Putri Merdekawati tertantang untuk mengembangkan batik pewarna alam setelah ia melihat sungai-sungai yang tercemar limbah batik dan tekstil. Ia tertarik mengembangkan batik dengan pewarna dari alam, yaitu sebuah proses mengembangkan pewarna batik yang dibuat dari daun-daunan dan kayu. 

Usaha Putri ini dilakukan di tengah banyaknya industrialisasi batik dengan pewarna sintetis dan kasus-kasus pencemaran limbah batik maupun tekstil yang semakin marak. Orang-orang sekitarnya menyebut Putri Merdekawati sebagai perempuan yang berusaha memerdekakan batik dan Ibu Bumi, menuju apa yang ia sebut “kemurnian awal”. 

Kiasan “kemurnian awal” bukan sekadar bualan, sebab sejak awal kemunculannya para perajin batik telah menggunakan bahan-bahan alami, seperti tumbuhan dan mineral yang diolah untuk menciptakan warna-warna yang khas. Daun indigo misalnya, memberikan warna biru yang dalam, kulit kayu secang memberi warna merah jambu yang lembut, dan akar mengkudu menghasilkan warna jingga bak sandikala. Namun, lama kelamaan usaha seperti ini tergerus dengan maraknya industrialisasi batik pewarna sintetis.

Dari usahanya ini, Putri kemudian bisa menghidupi lima orang di rumahnya yang sederhana, di sekitar perbukitan Gunungpati, Kota Semarang. Jalan menuju ke rumahnya cukup terjal, serupa dengan usaha yang ia rintis. Siputri, adalah bisnis batik warna alam bentukan Putri yang ia perjuangkan.

Baca Juga: Batik Saparinah Sadli Tunjukkan Ketangguhan Perjuangan Pembela Hak Perempuan

Memulai langkah pelannya pada 2017, Siputri kini sudah menerbangkan batik genre eco-fashionnya ke di Singapura, Malaysia, Dubai, Korea Selatan, Kanada, Jerman, sampai Meksiko. 

Dalam konteks global, batik telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai salah satu Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi pada 2009. Pengajuan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kala itu akhirnya diterima dengan mempertimbangkan batik sebagai teknik menghias kain yang mengandung nilai, makna, dan simbol-simbol budaya sehingga menjadikannya memiliki nilai lebih dari selembar kain bermotif.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong pengembangan batik sebagai bagian dari upaya pemberdayaan pengetahuan lokal. Kerja-kerja yang dilakukan Putri punya peranan penting dalam mengembangkan batik sebagai warisan budaya sekaligus penggerak industri kreatif yang berlandaskan kearifan lokal.

Napas Kebudayaan, Detak Keberlanjutan

Lahir di Yogyakarta membuat Putri tumbuh berkembang bersama kebudayaan batik. Perempuan 45 tahun ini tak mengelak jika darah membatiknya mengalir dari silsilah keluarga dan mengakar dari tanah kelahirannya. 

Kendati begitu, persimpangan jalan hidup dari seorang lulusan Magister Agronomi menjadi pemilik industri batik warna alam bermuara dari nazarnya yang ingin melakukan tindakan bernilai dalam berkehidupan. Menjaga kebudayaan yang tumbuh bersamanya sejak kecil diiringi padu padan kepedulian alam lantas menjadi manifestasi utuh dari tindakan bernilai itu.

“Sudah sejak dari awal saya berjanji pada diri saya sendiri walaupun bukan pegiat lingkungan atau pejuang lingkungan, tetapi sebuah kesadaran bahwa ketika kita membuat sesuatu, itu tetap harus punya nilai, harus punya manfaat yang dipegang dan terus-menerus dilakukan.” 

“Jadi, kesadaran pribadi, ketika membuat sesuatu itu harus yang bernilai, bermanfaat, terus juga pengin ikut melestarikan, terus warnanya yang cantik, unik, beda dengan warna sintetis,” jelas Putri saat diwawancarai Konde.co pada 23 April 2024.

Kesadaran Putri sedikit banyak terpantik ketika ia melihat sungai-sungai yang tercemar limbah batik dan tekstil. Harapannya akan sungai jernih yang tak tercemar limbah terasa seperti  utopia. Kendati demikian, di saat yang bersamaan, Putri merasa tak ada visi lain selain mempertahankan nilai penghormatan alam. Ungkapan ‘jadilah realistis, tuntut yang tidak mungkin’ tak ayal jadi pegangan paling memungkinkan yang bisa direngkuhnya.

Baca Juga: Mbok Mase, Pendobrak Sistem Patriarki di Industri Batik Solo

“Visi awalnya itu sebenarnya masalah ini mau sampai kapan, nanti pasti suatu saat akan ada satu titik, orang kembali lagi kepada batik yang semula, batik yang semula dengan pewarna alami. Jadi lingkungannya tetap bersih, tidak ada limbah-limbah yang berbahaya yang bisa mencemari. Itu kayak bayangan sih. Belum tahu kalau di Indonesia bisa kapan terwujud sungai-sungai kembali bening,” harapnya ragu.

