Dalam beberapa tahun terakhir, diet sehat sering dikampanyekan sebagai solusi untuk hidup lebih baik.
Namun, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, pola makan sehat bukan hanya masalah pilihan, tetapi juga sulitnya akses dan daya beli.
“Mau sehat? Tinggal makan real food, stop tepung dan gula!”
Kalimat ini sering dilontarkan dengan santai, seolah semua orang punya akses ke bahan makanan segar.
Padahal, kenyataannya diet sehat itu adalah privilese. Bagi banyak orang, memilih makanan bukan sekadar keputusan gaya hidup, tapi bagi kelas bawah, ini soal bertahan hidup.
Baca Juga: Dear Guru dan Lingkunganku, Remaja Perempuan Dibelenggu Aturan Berpakaian, Tugas Kalian Memperbaiki
Seringkali, influencer kesehatan dan gaya hidup juga memamerkan pola makan ala Barat yang dianggap sebagai standar diet sehat, seperti sarapan dengan granola, alpukat yang ditaburi merica, atau overnight oats dengan chia seeds.
Meskipun terlihat menarik dan bergizi, makanan-makanan ini sering kali tidak mencerminkan realitas banyak orang, terutama di Indonesia, di mana akses terhadap bahan-bahan tersebut terbatas dan harganya tidak terjangkau. Kampanye diet sehat ini sebenarnya memiliki niat baik, yaitu mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya asupan gizi yang seimbang. Namun, akan lebih inklusif jika kampanye ini juga mempertimbangkan realitas sosial, keberagaman budaya pangan dan aksesibilitas makanan di berbagai kelompok sosial.
Orang kaya bingung melihat orang miskin gemuk. Mereka tidak paham bahwa obesitas di kelas bawah bukan soal kebanyakan makan, tapi soal makanan murah yang penuh karbohidrat dan lemak trans.
Mari tengok ke dapur-dapur di wilayah miskin. Menu mie instan pakai nasi, ikan asin bakar, nasi aking, sampai tempe bongkrek. Ketika krisis melanda, perempuan sering kali yang pertama menemukan solusi. Tempe busuk diolah jadi makanan baru, belalang goreng jadi sumber protein, nasi aking dicuci ulang agar bisa dimakan lagi. Kreatif? Mungkin. Tapi lebih dari itu, ini adalah bukti kegagalan negara dalam memastikan rakyatnya tidak kelaparan.
Salah satu yang paling terdampak adalah akses terhadap protein, yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar, bukan kemewahan.
Baca Juga: Perayaan Lebaran Bisa Picu Body Dysmorphia: Hindari atau Tanggapi Komentar Negatif adalah Pilihan Perempuan
World Health Organization (WHO) merekomendasikan asupan protein harian sekitar 0,83 gram per kilogram berat badan. Contohnya seseorang dengan berat 60 kg membutuhkan sekitar 50 gram protein per hari. Untuk memenuhi kebutuhan 50 gram protein per hari, bisa dengan mengonsumsi sekitar 7-8 butir telur atau 185 gram daging ayam. Jika dihitung dengan harga pasar, biaya protein minimal ini berkisar Rp7.500 – Rp15.000 per hari, atau sekitar Rp225.000 – Rp450.000 per bulan, yang masih belum mencakup kebutuhan gizi lainnya. Itu baru kisaran harga protein per orang, belum sekeluarga.
Sementara itu, Upah Minimum Regional (UMR) di banyak daerah Indonesia masih berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per bulan, yang sering kali habis untuk biaya tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.
Dengan daya beli yang terus menurun, bagi banyak keluarga kelas pekerja, memenuhi kebutuhan protein harian bukanlah prioritas, melainkan kemewahan yang hanya bisa dinikmati sesekali.
Hariati Sinaga, pengajar di prodi Kajian Gender Universitas Indonesia, menyoroti bahwa kampanye hidup sehat kerap kali tidak dapat diakses oleh semua orang.
“Isu kesehatan akhirnya hanya menjadi isu individu karena tidak melihat struktur yang lebih luas. Bukan hanya soal mengurangi karbohidrat, tetapi juga istirahat yang cukup dan olahraga, yang semuanya membutuhkan waktu dan sumber daya. Tidak semua orang bisa mengikuti pola makan seperti intermittent fasting (IF) atau diet mahal lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Kemana Harus Mencari Makanan Tradisional Papua? Hutan Kami Dirusak, Perempuan Diserbu Makanan Dari Luar
Bagi masyarakat miskin, menyesuaikan pola makan sehat sangat sulit. Produk instan hadir karena kebutuhan akan makanan yang cepat dan praktis.
“Manusia kini sepenuhnya bergantung pada pasar. Dulu orang bercocok tanam, sekarang semuanya harus dibeli. Tapi daya beli masyarakat semakin rendah, terutama karena banyak yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap,” jelas Hariati.
Makanan sehat yang mahal memaksa masyarakat miskin mencari alternatif yang lebih murah.
