Dalia Yashar, satu dari para mahasiswa perempuan pertama yang menjalani pelatihan pilot komersial. Foto diambil pada 15 Juli 2018. Akan ada perempuan sebagai penumpang pertamanya.
Reuters/Hamad I Mohammed



Alainna Liloia, University of Arizona

Perempuan Arab Saudi akan diizinkan untuk memiliki paspor dan bepergian tanpa izin dari kerabat laki-laki.


Peraturan ini diumumkan oleh pemerintah setempat pada awal Agustus lalu untuk mengurangi salah satu peraturan yang paling mengekang di negara itu, yaitu laki-laki memiliki kuasa atas kerabat perempuan mereka dalam sebuah sistem perwalian.


Perempuan Arab Saudi juga akan diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahan, perceraian, dan kelahiran, serta menerima dokumen-dokumen keluarga tanpa harus mendapatkan izin wali laki-laki. Namun, mereka tetap memerlukan izin wali untuk menikah, keluar dari penjara, dan keluar dari tempat perlindungan dari kekerasan rumah tangga.


Adanya tekanan sosial membuat beberapa perempuan Arab Saudi masih membutuhkan izin dari keluarga untuk bepergian. Meskipun perempuan sudah diperbolehkan mengemudi pada 2008, izin dari keluarga tetap menyulitkan banyak perempuan Arab Saudi untuk berkendara sendiri.


Arab Saudi menerapkan interpretasi hukum Islam yang ketat yang memandang pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin dan kuasa laki-laki sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga moral masyarakat Islam. Namun perempuan Arab Saudi tidak mau menjadi sekadar korban dari rezim patriarkis ini.


Sebagai seorang peneliti yang mempelajari pergerakan perempuan di Timur Tengah, saya memahami bahwa perempuan Arab Saudi – seperti pada populasi besar lainnya – merupakan kelompok manusia yang beragam dengan pemikiran dan pengalaman yang berbeda-beda.


Mereka sekolah, bekerja sebagai jurnalis dan pilot maskapai, menyelam, menongkrong bersama teman -– dan, semakin mendesak hukum untuk memperluas hak-hak perempuan.


Berjuang demi kesetaraan


Kebebasan baru perempuan Arab Saudi adalah bagian dari reformasi yang lebih luas yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk memodernisasi negara Muslim konservatif yang berpenduduk 33 juta ini dan untuk meredakan perhatian internasional atas permasalahan hak asasi manusia.


Tetapi kemajuan di sisi hukum ini tetap disertai dengan penindasan terhadap aktivis perempuan Arab Saudi yang mendesak adanya reformasi sistem perwalian.


Perempuan berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak mengendarai mobil, dan tahun lalu, sebelum larangan itu dicabut, beberapa aktivis ditangkap karena secara terbuka mengemudi mobil. Bahkan, banyak yang masih ada di penjara.




Perempuan Arab Saudi juga bersuara untuk menghapuskan sistem perwalian dengan mengedarkan petisi online dengan tagar #IAmMyOwnGuardian dan mengadakan kelas-kelas untuk memberikan edukasi kepada perempuan lainnya perihal undang-undang sistem perwalian.


Ada pula yang membuat aplikasi bernama “Know Your Rights untuk memberi informasi mengenai hak-hak hukum perempuan.


Mereka juga memanfaatkan undang-undang yang melarang pencampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum.


Di dalam area khusus perempuan yang berada di mal, taman, restoran, sekolah, dan kedai kopi, perempuan lebih leluasa mengekspresikan kebebasannya. Mereka dapat melepaskan abaya –- jubah hitam dan panjang yang harus dikenakan semua perempuan Arab Saudi –- dan berbicara terang-terangan tanpa pengawasan laki-laki.


Beberapa perempuan bahkan meminta lebih banyak tempat-tempat khusus seperti ini agar tersedia ruang bagi perempuan untuk keluar dari kekangan patriarkis.


Pendidikan bagi perempuan


Perempuan Arab Saudi telah memperoleh pendidikan tinggi sejak 1970-an, tapi kesempatan untuk mengenyam pendidikan baru tumbuh secara nyata dalam 15 tahun terakhir.


Program beasiswa pendidikan ke luar negeri yang diluncurkan pada 2005 telah mengirimkan ribuan pelajar perempuan Arab Saudi setiap tahunnya ke Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan banyak negara lainnya.


Universitas khusus perempuan pertama di Arab Saudi, Princess Noura bint Abdulrahman University, berdiri pada 2010. Dengan kapasitas sekitar 60.000 mahasiswa – universitas khusus perempuan terbesar di dunia, universitas ini bertujuan untuk memberi pelajar-pelajar perempuan Arab Saudi akses yang lebih baik ke bidang-bidang yang dikuasai laki-laki, seperti kedokteran, ilmu komputer, manajemen, dan farmasi.


Pada 2015, jumlah pendaftar perempuan untuk masuk perguruan tinggi melebihi laki-laki. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Arab Saudi, tercatat 52% mahasiswa di Arab Saudi adalah perempuan.


Pekerja perempuan


Peningkatan pada sektor pendidikan tidak sejalan dengan jumlah perempuan yang bekerja.


Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2016, hanya 22% perempuan Arab Saudi yang bekerja di luar rumah, dibandingkan dengan 78% laki-laki yang bekerja.


Perempuan bisa – dan mampu – bekerja di hampir seluruh bidang seperti laki-laki, dengan pengecualian untuk bidang-bidang yang “berbahaya” seperti konstruksi atau mengumpulkan sampah. Sejak hukum Islam mengizinkan perempuan untuk memiliki dan mengatur sendiri propertinya, semakin banyak perempuan Arab Saudi melihat pekerjaan sebagai jalan menuju kebebasan finansial.


Ada beberapa jurnalis perempuan Arab Saudi, seperti Weam Al Dakheel, yang pada 2016 menjadi pembawa acara TV perempuan pertama dalam program berita pagi di Arab Saudi.


Ada pula pengacara perempuan Arab Saudi, seperti Nasreen Alissa, satu dari sedikit perempuan yang memiliki firma hukum di Arab Saudi dan pencipta aplikasi “Know Your Rights


Dan menurut Organization for Economic Cooperation and Development, lebih setengah guru di Arab Saudi adalah perempuan. Sementara, setengah pekerja ritel di Arab Saudi juga merupakan perempuan.





Jurnalis Arab Saudi menanyai Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada konferensi pers di Riyadh, 2016
AP Photo/Jacquelyn Martin



Pemerintah Arab Saudi telah menargetkan sebanyak 30% perempuan memiliki pekerjaan pada 2030. Meski pembauran laki-laki dan perempuan kerap dilarang di tempat kerja, perempuan adalah komponen kunci dalam usaha “Saudization yang sedang berlangsung untuk mengganti pekerja-pekerja non-Saudi dengan pekerja-pekerja lokal.


Pendekatan politis


Arab Saudi secara perlahan melebarkan hak-hak perempuan sebagai bagian dalam usaha rebranding untuk melawan pandangan negatif sebagai sarang terorisme dan fundamentalisme agama setelah penyerangan World Trade Center di New York, AS, pada 11 September 2001.


Perempuan telah membuat kemajuan di bidang politik dalam beberapa tahun terakhir. Pertama-tama, beberapa perempuan ditunjuk sebagai wakil menteri pendidikan pada 2009, penasehat raja pada 2010, dan duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat pada 2019.


Pada 2015, perempuan Arab Saudi diberikan hak untuk memilih dan ikut serta dalam pemilihan daerah. Hampir 1.000 perempuan maju sebagai kandidat anggota dewan; jumlah ini sekitar 14% dari total kandidat.


Para calon perempuan pertama Arab Saudi kesulitan dalam meyakinkan pemilih – hanya 9% pemilih adalah perempuan. Kini, mereka hanya menduduki 20 dari total 2.000 kursi anggota dewan.


Dua aktivis perempuan ternama yang mencalonkan diri, yaitu Loujain Hathloul dan Nassima Al-Sadah, didiskualifikasi pada 2015 dengan alasan yang tidak jelas.


Di Arab Saudi yang patriarkis, para perempuan yang terpilih tetap menghadapi hambatan besar untuk melaksanakan tugas, bahkan tugas-tugas mereka pun dibatasi. Tugas mereka sebatas mengawasi pengumpulan sampah dan mengeluarkan bangunan izin. Beberapa bahkan harus menghadiri pertemuan dewan melalui video konferensi untuk menghindari berada di ruangan yang sama dengan laki-laki.


Hambatan-hambatan ini tidak menghentikan perempuan Arab Saudi dalam bekerja – baik di dalam maupun di luar sistem politik – untuk mengubah negaranya.


“Saya hanya seorang warga negara yang baik, yang mencintai negaranya, seorang anak perempuan yang mencintai keluarganya, pelajar yang tekun, dan pekerja yang rajin,” tulis seorang aktivis Nouf Abdulaziz dalam sebuah surat yang diunggah secara online setelah penangkapannya pada Juni 2018.


Bahkan ketika berada di dalam penjara, dia tetap “mengharapkan yang terbaik” untuk Arab Saudi.


Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Alainna Liloia, Graduate Associate, Ph.D. Student, University of Arizona


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Hingga lebih dari 20 tahun reformasi, komitmen penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu yang ditunggu banyak pihak belum terlihat. Dari agenda pembangunan prioritas dalam rancangan tersebut, tidak tercantum agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini menjadi catatan penting ke depan bagi gerakan HAM secara luas maupun bagi para korban/penyintas.

Kondisi ini ditambah dengan menguatnya kelompok politik intoleran serta pengaruh militerisme yang semakin memperkuat tembok impunitas.

Di tengah kondisi penyelesaian HAM yang mengalami stagnasi tersebut, masyarakat sipil berupaya mendorong peran dan tanggungjawab negara tidak hanya dalam memenuhi hak sipil politik korban (Sipol), tapi juga hak ekonomi sosial budaya (Ekosob).

Di tingkat nasional, pendekatan Ekosob telah menemukan beberapa pijakan baru, diantaranya: koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dimana Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) menjadi anggotanya, telah merumuskan beberapa instrumen turunan dari pendekatan Ekosob tersebut. Yakni, konsep kebijakan perlakuan khusus; penggunaan mekanisme justisiabilitas (justiciability) hak Ekosob; dan hak-hak budaya. Perumusan ini berasal dari temuan-temuan kerja organisasi pendamping korban/lembaga korban selama ini, termasuk Program Peduli. Konsep ini adalah platform bersama bagi organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi hak korban pelanggaran berat HAM masa lalu.

