Ketika mendengar nama Pekalongan, mungkin hal pertama yang terlintas adalah batik. Kota di pesisir utara Jawa ini memang lekat dengan kerajinan yang telah tumbuh bersama kehidupan masyarakatnya. Dari tangan para perajin, batik bukan sekadar identitas budaya, melainkan juga sumber penghidupan yang menopang perekonomian banyak keluarga.
Namun, perjalanan saya ke Pekalongan bersama Kemitraan Indonesia pada akhir Oktober 2026 memperlihatkan sisi lain kota ini. Di balik identitasnya sebagai kota batik, kehidupan masyarakat pesisir perlahan berubah di tengah krisis iklim yang semakin nyata. Sungai-sungai yang saya lewati tampak pekat dengan warna hitam kebiruan. Warna tersebut diduga berasal dari percampuran berbagai limbah pewarna batik yang dialirkan ke sungai.
Pemandangan lain yang tidak kalah memprihatinkan terlihat di kawasan permukiman. Sejumlah rumah warga tampak ambles hingga bangunannya terlihat sangat pendek. Bagian bawah jendela nyaris sejajar dengan permukaan tanah, bahkan sebagian terkubur sehingga sekilas menyerupai pintu.
Fenomena ini berkaitan dengan penurunan muka tanah atau land subsidence. Pengambilan air tanah secara masif untuk kebutuhan industri batik, mulai dari proses pencucian awal atau nggirah, pelorodan lilin malam, hingga pembilasan akhir, serta kebutuhan rumah tangga disebut turut memberikan tekanan terhadap kondisi tanah di Pekalongan.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat terpaksa beradaptasi dengan kondisi yang semakin rentan. Salah satunya dengan meninggikan rumah agar air rob tidak mudah masuk. Namun, upaya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara kemampuan ekonomi warga juga semakin terhimpit.
Banjir rob sendiri bukan persoalan baru bagi masyarakat Pekalongan. Laporan Kemitraan Indonesia menyebutkan, sejak awal 2000-an, banjir rob semakin sering terjadi. Pada 2018, sekitar 31 persen wilayah Kota Pekalongan dilaporkan telah terdampak rob. Kenaikan muka air laut yang berlangsung bersamaan dengan penurunan muka tanah membuat kawasan pesisir semakin rentan.
Krisis iklim perlahan menggerus kehidupan warga. Jika di kawasan permukiman bangunan-bangunan tertimbun akibat penurunan tanah, di pesisir Pantai Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, sebagian bangunan justru telah tenggelam akibat abrasi dan naiknya air laut.
Dampaknya meluas ke berbagai sektor kehidupan. Sawah terendam dan tidak lagi bisa diolah, sejumlah tambak kehilangan produktivitas, sementara fasilitas sanitasi warga ikut terganggu. Di tengah perubahan lingkungan tersebut, masyarakat harus mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupannya dengan sumber daya yang tidak selalu memadai.
Separuh Rumah Damusri Telah Tertelan Tanah
Saya mengunjungi beberapa kelurahan di Pekalongan untuk melihat langsung bagaimana masyarakat menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Pada sore hari, 22 Oktober, saya tiba di Kelurahan Tirto dan bertemu Damusri (57), seorang ibu yang tinggal bersama anak perempuan, menantu, dan cucunya. Keluarga ini menjadi salah satu dari sekian banyak warga yang harus menghadapi dampak rob dan penurunan muka tanah.
Saat memasuki halaman rumahnya, saya harus sedikit menundukkan kepala agar tidak terbentur atap. Padahal, tinggi badan saya hanya 150 sentimeter. Namun, saya tetap harus membungkuk. Ketinggian atap bagian depan rumah Damusri tampaknya hanya sekitar 150 sentimeter. Sebagian bangunannya telah tertelan tanah.
Damusri bercerita, ketika masih muda, ia tidak pernah membayangkan akan tinggal di rumah dengan kondisi seperti sekarang. Ia menempati rumah tersebut sejak menikah pada usia 25 tahun. Rumah-rumah di sekitarnya, termasuk miliknya, mulai mengalami ambles sekitar 2014.
“Dulu kondisi lingkungan aman-aman aja, Mbak. Nggak ada rob-rob. Sekarang ya banjirnya sudah sedada,” kata Damusri.