“Makanan instan adalah solusi karena murah dan praktis. Mereka yang bekerja keras setiap hari cenderung memilih makanan yang cepat, enak, dan mengenyangkan. Di Tangerang, misalnya, buruh perempuan yang belum gajian hanya makan gorengan seharga Rp5.000 di pagi hari agar anak mereka tetap bisa makan.” tuturnya.
Perempuan, yang seringkali bertanggung jawab atas urusan dapur, menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka harus berhadapan dengan keterbatasan finansial dan memastikan keluarganya tetap makan.
“Kemiskinan sangat memengaruhi akses perempuan terhadap makanan bergizi. Di banyak keluarga, perempuan menanggung beban ganda: bertanggung jawab atas kebutuhan pangan keluarga dengan sumber daya yang terbatas. Jika gagal, mereka dianggap tidak menjalankan peran sebagai istri atau ibu dengan baik,” kata Hariati.
Baca Juga: Harus Glowing untuk Ngikutin Standar Kecantikan di Tiktok: Sejauh Apa Kita Mengejar yang Tak Realistis?
Banyak perempuan yang mengorbankan asupan gizi mereka sendiri demi memastikan anak dan suami mendapatkan makanan yang cukup.
“Saya sering mendengar cerita perempuan yang makan paling terakhir dan paling sedikit. Di banyak keluarga miskin, ibu hanya makan nasi putih tanpa lauk. Buruh perempuan yang saya temui mengaku bekerja lebih keras tetapi makan lebih sedikit,” tambahnya.
Dalam banyak keluarga miskin, perempuan sering kali mengorbankan porsi makannya demi suami dan anak-anak.
Naomi Wolf dalam bukunya The Beauty Myth menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, ketika hanya ada beberapa untuk dimakan, perempuan mendapatkan sedikit, atau tidak sama sekali. Menurut publikasi PBB, di mana kelaparan pergi, perempuan menghadapinya lebih dulu.
Di Bangladesh dan Botswana, bayi perempuan lebih sering meninggal daripada laki-laki, dan anak perempuan lebih sering kekurangan gizi, karena mereka diberi porsi yang lebih kecil.
Perempuan juga diajarkan tak boleh tampak rakus. Di Maroko, jika perempuan menjadi tamu, “mereka akan bersumpah bahwa mereka sudah makan” atau bahwa mereka tidak lapar.
Sebuah laporan lembaga dunia PBB menuliskan dua pertiga perempuan di Asia, setengah dari semua perempuan di Afrika, dan seperenam perempuan Amerika Latin mengalami anemia karena kekurangan makanan. Lima puluh persen lebih banyak perempuan Nepal daripada laki-laki menjadi buta karena kekurangan makanan.
Baca Juga: Makan Siang Gratis untuk Ibu Hamil Itu Tokenisme, Salah Kaprah, Tak Selesaikan Masalah
Secara lintas budaya, laki-laki menerima makanan panas, lebih banyak protein, dan hidangan pertama, sementara perempuan makan sisa makanan yang dingin, seringkali harus menggunakan penipuan dan strategi untuk mendapatkan cukup makan. Selain itu, makanan yang mereka terima secara konsisten kurang bergizi.
Kebijakan Pangan yang Tidak Berperspektif Gender
Hariati juga menyoroti bahwa kebijakan pangan di Indonesia masih berorientasi pada ketahanan pangan, bukan kedaulatan pangan.
“Ketahanan pangan sering kali hanya menguntungkan elite. Misalnya, proyek pangan skala besar yang lebih mengutamakan ekspor atau energi, bukan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, ketahanan pangan mikro di tingkat keluarga masih belum menjadi agenda pemerintah, apalagi dengan perspektif gender.”
Perempuan petani, misalnya, kerap menjual hasil panen mereka ke pasar demi mendapatkan uang tunai. Namun, pendapatan yang diperoleh sering kali tidak cukup untuk membeli makanan bergizi. “Perempuan di pedesaan punya wawasan soal sumber daya alam dan kebutuhan pangan keluarga mereka, tetapi kebijakan tidak memberi ruang bagi mereka untuk berdaulat atas pangan yang mereka hasilkan. Kebijakan harusnya bukan ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan.” jelas Hariati.
Ekonomi patriarki menciptakan batas produksi imajiner yang mengabaikan kontribusi perempuan dalam ekonomi pangan, seperti yang diungkapkan Vandana Shiva dalam buku Who Really Feeds the World? Sistem ini hanya mengakui produksi yang terukur dalam pasar, sementara pekerjaan perempuan dalam menanam, mengolah, dan menyediakan makanan bagi keluarga serta komunitas dianggap tidak bernilai karena tidak menghasilkan upah.
Baca Juga: Gula Jawa, yang Mengingatkanku pada Sesuatu
Dengan paradigma ini, perempuan yang bertani dan bekerja di sektor pangan tetap tidak terlihat, meskipun mereka adalah tulang punggung ketahanan pangan. Statistik yang mendasarkan nilai ekonomi pada transaksi pasar gagal menangkap kenyataan bahwa perempuan menjalankan banyak peran sekaligus—sebagai petani, pengolah, hingga penyedia makanan—sehingga kontribusi mereka dihapus dari perhitungan ekonomi.
