*Muhammad Muzaqi- www.Konde.co

Mari kita buka tulisan ini dengan ungkapan dari seorang perempuan muda di Afghanistan, “Mereka hanya bisa menembak tubuh, tapi tidak bisa membunuh impian,” begitu ujar Malala Yousafzai suatu waktu.

Ungkapan itu memberikan makna, bahwa impian seseorang tidak akan pernah bisa dibunuh, termasuk gagasannya.

Tulisan ini akan mengupas tentang para bandit. Diawali di nusantara, ada sebuah kisah pada zaman kerajaan, terdapatlah seorang bandit yang mempunyai prinsip dan berbalik arah. Sebut saja saat masa kerajaan, salah satu yang terkenal, yaitu brandal Lokayaja. Konon, sosok Lokajaya adalah Sunan Kalijaga atau nama aslinya Raden Said. Lokajaya di kenal sebagai bandit yang mencintai rakyat miskin. Dia gemar merampok untuk dibagikan hasilnya kepada kaum papa.

Lalu bila menengok ke tahun 1970-an, kita pernah mendengar sosok Kusni Kasdut di jajaran teratas bandit Indonesia. Mantan komandan dalam laskar rakyat ini sangat disegani dalam dunia bandit. Sepak terjangnya, diantaranya merampok Museum Nasional Jakarta dengan membawa 11 permata. Sampai penyanyi rock God Bless pun membuatkan lagu “Selamat Pagi Indonesia” untuk melukiskan peristiwa itu.

Sedikit melangkah kedepan. Dengan menempuh jarak sekitar 9.073,9 Km dari tanah air kita menuju ke negeri yang dijuluki Barata. Tempat dewa Siwa dipuja dan perayaan Diwali diadakan. Negeri yang tak lain bernama India. Sebagian budayanya mempengaruhi Indonesia, semisal musik dangdutnya, karinya, martabak dan kain sari.

Di India terdapat bandit yang kemudian menjadi legendaris pada dekade 1980-an. Dia lahir dari kasta terendah dalam susunan kasta yang ada di India, yaitu kasta Dalit. Kasta ini berisi orang yang bekerja sebagai buruh dan pengemis. Nama bandit itu Phoolan Devi.

Perempuan ini berperawakan tegap, dan rambut layaknya gelombang laut. Phoolan Devi punya hati mulia. Lahir sebagai seorang perempuan adalah petaka di kebudayaannya. Saat masih umur 11 tahun Phoolan Devi harus menikah paksa dengan laki-laki yang sudah punya istri. Malangnya, dia dijadikan budak untuk rumah tangga laki-laki itu.
Kebencian Phoolan Devi terhadap laki-laki pun makin menjadi. Terlahir dari kasta rendah kerap membuat Phoolan diperlakukan seperti pekerja seks oleh orang-orang dari kasta tinggi. Malang, suatu waktu ketika ia berhasil kabur dari percobaan permerkosaan laki-laki dari kasta tinggi, namun ia justru dipersalahkan oleh pengadilan desa. Bahkan dia diusir bagai seorang pendosa.

Suatu ketika, ia diambil paksa oleh para bandit. Sang ketua bandit bahkan menjadikannya sebagai budak nafsu. Bandit tersebut dari kalangan kasta atas yaitu kelompok Dhakur. Vikram dari kelompok Malla, adalah salah satu anggota bandit yang kemudian menyelamatkan Phoolan Devi dan membunuh ketua bandit yang sedang menindih tubuh Phoolan.

Saat itulah, Phoolan manjadi ratu bandit bersama Vikram. Phoolan kemudian menuntut keadilan atas perlakuan yang terjadi pada tubuhnya selama ini. Ia kemudian membunuh 22 orang laki-laki yang dulu telah melecehkan atau memperkosanya. Berita pembersihan itu membikin gempar masyarakat di India, tepat di hari Valentine tahun 1981.

Phoolan terhitung sebagai perempuan pemberani di masanya. Gara-gara hal ini, Phoolan Devi disebut-sebut sebagai reinkarnasi dari Dewi Durga. Salah satu dewi yang begitu tinggi, di mana sifatnya keibuan di satu sisi dan begitu tangguh di sisi lain.

Phoolan Devi tidak pernah lupa darimana asal kastanya. Pernah merasakan hidup susah, sengsara dan miskin membuat watak kasta rendahnya menancap erat-erat. Kelompoknya, kerap melakukan perampokan di rumah orang-orang kaya, hal itu dilakukan sebagai dasar menolong rakyat miskin, terutama untuk perempuan dan anak-anak.

Karena kerap membuat ketar-ketir orang kaya, pihak otoritas memburu Phoolan dan kelompoknya di berbagai sudut kota maupun desa. Banyak anggotanya mati di ujung pistol penguasa. Karena tak ingin melihat kawan-kawannya terus menjadi korban, Phoolan pun menyerahkan diri, dengan syarat agar anak-anak di India diberikan pendidikan gratis.

Syarat tersebut membuat sosok Phoolan mulai mendapat tempat tersendiri di hati banyak orang. Simpati rakyat mulai muncul, cap bandit mulai memudar. Ia pun dipenjara pada tahun 1983 dan bebas di tahun 1994. Saat kebebasannya, Phoolan Devi giat membela kaum miskin India.

Dua tahun setelah kebebasannya, Phoolan Devi mencalonkan diri menjadi anggota parlemen melalui Partai Samajwadi (Partai Sosialis). Bahkan dua kali Phoolan Devi pada tahun 1996 dan 1999, terpilih menjadi anggota parlemen dan menjadi oposisi pemerintah yang didominasi Partai BJP.

Sebagai anggota DPR, Phoolan sangat lantang melakukan aksi-aksinya di luar pemerintahan bersama rakyat miskin. Dia bahkan lebih ganas dalam mencari kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, dimana penindasan dan eksploitasi perempuan sangat banyak terjadi. Melakukan kampanye-kampanye untuk pendidikan anak-anak secara gratis dan perlindungan terhadap perempuan adalah pekerjaan Phoolan Devi yang tak ada habisnya.

Namun nasib buruk akhirnya tetap menimpanya. Sisa geng Dhakur yang anggotanya pernah dibunuhnya rupanya menaruh dendam. Suatu hari mereka mengarahkan pistol kepada Phoolan Devi saat sedang berada di rumah. Phoolan tertembak, lantas meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Juru bicara Partai Samajwadi manaruh curiga adanya unsur kesengajaan. Menuduh partai BJP mempunyai peran dalam pembunuhan tersebut.

Demonstrasi besar-besaran pun terjadi saat kematian Phoolan Devi di Uttar Pradesh, daerah terpadat di India, dan wilayah politik utama. Sosoknya di kenang sebagai jelmaan dewi dan juga penyelamat kasta rendah yang mencoba mengangkat harkat dan martabatnya. Phoolan meninggalkan banyak amal. “Bandit Queen”, itulah film yang mengisahkan tentang Phoolan Devi, sang ratu bandit pembela rakyat miskin.

Dari menderita, menuju bangkit melawan. Kisah Phoolan adalah kisah lapisan terbawah di sebuah negeri yang mencoba mencari jalan perlawanannya. Bisa jadi mulanya salah. Di India, negeri dengan julukan Barata, pendidikan anak-anak dan perempuan mulai diperhatikan lebih dari sebelumnya. Sesuatu yang dulu diimpikan Phoolan.

(Foto: Wikipedia)

*Muhammad Muzaqi, aktivis perburuhan. Tulisan ini merupakan bagian kerjasama www.buruh.co dan www.Konde.co

*Ega Melindo- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Banyaknya kekerasan yang terus terjadi dan bertubi-tubi terhadap masyarakat Papua kemudian membuat saya berpikir bahwa ini adalah wujud dari diskriminasi yang terjadi selama ini. Diskriminasi ini menurut saya lahir dari stereotype yang dilakukan terhadap masyarakat Papua. Represi, penghentian komunikasi adalah tindakan-tindakan yang melihat masyarakat Papua sebagai masyarakat kelas dua.

Peristiwa di Surabaya, Malang, Semarang, Manokwari, dan Sorong pada tanggal 15-19 Agustus 2019 Agustus kemarin cukup sudah menjadi evaluasi penting bagi negara dalam merespon dan menangani persoalan Papua. Ini termasuk dalam merespon suara dan tuntutan Mahasiswa Papua dimanapun mereka berada.

Di Surabaya, diduga telah terjadi tindak penyerbuan, kekerasan, pelemparan gas air mata, pelontaran kata-kata bernada rasis seperti anjing dan monyet, dan ujaran kebencian, termasuk kata-kata intimidatif lainnya.

Di Malang, diduga terjadi kekerasan yang dibiarkan oleh aparat keamanan terhadap massa Aliansi Mahasiswa Papua yang sedang melakukan aksi unjuk rasa. Dalam peristiwa ini terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan lemparan batu yang disertai dengan berbagai ujaran dengan konotasi rasis.

Di Semarang, diduga terjadi tindak diskriminasi berupa pemasangan secara paksa spanduk bertuliskan Tidak setuju Asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada pemisahan Papua dari NKRI. Pemaksaan pemasangan ini disertai dengan pendataan terhadap seluruh mahasiswa Papua. Peristiwa tersebut di atas diantaranya diduga dilakukan Ormas, Satpol PP dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sementara itu, anggota Kepolisian juga melakukan tindakan represif yang tidak proporsional, diantaranya dengan penggunaan gas air mata dan pemukulan saat memasuki asrama mahasiswa Papua di Surabaya, termasuk melakukan penangkapan terhadap 42 orang mahasiswa, termasuk di antaranya 3 orang perempuan.

Aparat juga melakukan penyisiran terhadap asrama dan kos-kosan mahasiswa Papua di sejumlah daerah, seperti di Lombok dan Bogor, pada tanggal 19 Agustus. Pada tanggal yang sama, asrama mahasiswa Papua di Makassar juga diserang hingga mengakibatkan bentrok. Tindakan aparat Kepolisian di atas tidak saja gagal dalam memberikan jaminan perlindungan, namun sebaliknya membenarkan tindakan diskriminasi, intimidatif dan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Sejumlah peristiwa ini menunjukkan pendekatan negara yang selama ini represif dan militeristik dalam menyikapi berbagai kasus. Peristiwa Surabaya, Malang dan Semarang akhirnya memicu kekecewaan dan kemarahan yang diwujudkan dalam aksi protes non-kekerasan dari masyarakat Papua, termasuk di Manokwari dan Sorong.

