Seorang content creator, Andovi da Lopez, membagikan ceritanya. 

Ia bercerita bahwa dalam lingkaran pertemanannya di kalangan influencer, mereka menghadapi dilema untuk menyuarakan suara mereka secara kritis. Jika ada yang tidak beres dengan kebijakan di negara ini, apakah mereka harus bersuara ataukah tidak?

Tak sedikit dari mereka yang takut bersuara terkait isu HAM ataupun mengkritik situasi politik dan sosial di negara ini, karena khawatir kehilangan pekerjaan (job).  

“Banyak sekali teman-teman gue yang face to face ngomong. Dov, sebenarnya gue pengen ngomong, tapi gue ngomong nanti job A, job B, ini, itu (cancel),” ujar Andovi dalam acara Diskusi launching Buku Kamisan: Orang Silih Berganti Aksi ini Tetap Berdiri, yang diselenggarakan aktivis HAM, disiarkan di kanal youtube Jakartanicus, Selasa (27/5). 

Menyuarakan isu HAM bagi para influencer dan selebritas layaknya ‘jalan sunyi’ yang tak banyak orang memilih menempuh jalur itu. Ini lebih-lebih, bagi para musisi ataupun pembuat konten (content creator), yang dalam kerjanya bergantung pada sponsor yang punya kepentingan.

Di situasi itu, Andovi sebenarnya menyayangkan, banyak orang di sekitarnya yang akhirnya memilih untuk diam. Padahal, dia melihat ketidakadilan di depannya. Banyak yang memilih tetap berada di posisi nyaman dan aman, bahkan menjadi pendengung bagi kekuasaan. 

“It’s very weird thing, ya udah kita dengan posisi nyaman kita sekarang. Apalagi yang middle up ke atas, udah merasa aman dengan situasi mereka, yaudah mending gue diem aja,” lanjutnya. 

Andovi selama ini memang dikenal sebagai salah satu content creator yang berani membuat kritik terkait situasi sosial dan politik di negeri ini. Komika (pelawak tunggal) ini misalnya pernah membuat kritikan terkait otak-atik aturan yang menaikkan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui lagu ‘Paman Datang’, hingga kritik terhadap pengesahan UU TNI. 

Baca juga: Teman Bantu Teman: Solidaritas Penulis dan Musisi Lewat Ekosistem Perbukuan

“Konten yang saya buat hanya konten-konten yang mengkritisi dan saya menyuarakan, itu adalah yang minimal saya bisa buat di posisi ini, saya paham risikonya,” kata dia. 

Di akhir bicaranya pada forum itu, Andovi mengeluarkan kelakar. 

“Apakah ini tadi disiarkan secara langsung di media sosial, ya?” 

Kemudian Ia menimpali, bahwa karena itu, Ia dan manajernya harus siap-siap kehilangan/putus kontrak setelah menyuarakan pendapatnya terkait pembelaan terhadap HAM.  

“Popo, Manajer gue, siap-siap aja kita abis ini ilang job,”ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, disambut tawa peserta yang hadir. 

Meski begitu, dia tetap bersikukuh untuk mengajak teman-teman seprofesinya yang bergelut di ranah pembuat konten di media sosial, untuk tidak diam. Tidak takut bersikap dan bersuara kritis. 

“Tolong teman-teman content creator, jangan diam, banyak banget yang gak mau bersuara karena job-nya hilang, saya mengerti. Tapi, saya percaya tetap kita gak boleh diam,” katanya lugas. 

Tak banyak musisi yang memilih jalan musik untuk menyampaikan suara kritisnya. Dia bukan hanya berada di atas panggung untuk menyampaikan pesannya, namun juga turut aksi demonstrasi di lapangan. Mereka membaur bersama orang-orang yang hingga kini masih memperjuangkan keadilan dan penegakkan HAM. Beberapa di antara mereka adalah grup musik ‘Tashoora dan Sudut Jentera’. 

Dania Joedo, vokalis Tashoora, memakai pakaian serba hitam dengan payung yang terkembang di tengah para peserta aksi Kamisan ke-863. Dia turut melakukan aksi diam bersama puluhan massa yang hadir di depan Istana Negara.

Baca juga: #OkeGasAwasiRezimPrabowo: Pemberedelan Sukatani dan Karya Seni Kritis, Alarm Bahaya dari Rezim Antikritik

Seperti pada kamis-kamis sebelumnya, dia selalu menyempatkan diri hadir selagi berada di Jakarta. Beberapa kali pula, dia bersama grup bandnya, Tashoora, menampilkan pertunjukan musiknya saat momentum refleksi di Aksi Kamisan yang sudah 18 tahun berdiri itu. Aksi yang awalnya hadir, sebagai respons atas sikap pemerintah yang mengabaikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti Peristiwa Trisakti serta Semanggi I dan II di tahun 1998. 

