Hermina Mawa, biasa disapa Mama Mince (51), sudah bangun sejak sekitar pukul 5 pagi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Hari itu, perempuan adat yang tinggal di Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Barat (NTT) itu berencana pergi ke paroki. Ada kegiatan di sana. Mince pun bergegas memberi makan ayam-ayam peliharaannya di pekarangan belakang rumah.

Mince selesai memberi makan ayam pada pukul 6. Saat hendak masuk ke rumah, tiba-tiba ia merasakan tanah tempatnya berdiri berguncang. 

“Gempanya cukup kencang,” kata Mince kepada Konde.co via telepon, Selasa malam, 18 Agustus 2026. 

Tak lama setelah kejadian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis informasi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Pusat gempa berada di laut, sekitar 30–38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo. Kedalaman sekitar 15 kilometer. 

Baca Juga: Gempa dan tsunami Palu runtuhkan salah satu upaya aktivisme HAM terpenting di Indonesia

Rumah Mince berada di Boadona. Itu adalah wilayah bukit di Dusun Malapoma yang menjadi tempat relokasi mandiri yang diusahakan sejumlah warga yang tergusur pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Lambo atau Mbay. Daerah tersebut merupakan tanah leluhur masyarakat adat Rendubutowe.

Di tengah rasa kaget, Mince mendengar suara orang berteriak dari arah depan rumah. Ketika itu sedang ada dua orang tamu menginap di rumahnya. Saat terjadi guncangan, mereka lari keluar rumah dan sejurus kemudian berteriak saat melihat rumah tetangga Mince, yang berjarak tiga petak dari kediamannya, roboh.

Rumah tembok berlantai dua tersebut milik Willybrodus. Ia tinggal bersama istrinya, Beatrice, dan ibunya (mama tua). Saat kejadian, mereka bertiga berada di dalam rumah. Ketika Mince berteriak memanggil mereka untuk memastikan kondisinya, tak ada jawaban dari dalam rumah. Rupanya debu dari reruntuhan tembok cukup pekat hingga membuat mereka kesulitan bernapas.

“Jadi kami tidak dengar suara mereka dari dalam karena debu sehingga sulit bernapas. Itu agak setengah mati mereka, karena debu di dalam ruangan yang tertutup,” tutur Mince.

Baca Juga: 20 Tahun Terpapar Lumpur Lapindo, Kisah Para Perempuan Bertahan Hidup Di Semburan Lumpur

Akibat gempa yang meluluhlantakkan rumahnya, Willy memar di bagian kaki kiri. Sementara istri dan ibunya tidak terluka. Mince menuturkan, di Dusun Malapoma ada warga yang luka terkena reruntuhan tembok atau rumah meski tak banyak. Ada juga seorang perempuan yang terluka karena, saat gempa, ia panik lalu lari terbirit-birit keluar rumah hingga terjatuh.

Mince sendiri dalam kondisi baik. Keluarga yang terdiri dari ibunya dan seorang saudara beserta istri dan dua anaknya pun tidak ada yang terluka. Dua anak Mince sedang tidak berada di kampung, sementara suaminya sudah meninggal.

Sejauh pengamatan Mince, tidak ada anak-anak dan lansia yang terluka. Namun ada sekitar empat balita yang sakit. Diduganya, mungkin karena kaget akibat guncangan gempa.

Sementara itu, Regina (50) alias Kak Gin, perempuan warga Desa Bantala, Flores Timur juga mengalami hal serupa. Sekitar pukul 5 pagi WITA pada Sabtu itu, Regina sontak terbangun kaget. Tiba-tiba ia merasakan guncangan hebat di sekitarnya.

Baca Juga: Dari Hutan Adat dan Pampa, Perempuan To Kulawi Uma Merawat Kedaulatan Pangan

Gempa dirasakannya selama hampir dua menit. Benda-benda di dalam rumah bergerak, sementara Regina dan warga lainnya berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

Regina, yang juga merupakan bagian komunitas Wolosina Watoboki mengaku, keadaan di wilayahnya di Flores Timur masih cukup baik. Rumahnya dan warga di sekitarnya hanya mengalami retak. Hal berbeda terjadi di Nagekeo, Flores Barat, tempat keluarga Regina tinggal.