Pagar di halaman rumahnya pun hampir seluruhnya tertelan tanah. Hanya sedikit bagian ujung pagar yang masih terlihat. Saifudin (32), menantu Damusri yang bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah konveksi batik, menunjukkan bagian pagar yang tersisa.
“Ini bagian ujung-ujung pagar itu, Mbak. Sudah tenggelam semua. Ketinggian pagarnya dulu sekitar satu setengah meter lebih lah,” ujar Saifudin.
Kondisi ekonomi yang sulit membuat keluarga Damusri tidak memiliki banyak pilihan untuk menghadapi krisis tersebut. Meninggikan rumah dengan biaya yang tidak sedikit menjadi satu-satunya cara agar mereka masih bisa bertahan. Sementara itu, pindah rumah sama sekali tidak masuk dalam daftar pertimbangan karena keterbatasan ekonomi.
Sejak 2014, keluarga tersebut sudah lima kali meninggikan rumah. Pada pengerjaan terakhir, mereka menghabiskan sekitar tujuh truk tanah urugan, dengan harga kurang lebih Rp400.000 per truk.
“Kalau memutuskan pindah ya pengen, tapi keadaan dan kondisi (ekonomi) kan susah,” ucap Saifudin.
Persoalan yang dihadapi keluarga ini tidak berhenti pada kondisi rumah. Lutfanisa (28), anak Damusri sekaligus istri Saifudin, juga bercerita tentang sulitnya mengakses bantuan sosial. Ia mengaku belum pernah menerima bantuan, baik Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, maupun bantuan untuk balita. Padahal, menurutnya, pendataan telah berulang kali dilakukan.
“Aku nggak pernah dapat bantuan, seperti PKH, beras, sama sekali belum pernah. Apalagi bantuan balita. Sedangkan orang-orang kaya, yang pada pakai gelang-gelang besar itu, dapat (bantuan) terus. Atasannya (pemerintah, red) itu lihatnya dari mana, sih? Ngumpulin KK terus, didata terus, tapi nggak dapat-dapat,” ungkap Lutfanisa.
Pengalaman keluarga Damusri memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan ekonomi dan akses terhadap perlindungan sosial. Ketika rumah semakin rentan terendam, warga justru harus mengeluarkan uang sendiri untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Mereka yang memiliki sumber daya terbatas akhirnya menghadapi beban adaptasi yang jauh lebih berat.
Junaedi Terpaksa Bertahan di Tengah Turunnya Permukaan Tanah
Tidak jauh dari rumah Damusri, di Kelurahan Padukuhan Kraton, Junaedi (64) menghadapi keadaan serupa. Ia tinggal bersama istri, anak perempuan, menantu, dan cucunya. Rumah yang mereka tempati sudah ditinggikan sebanyak tiga kali dengan total ketinggian sekitar dua meter.
Meski rumahnya telah beberapa kali ditinggikan, Junaedi masih merasa khawatir setiap kali rob datang. Sejumlah titik di pesisir Pekalongan memang telah dilengkapi tanggul. Namun, menurutnya, keberadaan tanggul tersebut baru memberikan perlindungan sementara dan belum menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga.
“Cuma masih waspada lah. Soalnya ketinggian air kan sudah di atas sini,” ungkap Junaedi sambil menunjuk bagian dadanya. “Tanggul itu sementara.”
Sama seperti keluarga Damusri, pindah rumah bukan pilihan yang mudah bagi Junaedi. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di tempat tersebut. Dengan kondisi ekonomi dan usia yang semakin bertambah, meninggalkan rumah bukan perkara sederhana.
“Sebenarnya ya nggak milih (bertahan), cuma bisanya kan ini. Jadi terpaksa, tapi aku sudah terima. Sudah setua ini juga mau pindah ke mana? Kalau anak-anak mau pindah, ya silakan, monggo,” ujar Junaedi.
Bertahan di tengah rob bukan berarti warga merasa aman atau memiliki pilihan yang cukup. Bagi sebagian orang, bertahan justru menjadi satu-satunya kemungkinan karena tidak tersedia sumber daya untuk berpindah ke tempat yang lebih aman.
