Hamparan lahan jagung menjadi pemandangan di tengah dua jam perjalanan menanjak dan berkelok-kelok menuju Desa Kaluppini, Kecamatan Enrekang, Sulawesi Selatan. Kadang diselingi pohon kakao dan hutan jati, lahan jagung kembali muncul, sesekali daunnya bergesekan dengan mobil yang kami tumpangi. Ditambah sekitar empat jam waktu tempuh dari Kota Makassar, kami akhirnya tiba di Kaluppini setelah total enam jam perjalanan darat pada Senin, 26 Mei 2025 silam.

Keesokan harinya, kutemui Hawi (70), seorang perempuan adat Kaluppini. Sama seperti kebanyakan warga di sana, Hawi dan keluarganya bekerja sebagai petani. Sama seperti pemandangan yang menemani perjalananku menuju Kaluppini, Hawi pun bertani jagung. Jenis jagung yang ditanamnya adalah jagung pakan ternak yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia.

“Saya baru jual jagung,” ujar Hawi, menjelaskan bahwa ia panen beberapa waktu lalu. Luas lahan jagung pakannya sendiri kurang dari satu hektare. Ia memanen sekitar satu ton jagung dengan harga jual Rp3.900,00 per kilogram. “Dapat empat juta untuk satu ton lebih.”

Hawi tidak hanya bertani jagung. Ia juga menanam padi di sawah keluarga besarnya seluas kurang dari satu hektare. Kali ini, panen padi hanya menghasilkan sekitar satu ton beras untuk konsumsi Hawi sekeluarga, juga dibagikan kepada adik dan abangnya.

Baca Juga: Semula Ditinggal, Perempuan Adat Kaluppini Berhasil Perjuangkan Aturan Desa Inklusi

Sebelumnya, Hawi pernah memiliki sawah sendiri. Hasil panen padi ia konsumsi bersama keluarga, sebab pantang bagi masyarakat adat Kaluppini untuk menjual pangan utama ke luar desa. Namun perubahan iklim memengaruhi curah hujan, yang membuat pertanian padi di Kaluppini menghadapi tantangan berat. Pengairan sawah kian surut, Hawi pun memutuskan untuk berhenti tanam padi dan beralih ke jagung pakan.

Hawi bukan satu-satunya. Akibat perubahan iklim, kebanyakan masyarakat adat Kaluppini melakukan hal serupa: beralih komoditas tani dari padi ke jagung pakan, yang hasil panennya mereka jual untuk membeli beras. Ironis.

Mayoritas Masyarakat Kaluppini Bertani

Lahan jagung serta pohon-pohon kakao yang kusaksikan di perjalanan adalah komoditas pertanian Kaluppini. Bertani adalah pekerjaan mayoritas masyarakat Kaluppini. Hal itu disampaikan oleh Abdul Halim, Imam atau salah satu pemangku adat Kaluppini, pada malam pertama kami bermukim di desa tersebut.

“Dia (masyarakat Kaluppini) bertani. Di samping dia bertani, itu sarat dengan kegiatan-kegiatan tradisinya,” ujar Abdul Halim. “Masih sangat memegang teguh pepasan-pepasan leluhurnya.”

Masyarakat adat Kaluppini mempunyai 13 ritual adat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan 2 kali masa tanam dalam setahun. 9 di antaranya dilakukan pada musim tanam padi (taun bo’bo) dan 4 lainnya pada musim tanam jewawut (taun ba’tan).

Ritual tanam padi pertama adalah massima’ tanah, ritual memohon izin untuk menggarap sawah. Kemudian ma’rappanan banne, ritual saat menabur padi yang biasanya dilakukan di pelataran masjid. Ritual ketiga yaitu meta’da wai untuk memohon keberkahan air. Lalu ma’tulung yang dilakukan ketika padi sudah mulai tumbuh, serta sudah muncul biji dan mengharum. Ritual kelima adalah meta’da pejappi atau meminta obat, diikuti ritual keenam, meta’da kasawean atau meminta cahaya matahari seperti dalam musim kemarau ketika menanam di musim hujan.

Ketujuh, ada ritual massali’ babanga untuk menutup pintu yang ‘tak tampak’. Kemudian ma’parata rangnganan atau ritual berburu babi hutan. Meski babi hutan dianggap sebagai hama hutan, tapi perburuannya hanya dilakukan di waktu yang telah ditentukan untuk ritual ini. Jadi, kegiatan ini tidak mengganggu ekosistem alam dan mengancam populasi babi hutan. Ritual kesembilan yaitu maparatu ta’ka atau pesta panen.

