Jumat siang itu Fia (24), mahasiswa Universitas Indonesia, bergegas dari rumahnya menuju Kantor YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) di kawasan Jakarta Pusat.
Sebelum berangkat ia memasukkan stetoskop, tensimeter, dan kotak P3K yang dulu dipakai saat masih berpraktik ke dalam tasnya. Dalam perjalanan ia menyempatkan mampir ke apotek dan membeli beberapa obat-obatan dasar. Ada plester, perban, larutan antiseptik dan NaCl.
Di benaknya masih terbayang video pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas mobil Brimob yang berseliweran di linimasa media sosialnya pada Kamis malam. Fia terpanggil buat turun ke jalan, apalagi ia punya bekal pengetahuan dan pengalaman sebagai tenaga kesehatan.
Dengan peralatan kesehatan dasar, obat-obatan, dan persiapan sederhana, Fia merasa siap untuk membantu massa aksi sebagai tim medis.
“Oke, aku sudah siap untuk aksi hari ini,” ujarnya dalam hati.
Fia bergabung bersama Jaringan Nakes Indonesia, organisasi yang fokus untuk mengadvokasi hak-hak tenaga kesehatan. Pada hari itu Jaringan Nakes Indonesia (Jarnakes) membuka donasi untuk bantuan medis dalam aksi.
Siang itu Fia ada janji dengan beberapa temannya dari Jaringan Nakes Indonesia buat bertemu dan berkonsolidasi dengan jaringan masyarakat sipil lainnya. Jarnakes juga mendapat informasi hari itu, Jumat, 29 Agustus 2025 ada aksi solidaritas yang digelar teman-teman ojol.
Jumat itu kondisi beberapa lokasi di Jakarta masih memanas. Pada Kamis (28/8/25) malam Satuan Brimob Polda Metro Jaya dengan kendaraan taktis (Rantis) melindas Affan Kurniawan (21), seorang sopir ojol di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saat itu polisi sedang memburu dan menangkap massa aksi yang sudah dipukul mundur dari kawasan DPR di Senayan sejak sekitar pukul 15.00 dengan meriam air dan tembakan gas air mata.
Baca juga: Politik Selebritas, Bagaimana Agar Kita Tak Mudah Terkecoh Polesan Citra?
Sejak Kamis pagi di kawasan DPR berlangsung demonstrasi. Pada pagi hari massa aksi dari buruh menggelar demonstrasi menuntut penghapusan alih daya (outsourcing) dan penolakan upah murah. Mereka juga mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
Siang harinya giliran massa aksi dari mahasiswa, pelajar dan masyarakat yang berdemonstrasi. Mereka menuntut pembubaran DPR yang tengah menjadi sorotan lantaran berbagai tunjangan dan gaji yang didapat di saat masyarakat menghadapi kenaikan pajak, gelombang pemecatan, dan terbatasnya lapangan kerja.
Menjelang malam Affan baru saja selesai mengantar pesanan makanan ke pelanggan. Saat melintas di Jalan Penjernihan I, kondisinya ramai oleh massa aksi yang berlarian lantaran kendaraan taktis Brimob meluncur membubarkan massa. Ia terdorong, saat hendak mengambil poselnya yang terjatuh, mobil taktis sudah ada di depannya. Kendaraan lapis baja itupun menabrak dan melindas Affan.
Affan segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi tak lama setelah masuk ke IGD nyawanya tak tertolong. Video warga yang merekam kejadian saat mobil taktis Brimob menabrak Affan beredar luas di media sosial. Kejadian ini menyulut solidaritas sekaligus kemarahan sesama pengemudi ojol dan masyarakat.
Ratusan sopir ojol menggeruduk Markas Komando (Mako) Satuan Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat sejak Kamis Malam. Mereka menuntut keadilan atas terbunuhnya Affan. Selain Mako Brimob di Kwitang, massa aksi juga menggeruduk Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat siang.
Setelah sampai di YLBHI, Fia dan teman-temannya mendapat info situasi di lapangan mulai gawat dan massa aksi membutuhkan tenaga medis. Fia dan tim Jaringan Nakes Indonesia segera berangkat dengan ambulans.
Lokasi Mako Brimob yang juga berada di kawasan Jakarta Pusat menjadi tujuan pertama. Saat sampai di lokasi, sepanjang Jalan Kwitang sudah penuh dengan massa aksi. Ambulans bergerak pelan meneboros massa aksi. Seorang temannya sempat bertanya pada salah satu pengemudi ojol sekiranya ada yang butuh pertolongan.
Baca juga: Resistance Blue, Brave Pink, Hero Green: Tiga Warna Perjuangan Rakyat Sipil Lawan Rezim
“Pak, ada korban nggak?”
“Ada mas, tapi tadi sudah diambil ambulans.”
“Oh, ya sudah pak.”
Karena korban sudah dievakuasi tim medis yang lain, mereka lantas berniat untuk berjaga di sekitar Kwitang. Namun Fia mendapat pesan pendek dari temannya yang ikut aksi di Polda. Temannya mengabarkan ada seorang massa aksi yang ditabrak mobil polisi dan minta Fia bersama tim ambulansnya untuk segera datang.
“Fia tolong, ambulansnya ke sini. Ada orang kelindes (terlindas) lagi,” kata temannya lewat chat.
“Kita move aja ke Polda Metro Jaya ya,” kata Fia kepada teman-temannya sambil menjelaskan kondisi massa aksi di Polda berdasarkan laporan temannya.
