Minggu pagi, Susi perempuan adat Desa Malakoni, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, pergi ke kebun.

Di kebun miliknya seluas kurang dari 2 hektare tersebut, ia termangu menatap deretan pohon pisang kepok yang sedang berbuah, namun tak bisa dipanen.

Ada pemandangan yang tak biasa di kebun Susi (45). Tandan-tandan pisang yang sudah siap panen dibiarkan saja bergantung di pohon. Pemandangan serupa juga terjadi di kebun-kebun warga yang lain. Para petani kompak tak memanen pisang yang sudah berbuah.  

“Sudah nggak dipanen lagi kalau sekarang. Disedekahkan buat burung atau binatang lain saja,” tutur Susi dengan nada getir kepada Konde.co dalam percakapan via telepon, Minggu (29/6/25).

Sekitar sepekan terakhir Susi dan warga Desa Malakoni tak memanen pisang di kebun-kebun mereka. Para petani sengaja membiarkan tandan-tandan pisang tersebut matang di pohon dan dimakan burung atau membusuk. Mereka merasa tak ada gunanya kalau pun dipanen lantaran pisang-pisang tersebut tak bisa dijual.

Sebelumnya sekitar akhir Juni 2025, para petani di Pulau Enggano membuang pisang hasil panennya ke laut. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan petani karena berton-ton pisang tak bisa diangkut kapal untuk dipasarkan ke luar pulau.

Baca juga: Hidup Mati Kami di Sini’ Perlawanan Perempuan di tengah Terjal 15 Tahun RUU Masyarakat Adat

Saat musim panen tiba biasanya pisang dari kebun-kebun warga diangkut dengan truk atau pikap dan dibawa ke pelabuhan. Dari pelabuhan pisang diangkut dengan kapal perintis atau kapal feri untuk dipasarkan ke Bengkulu dan daerah lain di Pulau Sumatra.

Namun sejak akhir Maret 2025, kapal perintis dan kapal feri tidak bisa beroperasi dari dan ke Pulau Enggano lantaran terjadi pendangkalan di alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Pendangkalan di alur pelabuhan ini disebabkan oleh sedimentasi pasir laut. Karena pendangkalan tidak segera dikeruk, lalu lintas kapal dari Bengkulu ke Enggano dan sebaliknya jadi terhambat.

Kapal perintis dan kapal feri yang biasanya beroperasi seminggu 2 kali untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi pun berhenti berlayar. Baru sekitar pertengahan April 2025 Kapal Motor Penumpang (KMP) Pulo Tello kembali beroperasi mengangkut penumpang. Itupun tidak sampai masuk dan bersandar di dermaga PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Bengkulu.

Kapal tersebut berlabuh dan melempar jangkar di tengah laut dekat Kota Bengkulu. Selanjutnya para penumpang dilansir dengan memakai perahu-perahu kecil untuk diturunkan di dermaga. Karena itu jumlah penumpang dan barang bawaan pun dibatasi.

Jika dalam kondisi normal daya tampung kapal mencapai 200 orang kini kapal hanya mengangkut sebanyak 150 penumpang. Untuk barang bawaan saat ini dibatasi hanya 20 kg per penumpang.

Dengan sistem lansir semacam itu, maka cukup sulit untuk mengangkut hasil bumi. Jadi sekitar 4 bulan terakhir hasil bumi tak bisa dipasarkan ke luar pulau. Akibatnya aktivitas ekonomi di Pulau Enggano pun nyaris berhenti.

Ekonomi Lumpuh, Perempuan Adat Tanggung Beban Berat

Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Jaraknya sekitar 156 kilometer atau 90 mil dari Kota Bengkulu. Bisa ditempuh selama 12 jam perjalanan dengan kapal laut dalam kondisi cuaca normal. Atau sekitar 35 menit penerbangan dengan pesawat perintis. Namun keduanya hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu.

Transportasi laut menjadi salah satu akses utama untuk menjangkau pulau terluar tersebut. Maka ketika jalur laut terganggu, masyarakat adat di Pulau Enggano pun praktis menjadi terisolasi.