Pada hari itu, 5 Juni 2025, Aksi Kamisan bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup. Selain terus menuntut adili penjahat HAM, seruan untuk menghentikan ekosida atau kejahatan lingkungan secara masif yang bisa berdampak pemusnahan besar-besaran. Saat bersamaan, media sosial juga tengah diramaikan oleh kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, hingga munculnya tagar #SaveRajaAmpat. 

Di satu sisi, kuliah umum Aksi Kamisan juga menghadirkan sejarawan, JJ Rizal, yang menggugat proyek penulisan sejarah nasional yang berpotensi dijadikan “pemutihan dosa” dan propaganda penguasa. 

Dania mengikuti seluruh proses Aksi Kamisan sore itu dengan hikmat. Hadir di tengah aksi, baginya adalah ruang untuk merawat empati dan solidaritas di tengah berbagai keresahan atas situasi negara ini. Mulai dari situasi HAM, politik hingga intoleransi atas keberagaman. 

Berbagai isu itulah, yang Tashoora juga suarakan dan kritik salah satunya lewat musik mereka. Tak hanya sebagai musisi yang menyuarakan dan mengkritisi isu, Dania menilai, mereka juga mesti terhubung dengan gerakan yang memperjuangkan isu itu. 

“Musisi saja (bagi kami) gak cukup, kita harus terhubung dengan gerakan,” ujar Dania saat ditemui Konde.co di Aksi Kamisan ke-863 di Jakarta, Kamis (5/6). 

Baca juga: Musisi Laki-Laki Yang Dukung Kampanye Stop Kekerasan Seksual

Ada berbagai contoh kritik isu yang grup musik asal Yogyakarta itu angkat dalam lagu-lagunya. Misalnya, lagu ‘Tatap’ yang menyinggung soal peristiwa-peristiwa persekusi dan intoleransi agama. Lagu ‘Sabda’ bicara soal kebijakan daerah yang mendiskriminasi etnis minoritas. Ada pula, lagi ‘Ruang’ soal diskriminasi terhadap ragam gender dan seksualitas, ‘Hitam’ soal kritik terhadap hukuman mati hingga lagu ‘Aparat’ soal berbagai kekerasan yang dilakukan polisi. 

Meski lagu-lagu itu diciptakan sejak bertahun-tahun lalu, situasinya masih terus relevan hingga saat ini. Salah satu isu yang paling jadi keresahan yang dirasakan Dania sampai saat ini yaitu soal dinasti politik hingga toleransi atas keberagaman. 

“Yang nyata banget, dinasti politik, orang udah gak malu-malu lagi. Kemudian, sampai hari ini, misalnya intoleransi di kota pendidikan, Yogyakarta itu masih dirawat dengan sangat sampai hari ini. Secara umum, advokasi yang kami suarakan (lewat lagu), jadi relevan lagi. Itu masih akan kami suarakan, kami belum selesai. Masih terus ada masalah itu,” terangnya. 

Menyoal bermusik untuk menyampaikan pesan toleransi, Dania punya salah satu pengalaman yang cukup berkesan. Kala itu, Tashoora menampilkan lagunya di salah satu kota di Jawa Barat. Tashoora diundang oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal dan jaringan mahasiswa. 

Di wilayah itu, memang banyak terjadi kasus penistaan agama hingga ekstremisme agama. Namun selama ini, hal itu sensitif dibicarakan di tengah masyarakat. Usai Tashoora manggung, tak elak tak sedikit yang memberi testimoni soal keberanian Tashoora dalam lagunya. 

“Kalian (Tashoora) berani banget. Soalnya di sini, gak ada yang berani ngomong itu,” ujar Dania menirukan ucapan mereka saat itu. 

Lahir sejak 2016, Tashoora kini hadir dengan tiga anggota grup musik. Mereka adalah Dania Joedo (Gitar, Vokal), Dita Permatasari (Akordeon, Kibor, Vokal) dan Gusti Arirang (Bas, Vokal). 

Baca juga: Bernadya Speak Up Soal Komentar Melecehkan: Stop Normalisasi KBGO 

Dania menceritakan, dirinya pelan-pelan bertransisi terkait identitas gendernya sebagai transpuan. Sejak come out (melela) sekitar tahun 2021, dirinya mendapatkan beragam komentar seperti komentar kebencian (hate comment) sampai ancaman ‘pembunuhan’. 

Tak hanya dirinya pribadi, saat Tashoora mengangkat apapun berkaitan dengan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LBGT) pun juga seringkali mendapatkan ancaman dan diskriminasi. Pengalaman yang pernah mereka alami adalah tidak bisa tayangnya di media Televisi (censorship) karena ekspresi gender. 

