sebagai keluarga yang sedang mengalami krisis. Jika mengalami krisis, maka pemerintah wajib untuk turun tangan menyelesaikan persoalan keluargamu.

Disebutkan juga di pasal lainnya tentang keluarga yang krisis adalah keluarga yang dianggap melakukan penyimpangan seksual. Jadi nanti jika ada Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia, maka ia harus mendapatkan perawatan karena RUU ini menyebutkan bahwa LGBT harus dirawat dan diawasi oleh lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.

2. Dibentuk Badan Ketahanan Keluarga yang Memantau Keluargamu

RUU meminta pemerintah untuk membentuk badan ketahanan keluarga untuk memantau keluarga-keluarga di Indonesia dan melaporkan apa yang terjadi di keluarga di Indonesia. Jadi siap-siap saja keluarga-keluarga di Indonesia akan dipantau oleh pemerintah melalui badan ketahanan keluarga

Dalam pasal 70 juga tertulis, bahwa jika ada keluarga yang bermasalah, maka ia akan dibimbing oleh konsultan keluarga yang dipilih oleh pemerintah. Konsultan ini harus lulus melalui uji kompetensi

3. Pemerintah Memfasilitasi Bimbingan Keagamaan Keluarga

Kata “agama” sepertinya menjadi kata kedua yang paling banyak dalam tulisan di RUU ini. Dalam RUU dituliskan bahwa semua orang harus taat beribadah. Untuk taat atau tidak taat ini, kita akan dipantau pemerintah. Jika tidak taat, maka pemerintah akan memfasiltasi bimbingan keagamaan keluarga.

Padahal pilihan kita atas agama dan keyakinan juga beribadah, adalah pilihan personal, mengapa pemerintah harus mengurus apakah kita sudah beribadah atau belum?

4. Menikah Harus Mendapatkan Pendampingan Perkawinan

Jika kamu akan menikah, kamu harus mendapatkan bimbingan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah harus mengetahui rencana perkawinanmu.

5. Kewajiban Istri Mengatur Urusan Rumah Tangga

Sebagaimana tertulis dalam pasal 25, kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Padahal rumah tangga adalah urusan seluruh anggota keluarga, tidak semua dibebankan ke istri.

Bagaimana jika istri bekerja di kantor, apakah semua tanggungjawab harus dilakukan oleh istri saja? Ini sebuah kemunduran di era sekarang

6. RUU Mengatur Soal Keturunan dan Cara Mendapatkan Keturunan


Dalam pasal 26, untuk memperoleh keturunan, RUU menyatakan diperbolehkan untuk menggunakan teknologi, namun ini harus merupakan langkah terakhir dan harus dibuktikan dengan bukti medis. Jika melanggar, maka akan dikenai denda sebanyak Rp. 500 juta

Dalam pasal 31, tertulis bahwa donor ovum atau sperma yang akan mendonorkan pada orang lain yang ingin memperoleh keturunan dilarang, jika melanggar akan dikenai denda Rp. 500 juta

7. Donor ASI: Harus Dibuktikan dengan Identitas Agamamu dan Diurus Pemerintah


Jika kamu mau mendonorkan Air Susu Ibu (ASI), harus ada bukti tertulis untuk memastikan identitas agamamu dan terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikat sepersusuan yang dibuat oleh unit donor ASI yang dibentuk pemerintah. Ini seperti yang tertulis dalam pasal 100.

Jadi jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan ASI, maka pendonornya harus memberikan identitas agama dan mendaftarkan terlebih dahulu ke unit donor ASI yang dibentuk oleh pemerintah

Pasal-pasal inilah yang menimbulkan kontroversi dan mendapatkan banyak penolakan. Jika RUU ini diundangkan, maka ini adalah sebuah kemunduran bagi masyarakat di Indonesia, bagi perempuan dan kemunduran bagi pemerintah Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Luviana,
setelah menjadi jurnalis di media mainstream selama 20 tahun, kini menjadi chief editor www.Konde.co dan menjadi dosen pengajar ilmu komunikasi di sejumlah universitas di Jakarta. Pedagoginya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas

Kekerasan yang dialami pekerja perempuan di rumah, terbukti sangat mempengaruhi kondisi mentalnya saat bekerja. Tak hanya mendapatkan kekerasan psikis, pekerja korban KDRT ini juga mendapatkan luka fisik, ada yang cacat pendengaran hingga terganggu kesehatan reproduksinya.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Suatu hari, ada seorang suami yang datang ke pabrik dan tiba-tiba memukuli istrinya. Orang-orang di pabrik hanya diam dan tidak berani melakukan apa-apa. Mereka bilang tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain karena dianggap pamali.

Ini adalah realita yang dialami sejumlah perempuan pekerja pabrik.

Salah satu pekerja perempuan lain juga menyatakan hal yang sama. Jika ia sedang bertengkar dengan suaminya di rumah, ia menjadi tak semangat untuk bekerja di kantor. Hal ini juga diakui oleh beberapa perempuan yang mendapatkan Kekerasan dari suaminya di rumah.

Kekerasan yang dilakukan pasangan atau kekerasan yang terjadi di rumah, ternyata sangat berpengaruh pada kerja- kerja buruh perempuan. Hal ini yang mencoba dipotret Lembaga Perempuan Mahardhika.

Perempuan Mahardhika pada 13 Februari 2020 mempublikasikan hasil penelitiannya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada buruh Perempuan.

Penelitian yang dilakukan sejak September sampai Desember 2019 ini menunjukkan bahwa KDRT yang dialami perempuan di rumah akan mempengaruhi kondisi kerja buruh perempuan.

Penelitian dilakukan dengan memilih tempat kerja yang memiliki banyak pekerja perempuan seperti di industri garmen, tekstil, dan pekerja rumahan yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Ada 26 korban KDRT dan 5 orang perwakilan serikat buruh yang diwawancara untuk memperoleh data kekerasan.

Meskipun penelitian dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah namun beberapa dari mereka sebenarnya berasal dari luar wilayah tersebut seperti Palembang dan Lampung. Mereka dibesarkan dengan budaya bertani dan berkebun namun lambat laun mulai mengenal bentuk kerja buruh jasa melalui migrasi. Bermigrasi adalah cara mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tanah perantauan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa korban-korban KDRT sebenarnya juga mengalami kekerasan saat masih anak-anak. Ada yang diperkosa oleh pamannya, ada pula yang menyaksikan sang ayah menyiksa ibunya.

Kekerasan di dalam rumah dan situasi yang menganggap mereka (perempuan) hanyalah beban keluarga akhirnya mendorong mereka untuk keluar dari situasi yang ada. Mereka ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Seperti yang dikatakan Pratiwi, salah seorang narasumber penelitian, “saya ingin mengubah hidup saya”.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti Karolina L. Dalimunthe dan Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika. Penelitian juga menemukan bahwa jika dilihat dari latar belakang pendidikan, dalam rentang waktu ini, terlihat ada peningkatan pendidikan dari para buruh perempuan. Jika pada rentang usia 39-46 tahun lulusan SD sebanyak 6 orang, maka pada rentang usia 25-31 tahun sudah tidak ada buruh perempuan yang lulusan SD.

“Meskipun ada peningkatan pendidikan bukan berarti buruh perempuan terbebas dari KDRT,” ujar Karolina L. Dalimunthe.

Selama ini responden mengatakan bahwa mereka menjalani kehidupan pernikahan dengan keyakinan tradisional yang diyakini banyak orang, yaitu suami bertugas mencari nafkah dan mengambil keputusan sedangkan perempuan bertugas mengasuh anak dan mengurus rumah.

Padahal kenyataanya berbeda. Para buruh perempuan inilah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam segala aspek. Mereka juga mencari nafkah, mengasuh anak, dan mengurus rumah. Beban yang sangat berat ini akhirnya berujung pada tindak kekerasan yang mereka terima dari pasangannya.

