*Fadiyah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Minimnya jaminan keselamatan dan keamanan bagi petugas medis di Indonesia untuk penanganan Corona sudah menjadi sorotan sejumlah pihak, terutama berkaitan dengan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Melalui keterangan tertulis yang diterima Konde.co, Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Dokter Mahesa Paranadipa pun mengingatkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bertugas dalam penanggulangan dan penanganan pasien suspek maupun positif Covid-19 wajib mendapatkan perlindungan.

Hal tersebut, jelas Mahesa, telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Pastikan juga kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), waktu istirahat, nutrisi bagi seluruh petugas kesehatan terpenuhi dengan baik," tegas Mahesa.

Desakan serupa pun diserukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Bergerak Indonesia, selepas terdapat sejumlah tenaga medis yang terpapar, hingga meninggal, akibat menangani Covid-19.

“Salah satu penyebab kejadian tragis ini adalah kelangkaan APD bagi tenaga medis di garis depan di berbagai rumah sakit. Kelangkaan alat pelindung diri ini lebih disebabkan oleh lonjakan drastis kebutuhan APD yang terjadi karena tenaga medis bekerja serentak melayani ribuan pasien. Pemerintah gagal mengantisipasi ledakan kebutuhan ini,” tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam keterangan tertulis pada MInggu (22/3/2020).

“Situasi kelangkaan APD ini jelas membahayakan keselamatan tenaga medis kita”.

Atas kondisi kelangkaan APD tersebut, Nur Hidayati pun menyampaikan sejumlah desakannya kepada pemerintah. Pertama, pemerintah perlu segera mengadakan APD dari berbagai sumber, baik impor maupun menggerakkan produksi APD dengan melibatkan perusahaan tekstil di berbagai daerah, termasuk UMKM, dengan standar teknis dan sesuai persyaratan WHO.

“Pemerintah perlu melibatkan pihak swasta, ahli tekstil, ahli kesehatan, organisasi kesehatan yang relevan untuk mendorong terwujudnya pengadaan dan produksi APD yang sangat urgen ini,” tegas Nur Hidayati

Kedua, pemerintah perlu melakukan distribusi efektif ke semua rumah sakit yang terlibat dalam respon terhadap Covid-19, serta melarang penjualan APD dengan harga yang tidak wajar.

Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur rumah sakit dan program respon Covid-19 untuk mengatur lebih baik jadwal tenaga kesehatan guna memastikan ketersediaan waktu istirahat dan pemulihan tenaga.

Kemudian, Nur Hidayati pun menegaskan terkait pentingnya pemerintah untuk memastikan semua rumah sakit dan program respon Covid-19 menerapkan protokol secara lebih ketat demi melindungi tenaga medis dari penularan.

“Tenaga medis pun perlu mendapatkan insentif dan apresiasi sebagai pasukan yang bekerja di garda depan melawan Covid-19,” tegas Nur.

“Pemerintah [harus] menggerakkan korps pekerja sosial guna menjadi mitra sejawat bagi para tenaga medis dalam mengelola tingkat stress dan menguatkan strategi koping dan pemeliharaan diri yang memadai,” pungkasnya.

Amnesty International Indonesia dalam pernyataan sikapnya juga mengatakan tentang minimnya perlindungan maksimal dari Presiden Jokowi. Amnesty bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)mengagas sebuah petisi dalam http://bit.ly/lindunginakerPR untuk mengajak masyarakat bersolidaritas atas persoalan dan terutama mengingatkan pemerintah untuk melindungi para pekerja medis.

Ketika reporter Konde.co mencoba untuk mengkonfirmasi mengenai situasi ini, serta langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan ke tenaga medis dan kesehatan ke Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, pesan yang terkirim ini hanya dibaca tanpa dibalas, hingga tulisan ini naik.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Fadiyah, Jurnalis lepas di Jakarta. Kini aktif sebagai pengurus divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Di waktu kosong, kerap kali mengubah khayalannya jadi fiksi.

Komnas Perempuan Mengidentifikasi ada 9 pekerja perempuan yang beresiko akibat Virus Corona. Mereka adalah: para perawat dan pekerja medis perempuan, petugas layanan yang harus berada di depan seperti resepsionis, kasir. Juga perempuan miskin, perempuan usia lanjut, perempuan narapidana dan panti sosial, pekerja rumah tangga, pekerja informal dan perempuan dalam keluarga. Komnas Perempuan menyerukan integrasi perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perhatian khusus pada perempuan dalam penanganan pandemik ini.

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Komnas Perempuan mengidentifikasi 9 cluster perempuan yang rentan akibat Corona, baik dari pekerjaannya maupun dari konstruksi sosial di masyarakat.

Perhatian khusus pada perempuan dibutuhkan karena perempuan mengalami kerentanan dalam terpapar virus, serta harus menanggung dampak yang khas dari kebijakan penanganan COVID-19 terkait peran sosialnya di dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam pernyataan sikap yang diterima www.Konde.co, Komnas Perempuan melihat bahwa dengan pendekatan yang mengintegrasikan HAM dan perhatian khusus, diharapkan perempuan dapat lebih terlindungi, termasuk dari persoalan kesehatan, pemiskinan, eksploitasi dan kekerasan:

1. Petugas Medis Perempuan

Petugas medis yang berada di garda depan selama ini menjadi pihak yang beresiko tinggi, terutama dalam kondisi keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) medis. Termasuk di dalamnya adalah perawat, dimana dari 359.339 perawat, 71% atau 259.326 orang adalah perempuan (PPNI, 2017).

Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 tidak sebanding dengan jumlah perawat. Mereka harus bekerja keras melampaui jam kerja, di tengah keterbatasan jaminan sosial, bahkan berhadapan dengan kemungkinan kesulitan tempat tinggal karena stigma dari lingkungan.

2. Petugas Layanan

Kelompok lain yang mudah terpapar adalah perempuan pekerja yang berada di lapis pelayanan langsung, misalnya kasir, resepsionis, layanan pelanggan (customer service), dan pemasaran (marketing) atau penjual di pasar. Sektor jasa ini memang didominasi oleh perempuan. Berbekal perlindungan seadanya, seperti masker, tidak semua dapat menerapkan jarak minimum dengan klien atau pembeli.

3. Perempuan Miskin

Kondisi kehidupan perempuan miskin juga menyebabkannya lebih gampang terpapar, baik karena asupan gizi maupun kualitas kesehatan di lingkungan tempat tinggal.

Dari lebih 25 juta penduduk miskin, tingkat kemiskinan perempuan relatif lebih tinggi di seluruh lapisan usia dan di semua provinsi (Bappenas, 2019). Sekitar 10% hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup pengangguran atau tanpa tempat tinggal (gelandangan).

Kondisi kemiskinan perempuan perlu dicermati pula dalam konteks perempuan disabilitas dan lansia. Jumlah perempuan penyandang disabilitas dalam rentang usia 18-59 tahun lebih besar daripada laki-laki, dengan kecenderungan pendidikan rendah dan tidak bekerja (Kemenkes, 2018).

4. Perempuan Usia Lanjut

Proporsi perempuan usia lanjut di Indonesia juga lebih besar, dengan rata-rata angka harapan hidup empat tahun lebih panjang daripada laki-laki. Diperkirakan lebih 9,3 juta perempuan berusia di atas 65 tahun pada 2019 (Sussenas, 2015) dengan jaminan sosial yang minim.

5. Perempuan Narapidana dan Panti Sosial

Kelompok lain yang rentan terpapar adalah perempuan dalam tahanan atau serupa tahanan, seperti panti-panti sosial. Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memiliki kapasitas hunian 125.000 orang namun diisi 249.000 orang, artinya kelebihan 199% dari kapasitas (Data Ditjen PAS, 2018) Pada kunjungan terakhir ke Rutan Pondok Bambu, Komnas Perempuan menemukan satu ruangan sel dihuni 17- 18 tahanan, dengan catatan 7 orang tidur di sisi tempat tidur bagian kanan, 7 orang di sisi bagian kiri, dan 3- 4 orang tidur di bawah dengan kondisi berdesakan. Kondisi ini menyulitkan pencegahan penularan COVID-19, di samping persoalan lain terkait asupan gizi maupun informasi.

6. Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Kebijakan KdR yang diterjemahkan dengan meliburkan pekerja yang disertai kebijakan pembayaran sebagian atau bahkan tanpa upah akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan pekerja. Bagi perempuan pekerja dengan penghasilan harian, kebijakan ini berarti kehilangan penghasilan karena ia tidak masuk kerja.

kebijakan Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR yang ditetapkan pemerintah ternyata bisa meningkatkan kerentanan perempuan pekerja rumah tangga (PRT). Pembatasan sosial tidak berlaku bagi PRT, mereka tetap bekerja tanpa perlindungan dari penularan COVID-19.
Tanpa payung perlindungan hukum dan jaminan kesehatan, pembatasan sosial membuat PRT rentan dieksploitasi dan menanggung tekanan fisik dan psikis sebagai imbas kehadiran penuh waktu seluruh anggota keluarga majikannya, termasuk akibat kecemasan pada penularan COVID 19.

7. Perempuan Pekerja Migran

Kondisi ini juga dikabarkan dihadapi oleh perempuan pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar bekerja sebagai PRT di luar negeri: di samping kesulitan mendapatkan APD, mereka juga kehilangan waktu libur akibat ancaman penghentian kerja jika berada di luar rumah (BBC, 2020).

8. Perempuan Pekerja di Sektor Informal

Dampak kebijakan terhadap perempuan pekerja di sektor informal lainya juga terpantau. BPS mencatat pekerja informal perempuan sebanyak 61% dari total angkatan kerja di Indonesia dan sektor ekonomi kreatif paling banyak menyerap pekerja perempuan, yakni 53,86%.