Selama hampir 5 tahun, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama-sama dengan berbagai organisasi korban/penyintas maupun organisasi masyarakat sipil dalam Program Peduli untuk memperjuangkan hak Ekosob bagi korban/ penyintas. Sepanjang 5 tahun, program ini telah berhasil memperkenalkan dan mendorong skema inklusi dalam kerja dan advokasi hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu melalui pendekatan hak Ekosob. Misalnya, jumlah korban/penyintas yang telah mendapat akses layanan publik dan bantuan sosial termasuk di dalamnya layanan khusus berupa akses pengobatan gratis untuk korban/penyintas lansia yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), semakin meningkat. Korban/penyintas terlibat dan diterima dengan terbuka dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Korban dan penyintas memiliki kesempatan untuk secara aktif melakukan cara-cara kreatif terlibat dalam pembangunan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warganegara.

Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) bersama KKPK selanjutnya memandang bahwa keberlanjutan gerakan ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Di tengah praktik impunitas yang semakin berurat berakar, memperkuat kolaborasi dengan generasi muda, menjadi penting dan akan menjadi investasi jangka panjang dalam upaya untuk perjuangan hak korban serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sebagai upaya untuk menghargai keberhasilan atas segala upaya selama lima tahun ini, maka KKPK bersama Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Program Peduli akan menyelenggarakan sebuah acara bernama Festival 45 - 45 Meretas Batas dengan Penyintas.

Festival 45-45 adalah festival yang akan memaparkan sejarah masa lalu sekaligus mengimajinasikan Indonesia di masa depan. Anak-anak muda yang akan bertemu dengan para penyintas yang umurnya sudah semakin menua dalam festival ini. Festival yang diadakan pada 29-31 Agustus 2019 di Gedung Cipta Niaga di kawasan kota tua, Jakarta ini, tidak hanya membahas isu HAM semata, melainkan sebuah ruang untuk melihat masa depan kehidupan berbangsa hingga tahun 2045 sekaligus melihat masa lalu.

Lewat Festival 45-45, kita membuka ruang untuk mengumpulkan kembali ingatan-ingatan, peristiwa, pengalaman yang berserak dan menghadirkannya kembali dalam bentuk pameran foto-foto, instalasi seni, tuturan pengalaman dan kesaksian, teks-teks sastra hingga bait-bait musik. Forum pertemuan lintas generasi akan menjadi ruang keterhubungan, solusi dan hub transformasi tentang peristiwa di masa lalu.

Upaya ini untuk menegaskan bahwa memorialisasi menjadi penting agar generasi muda mengenali sekaligus mengakui sejumlah peristiwa kelam dan luka sejarah bangsanya sendiri. Untuk itulah festival ini diselenggarakan dengan melibatkan seluas mungkin berbagai elemen untuk berpartisipasi, seperti lembaga negara, organisasi korban, pekerja seni, organisasi masyarakat sipil hingga generasi muda.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Depok, Konde.co- Perempuan seperti ditinggalkan di Kota Depok, dianggap penyakit dan penyebab persoalan. Meningkatnya fundamentalisme agama di Kota Depok seperti sekarang bisa kita lihat dari adanya usulan Peraturan Daerah (Perda) Perda Syariah atau Perda kota religius Depok. Perda ini katanya diambil idenya dari Perda yang diberlakukan di Tasikmalaya. Perda dibuat untuk tujuan agar warganya religius, menggunakan pakaian yang dianggap sopan. Perda ini salah satunya ingin mengatur tubuh seseorang.

Hal lain tentunya ketika ada pemisahan parkir antara perempuan dan laki-laki yang akan melakukan diskriminasi. Aktivis keberagaman Depok, Nur Hikmah mengatakan bahwa adanya rencana Perda ini sama saja sebagai upaya penyeragaman untuk mendistorsi sejarah pembentukan Depok.

Padahal Depok dulu dalam sejarahnya merupakan kota yang penuh keberagaman bukan untuk agama tertentu. Yang dibutuhkan bukan Perda syariah tapi peraturan yang melindungi kebebasan berkeragaman, seperti peraturan kebebasan beragama dan ketertiban umum untuk menghargai satu sama lain.

Depok seperti dikatakan sejarawan JJ Rizal memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan multikulturalisme. Menurut sejarawan JJ Rizal, Depok sepertinya tidak mau mempelajari masa lalu untuk membangun kotanya.

“Depok tidak pulang ke rumah sejarah untuk memahami kotanya akibatnya sesat di masa depan”.

Awal terbentuknya Depok, dibangun oleh Cornelis Chastelin dalam upaya membebaskan budak-budak yang dimilikinya. Cornelis Chastelin membawa budak-budaknya yang mayoritas berasal dari Sulawesi dan Bali ke tanah yang sangat luas yang dibelinya yaitu tanah Depok. Sebagai seorang intelektual, Chastelin mendidik budaknya agar memiliki pengetahuan dan pikiran yang terbuka. Chastelin dan Depok adalah salah satu sejarah perjuangan pembebasan perbudakan di Indonesia. Semua orang apapun latar belakangnya memiliki kebebasan yang sama sebagai manusia. Jadi Depok seharusnya dimaknai sebagai kota kebebasan dari perbudakan, dari diskriminasi dan kekerasan.

Sebagai sejarawan JJ Rizal menyayangkan Pemerintah Kota Depok yang mengabaikan situs-situs sejarah yang didalamnya terkandung nilai-nilai keragaman masayarakat Depok. Padahal arti kata Depok itu sendiri adalah padepokan, tempat untuk merenung dan berpikir. Depok seolah menghianati identitasnya sebagai tempat orang-orang yang berpikir yang artinya terbuka dengan segala macam perbedaan.

Untuk menghidupkan nilai-nilai keragaman di Kota Depok, beragam kelompok masyarakat kemudian bersama-sama membuat acara #DepokBeragam pada Sabtu, 24 Agustus 2019. Acara ini dibuka dengan tarian Cokekan dan Maumere yang ditampilkan oleh Komunitas Indonesia.ID dan Warna Indonesia dilanjutkan dengan jalan-jalan menelusuri situs sejarah yang diberi judul Keberagaman Depok Tempo Doeloe.

Acara Keberagaman Depok Tempo Doeloe dipandu oleh JJ Rizal. Peserta yang hadir diajak berkeliling situs-situs sejarah kota Depok dari Masjid UI, Rumah Pondok Cina, Gedung Gemeente Bastuur (Kotapraja) Depok, Paal Gedachtenis aan Chastelein (Tugus Chastelin), Rumah Presiden Depok, Depoksch Europesche School, Depoksch Lerk, sampai Stichting Cornelis Chastelein, dan diakhiri dengan diskusi.

Nur Hikmah selaku koordinator acara #DepokBeragam menjelaskan acara ini berujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak di Depok tentang situs-situs sejarah keberagaman di Depok.

“Kita ingin memperlihatkan Depok merupakan kota yang multikultural dimana semua etnis, suku, dan bangsa ada di Depok dan itulah yang menjadi spirit mendirikan Kota Depok”.

#DepokBeragam adalah upaya untuk membangun harmoni dalam kebinekaan. Nur Hikmah berharap agar anak-anak Depok bisa lebih menghargai perbedaan dan bersikap toleransi. Berdasarkan beberapa survei tingkat intoleransi di kalangan anak muda semakin meningkat, hal ini tidak diharapkan terjadi di Depok.

“Kita ingin Depok menjadi Kota yang sangat plural dan toleran, dan itu harus dijaga oleh anak-anak muda sekarang”, ungkapnya.

Para peserta yang yang ikut menelusuri situs-situs sejarah di Kota Depok berasal dari berbagai usia. Semuanya terlihat sangat antusias dengan pengetahuan-pengetahuan baru.

“Acara Depok Tempo Doele sangat bagus karena kita jadi tahu tentang sejarah Rumah Pondok Cina, Stasiun Depok Lama dan lainnya. Jadi kita generasi selanjutnya dapat memberikan informasi ke teman-teman bagiamana sejarah Kota Depok,” ungkap Nana, peserta Depok Tempo Doeloe.

Melalui acara ini banyak yang akhirnya mengetahui bahwa Depok sangat kaya akan keberagaman. Mengetahui keberagaman yang ada di Depok, Maria sebagai salah satu peserta menanggapi tentang intoleransi yang terjadi di Depok

“Tindakan intoleransi sangat bertentangan dengan sejarah Depok ya. Depok itu identik dengan keberagaman, tindakan intoleransi mematikan keberagaman itu. Harapannya agar tradisi keberagaman dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Depok”.

Ini adalah kali kedua acara #DepokBeragam, acara ini akan dilakukan kembali sesuai kebutuhan untuk memberikan edukasi ke masyarakat Depok tentang keberagaman. Untuk meningkatkan toleransi di kota Depok, direncanakan akan ada Festival Keberagaman dan pertemuan berbagai elemen masyarkat untuk mendiskusikan format kebijakan apa yang cocok sebagai payung hukum untuk melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan di Kota Depok.

*Aprelia Amanda,
biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Saya bertemu Chintia Octenta pada peringatan hari anak muda internasional kira-kira seminggu lalu. Ia diundang menjadi pembicara dalam acara peringatan hari Pemuda Internasioal, Youth Advisory Panel UNFPA & UNFPA Indonesia di Jakarta pada 18 Agustus 2019

Chintia Octenta adalah perempuan muda, aktivis disabilitas yang saat ini bekerja di Kementrian Hukum dan Hak Asai Manusia/ HAM. Ia bersama teman-teman mengelola Konekin, sebuah platform untuk mengedukasi masyarakat tentang disabilitas.

Sebelumnya, Chintia sudah mengalami perjuangan panjang untuk mendapatkan pekerjaan formal. Perjuangannya untuk mendapatkan pekerjaan selalu gagal karena ia tidak bisa mengikuti standar perusahaan yang menetapkan aturan pada pekerjanya harus berpenampilan menarik dan memenuhi banyak persyaratan lainnya.

Aprelia Amanda dari www.Konde.co berkesempatan mewawancarai Chintia untuk membicarakan pengalamannya berjuang sebagai perempuan disabilitas yang berdaya:

Kapan Konekin didirikan?


Konekin Indonesia berdiri sejak November 2018. Sebenernya masih baru banget, masih sekitar 10 bulan.

Kamu bisa ceritakan tentang apa itu Konekin?


