Julukan kota darurat sampah ini terjadi pasca penutupan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan karena tempat itu sudah dianggap kelebihan beban sampah atau overload sampah.
Di tengah warga yang kebingungan dimana membuang sampah, Pemerintah Yogyakarta tiba-tiba menyatakan, persoalan ini terjadi karena Yogya tak punya lahan yang cukup untuk membuang sampah. Padahal warga melihat, persoalannya tidak sekadar itu. Ada persoalan penting lain, yaitu pemerintah yang tak mampu mengelola sampah.
Kota Yogyakarta selama ini tak punya lahan luas untuk tempat pengelolaan sampah akhir (TPA). Selama ini, sampah kota dibuang ke TPST Piyungan di Kabupaten Bantul. Tak hanya Kota Yogyakarta, TPST Piyungan juga menjadi lokasi pembuangan sampah dari Bantul dan Sleman. Saat ini TPST itu ditutup karena volume sampah sudah over dan membahayakan lingkungan sekitar.
Apalagi muncul kabar, bahwa sampah-sampah kota akan dibuang ke Sleman dan Kulon Progo. Masyarakat di wilayah itu pun resah membayangkan nasib sama yang dialami warga sekitar TPST Piyungan yang kebanjiran air lindi dari limbah gunungan sampah.
Sejak itu di sejumlah kampung di Yogyakarta, para perempuan bekerja keras untuk mengelola bank sampah atasi masalah darurat sampah. Mereka bekerja dengan sukarela, tanpa insentif. Pemerintah Yogyakarta harus mengapresiasi kerja-kerja perempuan ini.
Konde.co kemudian mendatangi kampung dimana para perempuan mengelola sampah untuk mengurangi darurat sampah.
Memasuki jalan turunan di Kampung Cokrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta, Jumat, 4 Juli 2025, ini adalah salah satu perkampungan yang berada di ledok, sebuah kawasan cekungan di dataran rendah yang berada di pinggiran Sungai Code.
Jalanan beralas conblok yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua itu tampak bersih. Dinding pagar tembok yang memanjang menjadi tempat bergantung pot-pot berisi aneka empon-empon atau tanaman apotek hidup. Ada juga yang ditanam di pot-pot besar dari bekas galon mineral yang dipotong. Ada juga tanaman lidah buaya.
Baca juga: Pengelolaan Sampah Pembalut Masih Kalang Kabut: Celaka Bagi Lingkungan dan Manusia
“Dulunya (ditanam) sawi-sawian, tapi butuh banyak air. Terus ganti empon-empon, lebih mudah perawatannya dan masa panen panjang,” kata Ketua Kelompok Tani Migunani, Syarifah saat ditemui Konde.co di tepi jalan kampung usai gotong royong dalam agenda Jumat Bersih sore itu.
Ternyata lumayan banyak yang membeli dalam bentuk bibit. Jahe, kunyit, temulawak dihargai Rp15 ribu per bibit. Untuk perawatannya menggunakan pupuk kompos dari daun-daun kering dan air lindi dari limbah sisa dapur yang dikumpulkan. Pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik itu dilakukan pengurus bank sampah yang notabene juga pengurus Kelompok Tani Migunani, namanya Bank Sampah Resik Migunani.
Tampak beberapa pipa paralon ditanam di lahan sempit di sepanjang jalan itu. Warga bisa memasukkan sampah sisa dapur ke dalam paralon, lalu ditutup. Hasilnya nanti menjadi kompos. Mereka menerapkan metode “losida” alias lodong sisa dapur.
Ada juga ember bekas cat tembok 20 kiloan yang disusun bertumpuk dua tingkat. Ember atas diisi daun-daun kering. Alasnya diberi lubang untuk mengalirkan air lindi hasil pembusukan sampah ke ember bawah. Warga bisa memanen air lindi dengan membuka keran yang dipasang di sisi bawah.