Dalam konteks normal saja, sektor ini memiliki jaminan hukum yang lemah pada kesejahteraan pekerjanya. Pantauan Komnas Perempuan, para perempuan di sektor informal seperti pedagang kecil di pasar tradisional seperti penjual jamu gendong dan keliling, perempuan yang bekerja di salon, perempuan pekerja pijat, berkurang penghasilannya akibat pembatasan sosial. Dalam kondisi tekanan ekonomi, perempuan menjadi lebih rentan pada berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

9. Perempuan Ibu Rumah Tangga dan dalam Keluarga


Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi situasi darurat terkait COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak diri (social and physical distancing), termasuk dengan mendorong kebijakan Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR). Kebijakan pembatasan sosial ini ternyata justru beban kerja berlapis terhadap perempuan, terutama sebagai ibu.

Untuk persoalan beban berlipat-ganda ini perlu rekomendasi ke Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) agar menyerukan setiap keluarga menerapkan kesetaraan dan kerjasama dalam berbagi tugas di rumah.

Kebijakan ini dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada perempuan. Ini menjadi beban tersendiri terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Terlebih, ketika tugas dari sekolah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di tengah kondisi keuangan keluarga yang terbatas.

Ketika kerja domestik tertumpuk pada di perempuan dan asupan gizi terbatas, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan psikis perempuan sehingga mereka semakin rentan terinfeksi COVID-19.

Kebijakan pembatasan sosial juga dikuatirkan berpotensi meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada 2019, dari 14.719 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan, persentase terbesar adalah KDRT/Ranah Personal yakni 11.105 kasus (75%). Kasusnya meliputi Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 2.341 kasus (21%) dengan pelaku tertinggi adalah suami, ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman (CATAHU, 2020).

Gambaran kasus ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, kebijakan kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan layanan-layanan penanganan korban mengurangi jenis layanan, cara mengakses layanan dan masa operasionalnya.

Rekomendasi Komnas Perempuan Penanganan Perspektif HAM untuk Perempuan

Bertolak dari kondisi-kondisi kerentanan para perempuan tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

a. Membangun pendekatan afirmasi dalam hal pencegahan dan penanganan COVID-19 yang menyikapi kerentanan perempuan, terutama dukungan bagi perempuan petugas medis, perempuan lansia, perempuan disabilitas dan perempuan miskin.
b. Mengembangkan layanan kesehatan mental untuk menolong mereka yang mengalami depresi atau trauma akibat kehilangan orang-orang terkasih akibat bencana COVID-19, di samping memperkuat layanan kesehatan fisik.
c. Memastikan akses informasi ramah perempuan, disabilitas dan lansia terkait penanggulangan COVID-19.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk menyediakan metode pembelajaran daring dan non daring bagi anak-anak didik, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, dengan memperhatikan ketersediaan panduan bagi orang tua dalam pendampingan.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak

a. Memastikan akses layanan berkualitas dan berperspektif inklusif dalam pendampingan untuk perempuan korban kekerasan yang mengantisipasi potensi kenaikan pelaporan KDRT.
b. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengembangkan dan menyebarkan informasi yang berperspektif kesetaraan gender untuk mendorong praktik kesetaraan gender di ranah domestik terutama dalam pembagian kerja perempuan dan laki-laki.
4. Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung
a. Memastikan akses layanan berkualitas dan berperspektif inklusif bagi perempuan korban kekerasan yang mengantisipasi potensi kenaikan pelaporan KDRT.
b. Mengembangkan kebijakan penanggulangan COVID-19 di lingkungan Rutan dan Lapas, dengan mempertimbangkan kemungkinan menangguhkan penahanan, memperluas kriteria pembebasan bersyarat terutama bagi terpidana pada kasus-kasus ringan, dan mengalihkan pelaksanaan pidana untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ke keluarganya masing-masing.

5. Kementerian Sosial

a. Menyusun skema bantuan sosial untuk pekerja di sektor informal yang karena kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial secara luas kehilangan mata pencahariannya.
b. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk skema bantuan sosial bagi kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, orang sakit menahun) dan terpinggirkan.

6. Kementerian Tenaga Kerja

a. Mengembangkan pemantauan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dalam penyikapan COVID-19 agar tidak merugikan secara tidak proporsional pada perempuan pekerja.
b. Mengembangkan kebijakan penciptaan lapangan kerja di rumah dengan aturan perlindungan bagi keamanan dan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan kerentanan khas perempuan.
c. Bersama Kementerian Luar Negeri memantau dan menyikapi kerentanan pekerja perempuan migran Indonesia terkait wabah COVID-19.

7. Pemerintah Daerah

a. Mengaktifkan komunitas Posyandu untuk pemenuhan gizi ibu dan anak.
b. Melibatkan komunitas basis Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai garda depan dalam pencegahan penyebaran COVID-19.
c. Menyelenggarakan Tes Cepat COVID-19 yang berperspektif kelompok rentan dan terpinggirkan.
d. Melibatkan tokoh-tokoh agama dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

(Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan, psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”


Di tengah merebaknya Virus Corona, pemerintah belum juga memberikan alat pelindung diri yang cukup kepada dokter dan tenaga medis. Ini seperti meminta berperang tapi tidak dibekali dengan senjata

*Fadiyah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Kote Noordhianta adalah seorang Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher (THT-KL) yang sehari-hari bekerja di RSUD R. Syamsudin, Sukabumi, Jawa Barat.

Sejak merebaknya Virus Corona, ada banyak sekali perubahan dalam standar penanganan pada paisen. Ini membuat komunikasinya dengan pasien juga mengalami perubahan

“Seringkali, perasaannya campur aduk dan bingung menghadapinya,” kisah Kote.

Perubahan ini salah satunya adalah pada standar pemeriksaan pasien yang mengharuskan para tenaga medis mengikuti standar baru, yakni menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Dengan itu, persiapan tenaga medis pun membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya.

Alur pendaftaran pasien pun berubah. Kote menjelaskan kini setiap pasien yang hendak memasuki poliklinik perlu untuk memeriksa suhu tubuh, dan menjawab sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan Covid-19, termasuk riwayat perjalanan ke daerah zona merah luar negeri, ataupun di Indonesia.

Selain itu, kini terdapat aturan jarak fisik antara pasien dan dokter. “Adanya physical distancing juga membuat kurang nyaman saat melakukan pemeriksaan ke pasien,” ujar Kote kepada Konde.co saat dihubungi pada Kamis (26/3/2020) malam.

Selama munculnya wabah Covid-19 di Indonesia, Kote pun mendapatkan pengalaman untuk berhadapan dengan orang dalam pemantauan (ODP), maupun pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona atau Covid-19.

Di satu sisi, Kote perlu menjelaskan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan konsekuensinya ke pasien, maupun keluarganya.

Sebagaimana dijelaskan melalui laman dari Pemprov DKI Jakarta seputar Covid-19, ODP adalah orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat celcius, atau demam, atau ISPA, tanpa pneumonia, serta memiliki catatan ke wilayah terjangkit sebelum mengalami gejala tersebut, sementara PDP adalah orang yang juga mengalami gejala-gejala serupa dengan ODP, disertai dengan pneumonia ringan, hingga berat.

“Tapi di sisi lain, secara manusiawi ada rasa tidak enak, tidak nyaman, dan harus berhati-hati menjelaskannya. [Bila] merasakan bagaimana kita berada di posisi mereka, tetap ada kekhawatiran pastinya, padahal mereka tidak boleh stress supaya tidak menurunkan semangat dan imunitasnya,” ungkap Kote.

Dalam prosesnya, Kote pun kerap kali mendapatkan PDP yang sulit untuk diarahkan agar diisolasi sementara waktu, hingga keadaannya membaik. Ada pula yang memiliki banyak keinginan, sementara Kote selaku tenaga medis di sana sebetulnya sudah merasakan lelah setelah seharian bekerja dalam kondisi seperti ini.

“Misalnya, ada pasien yang tetap ingin ditengok keluarganya, ingin makan ‘ini-itu’ layaknya di hotel, protes dengan fasilitas yang ada, dan lain-lain. Itu semua membuat ‘kesal’ para dokter dan tenaga medis, karena kami pun kelelahan fisik dan mental sebetulnya”.

Sementara itu, para tenaga medis pun menghadapi tantangannya tersendiri. Kote menyampaikan salah satu kendala yang sudah muncul sejak awal, dan belum mendapatkan penanganan hingga saat ini, adalah penyediaan APD untuk tenaga medis, khususnya yang ada di daerahnya.

“Kendala di lapangan, terutama belum optimalnya support pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas penunjang diagnostik, dan pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tim medis,” ungkap Kote.

Contohnya, jelas Kote, antara lain adalah penyediaan media pemeriksaan laboratorium untuk apus tenggorok yang sangat terbatas jumlahnya, penyediaan fasilitas untuk ruang isolasi di rumah sakit rujukan Covid-19 yang belum standar, hingga sulitnya mendapatkan APD ideal.

“Yang kami rasakan sebagai dokter, belum ada perubahan yang signifikan untuk memecahkan permasalahan di lapangan berkaitan dengan wabah ini,” tegas Kote.

“Kami ‘dipaksa’ untuk berperang melawan virus Covid-19, tapi tidak dipersenjatai dan diberikan fasilitas pelindung diri dengan maksimal."

Atas sejumlah masalah tersebut, Kote pun mendesak kepada pemerintah agar bisa lebih memerhatikan masalah tersebut. Terlebih, di tengah wabah yang angkanya terus naik, serta membutuhkan keterlibatan tenaga medis dalam penanganannya.

“Dapat secara cepat membantu melengkapi fasilitas alat-alat kesehatan, penunjang diagnostik, dan APD yang standar bagi tim medis terutama di seluruh RS yang ditunjuk sebagai RS rujukan di seluruh Indonesia,” tegas Kote.

“[Serta] memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan serta ketenangan bekerja pada seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang berjuang dalam penanganan wabah Covid-19 di seluruh Indonesia”.

Kote pun menyampaikan sejumlah harapannya bagi masyarakat Indonesia agar bisa melibatkan diri dalam menangani wabah ini, dari langkah-langkah kecil, antara lain melakukan pembatasan fisik atau interaksi sosial secara langsung, dan berdiam di rumah.