Pada akhirnya, bukan karena perempuan tidak bekerja, melainkan karena ekonomi patriarki menolak mengakui bahwa pekerjaan mereka adalah produksi yang sesungguhnya.
Makanan Ultra-Processed: Solusi Sementara yang Berisiko
Fenomena meningkatnya konsumsi makanan ultra-processed food (UPF) juga menjadi perhatian.
Konsumsi makanan ultra-processed food (UPF) secara berlebihan diketahui dapat meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan bahkan kanker. Hariati menekankan bahwa bagi banyak keluarga miskin, UPF bukanlah pilihan, melainkan keharusan. “Banyak orang hanya bisa makan satu kali sehari. UPF menjadi solusi jangka pendek karena lebih murah dibandingkan sayur atau protein yang diolah sendiri.”
Di banyak rumah tangga miskin, mi instan telah menjadi makanan pokok. Murah, praktis, dan mengenyangkan. Harga satu bungkus mi instan sekitar Rp3.000–Rp5.000, sementara membeli bahan makanan segar jauh lebih mahal. Konsumsi mi instan di Indonesia bahkan mencapai 14,54 miliar porsi pada tahun 2023, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan konsumsi mi instan tertinggi kedua di dunia. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi hasil dari sistem pangan yang tidak adil.
Sayangnya, kebijakan pangan belum menangani akar masalah mengapa masyarakat begitu bergantung pada UPF. “Pemerintah mungkin hanya akan membuat aturan seperti ‘makan UPF hanya boleh sekali seminggu,’ tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar: kenapa masyarakat tidak punya pilihan lain?” tambah Hariati.
Baca Juga: Sugar Generation, Upah Kecil Bikin Buruh Perempuan Sulit Akses Makanan Sehat
Di daerah-daerah dengan sumber daya alam yang tercemar, persoalan gizi semakin kompleks. “Di beberapa wilayah yang sungainya tercemar limbah tambang, banyak anak mengalami stunting. Sedangkan di warung-warung, yang dijual justru vitamin penambah nafsu makan, padahal masalah utama adalah akses terhadap air bersih dan makanan bergizi,” jelasnya.
Selain itu, pola konsumsi menjadi sangat kompleks dan juga dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis dan sosial. “Banyak orang mengonsumsi minuman manis atau makanan tinggi MSG karena efeknya memberi rasa happy dan energi untuk bekerja. Saya pernah bertemu dengan masyarakat yang bahkan makan buah pun harus pakai penyedap rasa seperti Royco karena sudah terbiasa dengan makanan berbumbu kuat. Kebutuhan akan citarasa ini membuat generasi sekarang sudah lupa dengan makanan nenek moyang,” tambah Hariati.
Pada akhirnya, diet sehat bukan sekadar pilihan individu, tetapi masalah struktural. Kampanye hidup sehat yang tidak mempertimbangkan ketimpangan sosial hanya akan melanggengkan kesenjangan.
“Masyarakat miskin tidak bisa memilih makan sehat karena sistem yang ada tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Banyak yang melihat makanan sekedar komoditas, padahal ada relasi sosialnya, berapa banyak yang harus dibeli, apa saja effort yang dikeluarkan.” pungkas Hariati.
Diet sehat bukan sekadar kemauan, tapi soal akses dan kebijakan. Mudah bagi mereka yang punya uang untuk mengutuk makanan ultra-proses, tapi bagi banyak orang, itu satu-satunya pilihan agar perut tetap terisi. Dan selama kebijakan pangan masih lebih peduli pada keuntungan korporasi dibandingkan kesejahteraan rakyat, jangan heran kalau UPF seperti mie instan tetap jadi makanan pokok di banyak rumah tangga.
Baca Juga: Maskulinitas Laki-Laki Terlihat Dari Cara Mereka Pilih Makanan: Lebih Suka Makan Daging Daripada Vegan
Jika kita memiliki privilese untuk mengkampanyekan diet sehat, sudah seharusnya kita tidak hanya berhenti pada gaya hidup pribadi, tetapi juga mendorong kebijakan pangan yang lebih inklusif.
Seperti yang dikatakan Naomi Wolf, “Diet adalah obat penenang politik paling ampuh dalam sejarah perempuan; populasi yang diam-diam gila adalah populasi yang mudah ditangani.”
Wolf menyoroti bagaimana obsesi terhadap tubuh ideal dan aturan ketat pola makan telah digunakan sebagai alat kontrol sosial terhadap perempuan.
Ketika perempuan terlalu sibuk mengkhawatirkan berat badan, menghitung kalori, atau mengikuti tren diet terbaru, energi mereka terkuras untuk urusan pribadi alih-alih memperjuangkan hak-hak yang lebih besar, seperti akses terhadap pangan yang adil, kesetaraan ekonomi, atau kebijakan sosial yang lebih baik.
Jika kita memahami ini, maka kampanye diet sehat seharusnya tidak hanya berpusat pada tubuh individu, tetapi juga mendorong perubahan sistemik.
Sehingga, kesehatan tidak lagi menjadi hak istimewa segelintir orang, tetapi bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
