Latipah (70) dan Maana (60) baru selesai menyiangi padi di ladang. (Foto: Luthfi Maulana Adhari/Konde.co)

Melawan Tambang di Kawasan Hutan yang Terlanjur Sawit, Cerita dari Kandangan Lama Kalimantan Selatan

Masuknya konsesi perusahaan ke kawasan hutan mengubah bentang alam dan hidup Kandangan Lama, Kalimantan Selatan. Kini, kebun sawit bertumpang tindih dengan konsesi batu bara, sementara perempuan menghadapi penyusutan ruang pangan dan beban penghidupan yang kian berat.

Matahari belum beranjak tinggi ketika Latipah dan Maana sudah menapakkan kaki di pematang sawah. Pukul delapan pagi, kedua perempuan sepuh di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, itu mulai bekerja. Mereka bertahan di sawah hingga siang, sekitar pukul satu atau dua, sebelum kembali menyambung pekerjaan sampai sekitar pukul lima sore.

Namun, dalam beberapa hari terakhir, pekerjaan itu bahkan tak lagi membawa mereka pulang ke rumah. Sudah tiga malam berturut-turut Latipah, yang berusia 70-an tahun dan tak bisa memastikan tahun kelahirannya, bersama Maana (65), memilih tidur di sebuah gubuk kayu di tengah sawah.

Di gubuk itulah urusan pangan keluarga mereka dipertaruhkan. Perempuan di Kandangan Lama menanam padi bukan perkara mengejar keuntungan dari pasar komoditas. Mereka menanam banih (padi) agar keluarga tetap memiliki makanan dan tidak harus selalu mengeluarkan uang untuk membeli beras.

“Perempuan mengurus banih haja, mengolahnya gasan makan” (Perempuan hanya mengurus padi, mengolahnya untuk dimakan), tutur keduanya. Jika hasil panen melimpah, barulah sebagian dijual. “Banih tu gasan makan di rumah. Mun hasilnya banyak, hanyar dijual,” (Padi itu untuk makan di rumah. Kalau hasilnya banyak, barulah dijual), kata mereka saat ditemui sambil berladang, Rabu (5/8).

Kondisi tanah di sawah yang digarap Latipah dan Maana. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Sawah sudah turun temurun menjadi penyangga kehidupan rumah tangga di Kandangan Lama yang dikelola perempuan, tempat keluarga memperoleh makanan tanpa sepenuhnya bergantung pada pasar.

Namun, sawah yang mereka rawat tak lagi memberikan hasil seperti puluhan tahun silam. Dahulu, lahan garapan mereka lebih luas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan beras keluarga selama setahun. Kini, biaya produksi semakin besar, sementara hasil panen terus menyusut.

“Mun mananam banih, luas jua dahulu tanahnya. Hasil panennya dijual lagi. Setahun sekali diolah. Jadi, kada perlu nukar baras mun mananam banih” (Kalau menanam padi, dahulu tanahnya juga luas. Hasil panennya bisa dijual lagi. Setahun sekali diolah. Jadi, tidak perlu membeli beras kalau menanam padi), kenang mereka.

“Dahulu hasilnya banyak. Kalau wayahini, modal haja yang banyak, hasilnya kada. Mun dahulu, walaupun sedikit mananam, hasilnya banyak” (Dahulu hasilnya banyak. Sekarang justru modalnya yang banyak, tetapi hasilnya tidak seberapa. Dahulu, meskipun menanam sedikit, hasilnya banyak).

Perubahan itu terlihat dari jumlah panen yang mereka ingat. Jika dibandingkan secara nominal, angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 90 persen.

“Dahulu bisa 300-an baleg. Wayahini paling 30 baleg, sedikit banar. Sayang jua mun kada ditanam. Daripada modalnya kada kembali, dipilih-pilih haja mana yang kawa gasan dimakan” (Dahulu bisa sekitar 300 baleg. Sekarang paling banyak 30 baleg, sedikit sekali. Sayang juga kalau tidak ditanam. Daripada modalnya tidak kembali, dipilih-pilih saja mana yang bisa dimakan).

Saat Latipah dan Maana menyiangi padi siang itu, sawah yang kering tempat mereka berpijak tampak lebih gersang lagi, nampak ladang di sekitar telah dibabat untuk rencana penanaman sawit oleh warga.

Lahan yang dibuka di dekat sawah Latipah dan Maana. Mereka menduga lahan yang masih milik kerabatnya itu akan ditanami sawit. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Untuk membiayai penanaman padi, Latipah dan Maana mengandalkan uang tunai dari penjualan sawit yang dikelola oleh laki-laki dalam keluarga, yang mereka sebut bapak tua. Mereka menjelaskan bahwa hasil sawit digunakan untuk membeli kebutuhan produksi padi. Jika panen padi cukup besar, sebagian hasil penjualannya bisa kembali menjadi modal untuk musim tanam berikutnya.

“Modalnya dari bapak tua. Sidin menjual sawit gasan modal mananam banih. Mun hasil panen banih ganal, sisanya kawa dijual lagi, duitnya kawa ditambahkan gasan modal berikutnya. Hasil sawit kawa dijadikan modal mananam banih, tapi hasil banih kada kawa menggantikan sawit” (Modalnya dari bapak tua. Beliau menjual sawit untuk modal menanam padi. Kalau hasil panen padi banyak, sisanya bisa dijual lagi dan uangnya ditambahkan untuk modal berikutnya. Hasil sawit bisa dijadikan modal menanam padi, tetapi hasil padi tidak bisa menggantikan sawit).

Padi menjaga keluarga tetap makan, tetapi tidak lagi sanggup membiayai proses produksinya sendiri. Sawit menyediakan uang tunai untuk membeli pupuk, benih, dan kebutuhan lainnya, tetapi hasilnya tidak serta-merta menggantikan fungsi padi sebagai sumber pangan.

Meski demikian, Latipah dan Maana tidak ingin seluruh sawah mereka berubah menjadi kebun sawit.

“Semuanya sudah sawit, tapi tanah ini kada dijadikan kabun sawit, karena banih ini gasan makan. Sayang mun kada mananam banih” (Tetapi tanah ini tidak dijadikan kebun sawit karena padi ini untuk makan. Sayang kalau tidak menanam padi).

Pilihan mereka menjadi penting ketika melihat perubahan bentang alam Kandangan Lama selama beberapa dekade terakhir. Ruang hidup yang dahulu menopang beragam sumber penghidupan perlahan berubah menjadi kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

Di tengah perubahan itu, perempuan menghadapi beban yang tidak selalu terlihat dalam perhitungan ekonomi perusahaan maupun pemerintah. Mereka harus memastikan keluarga tetap makan ketika sawah menyusut, bekerja di kebun sawit ketika pendapatan rumah tangga tidak mencukupi, dan mengurus kebutuhan sehari-hari ketika akses terhadap air, jalan, serta sumber pangan semakin sulit.

Drainase yang kering di lahan sawah Latipah dan Maana. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Rumah Kerbau Rawa

Jauh sebelum garis-garis batas muncul dalam peta konsesi, warga Kandangan Lama mengenal tanah sebagai ruang hidup komunal.

Irdansyah, mantan kepala desa atau pembakal Kandangan Lama yang akrab disapa Pembakal Idan, dalam gelap pemadaman listrik bergilir di rumahnya, mengingat bahwa dahulu terdapat seseorang yang disebut kepala padang. Ia bertugas mengatur pemanfaatan kawasan agar warga tidak saling berebut lahan.