Selain itu, juga dapat dilakukan dengan pola hidup bersih dan sehat, seperti sering cuci tangan, melakukan etika batuk yang benar, serta diet sehat agar dapat meningkatkan imunitas tubuhnya dan tidak mudah terjangkit virus Covid-19.

Kote pun meminta agar masyarakat bisa secara sadar dan jujur melaporkan diri apabila mendapatkan gejala penyakit Covid-19, atau telah bepergian dari suatu daerah yang memasuki zona merah atau terdapat orang yang positif Covid-19.

“Tidak panic buying, terutama dalam membeli APD secara berlebihan, bahkan menimbunnya, yang pada akhirnya mengurangi ketersediaan APD di pasaran, sehingga justru mempersulit tim medis di lapangan,” ujar Kote.

“Untuk para pedagang, jangan memanfaatkan kondisi wabah saat ini untuk kepentingan pribadi, terutama dalam hal penimbunan atau penjualan yang tidak wajar alat dan bahan kesehatan, serta APD,” lanjunya.

Selain itu, Kote pun mengapresiasi sejumlah gerakan yang dilangsungkan masyarakat untuk mendukung tenaga medis di Indonesia, yang sebetulnya merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Apresiasi yang tinggi untuk partisipasi masyarakat dalam menggalang dana, atau donasi untuk membantu penyediaan APD bagi tim medis,” pungkasnya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Fadiyah, Jurnalis lepas di Jakarta. Kini aktif sebagai pengurus divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Di waktu kosong, kerap kali mengubah khayalannya jadi fiksi.





Sebuah sepeda tua di antara persawahan di Jawa Tengah.
Wikimedia Commons/Azisrif, CC BY


Lily Song, Harvard University

Penelitian telah menunjukkan bahwa bersepeda bermanfaat bagi kesehatan, lingkungan, juga sektor sosial dan ekonomi.


Bersepeda menjadi alternatif yang ideal bagi perempuan yang memiliki mobilitas terbatas akibat diskriminasi status sosial-ekonomi dan gender di berbagai kota berkembang di Asia. Bersepeda dapat membantu mereka bepergian sekaligus ke beberapa tujuan untuk memenuhi tanggung jawab mereka pekerjaan dan rumah tangga.


Di kota Surakarta, Jawa Tengah, kegiatan bersepeda sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.


Sejak dulu, jumlah perempuan yang bersepeda di kota yang juga dikenal sebagai Solo ini relatif sama dengan laki-laki. Bersepeda membantu perempuan Solo mengakses pendidikan dan pekerjaan melalui mobilitas yang lebih baik.


Zaman dahulu, pemerintah kota dan pelaku industri juga menerapkan kebijakan pro-sepeda seperti insentif finansial untuk penggunaan sepeda dan adanya fasilitas parkir.


Namun, layaknya berbagai daerah yang mengalami urbanisasi di belahan dunia selatan, berkembangnya industri motor membuat kepemilikan sepeda motor di Solo meningkat pesat - dua kali lipat antara 2009 dan 2013 menjadi hampir 424,000. Hal ini membuat kualitas kebijakan yang mendukung penggunaan sepeda mengalami penurunan.





Baca juga:
Jokowi banyak bangun jalan desa. Riset buktikan ini dapat dukung pemberdayaan perempuan





Penelitian kami di Solo menemukan cara bagaimana meningkatkan kegiatan bersepeda, khususnya bagi perempuan yang tinggal di daerah yang memiliki minim transportasi umum.


Kami mengadakan diskusi kelompok (focus group discussion), wawancara, dan juga pengamatan lapangan yang melibatkan berbagai perempuan miskin dari 10 kelurahan di Solo yang memiliki akses terbatas pada jaringan transportasi publik.


Bukan lagi kota ramah sepeda


Jumlah sepeda motor di Solo hampir menyamai jumlah populasinya. Solo dengan pesat bergeser menjadi kota yang fokus pada perencanaan transportasi untuk memperbaiki akses dan infrastruktur kendaraan bermotor.


Sepeda kini hanya berjumlah 1% dari sebaran penggunaan kendaraan di kota tersebut, sedangkan sepeda motor 67%. Namun, peningkatan pesat kepemilikan motor ini bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh rumah tangga miskin.


Hal ini juga lebih berdampak pada perempuan karena kepemilikan motor biasanya diberikan pada laki-laki, alasannya karena peran gender mereka dalam rumah tangga. Pada akhirnya, perempuan miskin di daerah miskin dengan akses minim terhadap transportasi umum seringkali hanya memiliki pilihan untuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian.


Kebijakan pemerintah daerah juga tidak mendukung penggunaan sepeda, meskipun terdapat beberapa inisiatif.


Dalam upaya untuk merevitalisasi kegiatan bersepeda di antara warganya, pemerintah Solo menyulap jalan arterinya, Jalan Slamet Riyadi, menjadi ruang publik untuk berjalan, bersepeda, dan kegiatan komunal lainnya untuk ‘Solo Car Free Day’ sejak 2010.


Jalur lambat sepanjang 28 kilometer (km) di Solo - yang memisahkan sepeda dengan kendaraan bermotor di beberapa jalur utama - juga merupakan yang terpanjang di Indonesia.


Namun, inisiatif-inisiatif baik ini terkonsentrasi di pusat kota, yang berjarak lebih dari 9 km dari daerah tempat tinggal sebagian besar narasumber kami.





Daerah yang menjadi fokus penelitian kami, berdasarkan indeks marjinalisasi.
(Lily Song), Author provided



Pengguna sepeda motor juga sudah mendominasi penggunaan jalur lambat dan jalan kecil lainnya; ini seringkali membahayakan pengguna sepeda lain yang turut menggunakan jalan tersebut.


Kombinasi dari masalah akses dan juga dominasi sepeda motor, membuat jalanan perkotaan menjadi sangat susah diakses oleh mayoritas pengguna sepeda perempuan yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari jalur transportasi umum.


Di tengah berbagai hambatan, banyak perempuan yang memilih untuk tetap bersepeda di Solo, meskipun sebagian besar hanya bersepeda di sekitar kelurahan mereka. Hal ini karena jalan lokal membuat pengalaman bersepeda mereka menjadi sedikit lebih baik.


Lebih dari sepertiga responden kami menggunakan sepeda untuk belanja di pasar dan juga toko kelontong.


Bersepeda juga cukup populer di kalangan siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang memiliki persentase penggunaan sepeda tertinggi di antara perempuan.


Ketika berangkat sekolah, misal, 52% siswi menggunakan sepeda. Bandingkan dengan 20% yang berjalan dan hanya 5% yang menggunakan transportasi umum.


Tapi, angka ini turun secara signifikan untuk siswi di level Sekolah Menengah Atas, kemungkinan besar karena sekolah mereka terletak di pusat kota atau jauh dari tempat tinggal.


Berubahnya peran gender seiring usia juga bisa menjelaskan penurunan ini. Perempuan muda dengan usia 16-25 tahun memiliki angka penggunaan sepeda terendah, disusul dengan perempuan berusia 25-34.


Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa bersepeda masih memiliki peran penting di kehidupan banyak perempuan di Solo.


Tanpa dukungan yang cukup dari pemerintah, perempuan miskin di daerah yang minim akses transportasi umum adalah yang paling banyak dirugikan.


Apa yang harus dilakukan?


Dalam wawancara yang kami lakukan, banyak responden mengusulkan perluasan jalur lambat untuk juga diterapkan di jalan-jalan lain di luar jalan utama.


Artinya, pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan daerah-daerah penduduk di Solo yang tersebar untuk memperbaiki akses sepeda supaya mereka bisa melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan kegiatan ekonomi penting lainnya - bukan hanya untuk rekreasi warga yang ada di tengah kota.


Setelah menyambung jalan utama di tengah kota dengan daerah-daerah di pinggiran pun, tantangan lain muncul: sepeda motor makin mendominasi jalanan dan juga ruang publik secara umum.





Banyak responden merasa tidak berdaya dan kesulitan menempatkan diri di antara pengguna sepeda motor.
(Yayasan Kota Kita)



Banyak responden kami merasa tidak berdaya dan kesulitan menempatkan diri di antara pengguna sepeda motor - mereka selalu dibayangi rasa takut akan ditabrak dari berbagai arah.


Untuk perempuan yang bersepeda jarak jauh di luar tempat tinggal mereka, strategi yang umum digunakan adalah bepergian melalui jalan alternatif.


Mereka yakin bahwa dengan bersepeda di jalanan yang yang lebih lokal dan kecil, mereka dapat berkendara dengan lebih cepat, nyaman, dan menjangkau lebih banyak tempat.


Untuk mendukung praktik-praktik tersebut, pemerintah perlu menerapkan intervensi aktif di berbagai jalanan untuk mengurangi, membatasi, dan di kasus tertentu, melarang kendaraan bermotor sepenuhnya.





Strategi yang umum digunakan adalah bepergian melalui jalanan yang lebih lokal dan kecil.
(Yayasan Kota Kita)



Responden kami menekankan bagaimana pengguna sepeda merasa tidak dihargai karena tidak ada fasilitas parkir yang disediakan - bahkan ketika mereka bersedia membayar harga yang sama dengan pengguna motor.


Mereka menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur sepeda - seperti menyediakan jalur atau kantong parkir khusus - seperti yang sudah ada untuk sepeda motor. Hal ini sangat penting untuk perempuan yang memiliki banyak keperluan dalam sekali jalan.


Kerentanan terhadap pelecehan dan tindak kejahatan, ditambah lagi dengan norma budaya, juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk bersepeda.


Beberapa menyarankan perempuan untuk bersepeda secara berkelompok untuk mencegah pelecehan, serangan fisik, atau perampokan - khususnya di pagi hari ketika mereka harus pergi ke pasar atau masjid.