Tak hanya itu. Di sepanjang jalan conblok itu juga dibuat lubang-lubang biopori untuk resapan air. Baik losida, ember tumpuk, maupun biopori itu juga ditemukan hampir di setiap pekarangan warga di sana. Ini semua adalah upaya merawat dan melestarikan lingkungan dengan mengelola sampah yang dimulai dari rumah masing-masing.
Baca juga: 15 Transpuan Seroja Karnaval Kostum Daur Ulang Sampah: Lawan Krisis Iklim Dan Diskriminasi
Sementara sampah-sampah anorganik dikelola saban akhir pekan kedua, Sabtu dan Minggu. Anggota bank sampah yang berjumlah 25 orang dari RT 37, 38 dan 39 di RW 13 Kampung Cokrodirjan itu datang untuk menimbang, kemudian melakukan pemilihan dengan metode 3R. Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). Ada kertas, plastik kemasan, logam, beling, kain.
“Nanti pengurus akan memilah ulang untuk memastikan mana yang menghasilkan (secara ekonomi),” terang Syarifah yang menjadi wakil ketua bank sampah itu.
Nilainya tak seberapa. Seperti bekas plastik kemasan hanya dihargai Rp50 per kilonya oleh pengepul. Pengumpulan satu karung hanya bernilai Rp500.
“Yang penting (sampah kemasan) sudah nggak ada di sini, terjual laku berapapun,” kata Syarifah.
Sementara yang didaur ulang, pihaknya tengah menyulap kain-kain perca menjadi aneka produk. Ada dompet, tas, dan sejenisnya. Namun ia kesulitan untuk memasarkan hasil kreasi dari kain-kain perca itu.
Persoalan lainnya, pengelolaan sampah di perkampungan yang sudah digarap sejak 2020 itu belum ada atensi berupa insentif dari pemkot hingga kini. Begitu pun dengan bank-bank sampah lain di Kota Yogyakarta yang jumlahnya 666 unit pada 2023 dan tinggal 479 unit pada 2024. Semua dilakukan secara swadaya dan swadana. Untuk membiayai operasional bank sampah, acap kali pengurus merogoh kocek sendiri.
“Mbok ya, bank-bank sampah itu diperhatikan. Bukan hanya insentif kalau ikut lomba bank sampah saja, itu pun kalau menang,” ucap Syarifah.
Baca juga: Petani di Bali Kelola Sampah Organik: Bikin Maju Pertanian Ramah Lingkungan
Tiap-tiap bank sampah pun mencari cara untuk bisa tetap bertahan dalam keterbatasan. Bank Sampah Resik Migunani misalnya, menerapkan dua pengelolaan keuangan. Tabungan sampah dan sedekah sampah. Tabungan sampah dari para nasabah merupakan hasil dari menyetor sampah. Sedangkan sedekah sampah adalah donasi dari nasabah yang tidak mengambil uang tabungannya.
“Pernah dalam satu tahun sampai 700 ribu rupiah (sedekah sampah). Buat beli pot tanaman,” katanya.
Sementara warga juga harus membayar retribusi sampah Rp3.000 per bulan oleh pemkot. Namun belakangan, diterapkan sistem gerobak sampah. Artinya, tiap kampung ada gerobak sampah untuk mengangkut sampah-sampah itu saban hari. Nilainya beragam tiap kampung. Di Cokrodirjan, per KK ditarik Rp30 ribu per bulan. Ada juga warga dari kampung lain yang harus membayar Rp50 ribu, Rp80 ribu, bahkan Rp100 ribu per bulan.
“Nggak ada patokan (tarif). Uang segitu kan lebih baik buat belanja ke pasar,” kata Syarifah.
Satu sisi, keberadaaan penggerobak sampah (penarik gerobak sampah) cukup membantu distribusi sampah yang telah dipilah menuju ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Sebelumnya, pengurus bank sampah harus antri menunggu giliran pembuangan ke TPS.
“Saya sampai bilang ke petugas TPS-nya, kalau buang sampah (ke TPS) dipersulit, masyarakat ya akhirnya buang sampah sak nggon-nggon (sembarang tempat),” kata Syarifah.