Saat terjadi gangguan pada transportasi laut, hasil bumi masyarakat Enggano pun tidak bisa didistribusikan ke luar pulau. Seperti yang terjadi sejak akhir Maret 2025 lalu karena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akibat sedimentasi pasir laut.

Hasil bumi dari Pulau Enggano meliputi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pisang kepok merupakan komoditas utama dari Pulau Enggano. Selain itu ada emping melinjo, kelapa, kakao, pinang, dll.

Sementara hasil laut dari Pulau Enggano biasa diolah menjadi ikan asin. Jenis ikan yang ditangkap bermacam-macam, seperti ikan gebur, ikan ketampa, dan ikan tengiri.

Dengan posisi masyarakat Enggano yang tinggal di pulau terluar di tengah samudra, orang cenderung berasumsi mereka punya pengetahuan kemaritiman, seperti halnya suku Bajo. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Fahmi Arisandi, Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) wilayah Bengkulu menjelaskan masyarakat adat Enggano bercorak agraris. 

“Masyarakat adat Enggano merupakan masyarakat agraris. Makanya mata pencarian utamanya mengandalkan hasil perkebunan dan pertanian. Jadi kalau kapal pengangkut hasil bumi ini stop beroperasi, mereka betul-betul terpukul ekonominya,” terang Fahmi kepada Konde.co, Rabu (2/7/25).

Baca juga: Semula Ditinggal, Perempuan Adat Kaluppini Berhasil Perjuangkan Aturan Desa Inklusi

Fahmi tidak menampik selama 4 bulan terakhir, ada beberapa petani yang menjual hasil panen pisangnya lewat tauke di Bengkulu. Ada tauke yang menyewa kapal kecil milik nelayan dengan kapasitas 20 ton untuk mengangkut hasil bumi dari Pulau Enggano. Biaya sewa kapal nelayan tersebut berkisar antara 16 hingga 20 juta. Namun ini hanya bisa dilakukan oleh tauke yang punya modal besar.

“Ini nggak mungkin kalau dikerjakan sama petani, karena kan sewa kapal itu kisarannya dari harga 16 juta sampai 20 juta. Jadi nggak mungkin teman-teman petani di Enggano bayar itu,” papar Fahmi.

Selain sewa kapal yang mahal, pengangkutan hasil bumi dengan kapal-kapal nelayan bisa dibilang dilakukan dengan kucing-kucingan. Pasalnya beberapa waktu sebelumnya saat kapal berhenti beroperasi, masyarakat menggunakan kapal-kapal nelayan kecil untuk berlayar ke Enggano.

Namun ada satu kapal nelayan yang hilang kontak setelah bertolak dari pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Setelah sekitar 3 hari kapal tersebut ditemukan terdampar di pesisir Barat Lampung.

Direktorat Polairud (Kepolisian Perairan dan Udara) kemudian menerbitkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pelayaran mandiri tanpa izin dengan kapal-kapal kecil. Alasannya kapal-kapal kecil tidak sesuai spesifikasi keamanannya. Meski begitu Fahmi menyoroti sikap pemerintah yang tidak memberi solusi.

“Kapal kecil ini dilarang tapi nggak ada juga solusi buat masyarakat,” ujarnya.

Tidak adanya kapal yang mengangkut hasil bumi selama hampir 4 bulan membuat aktivitas perekonomian masyarakat di Pulau Enggano jadi lumpuh. Lantaran hasil bumi tidak bisa diangkut dan dipasarkan ke luar pulau, stok akhirnya menumpuk. Kondisi ini membuat harga hasil bumi jadi anjlok.

“Aduh kalau hasil bumi seperti pisang udah nggak ada harganya lagi. Nggak ada yang beli,” keluh Susi.

Baca juga: “Kami Tidak Akan Angkat Kaki,” Perempuan Adat Melawan Penggusuran PT Krisrama

Harga pisang dari Enggano rata-rata 50 ribu per tandan, tetapi kini ada di kisaran harga 20 ribu. Begitu pun dengan hasil tangkapan dari laut, harganya juga turun. Dalam kondisi stabil harga ikan berkisar 30 ribu per kilogram. Sekarang hanya seharga 10 ribu per kilogram.