“Sederhananya lahan di desa ini, dia itu dulu bukan komoditas. Nah, tapi untuk mengelola lahan itu dia ada satu orang kepala padang,” ujar Irdansyah pada pertemuan Aliansi Masyarakat Peduli Kandangan Lama (Al-Kalam) di kediamannya, Selasa (4/8)

Kepala padang, menurut Idan, bukan pemilik tanah yang memperjualbelikan lahan. Perannya lebih menyerupai pengatur kawasan agar setiap orang memperoleh ruang untuk menggarap dan memanfaatkan sumber daya alam.

“Bukan transaksi jual beli juga, cuma kayak memperhatikan, mengatur kawasan, kayak ketua adat. Supaya kada (tidak) jadi kita nih berebut. Dulu kan bukan komoditas, enggak ada jual beli tanah, kan,” jelas Idan.

Pertemuan Aliansi Masyarakat Peduli Kandangan Lama (Al-Kalam) di kediaman Idan yang terdampak pemadaman bergilir. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Bentang alam Kandangan Lama ketika itu menopang beragam penghidupan. Warga menanam padi gunung di sekitar aliran sungai kecil yang dikelilingi hutan, mengolah sawah di sempadan sungai, serta memanfaatkan padang ilalang yang membentang hingga sekitar 14 kilometer ke arah laut untuk menggembalakan sapi.

Kawasan rawa juga dimanfaatkan ketika kemarau panjang berlangsung selama tujuh hingga delapan bulan dan air mulai surut. Warga membuka lahan kemudian menanam padi menggunakan tugal, alat tradisional untuk membuat lubang tanam. Di sela-sela tanaman padi, mereka menanam lombok (cabai) sebagai salah satu sumber penghasilan.

Selain bertani dan beternak, masyarakat juga telah mengenal aktivitas tambak sejak sekitar 1987.

“Nah habis panen itu sembari tanam cabe. Cabe itu buat penghasilan ini utama,” kenang Irdansyah.

Thoriq, anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan yang melakukan pemetaan sosial di Kandangan Lama, mengingat cerita masyarakat yang selalu bermula dari keberadaan kerbau rawa. Hampir setiap keluarga dahulu memiliki kerbau yang dilepas bebas di kawasan belakang desa, wilayah yang belakangan masuk dalam konsesi kehutanan.

“Jadi hampir semua warga itu punya peternakan kerbau rawa yang dibebaskan atau dilepaskan secara ini di kawasan belakang-belakang itu atau yang sekarang jadi kawasan Inhutani,” ujar Thoriq saat dihubungi terpisah, Rabu (4/11).

Sementara itu, kawasan Gunung Birah dan deretan gunung lainnya menjadi ruang warga berladang dan berkebun.

Perubahan besar mulai berlangsung pada penghujung 1980-an hingga awal 1990-an. Warga mengingat adanya penyerahan sekitar 1.000 hektare lahan kepada Inhutani pada 1989–1990, yang kemudian diikuti penerbitan Surat Keputusan (SK) Inhutani Nomor 433/1992.

Namun, proses peralihan ruang kelola masyarakat menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) menyisakan persoalan mengenai persetujuan warga dan kejelasan informasi yang mereka terima.

Menurut Thoriq yang dikonfirmasi oleh Pembakal Idan, perusahaan masuk melalui skema yang melibatkan pemerintah desa. Masyarakat diminta menandatangani surat, tetapi tidak mendapatkan penjelasan memadai mengenai konsekuensi dari tanda tangan tersebut.

“Dan setelah bertanda tangan itu otomatis lahannya langsung diakuisisi oleh Inhutani tanpa ada penjelasan atau apa,” tuturnya.

Intan, anggota WALHI Kalsel lainnya, menyampaikan masalah lain mengenai perubahan skema pinjam pakai yang kemudian berubah menjadi skema pembelian.

“Terus awalnya juga sempat dilakukan izin untuk sistem pinjam pakai, tapi malah berubah jadi skema pembelian.”

Perubahan dari skema pinjam pakai menjadi pengambilalihan lahan itulah yang kemudian dipersoalkan. Warga merasa kehilangan kendali atas ruang yang sebelumnya mereka manfaatkan.

Pembatasan tidak berhenti pada administrasi. Menurut Intan, kawasan HTI kemudian dijaga ketat, termasuk oleh orang-orang yang disebut warga sebagai preman dan aparat kepolisian.

“Selain itu sebenarnya psikologisnya si masyarakat juga dipermainkan, karena area HTI itu kan dijaga ketat tuh dari penjagaan baik preman ataupun aparat kepolisian saat itu,” ungkapnya.

Warga yang sebelumnya bebas melintas, mengambil kayu bakar, menggembalakan ternak, atau berladang di kawasan tersebut tidak lagi leluasa melakukan aktivitas serupa.

Arista, warga Kandangan Lama yang pernah bekerja sebagai humas perusahaan perkebunan dan aktif dalam organisasi lingkungan lokal Alkalam, menambahkan bahwa masyarakat semula melepas sebagian lahan karena adanya janji program bagi hasil dan pemberian bibit. Namun, janji itu tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan.

“Karena lahan yang dijanjikan masyarakat mengelola lahan itu, bibitnya saja enggak ada. Kayak bagi hasil tapi duitnya tidak dikasih sama perusahaan gitu, ya. Itu kan cuma program rencana awal kan kayak gitu. Makanya masyarakat melepas sebagian gitu,” ujarnya.

Arista juga mengingat bahwa kawasan yang kemudian disebut sebagai hutan negara menyimpan jejak permukiman lama. Di sana terdapat bekas kampung, kuburan leluhur, serta pohon kelapa dan mangga yang ditanam warga sejak puluhan tahun sebelumnya, yang menurutnya mengubah hubungan masyarakat dengan sejarah, ingatan, dan ruang yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

“Jadi hutan di tiga itu sebenarnya banyak ngambil lahan masyarakat walaupun lahan negara pada tapi sudah dikelola masyarakat. Ada kuburan. Banyak kelompok itu, kuburannya diambil saat lahannya, termasuk digusur, dijadikan kebun,” katanya.

Pada masa awal operasi HTI, sebagian warga bekerja sebagai buruh untuk menanam, merawat, dan memanen pohon akasia. Namun, setelah aktivitas penanaman berhenti dan pohon akasia habis, kawasan tersebut perlahan terbengkalai.

Kondisi lahan yang terbengkalai kemudian mendorong warga kembali masuk untuk menggarap tanah. Mereka menanam karet, jagung, dan sawit; komoditas yang pada saat itu marak dan bernilai ekonomi. 

Pada saat bersamaan, kawasan itu mulai menjadi ruang perebutan baru ketika aktivitas pertambangan masuk. Thoriq menyebut kawasan bekas konsesi tersebut sebagai kawasan perebutan. Status lahan yang tidak jelas membuat warga kembali berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan perizinan lebih besar.

Konsesi yang Tumpang Tindih: Tanah Kandangan Lama Untuk Siapa?

Perubahan ruang di Kandangan Lama tidak berlangsung melalui satu perusahaan atau satu sektor saja. Kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan hadir dengan dasar perizinan serta kronologi yang berbeda.

Lima entitas utama yang tercatat adalah PT Inhutani I UMHT Pelaihari, PT Sarana Subur Agrindotama (SSA), PT Sinar Surya Jorong (SSJ), PTPN XIII bersama Koperasi Sawit Makmur, dan PT Shore.