“Tapi rumah orang tua Kak (merujuk pada Regina, red.) yang rusak dan warga lainnya,” kata Regina kepada Konde.co, Selasa, 18 Agustus 2026. “Rumah mereka rusak parah, bahkan tidak layak dihuni.”

Lanjutnya, “Cuma keluarga kakak, orang tua dan saudara-saudari yang ada di Flores Barat, Nagekeo yang rusak parah. Sekarang mereka lagi ada di pengungsian.”

Baca Juga: Di Balik Kilau Tambang Emas Maluk, Ada Lapis Kerentanan yang Menyesakkan Perempuan

Gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang tanah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB. Menurut analisis BMKG, gempa dipicu oleh aktivitas Sesar Flores. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian diakhiri pada hari yang sama pukul 07.30 WIB atau 08.30 waktu setempat.

Namun, ancaman tidak serta-merta berakhir. Gelombang tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah, termasuk Baubau dan Bulukumba. Selain itu, gempa-gempa susulan terus terjadi dan dirasakan warga di wilayah NTT, khususnya Flores. 

Mince dan Regina mengamini ini. Saat diwawancarai Konde.co, Mince mengatakan warga masih merasakan gempa per Selasa, 18 Agustus 2026. Lalu sampai berita ini ditulis pada Rabu, 19 Agustus 2026, Regina melaporkan gempa susulan juga masih terasa di tempatnya di Flores Timur.

“Hari ini sudah guncang lima kali,” sebut Regina kepada Konde.co. “Ini di kampung halaman Kakak yang terdampak gempa itu.”

Baca Juga: ‘Kami Diintimidasi, Persaudaraan Dipecah Belah’: Perjuangan Wadon Wadas Menolak Tambang

Bahkan, gempa dengan magnitudo 5,8 kembali mengguncang Flores pada Kamis, 20 Agustus 2026 pagi ini. Catatan BMKG menunjukkan gempa berlokasi di 37 km Timur Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, dengan pusat gempa di kedalaman 10 km. 

Setelah gempa utama Sabtu silam, masyarakat memilih untuk bertahan atau tinggal sementara di pekarangan rumah. Pasalnya, kondisi rumah tidak memungkinkan untuk ditempati. Mereka mendirikan tenda-tenda secara mandiri dari terpal atau bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Satu tenda bisa dihuni satu rumah ada juga yang dipakai bergabung untuk dua rumah.

“Ya karena memang kalau untuk kami di sini, semua rumah itu ada yang hanya retak, ada yang rusak parah. Memang sudah tidak layak huni lagi,” ujar Mince.

Laporan Mince dari Dusun Malapoma, masyarakat melakukan aktivitas seperti tidur, memasak, makan dan sebagainya di pekarangan rumah. Mereka bertahan selama sekitar tiga hari dengan bahan makanan yang ada di rumah. Beberapa warga ada yang sempat kehabisan bahan makanan.

“Di hari kedua syukur beberapa dari kami masih ada stok (makanan), tetapi kasihan ada kurang lebih 10 KK yang kehabisan beras,” tutur Mince dengan suara pelan.

Baca Juga: Ketika Bencana Datang, Kemana Penyandang Disabilitas Harus Diselamatkan

Di hari ketiga pada 17 Agustus 2026, bantuan dari BPBD baru masuk ke Desa Rendubutowe. Distribusi bantuan yang masuk dipusatkan di Posko Desa yang berlokasi di SDN Malapoma. Relawan dari warga kemudian membagi-bagi bantuan untuk masing-masing rumah dan menyalurkannya. Tiap rumah mendapatkan 1 kg beras, 3 butir telur dan 1 gelas air mineral.

Mince menuturkan warga ada yang mulai sakit, seperti batuk dan pilek. Ia menduga karena mereka tidur di luar rumah. Namun hingga hari ketiga belum ada bantuan obat-obatan. Sementara kondisi di kampungnya masih terbatas.