“Nggak ada yang berani beli karena kan kapal nggak ada yang mau bawa,” tambahnya.

Akibatnya sumber pendapatan utama masyarakat Enggano terhambat. Di sisi lain harga-harga kebutuhan pokok jadi naik. Susi memaparkan, harga gula pasir misalnya, dari yang biasanya seharga 14 ribu, kini menjadi 16 ribu. Hal yang sama juga berlaku pada bahan-bahan kebutuhan harian lainnya.

Meski harga bahan-bahan kebutuhan sehari-hari jadi mahal, tetapi sejauh ini Susi mengaku tidak kekurangan bahan-bahan makanan. Hanya saja masalahnya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari nyaris tidak ada.

“Biasanya kan kalau kita jual hasil bumi dapat uang sekian. Tapi sekarang perputaran uangnya udah nggak kayak kemarin-kemarin sebelum ada kasus pendangkalan di alur pelabuhan. Biasanya kita pegang duit 100 ribu sekarang kadang mujur-mujur dapat 20 ribu,” ujar Susi.

Pasalnya dengan tidak ada lagi pemasukan dari hasil kebun, pendapatan warga jadi berkurang drastis. Para perempuan pun harus memutar otak agar mereka bisa tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari.

“Namanya ibu-ibu rumah tangga kan semua mesti diputar, gimana caranya bisa beli garam, beli ini itu,” tuturnya.

Ibu-ibu pun menyiasati dengan membeli secukupnya atau mengurangi jumlah barang yang dibeli. Kalau biasanya beli bawang sekaligus satu kilo, sekarang jadi seperempat kilo. Selain karena penghematan juga lantaran uang yang ada terbatas.

Baca juga: “Tanah Itu Hidup Kami, Akan Kami Perjuangkan,” Perempuan Adat Soge dan Goban Melawan Kriminalisasi PT Krisrama

Selain itu Fahmi menerangkan dalam 2 minggu terakhir ibu-ibu menggunakan sistem barter untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalnya dari hasil laut yang didapat suami kemudian oleh istrinya tukarkan dengan beras atau bahan kebutuhan lainnya.

“Kalau suaminya melaut, nah hasil melaut itu mereka tukar misalnya dengan beras atau yang lain,” papar Fahmi.

Lumpuhnya perekonomian akibat terganggunya akses transportasi berdampak terhadap seluruh masyarakat Pulau Enggano. Namun perempuan menjadi pihak yang menanggung beban paling berat dari situasi ini. Lantaran perempuan karena peran gendernya mesti bertanggung jawab untuk mengurus pengelolaan kebutuhan rumah tangga.

Dengan kondisi laki-laki (suami) yang menganggur dan tidak ada pemasukan dari hasil kebun, para perempuan (istri) harus mengupayakan agar kebutuhan sehari-hari keluarga bisa tercukupi. Sementara mereka yang punya anak sedang kuliah di luar pulau harus mengusahakan agar bisa tetap mengirim uang untuk kebutuhan anaknya.

“Nah artinya ya perempuan-perempuan yang paling terkena dampak dalam soal ini, karena ekonominya yang lumpuh,” papar Fahmi.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. Fahmi mengungkapkan dalam sebuah diskusi yang digelar AMAN Bengkulu untuk membahas dan mengawal upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, terungkap adanya kekhawatiran terkait kondisi perempuan di Pulau Enggano. Diskusi ini diikuti oleh akademisi, praktisi dan jaringan masyarakat sipil.

“Jadi ada kekhawatiran terhadap kondisi ibu-ibu di Enggano terkait kondisi psikologis atau kesehatan mentalnya dengan situasi yang sekarang dihadapi,” bebernya.

Sementara besaran kerugian yang dialami masyarakat Enggano berdasarkan pendataan yang mereka lakukan adalah sekitar 1,8 hingga 2 miliar per bulan. Jadi dalam kurun waktu sekitar 4 bulan diperkirakan kerugian yang ditanggung masyarakat adat di Pulau Enggano mencapai sekitar 8 miliar.