Tindakan-tindakan di atas harus dihentikan dan diproses secara hukum untuk memastikan ketidakberulangan peristiwa, jaminan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Papua.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Nissa Yura menyatakan Solidaritas Perempuan menolak segala bentuk tindakan represif negara melalui penyerangan yang dilakukan terhadap Mahasiswa Papua.

“Kami menolak represi termasuk pada perempuan Papua. Hal ini menunjukkan pendekatan negara yang represif dan militeristik dalam menyikapi berbagai kasus yang terjadi, sekaligus mencerminkan watak negara yang diskriminatif terhadap rakyat Papua.”

Berlangsung di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejumlah organisasi Masyrkat sipil yakni AMAN, AJAR, Asosiasi Seni Kreasi Perempuan, Imparsial, INFID, AII, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta,Greenpeace, JATAM, JSKK, KontraS, KIARA, KPA, LeIP, Perempuan Mahardhika, PUSAKA, PSHK, Purplecode Collective, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Perlindungan Insani, YLBHI, Youth Proactive, Peace Women across The Globe Indonesia, VIVAT Indonesia, mereka berkumpul pada 21 Agustus 2019 dan menyampaikan pernyataan solidaritas bersama atas terjadinya peristiwa di Papua.

Presiden RI dan seluruh jajaran pemerintah seharusnya membuka diri dan mengambil kebijakan yang nyata, tidak represif serta meminimalisir keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua. Kembalikan ruang-ruang kemerdekaan hak sipil dan ekspresi politik yang selama ini telah direpresi di Papua, termasuk kepada mahasiswa dan pemuda Papua di berbagai wilayah Indonesia. Hentikan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan rakyat Papua dan menghancurkan lingkungan hidup.

Mereka meminta Presiden RI bersama dengan Kepolisian RI untuk memastikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa Papua dan masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif. Termasuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat Papua dalam berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Berikutnya Kepolisian RI untuk melakukan proses hukum secara transparan, akuntabel, dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politiknya secara damai. Termasuk proses pemeriksaan etik dan pidana bagi aparat Kepolisian di lapangan yang terbukti menyalahi aturan. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memastikan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani situasi yang berkembang akibat peristiwa ini.

Dan selanjutnya meminta Komnas HAM untuk proaktif mengambil peran, tanggung jawab dan tindakan atas peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang dan Semarang, diantaranya dengan segera melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif serta pelanggaran HAM lainya.

*Ega Melindo, staff komunikasi Solidaritas Perempuan Jakarta

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Muhammad Muchlisin bercerita tentang masa kecilnya. Masa kecil yang dihabiskan di Pati, sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah. Ia senang bermain volly sampai sore.

Namun ketika pulang ke rumah, ia dimarahi kakeknya. Kakeknya tiba-tiba mengatakan bahwa penampilan Muchlisin seperti orang Cina hanya karena ia sedang memakai celana pendek. Dalam bayangannya waktu itu ia hanya menangkap bahwa kebiasaan orang Cina memakai celana pendek.

Suatu ketika Muchlisin pergi ke masjid untuk solat magrib. Karena warga di daerahnya semuanya orang islam dan mayoritas orang Nahdatul Ulama (NU) maka mereka punya tradisi menggunakan sarung ketika datang ke masjid. Muchlisin waktu itu datang ke masjid menggunakan celana lalu ditegur oleh ustad. Ustad itu bilang Muchlisin seperti orang Muhamadiyah karena menggunakan celana ke masjid, bukannya sarung. Muchlisin kecil tidak mengerti itu semua, dia hanya mengganggap kalau yang baik itu berarti yang menanggunakan celana panjang dan menggunakan sarung ke masjid.

Teguran itu terus diingatnya sampai ia dewasa. Ketika Muclisin datang ke Jakarta ia mengalami culture shock. Ia bertemu etnis Tionghoa dan Muhammadiyah yang kesemuanya membuatnya takut. Ia takut melakukan kesalahan karena teguran yang dulu. Ia juga merasa takut untuk menyapa.

Kemudian untuk menghilangkan ketakutannya, ia mengikuti program pemuda lintas agama, di sana akhirnya ia sadar bahwa pemahamannya selama ini ternyata salah.

Berbekal pengalaman masa kecilnya itu, Muchlisin kemudian berinisiatif mendirikan yayasan Cahaya Guru. Yayasan ini didirikan untuk sekolah para guru tentang kebhinekaan. Sekolah ini ia dirikan agar para guru mengetahui soal kebhinekaan karena ini penting dalam mengajari, mendidik para siswanya. Guru-guru ini kemudian dilatih untuk memberi pemahaman tentang keragaman kepada siswa-siswanya, sehingga anak-anak akan memahami perbedaan dengan pandangan yang luas bukan dengan stigma.

Muchlisin mengatakan hal ini pada peringatan hari Pemuda Internasioal, Youth Advisory Panel UNFPA & UNFPA Indonesia di Jakarta pada 18 Agustus 2019. Tahun ini acara ini mengabil tema tranformasi pendidikan yang berfokus pada kesetaraan, keadilan, dan pendidikan inklusif bagi semua orang. Transformasi pendidikan harus dilakukan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Acara ini menghadirkan empat narasumber yaitu Kanzha Vina dari Sanggar Swara, Muhammad Muchlisin dari Yayasan Cahaya Guru, Chintia Octenta seorang aktifis disabilitas, dan Robin Siinurat pendiri MimpiBesar.id. Mereka membagi cerita tentang perjuangan untuk membangun pendidikan yang layak bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Pendidikan dan informasi ternyata merupakan hal penting yang sering dilupakan orang. Jika mendapatkan pendidikan yang baik, maka ini bisa mengubah ekonomi seseorang. Tak hanya itu, pendidikan juga akan mengubah cara pandang orang, mengubah perilaku orang lain dan memberikan perspektif baru soal informasi.

Khanza Vina seorang transgender perempuan memberikan fakta kehidupan para transgender yang ada di Indonesia. Transgender khususnya transgender perempuan sulit sekali mendapat pekerjaan. Sejumlah hal yang menyebabkan ini karena banyak transgender yang tidak bisa meraih pendidikan tinggi. Penyebabnya? Ketika mereka sekolah, mereka sangat sering dibully, ini yang menyebabkan transgender harus keluar dari sekolah. Padahal pendidikan merupakan hak semua orang untuk mendapatkannya. Namun karena tidak mendapatkan ruang yang layak untuk belajar, maka para transgender seperti terbuang nasibnya dari sekolah.

Pekerjaan yang bisa dilakukan transgender adalah menjadi pekerja salon, pengamen dan menjadi pekerja seks. Kehidupan mereka selalu dalam kondisi tidak aman karena sering mengalami bullying dan persekusi. Maka pendidikan merupakan salah satu cara agar orang bisa menghormati orang lain.

Menurut Khanza Vina, persoalan pendidikan adalah persoalan genting di Indonesia. Karena sejauh ini pendidikan di Indonesia belum memberi pemahaman tentang keragaman gender sehingga orang-orang yang dianggap berbeda menjadi sasaran empuk kekerasan. Kelompok Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender atau LGBT dianggap penyakit dan menyimpang sehingga selalu terus menerus didorong untuk “kembali ke jalan yang benar”. Padahal kondisi seksual seperti ini bukanlah penyakit sehingga tidak perlu disembuhkan.

“Pendidikan yang diajarkan sekolah saat ini pun hanya mencakup soal kesehatan alat konprehensif di dalam kurikulum, pemerintah menolaknya. Mereka terlalu takut dengan hal-hal yang ada kata seks didalamnya.”

Robinson Sunurat berasal Dusun Tiga Sindoro, Sumatra Barat. Sebagai anak desa ia punya mimpi untuk sekolah di tempat yang bagus namun impinnya itu tidak terwujud karena orang tuanya tidak punya biaya.

Ketika ia diterima di Universitas Sriwijaya, Palembang namun orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Namun tekad besarnya itu akhirnya mampu membawanya tetap bisa sekolah disana. Di Palembang ia harus berhemat, akhirnya ia memutuskan untuk makan sehari satu kali dan ketika lapat di tengah malam ia hanya makan biskuit sambil menangis.

Robinson merupakan anak yang berprestasi, banyak penghargaan yang ia peroleh selama kuliah. Setelah lulus ia ke Jakarta untuk bekerja. Selama bekerja di Jakarta ia punya mimpi untuk sekolah di luar negeri. Ia akhirnya mendapat beasiswa di Columbia University. Seorang anak desa yang berasal dari keluarga sederhana akhirnya mampu mewujudkan mempinya untuk sekolah setinggi mungkin.

Setelah kembali ke Indonesia ia membangun sebuah platform MimpiBesar.id. Platform ini didedikasikan untuk semua orang yang memiliki mimpi besar seperti dirinya. Hal ini karena sekolah menjadi tak mudah bagi orang miskin, tak punya akses layak untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi.

Anak-anak muda yang hadir disini menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus melakukan transformasi, sebab pendidikan yang ada saat ini belum menjangkau pemahaman tentang keadilan, kesetaraan, dan inklusifitas. Peran pemuda sangat diperlukan untuk mengubah wajah pendidikan yang ada saat ini.

“Pemuda harus menyuarakan kebutuhannya akan pendidikan yang lebih melek dengan realitas sosial yang ada sehingga agent of change tidak hanya sebuah jargon

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Zakiatunnisa- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Apa arti merdeka buatmu? Di peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin, saya banyak merenungkan sesuatu. Tentang pandangan-pandangan yang patriarkhis yang dilekatkan pada perempuan. Salah satunya adalah tentang perspektif peningkatan daya saing dan kompetisi.

Menurut saya menempatkan perempuan sebagai orang yang harus mempunyai daya saing dan kompetitif merupakan cara pandang yang patriarkhis. Karena disinilah perempuan dipaksa untuk menjalani peran-peran produksi skala besar untuk memenuhi rantai pasok dan kebutuhan pasar global. Sementara peran reproduksi dan perawatan yang dilekatkan pada perempuan selalu dikesampingkan, dianggap tak bernilai, tidak pernah dilihat dan dianggap tidak berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

Refleksi saya ini berdasarkan amatan saya tentang pidato pemerintah kemarin. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-74 tahun kemarin, pemerintah memberi tema “Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju”. Seperti apa yang disampaikan presiden Joko Widodo dalam pidatonya pasca terpilih, dan juga disampaikan oleh Eddy Cahyono Sugiarto Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI, bahwa SDM Unggul Indonesia Maju dimaknai lebih kepada akselerasi ekonomi Negara agar dapat menang bersaing dengan Negara-negara lain di dunia. Sehingga masyarakat dituntut untuk mempunyai daya saing yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan industri global demi peningkatan ekonomi Negara. “Indonesia maju” yang berorientasi pada pembangunan dan investasi ini patut dipertanyakan jika dikaitkan dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Bermakna Negara harus memastikan terpenuhinya hak dasar warga negaranya agar setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dapat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya agar dapat hidup dengan layak.