Namun untuk mencari penggerobak sampah di kampungnya tak mudah mengingat jalanan di kampungnya naik turun dan curam. Sementara bank sampah lebih banyak diurus oleh perempuan, bahkan rata-rata usianya sudah lanjut.
“Sampah itu kan lebih dekat dengan perempuan. Dapur (yang menghasilkan sampah) itu juga (dekat dengan) perempuan,” ucapnya.
Baca juga: Sustainable Fashion, Aktivis Lingkungan dan Produsen Baju Kolaborasi Stop Sampah
Syarifah tak seorang diri. Perempuan-perempuan pengelola bank sampah di Kota Yogyakarta juga merasakan kondisi yang sama. Mereka pernah berkumpul bersama untuk menyampaikan keresahannya dalam Rembug Perempuan bertajuk “Zero Waste, Zero Emission untuk Yogyakarta benar-benar Nyaman” di sebuah kafe di bilangan Jalan Margo Utomo, Yogyakarta, Kamis, (8/5/25).
Pertemuan tertutup yang digelar Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Peduli Iklim (Jampiklim) itu ingin menangkap persoalan para perempuan dalam mengelola bank sampah.
“Padahal tiap hari kita meninggalkan sampah. Kami menggelar rembug sampah khusus perempuan agar isu sampah tak hanya didominasi bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sudah teriak-teriak soal sampah, itu sudah jadi catatan sendiri,” kata perempuan aktivis lingkungan Jampiklim, Sana Ullaili.
Pengurus Bank Sampah Bumi Lestari di Kampung Gondolayu, Kelurahan Cokrokusuman, Kecamatan Jetis, misalnya. Selama ini mereka bisa mengatasi persampahan di kampungnya lewat pengelolaan bank sampah. Persoalan justru muncul dari sampah-sampah liar yang dibuang di lorong-lorong jalan di kawasan itu oleh orang-orang tak dikenal. Meskipun pengurus berinisiatif memasang spanduk berisi larangan untuk membuang sampah di sana, tapi tak diindahkan.
“Mungkin mereka nggak bisa baca, jadi tetap buang di situ,” ucap pengurus bank sampah, Kuspilah dengan nada kesal.
Persoalan lain, bank sampah tak hanya mengurusi pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga volume sampah di depo dan TPS berkurang. Mereka juga memberikan sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah kepada warga. Bank sampah pula mesti rutin memberikan data soal persampahan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
“Semua itu bank sampah yang ngurusi. Tapi mengapa, baik bank sampah yang sudah legend sampai yang baru, tidak ada stimulan? Sepertinya, bank sampah itu jadi ujung tombak dan ujung tombok (mencukupi kekurangan keuangan). Mbok iya-o, kami dikasih stimulan,” kata perempuan paruh baya itu berapi-api.
Baca juga: Kamus Feminis: Ekosida, Kejahatan Lingkungan Memusnahkan Perempuan dan Kelompok Rentan
Selama ini, menurut Ketua Bank Sampah Surolaras dari Kampung Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Ida Ariastuti, apresiasi terhadap bank-bank sampah diberikan pemkot lewat gelaran lomba bank sampah setahun sekali. Pemenang pertama, kedua dan ketiga akan mendapat dana pembinaan Rp5 juta, Rp4,5 juta dan Rp4 juta.
“Masalahnya, untuk ikut lomba itu hanya perwakilan satu bank sampah untuk satu kelurahan. Itu pun ditunjuk,” kata Ida.
Artinya, tak semua bank sampah punya kesempatan untuk berkompetisi bersama.
“Di tempat kami, pengurusnya perempuan lansia semua. Nggak bisa membuat profil lomba,” kata Ida menggambarkan masalah lain, soal betapa sulitnya mengkader anak-anak muda untuk mengurus bank sampah.
Kondisi itu menipiskan peluang bank sampah yang telah dibentuk sejak 2014 itu untuk ikut lomba. Peluang untuk menang, apalagi mendapat uang pembinaan pun kian tertutup. Tak menutup kemungkinan pula, kondisi yag sama dirasakan kebanyakan bank sampah yang lain.