Layanan Publik Terganggu

Terganggunya akses transportasi ke Pulau Enggano juga menyebabkan sejumlah layanan publik terganggu. Saat ini listrik di Enggano tidak lagi menyala selama 24 jam. Karena stok bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menipis, operasional PLTD pun dibatasi.

“Sudah memprihatinkan kondisinya. Kami udah nggak pakai lampu lagi, udah gelap. Minyak (BBM) udah nggak ada, gelap gulita di sini,” ujar Susi dengan suara parau.

Sejak sekitar minggu ketiga Juni 2025, listrik hanya menyala terbatas pada pagi dan malam hari. Di pagi hari listrik menyala dari pukul 05.00 hingga 10.00. Begitu juga di malam hari, listrik menyala dari pukul 17.00 hingga 22.00. Di luar jam tersebut, listrik mati demi penghematan BBM yang stoknya sudah menipis. Susi khawatir listrik akan mati total karena stok BBM habis.

Sementara untuk aktivitas sekolah di Enggano karena saat ini sekolah sedang libur, jadi aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Sebelum anak-anak libur sekolah menurut Susi kondisi yang dialami masyarakat Enggano tidak berpengaruh banyak terhadap proses belajar mengajar. Anak-anak sekolah tetap beraktivitas di sekolah seperti biasa.

Tabel 1. Jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Pulau Enggano, 2024

Tingkat Pendidkan	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	0	6	6
SD	10	0	10
SMP	7	6	13
SMA	1	0	1
Perguruan Tinggi	0	0	0

Masalah pendidikan justru dihadapi oleh anak-anak Enggano yang bersekolah atau kuliah di luar pulau. Fahmi menjelaskan mereka ini sekarang terancam berhenti kuliah. Pasalnya orang tua mereka tidak ada lagi pemasukan sejak hasil panen kebunnya tidak bisa dijual ke luar pulau. Mereka tidak bisa mengirim uang untuk kebutuhan hidup dan sekolah anaknya yang kuliah dan tinggal di luar pulau.

Sementara untuk layanan kesehatan sejauh ini sarana kesehatan di Enggano masih menangani pasien tetapi sebatas kemampuan yang ada. Di Pulau Enggano terdapat 1 rumah sakit dan 1 puskesmas tanpa rawat inap.

Baca juga: The Voice: Ini Cerita Kami, Para Penggerak Perempuan Adat di Kampung

Tabel 2. Jumlah sarana kesehatan di Pulau Enggano

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
Rumah sakit	1
Puskesmas induk	1
Puskesmas pembantu	2
Poskesdes	1
Posyandu	8
Posbindu	6

Selama akses transportasi terganggu, Susi menuturkan ada beberapa pasien yang mendapat rujukan. Ini lantaran pasien-pasien tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut mengingat fasilitas kesehatan yang ada di Enggano terbatas.

Pasien yang dirujuk tersebut harus menunggu kapal lantaran jadwal keberangkatannya di hari tertentu dan operasionalnya belum normal.

“Kemarin ada yang dirujuk, jadi pakai kapal. Tapi harus menunggu kapalnya datang,” ujar Suci.

Beberapa pasien yang dirujuk adalah seorang remaja yang mengalami kecelakaan motor, seorang ibu yang mengalami komplikasi, seorang ibu yang keguguran dan seorang bapak yang sakit.

Remaja yang kecelakaan, ibu yang mengalami komplikasi dan ibu yang keguguran dibawa ke Bengkulu dengan kapal feri. Sedang seorang bapak yang sakit dibawa dengan pesawat perintis karena kebetulan bisa dapat tiket pesawat.

Hal senada disampaikan Fahmi, sejauh ini layanan kesehatan masih berjalan meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas.

“Masih berjalan walaupun sebenarnya dengan fasilitas yang babak-belur di Enggano dengan Rumah Sakit Bergeraknya itu. Kalau masuk ke rumah sakit, ragu juga bisa sembuh dari sana, sudah mau roboh itu,” bebernya.

Pemerintah Daerah Abai, Inpres Belum Jawab Kebutuhan Rakyat

Menanggapi kondisi yang terjadi di Pulau Enggano, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano, Bengkulu. Inpres nomor 12 tahun 2025 tersebut ditandatangani setelah Prabowo menggelar rapat dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (24/6/25).