Buat saya perspektif peningkatan daya saing dan kompetisi merupakan cara pandang yang patriarkhis. Jika tolak ukur kemajuan negara adalah mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita, maka artinya negara telah keliru. Cara pandang tersebut mengabaikan fakta bahwa pendekatan kompetisi dalam konteks ketimpangan kuasa dan modal telah menghasilkan ketidakadilan dan penindasan bagi masyarakat marjinal, terlebih bagi perempuan.

Bagi perempuan, ketimpangan kuasa bahkan juga dialami hingga tingkat keluarga. Perempuan seringkali tidak memiliki kuasa akses dan kontrol atas berbagai keputusan yang bersifat personal maupun publik, bahkan identitas perempuan hanya dilekatkan kepada laki-laki dalam keluarganya. Sehingga perempuan dalam situasi kehidupan yang tidak setara tersebut akan sulit dan dianggap tidak mampu berkompetisi.

Ketimpangan kuasa dan modal semakin menguat manakala negara yang seharusnya bertanggungjawab atas penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat, baik perempuan maupun laki-laki justru mengabdi pada kepentingan investor dan sangat maksimal dalam upaya perlindungan terhadap investor. Beberapa indikasi memperlihatkan hal tersebut:

Pertama, mendorong peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada investor, dan berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Sebut saja , Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, revisi UU Ketenagakerjaan, dan draft terakhir RUU Pertanahan yang semuanya melanggengkan perampasan alam, pembatasan dan, pengrusakan ruang hidup dan kehidupan rakyat, serta membuka ruang dan memberikan perlindungan bagi investor.

Sementara di sisi lain, makin kuatnya fundamentalisme agama dengan tafsir sempit di dalam masyarakat saat ini yang masuk ke dalam sistem Negara melahirkan berbagai kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.

Kebijakan diskriminatif tersebut menjadikan perempuan sebagai objek, sehingga berdampak pada semakin meningkatnya diskriminasi yang melemahkan perempuan. Seperti Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalam aturannya tidak berpihak kepada perempuan bahkan berpotensi memberikan sanksi hukum kepada perempuan korban. Bukan hanya melahirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, fundamentalisme agama yang anti keberagaman juga menyebabkan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan tidak pernah menjadi pembahasan serius. Di antaranya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini terlihat pada pidato kenegaraan Presiden yang menyorot fungsi legislasi yang berfokus pada upaya menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat, bukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

Kedua, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Presiden di publik, untuk melindungi kepentingan investasi dan tidak ragu untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang mengganggu. Lantas bagaimana jika kepentingan investasi yang datang justru menghilangkan ruang hidup dan sumber kehidupan rakyat? Seperti derita warga Kalimantan Tengah yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)?, akibat kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tidak pernah ditangani serius oleh negara. Meski sudah ada beberapa nama perusahaan sawit yang disinyalir melakukan pembakaran lahan tapi belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian upaya tegas pemerintah untuk melindungi investasi semacam itu justru mendorong terjadinya kriminalisasi, intimidasi, maupun kekerasan bagi rakyat, termasuk perempuan yang berjuang mempertahankan sumber kehidupannya, karena dianggap mengganggu keamanan investasi dan akhirnya berujung pada konflik berkepanjangan. Juga yang terjadi pada masyarakat khususnya perempuandi Ogan Ilir, di mana selama puluhan tahun mereka harus berjuang merebut kembali tanahnya yang dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis, walaupun harus mengalami intimidasi dan tindak kekerasan. Hal yang serupa juga dialami masyarakat khususnya perempuan di Seko-Sulawesi Selatan yang mengalami kekerasan dari militer, saat memperjuangkan tanahnya yang diokupasi oleh PLTA Seko Power Prima. Berbagai tindakan represi tersebut tentunya akan semakin mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ketiga, agenda pemerintah yang ingin mengundang banyak investasi asing dalam kerangka kerjasama ekonomi komprehensif tidak disertai dengan analisis yang mendalam terhadap dampak bagi hak-hak rakyat. Justru tunduk dan pasrah terhadap skenario ekonomi politik global asalkan membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Termasuk di dalamnya mekanisme sengketa investasi dalam perjanjian perdagangan bebas yang dikenal dengan ISDS (investor state dispute settlement). Dengan adanya mekanisme ISDS tersebut, negara dapat digugat oleh investor asing melalui lembaga arbitrasi internasional. Gugatan ini dilakukan oleh investor jika kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah dianggap merugikannya. Mekanisme ini akan menyandera pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ataupun bertindak dalam melindungi hak rakyat, karena ketakutan akan digugat oleh investor. Hal ini terlihat setidaknya pada kasus privatisasi air di Jakarta, di mana pemerintah enggan memutus kontrak karena takut digugat oleh swasta. Akibatnya warga di Jakarta harus terus membayar mahal untuk kualitas air yang buruk, dan perempuan akan terkena dampak lebih buruk karena peran gendernya lebih lekat terhadap kebutuhan akan air bersih.

Pada situasi tersebut perempuan akan terkena dampak lebih buruk, karena beban domestik yang masih dilekatkan kepadanya tanpa pengakuan atas pengetahuan, pengalaman dan keputusan perempuan. Beban berlapis yang dilekatkan kepada perempuan untuk bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan memastikan ketersediaan pangan keluarga, memaksanya untuk bermigrasi menjadi perempuan buruh migran (PBM) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Namun, PBM-PRT belum dianggap sebagai pekerjaan layak, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak bahkan trafficking dengan perlindungan yang minim.

Sepanjang Januari sampai saat ini, Solidaritas Perempuan mengadvokasi 47 kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh PBM-PRT, sekurang kurangnya terdapat 105 kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh PBM. Kasus kasus yang kompleks dan berlapis karena semua PBM mengalami lebih dari satu kekerasan dan pelanggaran hak yang menunjukkan selama proses migrasi PBM mengalami kerentanan menjadi korban kekerasan, pelanggaran hak bahkan trafficking.

Jika kemajuan yang dimaknai negara adalah menciptakan SDM yang mampu bersaing sehingga berkontribusi pada ekonomi negara di pasar global, maka rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan kedaulatannya.

Persoalannya bukan terletak pada ketidakmampuan atau kapasitas masyarakat, namun pada standar-standar ekonomi global yang tidak sesuai dengan nilai kesejahteraan dan kemakmuran yang kita miliki. Secara turun temurun, masyarakat lokal, dan komunitas, terutama perempuan memiliki dan melestarikan pengetahuan, maupun kearifan lokal untuk dapat bertahan hidup dengan sekaligus menjaga keseimbangan alam sebagai sumber-sumber kehidupan mereka.

Dengan mengikuti standar global, artinya Indonesia sudah kehilangan kedaulatannya, dengan dikontrol sepenuhnya oleh kepentingan pasar global. Akibatnya, petani yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan akses dan kontrol atas tanahnya dari sekma investasi dan perdagangan bebas, nelayan yang mempertahankan sumber hidupnya dari reklamasi, rakyat yang berjuang merebut haknya atas air dari privatisasi, petani yang berjuang mempertahankan benih dan bibit lokal dari penetrasi benih dan bibit perusahaan transnasional, juga perempuan pekerja migran yang dianggap sebagai pekerja yang tidak memiliki skill, akan dianggap bukan SDM yang unggul karena tidak mampu bersaing dan beradaptasi, bahkan dianggap menghalangi percepatan pembangunan ekonomi Negara karena menghambat investasi.

Selain itu, memaknai kemajuan dan keunggulan Indonesia semestinya tidak dimaknai sebatas maju dan unggulnya pembangunan dan investasi, namun pada kedaulatan masyarakatnya, baik laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan Indonesia akan tercapai jika perempuan memperoleh kedaulatannya. Karena tidak ada kesejahteraan tanpa kedaualatan dan tidak ada kedaulatan tanpa kedaulatan perempuan.

Maka, negara seharusnya hadir dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga rakyat khususnya perempuan, dengan melakukan upaya nyata yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program yang melindungi dan menjamin hak perempuan atas ruang hidupnya, menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, juga menghormati dan merawat keberagaman. Negara juga diharapkan merevisi dan menghapus berbagai kebijakan diskriminatif dan menindas perempuan.

* Zakiatunnisa, Staff of Division of organizational strengthening Solidaritas Perempuan

1. Pidato Joko Widodo sebagai presiden terpilih https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-jokowi-sebagai-presiden-terpilih-di-sentul-city-eef9
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Data Solidaritas Perempuan, http://www.solidaritasperempuan.org/
4. Pidato Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, file:///C:/Users/zaky/Downloads/Pidato%20Sidang%20Tahunan%202019.pdf
5. Opcit, http://www.solidaritasperempuan.org/



Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana pendapatmu tentang film ini, nak? Anak saya, Savana Candid Nusantara yang berumur 11 tahun mengatakan pendapatnya tentang Dora setelah kami menonton filmnya "Dora and Lost City of Gold", Minggu 18 Agustus 2019 di sebuah teater bioskop di Jakarta.

Dora menurutnya adalah anak perempuan yang pemberani dan bersahabat.

“Tambah satu lagi ibu, Dora juga anak yang tabah.”

Film Dora mengingatkannya pada buku-buku cerita Dora yang pernah dibacanya waktu kecil, petulangan anak perempuan Spanyol bernama Dora Marquez yang selalu berpetualang dengan Diego dan monyet yang bernama Boots.

Di film berjudul "Dora and the Lost City of Gold" ini, Dora kecil hidup di tengah hutan bersama ayah dan ibunya yang bekerja sebagai peneliti. Dora bersekolah di rumah diajarkan sendiri oleh ayah dan ibunya.

Berumah di tengah hutan membuatnya mandiri, berteman baik dengan banyak binatang, salah satunya Boots monyet, ia juga punya kesempatan yang banyak untuk membaca buku karena tiap hari bersama ayah dan ibunya yang peneliti. Kehidupannya sangat khas, mengelola tanaman, bersahabat dengan tumbuhan dan binatang disana.

Film ini digarap oleh sutradara James Bobin dan merupakan adaptasi dari acara Nickelodeon Dora the Explorer dan diproduksi oleh Paramount Players, Walden Media, dan Nickelodeon Movies. Diperankan antaralain oleh Eugenio Derbez yang memerankan seorang pemandu hutan bernama Alejandro Gutierrez, Eva Longoria sebagai ibu Dora, Elena. Untuk ayah dari Dora diperankan oleh Michael Peña, juga sepupu Dora yang diperankan oleh Jeff Wahlberg.