Di luar itu, warga juga menyebut keberadaan aktivitas tambang pasir, batu, dan emas tanpa izin.

Perusahaan/entitasSektor dan kronologiPersoalan yang muncul di Kandangan Lama
PT Inhutani I UMHT Pelaihari (disebut Inhutani III oleh sebagian warga)Kehutanan/HTI. Klaim penyerahan sekitar 1.000 hektare pada 1989–1990; SK 433/1992; SK 358/2005; RKUPHHK 5249/2006; SK 1526/2021. PBPH disebut mencakup sekitar 27.500 hektare dan berlaku hingga 2092.Persoalan proses pengambilalihan lahan, pembatasan akses warga, keberadaan kuburan dan bekas permukiman, serta dugaan tumpang tindih dengan perkebunan sawit dan tambang.
PT Sarana Subur Agrindotama (SSA)Perkebunan sawit. HGU Nomor 01/Tanah Laut tercatat terbit pada 1995 dengan luas 621,48 hektare dan masa berlaku hingga 31 Desember 2024. Terdapat catatan penetapan tanah terlantar pada 2017.Ketidakjelasan status tanah setelah masa HGU berakhir dan tindak lanjut penetapan tanah terlantar.
PT Sinar Surya Jorong (SSJ)Perkebunan sawit. Disebut mulai beroperasi sekitar 2008. Pemkab Tanah Laut menerbitkan teguran ketidaktaatan pada 29 Februari 2024 dan melakukan mediasi pada tahun yang sama.Klaim sekitar 210 hektare lahan milik sekitar 20 warga terkait pembongkaran kebun karet. Ada pula kesaksian mengenai penanaman sawit di kawasan HTI Inhutani.
PTPN XIII dan Koperasi Sawit MakmurPerkebunan sawit melalui kemitraan. Kerja sama disebut berlangsung sejak 2007. PTPN XIII melebur ke PTPN IV Regional 5 pada 1 Desember 2023.Belum jelas bentuk kemitraan, pembagian hasil, kepemilikan lahan awal, dan keterlibatan perempuan sebagai anggota koperasi.
PT ShorePertambangan batu bara. Perkembangan WIUP tercatat pada 2021 dan pembukaan lokasi tambang disebut berlangsung pada 2022. Terdapat catatan sanksi otoritas terkait pada 12 Mei 2026.Persoalan jalan angkut, dugaan tumpang tindih dengan kawasan hutan, penolakan warga, serta dampak aktivitas pertambangan.

Persoalan tumpang tindih penguasaan tanah muncul di antara hubungan antara Inhutani, SSJ, aktivitas pertambangan, serta perkebunan warga.

Arista bersaksi bahwa kawasan HTI yang izinnya ditujukan untuk penanaman kayu justru bersinggungan dengan aktivitas perkebunan sawit dan tambang batu bara. Saat warga menggarap lahan yang sudah mereka tanami karet atau sawit, pihak Inhutani mendatangi mereka dan, menurut Arista, membawa orang-orang yang menekan warga agar melepas kebunnya.

“PT Inhutani III (kini menyatu menjadi Inhutani I) itu punya lahan yang tumpang tindih terhadap PT SSJ yang di lokasi tambang itu, (dan) di lahan masyarakat. Sebenarnya artinya tambang di Inhutani ini enggak ada masalah bagi Inhutani. Kalau kita masyarakat yang mengelolanya, dia dipermasalahkan,” kata Arista.

Arista di depan lubang tambang batubara yang ditolaknya. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Ia mempertanyakan mengapa kawasan yang diperuntukkan bagi HTI dapat bersinggungan dengan kegiatan pertambangan tanpa kejelasan mengenai proses perubahan peruntukan kawasan.

“Inhutani ini kan izinnya cuma nanam kayu, hutan tanaman industri. Kalau tahu itu mau nambang paling kali itu tadi harus melalui proses alih fungsi lahan punya pakai lahan kan itu.”

Sementara itu, persoalan PT SSA tidak kalah penting. Masa berlaku HGU Nomor 01/Tanah Laut seluas 621,48 hektare tercatat berakhir pada 31 Desember 2024. Ada pula catatan mengenai penetapan tanah terlantar pada 2017.

Di luar lima entitas utama itu, Arista menyebut sejumlah nama lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di sekitar Kandangan Lama. Salah satunya Bumi Reksa Halmahera.

Arista mengaku pernah meminta dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lalu lintas angkutan ketika warga beraudiensi dengan pemerintah kabupaten. Namun, dokumen yang diminta tidak pernah diperlihatkan.

“Yang memasang plang tuh kan Bumi Reksa Halmahera tuh, AMDAL-nya enggak ada. Tapi sudah pernah diminta. Ya memang enggak ada waktu kita audiensi pernah di kantor kabupaten enggak ada,” ujarnya.

PT Bumi Reksa Halmahera (BRH) tercatat mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi batu bara seluas 1.266,46 hektare di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Izin tersebut diterbitkan melalui keputusan nomor 545/24-IUP.OP/DPE/2014 pada 22 Januari 2014 dan berlaku hingga 22 Januari 2036. Wilayah konsesinya mencakup Desa Kandangan Lama dan Batu Tungku.

Nama BRH muncul dalam dokumen perdagangan batu bara pada 2024. Laporan keuangan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk mencatat perjanjian jual beli batu bara dengan BRH pada 2 September 2024, dengan volume 7.500 metrik ton. Perjanjian itu mencantumkan pembayaran awal Rp1 miliar. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan apakah transaksi berujung pada pengiriman batu bara maupun asal tambangnya.

Catatan lain datang dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Dalam surat bertanggal 8 Desember 2024 dan 15 Maret 2025, BRH dan Bumi Reksa Pajajaran tercantum sebagai perusahaan yang belum menyampaikan laporan berkala mengenai pembukaan lahan, reklamasi, dan kualitas lingkungan melalui sistem PELITA untuk periode pelaporan yang disebutkan.

Lebih jauh, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Kalsel, M. Jefry Cecep Rahardja mengatakan, tumpang tindih konsesi di Kandangan Lama bukan hanya soal kekeliruan administrasi. Ia melihat persoalan tersebut sebagai konsekuensi kebijakan tata ruang yang disusun tanpa melibatkan masyarakat secara memadai.

“Karena tata ruang ini kan dibuat di atas meja gitu ya, dibuat di atas kertas gitu tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas, sehingga biasanya akan ada entah itu eksistingnya tumpang tindih gitu kan atau bahkan tumpang tindih secara dokumen gitu atau secara antar lembaga gitu.”

Konsesi tambang batu bara di kawasan Kandangan Lama. (Foto: Luthfi Maulana Adhari/Konde.co)

Menurut Cecep, perusahaan memiliki akses lebih besar untuk mengurus dan melobi perizinan di tingkat kementerian. Sementara itu, masyarakat yang telah lama mengelola tanah justru kesulitan mendapatkan pengakuan atas ruang hidupnya.

Ia juga menilai kebijakan Omnibus Law dan revisi Undang-Undang Minerba setelah 2020 semakin mempersempit ruang bagi pengelolaan wilayah oleh masyarakat.

“Itu sudah saling berpeldan gitu kan antara implementasi di awal ditambah lagi produk kebijakannya yang buruk itu kan pasca 2020 Omnibus Law Undang-undang revisi Undang-Undang Minerba gitu. Ini semakin menghambat konsep wilayah kelola rakyat tadi bagi warga,” katanya.