Tim Fia pun menuju Polda. Saat sampai di daerah Semanggi, massa aksi sudah memenuhi jalan. Sementara posisi temannya ada di sekitar Senayan. Si teman kemudian berkabar kalau korban sudah dievakuasi.
“Korbannya sudah dievakuasi sama satu ambulans.” katanya.
“Oh, ya sudah, syukurlah. Yang penting korban sudah dievakuasi,” balasnya.
Fia dan tim kemudian berjaga di sekitar flyover Semanggi. Menjelang maghrib, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Tak lama kemudian, polisi mulai menembakkan gas air mata. Massa aksi pun berlarian menjauh, sebagian berhamburan menuju ambulans meminta pertolongan.
“Kak tolong kak, kena gas air mata, perih,” teriak peserta aksi.
Fia dan teman-teman tim medis pun sibuk menolong massa aksi yang terkena gas air mata. Mereka memberikan NaCl untuk mengurangi rasa sakit. Setelah beberapa peserta aksi selesai ditolong, asap dari tembakan gas air mata mulai mendekat ke arah ambulans. Fia dan teman-teman tim medis merasakan mata mereka perih. Tak lama kemudian lampu penerangan jalan sepanjang flyover Semanggi tiba-tiba dimatikan. Suara petasan dan tembakan gas air mata kembali menggelegar.
Massa pun berhamburan. Situasi jadi makin tidak kondusif. Dalam kondisi hujan, gelap, dan asap putih yang membikin mata perih menyelubungi, pandangan mata pun jadi terbatas. Apalagi buat Fia yang penglihatannya dibantu kacamata minus.
Baca juga: #ResetIndonesia: Eskalasi Aksi dan Brutalitas Aparat 25 Agustus-1 September, di Mana Muara Persoalannya?
Dalam situasi kacau balau, mereka melihat polisi merangsek maju mengejar massa aksi. Ambulans pun segera meninggalkan lokasi. Disusul Fia dan teman-teman tim medis lari menyelamatkan diri.
“Merunduk-merunduk!”
Terdengar teriakan seseorang mengingatkan massa aksi yang berlari untuk merunduk.
Fia merasa sebuah benda keras mengenai punggung bawah sebelah kanan. Seketika rasa ngilu menjalar hingga terasa sampai ke tulang.
“Kak, aku kena. Aku kena,” teriak Fia sambil menahan rasa sakit.
Rasa ngilu yang ia rasakan sampai membuat kaki kanannya sulit buat ditekuk dan berjalan. Temannya menggamit lengannya dan menyemangatinya.
“Fia, kamu harus bertahan ya. Kamu mesti jalan, kamu nggak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti, kamu makin kena,” katanya.
Fia pun berusaha terus berjalan sambil ditarik temannya dan menahan rasa sakit. Ia mendengar seseorang di sebelahnya berteriak mencari pertolongan.
“Ambulans, ambulans, ini ada perempuan yang kena,” teriaknya.
Akhirnya Fia dan teman-temannya bertemu dengan ambulans Jarnakes. Lukanya pun dicek oleh temannya sesama tim medis. Semula Fia menyangka ia kena lemparan batu, tetapi teman dari Jarnakes yang memeriksa lukanya menduga Fia terkena peluru karet. Pasalnya ada luka baret berwarna merah di punggungnya. Lukanya lalu dikompres dengan cairan NaCl, karena saat itu tidak ada persediaan obat untuk luka memar.
Setelah itu tim medis ditarik dari lokasi aksi. Fia memutuskan bermalam di rumah temannya karena kesulitan untuk berjalan. Baru keesokan harinya ia dijemput ibunya dan dibawa untuk periksa ke rumah sakit.
Baca juga: Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Prabowo Berhentikan Kapolri dan Stop Kekerasan Aparat
Dari hasil pemeriksaan, dokter menyatakan tidak ada patah tulang atau luka pada organ bagian dalam. Dokter menjelaskan Fia mengalami nyeri punggung bawah, low backpain, jadi ototnya mengalami trauma atau ketegangan. Dokter kemudian meresepkan obat anti nyeri.
Setelah kejadian tersebut Fia sempat kesulitan untuk berjalan, berganti baju, saat ke toilet dan saat tidur. Ketika telentang atau miring ke kanan atau ke kiri saat tidur, Fia merasa kesakitan. Setelah 4 hari Fia merasa kondisinya berangsur membaik, meskipun ia baru bisa berjalan, belum kuat untuk berlari.
Fia baru pertama ikut aksi sebagai tenaga kesehatan dan ikut merasakan represi aparat polisi yang menggunakan tembakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa aksi. Tindakan polisi ini adalah yang kesekian kali dilakukan kepada tim paramedis yang berjaga saat aksi berlangsung.
Sepanjang aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah pada 25-31 Agustus 2025, tercatat beberapa kali tindakan serupa. Di Solo, 2 orang mengalami luka-luka akibat dugaan pemukulan oleh oknum berseragam Brimob. Sementara di Bali, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali melaporkan beberapa tim medis mendapatkan intimidasi aparat.
Pada aksi-aksi sebelumnya, hal serupa juga terjadi. Aksi May Day atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 lalu misalnya. Empat orang paramedis dan paralegal bahkan ditangkap polisi serta mengalami kekerasan fisik dan verbal.