Pada umur Dora (diperankan Isabela Moner) yang ke-16 tahun, ayah dan ibunya harus pergi dalam waktu yang lama dan keluar dari hutan karena ingin meneliti dan menemukan Pulau Parapatar, sebuah pulau yang telah lama hilang.

Kondisi ini yang membuat Dora harus meninggalkan hutan tempatnya hidup selama ini dan pindah ke kota, yaitu ke Hollywood. Dora tak boleh mengikuti ayah dan ibunya yang tengah melakukan pencarian Pulau Parapatar, karena pencarian pulau ini dirasa akan cukup berbahaya bagi anak-anak.

Kehidupan kota tak mudah bagi Dora. Walaupun ada Diego sepupunya yang selalu menemaninya, namun bersekolah di SMA di kota sungguh tak mudah. Dora harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, berbeda dengan kehidupannya di hutan dimana ia boleh melakukan sesuatu dengan senang, berpikir merdeka tentang banyak hal. Namun di kota ia harus menyesuaikan diri dengan anak-anak sekolah yang senang sekali melakukan bullying. Masa remaja yang sulit bagi Dora.

Namun dari sinilah jejak petualangan Dora dimulai. Ia tak sengaja dibawa ke sebuah petualangan bersama teman-teman sekolahnya dan juga Diego sepupunya. Dalam petualangan ini, ia harus mencari ayah dan ibunya yang hilang. Ia harus bertemu dengan banyak orang yang membuatnya dan teman-temannya dalam kondisi bahaya.

Dora di titik ini kemudian memberikan makna penting tentang persahabatan dan kepahlawanan. Dora dicitrakan sebagai anak perempuan yang sabar menghadapi teman-temannya, ia juga remaja perempuan yang pemberani dan menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Ini kemudian menjadi nafas dari film ini.

Dora dalam film ini kemudian juga digambarkan sebagai anak perempuan dengan berbagai macam problem: terpisah dari orangtuanya, menyesuaikan dengan kehidupan baru, menemukan petualangan yang tak mudah. Problem inilah yang kemudian menarik untuk didiskusikan. Film ini memperlihatkan bagaimana anak perempuan yang harus mengalahkan egonya, mau memahami orang lain. Dora mengeksplorasi banyak hal secara positif.

Nicole M. Guidotti-Hernández, seorang Associate Professor of Women’s Studies di University of Arizona pernah menuliskan dalam MSmagazine.com tentang tayangan Dora di televisi. Dora buatnya telah mewakili perempuan yang bergerak bebas, ia juga simbol pahlawan perempuan dan keteladanan. Dora mewakili kehangatan dan kepahlawanan. Dia menghadapi hambatan, menemukan solusi positif untuk masalah dan teman yang setia dalam meruntuhkan hambatan budaya.

“Dora menarik bagi anak-anak dari semua ras dan kelas sosial karena keingintahuan dan aksi petualangannya . Saya juga ingin menambahkan bahwa kita dapat melihat Dora sebagai model peran proto-feminis. Nilai-nilai yang dianut oleh persahabatan, kerja sama dan kemenangan atas kesulitan ini mewakili politik solidaritas yang timbul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama, antara anggota berbagai kelompok, kelas dan masyarakat. Itu adalah politik feminis yang diperdebatkan oleh banyak feminis Amerika dalam 15 tahun terakhir.”

Beberapa tulisan lain tentang bagaimana nilai kefeminisan Dora juga ditulis. Dora tak ditampilkan sebagai perempuan dengan rok manis, tapi Dora berpenampilan berantakan, cerdas dan terus bergerak. Dora Marquez adalah girl power.

Beberapa tulisan juga menuliskan bahwa Dora memperlihatkan sisi femiinis yaitu pada soal kebebasan berpikir anak perempuan, petualang, pemberani, mengimajinasi, menolong orang yang sedang kesulitan tanpa melihat perbedaan keinginan dan budaya.

Di dunia Dora, sikap membantu bagi mereka yang membutuhkan atau kurang beruntung adalah bagian dari apa yang membuatnya menjadi anak perempuan mandiri, menegosiasikan ketidaksetaraan kekuasaan dengan membela apa yang baik dan benar.

Temuan Erin L. Ryan dalam today.line.me memperlihatkan bahwa Dora aktif bergerak. Ia berlari dan melompat di banyak seri petualangannya. Dora menunjukkan bahwa perempuan bisa. Ini sekaligus mematahkan stereotipe tentang perempuan yang cenderung pasif.

Buat saya, Dora adalah tontonan yang bisa menunjukkan tentang anak perempuan yang pemberani, menjadi pemimpin sekaligus membangun solidaritas. Dora adalah petualang perempuan yang bisa mengatasi berbagai hambatan, perbedaan, keputusasaan dan ketulusan hati.

Ia menjadikan dirinya perempuan yang mau berkorban bagi yang lain. Solidaritas ini juga telah ditunjukkan oleh Dora.

(Foto: wikipedia)

Referensi:

1.https://msmagazine.com/2010/08/17/why-does-a-30-something-feminist-care-about-dora-the-explorer/
2.https://today.line.me/id/pc/article/Mengapa+Anak+Anak+Menggemari+Dora+the+Explorer-LZB32a

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Datang ke The Indegenous Peoples Cinema Week 2019 (IPCW) membuat saya berpikir tentang banyaknya persoalan lingkungan yang masih menjerat kemanusiaan masyarakat Indonesia.

Ada banyak persoalan seperti perampasan tanah, penyeragaman makanan, industri yang merusak tanah-tanah rakyat dan bagaimana perempuan menghadapi arus pembangunan yang belum menyertakan mereka.

Acara ini kemudian ingin mengajak anak-anak muda, para sineas muda tentang pentingnya membuat film dengan keragaman persoalan masyarakat ini. Keterlibatan sineas muda sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi persoalan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Film dan sineas muda sangat penting kehadirannya dalam memperjuangkan keadilan pangan dan ekologis

The Indegenous Peoples Cinema Week 2019 (IPCW) yang digelar 9-11 Agustus 2019 di Taman Ismail Marzuki Jakarta ini baru kali pertama diselenggarakan. IPCW didedikasikan bagi para sineas muda yang tertarik dengan cerita-cerita masyarakat adat di Indonesia. Tahun ini IPCW mengangkat tema Meneguhkan Tekad, Memperkuat Akar dan mengedepankan Solusi. Sineas muda diajak untuk memberikan solusi atas persoalan lingkungan di Indonesia.

Acara ini sekaligus menjadi tempat perayaan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Hari Internasional Masyarakat Adat Nusantara (HIMAS) 2019. Ada beragam acara seperti pameran produk dan foto, permainan tradisional, bengkel seni, kuliner masyarakat adat, panggung kesenian masyarakat adat, dan The Indegenous Peoples Cinema Week 2019 (IPCW). Terdapat kurang lebih 1500 orang dari komunitas-komunitas adat yang turut berpartisipasi.

Ini digelar tak lain agar masyarakat dapat mengetahui berbagai cerita inspiratif dari masyarakat adat. Sebanyak 23 film dari dalam dan luar negeri diputar di festival ini. Para tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter tersebut juga diundang dalam sesi diskusi publik, membahas tentang film-film yang telah mereka buat.

Kynan Tegar, seorang anak berusia 14 tahun adalah sineas termuda yang filmnya ditayangkan dalam IPCW. Kynan Tegar membuat film dokumenter berjudul Mali Umai - A Dayak Iban Ritual. Film dokumenternya merekam bagaimana mayarakat Dayak Iban melakukan upacara Mali Umai. Ritual yang sudah dilakukan secara turun temurun ini dilakukan untuk memohon kepada sang pencipta agar tanah ladang subur, memperoleh hasil panen yang melimpah, terhindar dari roh-roh jahat, dan memohon untuk diberikan kesehatan dan keberarkahan.

Film Strength in Diversity, Stress Tolerant Corps of Nagaland karya Chentei Lam Khaiamniungan sangat menarik. Film ini bercerita tentang nenek Chentei Chongkhem yang melestarikan jewawut (millet) sebagai alternatif tanaman pangan.

“Jonathan King”, nama yang diberikan leluhur untuk tanah yang indah itu kini dihuni 242 rumah tangga. Sedari awal leluhurnya memakan millet sebagai makanan pokoknya namun kini masyarakat beralih makan nasi dan mulai meninggalkan millet.

Chongkem menginginkan agar semua orang mulai memakan millet kembali karena ini penting untuk keamanan dan keberlanjutan pangan. Chongkem juga mengajarkan ragam pangan ke anak-anak karena pengetahuan tentang keragaman pangan penting bagi keberlangsungan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok sehingga akan terhindar dari bencana ketika terjadi gagal panen akibat perubahan cuaca dan serangan hama.

Selain pemutaran film, acara kuliner masyarakat adat menarik perhatian banyak orang. Acara ini menghadirkan puluhan macam masakan masyarakat adat yang dapat dinikmati semua orang seperti Nasi Jaha dari Minahasa, Manok Pansoh dari Suku Dayak Iban, Iba Siobbuk dari Mentawai, dll. Setiap makanan mulai dihadirkan di meja, orang-orang berduyun-duyun menyerbunya dan menanyakan apa nama makanan itu. Semua orang antusias karena bisa merasakan makanan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan.

Panggung kesenian masyarakat adat pun tak kalah ramai. Ada puluhan penampilan dari komunitas masyarakat adat seperti Tari Hudo, Tari Ma’dondo Toraya, Musik Sape, dll. Mayarakat adat kini punya panggung untuk menampilkan karyanya dan disaksikan banyak orang. Penampilan ini semakin memeriahkan perayaan ulang tahun Aliansi Mayarakat Adat Nusantara.

Komunitas-komunitas adat juga melakukan pameran hasil karya masyarakatnya. Berbagai kain tradisional dan pernak-pernik dijajakan. Komunitas Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) turut memamerkan hasil kerajinan perempuan-perempuan adat.

Selain pameran hasil kerajinan, Perempuan AMAN membagian buletin Ina Tana. Ina Tana merupakan buletin yang diterbitkan Perempuan AMAN yang berisi kumpulan tulisan dari perempuan adat di seluruh Indonesia. Ina Tana menjadi media pertama bagi para perempuan adat untuk mengeluarkan suaranya.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Keresahan ini dialami banyak perempuan pekerja media di zaman dulu ketika perempuan dipandang sebelah mata di dunia jurnalistik. Perempuan dianggap tidak bisa bekerja dengan baik karena harus mengurus anak dan rumah tangga, dianggap manja atau dianggap kurang tangguh menjadi wartawan. Ini merupakan stereotype yang banyak menghinggap pada perempuan yang memilih bekerja menjadi jurnalis.