Dalam video yang diunggah di akun Instagram milik Dasco terlihat rapat tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan Enggano,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (24/6/25).

“Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano,” ujarnya seraya menandatangani inpres.

Dasco lewat akun Instagramnya menjelaskan penerbitan inpres merupakan tanggapan atas keluhan masyarakat Pulau Enggano. Ia menambahkan setelah mendengarkan keluhan masyarakat, DPR RI berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan mengadakan rapat bersama kementerian-kementerian terkait.

“Kemudian diterbitkan inpres untuk membantu permasalahan yang ada di Pulau Enggano supaya masyarakat terbantu,” kata Dasco, Selasa (24/6/25).

Namun seminggu setelah Inpres tersebut terbit, Fahmi Arisandi yang dihubungi Konde.co via telepon mengatakan belum ada perkembangan berarti di lapangan. ia menambahkan 21 kementerian/lembaga yang ditunjuk dalam Inpres untuk penanganan darurat Pulau Enggano dan normalisasi Pelabuhan Pulau Baai tidak mengerti problem utamanya termasuk kebutuhan masyarakat. Akibatnya kebijakan yang muncul jadi reaktif dan tidak menyelesaikan persoalan.

Baca juga: Problem Perempuan Adat: Belum Ada Aturan Khusus Yang Lindungi Hak Kolektifnya

“Kami melihat 21 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah provinsi dan Kabupaten Bengkulu Utara, yang diinstruksikan presiden itu sebenarnya nggak ngerti problem utamanya itu apa. Dan nggak tahu apa yang jadi kebutuhan masyarakat. Jadi ya, kebijakannya reaktif aja, nggak menyelesaikan persoalan,” beber Fahmi.

Kebutuhan masyarakat adat Enggano sendiri menurut Fahmi tidaklah banyak. Mereka butuh kapal untuk mengangkut hasil bumi agar bisa dipasarkan ke luar pulau.

Baca Juga: Semula Ditinggal, Perempuan Adat Kaluppini Berhasil Perjuangkan Aturan Desa Inklusi

Tabel 3. Tugas dan tanggung jawab menteri/lembaga

Kementerian/Lembaga	Tugas
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	koordinasi penanganan normalisasi garis pantai dan abrasi Pelabuhan Pulau Baai. Kawal pelaksanaan Inpres. Lapor langsung ke Presiden.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Koordinasi pelayanan dasar bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Lapor langsung ke Presiden.
Menko Pangan	Sediakan pangan, pasokan, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Lapor langsung ke Presiden.
Menteri Perhubungan	izinkan normalisasi pelayaran dan garis pantai. Awasi pengerukan alur pelayaran. Koordinasi dengan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL terkait pemetaan dan navigasi laut.
Menteri ESDM	Jamin ketersediaan dan distribusi BBM subsidi untuk kapal.
Menteri Perdagangan	Pantau ketersediaan dan harga bahan pokok. Awasi logistik bersama Pemda.
Menteri Kelautan dan Perikanan	Jamin pasokan dan stabilitas harga sektor perikanan. Percepat perizinan pemanfaatan ruang laut. Dukung operasional kapal perikanan & pemasaran hasil laut.
Menteri Sosial	Sediakan logistik kebencanaan. Berikan bantuan sembako hingga alur pelayaran normal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	Pastikan kelancaran pendidikan PAUD hingga menengah.
Menteri Kesehatan	Pastikan pelayanan dasar kesehatan tetap berjalan.
Menteri keuangan	Sediakan dan alokasikan anggaran dari APBN untuk penanganan darurat dan pengerukan pelabuhan.
Menteri Dalam Negeri	Dukung peran aktif Pemprov dan Pemkab, khususnya dalam perencanaan anggaran dan dukungan sosial.
Menteri LHK	Percepat izin lingkungan untuk normalisasi pantai dan pengembangan pelabuhan.
Panglima TNI	Jaga stabilitas keamanan laut. Perintahkan Pusat Hidro-Oseanografi AL untuk survei dan pemasangan rambu navigasi.
Kapolri	Jamin kelancaran distribusi bantuan dan keamanan proyek pengerukan/pembangunan.
BNPB	Penuhi kebutuhan dasar dan dukung infrastruktur keadaan darurat.
Kepala Badan Pangan Nasional	Penuhi kebutuhan pokok lewat penugasan ke BUMN pangan dan pelaku usaha.
Gubernur Bengkulu	Bentuk tim koordinasi penanganan Enggano. Alokasikan anggaran daerah. Dukung izin normalisasi pelabuhan.
Bupati Bengkulu Utara	Koordinasi teknis di lapangan. Pastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Sediakan data dan informasi kondisi masyarakat secara real-time.
Dirut Pelindo	Lakukan pengerukan dan perawatan alur pelayaran. Lakukan penanganan abrasi. Sediakan kajian pengembangan pelabuhan dan laporkan ke Menhub. Normalisasi tahap I rampung minggu ke-2 Juli 2025.
Dirut ASDP	Sediakan armada kapal untuk rute Pulau Enggano dan sekitarnya