Beberapa responden lain mendiskusikan upaya pendidikan masyarakat yang menyasar berbagai kelompok usia perempuan, dengan fokus memberikan penjelasan tentang manfaat bersepeda bagi kesehatan, lalu kemudahan dan lingkungan ramah sepeda.


Penelitian “Women on Wheels” (Perempuan Bersepeda) di Solo didukung oleh Yayasan Kota Kita dan dilakukan bersama dengan John Taylor (FAO Bangladesh) dan Mariel Kirschen (Nelson/Nygaard Consulting).The Conversation


Lily Song, Lecturer in Urban Planning and Design, Harvard University


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.




Para pekerja perempuan sedang bekerja di pabrik wig, Yogyakarta, 13 Desember 2019.
RWicaksono/Shutterstock


Aisha Amelia Yasmin, The Conversation; Ika Krismantari, The Conversation, dan Nashya Tamara, The Conversation

“Saya sudah bilang ke HRD, saya punya riwayat endometriosis jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dengan beban berat,”


Itulah pengakuan salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT. Alpen Food Industry (AFI) atau Aice, Elitha Tri Novianty.


Perempuan berusia 25 tahun ini sudah berusaha mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya kambuh. Tapi apa daya, perusahaan justru mengancam akan menghentikannya dari pekerjaan.


Elitha terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja.


Akhirnya, dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elitha terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat.


Elitha hanya satu dari banyak buruh perempuan yang hak-haknya terabaikan oleh Aice.


Sarinah, Juru Bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), yang mewakili serikat buruh Aice, menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan enam kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa dialami oleh buruh perempuan Aice.


Pihak Aice telah membantah tuduhan tersebut. Perwakilan Aice, Simon Audry Halomoan Siagian, menyatakan bahwa pihaknya sudah melarang perempuan yang sedang hamil untuk bekerja di shift malam.


Namun terlepas dari penjelasan yang diberikan, Aice tetap mendapat kecaman dari berbagai pihak dan bahkan menghadapi aksi boikot.


Tapi perjuangan untuk meperjuangkan hak-hak buruh perempuan tampaknya masih jauh karena masih banyak perusahaan yang menelantarkan hak-hak buruh-buruh perempuan mereka demi mengejar efisiensi dan efektivitas produksi perusahaan.


Para pengamat buruh dan gender berargumen praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggengan budaya patriarki di sektor ketenagakerjaan di Indonesia.


Stigma dari budaya patriarki


Data Organisasi Buruh Internasional atau ILO pada 2018 menunjukkan bahwa hanya setengah dari populasi perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan dan jumlahnya tidak pernah bertambah.


Sedangkan pada laki-laki, tingkat ketenagakerjaan mencapai hampir 80% populasi.


Stigma yang melekat pada perempuan –- seperti perempuan itu lebih lemah sebagai pekerja ketimbang laki-laki -– menjadi satu alasan mengapa pihak perusahaan enggan memperkerjakan mereka.


“Tenaga kerja perempuan dianggap lemah. Misalnya ketika harus mengurus anak, dianggap beban pekerjaannya harus dikurangi. Kepercayaan saat rekrutmen juga berkurang karena acap kali dianggap sering tidak masuk kerja”, terang Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Diahhadi Setyonaluri atau yang akrab disapa Ruri.


Stigma itu, menurut Suci Flambonita, staf pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, muncul dari budaya patriarki yang dilanggengkan.


Suci menjelaskan budaya patriarki ini termanifestasi dalam hubungan industrial yang timpang antara buruh dan pemberi kerja di mana buruh perempuan selalu berada pada posisi yang lemah.


“Buruh perempuan dianggap hanya sebagai second-person (orang kedua),” ujarnya.


Akibatnya buruh perempuan sering diperlakukan semena-mena.


Di banyak perusahaan, buruh perempuan dipersulit untuk mendapatkan cuti haid yang sebenarnya sudah dilindungi dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.


Izin cuti haid baru bisa terwujud ketika mendapatkan surat keterangan dokter (SKD) yang dikeluarkan oleh klinik pabrik atau klinik tingkat I yang tercantum dalam kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proses yang rumit ini membuat buruh perempuan terpaksa memilih menahan sakit saat bekerja.


Banyak perusahaan juga lalai menjamin keselamatan buruh perempuan akibatnya mereka rentan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.


Penelitian pada paruh akhir tahun 2017, menunjukkan bahwa meski mayoritas buruh perempuan dalam sektor garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur pernah mengalami kasus pelecehan seksual, hanya sedikit sekali yang melapor.


Dari 773 buruh perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 437 di antaranya pernah mengalami pelecehan seksual, dengan rincian 106 mengalami pelecehan verbal, 79 mengalami pelecehan fisik, dan 252 mengalami keduanya.


Dari angka tersebut, hanya 26 orang yang berani melapor. Alasan para buruh perempuan tidak melapor karena mereka merasa malu, takut, dan khawatir jika melapor pekerjaan mereka akan terancam.


Buruh hamil di KBN Cakung ini juga mengalami tekanan saat bekerja. Mereka wajib lembur meski sedang hamil dan sering kali tidak dibayar.


Hal yang serupa juga terjadi pada buruh perempuan di Aice.


“Buruh perempuan yang sedang hamil baru bisa non-shift (tidak bekerja) kalau usia kandungan sudah tujuh bulan. Sebelum itu, masih harus angkat barang berat dan dapat shift (waktu kerja) malam,” ujar Sarinah.


Puncak gunung es


UU Ketenagakerjaan Indonesia sebenarnya sudah cukup melindungi hak pekerja dan buruh perempuan Indonesia.


Aturan tersebut dengan jelas mengatur jam kerja dan fasilitas untuk tenaga kerja perempuan serta menetapkan sanksi pidana dan denda bagi perusahaan yang tidak mengabulkan hak ini.


Namun sayangnya, minimnya pengawasan dari pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja perempuan membuat perusahaan melaksanakan peraturan ini dengan seenaknya.


“Seperti gunung es, kasus buruh perempuan di pabrik Aice ini hanya memperlihatkan sedikit permasalahan. Kita belum tahu bagaimana kondisi kerja yang dialami oleh buruh perempuan di pabrik-pabrik lain, pasti banyak yang tidak dibuka kepada publik,” terang Palmira Permata Bachtiar, peneliti SMERU Research Institute.


Pemerintah juga berperan penting untuk menaruh perhatian pada evaluasi peraturan ini.


“Kalau tidak ada pengawasan, kita tidak pernah tahu sebuah permasalahan sampai level grassroot. Pemerintah harusnya bisa melakukan monitor dan enforcement (penegakan hukum) ke perusahaan hingga menjadi mediator antara perusahaan dengan tenaga kerja”, jelas Ruri.


Namun tuntutan tersebut bisa jadi tantangan buat pemerintah.


Saat ini jumlah aparat untuk mengawasi sektor ketenagakerjaan masih kurang.


Jumlah pengawas pada Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Data ILO menunjukkan hingga akhir 2016, rasio pengawas dan perusahaan adalah 1:11.228.


Terbatasnya jumlah pengawas ini berpengaruh pada lambatnya respons pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang menimpa buruh.


Para ahli melihat peluang bagi lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, advokasi, dan organisasi masyarakat untuk bisa ikut berperan dalam membantu pengawasan terhadap pemenuhan hak buruh.


Ancaman UU Sapu Jagat Cipta Kerja


Perlindungan terhadap buruh perempuan akan semakin terancam dengan rencana pemerintah untuk mengesahkan Undang Undang Cipta Kerja.


Banyak pihak mengecam aturan yang diharapkan pemerintah dapat menarik lebih banyak investor masuk ke Indonesia karena berpotensi merugikan hak tenaga kerja, khususnya perempuan.


Jika dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, pekerja perempuan yang tidak masuk kerja karena cuti haid tetap wajib dibayarkan upahnya, maka dalam draf Omnibus Law, hak ini tidak disebutkan secara eksplisit.


Satu celah lagi yang belum diakomodasi oleh UU yang baru tersebut adalah perlindungan buruh non formal.


Tenaga kerja non formal seperti asisten rumah tangga, pekerjaan yang mayoritas dilakukan pekerja perempuan, tidak memiliki payung hukum untuk melindunginya. Hal ini membuat hak dan keselamatan kerja mereka menjadi bias pada pekerja sektor formal.


“Perlindungan pekerja itu seharusnya termasuk perlindungan pekerja perempuan dan anak baik dalam sektor formal dan non formal. Sektor formal relatif sudah baik, tetapi persoalannya ada di perlindungan terhadap pekerja perempuan nonformal yang tidak dilindungi sama sekali oleh hukum,” jelas M Nur Sholikin, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).The Conversation


Aisha Amelia Yasmin, Editor, The Conversation; Ika Krismantari, Deputi Editor Eksekutif, The Conversation, dan Nashya Tamara, Editor, The Conversation


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Feminist Alliance for Rights (FAR), sebuah koalisi dari beragam organisasi feminis, pembela hak perempuan dan keadilan sosial serta komunitas akar rumput di dunia, mengirimkan surat terbuka kepada negara-negara anggota United Nations (UN) atau PBB agar pemerintahnya menangani Virus Corona dengan menggunakan perspektif feminis.

*Meera Malik- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Surat yang diinisiasi oleh Feminist Alliance for Rights (FAR) tersebut mendesak negara anggota PBB agar mengadopsi kebijakan yang berperspektif feminis dalam menangani pandemi Corona atau COVID-19.

Secara rinci FAR mengajak pemerintah merespon pandemi COVID-19 dengan bertindak sesuai dengan standardisasi hak asasi manusia dan menegakkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Tuntutan ini bersumber dari amatan bahwa negara-negara anggota UN sejauh ini belum memusatkan perhatian ke kelompok marjinal seperti perempuan, anak, orang tua, orang dengan disabilitas, orang dengan kesehatan yang terganggu, orang-orang di pedesaan, tunawisma, pengungsi, migran, penduduk asli, nirkewarganegaraan,, dan orang-orang dalam daerah perang. Menurut FAR, kebijakan feminis mengakui dan memprioritaskan kebutuhan dari komunitas yang paling rentan ini.