Melihat kondisi warga yang membutuhkan obat dan minyak gosok, Mince kemudian tergerak menghubungi beberapa jaringan yang ia kenal. Beberapa di antaranya memberikan donasi. Ia kemudian menggunakannya untuk membeli susu, obat-obatan, minyak kayu putih, minyak telon, dan sejenisnya. Dengan dibonceng sepeda motor oleh seorang kerabat, Mince belanja kebutuhan tersebut di Mbay pada Selasa, 18 Agustus 2026.

“Obat-obatannya sudah saya serahkan ke posko tadi. Nanti besok bapak dusun dengan teman-teman relawan akan membagikannya ke warga. Tetapi karena ada anak-anak yang sakit, jadi saya antar duluan minyak kayu putih, minyak telon buat mereka,” tuturnya.

“Saya juga beli susu untuk dua anak yang masih minum susu tapi stok di rumah sudah habis. Saya beli dua kardus untuk mereka berdua. Itu yang saya sudah antar,” tambahnya.

Di Dusun Malapoma, ada 40 rumah warga yang rusak. Dari jumlah tersebut sebanyak 25 rumah mengalami rusak berat sedangkan 15 rumah rusak ringan. Sementara di Desa Rendubutowe terdapat 112 rumah warga yang rusak. Meliputi Dusun Malapoma, Dusun Jawatiwa, Dusun Rendu Ola dan Dusun Roga-Roga. Selain itu, perpustakaan SDN Rendu Ola mengalami rusak ringan. Satu kapela di Rendu Ola rusak ringan dan saru kapela di Jawatiwa rusak berat. Kerusakan akibat gempa bumi di Desa Rendubutowe terdata sebagai berikut.

Baca Juga: Sudah Jatuh, Tertimpa Kekerasan Seksual: Perempuan Hadapi Kerentanan Berlapis Saat Bencana

Nama Dusun	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
Malapoma	25	15	40
Jawatiwa	3	18	21
Rendu Ola	9	34	43
Roga-Roga	2	7	9

Untuk saat ini Mince mengatakan, aktivitas sekolah anak-anak di Malapoma masih diliburkan. Informasi yang ia peroleh dari grup WhatsApp, untuk siswa SMP, aktivitas belajar-mengajar di sekolah sementara ditiadakan. Anak-anak diminta belajar di rumah.

Regina menyampaikan situasi serupa dialami keluarganya dan warga Nagekeo, Flores Barat. Saat ini, warga mendirikan posko pengungsian mandiri di sekitar kediaman mereka yang sebagian besar rusak atau hancur.

“Mereka sekarang bangun pondok kecil di samping rumah,” tutur Regina. “Ada yang pakai terpal di luar rumah karena dinding rumah sudah banyak yang pecah.”

Regina juga menyebut warga masih mengungsi dan butuh bantuan. Sedangkan pemerintah baru datang untuk memeriksa kerusakan saja di wilayah mereka.

“Barusan (Selasa 18 Agustus, red.) saya tanya. Katanya belum (diberi bantuan),” ujar Regina. “Pemerintah cuma datang periksa kerusakan saja. Tapi untuk bantuan belum. Lalu akses jalan cukup jauh bisa tempuh 10 jam.”

Lanjutnya, “Mereka sangat butuh selimut, makanan, dan obat-obatan.”

Baca Juga: Raisa Kamila dan Intan Paramaditha: Perempuan Pengungsi dalam Bencana dan Solidaritas Tanpa Batas

Hingga saat ini, warga masih belum merasa aman untuk kembali ke rumah, atau bahkan rumahnya rusak atau hancur. Malam hari di pengungsian masih diwarnai kekhawatiran. Tidur tidak benar-benar berarti beristirahat karena setiap getaran dapat memunculkan kembali ketakutan akan gempa berikutnya.

Skala kerusakan dan korban juga terus diperbarui seiring proses pencarian dan pendataan. Per Rabu, 19 Agustus, data terbaru yang mengacu pada BNPB mencatat sedikitnya 71 orang meninggal dunia dan 1.182 orang mengalami luka-luka. Sekitar 59.647 orang tercatat mengungsi.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik 71 korban meninggal terdapat keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Di balik lebih dari seribu korban luka terdapat orang-orang yang mungkin masih membutuhkan perawatan. Sementara fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah juga terdampak.