Baca juga: 15 Tahun RUU Masyarakat Adat Tak Juga Disahkan, Aktivis Gugat Pemerintah ke PTUN

Keberadaan Inpres menurut Fahmi menunjukkan pemerintah ingin bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Enggano. Hanya saja mereka tidak didukung dengan data yang memadai oleh pemerintah daerah. Bahkan Fahmi menilai pemerintah daerah tidak tahu persoalan yang dihadapi masyarakat Enggano.

Ini terlihat dari langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang mengirim beras ke Pulau Enggano. Langkah ini menurut Fahmi menunjukkan pemerintah berasumsi bahwa masyarakat Pulau Enggano mengalami kelaparan. Padahal masyarakat Enggano tidak pernah menyuarakan bahwa mereka mengalami kelaparan. Justru yang mereka suarakan adalah masyarakat Enggano terisolasi.

Narasi yang tidak tepat bahwa masyarakat Enggano mengalami kelaparan sejak awal bersumber dari pemerintah provinsi (pemprov). Namun dalam rapat koordinasi dengan staf khusus dari Kementerian Dalam Negeri yang digelar di Bengkulu, pemprov membantah soal adanya kelaparan di Pulau Enggano.

“Kami dan teman-teman di Enggano nggak pernah menyuarakan soal kelaparan. Bahwa teman-teman di Enggano terisolasi, itu yang disuarakan,” tegasnya.

Sikap pemerintah daerah ini menunjukkan mereka termasuk 21 kementerian dan lembaga yang ditunjuk tidak paham permasalahan utamanya. Dengan begitu, kerja-kerja mereka di lapangan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini terlihat misalnya saat kapal KKP dari Jakarta merapat ke Enggano sekitar akhir Juni 2025. Tetapi keberadaan kapal tidak digunakan untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Papua Bukan Tanah Kosong, Tanah bagi Kami adalah Mama

“Kami mendesak agar kapal-kapal dikirim ke Enggano untuk segera mengangkut hasil bumi. Sehingga masyarakat Enggano bisa merencanakan kehidupan mereka agar ekonominya bisa pulih. Tetapi nggak ada itu sampai hari ini,” ketusnya.

Fahmi menyoroti kebuntuan yang terjadi dikarenakan pemerintah provinsi dan kabupaten tidak pernah melakukan dialog dan melibatkan masyarakat. Padahal dengan berdialog bersama masyarakat di Enggano akan membuka mata pemerintah akan hal-hal menjadi kebutuhan masyarakat.

Bahkan selama hampir 4 bulan akses kapal terganggu baik Gubernur Bengkulu maupun Bupati Bengkulu Utara belum pernah datang ke Enggano. Karena itu Fahmi memastikan pemerintah daerah tidak tahu masalah utama yang dihadapi masyarakat Pulau Enggano.

Butuh Langkah Cepat dan Strategis Atasi Krisis Enggano

Pada pertengahan Juni 2025, masyarakat adat Enggano menggelar musyawarah adat untuk menyikapi permasalahan yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang dibahas, tetapi poin utamanya mencakup dua hal.