Tim medis yang seharusnya dilindungi karena menjalankan tugas kemanusiaan justru ikut terdampak. Padahal kerja-kerja tenaga medis dalam situasi konflik sosial dan demonstrasi dijamin perlindungannya oleh undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Solidaritas dan Gerakan Warga Menyebar
Sementara sekitar 570 KM dari Jakarta, di kawasan sekitar Kampus UGM, Yogyakarta, sejumlah mahasiswa berbagi keresahan di hari Jumat tersebut.
Kabar terbunuhnya Affan Kurniawan karena dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta tersebar cepat lewat media sosial dan memantik solidaritas. Aksi dukungan digelar di berbagai kota termasuk di Yogyakarta.
Ratusan pengemudi ojol menggelar aksi di depan Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat pagi. Para sopir ojol tersebut memblokir akses jalur lambat dan menyalakan lilin serta menaburkan bunga lalu berdoa bersama. Sebelumnya mereka membagikan pita hitam kepada pengguna jalan di persimpangan Condong Catur sebagai simbol duka cita.
Sore harinya mahasiswa dan berbagai elemen mastyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di depan Markas Polda DIY. Mereka membawa tuntutan yakni reformasi Polri. Menjelang malam aksi memanas. Polisi membentuk barikade di depan gerbang Polda dan menembakkan gas air mata.
Sejumlah kendaraan warga dan beberapa bagian gedung Polda DIY ikut terbakar. Polisi terus menembakkan gas air mata, meski massa sudah tercerai-berai.
Munculnya aksi solidaritas atas kematian Affan di Yogyakarta memantik Onah (25), mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk ikut bergabung dalam aksi. Ia lalu meminta pendapat teman-teman kuliahnya.
“Memungkinkan nggak ya kalau aku ikut aksi Jumat malam?” tanya Onah.
“Kayaknya enggak deh,” jawab temannya.
Teman-temannya khawatir kalau kondisi di lapangan memburuk. Saran dari temannya membuat Onah kembali berpikir, apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi dalam aksi. Di saat yang sama ia bertemu dengan beberapa temannya yang ikut aksi. Mereka bercerita kalau sempat merasa cemas dan pola tidurnya terganggu.
Baca juga: Affan Kurniawan Dibunuh Polisi, Ingatlah Namanya Sebagai Pejuang
Ternyata keluhan tidak hanya datang dari teman-temannya yang ikut aksi. Beberapa temannya yang tidak ikut aksi juga ada yang merasa cemas, susah tidur dan tidak tahu yang mesti dilakukan.
Dari mendengarkan keluhan teman-temannya itulah terbersit keinginan untuk membuka ruang bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan emosional dan mental di tengah situasi yang terjadi. Onah lalu menggulirkan gagasan itu ke teman-teman kuliahnya lewat percakapan di grup. Gayung pun bersambut, 4 orang temannya menyambut baik rencana menyediakan support line.
“Mau nggak kalau kita bikin support line gitu buat menanggapi situasi sekarang ini,” kata Onah.
“Iya kayak first aid-nya kesehatan mental buat masyarakat ya,” balas Fey.
Percakapan pun bergulir. Luhdee (25) yang lokasi kosnya berada di zona hitam, jadi bisa mendengar suara petasan, tembakan gas air mata, dll, saat aksi berlangsung, sepakat dengan gagasan Onah. Menurutnya keberadaan wadah buat bercerita akan membantu orang-orang yang merasa khawatir dan cemas sehingga mereka tidak lagi merasa sendiri.
Apalagi Fey (23) pernah punya pengalaman magang sebagai kader kesehatan mental di SMAN 1 Pajangan, Bantul, Yogyakarta waktu mahasiswa S1. Jadi Fey sudah punya gambaran langkha-langkah yang mesti disiapkan dan dilakukan untuk membuka dan mengelola layanan hotline.
Hanya saja dulu Fey menjalankan layanan kesehatan mental tersebut di lingkup sekolah dan secara luring. Sementara saat ini mereka merancang layanan support line tersebut secara online. Karena itu mereka mesti mencari platform yang aman dan belajar dengan cepat cara menggunakan platform tersebut. Beberapa alternatif platform mereka diskusikan.
“Kalau pakai WA (WhatsApp) nomor pribadi kita kelihatan. Agak riskan tuh.”
“Kalau Telegram, dia ada fitur channel-nya. Terus nomor kita bisa disembunyikan. Kita bisa pakai username. Udah gitu username-nya bisa diganti-ganti juga.”
Akhirnya disepakati mereka memakai aplikasi Telegram untuk memberikan layanan support line.
Baca juga: Nirempati Hingga Bias Kelas: Sederet Pernyataan Problematik Pejabat Publik di Bulan Kemerdekaan
Jumat (29/8/25) malam tersebut aksi di beberapa kota diwarnai dengan perusakan dan pembakaran gedung parlemen dan fasilitas publik. Esok harinya Prabowo memanggil Kapolri dan Kepala TNI serta memerintahkan aparat agar menindak tegas demonstran yang bertindak “anarkis”.
Pada Sabtu (30/8/25) situasi di lapangan belum juga mereda. Aksi demonstrasi masih berlangsung di beberapa titik di Jakarta dan disusul dengan penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan. Aksi di beberapa daerah juga menelan korban jiwa.
