Edisi khusus perempuan Konde.co kali menyajikan persoalan perempuan Papua, serta hutan dan makanan tradisional yang terancam hilang.

Makanan tradisional Papua sebentar lagi akan hilang karena banyaknya makanan non lokal yang murah yang datang ke Papua, hingga Ulin membuka SundShine Cafe & Library pada 2017 di Jayapura, Papua.

Di halaman depan rumahnya, Ulin kemudian membuka cafe ini dengan menu berdasar resep peninggalan nenek, salah satunya makanan dari sagu yang merupakan khas Papua.

Di Jayapura misalnya, orang beralih makanan pada makanan nonlokal, karena harganya  jauh di bawah harga makanan lokal, misalnya nasi lalapan ayam dijual dengan Rp25.000 per porsi, nasi padang rendang Rp35.000, nasi padang ikan Rp20.000, nasi kuning ayam Rp10.000 dan harga ayam goreng ala KFC Rp10.000. Makanan ini sangat mudah ditemui di sepanjang jalan di seluruh kota seperti Jayapura.

Akibatnya, pangan lokal makin jauh dari keluarga-keluarga asli Papua. Ketika pangan lokal tidak lagi tersedia di meja makan keluarga, maka kerinduan pangan lokal juga tidak ada. 

“Keinginan atau craving atau rasa ingin makan makanan itu muncul karena itu yang saya makan di rumah. Craving itu diwariskan oleh orang tua. Craving makan makanan lokal itu menjadi biasa saja bahkan hilang ketika makanan lokal tidak ada di meja makan,” papar Ulin.

Sejak masa kuliah, Ulin atau Usilina Epa (38) sudah bermimpi memiliki rumah makan yang menyajikan makanan autentik Papua. 

Mimpi tersebut muncul dari keinginannya untuk menghidupkan kembali resep-resep tradisional Papua yang kian hilang, seiring dengan langkanya makanan asli Papua di berbagai warung hingga restoran hotel bintang lima di daerah itu. Sementara itu, makanan dari berbagai daerah Nusantara hingga mancanegara terus membanjiri pasar kuliner Papua.

Baca juga: Papua Bukan Tanah Kosong, Tanah bagi Kami adalah Mama

“Lanskap makanan di Jayapura ini didominasi oleh makanan yang bukan Papua. Jadi ketika orang datang ke Papua, Mereka bingung, apakah ini Papua ka? atau Sulawesi? atau Jawa? Ya karena isinya semua ikan-ikan bakar, dan segala macam yang bukan Papua punya,” kata Usilina saat ditemui di Isasai Restaurant and Venue, rumah makan miliknya yang menjual makanan autentik Papua di Kota Jayapura sejak 2022.

Di Kota Abepura, misalnya di sepanjang jalan Abepura hingga Waena yang ramai dengan berbagai rumah makan, tak satupun menyajikan makanan autentik Papua. Kalaupun ada yang menyajikan menu ikan, dimasak ala Papua, dan bukan makanan autentik Papua.

Demikian juga di Kota Sentani. Jika 10 hingga 15 tahun lalu kita ke Pasar Sentani, di Kabupaten Jayapura, kita masih bisa mendapatkan papeda bungkus dan ikan, ikan gabus asar (asap). Kini tidak lagi. Ikan gabus asar hilang di pasaran, bersamaan dengan menurunnya populasi ikan gabus di Danau Sentani, berganti dengan ikan-ikan baru seperti mujair, lele, nila dan ikan red devil.

Ikan gabus atau Kha ebhe hele dalam bahasa Sentani adalah salah satu dari tiga ikan endemik Danau Sentani, kini makin sulit didapatkan di pasar. Padahal ikan ini adalah bahan utama dalam resep makanan suku Sentani, yang mendiami Danau Sentani, yang terbentang dari Kota hingga Kabupaten Jayapura. 

Makanan autentik Papua hilang, hingga Ulin membuka SundShine Cafe & Library pada 2017, di halaman depan rumahnya, dengan menu berdasar resep peninggalan nenek.

Baru di tahun 2022, Isasai Restaurant and Venue dibuka di tepi danau Sentani. Seiring berjalannya waktu, Ulin mulai belajar lebih banyak mengenai resep-resep dan bahan makanan autentik asli suku Sentani lainnya, suku dia berasal.