Sementara dalam masa penjurian, ada anggaran yang dikeluarkan pemkot untuk logistik juri yang berkunjung dari satu bank sampah ke bank sampah lain yang menjadi peserta lomba.
Padahal saban bulan, bank-bank sampah harus memberikan laporan rutin ke Dinas Lingkungan Hidup. Seperti berapa volume bank sampah yang dihasilkan, kegiatan yang dilakukan, inovasi kegiatannya, ada tidaknya penambahan anggota, dan sebagainya.
“Kan bisa dinilai dari data itu ya. Nggak perlu menunggu lomba. Bisakah (dana untuk penjurian) itu dialihkan untuk diberikan ke bank sampah lain tiap bulan sebagai apresiasi? Nggak perlu besarannya sampai lima juta seperti pemenangnya. Yang penting ada dukungan dari pemerintah, kami senang,” tutur Ida.
Baca juga: ‘Degrowth’: Melawan Industrialisasi dan Konsumsi Berlebihan Demi Masa Depan yang Berkelanjutan
Sementara untuk mengurus bank sampah juga mesti menyisihkan waktu luang mereka. Dalam proses penimbangan, pemilahan hingga distribusi sampah, pengurus pun butuh konsumsi.
“Rata-rata bank sampah ambil 10 persen dari penimbangan. Kalau dapat 100 ribu, ya ambil 10 ribu saja untuk makan pengurusnya,” aku Ida.
Namun ada juga bank sampah yang mampu menghidupi secara keuangan, seperti salah satu bank sampah di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis. Menurut pengurusnya, Wiwit, modal bank sampah pernah didukung dari dana corporate social responsibility (CSR) sebuah perusahaan swasta. Di sisi lain, mereka juga membiayai sendiri dari hasil pengelolaan sampah.
Nasabahnya lumayan banyak, sekitar 20-30 orang. Pengurusnya pun tak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki dan dari kalangan muda, yakni karang taruna. Tiap bulan banyak sampah anorganik yang dikelola. Untuk sampah organik diolah lewat peternakan maggot.
“Juga ada warga yang yang menyumbangkan lahannya untuk dikelola untuk kebun sayur dan kolam pembibitan lele,” katanya.
Pakan ternak lele dari hasil ternak maggot. Sedangkan perawatan kebun sayur lewat kompos yang dihasilkan dari sampah organik. Hasil panen kebun sayur pun bisa bernilai ekonomi.
“Tapi makin ke sini, semangatnya makin melorot. Pengkaderan juga sulit,” aku Wiwit.
Menurutnya, ini lantaran upaya mengelola kebun, ternak lele dan maggot belum maksimal karena pengetahuan seadanya. Maggot misalnya, yang semula laku Rp8.000 per kilo, kini tinggal Rp5.000. Para pengurusnya pun mulai disibukkan dengan urusan masing-masing.
“Ya, keteteran. Saya mau maksa, juga belum bisa. Kan saya nggak bisa menggaji. Maunya kalau ada hasil (dari usaha tersebut), nanti dibagi,” kata Wiwit.
Baca juga: Perempuan Petani di Lingkar Tambang Berdaya di Pasar Garasi Pemulihan
Sementara menunggu bantuan dari pemkot, serasa pungguk merindukan rembulan.
“Yang kunjungan (ke bank sampah) ya banyak. Foto-foto. Tapi ya bantuan nggak ada. Kami tanggung dan upayakan sendiri,” ungkap dia.
Soal pengkaderan pun menjadi keresahan Utari, pengurus salah satu bank sampah di Kecamatan Ngampilan. Lokasinya yang berada di dekat Terminal Ngabean membuat nasabahnya banyak memulung sampah dari kawasan tersebut yang ramai saat liburan. Kemudian sampah yang sudah dipilah itu disetorkan ke bank sampah.