Jamban Terendam Rob, Wastiah dan Warga Sekitar Kehilangan Akses Sanitasi Layak
Persoalan yang dihadapi warga tidak berhenti pada rumah yang ambles dan terendam. Rob yang datang berulang kali juga mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, termasuk akses terhadap sanitasi. Air yang menggenangi permukiman membuat sejumlah toilet di rumah warga terendam dan tidak lagi bisa digunakan sebagaimana mestinya.
Keterbatasan ekonomi kembali menjadi hambatan. Karena tidak memiliki cukup biaya untuk memperbaiki toilet, sebagian warga terpaksa mencari alternatif. Jamban terbuka sederhana di pinggir sungai yang dibangun menggunakan terpal atau bambu akhirnya menjadi pilihan. Warga menyebutnya sebagai “jamban helikopter”, tanpa saluran air dan sistem pembuangan yang layak.
Saya berbincang dengan Wastiah (61), seorang warga Kelurahan Pasirkratonkramat yang turut terdampak rob. Hampir separuh rumahnya terendam setiap kali rob datang. Toilet di rumahnya hanya bisa digunakan untuk mandi, tetapi tidak untuk buang air besar.
“Lha wes tau onok tapi koyok ngunu kui (Ya sudah ada (toilet di rumah), tetapi kondisinya seperti itu),” ujar Wastiah.
Ketika rob datang, warga harus melewati genangan untuk mencari jamban yang masih bisa digunakan. Wastiah mengaku, jika ingin buang air besar pada malam hari, ia terkadang memilih menahannya hingga pagi. Akses menuju jamban helikopter yang gelap membuat mereka khawatir terpeleset atau jatuh ke sungai.
Ditanya mengenai perbaikan toilet di rumahnya, Wastiah berkata, “Ora nde duit. Duitnya dieman-eman (Tidak punya uang. Uangnya harus dihemat).”
Keluarga Wastiah sudah lama mengandalkan jamban helikopter. Namun, fasilitas tersebut juga jauh dari kata layak. Air yang tersedia di jamban berwarna kekuningan, sementara sungai di sekitarnya tampak hitam pekat. Warnanya terkadang berubah menjadi biru kehitaman atau hijau kehitaman, bergantung pada limbah pewarna batik yang dialirkan oleh pihak rumah produksi batik.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai pencemaran air dan dampaknya terhadap kesehatan warga.
“Neng kono banyune kuning. Kono ambune banyu kulom, ora apik banyune (Di sana airnya kuning, berbau, dan tidak bagus),” terang Wastiah.
Situasi yang dialami Wastiah menunjukkan bahwa krisis iklim juga menyangkut persoalan hak dasar manusia. Ketika fasilitas sanitasi tidak dapat digunakan, warga harus menghadapi risiko kesehatan sekaligus kehilangan rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perempuan, lansia, dan anak-anak menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki kebutuhan dan kerentanan yang berbeda dalam mengakses fasilitas sanitasi.
Faisal Aris dan Sri Yatun: Gotong Royong Menjaga MCK Komunal Adaptif
Di tengah keterbatasan akses sanitasi tersebut, keberadaan mandi, cuci, kakus (MCK) Komunal Adaptif di Kelurahan Pasirkratonkramat menjadi salah satu alternatif bagi warga yang tidak memiliki jamban layak di rumah.
Fasilitas yang dibangun melalui program Kemitraan Indonesia ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi kawasan yang kerap terendam rob. Bangunannya dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah agar tetap bisa digunakan ketika genangan datang. Sistem tangki septik biologisnya juga dirancang untuk menyesuaikan perubahan ketinggian air sehingga limbah tidak mudah meluap.
Untuk memenuhi kebutuhan air, MCK ini dilengkapi penampung air hujan dan sumber air bersih terintegrasi, termasuk dari PDAM. Dengan demikian, warga tidak harus terus bergantung pada air tanah. Fasilitas tersebut juga memperhatikan kebutuhan kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan akses. Pegangan atau grab bar dan guiding block disediakan untuk membantu lansia serta orang dengan disabilitas.
MCK Komunal Adaptif dapat digunakan secara gratis oleh warga setempat selama 24 jam. Akses yang terbuka bagi siapa pun dan kapan pun ini kemudian mendorong kesadaran warga untuk bergotong royong merawat fasilitas tersebut.