Konekin adalah start up sosial dimana visinya menciptakan lingkungan yang inklusif. Kita memberikan informasi ke masyarakat tentang isu disabilitas, karena kan isu ini tidak akan ada menjadi sesuatu yang penting kalau tidak ada yang tahu informasinya. Kita ingin orang-orang ikut terlibat dengan isu ini dan akhirnya tercipta lingkungan yang inklusif.

Apa saja program yang ada di Konekin?


Kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk kolaborasi. Untuk kegiatan rutin setiap bulan kita ada program yang namanya Kongkow Inklusif. Kita ingin membuat obrolan santai meskipun isunya berat. Kegiatan ini juga inklusif karena kita membiasakan dengan lingkungan yang inklusif baik dari peserta maupun narasumber. Kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk semua orang yang berpotensi. Seperti bulan lalu, bertepatan dengan Hari Pendidikan kita mengangkat tema Pendidikan Inlusif Bukan Sekedar Jargon. Bulan ini kami mengangkat tema Merdeka dari Stigma.

Mengapa kamu tertarik dengan isu disabilitas?

Sebenernya aku mendalami isu ini karena ingin mencari tahu diriku sendiri. Penemuan jati diri. Aku perempuan disabilitas yang lahir dengan sindrom kongenital amelia, dimana keadaan jari tangan dan kakiku gagal tumbuh ketika dalam janin. Keluarga dan lingkungan sekolah sama sekali nggak pernah membahas kalau aku disabilitas. Bahkan ada yang bertanya kalau aku nikah pasang cincinnya gimana Cin? Itu karena aku tidak punya jari. Aku sedih dengan semua ini.

Ketika aku melamar kerja, aku ditolak terus. Mereka takut pekerjaan akan menggangu mobilitas bekerja dalam tim perusahaan itu. Dengan keadaanku yang begini, aku dianggap tidak bisa mengikuti standar yang ditentukan perusahaan. Aku jadi bertanya-tanya bener gak sih aku disabilitas. Mulai dari situ aku mencari tahu apakah itu disabilitas?. Aku ikut berbagai seminar tentang disabilitas dan akhirya mulai membuka diri untuk tahu lebih dalam tentang disabilitas.

Pengalaman paling berharga ketika aku dateng ke acara dan kenal dengan teman disabilitas pengguna kursi roda dan satunya blind total atau disabilitas netra. Setelah selesai acara kita sangat dekat. Akhirnya kita jalan ke mall bertiga, aku bantuin mendorong kursi roda dan menuntun teman disable lagi yang satunya. Pengalaman itu yang membuat aku merasa sepertinya seru ya mendalami isu ini dan mengetahui semua ragam disabilitas.

Kapan titik dimana kamu menyadari bahwa kamu seorang disabilitas?


Mungkin titik pertama itu adalah ketika aku benar-benar ditolak setiap aku melamar pekerjaan dan semuanya karena alasan itu. Aku tidak bisa menggunakan sepatu dengan banyak model. Sedangkan ketika mau wawancara kita dituntut berpenampilan semenarik mungkin dan aku dimarahin karena dianggap tidak niat nyari kerja. Mereka marah tanpa aku mengetahui alasan dibaliknya. Setelah mereka tahu keadaan jari-jariku, aku ditolak dengan cepat karena alasannnya aku tidak bisa berpakaian sesuai standar mereka. Proses penolakan itu yang membuat aku sadar bahwa aku adalah seorang disable

Sekarang kamu bekerja di Kementrian Hukum dan HAM, sebenarnya proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS sudah ramah atau belum terhadap orang-orang disabilitas?

Mungkin kalau bicara seleksi, pengalamanku keseluruhan sudah lumayan baik walaupun masih ada yang harus dibenahi. Kekurangan itu sekarang adalah tugas kami untuk mengadvokasi dari dalam. Untuk seluruh instansi pemerintah di pusat maupun daerah, disabilitasnya masih ada pengkategorian. Jadi hanya ragam disabilitas tertentu yang bisa diterima.

Saat tes semuanya juga menggunakan komputer. Sebenernya untuk teman-teman disabilitas membutuhkan pendamping. Pendamping sudah ada tapi yang kurang adalah pengetahun para pendamping, bagaimana caranya mendampingi disable. Misalnya teman-teman netra diberi waktu tambahan mengerjakan soal selama 30 menit karena soalnya kan perlu dibacakan dulu oleh pendamping. Saya sempat tanyakan apakah para pendamping apakah mereka sudah di traning soal pemahaman dengan disabilitas?. Ternyata itu belum ada, jadi belum semua maksimal.

Jenis soal-soal yang bentuknya gambar, gimana teman-teman netra bisa mengakses itu sementara mereka nggak bisa lihat. Menerjemahkan soal itu saja pasti pendampingnya pusing. Aku berharap ada assessment yang bisa ditemukan untuk teman-teman disabilitas. Bukan untuk diistimewakan tapi karena memang kita butuh assessment agar mereka bisa mengakses dengan hasil yang sama.

Bagaimana perjuangan kamu sehingga bisa lulus seleksi CPNS?

Ini ketiga kalinya aku mendaftar CPNS dan akhirnya aku diterima. Di dua kali sebelumnya aku mendaftar jalur umum dan gagal. Aku benar-benar belajar dari kegagalan ini, banyak media untuk belajar, akhirnya aku belajar terus dan diterima.

Apa kebijakan yang menurutmu harus dibuat untuk menunjang gerak dari kelompok disabilitas?


Aku berharap semoga ada turunan dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Karena undang-undang itu khan hanya payungnya sedangkan untuk teknis di lapangan harus ada peraturan lain untuk dapat terjalin lintas sektor.

Apa harapan kamu sebagai seorang disabilitas?


Ketika lingkungan sudah membuka peluang, teman-teman disabilitas juga harus lebih semangat untuk mengembangkan potensinya karena kita harus berjuang dari dua sisi. Kita tidak hanya berbicara tentang hak-hak disabilitas tapi juga meningkatkan kemampuan kita. Namun yang penting lingkungan harus menerima dan berjuang bersama secara inklusif.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

Aksi para aktivis perempuan dari berbagai lembaga seperti JALA PRT, Mawar Merona, LMND, Api Kartini yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gemas) untuk mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu 25 Agustus 2019.


Aksi yang sama juga dilakukan para perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di Soe, Nusa Tenggara Timur pada 20 Agustus 2019 lalu. Aksi di Soe ini sekaligus memperingati Kemerdekaan Indonesia. Para perempuan, dari lembaga layanan dan aktivis perempuan , tokoh agama, tokoh adat dan aktivis anak memimpin aksi ini.


Dalam aksi para aktivis meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mensyahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual di tahun 2019 ini. Aksi desakan dilakukan karena dalam RUU PKS ini terdapat kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan seksual.


Melalui pengesahan RUU PKS tersebut, negara dapat memberikan perlindungan hukum memadai bagi korban, sedikitnya terkait pengaturan cakupan kekerasan seksual, pemidanaan pelaku dan pemulihan bagi korban.



(Foto: Yuli, Gerakan Masyarakat Mendesak Pengesahan RUU PKS/ Gemas dan Veni Siregar/ Forum Pengada Layanan)

*Muhammad Muzaqi- www.Konde.co

Mari kita buka tulisan ini dengan ungkapan dari seorang perempuan muda di Afghanistan, “Mereka hanya bisa menembak tubuh, tapi tidak bisa membunuh impian,” begitu ujar Malala Yousafzai suatu waktu.

Ungkapan itu memberikan makna, bahwa impian seseorang tidak akan pernah bisa dibunuh, termasuk gagasannya.

Tulisan ini akan mengupas tentang para bandit. Diawali di nusantara, ada sebuah kisah pada zaman kerajaan, terdapatlah seorang bandit yang mempunyai prinsip dan berbalik arah. Sebut saja saat masa kerajaan, salah satu yang terkenal, yaitu brandal Lokayaja. Konon, sosok Lokajaya adalah Sunan Kalijaga atau nama aslinya Raden Said. Lokajaya di kenal sebagai bandit yang mencintai rakyat miskin. Dia gemar merampok untuk dibagikan hasilnya kepada kaum papa.

Lalu bila menengok ke tahun 1970-an, kita pernah mendengar sosok Kusni Kasdut di jajaran teratas bandit Indonesia. Mantan komandan dalam laskar rakyat ini sangat disegani dalam dunia bandit. Sepak terjangnya, diantaranya merampok Museum Nasional Jakarta dengan membawa 11 permata. Sampai penyanyi rock God Bless pun membuatkan lagu “Selamat Pagi Indonesia” untuk melukiskan peristiwa itu.

Sedikit melangkah kedepan. Dengan menempuh jarak sekitar 9.073,9 Km dari tanah air kita menuju ke negeri yang dijuluki Barata. Tempat dewa Siwa dipuja dan perayaan Diwali diadakan. Negeri yang tak lain bernama India. Sebagian budayanya mempengaruhi Indonesia, semisal musik dangdutnya, karinya, martabak dan kain sari.

Di India terdapat bandit yang kemudian menjadi legendaris pada dekade 1980-an. Dia lahir dari kasta terendah dalam susunan kasta yang ada di India, yaitu kasta Dalit. Kasta ini berisi orang yang bekerja sebagai buruh dan pengemis. Nama bandit itu Phoolan Devi.

Perempuan ini berperawakan tegap, dan rambut layaknya gelombang laut. Phoolan Devi punya hati mulia. Lahir sebagai seorang perempuan adalah petaka di kebudayaannya. Saat masih umur 11 tahun Phoolan Devi harus menikah paksa dengan laki-laki yang sudah punya istri. Malangnya, dia dijadikan budak untuk rumah tangga laki-laki itu.
Kebencian Phoolan Devi terhadap laki-laki pun makin menjadi. Terlahir dari kasta rendah kerap membuat Phoolan diperlakukan seperti pekerja seks oleh orang-orang dari kasta tinggi. Malang, suatu waktu ketika ia berhasil kabur dari percobaan permerkosaan laki-laki dari kasta tinggi, namun ia justru dipersalahkan oleh pengadilan desa. Bahkan dia diusir bagai seorang pendosa.

Suatu ketika, ia diambil paksa oleh para bandit. Sang ketua bandit bahkan menjadikannya sebagai budak nafsu. Bandit tersebut dari kalangan kasta atas yaitu kelompok Dhakur. Vikram dari kelompok Malla, adalah salah satu anggota bandit yang kemudian menyelamatkan Phoolan Devi dan membunuh ketua bandit yang sedang menindih tubuh Phoolan.

