Azan Subuh baru saja berbunyi ketika Minggu di Pakisaji, Kabupaten Malang, masih berselimut kabut.
Banyak orang masih memeluk hangatnya selimut, Wanda mesti melawan kantuk berangkat kerja.
Ibu dua anak ini kerap mengambil lembur di warung nasi pada hari libur demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan kedua anaknya.
Kendati suaminya sebulan lalu diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Kota Batu setelah lama menjadi honorer, Wanda tetap harus mengencangkan ikat pinggang.
Anak keduanya baru saja masuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara keluarga mereka menggunakan tiga sepeda motor setiap hari di tengah naiknya harga bahan bakar dan berbagai kebutuhan lain.
“Suami saya dulu honorer, baru sebulan diangkat P3K. Untungnya dulu dia banyak dapat kerja sampingan di luar rumah sakit,” kata Wanda, koki di sebuah warung nasi di Jalan Gajah Mada, Kota Malang, yang ditemui Konde.co pada Kamis (18/6/2026).
Warung tempat Wanda bekerja hanya sepelemparan batu dari Balai Kota dan DPRD Kota Malang. Di tempat itu, ia telah bekerja sembilan tahun. Ia tengah selesai memasak ketika kami temui.
“Saya sampai di sini jam setengah lima pagi. Nanti pulang jam setengah lima sore,” ujarnya.
Bersama suaminya, perempuan berusia 46 tahun itu menanggung seluruh kebutuhan keluarga, anak pertama yang menempuh pendidikan kedinasan di Jakarta, dan anak kedua yang baru diterima di SMA negeri unggulan Kota Malang.
Wanda yang tinggal di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, harus mengendarai sepeda motor sekitar 35 menit menembus dinginnya pagi menuju tempat kerja. Suaminya menempuh perjalanan yang jauh lebih melelahkan, yakni 90 menit menuju tempat tugasnya. Sementara itu, anak keduanya menggunakan motor ketiga untuk berangkat ke SMA negeri yang letaknya tak jauh dari tempat Wanda bekerja.
Baca juga: Nestapa di Balik Melonjaknya Harga Plastik, Perempuan Pedagang Makin Terhimpit
Tiga mesin berbahan bakar minyak yang menyala setiap hari adalah urat nadi sekaligus beban finansial terbesar mereka saat ini. Sejak harga BBM naik, mereka harus berhemat untuk pergi. Harga bensin mencekik leher.
“Biasanya suami saya pakai pertamax. Saya kalau Pertalite antre, ya, beli Pertamax. Sekarang harganya naik, semuanya pakai Pertalite,” tuturnya.
Keluhan Wanda mewakili serapah banyak warga lainnya. Sejak 10 Juni 2026, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi sekitar 32 persen dalam satu kali penyesuaian. Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menjelaskan kenaikan ini tak lepas dari gejolak geopolitik global yang mendorong harga minyak dunia, ditambah komponen biaya distribusi, penyimpanan, dan pajak.
Pemerintah berdalih telah menahan laju kenaikan ini sejak April 2026 demi menjaga daya beli, sebelum akhirnya tak terhindarkan lagi. Sebagai kompensasi, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dijamin tidak ikut naik.
Bersama suaminya, perempuan berusia 46 tahun itu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Anak pertamanya sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah kedinasan di Jakarta. Sementara itu, anak keduanya baru diterima di salah satu SMA negeri unggulan di Kota Malang.
Setiap pekan, Wanda mengirim uang sebesar Rp700 ribu untuk biaya makan anaknya di Jakarta. Jika dihitung selama satu bulan, jumlahnya mencapai sekitar Rp3 juta. Ia memberikan uang makan sekitar Rp100 ribu per hari.
“Anak saya laki-laki, tapi dia suka memasak untuk menghemat pengeluaran,” katanya.
Baca juga: Berdesakkan, Antre, Pingsan: Perempuan Paling Terdampak Naiknya Harga Beras
Selain itu, setiap enam bulan sekali Wanda harus membayar biaya kos anaknya sekitar Rp12 juta. Artinya, ia harus menyisihkan sekitar Rp2 juta setiap bulan untuk kebutuhan tersebut.