Baca juga: Andai ‘Orpa’ Didengar, Kisah Anak Perempuan Papua

Menu tradisional atau autentik suku Sentani yang disajikan di Isasai adalah gabus kuah hitam, ikan gabus asar santan. Isasai juga menjual makanan khas Papua seperti gabus kuah kuning, sate ulat sagu, sayur genemo (daun melinjo) lilin (sayur tebu telur) santan, pisang rebus, keladi tumbuk, avela (sinole/dadar sagu), dan berbagai teh herbal asli Papua seperti teh akway jahe, teh daun salam (salam khas Papua), dan teh kayu masohi atau cinnamon Papua.

“Berjalannya waktu saya menemukan kami [suku Sentani] tuh punya banyak sekali jenis pisang di Sentani, dan hampir sebagian besar saya tidak pernah makan,” katanya.

Sebanyak 23 jenis pisang asli Sentani itu tidak lagi diminati sehingga tidak ditemui di pasar, tetapi masih tumbuh subur di kebun-kebun masyarakat kampung. Demikian juga dengan umbi-umbian khas Sentani seperti yara, syafu atau fam.

“Jadi tidak bisa kita sajikan otomatis. Padahal saya inginnya, pas orang datang ke sini ke Isasai, mereka bukan makan satu jenis pisang, tetapi beberapa jenis.”

Selain Sagu, pisang dan umbi-umbian adalah makanan pokok masyarakat Sentani, juga Papua.

Menurutnya kini masyarakat di Kota dan Kabupaten Jayapura sudah tidak berdaulat atas pangannya. Mereka bergantung dengan pangan dari luar.  Akibatnya kebun masyarakat makin kecil, karena masyarakat asli tidak melihat kebun sebagai sumber utama pangan.

“Selain karena alih fungsi lahan, masyarakat Papua tidak lagi melihat kebun sebagai sumber utama pangan, tidak bergantung lagi pada kebunnya untuk hidup. Karena mereka selalu bisa beli. Entah beli mie ayam atau beli ayam, es dan segala macam,” ujarnya.

Sayangnya isu kedaulatan pangan di Papua tidak menjadi pembicaraan penting oleh para pejabat, atau calon bupati, walikota serta gubernur di Papua.

“Nah itu kenapa pemerintah tidak dorong agar bibit-bibit ini tuh dikembangbiakkan, lalu membanjiri pasar-pasar. Jadi ada masalah itu juga kakak,” katanya.

Baca juga: ‘Burung pun Tak Ada Lagi’: Riset Kondisi Perempuan Papua

Ketidaktersediaan bahan pangan asli Papua di pasar seperti ikan, sumber karbohidrat seperti pisang dan syafu, mengakibatkan harga makanan Isasai menjadi lebih mahal dibandingkan rumah makan lainnya. Isasai menjual paket 4 orang seharga Rp450.000. Hal itu membuat Ulin cukup sedih.

“Di tempat lain, orang makan makanan khas itu bisa dari Rp10.000-Rp20.000. Jadi kalau untuk kita harus menjual makanan lokal dengan harga tinggi itu adalah sedih,” ungkapnya.

Dosen Kajian Gender Universitas Indonesia, Hariati Sinaga menyatakan, harga kuliner dari luar Papua yang relatif lebih murah dibanding kuliner khas Papua tidak terlepas dari persoalan struktural. Keberadaan orang-orang dari luar Papua menyebabkan permintaan atau demand terhadap kuliner dari luar Papua jadi meningkat. Ketika permintaannya makin banyak,  maka ada suplai dari luar wilayah Papua

Suplai ini juga bisa berasal dari produk pertanian yang cukup besar, misalnya beras atau dihasilkan dari proyek masif yang melibatkan perkebunan monokultur seperti sawit. Pengelolaan pangan skala besar seperti ini berbeda dengan cara dan relasi sosial orang-orang Papua dalam mengolah pangan.

Orang Papua sebagian besar masih menggunakan cara tradisional atau mengandalkan kedekatannya dengan alam dalam mengolah pangan yang menjadi bagian tak terpisah dari proses sehari-hari. Sementara kalau kita bicara pangan atau kuliner yang dijual, dia diproduksi oleh orang lain dan dalam jumlah yang besar.