Sejumlah instansi pada Minggu (31/8/25) mengumumkan pelaksanaan aktivitas daring mulai 1 hingga 4 September 2025. Seperti Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mengizinkan sekolah di sekitar lokasi unjuk rasa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta juga mengeluarkan imbauan bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan WFH ini bersifat situasional dan tidak wajib, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Hal serupa juga terjadi di beberapa kota, seperti Yogyakarta. UGM misalnya pada Minggu (31/8/25) mengumumkan bahwa seluruh proses pembelajaran akan dilaksanakan secara daring mulai 1 hingga 4 September 2025.
Informasi soal pelaksanaan kuliah secara daring di satu sisi meningkatkan kekhawatiran pada sejumlah mahasiswa. Apalagi sehari sebelumnya tersebar informasi soal pemetaan zona di beberapa daerah dalam sejumlah kategori terkait aksi yang berlangsung. Kawasan pemukiman dan kos-kosan mahasiswa di sekitar kampus UGM masuk kategori zona hitam karena dekat dengan lokasi aksi.
Onah dan teman-temannya makin yakin untuk membuka support line. Setelah persiapan dirasa cukup, mereka lalu membuat flyer tentang layanan support line tersebut. Minggu malam flyer sudah jadi lalu disebarkan lewat akun menfess dan channel UGM. Dalam sekejap banyak yang me-retweet, membagikan dan me-like postingan tersebut. Malam itu ada sekitar 200-an akun yang menyukai postingan tersebut.
Baca juga: Pidato Prabowo-Puan: Menguji ‘Klaim Keberhasilan’ dari Perspektif Perempuan dan Keadilan Sos
“Sekitar jam 10 atau 11-an ada 3 orang yang menghubungi kami. Jadi memang saat itu banyak yang me-retweet dan kondisinya kan saat itu juga sedang kritis ya,” tutur Fey.
Jadi mereka yang mau berbagi cerita atau konseling bisa meng-klik tautan yang akan membawa mereka masuk ke channel Telegram. Di channel tersebut mereka akan mendapatkan informasi kalau mau konseling secara pribadi bisa lewat direct message (DM) dengan meng-klik username yang ada. Onah, Fey, Luhdee dan 2 orang temannya berbagi tugas untuk menjadi konselor dengan berkoordinasi lewat WA.
Dari pesan-pesan yang masuk ada yang berbagi cerita, ada juga yang berkonsultasi. Mereka rata-rata adalah mahasiswa, ada yang khawatir dengan penulisan skripsinya lantaran situasi kampus yang memanas. Ada juga yang khawatir karena bahan-bahan makanan di kosnya menipis bahkan sudah habis. Ada juga yang susah tidur dan asam lambung naik karena situasi genting yang terjadi.
Bahkan ada juga yang minta tolong ke mereka untuk membantu menenangkan orang tuanya. Ada juga yang mengkhawatirkan kondisi teman-teman pengemudi ojol. Pasalnya sehari-hari mereka sangat terbantu oleh keberadaan ojol mulai dari mengantar aktivitas sampai membeli sesuatu.
Onah dan teman-temannya yang berlatar belakang mahasiswa magister ilmu psikologi menyadari batasan mereka. Karena itu mereka berupaya agar informasi yang mereka berikan selalu merujuk pada sumber yang bisa dipercaya. Selain itu mereka juga membagikan pengalaman mereka yang sekiranya bisa kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi klien.
“Kami itu (mahasiswa) magister sains. Jadi kami bukan profesional psikolog, artinya kami bukan seperti psikolog yang bisa memberikan intervensi. Kami mendengarkan cerita mereka dan menjadi konselor bagi mereka,” papar Fey.
Hal yang menarik adalah upaya mereka menyediakan ruang aman dan pertolongan pertama kesehatan mental bagi teman-teman sebaya mereka dalam situasi kritis juga membawa hal baik bagi mereka sendiri.
Baca juga: 80 Tahun Tak Jadi Merdeka: Tak Mau Terpuruk Dari Penggusuran, Perempuan Bangkit Dengan Koperasi
“Awalnya aku merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan teman-teman. Aku cukup cemas, tidurku pun juga nggak teratur, karena aku mendengar sendiri suasananya soalnya kosan ku dekat dengan Ringroad. Tapi yang aku rasakan setelah ketemu sama teman-teman di channel Support Line, terus dengar cerita mereka, bukannya membuat aku capek,” tutur Onah.
“Tapi malah membuat aku sadar kalau ternyata aku nggak sendiri. Dan aku bisa membantu dan berbagi dengan mereka. Jadi kayak ada energi positif ke diriku. Aku jadi lebih tenang dan tahu ternyata kita bisa saling bantu di situasi begini dengan gerakan-gerakan kecil di bawah,” tambahnya.
Sementara di belahan bumi yang lain, sebuah akun di platform X (Twitter) @sighyam (Yammi) mengunggah sebuah postingan, Sabtu (30/8/25) malam. Yammi mengatakan dirinya menemukan cara buat memesan makanan untuk pengemudi ojol karena aplikasi Grab memungkinkan pemesanan ke negara-negara Asia Tenggara.
”Guys, I just found out that you can support Indonesian grab riders who are still out on the streets because grab allows you to make deliveries in other SE Asian countries? OKAY. (Teman-teman, saya baru tahu kalau kita bisa mendukung pengendara Grab Indonesia yang masih berkeliaran di jalanan karena Grab memungkinkan kita melakukan pengiriman ke negara-negara Asia Tenggara lainnya? OKE),” ujarnya.