Selama ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah sering melakukan pelarangan terhadap minoritas seksual LGBT untuk masuk TV, seperti larangan dalam aturan KPI di tahun 2016, atau larangan terhadap Ivan Gunawan dalam acara Brownies. Alih-alih membuat revisi UU Penyiaran demi kepentingan publik, KPI justru membatasi hiburan, hobi, dan cara berekspresi masyarakat. Khususnya beberapa poin yang merugikan masyarakat dan diskriminatif terhadap minoritas gender. Yaitu larangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender. Klausul ini ada di Pasal 56 ayat 2 (g).

Tantangan lainnya, jenama-jenama (brand-brand) yang sulit bekerja sama dengan Tashoora baik karena isu kritis yang mereka bawakan dan karena ekspresi gender.    

“Apalagi sejak aku come out, udah pasti gak ada brand yang mau terasosiasi sama LGBT. Terus kalau dari dulu, terlalu kritis, banyak yang ngerasa gak aman, gak cuma ke bisnis tapi juga nyari kru (tim),” kata Dania. 

Pengalaman self-censorship juga tak jarang Tashoora alami justru dari event organizer  atau promotor yang takut saat mereka membawakan lagu yang menyinggung aparat (kepolisian). Ini biasanya untuk penampilan di festival yang mengundang massa dan dijaga oleh pihak kepolisian atau petugas keamanan. 

Baca juga: Skandal P Diddy: Relasi Kuasa dan Misoginis, Industri Hiburan Tak Aman Bagi Perempuan

“Paling banyak (self-censorship) itu soal polisi. Kayak ‘jangan bawain lagu aparat ya’,” tegasnya. 

Sama seperti halnya Tashoora, grup musik Sudut Jentera juga dengan sadar memilih bermusik di jalur yang menyuarakan HAM. 

Mereka mengangkat isu-isu sosial, hukum, politik yang terjadi di masyarakat. Sudut Jentera terdiri oleh Alviani Sabillah (Gitar/Vokal) dan Octania Wynn (Gitar/Vokal). 

Grup musik yang berdiri sejak 2018 itu, awalnya adalah satu ‘project’ tugas kampus mereka di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera untuk menyuarakan isu secara kritis. Bentuknya bisa bermacam bentuk, namun Alviani, Octania, dan beberapa temannya di awal  memilih untuk menyampaikannya lewat musik. Itulah yang jadi cikal bakal Sudut Jentera yang hingga saat ini mereka berdua bawakan. 

“Lama kelamaan, bikin lirik, bikin lagu, karena kita backgroundnya cukup intens ngeliatin soal perkembangan isu hukum, politik dan sosial. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, berjalannya karya-karya kami, terkait isu-isu masyarakat itu sendiri,” cerita Alviani Sabillah kepada Konde.co, Jumat (6/6). 

Keterlibatan Sudut Jentera dalam berbagai aksi dalam menyuarakan HAM, tak lepas dari semangat hadirnya sebagai ruang refleksi menyuarakan kegelisahan. Misalnya saat momentum reformasi dikorupsi hingga penuntutan keadilan atas pelanggaran HAM oleh negara di Aksi Kamisan, yang semuanya dekat dengan apa yang mereka alami. Mereka ingin menjadi penggerak perubahan, sekecil apapun, untuk terus menyuarakan keadilan HAM. “Dorongannya keresahan diri sendiri, ada ruangnya kenapa kita tidak ikutan?” kata Alviani. 

Sejumlah musisi lain yang dikenal peduli isu HAM dan isu kritis adalah Iwan Fals yang mengkritik pemerintahan orde baru, atau Glenn Fredly. Glenn Fredly secara kritis menyuarakan isu kemiskinan dan hak asasi manusia. 

Baca juga: All Access to Rossa 25 Shining Years: Dokumenter Perjalanan Karier dan Hidup Seorang Diva

Di luar negeri, ada musisi yang menyuarakan isu HAM seperti Sting yang terlibat dalam kampanye HAM, atau Bono (U2) yang terlibat dalam kampanye isu kemiskinan dan HIV/ AIDS.  Walaupun jumlah musisi ini tidak banyak, karena mereka secara kritis mengkritik kebijakan yang selama ini ada, namun sejatinya dunia butuh penggerak yang melakukan kampanye mengajak masyarakat untuk bersuara dan mengekspresikan haknya. 

Para musisi atau influencer ini adalah individu yang punya banyak follower atau pengikut yang akan efektif jika berkampanye pada suatu isu. Joevarian Hudiyana dalam Theconversation.com menuliskan bahwa artis bisa berpengaruh besar, walau ada yang memilih diam atau ‘tone-deaf’ soal isu besar. Apa yang mereka pakai, katakan, atau bahkan tidak katakan, akan berdampak besar pada kampanye suatu isu. 

Apa yang mesti dilakukan musisi dan influencer dalam situasi ini? Memilih kritis tapi kehilangan kontrak, atau menjadi kritis dan harus berstrategi? Strategi semacam apa? 