Saat tanah yang telah lama dikelola warga masuk dalam kawasan hutan dan tidak memiliki sertifikat hak milik, posisi tawar mereka menjadi semakin lemah. Mereka harus menghadapi izin perusahaan yang diterbitkan negara dengan bukti penguasaan tanah yang tidak selalu mereka miliki.

Sawit Jadi Modal, Padi Jadi Penyangga, Tambang Batubara Jadi Ancaman: Siapa yang Menanggung Perubahan?

Perubahan penguasaan tanah di Kandangan Lama berjalan beriringan dengan perubahan cara warga memperoleh penghidupan. Sawit perlahan menggantikan sejumlah sumber penghasilan lama, termasuk padi, karet, dan aren.

Irdansyah mengingat bahwa dahulu masyarakat hidup dengan prinsip secukupnya. Alam menyediakan ikan, udang galah, buah-buahan, dan berbagai kebutuhan pangan. Ikan dan udang dapat diperoleh dari sungai di belakang rumah, sementara durian dan pisang tumbuh di kebun.

“Asal cukup makan saja itu karakter kita orang Banjar kalau dulu, orang Kandangan Lama lah yang aku tahu, karena kan pertama cukup makan, kedua bisa haji. Haji sudah, sudah cukup itu,” ujarnya.

Ia bahkan mengingat bagaimana masyarakat setempat dahulu kerap dianggap pengoler (malas) dibandingkan pendatang dari Jawa yang dinilai lebih giat bekerja dan mengumpulkan kekayaan.

Penilaian tersebut menyimpan persoalan tersendiri. Ukuran kemakmuran yang bertumpu pada akumulasi uang dan luas kepemilikan kebun dapat mengabaikan cara masyarakat sebelumnya memenuhi kebutuhan hidup. Saat ikan, hasil hutan, kebun campuran, dan sawah masih menyediakan pangan, kehidupan yang tidak berorientasi pada penumpukan kekayaan bukan berarti masyarakat tidak produktif. Mereka memiliki sistem penghidupan yang bertumpu pada ketersediaan alam dan pemenuhan kebutuhan bersama.

Namun, perubahan bentang alam dan masuknya perkebunan sawit turut mengubah standar penghidupan masyarakat. Dalam lima hingga tujuh tahun terakhir, menurut Irdansyah, semakin banyak warga beralih ke sawit.

Pilihan tersebut tidak semata-mata lahir dari keinginan mengumpulkan keuntungan. Ada tekanan ekonomi yang membuat pertanian padi, aren, hingga tambak semakin sulit dipertahankan.

Harga pupuk subsidi sekitar Rp110.000 per sak untuk jenis Poska atau Urea hanya dapat dinikmati petani yang tergabung dalam kelompok tani. Bagi petani di luar kelompok, harganya bisa mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000. Belum lagi ongkos tenaga kerja, serangan penyakit tanaman, dan risiko gagal panen akibat cuaca.

“Kita ada pilihan kan. Ah kita pun orang kampung kan ada pilihan juga memilih yang nyaman lawan banyak duitnya, kan. Jadi kita tinggalkan, fokus di sawit,” kata Irdansyah.

Ia mengakui terdapat peraturan daerah di Tanah Laut yang melarang penanaman sawit di atas lahan pumaan (sawah). Namun, aturan itu tidak berjalan efektif karena pengawasan langsung di lapangan masih lemah.

Peralihan ke sawit juga mengubah penguasaan lahan di antara warga sendiri. Menurut Irdansyah, kebun sawit membutuhkan luas minimal sekitar satu hektare agar ongkos operasionalnya tidak terlalu membebani. Sejumlah keluarga yang memiliki modal kemudian menguasai lebih dari 10 hektare melalui praktik ganti rugi lahan garapan.

Transaksi itu tidak hanya berlangsung di antara warga Kandangan Lama. Warga Desa Batahkan, Tanjung Dewa, dan Kuringkit, bahkan pembeli dari luar kabupaten, turut terlibat.

Dalam proses tersebut, komoditas lokal seperti aren ikut terdesak.

Hardi (60) telah mengolah gula aren selama sekitar 30 tahun di Kandangan Lama. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pohon aren semakin sedikit karena kebun-kebun warga berubah menjadi perkebunan sawit.

Jika dahulu ada sekitar 10 orang pengolah aren di kampungnya, kini hanya tersisa lima atau enam orang, termasuk dirinya. Hardi yang kini menduda juga bekerja sebagai penjaga parkir di lokasi wisata setempat untuk menambah penghasilan.

“Karena dinilai nilai hasilnya kan, lebih (banyak) hasil sawit lah,” ujarnya mengenai alasan warga beralih dari aren ke sawit di halaman rumahnya, Rabu (5/8).

Aren yang sedang diolah di pekarangan rumah Hardi. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Mengolah aren membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Nira harus disadap dan dimasak, dengan pekerjaan yang berlangsung sejak pagi hingga sore. Satu siklus pengolahan dapat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum pengolah harus mencari pohon lain.

Kini, Hardi hanya mengolah tiga pohon milik warga lain dengan izin lisan. Hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Gula aren yang dibuatnya dibungkus menggunakan daun pisang kering dan dijual sekitar Rp2.000 per gapit, yang berisi empat biji.

Harga sepuluh gapit berkisar antara Rp12.000 hingga Rp20.000. Air aren diakuinya hingga kini masih bertahan sebagai jamuan dalam acara pernikahan masyarakat Kandangan Lama.

Kini, Hardi mengaku sudah tidak merasa segiat dulu mengurus aren, terutama setelah istrinya, yang biasa membantunya melakukan pengolahan pascapanen gula merah, meninggal dunia.

Hardi (60) saat mengobrol di tengah kesibukannya mengolah aren. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Intan dan Thoriq juga melihat perubahan jenis pekerjaan perempuan yang dahulu berkebun sayur seiring masuknya sawit.

“Dari awalnya mereka berkebun sayur, buah, terus nyadapkan karet gitu. Terus seiring jalan waktu masuknya sawit, sekarang jadi sawit yang jatuhnya ada kerja-kerja berat juga yang dialami oleh perempuan-perempuan gitu,” ungkap mereka saling timpal/

Kondisi itu terlihat dalam kehidupan Atul (38) dan suaminya, Nanang (40). Mereka mengelola sekitar dua hektare kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan dan harus diakses melalui jalur tambang.

Keduanya mulai menggarap kebun tersebut sekitar lima hingga enam tahun lalu, sebelum pandemi Covid-19. Sebelumnya, lahan itu digunakan untuk menanam jagung, tetapi hasilnya kerap dirusak babi hutan.

Tarkala ditanya mengenai pekerjaannya di kebun, Atul mula-mula menjawab singkat, “Ibu rumah tangga.” Namun, rincian pekerjaan yang ia ceritakan menunjukkan hal berbeda.

Di sela-sela pekerjaan rumah tangga dan mengantar kedua anak perempuannya ke sekolah, Atul ikut membersihkan gulma, menanam sawit, mengumpulkan berondolan sawit, hingga membantu panen setiap hari Minggu atau ketika anak-anaknya libur sekolah. Anak sulungnya kini sudah menikah, sedangkan anak bungsunya masih duduk di kelas tiga sekolah dasar.

“Mengumpulkan buah, mengangkat tandan ke traktor, angkat buahnya itu dikumpulkan ke jaluran,” tuturnya saat ditemui di rumahnya bersama suaminya, Rabu (5/8).