Yammi memberikan panduan langkah-langkahnya dilengkapi dengan foto tangkapan layar sehingga membantu memudahkan orang untuk memahaminya. Ia juga menjelaskan agar tidak memesan makanan yang mengandung babi atau alcohol. Serta memilih lokasi hotel untuk tempat pengantaran pesanan yang jauh dari kantor polisi.
Yammi juga mengingatkan untuk memesan makanan dan minuman yang mudah dibagikan. Ia juga menyebutkan kota-kota selain Jakarta yang juga menjadi titik aksi dan bisa menjadi lokasi pemesanan makanan. Tak lupa ia juga menuliskan pesan untuk pengemudi ojol yang mendapatkan order untuk membagikan pesanan tersebut kepada pengemudi ojol lainnya.
Baca juga: 80 Tahun Tak Jadi Merdeka: Perempuan Tergilas Proyek Strategis Nasional Atas Nama Pembangunan
Selain makanan dan minuman bagi pengemudi ojol. Yammi juga menjelaskan cara untuk memberikan bantuan medis dengan membeli obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan. Ia juga menunjukkan cara berdonasi untuk bantuan hukum lewat lembaga bantuan hukum yang mendampingi peserta aksi yang ditangkap polisi. Pasalnya polisi banyak melakukan penangkapan terhadap peserta aksi dan para aktivis di berbagai kota.
Cuitan tersebut mengundang banyak tanggapan dari warganet di berbagai negara untuk memesan makanan bagi pengemudi ojol. Warganet di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, bahkan warganet dari Eropa seperti Inggris, Yunani beramai-ramai pesan makanan di Jakarta dan beberapa kota yang menjadi lokasi aksi lewat aplikasi ojek online.
Warganet berbagai negara yang mengikuti cara Yammi untuk mendukung para pengemudi ojol kemudian membagikan juga foto tangkapan layar orderannya di komentar postingan Yammi. Sementara pengemudi ojol yang menerima order dan membuat video atau foto yang menunjukkan mereka membagikan orderan yang diterima juga dibagikan oleh warganet sebagai komentar postingan Yammi.
Yammi juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK untuk mempromosikan jualannya lewat komentar di postingannya. Dengan begitu warganet yang hendak memesan makanan untuk pengemudi online bisa memesan lewat penjual makanan skala UMK tersebut.
Tindakan kecil Yammi ini mengundang banyak pujian dan dukungan dari warganet. Di postingan yang lain Yammi mengaku kalau aksinya tersebut merupakan kolaborasi dari sejumlah warganet Asia Tenggara.
Represi Fisik dan Digital Oleh Aparat
Sayangnya di tengah aksi dan gerakan yang dilakukan sesama warga untuk mendukung aksi massa, upaya represif justru dilakukan oleh pemerintah dan aparat. Tindakan represif ini dilakukan di ruang digital maupun secara fisik di jagad luring.
SAFENet dalam pernyataannya mengungkapkan aksi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 tidak hanya diwarnai dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada para peserta, tetapi juga berdampak pada hak-hak digital pengguna internet di Indonesia secara masif. Situasi di lapangan juga menunjukkan adanya praktik-praktik yang diduga melanggar prinsip kebebasan berekspresi di ruang digital oleh pemerintah dan platform media sosial.
SAFEnet memandang situasi ini sebagai wujud nyata pembatasan kebebasan berekspresi, otoritarianisme digital, dan militerisasi ruang siber Indonesia. Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital, SafeNet mencatat sejumlah pelanggaran hak-hak digital warga.
Kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis seperti Khariq Anhar, aktivis mahasiswa dari Universitas Riau dan pengelola akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP); Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru, Muzaffar Salim, staf Lokataru; dan Syahdan Husein, aktivis Gejayan Memanggil. Selain aktivis, terdapat juga dua individu berinisial RAP dan FL yang juga mengalami kriminalisasi.
Beredarnya kontak WhatsApp sejumlah pegiat koalisi masyarakat sipil yang secara keliru dipresentasikan sebagai milik sejumlah anggota DPR, sehingga menimbulkan spam, pelecehan, sampai gangguan keamanan kepada mereka yang terdampak.
Selain itu, SAFENet menemukan berbagai macam intimidasi secara masif di ruang digital mulai dari pengancaman, pengungkapan data pribadi, kekerasan berbasis gender online, dan berbagai serangan digital lainnya yang menargetkan individu-individu yang menyampaikan kritik di media sosial.
SAFENet juga mencatat terjadi gangguan terhadap akses internet dan informasi di ruang digital. Moderasi konten, pembatasan akses terhadap sejumlah fitur, pemadaman listrik di beberapa wilayah Jakarta dan Bandung yang menjadi titik sentral aksi. Akibatnya terjadi hambatan arus informasi bagi masyarakat secara umum serta memperbesar potensi ancaman fisik kepada para peserta aksi.
“Selain itu, ditemukan dugaan sabotase kabel optik server dengan pembakaran yang berpotensi mengganggu jaringan internet serta memengaruhi arus komunikasi dan informasi di Jakarta. Pola ini serupa dengan pola-pola gangguan akses internet pada sejumlah demonstrasi selama beberapa tahun belakangan. Sehingga peserta kesulitan untuk terhubung ke Internet selama aksi berlangsung”, papar SAFENet.