Saat itulah, Phoolan manjadi ratu bandit bersama Vikram. Phoolan kemudian menuntut keadilan atas perlakuan yang terjadi pada tubuhnya selama ini. Ia kemudian membunuh 22 orang laki-laki yang dulu telah melecehkan atau memperkosanya. Berita pembersihan itu membikin gempar masyarakat di India, tepat di hari Valentine tahun 1981.

Phoolan terhitung sebagai perempuan pemberani di masanya. Gara-gara hal ini, Phoolan Devi disebut-sebut sebagai reinkarnasi dari Dewi Durga. Salah satu dewi yang begitu tinggi, di mana sifatnya keibuan di satu sisi dan begitu tangguh di sisi lain.

Phoolan Devi tidak pernah lupa darimana asal kastanya. Pernah merasakan hidup susah, sengsara dan miskin membuat watak kasta rendahnya menancap erat-erat. Kelompoknya, kerap melakukan perampokan di rumah orang-orang kaya, hal itu dilakukan sebagai dasar menolong rakyat miskin, terutama untuk perempuan dan anak-anak.

Karena kerap membuat ketar-ketir orang kaya, pihak otoritas memburu Phoolan dan kelompoknya di berbagai sudut kota maupun desa. Banyak anggotanya mati di ujung pistol penguasa. Karena tak ingin melihat kawan-kawannya terus menjadi korban, Phoolan pun menyerahkan diri, dengan syarat agar anak-anak di India diberikan pendidikan gratis.

Syarat tersebut membuat sosok Phoolan mulai mendapat tempat tersendiri di hati banyak orang. Simpati rakyat mulai muncul, cap bandit mulai memudar. Ia pun dipenjara pada tahun 1983 dan bebas di tahun 1994. Saat kebebasannya, Phoolan Devi giat membela kaum miskin India.

Dua tahun setelah kebebasannya, Phoolan Devi mencalonkan diri menjadi anggota parlemen melalui Partai Samajwadi (Partai Sosialis). Bahkan dua kali Phoolan Devi pada tahun 1996 dan 1999, terpilih menjadi anggota parlemen dan menjadi oposisi pemerintah yang didominasi Partai BJP.

Sebagai anggota DPR, Phoolan sangat lantang melakukan aksi-aksinya di luar pemerintahan bersama rakyat miskin. Dia bahkan lebih ganas dalam mencari kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat yang didominasi laki-laki, dimana penindasan dan eksploitasi perempuan sangat banyak terjadi. Melakukan kampanye-kampanye untuk pendidikan anak-anak secara gratis dan perlindungan terhadap perempuan adalah pekerjaan Phoolan Devi yang tak ada habisnya.

Namun nasib buruk akhirnya tetap menimpanya. Sisa geng Dhakur yang anggotanya pernah dibunuhnya rupanya menaruh dendam. Suatu hari mereka mengarahkan pistol kepada Phoolan Devi saat sedang berada di rumah. Phoolan tertembak, lantas meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Juru bicara Partai Samajwadi manaruh curiga adanya unsur kesengajaan. Menuduh partai BJP mempunyai peran dalam pembunuhan tersebut.

Demonstrasi besar-besaran pun terjadi saat kematian Phoolan Devi di Uttar Pradesh, daerah terpadat di India, dan wilayah politik utama. Sosoknya di kenang sebagai jelmaan dewi dan juga penyelamat kasta rendah yang mencoba mengangkat harkat dan martabatnya. Phoolan meninggalkan banyak amal. “Bandit Queen”, itulah film yang mengisahkan tentang Phoolan Devi, sang ratu bandit pembela rakyat miskin.

Dari menderita, menuju bangkit melawan. Kisah Phoolan adalah kisah lapisan terbawah di sebuah negeri yang mencoba mencari jalan perlawanannya. Bisa jadi mulanya salah. Di India, negeri dengan julukan Barata, pendidikan anak-anak dan perempuan mulai diperhatikan lebih dari sebelumnya. Sesuatu yang dulu diimpikan Phoolan.

(Foto: Wikipedia)

*Muhammad Muzaqi, aktivis perburuhan. Tulisan ini merupakan bagian kerjasama www.buruh.co dan www.Konde.co

*Ega Melindo- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Banyaknya kekerasan yang terus terjadi dan bertubi-tubi terhadap masyarakat Papua kemudian membuat saya berpikir bahwa ini adalah wujud dari diskriminasi yang terjadi selama ini. Diskriminasi ini menurut saya lahir dari stereotype yang dilakukan terhadap masyarakat Papua. Represi, penghentian komunikasi adalah tindakan-tindakan yang melihat masyarakat Papua sebagai masyarakat kelas dua.

Peristiwa di Surabaya, Malang, Semarang, Manokwari, dan Sorong pada tanggal 15-19 Agustus 2019 Agustus kemarin cukup sudah menjadi evaluasi penting bagi negara dalam merespon dan menangani persoalan Papua. Ini termasuk dalam merespon suara dan tuntutan Mahasiswa Papua dimanapun mereka berada.

Di Surabaya, diduga telah terjadi tindak penyerbuan, kekerasan, pelemparan gas air mata, pelontaran kata-kata bernada rasis seperti anjing dan monyet, dan ujaran kebencian, termasuk kata-kata intimidatif lainnya.

Di Malang, diduga terjadi kekerasan yang dibiarkan oleh aparat keamanan terhadap massa Aliansi Mahasiswa Papua yang sedang melakukan aksi unjuk rasa. Dalam peristiwa ini terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan lemparan batu yang disertai dengan berbagai ujaran dengan konotasi rasis.

Di Semarang, diduga terjadi tindak diskriminasi berupa pemasangan secara paksa spanduk bertuliskan Tidak setuju Asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada pemisahan Papua dari NKRI. Pemaksaan pemasangan ini disertai dengan pendataan terhadap seluruh mahasiswa Papua. Peristiwa tersebut di atas diantaranya diduga dilakukan Ormas, Satpol PP dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sementara itu, anggota Kepolisian juga melakukan tindakan represif yang tidak proporsional, diantaranya dengan penggunaan gas air mata dan pemukulan saat memasuki asrama mahasiswa Papua di Surabaya, termasuk melakukan penangkapan terhadap 42 orang mahasiswa, termasuk di antaranya 3 orang perempuan.

Aparat juga melakukan penyisiran terhadap asrama dan kos-kosan mahasiswa Papua di sejumlah daerah, seperti di Lombok dan Bogor, pada tanggal 19 Agustus. Pada tanggal yang sama, asrama mahasiswa Papua di Makassar juga diserang hingga mengakibatkan bentrok. Tindakan aparat Kepolisian di atas tidak saja gagal dalam memberikan jaminan perlindungan, namun sebaliknya membenarkan tindakan diskriminasi, intimidatif dan rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Sejumlah peristiwa ini menunjukkan pendekatan negara yang selama ini represif dan militeristik dalam menyikapi berbagai kasus. Peristiwa Surabaya, Malang dan Semarang akhirnya memicu kekecewaan dan kemarahan yang diwujudkan dalam aksi protes non-kekerasan dari masyarakat Papua, termasuk di Manokwari dan Sorong.

Tindakan-tindakan di atas harus dihentikan dan diproses secara hukum untuk memastikan ketidakberulangan peristiwa, jaminan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Papua.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Nissa Yura menyatakan Solidaritas Perempuan menolak segala bentuk tindakan represif negara melalui penyerangan yang dilakukan terhadap Mahasiswa Papua.

“Kami menolak represi termasuk pada perempuan Papua. Hal ini menunjukkan pendekatan negara yang represif dan militeristik dalam menyikapi berbagai kasus yang terjadi, sekaligus mencerminkan watak negara yang diskriminatif terhadap rakyat Papua.”

Berlangsung di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejumlah organisasi Masyrkat sipil yakni AMAN, AJAR, Asosiasi Seni Kreasi Perempuan, Imparsial, INFID, AII, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta,Greenpeace, JATAM, JSKK, KontraS, KIARA, KPA, LeIP, Perempuan Mahardhika, PUSAKA, PSHK, Purplecode Collective, Solidaritas Perempuan, WALHI, Yayasan Perlindungan Insani, YLBHI, Youth Proactive, Peace Women across The Globe Indonesia, VIVAT Indonesia, mereka berkumpul pada 21 Agustus 2019 dan menyampaikan pernyataan solidaritas bersama atas terjadinya peristiwa di Papua.

Presiden RI dan seluruh jajaran pemerintah seharusnya membuka diri dan mengambil kebijakan yang nyata, tidak represif serta meminimalisir keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua. Kembalikan ruang-ruang kemerdekaan hak sipil dan ekspresi politik yang selama ini telah direpresi di Papua, termasuk kepada mahasiswa dan pemuda Papua di berbagai wilayah Indonesia. Hentikan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan rakyat Papua dan menghancurkan lingkungan hidup.

Mereka meminta Presiden RI bersama dengan Kepolisian RI untuk memastikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa Papua dan masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif. Termasuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat Papua dalam berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Berikutnya Kepolisian RI untuk melakukan proses hukum secara transparan, akuntabel, dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politiknya secara damai. Termasuk proses pemeriksaan etik dan pidana bagi aparat Kepolisian di lapangan yang terbukti menyalahi aturan. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memastikan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani situasi yang berkembang akibat peristiwa ini.

Dan selanjutnya meminta Komnas HAM untuk proaktif mengambil peran, tanggung jawab dan tindakan atas peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang dan Semarang, diantaranya dengan segera melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif serta pelanggaran HAM lainya.

*Ega Melindo, staff komunikasi Solidaritas Perempuan Jakarta

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Muhammad Muchlisin bercerita tentang masa kecilnya. Masa kecil yang dihabiskan di Pati, sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah. Ia senang bermain volly sampai sore.

Namun ketika pulang ke rumah, ia dimarahi kakeknya. Kakeknya tiba-tiba mengatakan bahwa penampilan Muchlisin seperti orang Cina hanya karena ia sedang memakai celana pendek. Dalam bayangannya waktu itu ia hanya menangkap bahwa kebiasaan orang Cina memakai celana pendek.

Suatu ketika Muchlisin pergi ke masjid untuk solat magrib. Karena warga di daerahnya semuanya orang islam dan mayoritas orang Nahdatul Ulama (NU) maka mereka punya tradisi menggunakan sarung ketika datang ke masjid. Muchlisin waktu itu datang ke masjid menggunakan celana lalu ditegur oleh ustad. Ustad itu bilang Muchlisin seperti orang Muhamadiyah karena menggunakan celana ke masjid, bukannya sarung. Muchlisin kecil tidak mengerti itu semua, dia hanya mengganggap kalau yang baik itu berarti yang menanggunakan celana panjang dan menggunakan sarung ke masjid.