“Saya juga bingung, kok, bisa bayar semuanya. Untungnya sering ada lembur dan bonus dari tempat kerja saya. Suami juga masih sering terima kerjaan sampingan sebagai teknisi listrik,” tuturnya.
Di tengah kondisi ini, Wanda merasa beruntung sebab anak pertamanya memperoleh pembebasan biaya kuliah sehingga tidak perlu membayar uang kuliah setiap semester.
Wanda mengaku belum sempat menghitung besaran uang saku yang akan diberikan kepada anak keduanya. Yang pasti, selain uang saku, anaknya juga membutuhkan biaya bensin setiap hari. Belum lagi biaya daftar ulang dan pembelian seragam sekolah. Ia memperkirakan harus menyiapkan sedikitnya Rp5 juta pada bulan depan.
“Dia juga sudah minta uang sakunya dinaikkan,” katanya sambil menggelengkan kepala dan tertawa kecil.
Wanda mengaku terkadang khawatir apabila pendapatannya bersama sang suami tidak lagi mampu memenuhi seluruh kebutuhan bulanan. Kekhawatiran itu semakin besar karena berbagai harga barang dan tarif layanan terus meningkat.
“Tagihan air itu biasanya Rp100 ribu, sekarang jadi Rp125 ribu. Saya nggak tahu kenapa. Padahal pemakaiannya juga sama,” katanya. Ia menambahkan bahwa suaminya bertugas membayar tagihan listrik dan air.
Sementara itu, kebutuhan dapur sehari-hari juga turut menjadi tanggung jawab Wanda.
“Harga minyak yang dulu Rp18 ribu sekarang jadi Rp22 ribu per liter. Sebulan bisa habis dua sampai empat liter. Beras juga naik. Kalau lauk biasanya saya beli atau bawa dari sini (tempat ia bekerja),” ujarnya.
Keluhan Wanda soal kenaikan harga beras dan minyak goreng sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi tahunan (year-on-year) nasional dalam laporan BPS sempat turun ke titik terendah dalam delapan bulan sebesar 2,42 persen pada April 2026, sebelum kembali naik menjadi 3,08 persen pada Mei 2026.
Baca juga: Bagaimana Kamu Harus Jadi Anak Muda Di Masa Roti Harga 400 Ribu dan Nepotisme Keluarga Istana?
Pendorong utamanya adalah kelompok makanan, yang inflasinya melonjak ke 4,94 persen, tertinggi sejak Oktober tahun sebelumnya, akibat naiknya biaya pokok dan distribusi pangan di berbagai daerah. Kelompok transportasi turut menyumbang tekanan, naik dari 1,61 persen menjadi 2,30 persen, mencerminkan rambatan kenaikan harga BBM nonsubsidi ke biaya mobilitas masyarakat.
Tekanan di tingkat komoditas dapur terlihat jelas. Pemantauan Bappenas pada pertengahan Juni 2026 mencatat harga minyak goreng curah nasional naik menjadi Rp20.600 per liter, minyak goreng kemasan bermerek mencapai Rp24.200 per liter, sementara Minyakita—yang diinisasi pemerintah untuk minyak sawit berharga murah—di Jawa Timur berada di Rp16.354 per liter, masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Harga beras kualitas bawah juga melonjak 6–7,5 persen pada awal Juni 2026. Untuk meredam gejolak ini, pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras dan Minyakita hingga akhir Juni 2026 kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat, dengan anggaran Rp14,07 triliun yang dikelola Bapanas bersama Perum Bulog. Namun, realisasinya di lapangan belum cukup menahan laju kenaikan harga eceran yang dirasakan konsumen seperti Wanda.
Harga Naik, Upah Jauh Dari Laik
Bergerak ke arah timur, ke ibu kota provinsi, Surabaya, riak kenaikan harga barang dirasakan langsung oleh Yanti, pekerja di sebuah perusahaan properti.