“Kalau kita bicara pangan itu kan ada relasi sosialnya. Misalnya kuliner itu kan dia dijual, berarti kan bukan kita lagi yang masak. Sementara kebanyakan orang Papua itu ya sehari-harinya di mana dia bekerja, di situ juga dia mengolah pangannya untuk kebutuhannya sendiri,” kata Hariati kepada Konde.co, Selasa (22/10/24).

“Nah itu yang mengakibatkan seperti ada ketercerabutan antara orang Papua dengan kuliner ataupun pangannya sendiri. Sehingga ketika dia dijual, itu justru lebih mahal dibandingkan kuliner ataupun pangan yang bukan dari Papua,” paparnya.

Baca juga: ‘Kalau Bukan Rasisme, Menyebutnya Apa?’ Perempuan Papua Alami Diskriminasi Berlapis di Indonesia

Di sisi lain proyek-proyek berskala besar yang dijalankan pemerintah di Papua membuat hutan-hutan jadi rusak sehingga sumber pangan orang Papua pun hilang. Deforestasi merusak sumber pangan orang Papua. Situasi ini membuat orang Papua tercerabut dari lanskapnya sendiri. Selain karena proyek-proyek pemerintah juga akibat program transmigras

Hariati melihat situasi yang ada di Papua ini sama seperti yang terjadi di daerah kantong-kantong industri, misalnya di Morowali. Di satu sisi banyak pekerja dari luar Morowali yang datang dan tinggal di daerah tersebut. Di sisi lain lanskap Morowali sudah terdampak oleh korporasi nikel yang menambang di sana.

Dengan kondisi lingkungan yang tercemar, tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangan untuk semua orang yang datang di Morowali. Akibatnya pangan mesti diimpor dari luar dan pangan tersebut mengandalkan relasi sosial yang skalanya besar. Seperti misalnya peternakan ayam yang besar-besaran karena ayam mungkin lebih banyak dikonsumsi dibandingkan jenis-jenis pangan yang lain.

Mama-mama di Papua yang biasanya mendapatkan makanan dari hutan, kini hutannya sudah beralih tangan dan beralih fungsi. Riset yang dilakukan Rasella Malinda bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat di tahun 2020 mengungkap tentang hutan di Papua yang telah menyingkirkan mama-mama dan perempuan dari makanan di hutan-hutan disana. 

Perusahaan datang, lengkap dengan izin pemerintah yang telah mereka bawa, lalu hutan yang selama ini dikelola para mama dan perempuan Papua puluhan tahun, diambil dengan dalih “dipinjam” untuk sementara waktu, namun tanah itu tak kembali lagi. Cuplikan penyataan ini merupakan bagian dari peluncuran hasil riset “Mama ke Hutan: Perempuan Papua dalam Kecamuk Sumber Daya Alam” yang diselenggarakan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 12 April 2021

Para perempuan Papua menyatakan, “Padahal hutan tidak boleh ditebang, hutan tak boleh dihabiskan, nanti kita tak bisa makan sagu.”

Baca juga: Mama Tak Bisa ke Hutan, Riset: Tersingkirnya Perempuan Papua dari Hutannya

Hutan di Papua sudah beralih tangan dan beralih fungsi, Tigor Hutapea, salah satu peneliti riset ini mengatakan, ada banyak pembalakan terjadi disana, tanah Papua sejengkal pun tak ada yang kosong, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan perizinan untuk korporasi dan ditakutkan ada bencana ketika tidak ada sumber daya alam di Papua. Korporasi dan negara ini kemudian mengorbankan perempuan.

“Padahal selama ini, perempuan hidup dari sumber daya alam ini, mendapatkan pangan, obat dari hutan yang mereka pelihara tiap hari,” kata Tigor Hutapea

Riset ini merupakan proses laporan empirik perempuan Papua yang dilakukan Rasella Malinda bersama tim peneliti dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Selama ini, ada 1,5 juta hektar lahan dalam 20 tahun yang telah berpindah pengelolaan, salah satunya sawit yang cukup masif. Persoalan lain ada omnibus law untuk percepatan industri, energi terbarukan dan otonomi khusus Papua yang juga mengancam perempuan. Sedangkan pengakuan untuk masyarakat adat ada, namun setengah hati.

