Pada Agustus 2015 saya dan istri menempuh perjalanan bulan madu ke Timor-Leste. 

Kami bersepakat mengawali perjalanan kami berumah tangga dengan mendatangi negeri yang pernah diduduki Indonesia sejak 1975 hingga 1999 itu. 

Perjalanan itu tak ubahnya sebuah nostalgia bagi saya, karena pernah tinggal di sana antara tahun 1988 hingga 1998. Sementara bagi istri saya, itu adalah kali pertama ia menjejakkan sepasang kakinya di sana. Kami sama-sama meyakini, bahwa mengawali perjalanan sehidup semati dengan berbulan madu ke sebuah negeri bekas jajahan, bisa memberi kami mendapat banyak pelajaran. 

Saya ingat, seorang wartawan di Timor-Leste, sebut saja namanya Quicel, pernah bercerita bagaimana anak-anak disana kemudian mempelajari masa lalu bangsa mereka, baik di sekolah maupun di rumah bersama orang tua. 

Wartawan itu bercerita pada saya bagaimana anaknya yang duduk di kelas 6 SD beberapa kali mengajaknya berdiskusi tentang sejarah kemerdekaan Timor-Leste yang dia pelajari di sekolah. Anaknya itu sering bertanya kenapa Indonesia harus menjajah Timor-Leste selama 24 tahun? Kenapa pada tahun 1974 terjadi perang sipil dan pembunuhan di antara sesama anak bangsa?

“Mereka perlu tahu sejarah ini. Mereka tidak merasa takut karena tidak pernah merasakan apa yang terjadi pada zaman dulu. Tapi, karena ini jadi pelajaran di sekolah mereka lantas mencari tahu lebih jauh,” kata Quicel. 

Seorang kawan lain, sebut saja namanya Endavao, juga bercerita bagaimana anaknya yang masih belia menanyakan bagaimana kedua orang tua mereka bisa berbahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan itu, Endavao menjelaskan karena selama masa pendudukan Indonesia, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. 

“Kalau tak bicara bahasa Indonesia tidak bisa sekolah, bukan? Atau ya kita bisa dicap anggota Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK),” katanya kepada sang anak. 

Baca juga: Nina dan Anak-Anak Timor Leste yang Dicuri

Selama masa pendudukan Indonesia, istilah GPK biasa disematkan pemerintah Indonesia kepada gerakan perlawanan pro-kemerdekaan.

Selama kami berdua berada di sana, saya selalu teringat pada laporan berjudul Chega! yang disusun oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste antara 2001 hingga 2005. 

Bahkan baik di sekolah maupun perguruan tinggi, Chega! juga diajarkan. Direktur Eksekutif Centru Nasional Chega (CNC) Hugo Fernandes mengatakan, “Mengintegrasikan sejarah masa lalu ke dalam kurikulum universitas sangat penting bagi Chega! demi melestarikan ingatan masa lalu, serta membuatnya dapat diakses dengan tujuan membangun pendidikan untuk menghormati hak asasi manusia dan menjaga perdamaian,” kata Hugo. 

Meski judulnya hanya satu kata dalam bahasa Portugis, Chegal yang berarti “tidak lagi, hentikan, cukup!”, tebalnya bukan main: 3.558 halaman! Laporan lima volume itu merekam berbagai kejahatan masa lalu yang terjadi antara tahun 1975 hingga 1999. 

Profil pelanggarannya bermacam-macam: pembunuhan di luar hukum; penghilangan, pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan; penahanan sewenang-wenang; kondisi pemenjaraan; penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; pengadilan yang tidak adil; hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul; pemerkosaan dan bentuk lain penyerangan/pelecehan seksual; perbudakan seksual; hak anak; hak sosial dan ekonomi; hak reproduktif; serta hak asasi manusia dalam keadaan darurat nasional. 

Dari sejumlah profil pelanggaran tersebut, mari kita berfokus pada pemerkosaan dan bentuk lain penyerangan/pelecehan seksual juga perbudakan seksual, guna membandingkan bagaimana sikap politik elite di Timor-Leste dan Indonesia terhadap kejahatan tersebut, terutama soal bagaimana komentar Menteri Kebudayaan yang memicu reaksi keras dari masyarakat sipil.

Baca juga: Tak Mengakui Ada Perkosaan Massal, Pernyataan Fadli Zon Memalukan Perempuan

Chega! adalah bukti nyata betapa elite dan rakyat Timor-Leste sama-sama berkehendak baik untuk mengawali sebuah babak baru berbangsa dan bernegara dengan sebuah proses yang dewasa. 

Terkait pemerkosaan dan bentuk lain penyerangan/pelecehan seksual juga perbudakan seksual, dalam laporannya itu CAVR mencatat bahwa kekerasan seksual dilakukan oleh berbagai pihak antara lain Partai Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin), Partai União Democrática Timorense (UDT), anggota Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (Falintil, pernah menjadi sayap militer Fretilin sebelum Panglima Falintil Xanana Gusmão pada tahun 1987 mengeluarkannya dari struktur partai), maupun anggota pasukan keamanan Indonesia. 