Sembilan ritual tersebut berlaku untuk aktivitas pertanian di musim hujan. Sementara itu, menurut Abdul Halim, hanya 4 ritual adat yang dijalankan di musim kemarau. Keempat ritual itu adalah massima tanah untuk menanam palawija, ma tulung, metada kawawean, dan maparatu ta’ka.

Musim Hujan Berubah, Jagung Pakan Ternak Menggeser Sawah

Di sisi lain, aku sempat menduga, jagung adalah salah satu komoditas utama pertanian masyarakat Kaluppini. Rupanya tidak salah. Namun, jagung yang mereka tanam di sana bukan jagung untuk konsumsi manusia, melainkan untuk pakan ternak. Hasil panen jagung pakan ternak itu kemudian mereka jual untuk membeli beras.

Hal itu menjadi ironi bagi masyarakat adat Kaluppini yang, pada masanya, menjadikan padi sebagai komoditas pertanian utama. Padi juga menjadi pangan utama masyarakat di desa tersebut. Itulah alasan sebagian besar ritual adat pertanian mereka dilakukan saat masa tanam padi. Mereka menanam padi untuk konsumsi sendiri dan pantang menjual padi sebagai pangan utama ke luar desa.

Namun, curah hujan berubah seiring berjalannya waktu. Kondisi persawahan di Kaluppini menggunakan sistem tadah hujan atau mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan. Alhasil, ini memengaruhi peralihan komoditas pertanian warga Kaluppini. Semakin sedikit masyarakat yang menanam padi dan jumlah sawah berkurang. Mereka beralih menanam kakao dan jagung; tapi karena tanam kakao pun punya hambatannya sendiri, kebanyakan kini menanam jagung pakan ternak.

“Curah hujan tidak mencukupi,” ujar Abdul Halim. “Saya rasa untuk kembalikan mereka jadi bersawah lagi sudah susah.” Ia melanjutkan, curah hujan berkurang sudah sejak satu dekade terakhir. 

Sementara itu, Kepala Desa Kaluppini, Muh. Salata, menyebutkan bahwa saat ini tersisa 7 hektare sawah di sana. Per 2018, masih ada sekitar 30 hektare sawah.

Baca Juga: Melihat Upaya Kolektif Masyarakat Adat Cegah Kebakaran Hutan 

Perubahan musim hujan dan curah hujan tidak hanya memengaruhi sumber pengairan sawah di Kaluppini. Ritual adat yang mereka jalankan di musim tanam padi juga terdampak. Menurut penelitian Nurbaya dalam ‘Kumande Samaturu’: Berdaulat Pangan di Kaluppini’ (2023), perubahan musim hujan membuat petani sulit menentukan waktu terbaik untuk menanam. Juga menghindari risiko terburuk dan kerugian ketika musim hujan datang terlambat. Alhasil, banyak informan yang hasil panennya menurun, gagal panen, hingga berhenti menanam padi selama beberapa tahun terakhir.

Dari segi ekonomi, pertanian memang salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan iklim. Peningkatan suhu global membuat curah hujan sulit terprediksi dan mengacaukan prediksi masa tanam.

“Perubahan iklim, pada akhirnya akan menyebabkan penurunan hasil pertanian. Perubahan iklim berdampak luas ke sistem pangan masyarakat,” sebut Nurbaya dalam penelitiannya.

Selain itu, perubahan iklim dan cuaca yang tak menentu berdampak signifikan terhadap stok pangan masyarakat Kaluppini. Abdul Halim sendiri kini harus membeli beras dari luar untuk mencukupi kebutuhan pangan rumah tangganya. Padahal dulu ia tinggal menggarap sawah dan mengonsumsi beras dari hasil panennya.

Baca Juga: Di Balik Hoaks Digital HIV Ada Luka Perempuan

Penelitian Nurbaya menemukan hal serupa. Sekarang, masyarakat Kaluppini kebanyakan terpaksa membeli beras dari luar desa. Sebagian menggunakan biaya yang didapatkan dari menjual jagung pakan. Ini akibat makin menipisnya persediaan beras karena sudah beberapa tahun masyarakat tidak panen padi.

Bukan cuma persawahan yang terdampak perubahan iklim. Masyarakat Kaluppini sebelumnya memiliki pangan lokal seperti sorgum dan jewawut, juga padi kering dan palawija. Namun, kendala yang dihadapi belakangan ini sama: curah hujan menurun, pertanian dan perkebunan tidak menentu, gagal panen di depan mata. Produksi sorgum menurun, masyarakat beralih ke beras, tapi tanam padi juga terdampak perubahan iklim. Akhirnya kini, Salata menaksir, hampir 100% warga sekarang beralih menanam jagung pakan.