“Ada perempuan adat yang tak mendapatkan pengakuan atas hak tanah ini, karena tanah diyakini sebagai milik laki-laki. Perempuan tak dilibatkan dalam keputusan atas perjanjian hutan karena hanya punya hak kelola, tapi bukan hak memiliki,” kata Rasella Malinda

Dalam riset yang dilakukan di tahun 2020 juga terungkap tentang wajah akuisisi lahan yang tidak demokratis, ada ancaman, kekerasan terhadap perempuan dan para pembela HAM

“Mereka mengatakan, tanah ini kami pinjam pakai selama 30 tahun, padahal jika sudah ada Hak Guna Usaha atau HGU negara, maka akan dikembalikan, namun nyatanya tidak.”

Mempertahankan lahan, tentu bukan perkara mudah di Papua. Perempuan pembela HAM mengalami ancaman pembunuhan, ancaman verbal dan fisk, mekanisme tidak adil dan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan.

Padahal bagi perempuan, hutan adalah ruang hidup bagi perempuan, ada obat-obatan, tanaman untuk dimakan, situs kerja produktif dan reproduktif untuk perempuan. Hutan juga tempat healing terbaik bagi perempuan

Baca juga: Nona dan Mama Papua Bekerja Keras di Tengah Ancaman Mahar dan Kawin Muda

Sejarah tentang hutan dan perempuan ini telah berubah ketika perempuan tak bisa lagi mengelola hutan. Selain sulitnya mendapatkan makanan tradisional, sejak ada perusahaan yang masuk kesana, fungsi perempuan juga berpindah dari peramu menjadi buruh upahan. Jadi ketika hutannya diambil, maka ini dengan sendirinya menyingkirkan perempuan, mereka terlempar sebagai buruh upahan, rentan ancaman kekerasan seksual.

Tieneke Rieke Atmo, seorang akademisi Papua menyatakan bahwa seharusnya pengakuan diberikan pada perempuan yang selama ini memiliki kearifan dan  pengetahuan dalam memelihara hutan sebagaimana perjuangan indigenious feminis, yaitu memelihara dan kemudian memanfaatkannya

“Sejarah dulu pada masyarakat, perempuan diposisikan sebagai ahli dan memproduksi pengetahuan di dalam hutan karena mereka dianggap orang yang paling tahu, jika dikonversi, betapa kerja kerasnya perempuan selama ini.”

Tergerus Karena Kebijakan

Penerima anugerah kebudayaan, Chef Charles Toto mengatakan hilangnya pangan lokal di Papua telah berlangsung cukup lama. Bukan hanya di rumah makan, tetapi juga hilang dari meja makan keluarga asli Papua.

“Hampir semua makanan lokal itu tergerus dengan program swasembada beras berasal dari pemerintah. Program itu berlangsung cukup lama dan itu sudah sangat masif karena berlangsung lebih dari 20 tahun, sehingga memengaruhi kearifan lokal di seluruh Indonesia, termasuk Papua,” katanya.

Mulai dari jatah beras untuk pegawai Aparatur Sipil Negara/ ASN yang mengganti makanan pokok seluruh ASN di Papua, bantuan beras miskin yang sampai ke kampung-kampung, hingga berbagai program beras pada era pemerintahan pemerintahan Presiden Jokowi.

Disaat kedaulatan pangan masyarakat lokal kian merosot, pemerintah makin gencar menjadikan Papua sebagai tempat pengembangan produk untuk ketahanan pangan nasional yang akan terus berlangsung pada pemerintahan Presiden Prabowo.

Pangan lokal tergeser dengan pengembangan-pengembangan model pertanian baru, yang memasukkan produk pangan baru dari luar Papua. Kondisi ini kemudian mengubah pola pikir orang Papua terhadap pangan lokal yang turut mempercepat proses-proses perubahan pola makan keluarga.

“Akhirnya ketidakpercayaan itu berimbas pada resep-resep asli Papua, dan berimbas kepada pola makan keluarga dan kini pergeseran itu sudah sangat jauh,” katanya.