Pada fase awal, kerusakan infrastruktur membuat proses penyelamatan semakin sulit. Di Wolowae, Nagekeo, misalnya, warga melaporkan akses jalan terputus dan listrik padam. Sebagian warga bahkan membangun tenda darurat sendiri karena bantuan belum tiba. Satu tenda dapat ditempati empat hingga lima keluarga, termasuk anak-anak. Persediaan makanan terbatas karena warga meninggalkan rumah dengan membawa barang seperlunya. 

Baca Juga: Penguasa Antroposentris, Kau Pemerkosa Rahim Bumi: Ekofeminisme Kritik Pemerintah Merespon Bencana Ekologis

Di sejumlah wilayah kepulauan, tantangannya lebih kompleks. Misalnya di pulau Palue, Kabupaten Sikka, distribusi dilakukan melalui jalur laut. Daerah-daerah yang terisolasi membuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan tersendat. Ditambah lagi gempa susulan yang masih terus terjadi.

Kini, ketersediaan bantuan juga berkejaran dengan kebutuhan warga yang semakin mendesak. Sebab dalam kondisi bencana, akses terhadap bantuan adalah persoalan keselamatan. 

Bencana tidak hanya menguji kemampuan negara mengirim bantuan dalam jumlah besar. Ia menguji kemampuan sistem tersebut menjangkau warga yang secara geografis paling sulit diakses. Atau, setidak-tidaknya, menguji kepedulian pejabat pemerintah pusat ketika situasi krisis terjadi pada warga Indonesia di wilayah yang selama ini jarang tersorot dalam politik Jakarta-sentris.

Negara tentu perlu “hadir”. Tapi ini seharusnya tidak berhenti pada kunjungan pejabat, konferensi pers, atau jumlah tonase logistik yang dikirim. Kehadiran negara seharusnya dapat dirasakan oleh warga sekecil-kecilnya dalam bentuk pengakuan dan respon cepat tanggap kebencanaan dari pemerintah pusat. Belum lagi kebutuhan atas air bersih yang tersedia, obat-obatan yang sampai, jalan yang dibuka, layanan kesehatan yang berjalan, tempat pengungsian yang aman, serta informasi yang dapat dipercaya.

Bencana memang menghantam semua orang, tetapi dampaknya tidak selalu sama. Perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya menghadapi kebutuhan yang berbeda selama berada di pengungsian.

Bantuan yang esensial biasanya mencakup kebersihan keluarga, kebutuhan kebersihan menstruasi, perlengkapan hunian sementara, air minum, makanan, hingga dukungan psikososial untuk anak.

Baca Juga: Bencana Sumatra: Negara dan Korporasi Harus Bertanggung Jawab dalam Penanganan dan Pemulihan

Hal ini penting karena kebutuhan perempuan sering kali dianggap sebagai kebutuhan sekunder dalam situasi darurat. Padahal, ibaratnya, menstruasi tidak berhenti ketika bencana terjadi. Perempuan tetap membutuhkan pembalut, pakaian dalam, air bersih, tempat mandi dan toilet yang aman, serta privasi.

Pengungsian yang tidak memiliki sanitasi memadai juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan. Anak perempuan dan perempuan yang harus menggunakan fasilitas umum pada malam hari membutuhkan pencahayaan, keamanan, dan mekanisme pengaduan yang jelas.

Begitu pula dengan ibu hamil dan bayi. Di tengah kondisi ketika fasilitas kesehatan rusak dan akses transportasi terbatas, kebutuhan layanan maternal dan neonatal tidak dapat menunggu sampai masa tanggap darurat selesai. Sejumlah pihak bahkan mendesak pemerintah memberi perhatian khusus kepada ibu hamil, bayi, balita, serta anak-anak yang terdampak.