Namun saat ini, semakin ada bukti bahwa semakin banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi penting. Ninuk Pambudi dan Titin Rosmasari adalah dua orang yang bisa mencapai posisi pemimpin redaksi di sebuah media.

Ninuk Pambudi menjadi Pemimpin Redaksi Harian Kompas, sedangkan Titin Rosmari menjadi Pemimpin Redaksi CNN TV. Mereka saat ini dihadapkan dengan sebuah trend baru yaitu digital media. Trend bisnis media yang bergerak menuju era digitalisasi akhirnya mendorong mereka melakukan transformasi besar-besaran.

Dalam Konferensi Nasional untuk memperingati 25 tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 5 Agustus 2019 lalu di Jakarta, Ninuk Pambudi dan Titin Rosmari membagikan kisah dan transformasi yang mereka lakukan untuk menyongsong era digitalisasi media. Saat ini adalah waktu yang krusial karena keputusan yang dibuat akan menentukan nasib keberlangsungan media mereka, apakah akan terus bertahan atau tumbang seperti yang lain.

Cerita Ninuk dan Titin ini juga membuktikan bahwa perempuan pekerja media bisa menduduki pucuk pimpinan, mengelola kinerja serta mempunyai pandangan serius tentang perkembangan media di masa kini. Ini sekaligus menepiskan mitos bahwa perempuan jurnalis adalah perempuan yang manja atau kurang tangguh menjadi wartawan.

Model Bisnis Yang Berubah


Dulu Ninuk Pambudi dan rekan-rekannya di Kompas meyakini Kompas cetak tidak akan tergantikan, sampai akhirnya terjadi penurunan besar-besaran jumlah oplah. Penurunan juga terjadi pada jumlah halaman di Harian Kompas.

“Sekarang Kompas hanya bisa menghadiarkan 20 sampai 24 halaman, padahal dulu bisa mencapai 48 halaman. Namun kita tidak boleh meratapi keadaan ini”, ujar Ninuk.

Penurunan jumlah halaman ini ternyata menuai protes khususnya dari anak-anak muda. Ketika terjadi kesalahan cetak ‘loren ipsum’ beberapa waktu lalu, yang banyak protes pun juga anak muda. Ini menandakan bahwa anak muda masih mau membaca media cetak, oleh sebab itu Kompas cetak tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Kompas memiliki nilai-nilai yang diwariskan dari para pendirinya terdahulu seperti kedalaman dan check and recheck. Ninuk melihat karakteristik media-media digital yang berkembang saat itu tidak mencerminkan Kompas. Akhirnya Kompas melakukan transformasi secara bertahap. Harian Kompas mulai melakukan digitalisasi media sejak 2017.

Kompas akhirnya melakukan transformasi dari pembaca biasa menjadi subscription. Sejauh ini Kompas sudah memiliki 500.000 register user. Pemilihan model bisnis media dengan subscription dinilai akan lebih menjaga kualitas produk juralistik Kompas.

“Model bisnis Kompas saat ini tidak mengutamakan iklan, tapi subcription dengan cara menghadirkan konten yang baik. Ini salah satu cara menyelamatkan jurnalisme”.

Penurunan Penonton TV pada Generasi Milenial

Selain menjadi Pemimpin Redaksi CNN TV, Titin Rosmasari juga menjadi Pemimpin Redaksi News Trans 7. Titin menyadari jumlah pengguna internet yang semakin tinggi dan internet diprediksi akan segera mengubah model distribusi dalam industri media saat ini.

Gen Y atau biasa disebut generasi milenials menjadi sasaran utama dalam pengembangan media. Menurutnya Gen Y akan mengambil peran dalam spending money. Generasi milenials dianggap sangat konsumtif jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada perubahan dalam konsumsi media, berubahan ini harus disikapi dengan perubahan model bisnis itu sendiri.

Kondisi lain yaitu terjadinya penurunan jam menonton TV di Indonesia. Tidak banyak lagi Gen Y yang menonton TV, mereka mengatur tontonannya sendiri seperti dengan berlangganan Netflix atau menonton youtube.

“Generasi milenial tidak mencari berita, mereka membuat berita. Mereka tidak mencari konten, tapi membuat konten. Mereka membutuhkan personalize konten”.

CT Corp yang merupakan induk perusahaan dari CNN TV dan Trans 7 mengusung media masa depan yang dinamakan Transmedia. Transmedia fokus pada bisnis-bisnis media masa depan, bukan sunset industry. Transmedia akan memperlebar pilihan platform dan menguasai audience share.

“Yang terjadi sekarang antara online dan ofline itu berkelindan. Apa yang dulu tidak kita bayangkan, sekarang akan terjadi dan Transmedia juga mengarah ke sana, ke pasar new media atau internet,” ujar Titin Rosmasari.

Maka inilah waktu yang tepat untuk beradaptasi dan menguji tentang bisnis media di era digital. Ninuk Pambudi dan Titin Rosmari adalah 2 perempuan yang kini mengurus perubahan tersebut. Nakhoda media-media ini ada di tangan 2 perempuan. Ini sekaligus membuktikan bahwa perempuan memang layak untuk menjadi pemimpin, bahkan di era digital yang dulu selalu identik dengan laki-laki.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co




Inikah waktunya untuk mengurangi lembur?
Annie Spratt



Libby Sander, Bond University

Jam kerja panjang buruk bagi kesehatan kita. Sebuah penelitian di Prancis baru-baru ini menemukan bahwa bekerja terus-menerus selama sepuluh hari atau lebih dapat meningkatkan risiko terkena stroke.


Penelitian lain juga menemukan bahwa pekerja yang memiliki jam kerja panjang cenderung memiliki kesehatan mental yang buruk dan kualitas tidur yang lebih rendah.


Orang dengan jam kerja yang panjang juga cenderung punya kebiasaan merokok, minum alkohol berlebihan, dan penambahan berat badan.





Baca juga:
Long hours at the office could be killing you – the case for a shorter working week





Kerja terlalu lama tidak baik


Efek dari jam kerja yang panjang sangat beragam bagi kesehatan kita.


Studi dari Prancis yang melibatkan lebih dari 143.000 peserta itu menemukan bahwa mereka yang bekerja sepuluh jam atau lebih per hari selama setidaknya 50 hari dalam satu tahun berisiko terkena stroke 29% lebih tinggi.


Penelitian itu tidak menemukan hasil yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi menunjukkan risiko lebih tinggi pada pekerja kantoran di bawah usia 50 tahun.


Riset meta-analisis lain yang melibatkan data lebih dari 600 ribu orang, yang diterbitkan dalam jurnal medis Inggris The Lancet, ternyata menemukan efek yang sama. Karyawan yang bekerja 40 sampai 55 jam per minggu memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke dibandingkan mereka dengan jam kerja yang standar yaitu 35-40 jam per minggu.





Jam kerja yang panjang dan risiko terkena stroke lebih tinggi pada pekerja kantoran.
Bonneval Sebastien



Jam kerja yang tidak teratur, atau kerja shift, juga ditengarai berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih buruk, termasuk gangguan jam biologis (yang menentukan kapan kita terbangun dan kapan kita tertidur), gangguan tidur, tingkat kecelakaan, kesehatan mental, dan risiko terkena serangan jantung.





Baca juga:
Power naps and meals don't always help shift workers make it through the night





Gangguan ini bukan pada fisik semata. Bekerja berjam-jam secara terus menerus juga menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mengarah pada menurunnya kepuasan kerja dan kinerja, serta menurunnya kepuasan kehidupan dan hubungan pribadi.


Mengapa kita banyak bekerja?


Meskipun banyak negara telah memberlakukan batasan jumlah jam kerja per minggu, tetapi di seluruh dunia masih ada sekitar 22% pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam seminggu. Di Jepang, jam kerja yang panjang adalah masalah yang begitu besar sampai-sampai karoshi - “kematian karena bekerja terlalu keras” - adalah penyebab kematian yang diakui secara hukum.


Australia berada di urutan ketiga terbawah dari negara-negara OECD - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi - dalam hal jam kerja yang panjang, dengan 13% penduduknya memiliki jam kerja di atas 50 jam per minggu dalam pekerjaan berbayar.


Kekhawatiran seputar otomatisasi, pertumbuhan upah yang lambat, dan meningkatnya pengangguran menjadi alasan mengapa orang Australia bekerja lebih panjang. Sebuah studi pada 2018 menunjukkan bahwa orang Australia bekerja lembur tidak dibayar totalnya sekitar 3,2 miliar jam.





Baca juga:
Are you burnt out at work? Ask yourself these 4 questions





Pekerjaan sering tidak berakhir setelah mereka pulang kantor. Mereka melakukan pekerjaan ekstra di rumah, menerima telepon, atau menghadiri pertemuan online setelah jam kerja. Semakin banyak mereka yang tidak melakukan pekerjaan ekstra yang punya pekerjaan sampingan. Banyak orang Australia sekarang melakukan pekerjaan tambahan secara tidak tetap atau freelance.


Pengaruh kendali pekerjaan


Otonomi dan “keleluasaan keputusan” di tempat kerja–sejauh mana orang punya kendali dan dapat membuat keputusan atas pekerjaan mereka–adalah faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko masalah kesehatan.


Rendahnya keleluasaan keputusan dan juga kerja shift dikaitkan dengan risiko serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi. Kendali individu memainkan peran penting dalam perilaku manusia; sejauh mana kita yakin kita memiliki kendali atas lingkungan kita, sangat mempengaruhi persepsi dan reaksi kita terhadap lingkungan itu.


Penelitian psikologi awal menunjukkan, misalnya, bahwa reaksi seseorang terhadap sengatan listrik sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa ia memiliki kendali atas sengatan itu (bahkan jika ia sebenar tidak punya kendali).





Pekerja yang memiliki sedikit kendali cenderung mengalami masalah kesehatan daripada mereka yang memiliki tingkat kendali yang tinggi.
NeONBRAND






Baca juga:
Teachers are more depressed and anxious than the average Australian





Temuan ini juga ada dalam data Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia. Semakin tinggi perbedaan antara jumlah jam kerja yang mereka inginkan dan jumlah jam kerja yang mereka lakukan, maka semakin turun tingkat kepuasan dan kesehatan mental. Hasil ini berlaku baik bagi pekerja yang bekerja berlebihan dan bagi mereka yang menginginkan jam kerja lebih lama.


Apa yang dapat dilakukan perusahaan?