Pendapat senada diungkapkan Hariati Sinaga, Dosen Kajian Gender Universitas Indonesia. Menurutnya maraknya kuliner dari luar Papua setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama sejarah transmigrasi di Papua dan kedua adanya rasisme.

Baca juga: Jalan Hidup Yosepha Alomang: Perempuan Pejuang Dari Papua

Arus masuknya masyarakat dari luar Papua sudah berlangsung sejak tahun 1970-an lewat program transmigrasi yang berlangsung pada zaman Orde Baru. Namun menurut Hariati program tersebut sebenarnya merupakan replika dari program yang pernah dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lewat program transmigrasi inilah orang-orang dari luar Papua akhirnya lebih banyak masuk ke Papua. Keberadaan orang-orang dari luar Papua ini juga membawa serta budayanya sehingga dari situlah banyak diperkenalkan kuliner-kuliner dari luar Papua.

Hariati mengungkapkan program mendatangkan orang-orang dari luar Papua berangkat dari pandangan bahwa Papua merupakan tanah kosong. Orang-orang Papua dianggap subhuman, artinya bukan seperti orang-orang transmigran yang lebih modern. Pandangan yang menempatkan orang Papua lebih inferior ini pada akhirnya membuat kuliner dari Papua pun dianggap nomor dua. Atau hanya milik orang Papua saja.

“(Muncul anggapan) kuliner yang lebih baik adalah kuliner yang dibawa oleh orang-orang yang datang dari luar Papua. Sementara kuliner Papua dipandang hanya untuk orang Papua, bukan untuk orang-orang yang lain. Ada semacam rasisme juga yang mempengaruhi itu,” papar Hariati kepada Konde.co, pada Selasa (22/10/24).

Dari pengalamannya berkecimpung dengan dunia kuliner tradisional Papua sejak tahun 1998, Chef Chato panggilan akrab Charles Toto, Papua sangat kaya raya dengan resep dan bumbu-bumbu yang dihasilkan oleh hutan.

Namun resep tersebut tidak muncul sebagai hidangan unggulan di restoran dan rumah-rumah makan karena kurangnya percaya diri orang Papua. Misalnya makanan asli Kampung Tobati, Kota Jayapura, yakni Noor Hsoori dan ikan gabus kuah hitam dari Sentani Kabupaten Jayapura.

Noor Hsoori itu makanan berbahan dasar kerang kepah. Perempuan Kampung Tobati biasanya memisahkan daging kerang, lalu campur dengan sagu, kelapa, kemudian dicelup air garam lalu dibungkus kembali ke cangkang, dan masukkan ke bambu, bakar.

Baca juga: Direndahkan dan Dianggap Buruk: Yang Dialami Perempuan Papua

Sedang ikan gabus kuah hitam atau Kha ebhe hele, dimasak dengan menggunakan metode presto tradisional dengan bumbu garam. Makanan ini biasa disajikan Perempuan Sentani pada upacara-upacara adat seperti pelantikan hose, ondofolo dan perayaan keagamaan.

“Papua tidak sama seperti Indonesia lain. Papua tidak punya multi bumbu seperti di Indonesia lain.” Kata Chato, panggilan akrab Charles Toto.

Persoalan lain muncul ketika, rasa masakan Papua dapat dikatakan enak ketika enak versi rasa luar Papua. 

“Mereka memaksakan rasa mereka ke kita. mereka membuat namanya penyatuan rasa dengan banyaknya bumbu-bumbu luar masuk ke sini {Papua]. Orang Papua yang terbiasa dengan bahan alami, akhirnya terpikir untuk segala sesuatu yang serba baru,” kata Chato.

Orang Papua kemudian menjadi terbiasa dan melupakan rasa-rasa asli makanan Papua, demikian juga dengan resep-resep asli. Contohnya produk mie instan yang mudah dimasak dan jangkauan distribusinya luas hingga ke pedalaman.

Menyajikan masakan autentik Papua dengan rasa yang sederhana, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Isasai. 

“Kepada pembeli, saya selalu menjelaskan bahwa makanan khas Papua itu rata-rata rasanya sangat sederhana. Tidak terlalu tajam, tidak terlalu pedas. Rasanya itu sederhana, dicerna tubuh dengan sederhana, lebih sehat,” kata Ulin.