Sri Yatun (51) dan Faisal Aris (30), misalnya, rutin membersihkan MCK. Sebagai warga yang juga merasakan dampak langsung rob, keduanya memahami betapa pentingnya keberadaan fasilitas sanitasi tersebut bagi masyarakat sekitar.
“Memang warga di sini rata-rata bukan orang mampu. Jadi banyak yang tidak punya WC di rumah,” ujar Faisal.
Sri biasanya membersihkan MCK dua kali dalam seminggu. Di sela pekerjaannya sebagai perajin nyolet batik, ia menyempatkan diri datang sebelum atau setelah bekerja, sekitar pukul tujuh pagi atau empat sore.
“Capek banget sebenarnya bersihin (MCK), tapi sayang kalau nggak ada yang jaga, nggak ada yang bersihin. Rugi semua nantinya,” kata Sri.
Warga juga mengumpulkan iuran bulanan sebesar Rp10.000 dari setiap rumah. Uang tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan air dan listrik serta membeli perlengkapan kebersihan.
“Kita rawat bareng-bareng. Kami hanya tinggal merawat supaya bersih dan awet,” ujar Faisal.
Bagi warga, keberadaan MCK Komunal Adaptif membantu menjawab persoalan layanan dasar yang selama ini sulit dipenuhi, terutama ketika rob membuat toilet di rumah tidak lagi bisa digunakan. Namun, ketergantungan warga pada fasilitas sanitasi yang dibangun melalui pendampingan organisasi masyarakat sipil juga memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: pemenuhan layanan dasar belum sepenuhnya menjadi prioritas dan tanggung jawab pemerintah.
Gotong royong warga memang penting untuk menjaga keberlangsungan fasilitas. Namun, kerja kolektif tersebut tidak seharusnya menjadi pengganti kewajiban negara dalam menyediakan sanitasi yang aman dan layak.
Menghidupkan Kembali Tambak dengan Silvofishery
Jika di permukiman warga harus berulang kali meninggikan rumah untuk menghadapi rob, di Kelurahan Degayu, ancaman genangan juga terasa pada lahan tambak. Air laut yang terus masuk ke kawasan pesisir membuat sejumlah tambak kehilangan produktivitas. Sebagian petambak bahkan terpaksa meninggalkan usaha budidaya yang telah mereka jalankan selama bertahun-tahun.
Di tengah situasi tersebut, warga mulai merintis upaya untuk menghidupkan kembali tambak melalui sistem silvofishery. Metode ini memadukan kegiatan budidaya perikanan, seperti ikan bandeng, dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Melalui pendekatan tersebut, tambak diharapkan tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir.
Inisiatif ini mulai dijalankan pada 2025 oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Muda Mandiri melalui program Kemitraan Indonesia. Warga berharap pengembangan silvofishery dapat membantu memulihkan tambak yang terdampak rob sekaligus membuka kembali peluang ekonomi bagi para petambak.
Sekretaris Pokdakan Mina Muda Mandiri, Vina Sari (27), bercerita bahwa dampak rob terhadap tambak di Degayu mulai terasa serius sekitar 2018 dan semakin parah pada periode 2019–2021. Genangan yang terus berulang membuat kegiatan budidaya semakin sulit dilakukan. Sejumlah usaha, termasuk tambak udang vaname intensif, akhirnya ditinggalkan. Vina memperkirakan, jika dijumlahkan secara keseluruhan, kerugian petambak mencapai ratusan juta rupiah.
“Yang paling tinggi itu 2019 sampai 2021. Waktu itu juga ada pandemi corona, nah itu juga menghambat para pembudidaya yang ada di sini,” ujarnya.
Vina sendiri merasakan dampak tersebut secara langsung karena tambak milik orang tuanya turut hilang akibat rob.
“Tambak orang tua saya juga hilang karena rob. Kalau ditotal, sudah rugi berjuta-juta,” katanya.
Ketua Pokdakan Mina Muda Mandiri, Mohammad Arif Rohman (36), menjelaskan bahwa silvofishery berpotensi memberikan manfaat dari berbagai sisi. Selain membantu mengurangi dampak rob, keberadaan mangrove juga dapat menjaga kualitas air di kawasan tambak. Kondisi air yang lebih baik diharapkan mendukung pertumbuhan ikan bandeng sehingga memberikan nilai ekonomi bagi petambak.