Sebagai ibu dari dua anak yang masih balita, Yanti berada dalam fase domestik dengan kebutuhan nutrisi anak yang tidak bisa dikompromikan. Namun, banderol yang tak masuk akal sambil mengingat slip gaji memaksa dirinya menurunkan kelas konsumsi.
“Anak saya ganti dari (biasanya) merek X turun ke Y. Puji Tuhan anaknya cocok. Anak yang kedua susunya A, harganya sudah naik dari Rp74 ribu sekarang Rp84 ribuan yang 900 gram,” kata Yanti kepada Konde.co, Kamis (18/6/2026).
Tak hanya susu, harga popok sekali pakai yang selama ini selalu ia gunakan juga mengalami kenaikan.
“Sebelumnya (harga popok) Rp49 ribuan, sekarang sudah jadi Rp57 ribuan. Bahkan dulu kalau promo masih ada harga Rp43 ribuan, sekarang sudah nggak ada,” katanya.
Keresahannya bertambah saat membicarakan harga minyak goreng kemasan dua liter yang kini mencapai sekitar Rp44 ribu.
“Ada promo pun harganya masih Rp40 ribuan. Ingin banget harga minyak turun jadi Rp30 ribuan lagi,” harapnya.
Gaji Yanti yang masih berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya mesti masuk akal untuk seluruh pengeluaran.
Padahal, UMK Surabaya tahun 2026 sendiri secara legalitas telah ditetapkan sebagai yang tertinggi di Jawa Timur, yakni sebesar Rp5.288.796—naik 6,6 persen atau Rp327.043 dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.
Secara makro-provinsi, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 ditetapkan sebesar Rp2.446.880, naik 6,5 persen menggunakan formula normatif yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Rata-rata kenaikan UMK di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur sebenarnya mencapai 6,09 persen.
Baca juga: Terhimpit Di Bulan Ramadan, Nasib Sial Menimpa Kelompok Marjinal
Persoalannya, kenaikan upah minimum sebesar itu langsung layu sebelum berkembang, tergerus oleh laju inflasi pangan yang justru melampaui 4,9 persen secara tahunan pada Mei 2026. Situasi ini tentu menjadi jauh lebih timpang bagi jutaan pekerja informal atau pekerja seperti Yanti yang upah riil bulannya bahkan belum menyentuh angka ambang batas UMK sama sekali.
Gajinya yang pas-pasan itu mesti cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, transportasi, pajak rumah dan kendaraan, serta membantu suaminya membeli popok dan susu bayi. Ia juga masih rutin mengirim uang kepada orang tuanya.
Tabungannya pun kerap terpakai apabila ada kebutuhan mendadak. Sesekali ia juga membantu kebutuhan dapur mertuanya yang tinggal tidak jauh dari indekos mereka.
Ditambah lagi, anak pertamanya akan segera masuk taman kanak-kanak (TK), sehingga kebutuhan buku, seragam, dan biaya sekolah semakin membuatnya pusing.
“Alhasil aku perbanyak puasa saja. Anak kedua kalau minta jajan aku skip. Tak kasih makan sambil bilang habis makan baru beli jajan. Berhubung dia kenyang akhirnya nggak jadi beli jajan,” lanjut Yanti.
Pengeluaran tak terduga seperti menjenguk teman yang sakit, menghadiri acara kelahiran, maupun undangan pernikahan juga kerap menghabiskan jatah tabungannya. Meski begitu, ia berusaha menyiasatinya dengan berburu promo untuk membeli hadiah.
“Sisa uang bulanan sangat sedikit, bahkan nggak sisa sama sekali,” ucapnya.
Kenaikan yang menjerat juga dialami pedagang yang menggunakan plastik, karena harga plastik naik tinggi.
Siang itu Heni melayani pembeli di lapak makanan ringan miliknya di simpang empat sebuah perumahan di Krian, Sidoarjo, Selasa (16/6/2026). Ia baru saja menaikkan harga es teh dari Rp2.500 menjadi Rp3.000 per bungkus.