Teguran itu terus diingatnya sampai ia dewasa. Ketika Muclisin datang ke Jakarta ia mengalami culture shock. Ia bertemu etnis Tionghoa dan Muhammadiyah yang kesemuanya membuatnya takut. Ia takut melakukan kesalahan karena teguran yang dulu. Ia juga merasa takut untuk menyapa.

Kemudian untuk menghilangkan ketakutannya, ia mengikuti program pemuda lintas agama, di sana akhirnya ia sadar bahwa pemahamannya selama ini ternyata salah.

Berbekal pengalaman masa kecilnya itu, Muchlisin kemudian berinisiatif mendirikan yayasan Cahaya Guru. Yayasan ini didirikan untuk sekolah para guru tentang kebhinekaan. Sekolah ini ia dirikan agar para guru mengetahui soal kebhinekaan karena ini penting dalam mengajari, mendidik para siswanya. Guru-guru ini kemudian dilatih untuk memberi pemahaman tentang keragaman kepada siswa-siswanya, sehingga anak-anak akan memahami perbedaan dengan pandangan yang luas bukan dengan stigma.

Muchlisin mengatakan hal ini pada peringatan hari Pemuda Internasioal, Youth Advisory Panel UNFPA & UNFPA Indonesia di Jakarta pada 18 Agustus 2019. Tahun ini acara ini mengabil tema tranformasi pendidikan yang berfokus pada kesetaraan, keadilan, dan pendidikan inklusif bagi semua orang. Transformasi pendidikan harus dilakukan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Acara ini menghadirkan empat narasumber yaitu Kanzha Vina dari Sanggar Swara, Muhammad Muchlisin dari Yayasan Cahaya Guru, Chintia Octenta seorang aktifis disabilitas, dan Robin Siinurat pendiri MimpiBesar.id. Mereka membagi cerita tentang perjuangan untuk membangun pendidikan yang layak bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Pendidikan dan informasi ternyata merupakan hal penting yang sering dilupakan orang. Jika mendapatkan pendidikan yang baik, maka ini bisa mengubah ekonomi seseorang. Tak hanya itu, pendidikan juga akan mengubah cara pandang orang, mengubah perilaku orang lain dan memberikan perspektif baru soal informasi.

Khanza Vina seorang transgender perempuan memberikan fakta kehidupan para transgender yang ada di Indonesia. Transgender khususnya transgender perempuan sulit sekali mendapat pekerjaan. Sejumlah hal yang menyebabkan ini karena banyak transgender yang tidak bisa meraih pendidikan tinggi. Penyebabnya? Ketika mereka sekolah, mereka sangat sering dibully, ini yang menyebabkan transgender harus keluar dari sekolah. Padahal pendidikan merupakan hak semua orang untuk mendapatkannya. Namun karena tidak mendapatkan ruang yang layak untuk belajar, maka para transgender seperti terbuang nasibnya dari sekolah.

Pekerjaan yang bisa dilakukan transgender adalah menjadi pekerja salon, pengamen dan menjadi pekerja seks. Kehidupan mereka selalu dalam kondisi tidak aman karena sering mengalami bullying dan persekusi. Maka pendidikan merupakan salah satu cara agar orang bisa menghormati orang lain.

Menurut Khanza Vina, persoalan pendidikan adalah persoalan genting di Indonesia. Karena sejauh ini pendidikan di Indonesia belum memberi pemahaman tentang keragaman gender sehingga orang-orang yang dianggap berbeda menjadi sasaran empuk kekerasan. Kelompok Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender atau LGBT dianggap penyakit dan menyimpang sehingga selalu terus menerus didorong untuk “kembali ke jalan yang benar”. Padahal kondisi seksual seperti ini bukanlah penyakit sehingga tidak perlu disembuhkan.

“Pendidikan yang diajarkan sekolah saat ini pun hanya mencakup soal kesehatan alat konprehensif di dalam kurikulum, pemerintah menolaknya. Mereka terlalu takut dengan hal-hal yang ada kata seks didalamnya.”

Robinson Sunurat berasal Dusun Tiga Sindoro, Sumatra Barat. Sebagai anak desa ia punya mimpi untuk sekolah di tempat yang bagus namun impinnya itu tidak terwujud karena orang tuanya tidak punya biaya.

Ketika ia diterima di Universitas Sriwijaya, Palembang namun orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Namun tekad besarnya itu akhirnya mampu membawanya tetap bisa sekolah disana. Di Palembang ia harus berhemat, akhirnya ia memutuskan untuk makan sehari satu kali dan ketika lapat di tengah malam ia hanya makan biskuit sambil menangis.

Robinson merupakan anak yang berprestasi, banyak penghargaan yang ia peroleh selama kuliah. Setelah lulus ia ke Jakarta untuk bekerja. Selama bekerja di Jakarta ia punya mimpi untuk sekolah di luar negeri. Ia akhirnya mendapat beasiswa di Columbia University. Seorang anak desa yang berasal dari keluarga sederhana akhirnya mampu mewujudkan mempinya untuk sekolah setinggi mungkin.

Setelah kembali ke Indonesia ia membangun sebuah platform MimpiBesar.id. Platform ini didedikasikan untuk semua orang yang memiliki mimpi besar seperti dirinya. Hal ini karena sekolah menjadi tak mudah bagi orang miskin, tak punya akses layak untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi.

Anak-anak muda yang hadir disini menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus melakukan transformasi, sebab pendidikan yang ada saat ini belum menjangkau pemahaman tentang keadilan, kesetaraan, dan inklusifitas. Peran pemuda sangat diperlukan untuk mengubah wajah pendidikan yang ada saat ini.

“Pemuda harus menyuarakan kebutuhannya akan pendidikan yang lebih melek dengan realitas sosial yang ada sehingga agent of change tidak hanya sebuah jargon

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Zakiatunnisa- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Apa arti merdeka buatmu? Di peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin, saya banyak merenungkan sesuatu. Tentang pandangan-pandangan yang patriarkhis yang dilekatkan pada perempuan. Salah satunya adalah tentang perspektif peningkatan daya saing dan kompetisi.

Menurut saya menempatkan perempuan sebagai orang yang harus mempunyai daya saing dan kompetitif merupakan cara pandang yang patriarkhis. Karena disinilah perempuan dipaksa untuk menjalani peran-peran produksi skala besar untuk memenuhi rantai pasok dan kebutuhan pasar global. Sementara peran reproduksi dan perawatan yang dilekatkan pada perempuan selalu dikesampingkan, dianggap tak bernilai, tidak pernah dilihat dan dianggap tidak berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

Refleksi saya ini berdasarkan amatan saya tentang pidato pemerintah kemarin. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-74 tahun kemarin, pemerintah memberi tema “Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju”. Seperti apa yang disampaikan presiden Joko Widodo dalam pidatonya pasca terpilih, dan juga disampaikan oleh Eddy Cahyono Sugiarto Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI, bahwa SDM Unggul Indonesia Maju dimaknai lebih kepada akselerasi ekonomi Negara agar dapat menang bersaing dengan Negara-negara lain di dunia. Sehingga masyarakat dituntut untuk mempunyai daya saing yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan industri global demi peningkatan ekonomi Negara. “Indonesia maju” yang berorientasi pada pembangunan dan investasi ini patut dipertanyakan jika dikaitkan dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Bermakna Negara harus memastikan terpenuhinya hak dasar warga negaranya agar setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dapat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya agar dapat hidup dengan layak.

Buat saya perspektif peningkatan daya saing dan kompetisi merupakan cara pandang yang patriarkhis. Jika tolak ukur kemajuan negara adalah mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita, maka artinya negara telah keliru. Cara pandang tersebut mengabaikan fakta bahwa pendekatan kompetisi dalam konteks ketimpangan kuasa dan modal telah menghasilkan ketidakadilan dan penindasan bagi masyarakat marjinal, terlebih bagi perempuan.

Bagi perempuan, ketimpangan kuasa bahkan juga dialami hingga tingkat keluarga. Perempuan seringkali tidak memiliki kuasa akses dan kontrol atas berbagai keputusan yang bersifat personal maupun publik, bahkan identitas perempuan hanya dilekatkan kepada laki-laki dalam keluarganya. Sehingga perempuan dalam situasi kehidupan yang tidak setara tersebut akan sulit dan dianggap tidak mampu berkompetisi.

Ketimpangan kuasa dan modal semakin menguat manakala negara yang seharusnya bertanggungjawab atas penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat, baik perempuan maupun laki-laki justru mengabdi pada kepentingan investor dan sangat maksimal dalam upaya perlindungan terhadap investor. Beberapa indikasi memperlihatkan hal tersebut:

Pertama, mendorong peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada investor, dan berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Sebut saja , Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, revisi UU Ketenagakerjaan, dan draft terakhir RUU Pertanahan yang semuanya melanggengkan perampasan alam, pembatasan dan, pengrusakan ruang hidup dan kehidupan rakyat, serta membuka ruang dan memberikan perlindungan bagi investor.

Sementara di sisi lain, makin kuatnya fundamentalisme agama dengan tafsir sempit di dalam masyarakat saat ini yang masuk ke dalam sistem Negara melahirkan berbagai kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.