“Jadi budidaya ikan dengan mangrove itu bersinergi. Mangrove selain untuk penahan rob, juga membantu menjaga air rawa tetap bersih. Jadi otomatis bandengnya juga pertumbuhannya bagus,” ujar Arif.
Arif juga melihat potensi ekonomi lain dari mangrove ketika tanaman tersebut tumbuh besar. Selain memiliki fungsi ekologis, bagian tertentu dari tanaman mangrove dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti sirup.
Bagi warga Degayu, metode silvofishery diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga berkembang sebagai pilihan usaha adaptif yang mampu menopang penghidupan masyarakat pesisir. Upaya ini memperlihatkan bahwa menjaga lingkungan dan mempertahankan sumber ekonomi tidak selalu harus ditempatkan sebagai dua hal yang bertentangan.
Kayisah dan Kelompok Tani: Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Rob
Upaya mempertahankan penghidupan di tengah krisis iklim tidak hanya dilakukan melalui tambak. Di Kelurahan Padukuhan Kraton, sekelompok warga yang sebagian besar perempuan mencari cara lain agar tetap bisa bertahan hidup melalui kegiatan bercocok tanam.
Kayisah (48) merupakan salah satu warga setempat yang menyaksikan bagaimana perubahan lingkungan selama dua dekade terakhir mengubah kehidupan masyarakat di kampungnya. Dahulu, Padukuhan Kraton dipenuhi hamparan sawah dan kebun subur milik warga. Dari tanah itulah, mereka menggantungkan kebutuhan pangan sekaligus memperoleh penghasilan.
Kini, genangan air justru menjadi pemandangan yang akrab di sekitar permukiman. Setiap kali banjir rob datang, gang-gang di Padukuhan Kraton berubah menyerupai lorong air berwarna cokelat keabu-abuan.
“Kita nggak punya lagi sawah. Kita hanya punya danau-danau yang mengelilingi kampung. Tentunya itu sangat berdampak sekali bagi kegiatan perekonomian dan ketahanan pangan kami,” tutur Kayisah.
Hilangnya lahan yang dahulu bisa ditanami membuat warga harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bersama sejumlah warga, Kayisah kemudian mengembangkan kegiatan bercocok tanam melalui Kelompok Tani Pabean Cokrah Kidul atau Pacokid Farm. Kelompok yang digerakkan warga setempat ini memanfaatkan sistem hidroponik agar kegiatan menanam tetap bisa dilakukan meskipun kawasan mereka kerap dilanda rob.
Saat ini, Pacokid Farm memiliki 15 anggota, terdiri dari sepuluh perempuan dan lima laki-laki. Mereka menanam berbagai jenis sayuran, seperti pakcoy, bayam, sawi pagoda, dan selada. Hasil panen kemudian dijual kepada warga setempat atau dibawa pulang apabila masih tersisa.
Pagi itu, 23 Oktober, ketika saya datang ke kebun Pacokid Farm, Kayisah bersama para anggota perempuan sedang memanen bayam. Setelah dipetik, mereka mulai mengemas dan menyiapkan sayuran untuk dijual. Mereka duduk bersama di teras rumah salah satu anggota, memilah bayam, kemudian memasukkannya ke dalam plastik bening berlabel Pacokid Farm.
Sayuran tersebut dijual dengan harga sekitar Rp5.000–Rp8.000 per ikat, dengan berat kurang lebih 280 gram. Dalam satu kali panen, kelompok tani ini dapat menghasilkan sekitar Rp350.000–Rp600.000, bergantung pada jenis komoditas yang dipanen.
Meski hasil panen biasanya habis dibeli warga setempat, uang penjualan tidak dibagikan sebagai keuntungan pribadi maupun upah. Para anggota sepakat memasukkan hasil penjualan ke dalam kas kelompok dan memutarnya kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk membeli benih dan rockwool, media tanam yang digunakan dalam sistem hidroponik.
Bagi Kayisah dan anggota kelompok lainnya, kegiatan tersebut bukan semata-mata soal keuntungan finansial. Mereka juga menemukan ruang untuk berkumpul, saling berbagi, dan membangun kembali aktivitas bersama di tengah lingkungan yang semakin berubah.