Komunikasi yang efektif dengan karyawan itu penting. Karyawan bisa jadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dalam jam normal karena, misalnya, harus menghabiskan banyak waktu dalam rapat.


Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan yang dapat memastikan bahwa jam kerja yang panjang tidak terjadi terus menerus. Di Australia, ada acara tahunan Go Home on Time Day, yaitu pulang ke rumah tepat waktu, untuk mendorong karyawan mencapai keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Walau inisiatif ini meningkatkan kesadaran akan jam kerja, orang seharusnya selalu pulang tepat waktu, bukan sekali-sekali.





Baca juga:
Business owners' control of their work-life balance is the fine line between hard work and hell





Meningkatkan masukan karyawan ke dalam jadwal dan jam kerja mereka dapat memiliki dampak positif pada kinerja dan kesejahteraan mereka sendiri.


Merancang tempat kerja yang mengutamakan kesejahteraan juga penting. Penelitian tentang kerja shift menunjukkan bahwa memperbaiki tempat kerja dengan menyediakan makanan, perawatan anak, perawatan kesehatan, transportasi yang mudah diakses, dan fasilitas rekreasi dapat mengurangi efek buruk dari kerja shift.





Dengan meningkatkan kondisi dan fungsi tempat kerja, pengusaha dapat membantu memperbaiki dampak negatif kesehatan dari pekerjaan shift.
Asael Peña



Terakhir, menerapkan praktik kerja yang fleksibel sehingga karyawan memiliki kendali atas jadwal mereka untuk mendorong keseimbangan kehidupan kerja terbukti memiliki efek positif pada kesejahteraan mereka.


Inisiatif-inisiatif semacam ini membutuhkan dukungan berkelanjutan. Jepang mengadakan Jumat Premium, yaitu gerakan yang mendorong karyawan untuk pulang jam 3 sore sebulan sekali. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa hanya 3,7% karyawan yang melaksanakan inisiatif tersebut. Hasil rendah ini dapat dikaitkan jam kerja panjang yang sudah jadi budaya dan pola pikir kelompok: karyawan tidak ingin merepotkan rekan kerja saat mereka mengambil cuti.


Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang jaminan pekerjaan, dan budaya yang menganggap jam kerja panjang adalah hal wajar, perubahan mungkin tidak cepat terjadi. Padahal kita semua tahu bahwa jam kerja panjang tidak baik untuk kesehatan.


Amira Swastika menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Libby Sander, Assistant Professor of Organisational Behaviour, Bond Business School, Bond University


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Ruby Astari- www.Konde.co

Saya selalu menggerutu dan marah ketika melihat perempuan yang hamil lalu dijadikan bahan lelucon. Sungguh dua kejadian yang mentertawakan perempuan yang hamil ini sama sekali tidak lucu:

1. Kejadian di Angkutan Umum

Kejadian ini dialami oleh teman saya yang sedang hamil anak kedua. Waktu itu, dia naik transportasi publik. Karena sedang penuh, semua kursi terisi oleh penumpang lain. Teman pun memberitahu petugas mengenai kehamilannya pada kondektur bis.

“Permisi,” panggil kondektur. “Ada kursi kosong? Ada yang hamil, nih.”

Entah kenapa, mendadak seorang penumpang laki-laki langsung nyeletuk hingga beberapa penumpang lainnya tertawa:

“Kalo yang menghamili, ada nggak?”

Hal-hal seperti ini selalu membuat naik pitam. Para perempuan yang mendengarnya ingin sekali marah. Geram.

2. Kejadian di Pekerjaan

Atasan di kantor saya meminta saya mencarikan brand ambassador untuk maternity product klien kami. Dengan memanfaatkan banyaknya grup Whatsapp, saya meminta tolong pada para anggota, salah satunya di grup teman-teman lama. Namun bukannya langsung dibantu (atau minimal bilang tidak ada saja kalau memang tidak kenal calon potensial untuk jadi brand ambassador), teman-teman lama malah bercanda. Bahkan, ada seorang teman laki-laki yang bercanda:

“Ada, tapi sebentar ya...gue hamilin dulu.”

Satu grup tertawa. Saya sendiri akhirnya merasa hanya buang-buang waktu saja jika meminta tolong mereka. Bukannya tidak suka bercanda, tapi saya tidak mau mentolerir sikap yang melecehkan ini.

Apa sih, yang lucu dari ‘menghamili perempuan’? Kenapa tertawa ketika berpikir hal itu?. Saya yakin, kalo kedua laki-laki tadi saya tanya gitu, pasti mereka tidak bisa menjawab.

Paling mereka akan bilang, “Bercanda, gitu saja, serius amat.”

Atau paling tidak, saya kemudian dituduh baperan dan diminta biasa saja, tidak usah galak-galak amat alias nge-gas.

“Belum hamil saja sudah sensi gini. Gimana entar kalau lagi hamil?”

Padahal saya yakin mereka sudah tidak perlu dikasih tahu lagi kalau hamil ini merupakan perkara serius. Ini bukan soal pembuktian bahwa laki-laki yang menghamili mereka, tapi ini perubahan drastis dalam setiap aspek kehidupan mereka sebagai perempuan dan manusia.

Laki-laki yang justru tidak pernah mengalami semua hal di atas mengapa malah menjadikan pengalaman menghamili perempuan sebagai bahan bercandaan? Gaya becanda seperti ini sudah tidak bisa ditelorir. Dahulu banyak yang mendiamkan, tetapi saya berpkir jika hal seperti ini didiamkan, apa jadinya perempuan?

Saya yakin, yang hobi bercanda soal menghamili perempuan sebenarnya sudah tahu bahwa ada nyawa yang dipertaruhkan di sana. Ya nyawa calon ibu, ya nyawa janin di kandungan. Tapi, mereka tidak paham bahwa hal-hal seperti tidak boleh dijadikan bahan bercanda. Jika hal seperti ini menjadi bahan bercanda, ini akan menular ke perilaku mereka yang lain. Misalnya tidak respek pada kondisi perempuan, dan yang lebih fatal tidak respek pada kondisi tubuh perempuan. Karena kebiasaan buruk dan melecehkan yang dibiarkan akan berakibat banyak pada pelecehan berikutnya di kemudian hari.

*Ruby Astari, sehari-hari bekerja sebagai translator dan author. Ia juga seorang blogger dan banyak menulis sebagai bagian dari ekspresi dirinya sebagai perempuan.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- “If Not Us The Who” adalah kampanye yang dilakukan pembuat film dan antropolog Jaye Renold. Ia menyampaikan pentingnya pembuatan film dokumenter yang disutradarai perempuan. Karena perempuan bisa memberikan perspektif yang berbeda, mengedepankan suara-suara minoritas di sekitar mereka.

Namun sayangnya, perempuan yang berprofesi sebagai pembuat film jumlahnya belum banyak. Dunia perfilman masih didominasi oleh laki-laki, apalagi film yang berjenis dokumenter. Ini dikatakan Fajria Menur Widowati dan Jaye Renold dua perempuan yang menggeluti dunia film dokumenter selama ini.

Pada perayaan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sabtu 10 Agustus 2019, mereka berbagi kisah dalam Session With Women Filmmaker: Finding The Indigenous Voices.

Fajria Menur Widowati membuat film dokumenter berjudul Pusenai, The Last Dayak Basap. Film ini mendapat penghargaan menjadi salah satu film terbaik dalam Eagle Awards Documentary Competition (EADC) 2018.

Pusenai, The Last Dayak Basap mengambil latar tempat di Teluk Sumbang, Kalimantan Timur. Berkisah tentang seorang nenek bernama Pusenai yang berasal dari suku Dayak Basap. Nenek berusia 87 itu menggantungkan hidupnya dengan membuat kerajinan tas rotan.

Teluk Sumbang merupakan wilayah yang sangat kaya. Di sana ada hutan, bukit, laut, karst, dan air yang melimpah. Kekayaan ini membuat Teluk Sumbang menarik bagi para pengusaha. Industri kelapa sawit mulai menggusur hutan-hutan untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Bahkan terdengar kabar, pabrik semen juga akan masuk ke sini.

Hutan yang semakin menghilang membuat nenek Pusenai semakin sulit mencari rotan di hutan. Ia yang menggantungkan hidupnya kepada hutan kini terancam karena hutan semakin habis. Ending film ini dibuat begitu apik oleh Fajria ketika ia mengambil gambar Pusenai memandangi traktor yang sedang menghancurkan hutannya. Itu merepresentasikan pesan yang ingin disampaikan Fajria tentang bagaimana masyarakat menghadapi arus modernisasi pembangunan.

Jaye Renold seorang antropologist, pembuat film, dan akfit mengampanyekan “If Not Us Then Who?”, menyampaikan pentingnya pembuatan film dokumenter yang disutradarai perempuan.

Film dapat menjadi jembatan untuk masyarakat adat bercerita kepada masyarakat lain. Perempuan punya perspektif yang berbeda dalam memotret sesuatu ketika memfilmkan sesuatu. Mereka dapat mengerti kondisi-kondisi yang hanya dimengerti oleh perempuan. Perempuan bisasanya lebih nyaman jika bertemu dengan perempuan lainnya sehingga informasi akan lebih terbuka.

Ketika Jaye memfilmkan tentang kisah pemadam kebakaran di Brazil, ia melihat pemadam kebakaran hampir semuannya adalah laki-laki. Ia merasa ini terlalu didominasi laki-laki. Jaye harus mencari perempuan agar film ini lebih berimbang.

“Ini bukan hanya masalah perspektif tapi soal keseimbangan, bagaimana kita menggunakan suara perempuan dalam narasi film agar tidak hanya didominasi narasi laki-laki saja. “

Perempuan Filmmaker Melihat Masyarakat Adat

Fajria punya keinginan untuk menyuarakan hilangnya tradisi masyarakat adat karena modernisasi dan masuknya agama-agama yang diakui negara.

“Kalau dalam bentuk tulisan, berapa banyak orang Indonesia yang mau membaca? Sedangakan jika lewat film sebagain masih mau menonton. Oleh sebab itu saya memilih menyampaikannya lewat film”.

Menurut Fajria perempuan adat adalah perempuan yang hebat dan kuat. Ia kenal seoarng perempuan adat yang hanya mau minum dari sungai dan mempertahankan tanahnya padahal sekelilingnya sudah berubah jadi sawit. Dia masih menyirih, menyinang dan menggunakan telinga panjang.

“Saya mau menyuarakan suara hati para perempuan adat yang tidak dapat tersampaikan karena faktor bahasa dan ketertutupan informasi di beberapa daerah masyarakat ada”, tuturnya.