Ditangguhkannya fitur siaran langsung milik TikTok, yang telah menjadi saluran alternatif untuk mendokumentasikan jalannya demonstrasi di jalanan berbagai kota di Indonesia dan merekam tindakan brutal aparat penegak hukum, atas alasan keamanan.
Penangguhan ini selain membatasi akses informasi dan komunikasi, juga berimbas pada aspek ekonomi. Pengusaha UMKM yang mengandalkan fitur siaran langsung untuk berjualan ikut terdampak.
Terdapat indikasi adanya operasi informasi yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dari isu kekerasan polisi. Narasi yang disebarkan berupaya mengarahkan fokus massa untuk menyasar DPR, alih-alih menuntut pertanggungjawaban atas brutalitas polisi.
Pada saat yang sama, peserta aksi makin sering dilabeli sebagai kelompok anarkis, sebagai upaya untuk mendelegitimasi tuntutan mereka. Selain itu, juga terdapat narasi hasutan untuk melakukan tindak kekerasan kepada etnis Tionghoa yang memunculkan trauma peristiwa 1998.
SAFENet menyoroti militer yang tampak mencari panggung. Ini terlihat dari narasi sejumlah akun media sosial termasuk @PuspenTNI yang menyatakan TNI hadir sebagai penengah, pencair suasana, dan turun ke titik-titik demonstrasi untuk mengamankan demonstrasi. Padahal, TNI tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengamankan atau mencairkan suasana di titik-titik demonstrasi.
SAFENet juga menyoroti pernyataan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang berencana memanggil perwakilan Meta dan TikTok pada 26 Agustus untuk mendiskusikan pemberantasan konten yang dilabeli pemerintah sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).
Hanya dalam beberapa hari, moderasi konten berlebihan atau overmoderation terjadi di platform milik kedua perusahaan tersebut, seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Sejumlah akun juga ditangguhkan dan banyak unggahan terkait kekerasan polisi diturunkan dengan dalih ‘penghasutan dan kekerasan’.
Selain itu, beberapa pengguna X juga mendapatkan notifikasi permintaan penurunan konten. Padahal, konten-konten yang disebarkan merupakan ekspresi yang sah, termasuk dugaan video perintah penembakan dari Kapolri terhadap massa aksi.
Terjadi penyitaan, penggeledahan, dan penyedotan data secara paksa terhadap HP para massa aksi di Bali oleh kepolisian.
Sementara itu represi fisik berupa intimidasi, kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi terhadap aktivis gencar dilakukan polisi. Langkah ini diambil sejalan dengan keluarnya pernyataan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (1/9/25). Ia mengatakan akan memburu aktor intelektual hingga pihak yang membiayai aksi demo “anarkis” yang terjadi beberapa hari terakhir.
Pendamping Hukum Delpedro, Muzaffar, Syahdan dan Khariq dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Mhd Zakiul Fikri menyoroti proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Tidak ada surat penangkapan, petugas tidak memakai seragam dan digunakannya cara-cara kekerasan dalam proses penangkapan.
Selain itu Zakiul juga mengecam proses penangkapan dan penahanan keempat tersangka yang dilakukan secara terburu-buru, tanpa kehati-hatian dan tanpa alat bukti yang jelas dan konkret. Apalagi pelapornya juga tidak diketahui dengan jelas. Karena itu TAUD akan menempuh langkah-langkah prosedur hukum selanjutnya yakni penangguhan penahanan dan praperadilan.
Zakiul kepada Konde.co mengatakan empat orang kliennya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut ditarget sebagai aktor materiil, dalang dibalik semua kerusuhan yang ada. Dalam hukum pidana dikenal aktor formil dan aktor materiil. Pelaku yang dilabeli sebagai aktor formil biasanya hukumannya lebih ringan dibandingkan aktor materiil.
Aktor formil merujuk pada pelaku yang melanggar undang-undang tertulis yang ada. Sedangkan aktor materiil merujuk pada pelaku yang melanggar perbuatan yang dilarang karena sifatnya melawan hukum, baik secara hukum tertulis maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.
“Mereka sejauh ini ditarget sebagai aktor materiil, dalang di balik semua kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir. Tetapi sejauh ini kami masih yakin dan percaya bahwa mereka ini hanya dijadikan kambing hitam,” beber Zakiul.
“Kami melihat ini semacam puzzle-puzzle yang sedang dikumpulkan polisi. Dalam arti polisi kebingungan sekarang ini untuk menunjuk pihak yang bisa disalahkan. Akhirnya ditangkapilah saja dulu semuanya semacam anjing-anjing yang sedang berburu. Persoalan pasal apa yang akan disangkakan ke mereka kemudian apakah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku atau tidak, itu jadi urusan nanti. Sekarang begitu cara berpikir polisi kalau saya lihat,” paparnya.
Zakiul juga melihat Delpedro dan kawan-kawan diperlakukan layaknya tahanan politik, makanya kekuatan politiknya lebih besar dibandingkan kekuatan hukumnya. Karena itu TAUD mendorong masyarakat sipil juga media massa untuk menyoroti kasus ini.
“Kami perlu publik, baik itu media massa maupun aktivis yang ada di luar sana untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap proses yang dilakukan oleh kepolisian saat ini,” pungkasnya.
Gerakan Warga: Perlawanan yang Tumbuh dari Empati Kolektif
Inisiatif warga yang muncul dalam berbagai bentuk seperti bantuan medis, layanan konseling dan donasi ini tumbuh secara organik. Ada situasi ketidakadilan dan ketertindasan yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan segelintir kelompok masyarakat. Apalagi wakil rakyat yang diharapkan bisa mengawasi kinerja pemerintah justru menjadi pemulus jalan kesewenang-wenangan pemerintah.