Baca juga: Generasi Emas Dilanda Cemas: Sorotan Situasi Ketenagakerjaan di Awal Rezim Prabowo-Gibran
“Harga plastik seperti cup, sedotan, styrofoam, gula, minyak goreng, berbagai macam saus, semua yang saya pakai jualan, semuanya naik. Dari semua menu, hanya es teh yang saya naikkan meski semua bahan bakunya juga naik,” kata Heni pada Konde.co
Ia merinci kenaikan harga bahan baku: saus naik menjadi Rp15 ribu, minyak goreng kemasan dua liter mencapai Rp50 ribu, styrofoam isi 200 buah naik dari Rp35 ribu menjadi Rp50 ribu. Akibatnya, keuntungan Heni yang mulai berjualan sejak pertengahan 2025 jauh berkurang.
“Dulu itu rasanya lumayan sekali, sekarang jauh berkurang,” katanya.
Heni tidak sendirian dalam pusaran ini. Di lokasi yang sama, ada enam pedagang lain yang senasib dan sepenanggungan, setiap hari saling bertukar keluhan tentang harga bahan baku yang terus mendaki tanpa tahu kapan akan turun.
Bahkan, tekanan ini telah memakan “korban”. Salah seorang penjual gorengan di dekat lapaknya memilih untuk gulung tikar menjelang Idul Adha karena kalkulasi biaya produksi sudah tidak lagi menemui titik temu dengan daya beli masyarakat sekitar.
“Mau dipakai beli bahan baku uangnya nggak nutut, jadi dia milih tutup. Saya juga memperbanyak jualan makanan kukus seperti pentol dibanding gorengan supaya lebih hemat,” katanya.
Heni pun berhemat dengan berburu promo media sosial, termasuk mengganti sampo botol dengan shampo kemasan sachet yang digunting dan dipindahkan ke botol untuk menyiasati harga yang melonjak di semua lini belanja rumah tangga.
Penghematan menjadi penting karena ia menghitung omzet penjualan juga mulai menurun, terutama pada pertengahan hingga akhir bulan.
“Kalau siang di sini sama-sama sambat, kok sepi ya. Mungkin orang-orang juga nahan jajan dan lagi penghematan. Jadi memang berpengaruh sekali,” imbuhnya.
Baca juga: ‘No Buy Challenge 2025’: Cerita Para Perempuan Bertahan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Pola penurunan daya beli yang dialami oleh Heni dan para tetangga pedagangnya di Krian ini sejalan dengan tren yang ditangkap Bank Indonesia lewat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Pada Mei 2026, IKK turun ke 120,9 dari 123,0 pada April, level terendah sejak September 2025.
Penurunan ini terutama didorong melemahnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini, sementara porsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk membayar utang naik dari 9,7 persen menjadi 10,2 persen, dan tingkat tabungan justru turun dari 18,2 persen menjadi 17,5 persen, yang jadi sinyal bahwa ruang belanja masyarakat semakin sempit di tengah kenaikan harga pangan dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Heni berharap pemerintah dapat menurunkan harga bahan bakar. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax ikut mendorong kenaikan harga berbagai bahan baku. Selain itu, ia juga berharap pemerintah mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena, menurut pengalamannya, masih banyak makanan yang terbuang akibat tidak disukai anak-anak.
“Mungkin di pelosok lebih membutuhkan. Anak saya yang kedua kelas 3 SD itu sering nggak dimakan. Atau diuangkan saja. Dengar-dengar nilainya Rp10 ribu atau Rp15 ribu. Kalau diberikan ke emaknya kan lebih bermanfaat. Emaknya juga bisa membayar kebutuhan anaknya. Barang di pasar jadi mahal karena banyak ditebas bos-bos dapur MBG itu,” tandas Heni.
Tekanan Harga Jerat Anak Kos
Tekanan harga yang sama juga merembet ke kalangan orang muda yang mesti tinggal di indekos nan jauh dari rumah.