Kebijakan diskriminatif tersebut menjadikan perempuan sebagai objek, sehingga berdampak pada semakin meningkatnya diskriminasi yang melemahkan perempuan. Seperti Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang di dalam aturannya tidak berpihak kepada perempuan bahkan berpotensi memberikan sanksi hukum kepada perempuan korban. Bukan hanya melahirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, fundamentalisme agama yang anti keberagaman juga menyebabkan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan tidak pernah menjadi pembahasan serius. Di antaranya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini terlihat pada pidato kenegaraan Presiden yang menyorot fungsi legislasi yang berfokus pada upaya menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat, bukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

Kedua, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Presiden di publik, untuk melindungi kepentingan investasi dan tidak ragu untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang mengganggu. Lantas bagaimana jika kepentingan investasi yang datang justru menghilangkan ruang hidup dan sumber kehidupan rakyat? Seperti derita warga Kalimantan Tengah yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)?, akibat kabut asap yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang tidak pernah ditangani serius oleh negara. Meski sudah ada beberapa nama perusahaan sawit yang disinyalir melakukan pembakaran lahan tapi belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian upaya tegas pemerintah untuk melindungi investasi semacam itu justru mendorong terjadinya kriminalisasi, intimidasi, maupun kekerasan bagi rakyat, termasuk perempuan yang berjuang mempertahankan sumber kehidupannya, karena dianggap mengganggu keamanan investasi dan akhirnya berujung pada konflik berkepanjangan. Juga yang terjadi pada masyarakat khususnya perempuandi Ogan Ilir, di mana selama puluhan tahun mereka harus berjuang merebut kembali tanahnya yang dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis, walaupun harus mengalami intimidasi dan tindak kekerasan. Hal yang serupa juga dialami masyarakat khususnya perempuan di Seko-Sulawesi Selatan yang mengalami kekerasan dari militer, saat memperjuangkan tanahnya yang diokupasi oleh PLTA Seko Power Prima. Berbagai tindakan represi tersebut tentunya akan semakin mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Ketiga, agenda pemerintah yang ingin mengundang banyak investasi asing dalam kerangka kerjasama ekonomi komprehensif tidak disertai dengan analisis yang mendalam terhadap dampak bagi hak-hak rakyat. Justru tunduk dan pasrah terhadap skenario ekonomi politik global asalkan membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Termasuk di dalamnya mekanisme sengketa investasi dalam perjanjian perdagangan bebas yang dikenal dengan ISDS (investor state dispute settlement). Dengan adanya mekanisme ISDS tersebut, negara dapat digugat oleh investor asing melalui lembaga arbitrasi internasional. Gugatan ini dilakukan oleh investor jika kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah dianggap merugikannya. Mekanisme ini akan menyandera pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ataupun bertindak dalam melindungi hak rakyat, karena ketakutan akan digugat oleh investor. Hal ini terlihat setidaknya pada kasus privatisasi air di Jakarta, di mana pemerintah enggan memutus kontrak karena takut digugat oleh swasta. Akibatnya warga di Jakarta harus terus membayar mahal untuk kualitas air yang buruk, dan perempuan akan terkena dampak lebih buruk karena peran gendernya lebih lekat terhadap kebutuhan akan air bersih.

Pada situasi tersebut perempuan akan terkena dampak lebih buruk, karena beban domestik yang masih dilekatkan kepadanya tanpa pengakuan atas pengetahuan, pengalaman dan keputusan perempuan. Beban berlapis yang dilekatkan kepada perempuan untuk bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan memastikan ketersediaan pangan keluarga, memaksanya untuk bermigrasi menjadi perempuan buruh migran (PBM) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Namun, PBM-PRT belum dianggap sebagai pekerjaan layak, sehingga sangat rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak bahkan trafficking dengan perlindungan yang minim.

Sepanjang Januari sampai saat ini, Solidaritas Perempuan mengadvokasi 47 kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh PBM-PRT, sekurang kurangnya terdapat 105 kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami oleh PBM. Kasus kasus yang kompleks dan berlapis karena semua PBM mengalami lebih dari satu kekerasan dan pelanggaran hak yang menunjukkan selama proses migrasi PBM mengalami kerentanan menjadi korban kekerasan, pelanggaran hak bahkan trafficking.

Jika kemajuan yang dimaknai negara adalah menciptakan SDM yang mampu bersaing sehingga berkontribusi pada ekonomi negara di pasar global, maka rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan kedaulatannya.

Persoalannya bukan terletak pada ketidakmampuan atau kapasitas masyarakat, namun pada standar-standar ekonomi global yang tidak sesuai dengan nilai kesejahteraan dan kemakmuran yang kita miliki. Secara turun temurun, masyarakat lokal, dan komunitas, terutama perempuan memiliki dan melestarikan pengetahuan, maupun kearifan lokal untuk dapat bertahan hidup dengan sekaligus menjaga keseimbangan alam sebagai sumber-sumber kehidupan mereka.

Dengan mengikuti standar global, artinya Indonesia sudah kehilangan kedaulatannya, dengan dikontrol sepenuhnya oleh kepentingan pasar global. Akibatnya, petani yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan akses dan kontrol atas tanahnya dari sekma investasi dan perdagangan bebas, nelayan yang mempertahankan sumber hidupnya dari reklamasi, rakyat yang berjuang merebut haknya atas air dari privatisasi, petani yang berjuang mempertahankan benih dan bibit lokal dari penetrasi benih dan bibit perusahaan transnasional, juga perempuan pekerja migran yang dianggap sebagai pekerja yang tidak memiliki skill, akan dianggap bukan SDM yang unggul karena tidak mampu bersaing dan beradaptasi, bahkan dianggap menghalangi percepatan pembangunan ekonomi Negara karena menghambat investasi.

Selain itu, memaknai kemajuan dan keunggulan Indonesia semestinya tidak dimaknai sebatas maju dan unggulnya pembangunan dan investasi, namun pada kedaulatan masyarakatnya, baik laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan Indonesia akan tercapai jika perempuan memperoleh kedaulatannya. Karena tidak ada kesejahteraan tanpa kedaualatan dan tidak ada kedaulatan tanpa kedaulatan perempuan.

Maka, negara seharusnya hadir dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga rakyat khususnya perempuan, dengan melakukan upaya nyata yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program yang melindungi dan menjamin hak perempuan atas ruang hidupnya, menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, juga menghormati dan merawat keberagaman. Negara juga diharapkan merevisi dan menghapus berbagai kebijakan diskriminatif dan menindas perempuan.

* Zakiatunnisa, Staff of Division of organizational strengthening Solidaritas Perempuan

1. Pidato Joko Widodo sebagai presiden terpilih https://tirto.id/teks-lengkap-pidato-jokowi-sebagai-presiden-terpilih-di-sentul-city-eef9
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Data Solidaritas Perempuan, http://www.solidaritasperempuan.org/
4. Pidato Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, file:///C:/Users/zaky/Downloads/Pidato%20Sidang%20Tahunan%202019.pdf
5. Opcit, http://www.solidaritasperempuan.org/



Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana pendapatmu tentang film ini, nak? Anak saya, Savana Candid Nusantara yang berumur 11 tahun mengatakan pendapatnya tentang Dora setelah kami menonton filmnya "Dora and Lost City of Gold", Minggu 18 Agustus 2019 di sebuah teater bioskop di Jakarta.

Dora menurutnya adalah anak perempuan yang pemberani dan bersahabat.

“Tambah satu lagi ibu, Dora juga anak yang tabah.”

Film Dora mengingatkannya pada buku-buku cerita Dora yang pernah dibacanya waktu kecil, petulangan anak perempuan Spanyol bernama Dora Marquez yang selalu berpetualang dengan Diego dan monyet yang bernama Boots.

Di film berjudul "Dora and the Lost City of Gold" ini, Dora kecil hidup di tengah hutan bersama ayah dan ibunya yang bekerja sebagai peneliti. Dora bersekolah di rumah diajarkan sendiri oleh ayah dan ibunya.

Berumah di tengah hutan membuatnya mandiri, berteman baik dengan banyak binatang, salah satunya Boots monyet, ia juga punya kesempatan yang banyak untuk membaca buku karena tiap hari bersama ayah dan ibunya yang peneliti. Kehidupannya sangat khas, mengelola tanaman, bersahabat dengan tumbuhan dan binatang disana.

Film ini digarap oleh sutradara James Bobin dan merupakan adaptasi dari acara Nickelodeon Dora the Explorer dan diproduksi oleh Paramount Players, Walden Media, dan Nickelodeon Movies. Diperankan antaralain oleh Eugenio Derbez yang memerankan seorang pemandu hutan bernama Alejandro Gutierrez, Eva Longoria sebagai ibu Dora, Elena. Untuk ayah dari Dora diperankan oleh Michael Peña, juga sepupu Dora yang diperankan oleh Jeff Wahlberg.

Pada umur Dora (diperankan Isabela Moner) yang ke-16 tahun, ayah dan ibunya harus pergi dalam waktu yang lama dan keluar dari hutan karena ingin meneliti dan menemukan Pulau Parapatar, sebuah pulau yang telah lama hilang.

Kondisi ini yang membuat Dora harus meninggalkan hutan tempatnya hidup selama ini dan pindah ke kota, yaitu ke Hollywood. Dora tak boleh mengikuti ayah dan ibunya yang tengah melakukan pencarian Pulau Parapatar, karena pencarian pulau ini dirasa akan cukup berbahaya bagi anak-anak.

Kehidupan kota tak mudah bagi Dora. Walaupun ada Diego sepupunya yang selalu menemaninya, namun bersekolah di SMA di kota sungguh tak mudah. Dora harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, berbeda dengan kehidupannya di hutan dimana ia boleh melakukan sesuatu dengan senang, berpikir merdeka tentang banyak hal. Namun di kota ia harus menyesuaikan diri dengan anak-anak sekolah yang senang sekali melakukan bullying. Masa remaja yang sulit bagi Dora.

Namun dari sinilah jejak petualangan Dora dimulai. Ia tak sengaja dibawa ke sebuah petualangan bersama teman-teman sekolahnya dan juga Diego sepupunya. Dalam petualangan ini, ia harus mencari ayah dan ibunya yang hilang. Ia harus bertemu dengan banyak orang yang membuatnya dan teman-temannya dalam kondisi bahaya.

Dora di titik ini kemudian memberikan makna penting tentang persahabatan dan kepahlawanan. Dora dicitrakan sebagai anak perempuan yang sabar menghadapi teman-temannya, ia juga remaja perempuan yang pemberani dan menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Ini kemudian menjadi nafas dari film ini.

Dora dalam film ini kemudian juga digambarkan sebagai anak perempuan dengan berbagai macam problem: terpisah dari orangtuanya, menyesuaikan dengan kehidupan baru, menemukan petualangan yang tak mudah. Problem inilah yang kemudian menarik untuk didiskusikan. Film ini memperlihatkan bagaimana anak perempuan yang harus mengalahkan egonya, mau memahami orang lain. Dora mengeksplorasi banyak hal secara positif.

Nicole M. Guidotti-Hernández, seorang Associate Professor of Women’s Studies di University of Arizona pernah menuliskan dalam MSmagazine.com tentang tayangan Dora di televisi. Dora buatnya telah mewakili perempuan yang bergerak bebas, ia juga simbol pahlawan perempuan dan keteladanan. Dora mewakili kehangatan dan kepahlawanan. Dia menghadapi hambatan, menemukan solusi positif untuk masalah dan teman yang setia dalam meruntuhkan hambatan budaya.