Menurut Jaye, dunia butuh suara lebih banyak dari masyarakat adat. Cerita tentang masyarakat adat di dunia global masih sangat sedikit. Masayarakat dunia harus menyadari bahwa negara-negara yang memiliki tingkat konsusmsi tinggi ternyata berdampak kepada masyarakat adat. Banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya.

Ketika dunia dihadapkan dengan masalah perubahan iklim, mereka bingung bagaimana harus menghadapinya. Padahal masyarakat adat punya jawabannya dan sudah mempraktekan nilai-nilai kearifan lokal yang ramah terhadap lingkungan.

Dalam kampanye “If Not Us Then Who?”, Jaye mendorong agar filmmaker yang berasal dari masyarakat adat membuat sendiri film tentang masyarakatnya. Karena film yang dibuat oleh filmmaker dari masyarakat adatnya sendiri dengan filmmaker dari luar memiliki pandangan yang sangat berbeda. Akan banyak hal-hal yang terlewat jika bukan dibuat oleh masyarakatnya sendiri.

Fajria dan Jaye memberikan tips untuk perempuan yang hendak menjadi pembuat film. Perempuan harus bergerak untuk berkarya terus dan tidak perlu takut dengan pandangan orang lain.

“Perempuan harus punya kepencayaan diri dengan karya-karya yang mereka buat karena perempuan mempunyai perspektif yang tidak bisa dilihat orang lain.”

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Luviana- www.konde.co.

Jika di sebuah desa, ada laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, itu luar biasa. Apalagi jika mulai ada area dimana tak boleh melakukan pemukulan terhadap perempuan. Ini pasti sangat luar biasa.

Hal-hal inilah yang kemudian diinisiasi Oxfam Indonesia bersama organisasi Aliansi Laki-Laki Baru (ALB) di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Di sejumlah daerah di Indonesia, melakukan pemukulan terhadap perempuan masih menjadi budaya. Ada yang meyakini ini merupakan budaya yang boleh dilakukan turun-temurun, walaupun sudah ada yang mengakhirinya.

Program Director for Gender Justice Oxfam Indonesia, Antarini Arna menyatakan bahwa Oxfam sudah bekerja untuk mempromosikan isu gender bagi laki-laki sejak tahun 2013 lalu. di NTT dan NTB misalnya pada data 2017 lalu, mereka bekerja di desa-desa, bersama anak-anak muda dan di daerah-daerah yang menjadi wilayah buruh migran.

“Saat ini orang bisa melihat perbedaannya, mana desa yang laki-lakinya mempromosikan gender, mana yang tidak. Sebuah desa, yang di dalamnya ada sejumlah laki-laki yang ikut mempromosikan isu gender, kondisinya akan berbeda dengan desa yang laki-lakinya tidak ikut mempromosikan isu gender,” ujar Antarini Arna.

Aliansi Laki-laki Baru merupakan salah satu kelompok laki-laki pro-feminis yang aktif terlibat dalam gerakan untuk keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kehadirannya didorong oleh keinginan kuat untuk mengubah patriarki sebagai sistem dan laki-laki sebagai kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab atas penderitaan yang ditanggung oleh perempuan di masyarakat, mulai dari diskriminasi sampai tindakan kekerasan.


Keterlibatan Laki-Laki dalam Rumah Tangga

Diar Ruly Juniari, Pegiat Aliansi Laki-laki Baru dan Gema Alam NTB dalam website Aliansi Laki-Laki Baru pernah menuliskan pengalamannya dalam mengadvokasi, bahwa sebelum ada kegiatan keterlibatan laki-laki dalam isu gender, perempuan dipandang sebagai manusia nomor dua, bila ia istri maka dia akan ditempatkan sebagai pelayan suami dan perawat rumah, bahkan di dalam relasi rumah tangga, perempuan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan karena konstruksinya berada di bawah kuasa laki-laki.

Apa yang terjadi di atas, itu dulu, tetapi sejak diselenggarakannya pelatihan tentang keterlibatan laki-laki pada isu gender, justru terjadi perubahan yang signifikan dalam perubahan perilaku, baik pribadi maupun sosial di desa dengan indikator diberikannya ruang untuk perempuan serta sikap menghargai keberadaan perempuan di ranah publik.

Perubahan perilaku laki-laki yang mengikuti kegiatan pelibatan laki-laki menjadi kian signifikan manakala adanya keterlibatan tokoh masyarakat, dan sejumlah aparatur desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), serta kelompok pemuda desa.

Kini, laki-laki yang sudah memiliki pengetahuan tentang konsep keadilan gender, turut terlibat dalam melakukan pekerjaan domestik bersama pasangannya, padahal sebelumnya, melakukan pekerjaan domestik selain dianggap sebagai domainnya perempuan, juga akan mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai suami yang kalah dari sang istri, atau dalam istilah lokal disebut bawang belot.

Antarini Arna menyatakan bahwa perubahan yang sekarang terjadi antaralain, laki-laki di komunitas sudah mulai berbagi peran dengan istri dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik.

“Ada perempuan yang tidak usah mencuci karena sedang ada kegiatan, jadi selanjutnya suaminya yang mencuci.”

Laki-laki justru yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, serta mengajak masyarakat untuk menghargai peran perempuan. Ini sekaligus menghapus stigma bahwa tugas domestik merupakan tugas perempuan. Padahal tugas domestik bisa dilakukan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan di rumah.


(Foto: Image: https://pixabay)
(Referensi: http://lakilakibaru.or.id/keterlibatan-laki-laki-dalam-merangkai-desa-adil-gender/)

RR Agustine dan Baiq Nuril mendapatkan penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Penghargaan ini menjadi sangat penting di tengah banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok minoritas dan perempuan. Penghargaan ini juga menjadi penanda adanya tokoh-tokoh perempuan muda yang berjuang dari hal kecil di lingkungannya hingga berpengaruh besar pada lingkungan yang meluas.

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 7 Agustus 2019 kemarin merayakan hari jadi ke-25. Perayaan HUT AJI ini juga disertai dengan pemberian penghargaan untuk mengapresiasi mereka yang selama ini berjuang di bidangnya, termasuk dengan menegakkan kebebasan pers dan memperjuangkan perempuan. Salah satu penghargaan yang diberikan adalah SK Trimurti dan Tasrif Award.

Penghargaan SK Trimurti mulai diberikan setiap tahun sejak 2008 lalu. Penghargaan ini dalam upaya mengenang dan menghormati perjuangan seorang perempuan pahlawan nasional, sekaligus jurnalis perempuan bangsa ini yakni Soerastri Karma Trimurti.

Penjaringan calon nomine penghargaan SK Trimurti dilakukan secara terbuka, dengan menerima masukan dari masyarakat, jurnalis dan para aktivis.

Pejuang minoritas, RR Agustine terpilih mendapatkan penghargaan SK Trimurti Award 2019. Yang menarik dari RR Agustine adalah banyak karya tulisan yang selama ini dikeluarkannya bukan berupa tulisan biasa, tetapi berbau ilmiah dan akademik dengan isu orientasi seksual yang selama ini sering dipersekusi.

Tulisan dari RR Agustine membuka tabir tentang kehidupan yang belum pernah diketahui publik. Sehingga karya tulisan tersebut merupakan harta tak ternilai untuk isu keberagaman dan kelompok minoritas.

Dewan juri menilai RR Agustine mempunyai kepedulian untuk menjelaskan salah satu dari persoalan yang selama ini ditabukan oleh masyarakat, meskipun tidak mudah dan lebih banyak berjuang dalam hening.

“Perjuangan Sri Agustine sangat rentan sehingga sulit terekspos secara luas sehingga penghargaan ini bisa menjadi ruang apresiasi terhadap apa yang sedang diperjuangkan,” kata salah satu juri SK Trimurti dan Ketua Komnas Perempuan, Azriana.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga memberikan Tasrif Award kepada Baiq Nuril, guru honorer di Nusa Tenggara Barat yang dikriminalisasi dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penghargaan ini diberikan sebagai upaya mendorong kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan nilai-nilai keadilan serta demokrasi di Indonesia.

Di samping itu, Tasrif Award didedikasikan untuk mengenang Suardi Tasrif. Sosok ini dikenal sebagai “Bapak Kode Etik Jurnalistik Indonesia” dan orang yang tidak kenal lelah memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, hak konstitusional yang selalu disebut-sebut sebagai hak fundamental pemenuhan HAM.

AJI mengabadikan namanya sebagai penghargaan bagi perorangan maupun kelompok atau lembaga yang gigih memperjuangkan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berpendapat pada umumnya. Pada Tasrif Award 2019 ini, dewan juri menyatakan Baiq Nuril sebagai pemenang Tasrif Award.

Dewan Juri menilai Baiq Nuril yang merupakan korban pelecehan seksual telah berani, teruji komitmen dan integritasnya dalam melawan ketidakadilan dan menegakkan demokrasi. Kasus ini juga memiliki dampak sosial, politik dan hukum yang cukup luas mulai dari pengadilan, hingga DPR dan Presiden.

Kasus Baiq Nuril bermula pada 2013, saat ia merekam kepala sekolah tempat dia bekerja berinisial M, yang menceritakan hubungan seksualnya dengan perempuan lain bukan istrinya.

Baiq kemudian menuturkan soal rekaman tersebut ke rekannya. Rekaman tersebut kemudian disebarkan rekannya ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram dan ke tangan-tangan lain. Tidak terima, M kemudian melaporkan Baiq ke polisi dan kasusnya berlanjut ke persidangan.

Pengadilan Mataram memutus Baiq tidak bersalah, namun di tingkat MA Baiq diputus bersalah dengan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp.500 juta rupiah. Baiq tidak menyerah dengan mengajukan Peninjauan Kembali meski tidak membuahkan hasil.

Hingga pada akhirnya, Presiden Jokowi dengan persetujuan DPR menyetujui memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Pemberian amnesti ini sekaligus diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi pasal-pasal UU ITE yang multitafsir dan overkriminalisasi. Semisal pasal 27 ayat (1) yang memuat unsur kesusilaan dan pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian SARA.

Baiq Nuril sesaat setelah menerima penghargaan menyatakan bahwa perjuangannya selama ini karena dukungan dari banyak pihak, media dan para jurnalis yang mendukungnya untuk menyuarakan kebenaran.

"Saya mengucapkan terimakasih karena jurnalis selama ini yang selalu mendukung saya untuk mengungkapkan kebenaran. Terimakasih saya untuk jurnalis," ujar Baiq Nuril.