Seperti halnya anak sulung Wanda, mahasiswa yang mesti menyewa indekos—biasa disebut anak kos—sudah terbiasa dengan hitung-hitungan: sekian rupiah untuk kebutuhan kos, sekian lembar lainnya untuk transportasi, dan sisa receh lainnya untuk makan.
Seorang mahasiswi yang berkuliah di Yogyakarta yang tidak berkenan disebut identitasnya—sebut saja R— juga sama dengan anak kos lainnya. Ia tinggal sendirian di kota orang tanpa sanak saudara. Belakangan, ada satu hal yang mengganggu hitung-hitungannya: bensin.
Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, R tak tutup mata dengan kondisi ekonomi sosial negaranya. Ia membandingkan harga saat mengisi tangki mobil sekitar Rp150 ribu untuk pulang ke kampung halaman.
Jika sebelumnya nominal itu masih bisa mengisi lebih dari setengah tangki, kini bahkan tidak sampai setengah penuh.
“Rasanya baru jalan sebentar, bensinnya sudah berkurang banyak. Belum sampai setengah perjalanan, indikator tangkinya sudah mendekati merah lagi,” katanya.
Kenaikan harga BBM ini seperti efek domino baginya. Satu jatuh, semua ikut merasakan akibatnya. Ia menerapkan efisiensi ke diri sendiri dengan mengurangi pembelian skincare, baju baru, dan kebutuhan tersier lainnya.
Tak berhenti sampai di situ, belakangan ini ia juga menyadari kenaikan harga obat-obatan. Awalnya, ia tidak terlalu menyadarinya karena memang jarang jatuh sakit. Kesadaran itu muncul ketika ia hendak membeli obat radang beberapa waktu lalu.
Baca juga: Boro-boro THR, Kekerasan Seksual dan Gaji Layak Masih Jadi Ancaman Pekerja Lepas
Obat yang menurut ingatannya biasa dibeli dengan harga sekitar Rp20 ribuan kini ia temui dengan harga mencapai Rp60 ribu untuk lima butir. Ia tidak mengetahui pasti apakah kenaikan tersebut berlaku di semua apotek atau hanya di tempat tertentu. Namun, pengalaman itu cukup membekas di ingatannya.
Dampaknya benar-benar terasa ketika ia jatuh sakit dua minggu kemudian. Saat flu dan radang kembali menyerang, R justru memutuskan untuk tidak membeli obat. Di tengah banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu, ia merasa uang yang dimilikinya lebih dibutuhkan untuk pengeluaran lain. Untuk meredakan gejalanya, ia memilih menjaga pola makan dan memperbanyak minum air putih sambil berharap kondisinya segera membaik.
Keputusan itu bertahan hingga ibunya mengetahui kondisi kesehatannya dan akhirnya membelikan obat untuknya. Pengalaman itu membuat R menyadari bahwa kenaikan harga obat dapat mengubah keputusan seseorang dalam mengakses kebutuhan kesehatan yang sebenarnya cukup mendasar.
Keresahan ini ternyata tidak hanya dirasakan R. Di kalangan mahasiswa perantauan, percakapan soal uang bulanan yang semakin cepat habis belakangan semakin sering terdengar.
Michael, mahasiswa perantauan yang kini menempuh pendidikan di Yogyakarta, menjadi salah satunya. Ia mengaku menyadari harga sejumlah obat dan produk kesehatan juga ikut meningkat, dari berbagai pemberitaan media dan informasi di internet.
Baca juga: Gaji Pekerja Freelance Dipotong 3 Persen, Tapera Bikin Sengsara
Meski belum sempat membeli obat dalam beberapa waktu terakhir, ia tetap memikirkan dampaknya jika suatu saat membutuhkan pengobatan.
“Kalau memang harus beli obat, sekarang jadi lebih mempertimbangkan lagi. Mana yang benar-benar perlu dan harus disesuaikan juga sama kondisi keuangan yang ada,” pungkasnya.