“Dora menarik bagi anak-anak dari semua ras dan kelas sosial karena keingintahuan dan aksi petualangannya . Saya juga ingin menambahkan bahwa kita dapat melihat Dora sebagai model peran proto-feminis. Nilai-nilai yang dianut oleh persahabatan, kerja sama dan kemenangan atas kesulitan ini mewakili politik solidaritas yang timbul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama, antara anggota berbagai kelompok, kelas dan masyarakat. Itu adalah politik feminis yang diperdebatkan oleh banyak feminis Amerika dalam 15 tahun terakhir.”

Beberapa tulisan lain tentang bagaimana nilai kefeminisan Dora juga ditulis. Dora tak ditampilkan sebagai perempuan dengan rok manis, tapi Dora berpenampilan berantakan, cerdas dan terus bergerak. Dora Marquez adalah girl power.

Beberapa tulisan juga menuliskan bahwa Dora memperlihatkan sisi femiinis yaitu pada soal kebebasan berpikir anak perempuan, petualang, pemberani, mengimajinasi, menolong orang yang sedang kesulitan tanpa melihat perbedaan keinginan dan budaya.

Di dunia Dora, sikap membantu bagi mereka yang membutuhkan atau kurang beruntung adalah bagian dari apa yang membuatnya menjadi anak perempuan mandiri, menegosiasikan ketidaksetaraan kekuasaan dengan membela apa yang baik dan benar.

Temuan Erin L. Ryan dalam today.line.me memperlihatkan bahwa Dora aktif bergerak. Ia berlari dan melompat di banyak seri petualangannya. Dora menunjukkan bahwa perempuan bisa. Ini sekaligus mematahkan stereotipe tentang perempuan yang cenderung pasif.

Buat saya, Dora adalah tontonan yang bisa menunjukkan tentang anak perempuan yang pemberani, menjadi pemimpin sekaligus membangun solidaritas. Dora adalah petualang perempuan yang bisa mengatasi berbagai hambatan, perbedaan, keputusasaan dan ketulusan hati.

Ia menjadikan dirinya perempuan yang mau berkorban bagi yang lain. Solidaritas ini juga telah ditunjukkan oleh Dora.

(Foto: wikipedia)

Referensi:

1.https://msmagazine.com/2010/08/17/why-does-a-30-something-feminist-care-about-dora-the-explorer/
2.https://today.line.me/id/pc/article/Mengapa+Anak+Anak+Menggemari+Dora+the+Explorer-LZB32a

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Datang ke The Indegenous Peoples Cinema Week 2019 (IPCW) membuat saya berpikir tentang banyaknya persoalan lingkungan yang masih menjerat kemanusiaan masyarakat Indonesia.

Ada banyak persoalan seperti perampasan tanah, penyeragaman makanan, industri yang merusak tanah-tanah rakyat dan bagaimana perempuan menghadapi arus pembangunan yang belum menyertakan mereka.

Acara ini kemudian ingin mengajak anak-anak muda, para sineas muda tentang pentingnya membuat film dengan keragaman persoalan masyarakat ini. Keterlibatan sineas muda sangat penting untuk memperluas jangkauan informasi persoalan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Film dan sineas muda sangat penting kehadirannya dalam memperjuangkan keadilan pangan dan ekologis

The Indegenous Peoples Cinema Week 2019 (IPCW) yang digelar 9-11 Agustus 2019 di Taman Ismail Marzuki Jakarta ini baru kali pertama diselenggarakan. IPCW didedikasikan bagi para sineas muda yang tertarik dengan cerita-cerita masyarakat adat di Indonesia. Tahun ini IPCW mengangkat tema Meneguhkan Tekad, Memperkuat Akar dan mengedepankan Solusi. Sineas muda diajak untuk memberikan solusi atas persoalan lingkungan di Indonesia.

Acara ini sekaligus menjadi tempat perayaan 20 tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Hari Internasional Masyarakat Adat Nusantara (HIMAS) 2019. Ada beragam acara seperti pameran produk dan foto, permainan tradisional, bengkel seni, kuliner masyarakat adat, panggung kesenian masyarakat adat, dan The Indegenous Peoples Cinema Week 2019 (IPCW). Terdapat kurang lebih 1500 orang dari komunitas-komunitas adat yang turut berpartisipasi.

Ini digelar tak lain agar masyarakat dapat mengetahui berbagai cerita inspiratif dari masyarakat adat. Sebanyak 23 film dari dalam dan luar negeri diputar di festival ini. Para tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembuatan film dokumenter tersebut juga diundang dalam sesi diskusi publik, membahas tentang film-film yang telah mereka buat.

Kynan Tegar, seorang anak berusia 14 tahun adalah sineas termuda yang filmnya ditayangkan dalam IPCW. Kynan Tegar membuat film dokumenter berjudul Mali Umai - A Dayak Iban Ritual. Film dokumenternya merekam bagaimana mayarakat Dayak Iban melakukan upacara Mali Umai. Ritual yang sudah dilakukan secara turun temurun ini dilakukan untuk memohon kepada sang pencipta agar tanah ladang subur, memperoleh hasil panen yang melimpah, terhindar dari roh-roh jahat, dan memohon untuk diberikan kesehatan dan keberarkahan.

Film Strength in Diversity, Stress Tolerant Corps of Nagaland karya Chentei Lam Khaiamniungan sangat menarik. Film ini bercerita tentang nenek Chentei Chongkhem yang melestarikan jewawut (millet) sebagai alternatif tanaman pangan.

“Jonathan King”, nama yang diberikan leluhur untuk tanah yang indah itu kini dihuni 242 rumah tangga. Sedari awal leluhurnya memakan millet sebagai makanan pokoknya namun kini masyarakat beralih makan nasi dan mulai meninggalkan millet.

Chongkem menginginkan agar semua orang mulai memakan millet kembali karena ini penting untuk keamanan dan keberlanjutan pangan. Chongkem juga mengajarkan ragam pangan ke anak-anak karena pengetahuan tentang keragaman pangan penting bagi keberlangsungan masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok sehingga akan terhindar dari bencana ketika terjadi gagal panen akibat perubahan cuaca dan serangan hama.

Selain pemutaran film, acara kuliner masyarakat adat menarik perhatian banyak orang. Acara ini menghadirkan puluhan macam masakan masyarakat adat yang dapat dinikmati semua orang seperti Nasi Jaha dari Minahasa, Manok Pansoh dari Suku Dayak Iban, Iba Siobbuk dari Mentawai, dll. Setiap makanan mulai dihadirkan di meja, orang-orang berduyun-duyun menyerbunya dan menanyakan apa nama makanan itu. Semua orang antusias karena bisa merasakan makanan yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan.

Panggung kesenian masyarakat adat pun tak kalah ramai. Ada puluhan penampilan dari komunitas masyarakat adat seperti Tari Hudo, Tari Ma’dondo Toraya, Musik Sape, dll. Mayarakat adat kini punya panggung untuk menampilkan karyanya dan disaksikan banyak orang. Penampilan ini semakin memeriahkan perayaan ulang tahun Aliansi Mayarakat Adat Nusantara.

Komunitas-komunitas adat juga melakukan pameran hasil karya masyarakatnya. Berbagai kain tradisional dan pernak-pernik dijajakan. Komunitas Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) turut memamerkan hasil kerajinan perempuan-perempuan adat.

Selain pameran hasil kerajinan, Perempuan AMAN membagian buletin Ina Tana. Ina Tana merupakan buletin yang diterbitkan Perempuan AMAN yang berisi kumpulan tulisan dari perempuan adat di seluruh Indonesia. Ina Tana menjadi media pertama bagi para perempuan adat untuk mengeluarkan suaranya.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Keresahan ini dialami banyak perempuan pekerja media di zaman dulu ketika perempuan dipandang sebelah mata di dunia jurnalistik. Perempuan dianggap tidak bisa bekerja dengan baik karena harus mengurus anak dan rumah tangga, dianggap manja atau dianggap kurang tangguh menjadi wartawan. Ini merupakan stereotype yang banyak menghinggap pada perempuan yang memilih bekerja menjadi jurnalis.

Namun saat ini, semakin ada bukti bahwa semakin banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi penting. Ninuk Pambudi dan Titin Rosmasari adalah dua orang yang bisa mencapai posisi pemimpin redaksi di sebuah media.

Ninuk Pambudi menjadi Pemimpin Redaksi Harian Kompas, sedangkan Titin Rosmari menjadi Pemimpin Redaksi CNN TV. Mereka saat ini dihadapkan dengan sebuah trend baru yaitu digital media. Trend bisnis media yang bergerak menuju era digitalisasi akhirnya mendorong mereka melakukan transformasi besar-besaran.

Dalam Konferensi Nasional untuk memperingati 25 tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 5 Agustus 2019 lalu di Jakarta, Ninuk Pambudi dan Titin Rosmari membagikan kisah dan transformasi yang mereka lakukan untuk menyongsong era digitalisasi media. Saat ini adalah waktu yang krusial karena keputusan yang dibuat akan menentukan nasib keberlangsungan media mereka, apakah akan terus bertahan atau tumbang seperti yang lain.

Cerita Ninuk dan Titin ini juga membuktikan bahwa perempuan pekerja media bisa menduduki pucuk pimpinan, mengelola kinerja serta mempunyai pandangan serius tentang perkembangan media di masa kini. Ini sekaligus menepiskan mitos bahwa perempuan jurnalis adalah perempuan yang manja atau kurang tangguh menjadi wartawan.

Model Bisnis Yang Berubah


Dulu Ninuk Pambudi dan rekan-rekannya di Kompas meyakini Kompas cetak tidak akan tergantikan, sampai akhirnya terjadi penurunan besar-besaran jumlah oplah. Penurunan juga terjadi pada jumlah halaman di Harian Kompas.

“Sekarang Kompas hanya bisa menghadiarkan 20 sampai 24 halaman, padahal dulu bisa mencapai 48 halaman. Namun kita tidak boleh meratapi keadaan ini”, ujar Ninuk.

Penurunan jumlah halaman ini ternyata menuai protes khususnya dari anak-anak muda. Ketika terjadi kesalahan cetak ‘loren ipsum’ beberapa waktu lalu, yang banyak protes pun juga anak muda. Ini menandakan bahwa anak muda masih mau membaca media cetak, oleh sebab itu Kompas cetak tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Kompas memiliki nilai-nilai yang diwariskan dari para pendirinya terdahulu seperti kedalaman dan check and recheck. Ninuk melihat karakteristik media-media digital yang berkembang saat itu tidak mencerminkan Kompas. Akhirnya Kompas melakukan transformasi secara bertahap. Harian Kompas mulai melakukan digitalisasi media sejak 2017.