Situasi pandemi di masa-masa kritis seperti ini membuat pemerintah harus berupaya ekstra untuk memastikan semua orang mendapat akses informasi, sistem pendukung dan sumber daya selama krisis berlangsung.

Di lamannya, FAR menekankan 9 fokus utama berperspektif feminis yang harus dicermati dalam konteks penanganan krisis COVID-19, yaitu:

(1) Ketersediaan/Ketahanan Pangan.


Poin ini secara spesifik memerhatikan orang-orang miskin yang berada di pedesaan, khususnya perempuan, yang sulit mengakses kota dan pusat pasar. Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan makanan hingga ke daerah-daerah pedesaan.

(2) Sistem Kesehatan

Terutama bagi daerah pedesaan, perempuan hamil, orang tua, orang dengan disabilitas, orang yang sistem imunnya berisiko tinggi dan tidak memiliki sistem penopang hidup. Pemerintah juga didorong untuk serius merespon krisis kesehatan mental yang timbul akibat pandemi COVID-19.

(3) Sistem Pendidikan

Kebijakan jaga jarak fisik dan menetap diam di rumah bukan tanpa cela jika bersinggungan dengan kegiatan pendidikan anak dan keluarga. Pemerintah harus memastikan ketersediaan akses internet gratis untuk meningkatkan partisipasi anak dalam menggunakan platform pembelajaran daring. Juga memberi jaminan finansial dan dukungan kesehatan mental bagi keluarga yang merawat anak dengan disabilitas.

(4) Situasi Kesenjangan Sosial

Hal ini merujuk pada ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian kerja rumah tangga, diskriminasi pada orang-orang migran dan disabilitas.

(5) Ketersediaan air dan sistem sanitasi

Pemerintah harus memastikan infrastruktur untuk penyediaan air yang bersih dan dapat diminum sampai ke daerah-daerah yang minim air bersih dan menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik.

(6) Ketidaksetaraan ekonomi

Poin ini memberi perhatian pada situasi para pekerja informal dan orang miskin, orang dengan penghasilan tidak layak, serta ketiadaan pilihan perawatan dan kemampuan untuk membayar perawatan anak-anak, orang tua dan orang dengan disabilitas.

(7) Secara khusus memberi perhatian pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan oleh orang terdekat

Seseorang dengan situasi tersebut akan sulit merasa aman dalam kondisi jaga jarak fisik, isolasi mandiri bahkan untuk meninggalkan negara mencari suaka karena penutupan wilayah atau larangan bepergian.

(8) Akses pada Informasi

Pemerintahkan harus memastikan kelompok rentan bisa mengakses informasi dengan segala platformnya serta mendapat informasi terbaru mengenai COVID-19 dari otoritas lembaga kesehatan nasional selama krisis berlangsung.

(9) Penyalahgunaan kekuasaan

Poin ini merujuk pada situasi khusus orang-orang di penjara, pusat administrasi migrasi, kamp pengungsi, orang-orang dengan disabilitas dan di lembaga atau fasilitas kejiwaan.

Sebelumnya, FAR menggalang dukungan terhadap surat terbuka ini hingga 24 Maret 2020.

*Meera Malik, jurnalis televisi yang murtad dan kini mualaf di Konde.co sebagai managing editor. Pengagum paradoks semesta, gemar membeli buku tapi lupa membaca.

Atalia (bukan nama sebenarnya), 28 tahun stress bukan kepalang. Wabah Corona atau Covid-19 ini membuatnya cemas. Ia cemas dengan keadaan pacarnya yang ditahan di balik hawa dingin penjara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta.

*Tika Adriana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Kegelisahan Atalia terhadap pacarnya bukan terjadi baru saja, tapi sejak wabah Covid-19 menyebar di berbagai negara, ia sudah was-was bukan main melihat cara pemerintah menyepelekan penyakit ini. Atalia takut jika ada pengunjung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menjadi pembawa penyakit ini.

“Kondisi kamar tahanan yang penuh sesak dan lembab, pasti bikin rentan penyakit, karena enggak ada jarak. Tahu sendiri kan gimana keadaan Lapas kita yang kelebihan kapasitas? Apalagi kondisi air di sana yang belum tentu bagus,” tutur Atalia saat bercerita tentang kegelisahannya kepada saya.

Sejak lebih dari sepekan lalu, Lapas Cipinang memang telah menutup kunjungan dan melakukan desinfeksi, tapi ketakutan itu masih ada di kepala Atalia hingga kini.

“Waktu Jokowi mengumumkan dua orang terinfeksi, Lapas itu enggak langsung ditutup, baru ditutup sekitar beberapa hari setelah ada puluhan yang kena. Kita enggak tahu kan tamu-tamu yang datang sebelum ditutup gimana kondisinya? Sekarang juga kita enggak tahu kan kondisi petugas-petugas yang keluar masuk Lapas gimana? Udah gitu makanan di lapas gizinya juga tahu sendirilah bagaimana pemerintah memperlakukan tahanan,” tambahnya.

Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, melalui rilis yang diterima Konde.co mengaku bahwa instansinya telah melakukan upaya preventif kepada Rumah Tahanan (Rutan) dan Lapas, seperti kewajiban cuci tangan dan meniadakan kegiatan kunjungan.

“Tempatkan wastafel dan sabun cair pada ruang kunjungan, ruang pendaftaran, ruang keluar masuk pegawai, ruang keluar masuk warga binaan yang akan sidang dan area keluar masuk lainnya. Tidak hanya di satu tempat saja. Bagaimana caranya orang dari luar ketika masuk sudah cuci tangan, paling baik dengan air mengalir,” ujar Nugroho.

Menambahkan pernyataan Nugroho, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengganti hak kunjungan warga binaan dengan video call.

“Jangan ada isu harus bayar. Buat batasan waktunya, maksimal berapa lama per orang. Sosialisasikan ke dalam. Petugas harus banyak komunikasi. Harus satu suara. Tunjuk pejabat struktural untuk sampaikan informasi di blok-blok hunian. Ini tanggung jawab bersama, jangan ada ego sektoraal. Tampung keluhan WBP. Jangan sampai berdampak buruk dan liar karena tidak direspon,” kata Yunaedi.

Namun upaya Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembatasan kunjungan selama masa darurat Covid-19 itu tidak dibarengi dengan penghentian persidangan oleh Mahkamah Agung. Melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/media/7294), mereka hanya melakukan penundaan kepada persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang.

Sedangkan perkara yang tetap harus disidangkan, Mahkamah Agung menyerahkan keputusan penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang kepada majelis hakim.

Pemerintah Tak Boleh Membedakan Perlakuan Warga dalam Penanganan Covid-19


Seperti dikutip dari The Guardian (https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/23/everyone-will-be-contaminated-prisons-face-strict-coronavirus-controls), di dunia ini ada lebih dari 10 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berada di penjara. Kepadatan penjara ini tentu menjadi perhatian khusus ketika wabah Covid-19 meluas, khususnya dalam hal kedisiplinan mencuci tangan, penggunaan handuk antar tahanan, dan jarak sosial.

Dr. Hans Kluge, direktur regional Badan PBB untuk kesehatan dunia, WHO di Eropa dalam wawancara kepada The Guardian membeberkan bahwa penjara memiliki tingkat penularan penyakit yang lebih tinggi, misalnya pada infeksi tuberkulosis, mereka yang berada di penjara 10 hingga 100 kali lebih tinggi daripada masyarakat.

Aturan di dalam penjara merupakan ancaman bagi penularan penyakit, tapi memiliki peluang untuk dicegah dan dikendalikan jika pemerintah mengindahkan pedoman yang telah disiapkan oleh WHO.

“Covid-19 tidak mengenal batas; ini termasuk penularan antar tahanan, staf penjara, pengunjung, dan bisa meluas ke luar serta menginfeksi masyarakat umum. Hanya tindakan tegas yang bisa memperlambat dan menghentikan penyebaran penyakit. Kita tidak boleh meninggalkan siapa pun dalam melawan penyakit ini,” ujar Hans Kluge kepada The Guardian.

WHO pun meminta kepada pemerintah di berbagai negara untuk mempertimbangkan tindakan non-penahanan bagi orang-orang dengan kasus ringan untuk mengurangi jumlah di dalam penjara.

Bukan itu saja, orang-orang yang memiliki risiko kesehatan tinggi seperti perempuan hamil pun harus mendapat perhatian khusus dari rumah-rumah tahanan.

Bagaimana prihatinnya atas kondisi Lapas sejak coronavirus (Covid-19) menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Ini juga menjadi sorotan Muhammad Afif, Direktur LBH Masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan.

Melalui rilis yang diterima Konde.co, mereka melihat bahwa pemerintah belum memberikan perhatian kepada orang-orang yang ditahan. Padahal perlindungan terhadap tahanan dan pemenuhan hak atas kesehatan para tahanan merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

“Minimnya perhatian terhadap orang-orang yang ditahan menimbulkan risiko persebaran Covid-19 terhadap seluruh penghuni Rutan dan Lapas, termasuk petugas. Bahkan terhadap tahanan yang sedang dalam pemeriksaan di persidangan, persebaran Covid-19 bisa menjangkiti aparatur penegak hukum, seperti hakim, jaksa, panitera, yang intens berinteraksi dalam jarak dekat dan kontak fisik dengan tahanan,” kata Afif dalam rilis yang diterima Konde.co.

Atas alasan itu, Koalisi Pemantau Peradilan mendesak pemerintah agar melakukan penundaan persidangan bagi tahanan yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.

“Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan perlu melakukan kesepakatan bersama terkait penundaan persidangan dengan implikasi jangka waktu penahanan. Perlu ada aturan bersama terkait penangguhan masa tahanan bagi tahanan yang jangka waktunya sudah mau habis,” ungkap Afif.