Pekerjaan mengangkut tandan buah sawit yang berduri tajam meninggalkan luka di tubuhnya. Ketika ditanya apakah pernah tertusuk duri sawit, Atul menjawab bahwa hal itu sudah biasa terjadi.

“Jangan tanya lagi itu (soal tertusuk duri), ada yang ketinggal durinya (di kulit). Biasa modelnya sudah kebiasaan kalau paling dicungkil buang itu,” kata Atul.

Luka yang berulang itu diterima sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Tidak ada pembicaraan mengenai perlindungan kerja yang memadai, padahal perempuan turut mengerjakan pekerjaan fisik di kebun.

Tandan sawit yang dibawa setelah dipanen. (Foto: Luthfi Maulana Adhari/Konde.co)

Secara ekonomi, kebun sawit dua hektare tersebut juga belum membuat keluarga Atul dan Nanang hidup berkecukupan. Karena keterbatasan modal saat pertama membuka kebun, sebagian warga menggunakan bibit sawit dari biji yang dicabut secara liar, bukan bibit unggul.

Dalam satu kali panen setiap 15 hari, kebun mereka menghasilkan sekitar 1,5–2 ton sawit dengan penerimaan kotor rata-rata Rp2.500.000.

Penghasilan itu masih harus dipotong berbagai biaya.

Komponen pengeluaranBiaya/keterangan
Pupuk subsidiSekitar Rp110.000 per sak
Upah pemanenRp50.000 per ton jika menggunakan tenaga sewa
Tenaga kerja dari luar desaSekitar Rp150.000 per hari karena tenaga lokal sulit diperoleh
Angkutan hasil panenMenggunakan traktor, dengan biaya sesuai kebutuhan
Perbaikan jalan panenIuran gotong royong Rp50.000 per hektare setiap panen

Iuran perbaikan jalan dikelola oleh kepala desa. Warga menyadari bahwa pemerintah tidak akan membangun jalan untuk kebun yang berada di dalam kawasan hutan. Karena itu, mereka harus membiayai sendiri akses yang digunakan untuk mengangkut hasil panen.

Sisa uang setelah berbagai pengeluaran digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

“Cukup ya, dicukup-cukupi saja,” kata Atul.

Ketika hasil sawit tidak mencukupi, keluarga ini masih mengandalkan padi sebagai sumber pangan utama. Mereka meminjam lahan di luar kawasan seluas 10 borongan. Dengan perbandingan satu hektare sekitar 35 borongan, luas lahan yang mereka garap kurang dari sepertiga hektare.

Akses terhadap lahan itu bukan berasal dari hak kepemilikan. Mereka memanfaatkan hubungan sosial dengan pemilik tanah, memberikan sebagian kecil hasil panen sebagai tanda terima kasih, bahkan terkadang tanpa membayar.

Padi ditanam dan dipanen sekali setahun pada musim hujan. Dengan menyewa mesin kombain, seluruh proses panen dapat diselesaikan sekitar dua jam. Hasilnya digunakan untuk kebutuhan makan keluarga, bukan untuk dijual.

Selain itu, Atul memanfaatkan lahan sisa dari kebun sawit. Ia tetap menanam pohon asam, pisang, nangka, dan kelapa atau nyiur di sepanjang batas kebun serta tanah yang tersisa.

Tanaman tersebut tidak dicampur ke dalam petak komersial dan tidak ditujukan untuk dijual. Fungsinya terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sekaligus menjadi penanda batas lahan.

“Batas-batas batas saja enggak boleh dicampurnya (sawit). Jadi ada sisa tanah ditanam,” jelas Atul.

Namun, perjalanan Atul dan keluarganya menuju kebun memperlihatkan sisi lain dari perubahan ruang hidup. Setiap hari mereka melewati satu-satunya jalan di antara dua kawasan tambang. Pada musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur yang sulit dilalui. Saat kemarau, debu tebal mengepung jalan dan memicu keluhan batuk serta pilek.

Beban serupa, dengan kerentanan yang berbeda, dialami Nurlatifah (sekitar 45 tahun). Ia berasal dari Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, wilayah rawa pasang surut yang dahulu menjadi tempatnya menggarap sawah.

Sekitar 2013, ia merantau bersama suaminya ke Kandangan Lama. Selama kurang lebih 13 tahun, mereka tinggal di gubuk sederhana di tengah hutan dan bekerja sebagai penggarap atau buruh tanah.

“Betul-betul penderitaan loh berjuang di gubuk di sini pondokan di hutan, enggak ada punya (hunian) di kampung,” katanya saat ditemui di gubuk kediamannya, Rabu (5/8).

Nurlatifah (45) di depan rumah gubuknya. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Sejak datang, Nurlatifah dan suaminya menanam karet menggunakan bibit lokal yang mereka ambil secara cuma-cuma dari kebun Haji Isak—salah satu juragan pengelola perkebunan luas di Kandangan Lama. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli bibit unggul.

Namun, pohon karet yang ditanam sudah tiga kali hangus akibat kebakaran lahan.

“Tiga kali gusang (terbakar). Jadi habis kayak gini. Tinggal ini saja lagi,” katanya.

Untuk bertahan hidup, mereka menanam jagung pakan ayam dua kali setahun. Modal benih, pupuk, dan obat rumput diperoleh dari pengepul atau bos, yang kemudian memotong pinjaman tersebut dari hasil panen.

Upah memetik jagung dibayar Rp7.000 per karung. Sementara itu, penyadapan karet oleh orang lain menggunakan sistem bagi hasil 50 persen.

“Kita kan sendirian, kita kada (tidak) mampu mengambil orang upah-upahkan mengerjainnya.”

Meski terdapat lowongan sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit perusahaan sekitar, Nurlatifah memilih tidak bekerja untuk perusahaan.

“Malas saya ikut orang,” katanya.

Namun, keputusan untuk tetap mengelola lahan di dekat gubuknya di tengah kawasan hutan bukan berarti pekerjaannya menjadi lebih ringan. Sebagai perempuan yang bertanggung jawab atas kebutuhan dapur, ia juga harus mengendarai sepeda motor keluar masuk kawasan hutan untuk membeli sembako.

Jumlah belanja juga bergantung pada uang yang tersedia.

“Bilanya ada uang lumayan banyak cukup nyetok untuk seminggu. Bila sedikit ya untuk 2-3 hari. Ya, kembali lagi beli-beli apa yang kita perlukan untuk makan,” tuturnya.

Nurlatifah bersama coretan tentang keresahannya di gubuk itu. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Perjalanan itu bukan perkara mudah. Jalan tanah yang kering dan berdebu ketika kemarau berubah licin ketika hujan. Nurlatifah mengaku beberapa kali terjatuh dari sepeda motornya.

“Ini kan agak lumayan kering dan debu. Apalagi kalau musim hujannya jangan ditanya licinnya.”

Kisah Atul dan Nurlatifah menunjukkan bahwa perubahan agraria tidak berhenti pada peralihan komoditas dari karet atau padi menjadi sawit. Perubahan itu juga mengubah pembagian kerja dalam keluarga, akses perempuan terhadap sumber pangan, dan cara mereka menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pekerjaan mengurus rumah, memastikan anak bersekolah, menyiapkan makanan, mengelola belanja, dan menjaga kebun berjalan bersamaan. Sebagian besar pekerjaan itu tidak tercatat sebagai biaya produksi perkebunan, meskipun tanpanya keluarga tidak mungkin mempertahankan penghidupan.