Saat menyajikan, Ia mempersilakan konsumen untuk menambahkan garam atau cabai jika menginginkan rasa yang lebih tajam. Namun Ulin tidak mengubah resep aslinya.

“Jadi itu bagian dari edukasi kita ke pelanggan juga. Misalnya baru minggu kemarin ada yang datang dari Surabaya mau coba ikan kuah hitam Sentani. Bumbunya kan cuma dua, daun bete (talas) dengan garam. Jadi pas saya kasih rasa, rasanya itu begini. Mereka menikmati pengalaman itu kakak. Karena ketika mereka datang ke sini memang mereka ingin mengalami pengalaman itu. Bukan mencari sesuatu yang sama dengan daerahnya,” jelasnya.

Baca juga: Stigma Hitam dan Keriting: Diskriminasi dan Pengabaian pada Perempuan Papua

Bagi Ulin, Isasai Restaurant and Venue memiliki misi penting bagi kelanjutan pangan lokal Papua. 

“Yang pertama tentu saja kita ingin kembali mengenalkan kita punya makanan. Tetapi bukan hanya ingin mengenalkan, Kita ingin agar masyarakat kembali bangga dengan apa yang dia miliki, dan kemudian mulai menanam, mengelola, dan kemudian menyajikan makanan-makanan ini dalam keluarganya,” katanya.

Ulin juga bermimpi ada banyak tempat-tempat makan seperti Isasai yang berkembang di Kota Jayapura, dan kota-kota lainnya di seluruh Papua dengan merekrut anak-anak Papua dari berbagai wilayah adat di Papua.

“Karena mimpi Isasai adalah mereka, anak-anak ini kalau keluar [dari Isasai] mereka bisa mau membagikan visi dan misi Isasai ini, kemudian memulai sendiri Isasai-Isasai yang sama di daerahnya masing-masing,”

Harapannya ketika orang pergi ke Wamena atau ke Biak atau Dogiyai, mereka bukan ketemu warung-warung yang menjual pangan berbahan dasar ayam, es, yang umur mati, lebih lama dari umur hidupnya.

“Saya jauh-jauh ke Mamberamo sampai sana makannya bakso, lalapan ayam. Wah kecewa sekali!” katanya.

Penjajahan Pangan

Lebih dari satu dekade terakhir proyek-proyek pangan skala besar yang digagas pemerintah berlangsung di Papua. Proyek-proyek masif ini melibatkan pertanian, perkebunan dan peternakan monokultur. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharuddin dalam podcast berjudul “Hutan Papua, Benteng Terakhir Bangsa Indonesia Jadi Target Baru Oligarki” menyebutkan dalam dua dekade terakhir hutan Papua mengalami deforestasi sekitar 666 ribu hektar. Dari luasan tersebut sekitar 29 persennya terjadi pada 2001 sampai 2010. Sedang 71 persennya terjadi di tahun 2011 sampai 2019.

“Artinya kalau kita lihat deforestasi yang terjadi di tanah Papua ini rata-rata setiap tahun sekitar 34 ribu hektar. Nah puncak deforestasi itu terjadi di tahun 2015, itu sekitar 89 ribu hektar,” kata Rusmadya.

Sejumlah kajian menunjukkan proyek-proyek tersebut mengalami kegagalan dan membawa dampak negatif bagi orang Papua. Kertas Posisi Walhi berjudul “Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?” (2021) menyebutkan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan Presiden Jokowi mengalami kegagalan.

Orang Asli Papua justru mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, seperti sagu dan daging rusa setelah hutan-hutannya dikonversi untuk membangun MIFEE. Salah satu masyarakat terdampak dari program ini adalah masyarakat adat Malind, pemilik hak ulayat yang tanahnya dikonversi menjadi lahan MIFEE.

Proyek ketahanan pangan dan energi tersebut justru membuat pangan lokal jadi tergerus. Hariati menjelaskan hal ini terjadi lantaran proyek-proyek tersebut tidak berangkat dari perspektif atau cara berpikir orang Papua dalam mengelola lahan dan pangannya.

“Cara pengelolaan pangan orang Papua itu skalanya lebih kecil dan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau ada sisa, baru bisa dijual,” tutur Hariati.