Per tahun 2024, data Dinas Pertanian menunjukkan, panen jagung di Kabupaten Enrekang menyentuh 109.949 ton per tahun.  Jumlah panen padi hanya 58.345 ton per tahun. Tidak jauh berbeda dengan data 2023; produksi jagung 76.696 ton dan padi 53.479 ton per tahun.

Baca Juga: Surat dari Nausus: Perempuan Adat Rawat Pangan Lokal dan Lawan Perusakan Alam

Sementara itu, ada alasan masyarakat Kaluppini memilih untuk beralih komoditas tani ke jagung pakan ternak. Abdul Halim menuturkan, salah satunya karena mudah tanam serta tahan banting dari cuaca dan hama.

Jagung pakan juga bisa dipanen dua kali per tahun. Dari aspek ekonomi, nilai yang didapatkan dari hasil panennya membuat warga lebih memilih untuk bertanam jagung. Berdasarkan perhitungan Abdul Halim, misalnya, lahan satu hektare jagung bisa panen dua ton. Masyarakat pun bisa mendapatkan Rp8 juta dalam sekali panen, jika harga jual ditaksir Rp4.000,00 per kilogram. Namun, di sisi lain, harga jual jagung juga tidak stabil.

Bahaya Pestisida: Ancam Tanah Ongko dan Kesehatan Perempuan 

Pertanian jagung pakan ternak bukan hanya ironis karena hasil panennya dijual untuk membeli beras. Proses tanam menggunakan agrokimia dan pestisida memiliki risikonya sendiri. Baik terhadap lingkungan maupun terhadap petani dengan alat pelindung diri (APD) yang minim, terutama perempuan.

Abdul Halim mengatakan, kini gunung yang menjadi lahan tani jagung terpapar zat kimia yang massif dari penggunaan pestisida. Hal ini mengancam keberadaan tanah ongko atau tanah adat di sekitarnya. Padahal, tanah ongko serupa hutan konservasi atau hutan lindung. Tanah itu tidak boleh diolah untuk pertanian dan perkebunan. Juga, terutama, dibabat pohonnya untuk bisnis dan pariwisata.

Sementara itu, jenis jagung yang ditanam masyarakat Kaluppini berjenis hibrida buatan pabrik. Artinya, ia dikondisikan untuk bergantung pada pupuk kimia dalam jumlah besar. Pestisida pun digunakan secara massif untuk membasmi hama serta mengatasi rerumputan liar di lahan pertanian.

Padahal, penggunaan pestisida dapat meracuni lingkungan. Akumulasi residu pestisida terjadi pada tanah, air, udara, hingga produk jagung yang dipanen.

Penggunaan pestisida juga berdampak buruk pada kesuburan tanah. Meski efektif membunuh hama, pestisida juga membunuh organisme tanah yang bermanfaat seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Padahal, mikroorganisme tanah penting untuk dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi.

Selain itu, ketergantungan penggunaan pestisida dapat mengurangi ketersediaan unsur hara penting. Seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Akibatnya, produktivitas tanaman menurun.

Baca Juga: Tani Alit, Inisiasi Perempuan di Ibu Kota Atasi Krisis Iklim

Bahkan, residu pestisida dapat ditemukan dalam air susu ibu dan darah manusia karena bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Meski mungkin jagung pakan yang ditanam bukan untuk konsumsi manusia, paparan zat kimia terjadi pada perempuan yang mengolah tanah dan hasil panen.

Persoalannya, masyarakat Kaluppini sudah menggunakan bahan kimia untuk pertanian sejak satu dekade lalu. Semula, menurut Abdul Halim, masih ada masyarakat yang bertahan menggunakan bahan alami atau organik. Namun proses pengolahan yang cenderung lebih cepat dengan bahan kimia membuat mereka berangsur-angsur beralih. Selain itu, sosialisasi sebuah perusahaan pupuk pabrik ke desa mereka pada 2015 membuat warga memilih menggunakan pupuk dan zat kimia. Mulanya, perusahaan itu memberikan pupuk secara cuma-cuma untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sekarang, masyarakat tetap harus membeli pupuk meski pemerintah menyubsidi lewat kelompok tani.