Ketika keresahan masyarakat tersebut disuarakan dalam bentuk aksi, pemerintah justru menghadapinya dengan menurunkan aparat bersenjata. Maka ketika Affan Kurniawan dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya saat memukul mundur massa aksi, kemarahan masyarakat pun memuncak.
Terbunuhnya Affan juga memantik solidaritas masyarakat dan menumbuhkan aksi dan gerakan warga. Media sosial mengamplifikasi inisiatif masyarakat tersebut lewat tagar #WargaJagaWarga, #SipilJagaSipil, #RakyatBantuRakyat.
Merlyna Lim, profesor bidang komunikasi dari Carleton University, Kanada kepada Konde.co menjelaskan gerakan warga secara umum muncul secara organik. Kemunculannya didorong oleh solidaritas dan kepekaan terhadap ketidakadilan yang tumbuh dari pengalaman bersama mengalami dan menyaksikan ketidakadilan, ketidakberpihakan pemerintah dan wakil-wakil rakyat.
“Aksi-aksi seperti pemberian makanan, bantuan medis, konseling, dan donasi adalah bentuk perlawanan nonkonfrontatif,” kata Merlyna.
Inisiatif warga menurutnya tidak selalu muncul dalam bentuk aksi massa besar. Justru, banyak gerakan lahir dari kebutuhan mendesak dan ikatan sosial yang kuat di tingkat komunitas.
“Ketika negara gagal menyediakan perlindungan dan keadilan, warga saling mengisi kekosongan itu. Bentuknya bisa sesederhana berbagi makanan atau menyediakan ruang konseling, tetapi dampaknya sangat dalam. Ini adalah bentuk politik yang berangkat dari rasa kemanusiaan,” paparnya.
Gerakan ini menurutnya menunjukkan bahwa warga biasa dapat menjadi aktor penting dalam perjuangan politik tanpa harus terikat pada organisasi formal. Keterlibatan warga biasa dalam gerakan ini menunjukkan adanya kesadaran politik baru bahwa kekuasaan bisa digerakkan dari bawah, oleh siapa saja, dengan cara yang beragam.
Merlyna tak menampik bahwa gerakan warga juga menghadapi represi dari pemerintah. Represi hadir dalam bentuk fisik—berupa intimidasi, kekerasan, dan penangkapan—maupun digital, seperti sensor, doxing, dan manipulasi narasi.
Ia menegaskan bahwa solidaritas tumbuh dari pengalaman bersama akan ketidakadilan dan kekerasan struktural. Karena itu di tengah represi yang makin canggih dan menyeluruh, solidaritas warga justru bisa menemukan bentuk-bentuk baru. Ketika ruang formal dipersempit, gerakan menjelma menjadi jaringan informal yang tersebar dan saling menopang.
Namun solidaritas tidak bisa tumbuh begitu saja, ia butuh dipelihara. Merlyna menjelaskan daya tahan solidaritas bergantung pada kekuatan jejaring, keberlanjutan aksi, dan adaptasi terhadap tekanan. Karena itu dibutuhkan strategi jangka panjang, kontinuitas aksi, dan kemampuan untuk terus membaca situasi.
“Solidaritas desentralistik menjadi kunci agar gerakan tak mudah dilumpuhkan. Desentralisasi menjadi strategi penting agar tidak ada satu titik pusat yang bisa dengan mudah diserang. Ketika satu ruang direpresi, ruang lain tetap hidup,” papar Merlyna.
Untuk itu Merlyna menjelaskan gerakan sosial hari ini dituntut untuk lebih gesit, fleksibel, dan inovatif dalam membangun ketahanan kolektif di tengah berbagai bentuk represi yang terus berkembang.
Lalu bagaimana strategi yang harus diupayakan warga terutama perempuan dan kelompok marginal? Merlyna mengingatkan bahwa perempuan dan kelompok merginal adalah aktor penting dalam gerakan, bukan hanya korban atau kelompok yang perlu dilindungi.
“Framing perempuan dan kelompok marginal sebagai objek penderita sering kali mengaburkan kenyataan bahwa merekalah yang justru menghidupi gerakan. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin, merawat, mengorganisir, dan menciptakan alternatif,” bebernya.
Ia menambahkan perempuan dan kelompok marginal memainkan peran strategis dalam membangun jaringan solidaritas, pengorganisiran komunitas, dan produksi narasi perlawanan. Dalam banyak kasus, mereka menjadi pusat dari ekosistem solidaritas.
Strategi utama gerakan menurut Merlyna bukan soal perlindungan individual dan/atau melindungi yang dianggap lemah. Sebaliknya memperkuat jaringan kolektif yang memungkinkan semua orang, tanpa kecuali, untuk terlibat secara aktif dan setara.
“Agensi kolektif yang dibangun dari bawah—yang lahir dari pengalaman bersama, pengetahuan lokal, dan kerja lintas batas—jauh lebih tahan terhadap represi dibandingkan strategi perlindungan yang bersifat individual,” ujarnya.
Karena itu penting untuk menciptakan ruang aman, memperluas literasi digital-politik, dan membangun aliansi lintas identitas dan isu.