Sementara nasabah lansia berjumlah 10 orang. Pengurus bank sampah pun jemput bola untuk mengambil pilahan-pilahan sampah di kediaman masing-masing dengan gerobak. Persoalannya, jumlah pengurus pun menyusut, tinggal 1-2 yang aktif.
“Jadi direktur merangkap cleaning service,” ucap Utari, antara geli dan jengkel.
Pengurus bank sampah lain, Dwi berbagi strategi pengkaderan yang dia lakukan. Ia dan pengurus lain mengajak anak-anak mereka yang berusia SMP maupun SMA untuk terlibat pengelolaan bank sampah.
Pelibatan tugasnya pun ringan-ringan. Ada yang membantu proses penimbangan sampah. Ada yang membantu proses dokumentasi dengan memotret lewat kamera handphone masing-masing.
“Waktu kami ikut lomba dan juara ketiga, uangnya kami bagi-bagi. Anak-anak juga dapat bagian, sehingga greget membantu,” imbuhnya.
Namun ia akui, pengkaderan pun tak berjalan mulus. Ia tak bisa memaksa ketika anak-anak punya kesibukan dengan sekolahnya. Begitu pun ketika dalam perkembangannya, anak-anak sudah kuliah atau bekerja, tak mudah juga mengajak mereka terjun mengurus bank sampah.
“Apalagi kalau Minggu (waktu penimbangan sampah), mereka masuk kerja. Kami nggak bisa ganggu,” kata Utari.
Baca juga: Edisi Kemerdekaan: Perempuan Muda Atasi Krisis Iklim dan Lingkungan (1)
Jelang siang hari, berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, perempuan-perempuan pengurus bank-bank sampah itu merumuskan Pernyataan Sikap Perempuan Kota Yogyakarta yang bergerak dalam pengelolaan sampah, dalam enam poin.
Pertama, mendesak pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengelola sampah secara terpadu dengan melibatkan sektor pentahelik di Kota Yogyakarta.
Kedua, meminta pemerintah Kota Yogyakarta mendesak produsen dan pengusaha untuk menangani sampah yang diakibatkan oleh produknya.
Ketiga, meminta pemerintah Kota Yogyakarta mendesak perguruan tinggi, lembaga pendidikan, sektor usaha kuliner, hotel dan penginapan, dan pariwisata untuk menangani sampah yang diakibatkan dari aktivitas usahanya.
Keempat, mendesak pemerintah Kota Yogyakarta memberikan insentif atau dana yang layak untuk mendukung pengelolaan bank sampah yang mayoritas adalah perempuan pra lansia dan lansia.
Kelima, mendesak pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan transparansi informasi pengelolaan sampah dan akuntabilitas anggarannya.
Keenam, mendesak pemerintah Kota Yogyakarta merevisi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir yang berperspektif keadilan gender, keadilan iklim dan keadilan antargenerasi.
Pernyataan sikap tersebut juga mereka sampaikan di hadapan Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam agenda acara Pemimpin Mendengar di Selasar Barat Kampus Fisipol UGM pada 13 Mei 2025.
Di masa pemerintahan Walikota Yogyakarta sebelumnya, setidaknya sudah ada tiga regulasi yang mengatur persampahan di kota itu yang telah dikaji Jampiklim. Ada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta 2022-2031. Perwal Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Baca juga: Edisi Kemerdekaan: Perempuan Muda Atasi Krisis Iklim dan Lingkungan (2)
Sedangkan bank sampah diatur dalam Perwal Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Dana pengelolaan sampah di bank sampah dianggarkan senilai Rp1,7 miliar dari APBD.
“Tapi itu buat beli alat pengelolaan sampah saja. Tidak ada insentif pengelolaan bank sampah,” kata Koordinator Jampiklim, Heronimus Heron.
Salah satu alat yang dimaksud adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yakni alat pengolah sampah untuk mengubah sampah-sampah yang mudah terbakar menjadi bahan bakar alternatif. Sejauh ini sudah ada tiga TPS yang menggunakan mesin RDF di Kota Yogyakarta, yakni di Nitikan, Karangmiri dan Kranon yang mengolah sampah mulai dari 20-70 ton per hari.