Kekerasan yang dialami terjadi dalam berbagai bentuk ada yang secara fisik, psikologis, verbal, seksual, penelantaran ekonomi, dan ancaman.

Kekerasan terhadap mereka tidak hanya terjadi di ruang domestik yang tertutup tapi juga berlanjut di tempat kerja.

“Ketika ada suami yang datang ke pabrik dan memukuli istrinya, orang-orang di sekitar hanya diam dan tidak berani melakukan apa-apa. Mereka bilang nggak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain,”ujar Karolina.

Perempuan Mahardhika juga menemukan beberapa kekerasan yang dilakukan suami di tempat kerja, ada buruh perempuan yang dibentak dan dipermalukan; dipukul, ditendang, dan dicekik; memaksa untuk pulang; dan mendapat ancaman.

Kekerasan juga dilakukan oleh mantan suami di tempat kerja seperti masih mendatangi tempat kerja; melakukan sms ancaman, melakukan rayuan seksual, dan melecehkan; memaksa mencium dan memeluk; memukul; dan mengganggu kehidupan personal.

KDRT yang dialami buruh perempuan baik di rumah ataupun di tempat kerja berdambak pada luka fisik dan mental para korbannya. Ada yang mengalami cacat pendengaran, luka-luka, dan kesehatan reproduksinya terganggu. Mereka juga menjadi tidak percaya diri dan selalu merasa resah, tidak aman, dan ketakutan berlebih.

Kekerasan yang dialami para buruh perempuan ini tidak semerta-merta membawa mereka dengan mudah keluar dari hubungan yang penuh kekerasan.
Hal yang selalu menjadi pertanyan, mengapa masih bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan?

“Mereka tetap berada di dalam hubungan yang penuh kekerasan dengan banyak pertimbangan. Masalah anak menjadi pertimbangan utama. Juga pandangan masyarakat yang masih menganggap janda hanya sebelah mata, punya stigma buruh, sehingga mereka takut dikucilkan,” ujar Karolina.

Hasil penelitian ini akhirnya membuat Perempuan Mahardhika merekomendasikan agar perusahaan dan serikat buruh ikut terlibat dalam melindungi buruh perempuannya dari kekerasan rumah tangga.

Perempuan Mahardika juga merekomendasikan agar pemerintah dan perusahaan meratifikasi Konvensi International Labour of Organisation (ILO) 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan dalam Dunia Kerja.

Salah satu yang menjadi rujukan dari konvensi ini adalah mengakui KDRT sebagai kekerasan dalam dunia kerja.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co


Tak sedikit clickbait di media yang menjadikan perempuan sebagai korban, contohnya adalah berita yang menuliskan secara sensasional tentang tubuh perempuan. Lalu, apakah clickbait digunakan oleh media sebagai tipuan atau justru sebagai taktik dalam bermedia?


*Tika Adriana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Ada yang berubah di tengah melesatnya industri digital: arus informasi yang kian deras.

Jika di tahun 90-an radio, TV, dan koran jadi primadona untuk mendapatkan kabar terbaru, di zaman sekarang, dengan teknologi yang kian berkembang, ragam peristiwa pun bisa kita ketahui hanya dalam hitungan detik.

Saluran berita di jagat maya makin berwarna. Kalau dulu kita hanya mengenal satu-dua sumber informasi, kini ribuan kanal tersaji, berebut hati warganet. Konsekuensinya, tak sedikit media yang menggunakan strategi clickbait utuk meraih perhatian pembaca.

Dan tak sedikit clickbait yang kemudian menjadikan perempuan sebagai korban, contohnya adalah berita-berita sensasional tentang tubuh yang menjadikan perempuan sebagai korban.

Yang baru-baru ini terjadi adalah berita penangkapan artis Lucinta Luna yang diduga menggunakan narkoba. Namun sejumlah media lebih memilih menuliskan tentang identitas dan pilihan seksualnya, padahal ini tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkoba.