Di tingkat kolektif, terdapat pula ruang pengorganisasian perempuan melalui kelompok Asma Toga. Menurut Intan dari WALHI Kalsel, kelompok ini terhubung dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan ibu-ibu PKK di desa.

Pemerintah desa memfasilitasi sebuah kebun yang digunakan perempuan untuk membudidayakan berbagai tanaman obat-obatan. Kegiatan tersebut masih berlangsung hingga sekarang.

“Kalau di Kandangan Lama itu ada kayak kelompok namanya Asma Toga. Jadi dia itu fokus ke perempuan-perempuan di Desa Kandangan Lama yang membudidayakan tanaman-tanaman obat gitu. Jadi difasilitasi oleh si Kandangan Lama itu satu kebun gitu untuk mereka menanam berbagai macam jenis obat-obatan. Jadi itu memang berlangsung sampai sekarang,” tutur Intan.

Sungai Keruh dan Jalanan Berdebu

Setelah ekspansi perusahaan perkebunan sawit mengubah struktur penghidupan keluarga, aktivitas pertambangan batu bara dan penambangan emas serta pasir tanpa izin menghadirkan persoalan lain yang menindih kawasan hutan Kandangan Lama, mulai dari perubahan kondisi sungai, kerusakan jalan, debu, dan ancaman terhadap keselamatan warga.

Keluhan mengenai air sungai menjadi salah satu keresahan yang disampaikan masyarakat.

Atul menceritakan perubahan warna air sungai di sekitar jalur tambang, terutama ketika banjir datang.

“Apalagi musim banjir, sungai itu kada berupa banyu lagi merik kupimik warnanya” (Apalagi saat banjir, air sungai itu sudah tidak seperti air lagi, warnanya berubah).

Idan menyambangi lubang tambang yang diamati dan ditentang Alkalam. (Foto: Luthfi Maulana Adhari/Konde.co)

Thoriq dari WALHI Kalsel juga menerima kesaksian warga yang mengeluhkan berkurangnya ikan di sungai-sungai sekitar lahan pertanian. Arista menduga kondisi itu berkaitan dengan masuknya air dari genangan lubang bekas tambang ke aliran sungai.

Berkurangnya ikan berarti hilangnya sumber makanan yang selama ini dapat diperoleh tanpa biaya. Arista mengatakan ada warga yang menggantungkan kebutuhan makan sore dari hasil memancing pada siang hari.

“Malah ada yang memang pekerjaannya pun mancing. Kita bukan semua mampu juga kan orang sini yang artinya untuk makan sorenya dia harus mancing siang dulu kan. Ada juga orang yang kayak gitu dan memang dia komplain ke balai desa lah karena itu ditindak lanjut,” ujarnya.

Cecep dari WALHI Kalsel mengingatkan bahwa lubang tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi juga menjadi ancaman keselamatan. Ia menyebut catatan WALHI mengenai sekitar 20 orang yang meninggal di lubang tambang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

“Kolam dibiarkan begitu aja karena di beberapa wilayah kolam-kolam tambang ini yang menyebabkan kematian gitu, beberapa kasus saja yang catatan WALHI itu 20 jiwa yang sudah mati di lubang tambang,” katanya.

Cecep mengakui belum ada penelitian akademik yang secara khusus mengukur tingkat pencemaran di Kandangan Lama. Arista juga menyebut belum terdapat pendataan kesehatan resmi mengenai dampak debu dan aktivitas dumping terhadap warga.

Meski begitu, perubahan tutupan lahan yang masif tetap menjadi persoalan lingkungan yang perlu diperiksa, terutama karena kawasan tersebut juga pernah mengalami banjir besar pada 2021.

Menurut WALHI, banjir tersebut menjadi salah satu alasan warga mulai menyampaikan pengaduan kepada organisasi lingkungan pada 2022 atau 2023.

Keluhan warga mengenai air keruh kemudian berkembang menjadi tindakan langsung terhadap aktivitas penambangan emas ilegal.

Sekitar enam bulan sebelumnya, Arista bersama anggota Alkalam, mantan pembakal Irdansyah, kepala desa, dan sejumlah warga menyisir sungai setelah menerima pengaduan masyarakat. Beberapa ibu-ibu bahkan datang langsung ke rumah untuk menyampaikan keluhan.

Mereka juga memantau aktivitas pertambangan, termasuk laporan masuknya belasan truk, aktivitas pengambilan pasir, dan kondisi lahan jagung warga.

Dalam penelusuran itu, mereka menemukan mesin-mesin yang digunakan untuk menambang emas.

“Jadi ada beberapa unit mesin untuk menambang emas itu kita angkat, kita cabut. Karena keluhan masyarakat itu ya itu tadi yang berdampak air keruh, apa itu termasuk dari Bapak dan Ibu-ibu yang datang ke rumah gitu kan.”

Ia juga menolak gagasan untuk melegalkan aktivitas pertambangan tersebut menjadi tambang rakyat.

“Tapi kalau dulu tuh enggak ada cerita tambang rakyat, makanya kita berani itu. Karena masyarakat hampir semua yang tidak setuju dengan adanya itu,” katanya.

Perlawanan terhadap tambang batu bara menghadirkan konflik yang lebih keras.

Arista menuturkan bahwa sebagian warga yang sudah menanam dan memanen sawit mendapat tekanan agar melepas lahannya untuk kegiatan pertambangan. Ganti rugi yang ditawarkan, menurutnya, hanya menghitung nilai tanaman atau tanam tumbuh, bukan nilai tanah yang selama ini mereka kelola.

“Masyarakat ini menjual karena terpaksa. Jual tanaman bukan menjual lahan, tanaman ganti rugi, tanam tumbuhnya yang diganti,” ujarnya.

Menurut Arista, terdapat pihak perusahaan yang masuk untuk memeriksa cadangan batu bara di kebun warga menggunakan peta dan koordinat tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada penggarap.

Bagi warga, uang kompensasi sekali bayar tidak sebanding dengan nilai penghidupan yang diperoleh dari kebun dalam jangka panjang.

Jalan yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas juga disebut terpotong. Sungai di jalur tersebut dilubangi dalam-dalam hingga menyerupai sumur tanpa jembatan penghubung.

“Jadi sungai itu kan enggak kelihatan bahwa di situ ditabuk kayak sumur. Itu kan membunuh, membunuh,” katanya.

Jalanan truk tambang di Kandangan Lama yang menjadi akses berkebun dan berladang warga. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Warga Kandangan Lama telah menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui berbagai jalur pemerintahan, antara lain ke DPRD Tanah Laut, Bupati, Forkopimda, hingga Kementerian LHK. Dalam sebuah audiensi di kantor bupati pada Februari 2022, Arista bersama tokoh warga lainnya menyampaikan keluhan bahwa aktivitas perusahaan “hanya merugikan masyarakat setempat.” Namun, menurut Arista, pengaduan mereka tidak memperoleh tanggapan yang memadai.

Di tengah konflik itu, kehidupan warga Kandangan Lama juga memperlihatkan kontradiksi. Perkebunan sawit, karet, dan jagung di kawasan yang dipersoalkan statusnya memang membantu sebagian keluarga memperoleh penghasilan. Arista dan Irdansyah menyebut aktivitas tersebut membuat warga mampu mempekerjakan orang dari desa lain dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Namun, kemandirian ekonomi itu berdiri di atas tanah yang status hukumnya tidak pasti.