Pemkot Yogyakarta telah membuat pengelompokan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang disebut dengan 5 K. Meliputi Kampung, Kampus, pemKot, Korporat dan Komunitas. Hanya saja, badan-badan usaha seperti kafe misalnya, tidak disebut dalam aturan sebagai pihak produsen sampah yang mesti mengelola sampah. Sampah plastik kemasan dari unit usaha korporat tak diminta untuk dikembalikan pada mereka agar dikelola.
“Jadi pengelolaan sampah ditumpukan pada rumah tangga, pada personal warga,” imbuhnya.
Dari sisi lingkungan, Nur Maulida dari LKiS menjelaskan, darurat sampah di Yogyakarta turut menyumbang tingkat keparahan dari dampak krisis iklim. Sampah-sampah liar yang dibuang ke sungai akan tersapu air hujan saat musim penghujan hingga masuk ke laut. Meminggirkan ikan-ikan sehingga justru sampah-sampah itu yang tersangkut di jaring-jaring nelayan.
Sementara tumpukan sampah di sungai membuat akses air sungai tersendat sehingga meluap menjadi banjir, seperti yang terjadi di permukiman bantaran Sungai Code. Sumber-sumber air juga tercemar sampah sehingga terpapar bakteri Escherichia coli.
Baca juga: Konten Pandawara Group Menepis Efek ‘Eco-Anxiety’
Dalam kondisi tersebut, warga juga yang diharuskan untuk mengatasi sampah-sampah tersebut. Warga sebagai konsumen diberi tanggung jawab untuk memilah-milah sampah, juga membayar retribusi sampah. Sementara pihak produsen yang menghasilkan sampah tidak diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengolah sampah-sampah dari produk-produknya.
“Dan yang paling terdampak adalah kelompok rentan, seperti perempuan dan lansia, yang nggak punya akses, nggak punya modal. Ada ketidakadilan iklim,” kata Nur.
Sementara anggaran pengelolaan sampah di Yogyakarta yang mencapai Rp96 miliar, sebagian besar digunakan untuk biaya pengangkutan sampah dari depo atau pun TPS ke TPA. Bukan untuk membiayai sistem pengelolaan sampah yang baik atau memperkuat perekonomian warga melalui insentif pengelolaan bank sampah.
Saat ini ada 479 bank sampah pada 2024 dari sebelumnya 666 bank sampah pada 2023 yang tersebar di Yogyakarta. Salah satu bentuk aktivitasnya adalah memilah sampah organik dan anorganik, serta mengelolanya. Semisal, mengolah sampah organik menjadi kompos, ekoenzim, maggot, membuat biopori. Kemudian mengolah sampah anorganik dengan pola 3R.
Nur pun mendorong ada fasilitas dari pemerintah kota bagi warga untuk bisa mengolah sampah organik menjadi biogas. Nantinya, biogas itu yang menjadi bahan bakar alternatif untuk memasak maupun menyalakan listrik.
“Itu kalau pemerintah peduli dengan transisi dari energi kotor (batu bara) ke energi bersih untuk mendukung energi baru terbarukan (EBT),” ucapnya.
Selain sampah, EBT pun bisa memanfaatkan potensi sumber energi yang ada, seperti matahari, air maupun angin. Sayangnya, anggaran kecil EBT Kota Yogyakarta turun dari Rp878 juta menjadi Rp134 juta.
Baca juga: Sesak Napas di Jakarta: Stop Solusi Palsu, Kami Butuh Udara Bersih
Manajer Program Yayasan LKiS, Tri Noviana menambahkan pesoalan sampah tak hanya selesai sebatas sampah diambil penggerobak, kemudian dibuang ke TPA. Namun bagaimana upaya pemerintah Kota Yogyakarta menyelesaikan persoalan sampah.