Usman Hamid, aktivis HAM, Direktur Amnesty International Indonesia yang juga vokalis dari Usman and The Blackstones ketika diwawancara Konde.co menyatakan, bahwa dalam bersuara, musisi biasanya berada dalam 3 kategori posisi ancaman. 

Kategori pertama yang dirasa paling rendah ancamannya adalah ketika musisi bersuara melalui opininya atau expressing opinion. 

Fase kedua, yaitu musisi bersuara untuk mengkritik kebijakan dan mendapat ancaman atau exposing abuses, misalnya mengkritik isu korupsi, HAM melalui lagu-lagu mereka. 

Baca juga: Lagu Nadin Amizah dan Idgitaf Bantu Perempuan Berdamai Dengan Diri Sendiri

Dan yang ketiga, yaitu mengkritik dengan cara turun ke jalan dan memobilisasi massa.  Fase ketiga ini adalah fase tersulit yaitu mobilizing protest karena mereka akan memobilisasi orang untuk bersama melakukan kritik. Hal ini misalnya pernah dilakukan para musisi, selebritas dan influencer dalam aksi Indonesia gelap.

“Fase ketiga ini fase paling sulit, karena mereka tidak hanya menyebarkan poster tetapi juga mengajak orang untuk turun ke jalan,” kata Usman Hamid yang dihubungi Konde.co pada 30 Juni 2025.

Sejumlah musisi dalam catatan Usman Hamid pernah mengalami ancaman, seperti Ananda Badudu yang ditangkap polisi karena menggalang dana untuk membantu mahasiswa yang melakukan aksi melawan sejumlah undang-undang di tahun 2019, vokalis Saint Loco yang disiram air keras, Band Sukatani yang diintimidasi sampai ditarik karyanya, juga The Jansen yang ikut aksi May Day 2025 ketika polisi bubarkan aksi May Day. Jadi, resiko juga dialami para pemusik. 

“Yang agak beresiko adalah jika lirik itu lebih bersifat literal dalam mengekspos penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Apalagi jika musisi melibatkan diri dalam suatu unjuk rasa di jalan raya dalam jumlah besar.”

Usman menyatakan, dalam suasana yang represif seringkali negara juga menemukan cara-cara lain yang bisa memperketat kontrol terhadap karya musik, seperti lewat intimidasi.

“Ada yang diintimidasi, ada pula yang dengan cara disensor atas daftar lagu yang hendak dibawakan oleh sang musisi saat hadir dalam pertunjukkan langsung.”

Baca juga: Dari Lagu “Imagine” John Lennon, Saya dan Tetangga Terinspirasi Pesan Perdamaian

Bagaimana cara berstrategi dengan kondisi ini ketika mereka harus berhadapan dengan situasi represif? 

Usman Hamid menyatakan, biasanya para musisi harus mengakali hal ini dengan menampilkan gambar atau simbol protes, solidaritas atau dukungan ke suatu isu tertentu melalui video di layar besar panggung mereka. Itu efektif dalam gerakan #peringatandarurat dan #indonesiagelap 

Dalam sebuah diskusi bersama para musisi baru-baru ini di Bali, Usman Hamid memaparkan bahwa pada dasarnya, para musisi berhak turut serta dengan bebas dalam kehidupan masyarakat, mereka berhak menikmati kesenian dan berbagi kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Juga memperoleh perlindungan atas kepentingan moril dan materiil termasuk dalam sastra dan seni yang diciptakannya. 

“Seluruhnya kembali pada musisi. Yang pasti, musisi berhak untuk mendesak negara menjamin kebebasan berekspresi mereka.”

Selain itu, yang perlu dilakukan, para musisi harus mencari bentuk yang lebih kreatif sehingga meminimalisir segala bentuk risiko, ini salah satu yang harus dilakukan, yaitu melakukan mitigasi. 

“Misalnya, dulu Bob Dylan banyak memilih lirik-lirik yang puitis untuk menyuarakan hak-hak sipil kaum kulit hitam. Atau John Lennon yang menulis lagu dengan diksi yang abstrak namun tetap dipahami orang sebagai tanda kepedulian sosialnya pada hak-hak orang Irlandia atau orang Vietnam.” 

Usman Hamid mencontohkan, di Indonesia, ekspresi kreatif yang puitis juga dipilih oleh grup musik seperti Efek Rumah Kaca (ERK). Ada juga musisi seperti Iwan Fals dan Sawung Jabo, ada juga band Superman is Dead.

“Cara-cara seperti itu sangat efektif dalam situasi ruang publik yang mengalami penyempitan dalam bersuara.”

(Foto cover: Instagram Tashoora, Sudut Jentera & Usman and the Blackstone)

(Editor: Luviana Ariyanti)