Sementara proyek food estate dijalankan dalam skala besar dengan komoditas asing yang tidak dikenal oleh orang Papua. Menurut Hariati sawit termasuk salah satunya. Bisa dikatakan meskipun bukan food estate, tetapi sawit merupakan bahan baku produksi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Baca juga: Rasis Sejak Dini: Diskriminasi Dalam Tontonan Dan Bacaan Tentang Papua

Sawit sendiri merupakan komoditas yang secara ekologis asing bagi orang Papua. Selain itu dalam relasi sosial ekologisnya juga tidak berpengaruh positif untuk kebutuhan pangan orang Papua. Yang terjadi justru budaya mereka tercerabut dan ruang hidup mereka terampas.

“Nggak akan heran kalau 10 atau 20 tahun lagi makin sedikit komoditas pangan asli Papua. Termasuk sagu akhirnya makin sedikit, karena semua lahan justru digunakan untuk membudidayakan komoditas pangan yang asing buat mereka. Jadi perspektifnya bukan perspektif orang Papua,” jelas Hariati.

Keberadaan proyek-proyek pangan skala besar ini kemudian mengubah pola produksi dan konsumsi masyarakat Papua. Pasalnya ruang hidup mereka makin sempit. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan hutan dan lingkungannya untuk bercocok tanam komoditas yang memang jadi bagian dari budaya mereka. Otomatis mereka harus mengandalkan cara lain untuk bisa hidup.

“Kebanyakan akhirnya ketika lahannya dirampas, mereka terpaksa menjual tenaganya. Artinya mereka harus bekerja. Yang tadinya mereka bisa makan apa yang mereka tanam dari lahannya, sekarang mereka harus bekerja untuk bisa mencari uang dan akhirnya mengandalkan pasar,” jelas Hariati.

Sementara di pasar yang lebih murah justru pangan-pangan yang dari luar, termasuk mie instan. Karena merupakan makanan instan jadi lebih mudah pengolahannya, tinggal dimasak. Ini berbeda dengan sagu misalnya, yang harus diolah dulu baru bisa dikonsumsi. Jadi dari segi waktu lebih praktis.

“Ketika mereka bekerja di perkebunan atau mereka bekerja untuk mendapatkan gaji, otomatis mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk mengolah makanannya sendiri. Jadi pada akhirnya mengandalkan makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan instan,” paparnya.

Ketika relasi produksinya berubah dengan masyarakat tidak lagi bisa memproduksi makanannya sendiri, akan berpengaruh pada pola konsumsi mereka.

“Jangan heran kalau mereka lebih suka mendapatkan indomie daripada pisang misalnya, karena pisang mungkin tidak lagi cukup untuk memenuhi diet mereka,” ujarnya.

Baca juga: Kisah-Kisah Merawat Diri Perempuan Aktivis Pembela HAM di Tanah Papua 

Tadinya dengan pola masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka sudah cukup mengonsumsi makanan dari hasil lahannya sendiri. Tetapi dengan bekerja ke orang lain misalnya di perkebunan atau industri, dengan jam kerja tertentu yang biasanya sangat panjang, otomatis tidak akan cukup kalau cuma makan pisang atau sagu.

“Jadi relasi produksi itu mempengaruhi diet dan konsumsi mereka. Dari situ udah mulai kenal mie instan, gula, minuman yang manis supaya bisa kuat sepanjang hari. Akhirnya lama-lama budaya atau kuliner mereka sendiri tertinggal,” beber Hariati.

Ruang hidup yang berubah membuat pekerjaan mereka berubah dan pada akhirnya diet mereka juga berubah. Selain itu cita rasa mereka juga mengalami perubahan. Konsumsi gula atau mie instan yang mengandung sodium yang cukup tinggi misalnya, bisa menyebabkan kecanduan, membuat orang ingin mengonsumsinya terus-menerus.

Hariati menegaskan pembahasan soal pangan hendaknya tidak hanya berfokus pada komoditasnya, misalnya beras, mie instan, sagu, tebu, sawit, dll. Tetapi penting juga untuk memahami relasi sosialnya, baik dalam konteks produksi maupun konsumsinya.