Pada bagian lampiran dari Volume III, Bab 7.7: Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk Lain Kekerasan Seksual ditemukan bahwa anggota-anggota partai Fretilin dan UDT terlibat dalam pemerkosaan dan kekerasan seksual selama konflik politik internal 1974-1976 dan pada waktu yang lain dalam periode mandat CAVR. Namun kecilnya angka kejadian yang dilaporkan ke CAVR (dua kasus pelakunya UDT dan satu Fretilin) menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini bersifat terisolasi dan tidak sistematis.

Dari sumber yang sama tercatat bahwa anggota-anggota Falintil juga terlibat dalam pemerkosaan dan kekerasan seksual selama masa pendudukan Indonesia. Dalam beberapa kasus, pelakunya mendapat impunitas karena masyarakat enggan melaporkan kegiatan Falintil kepada pihak yang berwajib. Namun, sedikitnya jumlah kasus yang dilaporkan kepada CAVR menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini terisolasi dan tidak sistematis.

Sementara itu, CAVR juga menemukan bahwa selama masa invasi dan pendudukan Timor-Leste, anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya terlibat dalam pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan tindak kekerasan seksual lain (selain perbudakan seksual) yang meluas dan sistematis yang diarahkan terutama pada perempuan Timor-Leste yang rentan.

Pada halaman 2263 laporan itu disebutkan, CAVR mendasarkan temuan ini pada wawancara dan pernyataan dari ratusan korban yang telah dengan berani memberikan kesaksian tangan pertama dari pengalaman pribadi mereka, serta bukti-bukti lain yang menguatkan yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan saksi lain dan dokumen-dokumen yang dipelajari. 

Baca juga: Dear Fadli Zon, Perkosaan Massal Mei 1998 Itu Nyata, Kami Perempuan Muda Tolak Sejarah yang Misoginis

Laporan Chega! juga dibuat dalam versi popular berbentuk komik bergambar dalam bahasa Inggris dan Tetun. CAVR juga menerbitkan buku-buku audiensi publik bertema Penahanan Politik, Perempuan dan Konflik, Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Pembantaian, Konflik Politik Internal 1974 – 1976, Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, serta Anak dan Konflik. Ini belum termasuk tiga buku Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami), Penjara Comarca Balide: Sebuah ‘Gedung Sakral’, dan Laporan Eksekutif Chega!. CAVR juga menerbitkan video danradio dokumenter berjudul Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian). 

Berbagai ikhtiar ini, baik dari warga maupun elite politik Timor-Leste, tentu diharapkan bisa menjangkau sebanyak mungkin pihak, termasuk generasi muda yang lebih terbuka pada berbagai medium penyampaian informasi.

Sayangnya, para elite politik Indonesia tak punya keberanian moral untuk mengakui kesalahan masa lalu. Tak ada kesadaran dan kemauan politik dari mereka. Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Habibie bisa jadi pengecualian – untuk mengakui dan belajar dari kesalahan masa lalu, agar berbagai kesalahan itu tak berulang di masa depan.

Meski masyarakat sipil telah dengan sekuat tenaga meneriakkan protes terkait hak asasi manusia, elite politik dari masa ke masa tak menunjukkan keberpihakan yang kerap diklaim dalam setiap ajang pemilu. 

Sudah banyak sekali laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dipelopori masyarakat sipil, baik asal Indonesia maupun negara lain, yang menuntut pertanggungjawaban memadai dari negara. Satu contoh yang bisa kita jadikan acuan adalah Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. 

Meski jauh berbeda dari Chega!, laporan TGPF Mei 1998 itu mencatat berbagai temuan penting, terutama pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, sebagian besar etnis Tionghoa, sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Dari Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya, TGPF mencatat beberapa data mencengangkan, antara lain: 52 orang korban perkosaan, 14 orang korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual. 

Baca juga: Sejarawan Tolak Penulisan Ulang Sejarah Resmi Indonesia, “Upaya Pemutihan Dosa dan Propaganda Penguasa”

Dalam laporan TGPF halaman 18 juga disebutkan, selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus seksual yang terjadi selama kerusuhan. Dalam kunjungan ke daerah Medan, TGPF juga mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada kerusuhan tanggal 4-8 Mei 1998 di mana 5 (lima) di antaranya telah melapor. Setelah kerusuhan Mei, 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998.

Selain itu, tentu banyak korban lain yang tidak tercatat oleh TGPF karena berbagai kendala.

Sebagaimana dikatakan Ita Fatia Nadia dalam Bocor Alus Politik Tempo, Presiden BJ Habibie bersedia mengadakan sesi audiensi dengan 11 perempuan pimpinan Profesor Saparinah Sadli. Ita yang ikut dalam rombongan itu sebagai perwakilan Tim Relawan untuk Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP), menyerahkan langsung dokumen laporan TGPF ke tangan Habibie.  

“Saya percaya bahwa ada perkosaan,” kata Presiden Habibie saat menerima dokumen itu, sebagaimana dituturkan kembali oleh Ita. 