Berita lainnya yaitu dari kasus Renyhard Sinaga, Warga Indonesia yang melakukan perkosaan terhadap lebih dari 100 orang di Inggris. Sejumlah media di Indonesia kemudian mengangkat hal-hal yang faktanya sama sekali tidak relevan dengan kasus kriminal Reynhard. Seperti menuliskan identitas orientasi seksual, kemewahan rumah, kehidupan keluarga, almamater, gawai yang ia gunakan, gaya selfie, dan sebagainya. Dampak buruknya, narasi mengenai kekejian dan kebiadaban tindakan pemerkosaan yang dilakukan Reynhard bergeser jauh menjadi narasi receh yang sekadar jadi bahan olok-olok di ruang publik.

Atau sejumlah kasus lainnya, ini merupakan strategi clickbait yang kerap dilakukan media untuk meraih pembaca. Jika pembacanya banyak, maka asumsinya akan banyak pemasukan iklan untuk media tersebut.

Apa itu clickbait?

Pertanyaan tentang apakah clickbait adalah sebuah tipuan atau taktik dalam bermedia itulah yang saya lempar kepada empat narasumber ketika dipercaya menjadi moderator dalam seminar “Clickbait: Tipuan atau Taktik Bermedia” di rangkaian kegiatan Commpress yang dilakukan program studi jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara atau UMN.

Mereka yakni Domu Ambarita General Manager Content Tribun Network; Joni Aswira, Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia; Wisnu Nugroho, Editor in Chief Kompas.com; dan Ardyan M. Erlangga, Managing Editor Vice Indonesia.

Keempat narasumber saya sepakat bahwa clickbait merupakan sebuah strategi yang kerap digunakan oleh redaksi media untuk menarik minat para pembacanya, namun dengan cara yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik.

Domu Ambarita pun meluruskan percakapan di masyarakat yang kerap menuduh medianya menggunakan strategi clickbait. Dia menyebut bahwa Tribun Network selama ini memilih untuk menggunakan judul menarik yang ramah dengan mesin pencarian.

“Kalau selama ini orang bilang Tribun menggunakan clickbait, itu tidak benar, karena kami sendiri menolak untuk melakukan hal tersebut. Kami hanya menggunakan judul yang menarik untuk berita-berita kami,” ujar Domu di UMN, Rabu (5/2/2020).

Domu menyebut, redaksi Tribun juga terus melakukan perubahan agar tak melulu distigma masyarakat, salah satunya dengan memberikan peringatan tegas kepada editor yang menggunakan judul tipu-tipu dan mengecewakan pembaca.

Di situ, Domu juga mengakui bahwa kemampuan dan sensitivitas para pekerja di jaringan Tribun berbeda-beda, sebab mereka memiliki lebih dari 20 media yang tersebar di daerah.

Namun, untuk mengatasinya, dia menyampaikan bahwa dapur beritanya telah berbenah, salah satunya dengan mengadakan pelatihan bersama untuk para editor Tribun di seluruh Indonesia. Dengan melakukan pelatihan pada para redakturnya, maka harapannya ini akan mengurangi clickbait.

Pada tahun 2015, BBC pernah mengulas tentang “Clickbait: The changing face of online journalism” yang menyebut bahwa kini media-media berlomba untuk menyusun judul yang menggoda pembaca menekan tautan berita mereka. Sayangnya, judul itu hanya jebakan untuk menggambarkan tajuk berita yang sensasional atau menyesatkan, ini bisa dilihat dari judul dan isi beritanya yang berbeda. Inilah yang kemudian disebut sebagai berita yang menyesatkan.

Mengapa clikbait banyak diperbincangkan? Sebab, semakin banyak klik yang didapat oleh sebuah media, maka iklan pun akan mengalir ke kantong media.

Salah satu penelitian populer yang mereka sertakan yakni dari Columbia Journalism Review. Dalam artikel itu, mereka menyoroti sebuah strategi yang digunakan oleh Slant. Media itu memberi bayaran kepada para penulisnya sebesar $100 per bulan. Namun, mereka akan memberikan bonus sebesar $5 untuk setiap 500 klik kepada si penulis artikel. Akhirnya, strategi clickbait lah yang digunakan oleh para jurnalisnya dalam menulis.