Agar Rutan dan Lapas tak overcrowding, Afif mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa meninjau ulang untuk kebijakan pemberian remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dengan mengutamakan warga binaan pemasyarakatan dengan hukuman ringan atau kejahatan biasa, termasuk pengguna narkotika.


*Tika Adriana,
jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co

Siapakah masyarakat pemerkosa? Pertanyaan ini sering muncul dalam benak saya ketika ada banyak perlakuan perkosaan yang dilakukan laki-laki pada perempuan. Bukankah ada negara pemerkosa? Ada negara pemerkosa, ada juga masyarakat pemerkosa. Mereka adalah pihak-pihak yang selama ini melakukan kekerasan terhadap perempuan dan membiarkan perilaku barbar ini terus terjadi.


*Honing Alvianto Bana- www.Konde.co

Konde.co- Kekerasan terhadap perempuan menjadi sulit diselesaikan, karena selalu melibatkan pemerkosanya. Di ruang sidang, kadang korban perkosaan bertemu pelakunya. Korban juga harus menyelesaikan traumanya dengan pelaku yang masih kadang ketemu.

Agak berbeda dengan kejahatan lain dimana korban dan pelaku tak pernah bertemu lagi.

Tubuh perempuan oleh pelaku, selama ini dilecehkan sebagai tanda penguasaan dan penghinaan dari pelaku pemerkosa. Setelah terpuaskan, si pelaku pemerkosa seakan merasa tak berdosa.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan mendesak yang menuntut jalan keluar yang tepat. Sayangnya, dibanyak daerah, persoalan seperti ini dianggap belum menjadi persoalan serius.

Dalam banyak kasus, diketahui para pemerkosa seringkali adalah orang-orang terdekat. Kita tentu geram serta merasa ngeri ketika membaca berita-berita perkosaan. Ini yang saya baca di beberapa media: perkosaan terhadap seorang anak perempuan yang masih dibawah umur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jingga (bukan nama sebenarnya) diperkosa oleh kakeknya sendiri, saat rumah dalam keadaan kosong.

Pada bulan yang sama, seorang gadis berumur 17 tahun juga diperkosa oleh seorang sopir angkutan umum yang sedang mabuk. Sebulan sebelumnya, seorang siswi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di kabupaten Timor Tengah Selatan juga diperkosa di atas mobil.

Tiga kejadian itu hanyalah contoh saja. Sesungguhnya, kejadian serupa sangatlah banyak dalam masyarakat kita.

Dengan membaca sejumlah berita tentang kasus pemerkosaan, kita sudah sering marah, dan menuntut keadilan bagi semua pihak. Namun, persoalan ini tetap saja muncul, bahkan dengan tingkat brutalitas yang semakin mengerikan. Kita lantas bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan hal ini?

Pendekatan legalistik

Pendekatan legalistik adalah pendekatan lama yang sering kita gunakan saat menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan pemerkosaan.

Pendekatan lama yang saya maksud adalah pendekatan dengan memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku. Meski begitu, pendekatan ini tidaklah mencukupi. Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan pemerkosa seakan tak pernah berhenti.

Hal ini karena pendekatan hukum selalu bersifat setelah kejadian, sehingga korban sudah menderita, baru pelaku bisa dihukum. Pendekatan ini jelas sudah terlambat.

Pendekatan Moralistik

Di sisi yang lain, kita juga cenderung mendekati permasalahan pemerkosaan dengan pendekatan moralistik. Artinya, kita memaksa perempuan untuk menutupi tubuhnya untuk alasan-alasan moral. Juga dengan berpijak pada moral, kita menghambat gerak perempuan, sehingga mereka, misalnya, tidak boleh pulang malam, atau berjalan kaki di daerah-daerah tertentu.

Pada saat yang sama, kita tidak mendidik para pelaku, yang biasanya adalah laki-laki, untuk mengenali dan mengelola dorongan-dorongan hasrat mereka.

Banyak yang lebih sibuk dengan memberi himbauan-himbauan dan larangan-larangan moral yang biasanya bersifat agamis kepada mereka. Tema seksualitas dan hasrat kenikmatan dijadikan tema tabu yang tak pernah dibahas. Ini jelas sebuah kesalahan besar.

Cara Berpikir Pemerkosa

Saat kita dihadapkan dengan berbagai berita pemerkosaan, ada satu pertanyaan yang sering kita ajukan. Pertanyaannya adalah apa yang ada di pikiran para pemerkosa itu?

Buat saya, kesalahan fatal mereka yang pertama adalah pada kesalahan berpikir. Mereka (pemerkosa) melihat perempuan sebagai benda yang bisa digunakan untuk kepuasan mereka.

Perempuan dilihat bukan sebagai manusia, tetapi hanya sebagai obyek yang tak punya arti, kecuali arti pemberian kepuasan sesaat. Cara berpikir ini semakin diperkuat oleh kecenderungan berpikir orang jaman sekarang, yakni menyayangi barang, dan menggunakan manusia, dalam hal ini perempuan.

Seorang filsuf asal Jerman, Immanuel Kant, dalam sebuah bukunya, pernah merumuskan imperatif kategoris sebagai panduan rasional untuk kehidupan moral manusia. Butir kedua imperatif kategoris adalah melihat manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri,dan bukan semata-mata sebagai alat untuk tujuan-tujuan lainnya.

Para pemerkosa jelas tidak mengenal ajaran tersebut. Mereka tidak pernah melihat manusia lain sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai alat untuk pemuas hasrat gelap mereka.

Para pelaku ini tidak hidup dengan bimbingan akal sehat, melainkan dengan dorongan hasrat yang tidak pernah dikenali dan dikelola. Akhirnya, banyak orang tak bersalah menjadi korban dari kesalahan cara berpikir ini.

Di dalam teori Marxis, pola pikir ini biasa disebut juga sebagai reifikasi. Reifikasi artinya adalah pembendaan. Kita melihat dan memperlakukan manusia lain hanya sebagai bagian dari alat-alat produksi untuk peraihan keuntungan ekonomis. Logika pelacuran dan pemerkosaan tentu tidak lepas dari pola pikir reifikasi semacam ini.

Sesungguhnya, semua itu bukanlah sesuatu yang alami. Manusia tidak pernah terlahir sebagai pemerkosa, pelacur, pencuri, pembunuh dan lain-lain. Ini semua dibentuk dari budaya yang akhirnya berbuah menjadi kebiasaan.

Pertanyaan selanjutnya, masyarakat macam apa yang menghasilkan manusia-manusia pemerkosa semacam itu? Masyarakat pemerkosa adalah masyarakat yang mengedepankan hafalan dan kepatuhan buta, daripada pengertian dan berpikir kritis.

Masyarakat yang suka memaksa orang berperilaku tertentu atas dasar moralitas tradisional agamis, tanpa ruang untuk berpikir dengan akal sehat. Masyarakat yang lebih mementingkan hasil dan nilai, tanpa mau peduli pada proses.

Masyarakat yang melihat perempuan sebagai makhluk kelas dua yang mesti di penjara, supaya tidak mengundang nafsu laki-laki. Masyarakat seperti ini, biasa kita kenal dengan masyarakat patriarki.

Itulah masyarakat pemerkosa yang saya maksudkan. Tak heran, di dalam masyarakat semacam ini, pemerkosaan terus berulang. Semua ini dibarengi dengan semakin maraknya himbauan-himbauan moral agamis di berbagai mimbar. Ini jelas sebuah kemunafikan yang menjadi akar dari beragam masalah.

Negara Pemerkosa

Lalu siapakah negara pemerkosa? Negara pemerkosa adalah negara yang tidak memberikan keadilan secara hukum, negara yang terlalu normatif menilai perilaku perkosaan sehingga menyuruh korban mengumpulkan bukti perkosaan, negara yang membiarkan perempuan menyelesaikan sendiri persoalannya tanpa ada jaminan hukum. Inilah yang disebut negara pemerkosa.

Perubahan cara berpikir di dalam pendidikan jelas amat diperlukan di sini. Perubahan cara berpikir di dalam hidup bersama juga mutlak diperlukan, misalnya di dalam penguatan sistem hukum dan perubahan paradigma hukum.

Hasrat dan seksualitas bukanlah tema tabu yang semata harus dilarang, melainkan harus disadari, dikenali dan kemudian dikelola.

Hanya dengan begitu, pemerkosaan bisa menjadi bagian sejarah masa lalu di dalam masyarakat kita. Sejarah yang panjang dan kelam.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Honing Alvianto Bana, Mahasiswa Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya

Respon pemerintah Indonesia dalam menangani Virus Corona atau Covid 19 dinilai sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat dari penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan yang sentralistik dan birokratis, sehingga tidak mendukung kerja cepat dan tepat untuk warga.

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Keprihatinan ini disampaikan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak seperti Allisa Wahid dari Gusdurian, Nur Hidayati dari Walhi, Monica Tanuhandaru, Sri Palupi dari Ecosoc Right, Trinirmalanigrum dari Perkumpulan Skala dan 28 aktvis dan lembaga lainnya.

Keprihatinan atas lambannya tindakan pemerintah ini juga dilihat dari minim dan lambatnya pendeteksian akibat kebijakan yang sentralitistik dan birokratis, juga kegagalan komunikasi publik dan kurangnya transparansi.

“Kurangnya peran dan keterlibatan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat adalah juga bagian dari kelemahan mendasar dari respon pemerintah. Pernyataan-pernyataan para pejabat yang simpang siur menciptakan kesan ketidakseriusan, miskin empati dan sense of crisis, yang justru kontraproduktif bagi upaya penghentian penyebaran virus,” kata Nur Hidayati dalam pernyataan sikap yang diterima Konde.co

Padahal kini, Indonesia memasuki awal fase kritis yang berpotensi memicu ledakan kasus yang berakibat melonjaknya angka kematian.Maka kondisi ini menuntut kesadaran kolektif dan cara kerja baru yang lebih inklusif, cepat, dan tepat dalam menjawab persoalan.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dan membentuk suatu Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang menetapkan kebijakan himbauan tentang pembatasan sosial, dan pelibatan berbagai upaya respon lainnya, namun kerjanya sangat lamban.