Atul dan Nanang mengaku masih dihantui kecemasan bahwa kebun yang mereka bangun suatu saat dapat diambil oleh pemerintah atau pihak lain. Mereka juga mengeluhkan pencurian sawit yang dikenal warga dengan istilah ninja sawit, yang mereka kaitkan dengan persoalan peredaran narkoba di sekitar kawasan.

“Kalau dahulu kalau ini orang jadi maling seandainya itu diambil kita kemungkinan jadi maling untuk makan.”

Hal itu memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara kemandirian dan kerentanan ekonomi. Warga telah menginvestasikan tenaga dan uang untuk membangun kebun, tetapi tidak memiliki kepastian bahwa hasil kerja tersebut akan tetap menjadi milik mereka.

Mewujudkan Keadilan Iklim di Tengah Konflik Agraria

Situasi Kandangan Lama memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada konflik antara warga dan perusahaan. Perubahan bentang alam, hilangnya sumber penghidupan, dan ketidakpastian penguasaan tanah merupakan bagian dari persoalan tata kelola sumber daya alam yang selama ini lebih banyak memberi ruang kepada kepentingan investasi daripada pengakuan terhadap masyarakat yang telah lama hidup di dalamnya.

Sylvi Sabrina, peneliti Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), melihat persoalan industri ekstraktif di Kalimantan Selatan sebagai perubahan mendasar atas cara masyarakat mempertahankan hidup.

Dalam pernyataannya untuk Media Trip Kalimantan Selatan, Sylvi menekankan bahwa persoalan industri ekstraktif tidak cukup dibaca melalui angka produksi, luas konsesi, atau pertumbuhan ekonomi. Perlu dilihat pula bagaimana ekspansi tersebut mengubah akses masyarakat terhadap tanah, sumber pangan, dan sumber penghidupan.

Di Kandangan Lama, perubahan itu terlihat dari menyusutnya ruang pertanian, berkurangnya akses terhadap sumber daya hutan, serta ketergantungan sebagian keluarga terhadap perkebunan sawit. Sementara itu, aktivitas pertambangan menghadirkan persoalan tambahan berupa perubahan kondisi sungai, kerusakan jalan, dan ancaman keselamatan.

Perkebunan sawit di samping lubang tambang batu bara. (Foto: Luthfi Maulana A/Konde.co)

Sylvi juga menyoroti bagaimana beban perubahan lingkungan tidak terbagi secara merata. Perempuan menghadapi kehilangan akses terhadap hasil hutan bukan kayu, keterbatasan kontrol atas tanah, serta pergeseran pekerjaan menjadi buruh harian dengan upah rendah. Dalam situasi tersebut, pekerjaan perempuan untuk mempertahankan pangan dan kehidupan keluarga justru semakin berat.

Pembacaan ini sejalan dengan pengalaman Atul, Latipah, Maana, dan Nurlatifah. Mereka tidak hanya berhadapan dengan perubahan komoditas, tetapi juga harus menanggung pekerjaan tambahan ketika sumber pangan semakin sulit diperoleh.

Beban ekologis menjadi beban reproduksi sosial. Saat ikan sulit diperoleh, perempuan harus mencari sumber pangan lain. Pun jalan rusak dan berdebu, perjalanan membeli kebutuhan rumah tangga menjadi lebih berisiko. Terlebih sawah yang menyusut, sehingga para ibu harus mengatur kembali produksi pangan keluarga. Kerja-kerja tersebut sering kali tidak dihitung sebagai kerugian ekonomi akibat ekspansi industri.

ICEL juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan lemahnya pengawasan negara dan ketidakcukupan instrumen hukum untuk memastikan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks Kandangan Lama, ketidakjelasan penguasaan tanah, dugaan tumpang tindih izin, dan sulitnya warga memperoleh dokumen lingkungan menunjukkan pentingnya transparansi perizinan serta partisipasi publik yang bermakna.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut membatasi pelibatan dalam penyusunan AMDAL pada masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha atau kegiatan. Dengan demikian, kritik terhadap penyempitan ruang partisipasi publik perlu dibaca secara spesifik berdasarkan perubahan ketentuan tersebut, bukan dengan menyebut seluruh partisipasi masyarakat telah dihapus. 

Persoalan lainnya adalah arah kebijakan energi nasional yang masih membuka ruang bagi keberlanjutan infrastruktur fosil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 memang melarang pengembangan PLTU baru, tetapi menyediakan pengecualian, antara lain untuk pembangkit yang terintegrasi dengan industri tertentu atau proyek strategis nasional dengan persyaratan pengurangan emisi dan batas operasi. Pengecualian inilah yang membuka ruang bagi pembangunan PLTU captive untuk kebutuhan industri.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menetapkan target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 19–23 persen pada 2030, meningkat menjadi 70–72 persen pada 2060. Target tersebut menunjukkan arah peningkatan energi terbarukan, tetapi pencapaiannya tetap bergantung pada kebijakan pelaksanaan dan konsistensi pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil.

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) juga perlu dilihat dalam konteks ini. Harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik ditetapkan sebesar 70 USD, sementara harga untuk sejumlah industri ditetapkan sebesar 90 USD per ton. 

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pasokan energi domestik dan menjaga biaya penyediaan listrik serta industri. Namun, harga khusus ini menurut Sylvi juga menjadi bagian dari struktur dukungan kebijakan terhadap penggunaan batu bara yang perlu dievaluasi dalam agenda transisi energi. 

Sylvi menilai bahwa narasi Transisi Energi Berkeadilan tidak cukup diwujudkan melalui perubahan teknologi pembangkit atau penambahan investasi energi terbarukan. Transisi juga harus menjawab persoalan ketimpangan penguasaan tanah, hilangnya sumber penghidupan, dan pemulihan lingkungan di wilayah yang selama ini menjadi lokasi eksploitasi.

Ia juga mengkritik kemitraan pendanaan transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership (JETP). Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP memang memuat standar perlindungan sosial dan tenaga kerja, tetapi komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam instrumen hukum dan mekanisme pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Skema pendanaan juga perlu diperiksa dari segi komposisi utang, hibah, dan risiko yang dibebankan kepada negara maupun masyarakat.

Dalam pandangan ICEL, pemerintah dan parlemen perlu segera mengesahkan Undang-Undang Keadilan Iklim. Aturan setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri dinilai tidak cukup untuk menjawab daya rusak industri ekstraktif dan ketimpangan struktural yang menyertainya.

Undang-Undang Keadilan Iklim tersebut perlu memuat empat pilar utama.

Pertama, keadilan rekognitif, yakni pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan spesifik, termasuk perempuan dan pekerja informal, serta pengakuan terhadap sejarah penguasaan ruang dan pengetahuan lokal.

Kedua, keadilan distributif, yakni pembagian manfaat dan beban pembangunan secara adil, termasuk jaminan sosial serta perlindungan sumber penghidupan masyarakat setelah aktivitas pertambangan berakhir.

Ketiga, keadilan prosedural, yakni jaminan partisipasi publik yang bermakna, keterbukaan informasi, dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau PADIATAPA (FPIC).

Keempat, keadilan restoratif, yakni kewajiban korporasi melakukan rehabilitasi ekologis secara menyeluruh dan memulihkan ruang aman masyarakat sebelum lahan bekas konsesi dialihfungsikan.