Pertama, soal apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat di Enggano. Kedua, apa sebetulnya kerugian yang dirasakan masyarakat dari permasalahan yang terjadi selama empat bulan terakhir.

Untuk itu Fahmi menekankan pemerintah perlu punya paradigma bahwa krisis yang terjadi di Enggano perlu penanganan cepat dan strategis. Hal ini bisa dilakukan lewat strategi jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek sembari pengerukan alur pelabuhan yang dangkal dikerjakan, pemerintah harus menyiapkan kapal untuk mengangkut hasil bumi masyarakat. Kalau dalam kondisi normal kapal mengangkut hasil bumi sebanyak 2 kali dalam seminggu, masyarakat menuntut ada kepastian jadwal seperti saat kondisi normal. Meski mungkin dengan skenario yang berbeda, misalnya dilansir.

Dengan memastikan kapal-kapal pengangkut hasil bumi beroperasi secara rutin sehingga aktivitas perekonomian berjalan kembali, maka masyarakat bisa mengurus dirinya sendiri. Mereka tidak membutuhkan bantuan sembako selama mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi dari hasil buminya tanpa gangguan seperti yang terjadi sekarang.

“Orang Enggano itu sudah terlatih hidup di tengah Samudra Hindia selama ratusan tahun,” kata Fahmi.

Solusi jangka pendek ini harus segera diselesaikan dan menurut Fahmi harus ada jaminan atas kepastian jadwal kapal. Kepastian ini jadi hal yang penting karena sebelum hasil bumi diangkut dengan kapal, ada sejumlah aktivitas yang harus mereka kerjakan.

Kalau misalnya jadwal kapal dari Enggano hari Selasa dan Rabu, maka satu atau dua hari sebelumnya para petani harus memanen. Kemudian memuat hasil panennya ke dalam pikap atau truk. Dan ini semua membutuhkan waktu.

“Jadi mereka sudah bisa memprediksi kalau jadwal kapal itu Selasa, Seninnya mereka sudah mulai panen. Apalagi masih ada proses mengangkut. Nah saya pastikan itu yang jadi kebutuhan utama mereka sekarang,” ungkapnya.

Baca juga: Jalan-jalan Perempuan #1: Mengunjungi Masyarakat Adat, Memahami Sudut Pandang Mereka

Sementara untuk jangka panjang ada banyak upaya yang harus dilakukan. Diantaranya adalah perlunya penambahan armada kapal dan jadwal pelayaran ke Enggano.

Sementara menanggapi Inpres 12/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memastikan akan mengawal pelaksanaannya. AMAN memandang pelaksanaan Inpres secara cepat dan tepat sangat dinantikan agar negara benar-benar hadir bagi masyarakat di Pulau Enggano. Apalagi saat ini kondisi masyarakat di Pulau Enggano saat ini sangat memprihatinkan.

“Ada waktu dua bulan untuk menjawab semua keluhan masyarakat yang ada di Pulau Enggano. Ini yang akan kami kawal dan tagih terus,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi di Jakarta, Jumat (27/6/25).

Penanganan situasi ini menurut Rukka harus mencakup penyediaan layanan dasar bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Termasuk penyediaan pasokan pangan dan sembako juga penyediaan bahan bakar minyak untuk seluruh kapal yang melayani rute dari dan ke Pulau Enggano.

Selain itu, juga memfasilitasi pemasaran hasil laut Enggano, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur.

“Untuk melakukan semua itu, Gubernur Bengkulu perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan di daerah terutama menjamin adanya partisipasi masyarakat. AMAN akan mengawal implementasi dari Inpres tersebut” kata Rukka.

Dengan begitu harapan Susi dan perempuan serta warga Enggano lainnya agar aktivitas ekonomi di Enggano kembali normal bisa segera terwujud.

“Semoga pemerintah cepat menangani biar kapal bisa merapat lagi seperti biasa. Harapan saya cuma itu saja, biar aktivitas ekonomi bisa kembali stabil seperti semula,” pungkasnya.

(Sumber Foto: Wikipedia)