Presiden Habibie dalam lampiran laporan tersebut menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Ia lantas menyatakan bahwa “…pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia.”

Seakan mengesampingkan berbagai temuan TGPF dan pernyataan Presiden Habibie tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mempertanyakan apa benar perkosaan pada Mei 1998 itu sungguh-sungguh terjadi. “Pemerkosaan massal kata siapa? Enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan,” katanya dalam wawancara dengan IDN Times pada Rabu, 11 Juni 2025. 

Baca juga: 27 Tahun Berlalu, Kami Masih Menuntut Keadilan Perkosaan Mei 1998 

Entah apa yang ada di pikiran Fadli Zon saat mengatakan itu. Ia mementahkan atau berpura-pura tidak tahu bahwa dalam laporan TGPF itu ada lampiran Dokumentasi Awal No.3 berjudul Perkosaan Massal dalam Rentetan Kerusuhan: Puncak Kebiadaban dalam Kehidupan Bangsa. 

Berbagai pihak memprotes protes keras pernyataan itu, dan mendesak agar Fadli Zon meminta maaf secara terbuka. Sebelumnya, Fadli juga mengaku sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan tone yang lebih positif. “Tone kita adalah tone yang lebih positif, karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” katanya.

Pengungkapan kebenaran sejarah masa lalu, terutama yang berkait politik, adalah awalan penting bagi terwujudnya keadilan bagi sebuah negara bangsa. Permintaan maaf merupakan langkah susulan yang bakal terasa janggal, kalau tidak didahului pengungkapan kebenaran. Banyak orang bicara soal rekonsiliasi, sembari secara sadar maupun tidak mengaburkan maknanya.

Kita kerap mendengar komentar para elite politik yang ingin menutupi kebohongan dengan rekonsiliasi ini. Ia kerap dibahas, sambil mengajak kita untuk melupakan masa lalu dan menatap masa depan.

Meski terdengar bijak, kalau ini kita dalami lagi, ajakan macam ini tak lebih dari usaha melupakan dan menepikan kejahatan. Kita perlu menggencarkan perjuangan, agar anak-anak Indonesia kelak bisa belajar dari kepahitan masa lalu bangsanya. Agar tidak mengulangi kesalahan generasi terdahulu. Tanpa itu, rekonsiliasi hanya akan jadi pepesan kosong yang diumbar di mimbar-mimbar pidato.

Rekonsiliasi sejatinya mensyaratkan asas “forgive not forget” atas berbagai praktik pelanggaran di masa lalu, juga “pengungkapan kebenaran”. 

Aniceto Guterres Lopes selaku Ketua CAVR, saat menyerahkan laporan komisi kepada Presiden Republik Timor-Leste pada Oktober 2005 mengatakan bahwa tujuan didirikannya CAVR adalah mencatat kebenaran. Sehingga akibat-akibat yang mengerikan dari kekerasan yang terekam dalam dokumen ini dapat menangkal pengulangannya di masa depan dan mengakhiri impunitas.

Baca juga: Mei 1998, Sejarah Hitam Perempuan Dalam Tragedi Perkosaan

Hasilnya tidak sempurna, kata Aniceto, tetapi CAVR tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki semua kasus atau menyimpulkan kebenaran mengenai semua masalah. “Tetapi kami percaya bahwa laporan ini memberi rakyat Timor-Leste gambaran besar tentang apa yang terjadi selama 25 tahun. Dan akan membantu masyarakat mengerti sejarah kita dan kekuatan-kekuatan yang telah berpengaruh pada nasib kita,” katanya. 

Ilustrasinya, kalau ada seseorang yang datang pada kita untuk minta maaf, tanpa ia menjelaskan apa salahnya, tentu kita akan heran. Kita akan mengerti maksudnya, kalau orang itu menjelaskan kesalahannya dengan bilang, misalnya, “Maaf, ya. Minggu lalu aku mengambil buku di kamarmu, tanpa sepengetahuanmu. Dan sekarang buku itu hilang. Besok saya akan menggantinya.” 

Pengungkapan masa lalu yang pahit tak bisa dimaknai secara sempit sebagai posisi terjebak pada masa lalu. Ia diperlukan sebagai pengingat bagi generasi demi generasi, agar berbagai kepahitan masa lalu tidak terulang lagi.  

Tanpa  pengungkapan masa lalu yang pahit itu, proses permintaan dan pemberian maaf menjadi mustahil. Semakin sulit kalau pihak-pihak yang terlibat dan berkuasa terus-menerus menggunakan kekuatan politik untuk membungkam suara-suara yang berbeda. 

Dengan pendirian CAVR, Timor-Leste jadi bagian dari negara-negara di dunia – termasuk Argentina, Afrika Selatan, Peru, dll – yang beritikad baik mengakui masa lalunya demi menatap masa depannya.

Di sisi lain, ada sejumlah negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan India yang berusaha mengubur bahkan mengabaikan masa lalunya, dengan cara menulis ulang sejarah negara mereka. 

Pilihan mana yang akan Indonesia ambil?

Foto: commons.wikimedia.org

(Editor: Luviana Ariyanti)