“Seneng aja, semangat aja gitu kita kumpul-kumpul di sini, menikmati hasil panen sambil ngobrol bareng-bareng,” ungkap Kayisah.
Inisiatif Pacokid Farm menunjukkan bagaimana perempuan turut mengambil peran dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan komunitas. Ketika sawah dan kebun semakin sulit diakses akibat rob, mereka tidak hanya berusaha menemukan alternatif sumber pangan, tetapi juga membangun ruang kolektif untuk mempertahankan penghidupan.
Persoalan Limbah Batik dan Upaya Keberlanjutan Lingkungan Melalui Batik Ekologis
Setelah melihat berbagai upaya warga mempertahankan sumber penghidupan dan memenuhi kebutuhan pangan, perhatian saya kembali pada salah satu identitas Pekalongan: batik. Namun, industri yang telah menghidupi banyak keluarga ini juga menghadapi persoalan lingkungan. Proses produksinya membutuhkan air dalam jumlah besar, sementara penggunaan pewarna sintetis dan pengelolaan limbah menjadi tantangan tersendiri.
Di sejumlah aliran sungai, warna air dapat berubah mengikuti warna yang banyak digunakan dalam proses produksi batik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berisiko mencemari perairan, mengganggu ekosistem, serta memengaruhi kualitas lingkungan tempat warga tinggal.
Di tengah persoalan tersebut, sebagian perajin mulai mencari alternatif proses produksi yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satunya melalui penggunaan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan.
Sri Rejeki (50), pemilik rumah produksi Loyal Batik di kawasan Kauman, mulai mengembangkan batik dengan pewarna alami sejak 2023. Ia memanfaatkan beragam bahan dari tumbuhan, antara lain kayu mahoni, tingi, tegeran, jelawet, mangrove, dan daun ketapang.
Bahan-bahan tersebut direbus untuk menghasilkan ekstrak warna sebelum digunakan pada kain. Dari proses itu, muncul beragam warna, mulai dari cokelat susu dan cokelat tua hingga kehijauan dan abu-abu.
Sri menuturkan, penggunaan bahan alami juga membuat pengelolaan limbah produksi lebih mudah ditangani. Limbah malam dapat digunakan kembali, sedangkan sisa larutan pewarna dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman karena berasal dari bahan tumbuhan.
“Kalau pewarna alami, menurut saya lebih ramah lingkungan. Bahannya bisa berasal dari kulit kayu maupun daun. Untuk limbah malam atau lilin batik, kami juga tidak langsung membuangnya, tetapi diolah kembali untuk digunakan dalam proses berikutnya. Sisa larutan pewarna alami pun kami simpan agar bisa dimanfaatkan kembali,” tutur Sri.
Meski menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan, proses pembuatan batik dengan pewarna alami membutuhkan ketelitian dan waktu lebih panjang. Tahap pencelupan serta penguncian warna atau fiksasi terkadang perlu dilakukan berulang kali hingga menghasilkan warna yang diinginkan.
Proses yang lebih panjang tersebut turut memengaruhi biaya produksi dan harga jual. Sri menyebut harga batiknya dimulai dari sekitar Rp350.000 per lembar kain dan dapat lebih tinggi sesuai tingkat kerumitan pengerjaan. Namun, harga jual yang lebih tinggi tidak serta-merta membuat usaha memperoleh keuntungan menjadi mudah. Biaya bahan, tenaga kerja, dan waktu produksi tetap menjadi hal yang harus diperhitungkan.
Tantangan lain muncul ketika pembayaran dari pembeli tidak selalu diterima secara penuh sesuai waktu yang dijanjikan. Sri bercerita, karena harga batik ekologis cenderung lebih mahal dibandingkan batik dengan pewarna sintetis, beberapa pembeli memilih mencicil pembayaran meskipun pesanan sudah selesai dibuat.
Pada saat bersamaan, Sri tetap harus menyiapkan upah para pekerja yang umumnya dibayarkan setiap Kamis. Di Pekalongan, hari pembayaran upah mingguan ini dikenal sebagai “Kemisan”, yang biasanya diikuti hari libur pada Jumat.