Karena pandemik ini berdampak komprehensif secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia secara luas terutama terhadap kelompok rentan. Mereka juga menanggung akibat langsung dari kebijakan pemerintah seperti isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit maupun tindakan yang paling serius, yaitu karantina wilayah.

Belum lagi pelarangan dan marjinalisasi UKM beserta para pekerjanya dan konsumen mereka, para pekerja upahan serta pedagang dan pekerja di sektor informal. Karenanya kebijakan dan tindakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus korona perlu diikuti dengan skema perlindungan/ jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dan marjinal yang terkena dampak.

"Perempuan karena posisinya dalam keluarga dan masyarakat, terutama dari keluarga berpendapatan rendah dan perempuan kepala keluarga, tidak hanya akan terkena akibat langsung dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik corona tetapi juga akan menghadapi beban dan tekanan ganda yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi.”

Karena keberhasilan untuk menghadapi COVID-19, sekali lagi, menuntut kesadaran kolektif dan cara kerja baru dimana pemerintah pusat bekerja dengan dukungan dari pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat sipil serta, dan jika dibutuhkan juga dari masyarakat internasional.

10 Agenda Tuntutan untuk Pemerintah dalam Penanganan Corona

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak mengajukan 10 agenda tindakan kepada pemerintah berikut ini:

1. Mengambil praktik-praktik baik yang telah dilakukan berbagai negara dalam menghadapi COVID-19;

2. Menjalankan 7 rekomendasi para dokter, seperti terlampir; dan memastikan perlindungan optimal bagi tenaga medis serta menghilangkan hambatan birokratis dan sentralistik dalam menangani wabah korona sehingga test laboratorium, penanganan terhadap pasien korona dan screening masif dapat dijalankan secara cepat dan tepat;

3. Mengedepankan perlindungan hak dasar dan martabat manusia dalam setiap kebijakan, tindakan, dan pelayanan kesehatan untuk semua orang terutama kelompok rentan;

4. Mengalokasikan anggaran ekstra yang memadai untuk perlindungan bagi kelompok rentan terutama yang bersifat perlindungan dan jaring pengaman sosial;

5. Menerapkan kebijakan yang transparan demi memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa informasi yang relevan menjangkau setiap orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus

6. Memperkuat dan memperluas kerjasama dan kerjabersama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, media, universitas, dan lainnya, serta memberdayakan sumberdaya yang dimiliki oleh semua komponen masyarakat.

7. Melibatkan masyarakat dalam membangun sense of urgency dengan memberikan gambaran tentang dimensi krisis dan proyeksi kebijakan pemerintah ke depan

8. Menghentikan dan melarang pernyataan para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh yang simpang siur, meremehkan keadaan dan melemahkan kewaspadaan masyarakat serta tidak sejalan dengan agenda percepatan penanganan COVID-19;

9. Segera menetapkan parameter dan ketika diperlukan segera mengambil keputusan dan tindakan konkrit karantina yang mempercepat penghentian penyebaran virus korona dengan mengacu pada UU Karantina ; dan

10. Menggunakan penanganan COVID-19 sebagai momentum untuk memperbaiki sistem ekonomi politik untuk mengatasi ketimpangan, marjinalisasi dan perusakan alam, termasuk mempercepat realisasi tanah obyek reforma agraria untuk rakyat dengan tujuan memproduksi pangan, perluasan lumbung pangan rakyat dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak wabah korona.



5 Hal yang Dilakukan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Indonesia Bergerak:


1. Memutuskan rantai tular Covid-19 melalui kampanye;

2. Melakukan advokasi kebijakan kearah penanganan yang cepat, tepat dan transparan

3. Menjembatani celah-celah sosial ekonomi akibat pembatasan sosial/ karantia wilayah

4. Memobilisasi bantuan bagi kelompok rentan dan yang terpinggirkan; dan

5. Membangun dan mendukung jejaring inisiatif “warga bantu warga” dan mengajak para pelaku bisnis dan segenap kalangan masyarakat untuk bersama-sama menghentikan penyebaran COVID-19 dan mengatasi dampaknya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan, psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”

Di Kota Groningen, Belanda tempat saya tinggal, suasana mencekam karena Corona atau Covid 19 sudah dimulai sejak awal Maret 2020. Semua orang beraktivitas di rumah termasuk para pekerja. Sebagai salah satu pekerja kesehatan di sebuah instansi pemerintah di Kota Groningen, sesekali saya harus masuk kerja. Secara umum, semua orang di Belanda sudah tinggal di rumah, kami hanya keluar jika berbelanja atau olahraga saja.

*Nona Mariska- www.Konde.co

Di Groningen tempat saya tinggal, para orangtua hanya sesekali saja keluar dari rumah, sesekali belanja atau naik sepeda sebentar untuk mencari udara segar, setelah itu kami akan masuk kembali ke rumah.

Tak banyak aktivitas yang bisa kami lakukan sejak awal Maret 2020. Untuk orangtua yang punya anak kecil seperti saya, kondisi ini memang tak mudah. Anak-anak merasakan bosan dan bingung harus mengerjakan apa di rumah.

Maka ketika rasa bosan datang, saya mengajak anak saya untuk naik sepeda beberapa menit saja, hanya itu yang bisa kami lakukan di luar. Tak ada yang dilakukan selain itu. Restoran, museum, toko buku, bioskop, gedung kesenian semuanya sudah tutup sejak awal Maret 2020 untuk menghindari orang berkumpul.

Kondisi disini sangat sepi, hanya terlihat orang yang belanja dan olahraga saja di pagi hari. Ada mobil yang lewat tapi umumnya hanya mobil polisi, mobil distribusi makanan, pemadam kebakaran, dan orang-orang yang bekerja di bank, di kantor walikota dan pekerja kesehatan.

Rumah kami hanya kecil, hanya sekitar 70 meter, tidak seperti rumah-rumah di Indonesia yang lumayan besar. Waktu meninggalkan Indonesia sekitar 15 tahun lalu, saya bekerja sebagai tenaga kesehatan di kota ini.

Groningen merupakan kota kecil di Belanda, tak sebesar Amsterdam maupun Rotterdam. Orang menyebutnya sebagai kota kampus.  Terdapat 2 kampus besar disini yaitu University of Groningen (RUG), dan Hanzehogeschoo yang kampusnya tersebar di penjuru kota. Maka tak heran jika banyak orang Indonesia yang kuliah disini, kotanya sepi dan tak banyak turis.

Di seluruh Belanda, kota Groningen merupakan kota dengan jumlah penduduk nomer 8 dari sekitar 30 kota di Belanda. Jika dibandingkan dengan Indonesia, seluruh Belanda jumlah penduduknya hanya sekitar 17 juta, tak bisa dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 250 juta.

Virus Corona atau Covid-19 di Belanda saat ini jumlah pasien yang positif terkena ada 4204 dan yang meninggal ada 179 orang menurut data sampai tanggal 23 Maret 2020. Seperti kota-kota lainnya di seluruh dunia, suasana kami juga mencekam.

Ketika pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan agar anak-anak sekolah diliburkan karena Corona, semua orangtua merasa panik. Mengapa? karena tidak akan ada yang menjaga anak-anak di rumah. Kondisi disini tidak seperti di Indonesia yang hampir di setiap rumah tangga mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Disini tak ada PRT, jadi ketika anak-anak diliburkan, maka para pekerjapun juga harus libur. Sejak itulah tiap hari kami di rumah sudah hampir 3 minggu ini. Di rumah, kami memasak, membaca, menonton tv.

Hanya beberapa pekerja yang masih masuk kerja yaitu mereka yang dibutuhkan untuk masuk dalam situasi tertentu dan mereka masuk secara bergantian. Beberapa pekerja yang masuk antaralain: pekerja minimarket, polisi, petugas kebersihan, pemadam kebakaran dan petugas kesehatan seperti saya, seperti dokter dan perawat rumah sakit.

Saya bekerja di instansi pemerintah di bagian perawatan pasca pasien masuk rumah sakit. Beberapakali saya harus masuk untuk bekerja karena harus memastikan semua pasien tertangani dengan baik.

Di Belanda, pemerintah memang menjamin kesehatan karena pajak warganya yang tinggi. Walau ada jaminan kesehatan, inipun selalu membuat situasi kami masih mencekam. Pemerintah melakukan pemeriksaan pada orang yang Orang dalam Pemantauan (ODP) Vrus Corona. Jika sedang sakit, dokter datang ke rumah-rumah kami. Jika memang ada kondisi seperti Corona, pasien akan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat.

Saya sedih membaca media di Indonesia yang menyatakan bahwa hanya beberapa rumah sakit di Indonesia saja yang bisa menjadi rujukan. Di Belanda, ketika Corona merebak, pemerintah langsung meminta semua rumah sakit melayani warga. Jadi kamipun walau merasa cemas, kami merasa aman karena pemerintah akan  menjamin akses kesehatan.

Keluarga saya semuanya tinggal di Indonesia, orangtua, kakak dan semua saudara. Sedih memang dalam kondisi begini, saya tidak bisa melihat orangtua saya yang sudah tua. Saya juga prihatin dengan Indonesia yang padat penduduk, banyak warga yang hidup menengah ke bawah. Namun saya lega karena di Indonesia gampang mendapatkan akses sinar matahari, tidak seperti disini. Saya berharap semoga ada perlindungan untuk warga Indonesia.

Saya hanya bisa mendoakan dari jauh, disini kami juga terus berjuang untuk melawan Virus ini. Membayangkan pulang ke Indonesia dan berharap situasi buruk ini akan cepat berlalu.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Nona Mariska, seorang pekerja tinggal di Groningen. Berharap bisa pulang ke Indonesia dalam waktu dekat.

Situasi pandemi COVID-19 membuat para perempuan harus berhadapan
dengan krisis yang berkaitan dengan kebutuhan spesifiknya. 