Ardyan M. Erlangga, Managing Editor Vice Indonesia, mengamini bahwa clickbait tak hanya dilakukan oleh media di Indonesia, tapi juga oleh media daring di negara-negara lain. Tujuannya sama: berebut pembaca.

“Makanya di Vice, kita tidak memainkan berita harian, karena kita tahu itu sudah banyak dimainkan oleh media lain di sini. Maka kita memilih untuk membuat tulisan-tulisan panjang seperti feature atau kisah-kisah menarik lain, ini tak lain agar terlihat khas di mata pembaca,” ujar Ardyan.

Menilik dari artikel yang pernah ditulis oleh Made Supriatma dalam Amatan di Remotivi (http://www.remotivi.or.id/amatan/367/Hoax,-Kapitalisme-Digital,-dan-Hilangnya-Nalar-Kritis-(Bagian-I)), tanpa disadari, pilihan dan kemerdekaan manusia telah diambil alih oleh mesin pencari akibat adanya kapitalisme digital.

Jika di zaman media tradisional seperti televisi, radio, dan koran, masyarakat tak punya pilihan kecuali menerima seluruh isi dari pemberitaan yang tersaji. Di era sekarang: manusia bisa memilih hal yang ingin mereka sukai dan tidak disukai.

Wisnu Nugroho, Editor in Chief Kompas.com dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa mesin pencarilah yang membuat media arus utama menyajikan semua berita yang jadi kegelisahan masyarakat, salah satunya suara masyarakat di sosial media. Namun Wisnu mengatakan, medianya tetap berkomitmen menyajikan informasi yang mendalam, dengan kualitas jurnalistik yang baik.

“Selain berita-berita harian, kami juga menyajikan berita yang mendalam di kanal VIK (Visual Interaktif Kompas). Di kanal VIK tersebut kami menyajikan karya jurnalistik dengan kualitas terbaik kami,” ujar Wisnu.

Metode semacam Kompas.com memang kerap digunakan oleh media untuk menyiasati mahalnya harga jurnalisme yang berkualitas dan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang menjadi ladang nafkah bagi ratusan pekerja. Sebab masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran untuk melakukan donasi secara bersama-sama demi mendapatkan produk jurnalistik yang berkualitas.

“Saya memang tidak pernah tahu berapa pendapatan dari klik pembaca ke berita-berita kami, karena urusan kami hanya memproduksi konten berita. Soal penghasilan itu urusan dari marketing, tapi sebagai gambaran, Kompas.com itu berdiri tahun 1995 dan kami baru memperoleh untuk pada tahun 2008. Butuh waktu 13 tahun,” tambah Wisnu.

Wisnu mengatakan bahwa tantangan lain yang saat ini dihadapi media sebenarnya berasal dari perusahaan-perusahaan komunikasi seperti Google, Youtube. Selama ini perusahaan inilah yang banyak di klik oleh pembaca. Maka perusahaan media harus bersaing keras dengan Google, Youtube dll untuk meraih pembaca, dan ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

Media di Indonesia seperti media online selama ini harus berebut iklan yang jumlahnya tak banyak. Berbeda dengan iklan di televisi yang jumlahnya hampir 70% dari pendapatan iklan di media, sedangkan 30% jumlah iklan sisanya diperebutkan oleh media cetak, media online dan radio.

Namun bukan berarti media bisa melakukan clickbait begitu saja atas nama peruntungan. Tak hanya mencari iklan, tapi media punya banyak fungsi yang lain seperti: menuliskan suara masyarakat dan kritis terhadap pemerintah

Joni Aswira dari Divisi Advokasi AJI Indonesia pun mengingatkan kepada pemilik media untuk memerangi clickbait yang menjadi tantangan jurnalisme masa sekarang.

“Kita harus ingat bahwa dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, media memiliki fungsi edukasi, sehingga kita harus menyajikan berita yang sesuai dengan etika jurnalistik,” tutupnya.