Soal penggunaan zat kimia, Sutira adalah salah satu warga Kaluppini yang menggunakan pestisida untuk kegiatan bertaninya. Perempuan itu menggunakan herbisida untuk membasmi gulma di kebun jagung. dengan menyemprotkannya dua kali. Sebelum menebar benih dan ketika gulma tumbuh lagi di sekitar tanaman jagung.

“Saat rumput (gulma) kering mati, baru tanam jagung,” ujar Sutira. “Seiring dengan tumbuhnya jagung, tumbuh lagi ini rumputnya. Kasih herbisida lagi.”

Beberapa warga bukannya tidak sadar bahaya dari penggunaan zat kimia berlebihan dalam pertanian. Abdul Halim sendiri paham bahwa zat kimia dapat mengancam lingkungan. Dosis penggunaan pupuk kimia dan pestisida pun terus naik seiring berjalannya waktu. Dilema ini bertambah karena di sisi lain, masyarakat Kaluppini masih menjalankan ritual adat tani untuk melestarikan budaya, kendati banyak dari mereka sudah tidak tanam padi dan musim makin tak bisa ditebak.

Bahaya penggunaan pestisida dan zat kimia juga mengintai perempuan petani. Kebanyakan petani di Kaluppini menggunakan bahan kimia dengan alat pelindung seadanya. Sutira, misalnya, menyebut bahwa ia merasa cukup menggunakan masker atau kain untuk menutupi hidung dan mulut saat menggarap lahan dengan pestisida.

Baca Juga: Kami Menolak Pindah dari Pulau Kera, Di Sini Aman dan Damai

“Setelah itu ganti baju. Tidak ada merasa apa-apa,” katanya.

Baik Sutira maupun Salata menyebut, sejauh ini belum ada laporan kesehatan perempuan Kaluppini yang terdampak zat kimia pertanian. Namun, efek itu bukan lantas berarti tidak ada sama sekali. Penggunaan pestisida dapat memengaruhi siklus menstruasi serta gangguan lainnya pada organ reproduksi. Pestisida juga dapat merusak organ dalam seperti hati, ginjal, dan sistem saraf. Dalam jangka pendek, paparan pestisida berlebih dapat menyebabkan pusing, mual, iritasi kulit, dan sesak napas. Sedangkan dalam jangka panjang, pestisida dapat meningkatkan risiko kanker payudara, kanker serviks, atau penyakit kronis lainnya. Dampaknya bukan hanya lewat paparan di ladang, tetapi juga dari kegiatan mengganti dan mencuci baju yang terkontaminasi zat kimia.

Perubahan Sistem Tani dan Kedaulatan Pangan

Yang juga terjadi di tanah Kaluppini adalah perubahan sistem pertanian. Dulu, mereka mengadopsi sistem holtikultura sehingga kedaulatan pangan terjamin dengan kekayaan komoditas pangan organik. Kini, dengan hamparan ladang jagung yang mendominasi wilayah Kaluppini, sistem monokultur menabrak agroekologi dengan memasukkan bahan-bahan kimia dalam aktivitas pertanian dan perkebunan.

Padahal, menurut penelitian Nurbaya, kedaulatan pangan masyarakat adat dapat memengaruhi akses pangan lokal dan pangan pasar.

“Kemampuan memproduksi pangan lokal adalah inti penguatan pangan dan ekonomi masyarakat adat,” sebut Nurbaya. “Praktik ritual, produksi, pengolahan, dan penyiapan makanan memperkuat budaya dan identitas mereka.”

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Enrekang berdalih, Desa Kaluppini menjalankan program ketahanan pangan Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka pun mendorong produksi jagung untuk mengatasi krisis padi seiring perubahan iklim.

Menurut Plh Dinas Pertanian Enrekang Muhammad Ikbar, pemerintah Enrekang telah menjalankan berbagai program untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Salah satunya dengan memberikan bantuan bibit jagung kepada petani. Mereka juga memberikan penguatan kapasitas pengolahan pupuk serta mengelola limbah organik menjadi pupuk.

Selain itu, Ikbar mengatakan bahwa pemerintah sempat berusaha mengatasi krisis air sawah dengan membuat sumur bor air dan irigasi. Namun program itu tidak berjalan maksimal. Pasalnya, tutur Ikbar saat ditemui di Kantor Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada Rabu, 28 Mei 2025, warga lebih memilih menanam jagung. Sawah pun mereka tinggalkan.

Ia mengklaim, kedaulatan pangan tidak hanya bergantung pada produksi pangan lokal. Tetapi juga pada pangan di luar Desa Kaluppini.