Saya melakukan wawancara, menemui beberapa perempuan dalam seminggu terakhir ini. Perempuan tersebut adalah mereka yang bekerja sebagai jurnalis, ibu rumah tangga yang sedang hamil dan seorang kontraktor yang berjibaku dengan caranya masing-masing menghadapi Corona. 

*Meera Malik-www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Dari mereka saya menjadi mengerti, banyak alasan orang untuk mempertahankan hidup, bertaruh nyawa karena kehamilan, untuk menghadapi Virus Corona atau COVID-19 yang jumlah pengidapnya terus meningkat di Indonesia:

 Zizu, jurnalis di media online nasional, Tebet (Jakarta Selatan)

Hai, Zizu. Sudah berapa lama bekerja sebagai jurnalis?

Hai. Aku sudah jadi jurnalis kurang lebih selama 2 tahun, khusus meliput isu kesehatan dan belum pernah pindah desk sampai sekarang.

Berarti kamu meliput isu corona ya? Bagaimana pengalaman kamu selama meliput isu ini?

Iya, aku ngeliput isu corona dari awal banget. Dari di Cina, saat penyakitnya disebut penyakit misterius. Aku melihat ada perbedaan sih dari awal meliput hingga sekarang. 

Awalnya, banyak pihak (seperti dokter dan pemerintah) yang selalu bilang semacam “Easy (tenang), corona nggak seseram yang dibayangkan.” Entah itu biar masyarakat gak panik atau gimana, hingga menjadikan aku pun sebenernya dulu menganggap enteng. Ingat banget sampai Februari itu kalau ada seminar COVID-19, selalu yang digaungkan adalah gak usah khawatir soal corona. Namun, mulai Maret, baru deh pada ketar-ketir, even dokter juga pada panik. 

Apa momen yang sulit kamu lupakan saat meliputnya? 

Paling critical itu waktu Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya, dikabarkan positif corona. Di situ posisinya aku sedang di luar kota dan sedang batuk pilek dan demam. Itu kan diumumin hari Sabtu, kantor sudah panik dan suruh ke rumah sakit. Awalnya aku paniknya kebangetan karena jarak ketemu Menhub dan timbul gejala itu 12 hari. Aku mikir apa aku balik ke Jakarta aja, terus aku juga impulsif cari masker dimana-mana dan gak ada. 

Gak cuma aku sih yang panik, beberapa wartawan kesehatan yang segrup sama aku juga. Pada gak bisa mikir jernih. Pokoknya semua ilmu dan informasi yang kita dapat selama liputan kayak lenyap aja gitu. Semua langsung mau periksa ke dokter, even yang gak sakit. Tanya sana-sini soal rumah sakit mana yang bisa periksa. Aku juga langsung bikin daftar  alur kontak dengan siapa aja yang dekat sama aku selama 14 hari dan itu banyak banget. Aku sangat kalut karena kasihan banget kalau mereka terkena virus gara-gara aku.

Namun, akhirnya kepanikan itu bisa diredam sama teman aku, Risna, jurnalis di isu kesehatan juga. Dia bilang kalau harus banget kita yang jurnalis ini berpikir jernih di saat orang lain panik. 

Wah.. seru-seru seram ya pengalaman kamu.  Selain soal pekerjaan,  apakah ada pengaruh pandemi corona ini terhadap kehidupan sehari-hari kamu?

Ada banget. Sekarang mau beli groceries (bahan makanan) dan pembalut pun harus online (daring). Trus, karena statusku masih ODP (Orang Dalam Pemantauan), jadi gak boleh ketemu orang. Nah, jiwa-jiwa ekstrovert-ku meronta-ronta, jadi  ‘pelampiasannya’ adalah aku sambat di medsos. Itu caraku bertahan hidup. 

Oh iya, aku juga harus memastikan orang di sekitar aku tidak terlalu panik dalam menyikapi isu corona ini (terutama keluarga), meski aku sendiri kadang panik juga apalagi tiap sore mantengin kenaikan kasus. 

Ada pesan yang mau kamu sampaikan buat para perempuan lainnya?

Tetap kuat dan sehat. Soalnya, perempuan agak rentan sakit, jadi tidak boleh terlalu stres, bisa berpengaruh ke hormon juga. Panik boleh, manusiawi kok. Intinya, jangan berlebihan aja. 

Terutama buat ibu rumah tangga. Kalau ibu sakit, biasanya sekeluarga juga bakal sakit.  Jadi, stay strong untuk semua mama ya. 

Apa yang kita lalui saat ini memang berat, but this too shall pass (ini akan terlewati).


***

Rizkan, ibu rumah tangga, sedang hamil anak pertama, Duren Sawit (Jakarta Timur)

Halo, Rizkan. Selamat ya atas kehamilan kamu. Sudah berapa bulan?

Halo. Iya, terima kasih. Kehamilanku masuk masa 34 minggu, waktunya sudah dekat. 

Wah, sebentar lagi ya. Semoga proses lahiran nanti berjalan lancar, ibu dan bayinya sehat ya. Oh ya, bagaimana pengalaman kamu selama situasi pandemi ini? Apa pengaruhnya dalam kehidupan kamu sehari-hari?

Pengaruhnya banyak, dan yang paling terasa itu dari aspek ekonomi. Saya seorang ibu rumah tangga yang sepenuhnya bergantung dari pendapatan suami yang bekerja di ritel. 

Masa pandemi ini membuat ritel sepi sementara gaji suami bergantung dari target penjualan. Alhasil, uang yang didapat cuma dari gaji pokok saja, padahal kebutuhan dan cicilan tagihan bulanan tetap jalan. Saya harus membatasi pengeluaran belanja rumah tangga dan berusaha sehemat mungkin memilih menu makanan sajian rumah. Bahkan untuk asupan buah, sayur dan nutrisi bumil juga jadi pertimbangan penghematan.

Bagaimana dengan kondisi psikologis kamu? Pasti berpengaruh ya?

Pasti. Saya jadi cemas berlebihan. Seperti ketika mau men-stok bahan makanan untuk seminggu atau dua mingguan tapi gak bisa karena uang gak mencukupi. Alhasil, setiap 3 hari harus belanja juga ke warung sembako dan warung sayur dekat rumah. Saat terima uang kembalian, jadi kepikiran dan takut kalau uangnya sudah terinfeksi virus. Begitu balik ke rumah, langsung buru-buru cuci tangan dan bahan belanjaan pakai sabun. 

Belum lagi kalau gak pintar menyaring informasi berita yang beredar. Ibu hamil kan swing mood ya, jadi harus lebih ekstra menjaga kewarasan jiwa supaya gak terlarut. Bagi saya, ibadah cukup menenangkan jiwa sih. 

Ada pesan yang mau kamu sampaikan buat para perempuan lainnya?

Pandemi ini nyata, jangan dianggap remeh. Sebisa mungkin kita berusaha jaga diri, jaga kesehatan dan saling peduli dengan menjaga dan menguatkan keluarga. Kita semua berperan dan peran kita pasti berdampak.

Sebisa mungkin kita juga mengikuti arahan pemerintah untuk tetap berada di rumah bagi yang memungkinkan. Bagi pekerja yang tetap harus berjuang mencari nafkah, berarti harus lebih ekstra peduli kesehatan.

Berdoa pada Tuhan, minta perlindungan dan minta supaya wabah ini segera berakhir. 


***

Dewi, seorang kontraktor, Manokwari (Papua Barat)

Hai, Dewi. Terima kasih ya sudah mau berbagi. Boleh cerita bagaimana situasi di Manokwari pada masa pandemi wabah corona ini?

Hai. Boleh dong. Sepertinya sama sih dengan daerah lainnya, saat ini  masker, hand sanitizer sulit didapatkan. Sabun khusus cuci tangan itu juga sudah habis di swalayan sekitar. Akhirnya, mulai banyak yang berjualan hand sanitizer ala-ala. Standar WHO atau tidak masih diragukan. Beberapa hand sanitizer bahkan dilabeli dengan “anti-corona”. Tentu saja banyak peminatnya.

Kalau aktivitas masyarakat, gak terlalu ada perbedaan signifikan. Masih banyak mama-mama yang berjualan di pinggir pasar, pedagang makanan juga, dan jalanan masih ramai. Namun, setahu saya, beberapa kantor pemerintahan sudah menetapkan pegawainya untuk bekerja dari rumah.

Lalu, bagaimana pengaruh situasi pandemi ini terhadap kehidupan kamu sehari-hari?

Pengaruhnya besar sekali. Ceritanya, saya di sini mulai September 2019 lalu karena penugasan dari kantor lama. Pada Januari kemarin saya resign (mengundurkan diri) karena ingin mandiri. Saya benar-benar harus mulai dari nol untuk mengurus proyek sendiri. Namun, saat ini juga saya masih mengurus satu proyek kerja yang berakhir bulan Maret ini. Nah, karena situasi pandemi, pemilik proyek memilih bekerja di rumah sehingga tagihan kami macet dan tidak diberikan oleh si pemilik. Imbasnya ke masalah ekonomi pegawai, bayaran tukang, dan lainnya.

Sementara itu, saya perantau. Tidak ada keluarga dan sanak saudara. Saya tetap harus bayar tagihan kos, cicilan motor. Pusing deh pokoknya. Belum lagi memikirkan orangtua di kampung, takut mereka kenapa-kenapa. Lebaran terancam tidak bisa pulang, tapi mau bagaimana dengan situasi pandemi seperti ini.

Pelik ya. Bagaimana kamu menghadapi situasi ini? 

Harus benar-benar memutar otak sih. Biasanya, saya juga sambil berjualan makanan ringan untuk menambah penghasilan. 

Apa harapan kamu?

Harapannya, tentu saja supaya situasi ini bisa segera berakhir dan kehidupan bisa berjalan normal lagi.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Meera Malik, jurnalis televisi yang murtad dan kini mualaf di Konde.co sebagai managing editor. Pengagum paradoks semesta, gemar membeli buku tapi lupa membaca.