“Kan banyak yang ilegal (karena dibuang sembarangan). Juga nggak ada sarana untuk menghitung emisinya,” ucap Novi.
Hasto Wardoyo yang dilantik sebagai Wali Kota Yogyakarta pada Februari 2025 lalu tak menampik, bahwa darurat sampah di Yogyakarta menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diatasi dalam 100 hari pemerintahannya.
“Tiga bulan jadi wali kota langsung disuguhi sampah,” curhat Hasto dalam acara “Menuju Gerakan Sejuta Biopori” yang dihadiri perwakilan pengurus bank-bank sampah di Kota Yogyakarta, bahkan Sleman dan Kulon Progo yang digelar di halaman Gedung Pascasarjana UGM, Minggu, 15 Juni 2025.
Sebanyak 45 lokasi pembuangan sampah di kota yang terdiri dari 14 depo (tempat pembuangan sampah yang ada atapnya) dan 31 TPS (yang tanpa atap) dalam kondisi overload semua. Salah satunya di Stasiun Lempuyangan yang merupakan area layanan transportasi publik. Ada kebiasaan penumpang maupun calon penumpang membuang sampah di balik pagar stasiun. Lantaran dibiarkan, sampah pun menggunung hingga meluap ke tepi jalan.
“Warga tahunya di situ buat buang sampah. Ikut-ikutan buang sampah di situ juga. Jadinya kawasan stasiun jadi timbunan sampah,” ungkap Hasto.
Baca juga: Bertahan dari Gusuran, Cerita Para Perempuan di Pinggiran Sungai Jagir
Sementara di depan stasiun juga ada depo sampah untuk menumpuk sampah. Membuat pemandangan kawasan stasiun kian tak sedap.
“Jadi nggak karuan,” keluh dia.
Kondisi yang sama juga terjadi di depo-depo sampah dan TPS-TPS yang lain. Gunungan sampah tumpah ruah hingga ke jalan raya. Belum lagi sampah-sampah yang berceceran di sepanjang jalan, juga di sungai-sungai, seperti Code dan Winanga.
Ia pun menggunakan metode dokter mengobati penyakit pasien untuk merampungkan masalah persampahan di kota yang dipimpinnya. Langkah pertama, menyelesaikan simtom terlebih dulu. Ibarat meredakan demam tinggi yang membuat pasien tifus mengigau adalah dengan memberikan obat Paracetamol.
“Jadi sampah yang numpuk-numpuk itu diselesaikan dulu. Biar orang nggak ngomel-ngomel,” kata wali kota yang juga seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.
Hasto menyurati Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk meminta izin agar bisa membuang 4.000 ton sampah ke TPST Piyungan. Izin pun turun. Ribuan ton sampah itu pun terangkut ke TPST lama.
Ia juga membongkar 23 TPS, sehingga kini menyisakan 17 TPS dan 14 depo.
“Dibongkar karena tempatnya tidak memungkinkan dan tidak baik untuk tumpukan sampah. Kayak di depan stasiun, tempat ibadah. Tapi (pembongkaran) dengan kesepakatan warga,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono kepada Konde.co usai acara tersebut.
Meskipun sebagian dibongkar, TPS yang tersisa diklaim masih mencukupi untuk lokasi pembuangan sampah oleh warga.
“Manajemen pengambilan sampah di setiap kelurahan itu di depo, bukan TPS,” imbuh Agus.
Baca juga: Selamat Hari Bumi: Lelah Lihat Kerusakan Lingkungan? Mulailah Dari Dirimu Sendiri
Langkah kedua, Hasto melanjutkan, usai panas reda, pasien diberi antibiotik agar bakteri Salmonela typhi penyebab tifus itu hilang. Begitu pun setelah tumpukan sampah di depo-depo teratasi, langkah selanjutnya adalah mengatasi penyebab timbulan sampah dari hulu ke hilir.
“Penyebabnya kan karena perilaku. Jadi bagaimana mengubah perilaku masyarakat sehingga volume sampah berkurang. Dimulai dari sumber-sumber produsen sampah,” katanya.