*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Mereka antara lain Achie Luhulima, Syamsiah Achmad, Saparinah Sadli, Mely G. Tan, Tumbu Saraswati, Atashendartini Habsjah,Yuda Irlang, Sinta Nuriyah, Ani Widyani Soetjipto, Jaleswari Pramodhawardani, Meutia Farida Hatta Swasono, Francisia Saveria Sika Ery Seda, Zumrotin, dan Zaitunah Subhan. Sebanyak 14 perempuan pelaku sejarah ini dihadirkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya tentang National Women’s Machineries di Indonesia.

Hal ini dilakukan pada peringatan 35 tahun peringatan ratifikasi konvensi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)atau konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan yang diadakan Komnas Perempuan di Jakarta.

Para perempuan pelaku sejarah yang hadir menceritakan perjuangan mereka dan perempuan lainnya untuk meratifikasi CEDAW, menolak kekerasan dan diskriminasi perempuan, serta upaya ketika dulu mendirikan Komnas Perempuan.

Semua diceritakan didorong oleh pengalaman pahit yang dialami perempuan seperti pemerkosaan bebas-besaran yang terjadi pada kerusuhan 98 yang tidak diakui negara, juga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang merupakan sejarah sangat kelam bagi perempuan Indonesia.

Indonesia, 35 Tahun Pelaksanaan CEDAW

Syamsiah Ahmad menceritakan keterlibatan perempuan Indonesia di dalam PBB untuk merumuskan konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan. Ia ingat, perempuan Indonesia pada tahun 1960-an kala itu memulai pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan di PBB karena masalah ini jarang dibicarakan masyarakat yang mayoritasnya adalah laki-laki. Akhirnya muncul gagasan agar pemerintah di seluruh dunia mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Perjuangan yang sama juga dilakukan aktivis perempuan Tumbu Saraswati, ia dan kawan-kawan mempelajari CEDAW dengan sungguh-sungguh sebab itu adalah satu-satunya alat perjuangan yang ada kala itu.

Saat itu belum ada peraturan yang mengataur tentang kekerasan dan diskriminasi teradap perempuan. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi CEDAW dengan menerbitkan Undang-Undang/ UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Aktivis lainnya Atas Hendartini Habsjah berpesan agar anak-anak muda meneruskan perjuangan CEDAW.

“ 16 pasal dalam CEDAW harus dibahas secara mendetail. Menurutnya pasal-pasal yang ada di CEDAW perlu direintepretasi,” kata Atas Hendartini.

Peringatan 35 tahun CEDAW ini menjadi refleksi apakah kondisi kita (perempuan)semakin maju atau justru semakin mundur. Apakah kita semakin mendekat atau menjauh dari cita-cita awal mendirikan Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jaleswari Pramodhawardani merefleksikan perjalanan CEDAW selama ini. Pada tahun 2012 CEDAW memberikan catatan kepada Indonesia tentang Perda Syariah di Aceh. Komisi CEDAW menyatakan bahwa Perda tersebut mendiskriminasi perempuan.

Tujuh tahun yang lalu CEDAW mencatat itu hanya terjadi di wilayah Aceh, hari ini kita ditunjukan kondisi negara yang semakin konservatif.

“Perempuan tidak bisa bergerak sendiri, kita harus berjejaring untuk melawan konservatisme yang sudah jelas basisnya. Pertemuan kita hari ini harus dijadikan momentum bersama, pemerintah, NJO, akademisi, para praktisi, semuanya harus bergerak bersama-sama.”

Dalam sejarahnya, Indonesia telah beberapa kali memiliki wakil di CEDAW, yaitu Ida Soekaman (1987) yang digantikan oleh Prof. Dr. Ir. Pudjiwati Sajogyo (periode 1987-1990), Prof. Dr. Sunaryati Hartono (periode 1995-1998), dan Sjamsiah Achmad (periode 2001-2004). Kiprah tokoh perempuan Indonesia di Komite CEDAW tersebut seolah sekaligus mematahkan miskonsepsi bahwa Hak Asasi Perempuan adalah produk Barat, karena nyatanya perempuan-perempuan dari Timur pun justru ikut terlibat dalam posisi strategis mengembangkan instrumen dan mekanisme implementasi CEDAW. Keberagaman dalam Komite CEDAW juga semakin menegaskan pula bahwa Hak Asasi Perempuan adalah suatu komitmen dunia di mana semua negara seharusnya terlibat

Dalam peringatan ini, Komnas Perempuan mencatat bahwa pemerintah Indonesia yang seharusnya memberikan laporan setiap 5 tahun sekali kepada komite CEDAW tentang situasi diskriminasi yang dialami perempuan Indonesia, namun sejak tahun 2016 tidak lagi memberikan laporannya. Ini akan mengakibatkan kondisi perempuan dan persoalan diskriminasinya tidak akan menjadi perhatian khusus di PBB.

Komnas Perempuan mencatat bahwa dampak serius keterlambatan pelaporan ini, antara lain menutup situasi perempuan Indonesia mendapatkan perhatian dari PBB, karena Komite tidak dapat me-review perkembangan pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia maupun menyusun rekomendasi bagi Indonesia.

Indonesia potensial dinilai komite dan negara-negara lain, tidak meletakkan isu perempuan sebagai isu penting untuk didokumentasi kemajuan dan kemundurannya oleh negara, sebagai baseline kerja-kerja bangsa kedepan. Padahal pemerintah RI berusaha serius memajukan sejumlah hak asasi perempuan, terlepas masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, namun upaya-upaya ini tidak diketahui publik internasional

Padahal Indonesia harus memberikan contoh positif, agar tidak terjadi pelaziman keterlambatan pelaporan yang akan ditiru oleh negara-negara lain, yang langsung atau tidak langsung berdampak pada pengabaian hak-hak perempuan untuk mendapatkan perhatian negara

Dalam catatan Komnas Perempuan ada banyak persoalan diskriminasi yang menjerat perempuan seperti adanya pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) sebagai praktik yang membahayakan dan melanggar HAM perempuan. Adanya persoalan penetapan usia perkawinan anak, adanya praktik poligami. Lalu persoalan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan persoalan perkawinan anak bagi perempuan.

Desakan Komnas Perempuan untuk Pemerintah

Bertepatan dengan hari peringatan 35 tahun Indonesia meratifikasi CEDAW ini, Komnas Perempuan mendesak negara untuk segera menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan CEDAW yang jatuh tempo pada tahun 2016. Ini berarti laporan RI telah terlambat 3 tahun dan hingga kini masih ditunggu oleh Komite CEDAW.

Mengingatkan negara untuk menjalankan rekomendasi yang telah disampaikan melalui concluding Observation Komite CEDAW dan mendorong negara untuk meratifikasi Optional Protocol CEDAW yang berisi prosedur tambahan dalam pelaksanaannya.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Cinta Laura, artis dan pemain sinetron, beberapa hari lalu menjadi duta anak dan perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP dan PA).

Ia mengatakan keprihatinannya pada banyaknya pelecehan seksual yang menimpa perempuan di internet, karena menurut Cinta Laura, pelecehan di internet merupakan salah satu bentuk kekerasan yang merugikan perempuan. Hal ini dikatakan Cinta dalam acara The World Day Against Trafficiking bertajuk Consumption Withot Exploitation yang diadakan IOM UN Migration bersama Kemeneg PP dan PA di Taman Suropati Jakarta, 3-5 Agustus 2019 lalu.

“Yang penting itu edukasi. Dengan edukasi maka masalah-masalah bisa diatasi,” ujar Cinta Laura.

Selama ini ada beberapa macam bentuk cyber crime ada yang disebut illegal content, yakni merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah morphing, online defamation, cyber grooming, cyber harassment, cyber stalking, cyber pornography, online prostitution, cyber prostitution.

Acara yang diadakan di Taman Suropati ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menghentikan perdagangan manusia di Indonesia yang banyak menimpa perempuan.


Pengelola www.Konde.co dan sutradara film “More than Work”, Luviana mengulas potret buram tubuh perempuan di media. Luviana mengatakan bahwa banyak pihak yang menjadikan perempuan untuk dieksploitase tubuhnya. Seperti boneka manekin, tubuh perempuan sering digunakan sebagai dalih industri. Misalnya mitos bahwa perempuan harus cantik dan putih sering digunakan industri sebagai iming-iming untuk menjual produk. Lalu mitos mitos inilah yang ditularkan pada perempuan, menjalar dan mengular pada perempuan di muka bumi. Padahal ini adalah salah satu dalih dari bentuk eksploitase tubuh.

Media sejatinya harus memberikan pendidikan stop eksploitase, namun media terutama televisi masih banyak menayangkan sensasionalisme tubuh perempuan, akibatnya banyak perempuan yang terkurung pada sensasionalisme yang dibungkus eksploitase.

Rara salah satu pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM melihat bahwa dirinya hingga kini masih terus belajar bagaimana membuat sistem yang ramah terhadap pekerjanya. Karena kebanyakan pekerjanya adalah perempuan, maka Rara ingin para perempuan ini mempunyai ruang yang lain selain di tempat kerja agar secara sosial mereka tidak tercerabut aktivitasnya ketika bekerja.

Perempuan, sering bekerja di tempat kerja dan juga di rumah. Hal inilah yang membuat banyak perempuan kemudian tak punya bagi dirinya sendirinya. Rara kemudian mempunyai siasat untuk mendiskusikannya problem-problem seperti ini dengan pekerjanya.

Pipit Savitri dari Better Work Indonesia mengatakan bahwa selama ini Better Work bersama International Labour Organisation atau ILO berfungsi secara tripartite yaitu mengajak pekerja, pengusaha dan pemerintah bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan pekerja. Selama ini investasi sering membuat pekerja tak punya ruang gerak, maka penting untuk duduk bersama dalam menyuarakan sesuatu.

Pipit mengatakan konsumen adalah kelompok yang salah satunya diajak untuk selalu kritis pada pengusaha. Jika konsumen kritis maka pengusaha akan dirasa lebih baik, karena pengusaha umumnya akan tergelitik ketika produknya dikritik yang mengakibatkan tidak laku di pasaran.

Selain melakukan sessi diskusi, juga diadakan pemutaran film yaitu film karya Forum Anak Nunukan dan film More than Work yang bercerita tentang potret buram tubuh perempuan. Pada tanggal 4 Agustus bertempat di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, dilakukan kampanye peringatan hari anti perdagangan orang sedunia. Hadir dalam acara tersebut Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPA, Vennetia Ryckerens Danes juga penampilan melukis dari Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina.

Among Pundhi Resi dari, National Program Koordinator Unit Anti Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja IOM Indonesia mengatakan bahwa acara ini dilakukan untuk memperingati stop perdagangan perempuan di dunia maka ini merupakan saatnya mengajak anak-anak muda untuk bergabung dan melakukan sesuatu di sekitar kita.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co