Gagasan tersebut penting bagi Kandangan Lama. Sebab, penghentian satu aktivitas pertambangan tidak serta-merta mengembalikan sungai, tanah, dan sumber pangan masyarakat. Pemulihan harus mencakup kerusakan ekologis sekaligus ketimpangan sosial yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan

Sejumlah tindakan administratif pemerintah memang tercatat untuk mengupayakan penyelesaian konflik agraria di Kandangan La,a. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan teguran ketidaktaatan terhadap PT SSJ pada 29 Februari 2024 dan menggelar mediasi pada tahun yang sama.

Di sektor pertambangan, PT Shore tercatat menerima sanksi dari otoritas terkait pada 12 Mei 2026. Pemerintah desa juga memfasilitasi kebun bagi kelompok perempuan Asma Toga untuk membudidayakan tanaman obat.

Namun, di sisi lain, Al-Kalam dan WALHI Kalsel mencatat bahwa pengawasan pemerintah belum menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Arista mengingat pengaduan ke tingkat provinsi yang tidak menghasilkan tindak lanjut berarti. Ia juga menyebut seorang pejabat yang dia ingat bahkan sempat menangis ketika mendengar pengaduan masyarakat. Namun, setelah pertemuan itu, warga tidak melihat perubahan berarti.

“Ujung-ujungnya nol,” katanya.

Menurut Arista, aktivitas pertambangan batu bara di kawasan tersebut sempat ditutup beberapa bulan setelah warga membawa pengaduan ke pemerintah pusat, termasuk DPR, Kementerian ESDM, dan KPK.

Sementara itu, upaya warga untuk memperoleh kepastian hak atas tanah juga belum menemukan jalan keluar.

Irdansyah mengatakan masyarakat pernah mengusulkan perubahan status kawasan dan bahkan menyatakan kesediaan mengikuti skema kontrak pengelolaan berjangka 35 tahun seperti perusahaan. Mereka juga pernah mengajukan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sekitar dua hingga tiga tahun sebelumnya.

Namun, usulan tersebut urung memperoleh jawaban yang jelas.

“Enggak. Enggak ada responsnya,” ujarnya.

Di tengah situasi tersebut, pertanyaan mengenai tanggung jawab perusahaan menjadi penting.

Surat permintaan keterangan kepada PT Inhutani I UMHT Pelaihari telah dikirimkan melalui email. Warga dan publik membutuhkan penjelasan perusahaan mengenai sejarah penguasaan lahan, dasar penerbitan izin, peta kawasan, serta program kemitraan yang pernah ditawarkan pada 2018 dan 2023.

Permintaan keterangan kepada PT SSA juga diperlukan untuk menjelaskan status HGU Nomor 01/Tanah Laut yang masa berlakunya berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk tindak lanjut penetapan tanah terlantar pada 2017.

PT SSJ perlu menjelaskan klaim warga mengenai sekitar 210 hektare lahan yang berkaitan dengan sekitar 20 pemilik, proses perolehan tanah, serta tindak lanjut teguran pemerintah kabupaten pada Februari 2024.

Sementara itu, PTPN XIII atau entitas penerusnya, PTPN IV Regional 5, perlu membuka dokumen kemitraan dengan Koperasi Sawit Makmur sejak 2007. Informasi mengenai pembagian hasil, daftar anggota, penerima manfaat, dan keterlibatan perempuan dalam koperasi menjadi penting untuk menilai siapa yang memperoleh manfaat dari kemitraan tersebut.

PT Shore juga perlu memberikan penjelasan mengenai status IUP dan WIUP, persetujuan lingkungan, rencana reklamasi, jalan angkut, serta tindak lanjut sanksi pada 12 Mei 2026.

Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Inhutani, PTPN, dan PT SSA atas berbagai persoalan yang diangkat dalam penelusuran ini. Konde.co telah mengirimkan surat permintaan keterangan kepada ketiga perusahaan tersebut melalui surel pada Rabu (11/11). Sementara itu, PT Shore dan PT SSJ belum dapat dihubungi karena informasi alamat surat maupun kontak resmi keduanya tidak tersedia.

Konde.co juga telah mengirimkan permohonan wawancara dan meminta tanggapan resmi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut serta Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada waktu yang sama. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari kedua pihak tersebut.

Hemat Cecep dari WALHI Kalsel, masalah pengawasan lingkungan di Indonesia sering kali berhenti pada pemenuhan administrasi. Pemeriksaan AMDAL, misalnya, dapat berlangsung dengan hanya melibatkan kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanpa benar-benar memeriksa apakah kondisi lingkungan sesuai dengan dokumen yang disusun perusahaan.

Ia juga menyoroti perusahaan tambang yang menghindari kewajiban reklamasi dengan berlindung di balik setoran dana jaminan atau menyatakan pailit dan membubarkan perusahaan. Setelah itu, menurutnya, aktor yang sama dapat kembali beroperasi dengan mendirikan badan usaha baru.

“Padahal orang-orangnya biasanya orang-orangnya ya orang-orang yang sama gitu. Nanti mereka bikin lagi nama perusahaan yang baru gitu kan dengan aktor-aktor yang sama juga gitu,” kata Cecep.

Untuk memutus siklus tersebut, WALHI mendorong konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menentukan penggunaan ruang hidupnya melalui empat tahapan yang saling berkaitan.

Pertama, tata kuasa, yaitu kepastian hak dan akses masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam.

Kedua, tata kelola, yaitu pengaturan ruang secara partisipatif dan berkelanjutan.

Ketiga, tata produksi, yaitu sistem produksi yang adil dan tidak membuat masyarakat terjerat ketergantungan modal.

Keempat, tata konsumsi, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan dan kedaulatan konsumsi masyarakat.

Di Kandangan Lama, persoalan paling mendasar menurut WALHI terletak pada tata kuasa. Selama batas kawasan hutan, HGU yang telah berakhir atau berstatus terlantar, dan wilayah izin pertambangan tidak diaudit secara terbuka, masyarakat akan terus hidup di atas tanah yang sewaktu-waktu dapat dipersoalkan kembali.

Untuk perempuan, ketidakpastian itu memiliki konsekuensi langsung. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah, tetapi juga harus menanggung pekerjaan tambahan untuk memastikan keluarga tetap makan. Saat sungai berubah, ikan menghilang, jalan rusak, dan sawah semakin sulit ditanami, beban tersebut masuk ke dalam kehidupan sehari-hari yang selama ini dianggap sebagai urusan rumah tangga.

Karena itu, WALHI menilai pemulihan Kandangan Lama tidak cukup dilakukan dengan menghitung luas konsesi atau memberikan kompensasi atas tanaman yang digusur. Negara harus memastikan sejarah penguasaan masyarakat diperiksa, status lahan dibuka, izin perusahaan diaudit, lingkungan dipulihkan, dan perempuan dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Keadilan agraria juga harus berarti pengakuan terhadap kerja perempuan dalam mempertahankan pangan. Pengetahuan mereka tentang sawah, tanaman, sungai, kebun, dan cara mengelola kebutuhan keluarga tidak boleh terus-menerus dipandang sebagai aktivitas domestik yang tidak memiliki nilai ekonomi maupun politik.

Liputan ini didukung Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL).

(Foto: Luthfi Maulana Adhari/Konde.co)

Luthfi Maulana Adhari

Redaktur Pelaksana Konde.co
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!

latest news

latest news

popular

Yuk, Menulis di Konde.co

Kami memanggil kamu yang peduli dengan penguatan narasi yang berperspektif perempuan dan kelompok marjinal di media untuk menulis di Konde.co. Dengan mengirim tulisan ke Konde.co, kamu juga turut mendukung jurnalisme publik Konde.co bisa terus hidup.

Video