“Kalau dibilang apakah anti sawit, anti mie instan, anti beras? Permasalahannya bukan komoditasnya, tapi relasi sosial dimana komoditas ini diproduksi. Apakah dia berkeadilan, apakah dia diproduksi untuk kepentingan masyarakat atau hanya untuk kepentingan elite tertentu ataupun kelas tertentu?” papar Hariati.

Begitu juga dengan konsumsinya. Ketika semua masyarakat harus mengonsumsi komoditas yang sama, artinya konsumsi pangan lokal dianggap sebagai nomor dua. Misalnya semua orang harus makan beras.

Begitu juga dengan mie instan. Masalahnya bukan pada mienya, yang jika dikonsumsi terlalu banyak bisa jadi punya dampak tersendiri, sama seperti pangan yang lain. Akan tetapi keinstanan tersebut dibentuk karena relasi produksi yang berjalan saat ini semuanya harus serba cepat. Orang harus bekerja lama di tempat kerja sehingga tidak punya waktu untuk masak sendiri atau mengolah makanan sendiri. Akhirnya mereka lebih cenderung mengandalkan semua yang serba instan, termasuk mie instan.

Mendorong Kedaulatan Pangan

Berkaca dari proyek-proyek pangan skala besar yang dijalankan pemerintah yang justru merugikan masyarakat Papua dan membuat pangan lokal mereka tergerus, perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan pangan.

Menurut Hariati, negara seharusnya tidak lagi menggunakan wacana ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan. Program ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah selama ini justru mengabaikan kebutuhan pangan dan budaya masing-masing masyarakat.

“Ketahanan pangan pada akhirnya justru sering kali digunakan oleh negara untuk melegitimasi proyek-proyek negara yang justru merusak kuliner lokal. Tentunya itu kan juga karena ada kepentingan-kepentingan elite dalam proyek itu,” beber Hariati.

Jadi ketahanan pangan harus diubah menjadi kedaulatan pangan. Perubahan ini akan berpengaruh pada proses pertaniannya. Kalau memakai pendekatan kedaulatan pangan artinya masyarakat lokal bisa menentukan bukan hanya komoditas pangannya tetapi juga pengelolaan pangannya. Dengan kata lain bukan satu arah dari negara.

Hal lain yang tak kalah penting adalah menghapus rasisme terhadap orang Papua. Adanya pandangan yang menempatkan kuliner Papua sebagai nomor dua dibanding kuliner dari luar Papua tidak bisa dilepaskan dari cara berpikir yang diskriminatif. Bahwa orang asli Papua lebih rendah derajatnya daripada orang-orang pendatang.

“Sehingga rasismenya itu justru yang pertama-tama harus diatasi. Cara berpikir kita jangan merendahkan rekan-rekan kita orang-orang Papua. Bagaimana mereka mengelola lahannya itu harusnya sama derajatnya dengan kita,” katanya.

Baca juga: Ada Dana Otsus, Kenapa Papua Masih Terancam Kelaparan dan Kemiskinan?

Masalah rasisme ini juga berkelindanan dengan proyek-proyek skala besar. Artinya kita juga harus menghargai mereka, bahwa Papua bukan tanah kosong. Ada orang-orang di dalamnya yang punya relasi sosial ekologis dengan lingkungannya dan cara pengolahan yang berbeda dengan kita.

Jadi ketika ada proyek-proyek yang datang, pertama-tama yang harus dilakukan adalah meminta izin, menanyakan persetujuan orang Papua. Kalau mereka tidak mengizinkan, proyek tersebut tidak bisa dilanjutkan.

“Yang terjadi sering kali karena dianggap tanah kosong, langsung datang ujug-ujug bikin proyek pangan yang nggak ada hubungannya dengan pangan lokal,” tuturnya.

Bisa dibilang tindakan semacam itu berangkat dari pandangan bahwa orang Papua itu tidak penting. Bahkan dianggap orang Papua itu tidak ada dan tanah Papua merupakan lahan kosong semua. Rasisme ini juga menyebabkan penjajahan pangan atau gastro kolonialisme. 

“Penjajahan pangan itu juga muncul karena rasisme. Satu lahan itu kan dianggapnya masyarakat itu layak untuk dijajah. Layak itu berarti ada perspektif yang rasis,” pungkasnya.

(Editor: Luviana Ariyanti)