Ada pula kebutuhan yang sering tidak terlihat, yakni kesehatan mental. Di Flores, gempa susulan mencapai ratusan kali dan warga masih takut kembali ke rumah. Trauma menjadi bagian dari bencana yang tidak kasatmata. Anak kehilangan rumah sekaligus rutinitas sekolah. Orang tua harus memikirkan makanan dan tempat tinggal. Perempuan dapat memikul tambahan beban merawat anak, anggota keluarga yang sakit, maupun lansia di tengah keterbatasan fasilitas.

Karena itu, respons bencana yang hanya menghitung jumlah tenda, beras, dan air tidak cukup. Negara perlu melihat siapa yang menerima bantuan, siapa yang tertinggal, dan kebutuhan spesifik apa yang tidak dapat dipenuhi melalui pendekatan “satu bantuan untuk semua”.

NTT Dilanda Bencana, Istana Malah Berpesta, Mempertanyakan Kembali Makna Kemerdekaan

Di tengah kondisi tersebut, perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 memunculkan pertanyaan tentang empati pejabat dan prioritas negara.

Gempa utama di Flores terjadi hanya dua hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pada 17 Agustus di Jakarta, pesta perayaan HUT ke-81 RI tetap dilangsungkan megah di Istana Negara. Para pejabat hadir tertawa-tawa dengan busana adat berbagai daerah, termasuk dari NTT. Di tengah momen duka warga Flores dikepung kengerian gempa, yang dilakukan para pejabat pusat mungkin tepat disebut sebagai apropriasi budaya.

Kecaman tidak hanya dilontarkan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Pada 16 Agustus malam, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar seremoni penyambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Bonggor. Acara tersebut mendapat kritik dari warga karena dilakukan ketika sebagian korban gempa masih menunggu bantuan.

Pada 17 Agustus, upacara HUT RI bahkan digelar di Ruteng, Kabupaten Manggarai, salah satu wilayah terdampak gempa. Sejumlah pejabat pusat hadir. Mereka menyatakan upacara tersebut digelar sebagai bagian dari pendampingan terhadap masyarakat terdampak.

Tapi, seperti apa bentuk perayaan kemerdekaan ketika puluhan ribu warga sedang berusaha bertahan hidup di tengah bencana beruntun?

Kemerdekaan semestinya tidak hanya dirayakan melalui panggung, upacara, bendera, atau selebrasi marak pejabat. Dalam situasi seperti yang melanda Flores, makna kemerdekaan justru dapat diuji melalui cara lain. Misalnya kemampuan negara memastikan seorang lansia yang menggunakan kursi roda dapat dievakuasi dengan aman. Seorang ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan; seorang anak perempuan memiliki toilet yang aman. Atau warga di pulau terpencil memperoleh air bersih. Dan keluarga korban tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan makanan.

Baca Juga: Hariati Sinaga: Banjir Aceh dan Sumatera Tak Sekedar Bencana, Tapi Kerusakan Ekologis

Seremoni memang dapat menjadi simbol solidaritas. Tetapi ketika seremoni membutuhkan waktu, tenaga, anggaran, dan sumber daya yang sebenarnya lebih dibutuhkan untuk respons darurat, wajar jika warga mempertanyakannya.

Kritik terhadap seremoni bukan berarti menolak perayaan kemerdekaan. Justru sebaliknya, kritik tersebut mengingatkan bahwa kemerdekaan seharusnya berpihak kepada mereka yang sedang berada dalam kondisi paling rentan.

Empat hari setelah gempa utama, Flores masih berada dalam situasi darurat. Puluhan ribu warga mengungsi. Ribuan gempa susulan masih terjadi. Sejumlah akses jalan, fasilitas kesehatan, rumah, sekolah, jaringan listrik, dan infrastruktur komunikasi masih dalam proses pemulihan.

Flores tidak membutuhkan belas kasihan yang berhenti pada unggahan media sosial atau seremoni pejabat. Warganya membutuhkan negara yang hadir secara konkret.

Sebab, ketika tanah masih berguncang dan rumah-rumah belum dapat dihuni, kemerdekaan bukanlah sesuatu yang cukup dirayakan dengan bendera. Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk paling sederhana: tidak dibiarkan sendirian ketika bencana datang.