Meskipun media sosial punya peran dalam mengamplifikasi gerakan warga, tetapi perempuan yang juga Direktur ALiGN Media Lab ini mengingatkan bahwa media sosial tidak pernah netral. Ia diciptakan dengan desain yang memiliki intensi bukan untuk membangun demokrasi, tetapi untuk memperluas pasar.
“Media sosial menjadi alat mobilisasi sekaligus ruang yang diawasi dan rentan disalahgunakan untuk represi. Media sosial memang memudahkan penyebaran dan mobilisasi, tetapi ia juga tidak netral. Setiap aksi digital warga berlangsung di tengah pengawasan, manipulasi algoritma, dan potensi kriminalisasi,” urainya.
Media sosial, Merlyna menjelaskan telah menjadi arena penting bagi gerakan warga, tetapi ia bukan satu-satunya. Apalagi ketika ruang digital sudah menjadi bagian dari infrastruktur kekuasaan yang bisa dikontrol dan dimanipulasi. Karena itu ketergantungan pada media sosial harus diseimbangkan dengan penguatan komunitas dan aksi di dunia nyata.
“Bergerak di dunia algoritmis penting tapi tidak cukup, harus juga digabungkan dengan gerakan manusia dan komunitas secara ritmis, bergerak bersama untuk tujuan yang sama,” ujarnya.
Warga perlu memahami bagaimana infrastruktur digital bekerja dan siapa yang mengendalikannya, memahami medan digital secara kritis. Ini mencakup siapa yang menentukan visibilitas, bagaimana data digunakan, bagaimana dinamika algoritmis cenderung memperkuat binary yang bersifat afektif dan rentan polarisasi dan manipulasi.
Namun, Merlyna menekankan bahwa kekuatan gerakan secara digital tidak hanya lahir dari algoritma. Ia juga tumbuh dari cerita (stories of us & our collective “story”). Cerita-cerita lokal dan personal memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan kesadaran dan solidaritas publik.
“Cerita kecil, lokal, dan personal sering kali lebih kuat dalam membangun empati dan dukungan daripada retorika besar” ujar Merlyna.
“Dalam situasi krisis, cerita adalah ruang bagi harapan, dan harapan adalah bahan bakar dari perubahan,” tandasnya.
Perjuangan hari ini membutuhkan keberanian untuk membangun ruang-ruang alternatif yang mandiri dari sistem dominan. Membangun komunitas, memperkuat narasi alternatif, dan menciptakan ruang-ruang aman di luar layar adalah bagian penting dari strategi perlawanan hari ini.
Narasi “Aktor Intelektual Kerusuhan”, Lagu Lama
Narasi dan upaya sistemis yang dilakukan polisi untuk memburu “aktor intelektual kerusuhan” bukanlah hal baru. Merlyna mengungkapkan dalam sejarah banyak gerakan rakyat, di Indonesia dan di negara-negara lain, negara sering membingkai aksi warga sebagai sesuatu yang digerakkan oleh “aktor intelektual” atau “dalang” tertentu.
Tujuannya ganda, pertama, untuk mendeligitimasi gerakan agar dianggap bukan aspirasi tulus warga, melainkan hasil “provokasi”. Kedua, untuk menciptakan alasan hukum bagi tindakan represif, termasuk kriminalisasi, dengan ujung memadamkan gerakan.
“Media sosial memang memberi ruang ekspresi, tetapi menuduh posting atau unggahan sebagai bentuk ‘penghasutan’ tanpa bukti kekerasan nyata adalah bentuk penyempitan ruang sipil, shrinking civic space,” tegas Merlyna.
“Alih-alih melihat unggahan itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, aparat justru menggunakannya untuk membangun narasi ketakutan.” tambahnya.
Namun Merlyna memaparkan masyarakat tidaklah bodoh, tidak semua bisa dibohongi oleh narasi polisi atau pemerintah. Ketika aparat negara dipakai untuk menekan suara rakyat, ada beberapa hal penting yang bisa dan sudah dilakukan warga.
Seperti, pertama, menjaga solidaritas publik. Warga perlu terus saling merawat gerakan dan tidak membiarkan kriminalisasi memecah-belah mereka. Kedua, mendiseminasi narasi kesatuan untuk menandingi narasi polisi atau kriminalisasi. Ini bisa dilakukan oleh warga ataupun aktivis.
Ketiga, membangun dokumentasi dan arsip. Setiap tindakan represif sebaiknya dicatat, disebarkan secara aman, dan dibawa ke ranah hukum maupun publik. Keempat, mendorong akuntabilitas. Baik lewat advokasi hukum, desakan ke lembaga negara independen, maupun melalui opini publik, agar aparat negara tidak dibiarkan bertindak sewenang-wenang.
Kelima, menghubungkan dengan jejaring lebih luas. Mengaitkan perjuangan lokal dengan solidaritas nasional maupun internasional dapat memberi perlindungan moral dan politik. UN (PBB) sudah mulai bicara, tapi tidak cukup. Tekanan dari pihak internasional penting di masa-masa ini.
Singkatnya, upaya polisi membangun narasi tunggal perlu terus ditantang dengan narasi tandingan berbasis solidaritas, data, dan pengalaman warga sendiri. Dan ruang demokrasi hanya bisa bertahan kalau kita semua tetap terlibat menjaganya.
Keterangan foto: warga menyediakan makanan dan minuman bagi peserta aksi saat Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar demonstrasi pada Rabu (3/9/25). Foto: Ardiles/Konde.co.