Namun seperti R, beban terbesar yang dirasakan Michael tetap datang dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi utama untuk pergi ke kampus, mengerjakan tugas, hingga mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa. Ketika harga Pertamax naik, biaya mobilitas sehari-hari ikut membengkak, sehingga perjalanan yang tidak terlalu penting, nongkrong bersama teman, atau kegiatan di luar kebutuhan utama kini lebih sering dipikirkan ulang — bukan karena tidak ingin melakukannya, tetapi karena ada kebutuhan lain yang harus diprioritaskan.
Keluhan serupa, kata Michael, juga banyak ia dengar dari teman-teman seusianya, yang merasa harus semakin cermat mengelola uang agar cukup hingga akhir bulan.
Mengapa Harga-Harga Bisa Naik Bersamaan?
Melihat fenomena yang meluas ini, lembaga riset ekonomi independen menilai keresahan yang dialami Wanda, Yanti, dan Heni bukan kecemasan yang berlebihan, melainkan respons rasional terhadap tekanan struktural yang memang sedang berlangsung.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menegaskan bahwa anggapan bahwa kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen hanya memukul kelompok kaya adalah penyederhanaan yang keliru.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyebut pengguna Pertamax 92 mencakup pekerja, guru, pengemudi ojek daring, dan jutaan masyarakat kelas menengah serta kelompok yang baru menuju kelas menengah (aspiring middle class)—persis profil keluarga Wanda yang akhirnya memilih “turun kasta” ke Pertalite ketika selisih harga dengan Pertamax dinilai terlalu lebar.
“Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan. Ada pekerja, pegawai, guru, ojol, dan jutaan kelas menengah yang selama ini memilih BBM yang lebih baik untuk kendaraannya. Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal atau turun ke Pertalite,” kata Media Wahyudi dalam keterangan pers, (10/6).
CELIOS memetakan rentetan dampak lanjutan dari kenaikan ini: merosotnya daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, naiknya harga bahan pangan, percepatan transmisi kenaikan suku bunga kredit, hingga risiko peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal III 2026.
“Dampaknya antara lain penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, hingga percepatan penyesuaian suku bunga kredit,” lanjutnya.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, melihat kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai cerminan sempitnya ruang fiskal pemerintah. Beban utang jatuh tempo dan kewajiban bunga negara yang menembus Rp1.434 triliun pada 2026, ditambah potensi kekurangan (shortfall) penerimaan pajak sebesar Rp300–340 triliun, membuat pemerintah “kehabisan amunisi” untuk menahan harga energi tetap stabil.
Baca juga: ILO: Pengangguran Global Akan Meningkat, Pekerja Muda Perempuan Lebih Rentan
Pelemahan nilai tukar rupiah yang merosot sekitar 8 persen sejak awal tahun turut memperberat beban tersebut, karena setiap kali kurs mendekati Rp18.000 per dolar AS, biaya impor BBM ikut melonjak dan menambah beban kompensasi energi dalam APBN.
“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil.”
“Apabila rupiah terus melemah hingga Rp 18.000 per dolar AS, maka biaya impor BBM akan semakin mahal dan memperbesar tekanan terhadap subsidi maupun kompensasi energi,” terang Bhima dalam keterangan pers (10/6).
Kelompok marjinal adalah kelompok yang sangat terdampak dengan kondisi ini. Ketika mereka berjualan, warung mereka sepi pembeli, padahal mereka butuh uang untuk menghadapi kenaikan harga. Begitu juga di kelompok marjinal lainnya.
Pada akhirnya, kondisi ini bermuara pada kenyataan yang dialami Wanda di Malang, Yanti di Surabaya, Heni di Krian, maupun mahasiswa perantauan seperti R dan Michael.
Pengeluaran yang dulu terasa cukup kini harus dibagi lebih ketat, sementara kebutuhan yang sebelumnya bisa dipenuhi tanpa banyak pertimbangan mulai dipikirkan berulang kali.
(Editor: Luviana Ariyanti)