“Kendalanya itu kadang begini, Mbak. Misalkan hari Kamis, aku kan ngambil uang, nyamperin ke yang order. Orderan sudah jadi, harusnya dibayar Rp2.000.000 atau Rp3.000.000, tapi dia ngasihnya separuh. Jadi akhirnya aku nyari (kekurangan uang) buat gaji karyawan. Amannya sih paling tidak minimal ada dua pelanggan. Jadi kalau pelanggan pertama zonk, ada pelanggan yang satunya,” tutur Sri.
Keberlanjutan batik, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan pilihan bahan dan pengelolaan limbah. Kondisi kerja serta kesejahteraan para perajin juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.
Khotipah (53), salah satu perajin yang bekerja bersama Sri, misalnya, bercerita tentang pengalamannya bersentuhan langsung dengan bahan pewarna. Menurutnya, pewarna sintetis terkadang meninggalkan bekas warna di tangan yang sulit dihilangkan. Ia merasakan perbedaan ketika menggunakan pewarna alami.
“Kalau yang pewarna sintetis, bisa berkelir tangannya itu. Harus dikasih obat porselen biar hilang,” jelas Khotipah.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa bagi para perajin yang setiap hari bersentuhan langsung dengan bahan-bahan produksi, proses yang lebih ramah lingkungan juga berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan kerja. Upaya menjaga keberlanjutan industri batik semestinya tidak hanya berorientasi pada produk yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan kesehatan pekerja dan lingkungan tempat industri tersebut tumbuh.
Krisis Iklim Meluas Menjadi Persoalan Sosial, KDRT Salah Satunya
Dampak perubahan lingkungan di Pekalongan, menurut Arief Mahmudi selaku Team Leader Project Management Unit (PMU) Kemitraan Indonesia, berpotensi meluas hingga menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks. Ketika rob mengganggu tempat tinggal dan sumber penghidupan warga, tekanan ekonomi yang muncul juga perlu diperhatikan. Kehilangan mata pencaharian, sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan, dapat memperberat beban rumah tangga.
Arief mencontohkan bahwa tekanan ekonomi dalam keluarga dapat memicu ketegangan yang berisiko berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ia juga mengkhawatirkan kondisi keluarga yang semakin terhimpit secara ekonomi dapat mendorong terjadinya perkawinan anak. Dalam situasi ketika orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, anak berisiko dipandang sebagai tanggungan yang perlu segera dilepaskan melalui perkawinan.
“Ini kalau ditarik ya, banyak masuk ke sektor-sektor yang lain. Contoh misalkan, peningkatan kasus KDRT. Bayangkan, orang sudah nggak punya mata pencarian, terdesak oleh ekonomi, kebutuhan sehari-hari meningkat. Apa yang terjadi? ‘Gimana uang kita? Harus kerja apa lagi?’, yang terjadi secara psikologi adalah melakukan KDRT,” ujar Arief saat diwawancarai pada Jumat (23/10).
Ia juga berpendapat bahwa kemiskinan dapat membuat sebagian orang tua memandang perkawinan anak sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga.
“Orang yang sudah terjerat kemiskinan, (orang tuanya) pasti akan menyegerakan anaknya untuk menikah. Supaya apa? Supaya beban hidupnya berkurang. ‘Sudah, kamu sudah berumur 12-13 tahun, menikah sudah’,” papar Arief.
Perubahan lingkungan juga dapat memengaruhi ruang sosial masyarakat, terutama anak-anak dan orang muda. Berkurangnya ruang terbuka dan tempat bermain membuat mereka kehilangan tempat untuk beraktivitas serta berinteraksi secara langsung. Jika ruang publik semakin sulit diakses, kehidupan sosial warga pun berisiko semakin terbatas.
Anak-anak mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan gawai, sementara kebiasaan berkumpul dan berinteraksi di lingkungan sekitar perlahan berkurang.
“Mereka mau main bola di mana? Keseharian main di mana? Bahkan yang lebih parah, interaksi sosial pasti akan rusak. Orang yang nongkrong, ngopi, tidak akan terjadi lagi. Mau di mana? Ruang publiknya aja nggak ada,” ucap Arief.