Selama ini sejumlah berita yang banyak mendapatkan protes karena melanggar kode etik adalah media yang judul dan kontennya tidak sesuai. Sering juga kita mendapati berita yang melakukan sensasionalisme untuk mendapatkan klik dari pembaca.

Media-media seperti ini umumnya melanggar kode etik karena melakukan sensasionalisme di media.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co

Konde.co- Menjelang siang hari tanggal 17 Februari 2020, salah satu pengurus Serikat Buruh, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Darto dikagetkan oleh kedatangan 10-15 orang ke sekretariat KASBI di Cipinang, Jakarta Timur.

Yang datang ini rata-rata berumur 15-17 tahun dan berteriak-teriak agar KASBI dibubarkan karena telah menolak omnibus law. Massa ini berteriak menyuarakan bubarkan KASBI karena mereka nilai, para aktivis buruh di KASBI telah menghambat omnibus law, kata Darto.

Tidak seperti aksi buruh yang tampak sering dihambat meski sudah mengajukan surat pemberitahuan ke polisi, aksi para pendemo ini tampak begitu lancar dan cepat meski tidak melayangkan pemberitahuan ke polisi.

Setelah itu para pendemo bergesar dan mengatakan akan melanjutkan aksi mereka di Kementerian Hukum dan HAM untuk menuntut pembubaran KASBI.

KASBI mengecam aksi tersebut, karena dalam ruang demokrasi seharusnya kebebasan menyampaikan pendapat tentang persoalan rakyat untuk mengkritik berbagai regulasi dan kebijakan seharusnya didengar, bukan kemudian membuat teror bagi publik yang tengah berjuang.

KASBI dalam penyataan sikapnya menjelaskan bahwa mereka bersama organisasi buruh lainnya menolak omnibus law, karena omnibus law akan mempertinggi kerusakan lingkungan dan memiskinkan buruh.

Omnibus law adalah pembuatan satu undang-undang dengan isu besar yang bisa menghilangkan beberapa undang-undang yang lain. Jadi nantinya akan dibuat 1 undang-undang dari hasil penyederhanaan sejumlah undang-undang yang lain.

Pemerintah membuat omnibus law untuk mempercepat pelaksanaan investasi di Indonesia. Namun rencana ini ditolak para buruh karena pembuatan omnibus law tak pernah mengikutsertakan buruh. Pemerintah juga terkesan sembunyi-sembunyi membuat aturan ini.

Dalam Omnibus law yang dibuat pemerintah, banyak pasal yang merugikan pekerja terutama pekerja perempuan. Misalnya disebutkan bahwa kontrak untuk pekerja akan dilakukan tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan, upah minimum kabupaten/kota juga dihapus, upah akan diganti per jam, dan pengusaha tidak diwajibkan membayar cuti hamil, haid, dan menikah. Hal lain, cuti besar juga akan dihapus dan tidak ada sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar hukum.

“Yang akan mendapat kerugian, penderitaan dan kesengsaraan itu rakyat Indonesia seperti buruh, pemuda, pelajar, tani, masyarakat adat, nelayan,” kata Nining Elitos.

KASBI juga mengaskan bahwa mereka tidak akan mencabut tuntutan melawan omnibus law. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) juga memperingatkan bahwa aksi teror ini mungkin baru permulaan. KPBI menyerukan agar berbagai gerakan perlu meningkatkan persatuan. Sebab, serangan terhadap gerakan-gerakan yang menolak omnibus law mungkin akan kembali terjadi.

Sebelumnya, KASBI bersama GEBRAK dan Fraksi Rakyat Indonesia menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah tentang omnibus law. Pada 13 Januari 2020 GEBRAK melancarkan aksi ke DPR RI menolak rancangan undang-undang yang pembahasan draftnya berlangsung secara misteris karena tidak melibatkan masyarakat dan sembunyi-sembunyi.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

(Disarikan dari www.buruh.co, artikel ini merupakan kerjasama www.Konde.co dan www.Buruh.co)