Kompas akhirnya melakukan transformasi dari pembaca biasa menjadi subscription. Sejauh ini Kompas sudah memiliki 500.000 register user. Pemilihan model bisnis media dengan subscription dinilai akan lebih menjaga kualitas produk juralistik Kompas.

“Model bisnis Kompas saat ini tidak mengutamakan iklan, tapi subcription dengan cara menghadirkan konten yang baik. Ini salah satu cara menyelamatkan jurnalisme”.

Penurunan Penonton TV pada Generasi Milenial

Selain menjadi Pemimpin Redaksi CNN TV, Titin Rosmasari juga menjadi Pemimpin Redaksi News Trans 7. Titin menyadari jumlah pengguna internet yang semakin tinggi dan internet diprediksi akan segera mengubah model distribusi dalam industri media saat ini.

Gen Y atau biasa disebut generasi milenials menjadi sasaran utama dalam pengembangan media. Menurutnya Gen Y akan mengambil peran dalam spending money. Generasi milenials dianggap sangat konsumtif jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ada perubahan dalam konsumsi media, berubahan ini harus disikapi dengan perubahan model bisnis itu sendiri.

Kondisi lain yaitu terjadinya penurunan jam menonton TV di Indonesia. Tidak banyak lagi Gen Y yang menonton TV, mereka mengatur tontonannya sendiri seperti dengan berlangganan Netflix atau menonton youtube.

“Generasi milenial tidak mencari berita, mereka membuat berita. Mereka tidak mencari konten, tapi membuat konten. Mereka membutuhkan personalize konten”.

CT Corp yang merupakan induk perusahaan dari CNN TV dan Trans 7 mengusung media masa depan yang dinamakan Transmedia. Transmedia fokus pada bisnis-bisnis media masa depan, bukan sunset industry. Transmedia akan memperlebar pilihan platform dan menguasai audience share.

“Yang terjadi sekarang antara online dan ofline itu berkelindan. Apa yang dulu tidak kita bayangkan, sekarang akan terjadi dan Transmedia juga mengarah ke sana, ke pasar new media atau internet,” ujar Titin Rosmasari.

Maka inilah waktu yang tepat untuk beradaptasi dan menguji tentang bisnis media di era digital. Ninuk Pambudi dan Titin Rosmari adalah 2 perempuan yang kini mengurus perubahan tersebut. Nakhoda media-media ini ada di tangan 2 perempuan. Ini sekaligus membuktikan bahwa perempuan memang layak untuk menjadi pemimpin, bahkan di era digital yang dulu selalu identik dengan laki-laki.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co




Inikah waktunya untuk mengurangi lembur?
Annie Spratt



Libby Sander, Bond University

Jam kerja panjang buruk bagi kesehatan kita. Sebuah penelitian di Prancis baru-baru ini menemukan bahwa bekerja terus-menerus selama sepuluh hari atau lebih dapat meningkatkan risiko terkena stroke.


Penelitian lain juga menemukan bahwa pekerja yang memiliki jam kerja panjang cenderung memiliki kesehatan mental yang buruk dan kualitas tidur yang lebih rendah.


Orang dengan jam kerja yang panjang juga cenderung punya kebiasaan merokok, minum alkohol berlebihan, dan penambahan berat badan.





Baca juga:
Long hours at the office could be killing you – the case for a shorter working week





Kerja terlalu lama tidak baik


Efek dari jam kerja yang panjang sangat beragam bagi kesehatan kita.


Studi dari Prancis yang melibatkan lebih dari 143.000 peserta itu menemukan bahwa mereka yang bekerja sepuluh jam atau lebih per hari selama setidaknya 50 hari dalam satu tahun berisiko terkena stroke 29% lebih tinggi.


Penelitian itu tidak menemukan hasil yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi menunjukkan risiko lebih tinggi pada pekerja kantoran di bawah usia 50 tahun.


Riset meta-analisis lain yang melibatkan data lebih dari 600 ribu orang, yang diterbitkan dalam jurnal medis Inggris The Lancet, ternyata menemukan efek yang sama. Karyawan yang bekerja 40 sampai 55 jam per minggu memiliki risiko lebih tinggi terkena stroke dibandingkan mereka dengan jam kerja yang standar yaitu 35-40 jam per minggu.





Jam kerja yang panjang dan risiko terkena stroke lebih tinggi pada pekerja kantoran.
Bonneval Sebastien



Jam kerja yang tidak teratur, atau kerja shift, juga ditengarai berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih buruk, termasuk gangguan jam biologis (yang menentukan kapan kita terbangun dan kapan kita tertidur), gangguan tidur, tingkat kecelakaan, kesehatan mental, dan risiko terkena serangan jantung.





Baca juga:
Power naps and meals don't always help shift workers make it through the night





Gangguan ini bukan pada fisik semata. Bekerja berjam-jam secara terus menerus juga menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mengarah pada menurunnya kepuasan kerja dan kinerja, serta menurunnya kepuasan kehidupan dan hubungan pribadi.


Mengapa kita banyak bekerja?


Meskipun banyak negara telah memberlakukan batasan jumlah jam kerja per minggu, tetapi di seluruh dunia masih ada sekitar 22% pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam seminggu. Di Jepang, jam kerja yang panjang adalah masalah yang begitu besar sampai-sampai karoshi - “kematian karena bekerja terlalu keras” - adalah penyebab kematian yang diakui secara hukum.


Australia berada di urutan ketiga terbawah dari negara-negara OECD - Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi - dalam hal jam kerja yang panjang, dengan 13% penduduknya memiliki jam kerja di atas 50 jam per minggu dalam pekerjaan berbayar.


Kekhawatiran seputar otomatisasi, pertumbuhan upah yang lambat, dan meningkatnya pengangguran menjadi alasan mengapa orang Australia bekerja lebih panjang. Sebuah studi pada 2018 menunjukkan bahwa orang Australia bekerja lembur tidak dibayar totalnya sekitar 3,2 miliar jam.





Baca juga:
Are you burnt out at work? Ask yourself these 4 questions





Pekerjaan sering tidak berakhir setelah mereka pulang kantor. Mereka melakukan pekerjaan ekstra di rumah, menerima telepon, atau menghadiri pertemuan online setelah jam kerja. Semakin banyak mereka yang tidak melakukan pekerjaan ekstra yang punya pekerjaan sampingan. Banyak orang Australia sekarang melakukan pekerjaan tambahan secara tidak tetap atau freelance.


Pengaruh kendali pekerjaan


Otonomi dan “keleluasaan keputusan” di tempat kerja–sejauh mana orang punya kendali dan dapat membuat keputusan atas pekerjaan mereka–adalah faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko masalah kesehatan.


Rendahnya keleluasaan keputusan dan juga kerja shift dikaitkan dengan risiko serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi. Kendali individu memainkan peran penting dalam perilaku manusia; sejauh mana kita yakin kita memiliki kendali atas lingkungan kita, sangat mempengaruhi persepsi dan reaksi kita terhadap lingkungan itu.


Penelitian psikologi awal menunjukkan, misalnya, bahwa reaksi seseorang terhadap sengatan listrik sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa ia memiliki kendali atas sengatan itu (bahkan jika ia sebenar tidak punya kendali).





Pekerja yang memiliki sedikit kendali cenderung mengalami masalah kesehatan daripada mereka yang memiliki tingkat kendali yang tinggi.
NeONBRAND






Baca juga:
Teachers are more depressed and anxious than the average Australian





Temuan ini juga ada dalam data Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia. Semakin tinggi perbedaan antara jumlah jam kerja yang mereka inginkan dan jumlah jam kerja yang mereka lakukan, maka semakin turun tingkat kepuasan dan kesehatan mental. Hasil ini berlaku baik bagi pekerja yang bekerja berlebihan dan bagi mereka yang menginginkan jam kerja lebih lama.


Apa yang dapat dilakukan perusahaan?


Komunikasi yang efektif dengan karyawan itu penting. Karyawan bisa jadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dalam jam normal karena, misalnya, harus menghabiskan banyak waktu dalam rapat.


Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan yang dapat memastikan bahwa jam kerja yang panjang tidak terjadi terus menerus. Di Australia, ada acara tahunan Go Home on Time Day, yaitu pulang ke rumah tepat waktu, untuk mendorong karyawan mencapai keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Walau inisiatif ini meningkatkan kesadaran akan jam kerja, orang seharusnya selalu pulang tepat waktu, bukan sekali-sekali.





Baca juga:
Business owners' control of their work-life balance is the fine line between hard work and hell





Meningkatkan masukan karyawan ke dalam jadwal dan jam kerja mereka dapat memiliki dampak positif pada kinerja dan kesejahteraan mereka sendiri.


Merancang tempat kerja yang mengutamakan kesejahteraan juga penting. Penelitian tentang kerja shift menunjukkan bahwa memperbaiki tempat kerja dengan menyediakan makanan, perawatan anak, perawatan kesehatan, transportasi yang mudah diakses, dan fasilitas rekreasi dapat mengurangi efek buruk dari kerja shift.





Dengan meningkatkan kondisi dan fungsi tempat kerja, pengusaha dapat membantu memperbaiki dampak negatif kesehatan dari pekerjaan shift.
Asael Peña



Terakhir, menerapkan praktik kerja yang fleksibel sehingga karyawan memiliki kendali atas jadwal mereka untuk mendorong keseimbangan kehidupan kerja terbukti memiliki efek positif pada kesejahteraan mereka.


Inisiatif-inisiatif semacam ini membutuhkan dukungan berkelanjutan. Jepang mengadakan Jumat Premium, yaitu gerakan yang mendorong karyawan untuk pulang jam 3 sore sebulan sekali. Namun, hasil awal menunjukkan bahwa hanya 3,7% karyawan yang melaksanakan inisiatif tersebut. Hasil rendah ini dapat dikaitkan jam kerja panjang yang sudah jadi budaya dan pola pikir kelompok: karyawan tidak ingin merepotkan rekan kerja saat mereka mengambil cuti.


Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang jaminan pekerjaan, dan budaya yang menganggap jam kerja panjang adalah hal wajar, perubahan mungkin tidak cepat terjadi. Padahal kita semua tahu bahwa jam kerja panjang tidak baik untuk kesehatan.


Amira Swastika menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Libby Sander, Assistant Professor of Organisational Behaviour, Bond Business School, Bond University


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.