Dalam situasi ini, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang berisiko menghadapi kerentanan berlapis ketika krisis iklim terjadi. Kehilangan mata pencaharian, meningkatnya beban ekonomi rumah tangga, terbatasnya akses terhadap sanitasi, hingga menyusutnya ruang sosial dapat memengaruhi kehidupan mereka secara langsung.
Berbagai kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi terhadap krisis iklim tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Dibutuhkan gerakan bersama antara masyarakat, komunitas setempat, lembaga pendamping, serta pemerintah daerah dan pusat. Isu krisis iklim, misalnya, perlu masuk dalam proses pendidikan agar generasi muda memahami situasi yang sedang dihadapi sekaligus mengenal berbagai cara beradaptasi.
Negara Tetap Menjadi Pihak Paling Utama untuk Menuntaskan Krisis Iklim
Pelibatan masyarakat dan komunitas, bagaimanapun, tidak berarti tanggung jawab pemerintah dapat dialihkan kepada organisasi pendamping. Arief menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan persoalan adaptasi krisis iklim dalam rencana strategis pembangunan, termasuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai. Sebab, menurutnya, pemerintah tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi warga dari dampak krisis iklim.
“Prinsipnya pemerintah itu harus bertanggung jawab atas itu, krisis iklim. Jangan jadi ke kami-kami (organisasi pendamping, red). Kami-kami ini hanya support system,” ujar Arief.
Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa berbagai inisiatif masyarakat, termasuk program-program adaptasi yang didampingi organisasi masyarakat sipil, tidak seharusnya menjadi pengganti kewajiban negara. Warga sebagai pihak yang paling dahulu merasakan dampak krisis iklim tidak semestinya dibiarkan menanggung sendiri persoalan yang jauh lebih besar dari kemampuan masing-masing.
Lebih dari itu, adaptasi terhadap krisis iklim juga menyangkut bagaimana memastikan warga tetap memiliki ruang hidup yang layak, penghidupan yang aman, akses terhadap layanan dasar, serta perlindungan ketika menghadapi kerentanan yang semakin besar.
Berbagai upaya yang tumbuh di Pekalongan memperlihatkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam menghadapi krisis. Damusri dan Junaedi berusaha mempertahankan rumah mereka meskipun harus berkali-kali meninggikan bangunan. Wastiah dan warga lainnya mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sanitasi di tengah keterbatasan fasilitas. Faisal dan Sri Yatun bergotong royong menjaga MCK Komunal Adaptif, sementara kelompok petambak di Degayu mengembangkan silvofishery untuk memulihkan sumber penghidupan. Kayisah bersama kelompok taninya juga berupaya menjaga ketahanan pangan melalui hidroponik. Di sisi lain, Sri Rejeki dan para perajin mulai mencari cara agar produksi batik dapat berlangsung dengan lebih memperhatikan lingkungan dan kondisi pekerjanya.
Namun, kegigihan warga tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk menghindari tanggung jawab. Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi memiliki batas, terlebih ketika mereka harus menghadapi persoalan struktural seperti kemiskinan, hilangnya lahan produktif, pencemaran lingkungan, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar.
Krisis iklim bukan sekadar persoalan air laut yang semakin tinggi atau rumah yang perlahan tenggelam. Di Pekalongan, krisis ini telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan: tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sanitasi, kesehatan, hingga relasi sosial di dalam keluarga dan komunitas.
Karena itu, solusi tidak cukup hanya dengan meminta warga menjadi lebih tangguh atau terus beradaptasi. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak, solusi konkret, anggaran yang memadai, serta implementasi yang konsisten. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kelompok yang paling terdampak, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan orang dengan disabilitas, dilibatkan dalam perencanaan kebijakan adaptasi.
Pada akhirnya, warga pesisir Pekalongan tidak seharusnya terus-menerus dipaksa memilih antara meninggikan rumah, kehilangan mata pencaharian, atau meninggalkan tempat tinggal yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Ketika krisis iklim semakin mengancam ruang hidup mereka, negara harus hadir memastikan bahwa hak masyarakat untuk hidup aman, sehat, dan bermartabat tetap terpenuhi.
Tanpa kebijakan yang berpihak dan tanggung jawab negara yang dijalankan secara serius, adaptasi terhadap krisis iklim justru berisiko menjadi beban tambahan bagi mereka yang sejak awal sudah paling rentan menghadapi dampaknya.