Baca Juga: Perempuan Adat Pikul Beban Akibat Terisolasinya Pulau Enggano

“Ketika petani menanam jagung dan pendapatannya menarik, maka nilai isi perutnya akan meningkat. Nilai belanjanya akan naik,” tutur Ikbar.

Nilai anggaran kedaulatan pangan di Kaluppini adalah sebesar 20% dari dana desa. Dengan dana desa 2025 diperkirakan sebanyak Rp1,1 milyar, kedaulatan pangan punya alokasi anggaran sebanyak Rp140 juta.

Namun, ada sejumlah perubahan terkait program kedaulatan pangan. Terang Muh. Salata, sebelumnya ada program bantuan bibit bagi warga. Ini sebagai upaya untuk melestarikan komoditas pangan organik yang digarap dengan bahan-bahan dan cara yang alami. Namun, sesuai aturan dari pusat per tahun 2025, bantuan tersebut sudah tidak ada. Saat ini, program kedaulatan pangan harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dana ketahanan pangan harus diusahakan untuk menghasilkan uang, bukan lagi dihibahkan ke masyarakat. Tapi dikerjasamakan untuk dapat keuntungan melalui BUMDes,” katanya.

Sayangnya, Salata menambahkan, BUMDes di Kaluppini tidak bekerja maksimal. Maka program kedaulatan pangan pun ia anggap tidak berjalan meski ada pengurus.

Praktik Baik: Cadangan Pangan dan Kumande Samaturu’, Cara Masyarakat Kaluppini Mempertahankan Pangan

Di tengah kebutuhan ekonomi dan pangan, masyarakat adat Kaluppini menjalankan praktik baik dengan berupaya mempertahankan ritual adatnya.

Ritual dan pengetahuan tradisional Kaluppini berperan penting dalam mengelola sumber daya alam berkelanjutan. Ini merupakan kabar segar bagi pelestarian pangan lokal dan ketahanan pangan Kaluppini, meski ada hambatan dalam melanjutkannya.

Salah satunya, pantangan menjual hasil panen padi dan komoditas lainnya di Desa Kaluppini. Di satu sisi, lahan sawah terus berkurang dan digantikan ladang jagung. Namun, di sisi lain, masyarakat tetap berusaha menjaga agar mereka tidak sepenuhnya kehilangan sawah dan padi. Hasil panen padi digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan rumah tangga dan kelebihannya disimpan di lumbung sebagai cadangan pangan.

Tradisi lainnya yang masih dijalankan oleh masyarakat adat Kaluppini adalah berbagi makanan dan saling bantu kebutuhan pangan. Hal ini kerap muncul di berbagai upacara dan ritual adat yang mengharuskan warga membawa hasil panen masing-masing, untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama. Kegiatan itu disebut kumande samaturu’ atau makan bersama-sama.

“Kumande samaturu’ sebagai tradisi berbagi makanan masih berfungsi dengan baik dan masih ada hingga saat ini dalam bentuk nande sesa yang dibagikan saat ritual,” sebut Nurbaya.

Baca Juga: ‘Kami Diintimidasi, Persaudaraan Dipecah Belah’: Perjuangan Wadon Wadas Menolak Tambang

Tantangan perubahan iklim, penggunaan zat kimia, dan modernisasi mengitari masyarakat Kaluppini. Namun, mereka berusaha tetap berdaya dalam mempertahankan pangan lokal. Sebab pada akhirnya, pangan lokal bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga soal penghidupan diri dan alam lingkungan.

Transfer pengetahuan tradisional pun sangat berkaitan dengan perempuan adat. Mereka melakukan ini lewat kegiatan prosesi upacara bersama orang muda hingga lantunan dongeng pau nene. Maka dari itu, pengetahuan perempuan tentang tanaman obat, ritual kesuburan, atau tata cara bercocok tanam berbasis siklus alam harus dilibatkan dalam kebijakan iklim.

Isu perubahan, krisis, dan keadilan iklim bukan sesuatu yang netral gender. Perempuan adat harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan iklim, bukan sekadar simbolis. Mengingat perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit, krisis air, dan kelaparan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat kondisi yang membuat masyarakat dan perempuan harus menggunakan zat kimia untuk pertanian. Pemerintah harus memastikan layanan kesehatan reproduksi, gizi anak, dan perlindungan sosial menjangkau perempuan adat, serta mengakomodir perlindungan bagi perempuan, khususnya perempuan petani dari paparan zat yang berbahaya bagi kesehatan.

Liputan ini merupakan bagian dari media field visit yang didukung KEMITRAAN dan Sulawesi Cipta Forum (SCF) melalui program Estungkara atas dukungan INKLUSI.