Produsen sumber sampah yang dimaksud seperti sekolah, pasar, rumah sakit, puskesmas, perkantoran, juga rumah tangga. Di sana harus disediakan unit-unit pengolahan sampah. Orang-orang yang beraktivitas di sana pun diajari cara mengolah sampah.
“Biar sampah-sampah dari produsen itu nggak dibawa sampai ke TPA,” harap Hasto.
Beberapa upaya yang dilakukan adalah mengajak dan memberi edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah masing-masing, menerapkan metode 3R, membuat biopori, juga composting/pengomposan.
“Itu antibiotiknya,” katanya.
Sementara langkah di hilir yang biasa dilakukan adalah membakar sampah dengan incinerator sampah yang bisa menghabiskan biaya miliaran. Pembakaran sampah satu ton membutuhkan biaya Rp480 ribu. Sementara jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Yogyakarta per hari berkisar 240 ton hingga 260 ton dan meningkat sekitar 300 ton per hari saat liburan.
“Jelas, kami nggak bisa menyelesaikan masalah hilir saja. Mahalnya setengah mati. Tapi dengan memilah, biopori, composting, 3R, volume sampah akan turun,” Hasto mengakui.
Sementara di ranah rumah tangga, sampah-sampah di setiap rumah tangga sudah dipilah, diterapkan metode 3R sehingga juga tak banyak sampah yang dibawa ke depo untuk dibuang.
Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, Aktivis: Ini Bahaya untuk
Peralatan yang digunakan pun, menurut Hasto sederhana. Cukup karung untuk mengumpulkan sampah-sampah organik berupa daun kering. Kemudian diberi ekoenzim, ditutup selama 2-3 bulan, lalu menjadi kompos untuk pupuk tanaman.
“Saya buktikan sendiri di rumah dan klinik, juga bisa,” akunya.
Persoalannya, tak semua rumah tangga mau dan mampu mengolah sampah-sampah rumah tangganya. Di sinilah bank-bank sampah yang ada di hampir setiap perkampungan melakukan perannya. Menampung sampah-sampah yang telah dipilah dari tiap rumah tangga, kemudian mengelolanya.
Peran itu banyak dilakukan perempuan yang mayoritas menjadi pengurus bank sampah. Namun seperti yang mereka keluhkan, hingga kini tak ada insentif dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk operasional bank sampah. Semua operasional ditanggung kocek mereka sendiri.
“Saya kan berhitung, insentif ada batasnya,” kata Hasto saat ditemui Konde.co usai membuka acara tersebut.
Ia mencontohkan, misalnya satu kelurahan mengelola 10 ton sampah dalam satu hari. Biaya pengelolaan 10 ton sebanyak Rp4,8 juta untuk pembakaran. Namun jika kelurahan itu bisa mencegah pembakaran sampah dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan sehingga perkampungan itu mencapai zero waste, maka uang itu bisa dialihkan untuk insentif pengelolaan sampah.
“Jadi sumber insentif bank sampah itu dari uang yang dipakai untuk membakar sampah. Konsepnya, insentif diberikan kalau persoalan sampah sudah selesai di wilayah masing-masing oleh bank sampah dan warganya,” jelas Hasto.
Sementara untuk kewajiban pembayaran retribusi Rp3.000 per kepala keluarga tiap bulan, menurut Hasto bisa dihapuskan untuk rumah tangga menengah ke bawah.
“Kalau benar-benar pengolahan sampah mencapai zero waste, ya bisa dihapuskan retribusi itu. Tapi kapan? Wah, (zero waste) itu fatamorgana banget. Seperti mewujudkan masyarakat adil makmur juga butuh waktu lama,” imbuhnya.
Keterangan foto cover: Salah satu anggota bank sampah di Kampung Cokrodirjan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta menunjukkan ember tumpuk sebagai salah satu upaya memanfaatkan sampah organik, Jumat, 4 Juli 2025. Foto Pito Agustin Rudiana/Konde.co.
(Editor: Anita Dhewy)