Bicara dampak lingkungan, sejatinya batik pewarna alam pun masih menyisakan limbah. Meski dampaknya tidak separah limbah tekstil atau batik arus utama, limbah pewarna alam juga tetap dapat menjadi elemen pencemar, sebab tanaman pun turut mengeluarkan bahan kimia. 

Namun, Putri membuktikan bahwa gelar Magister Agronomi yang ia miliki tidak hanya sebatas ijazah. Limbah padat yang dihasilkan tanaman dari hasil membatik kemudian didaurnya menjadi asupan bagi kebun penopang tanaman yang digunakan sebagai warna alam dekat rumahnya, mulai dari pupuk sampai mulsa atau penutup tanaman. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan akan disaring agar limbah tidak turut hanyut ke aliran sungai yang berpotensi tercemar karenanya. 

“Mulai dari limbah padat, limbah padat itu kan ada bahan pewarna, seperti rebusan kayu, rebusan daun, ada rebusan limbah, limbah kopi, limbah sabut kelapa, limbah dedaunan. Limbah padat itu, yang kayu kita gunakan sebagai bahan bakar pengganti gas, lalu sebagai pupuk untuk tanaman, terus sebagai mulsa.”

Baca Juga: 22 Desember Disebut Hari Ibu Atau Hari Gerakan Perempuan? Kepentingan Politik Ubah Maknanya

“Kami menanam sendiri beberapa jenis tanaman yang kami gunakan untuk proses pewarnaan. saat musim kering, itu ditutupi dengan limbah padatnya itu, sehingga airnya yang dari tanah itu tidak menguap terlalu banyak. Lalu yang limbah cair itu kita saring dengan prinsip sederhana sebetulnya. Jadi arang sekam, batu pasir, batu kali (disaring) baru dialirkan lagi gitu. Jadi sebelum dibuang, disaring terlebih dahulu,” jelas Putri.

Selain limbah bahan produksi, limbah lain seperti benang yang tidak terpakai juga  menimbulkan pekerjaan rumah baru. Putri menjawab persoalan ini dengan menjadikan benang-benang lepasan itu menjadi pernak-pernik yang kemudian menjadi hasil produksi baru dari Siputri. Putri mengaku usaha ini belum cukup maksimal.

“Sekarang ini kami memikirkan lagi benang-benang sisa jahit itu. Jadi dikumpulkan lalu dijadikan aksen detail di baju. Memang belum banyak, baru bisa berhasil bikin lima  atau enam  detail aksen hiasan begitu,” ungkapnya.

Baca Juga: Kain Tenun dan Batik, Daya Magis Ekonomi Perempuan Indonesia

Selain berkutat pada limbah produksi, batik di tengah pusaran kapitalisme banyak menjelma menjadi komoditas tren fast fashion yang menyumbangkan  masalah iklim. Fast fashion adalah pembuatan baju atau mode jenis baju yang cepat, murah, dan massal yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Limbah yang dihasilkan selama produksi fast fashion dibuang ke sungai atau laut sehingga  menyebabkan pencemaran yang berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup. Produk fesyen yang sudah tidak dipakai atau diminati lagi juga dibuang begitu saja dan menjadi sampah yang sangat sulit didaur ulang.

Diakui Putri, melawan industri fast fashion bak semut merah melawan gajah. Alhasil, usaha maksimal yang dapat dilakukan individu seperti Putri dan kolektifnya adalah melawan dengan menambal kekurangan fast fashion. 

Perlawanan tersebut dilakukan dengan semaksimal mungkin menjadikan batik yang dijual dengan prinsip bertahan lama dan nyaman dengan produksi yang terbatas.

“Yang pastinya kalau head to head itu akan terasa berat. Sifatnya itu kalau di kami pribadi, itu berusaha mencari tahu dan memperlengkapi apa yang menjadi kekurangan orang mengenakan produk fast fashion.”

Baca Juga: Film ‘OOTD’: Impian Birmingham dan Cerita Di Balik Layar Fashion Designer

“Misal, kami memberikan satu layanan atau fasilitas custom itu sampai dengan nyaman. Si klien itu nyaman, misalnya untuk yang baju jadi. Jadi, layanan-layanan yang tidak bisa diberikan oleh teman-teman industri fast fashion. Lalu biasanya hanya lima per edisi. Jadi tidak terlalu banyak, tantangannya pintar-pintar cari ceruk orang yang mau tampil beda,” ungkapnya diakhiri tawa.

Isu tren fast fashion turut menjadi sorotan bagi Akhmad Khairudin atau yang akrab disapa Adin Hysteria, ahli antropologi dari Universitas Diponegoro sekaligus pendiri kolektif Hysteria yang belakangan fokus pada isu kebudayaan dan lingkungan. Persoalan antara kapitalisme kebudayaan yang melahirkan fast fashion adalah keniscayaan. Akhmad Khairudin memvalidasi bahwa perlawanan absolut terhadap fast fashion butuh sesuatu yang lebih besar dan sistemik.

“Persoalannya kemudian menjadi tidak sederhana ketika masuk dalam sistem produksi kapital. Karena apa yang kita pegang hari ini menyediakan bermacam godaan untuk mengonsumsi banyak hal, bodaan yang pasien, tapi juga yang lain-lain.”

Baca Juga: Cerita Perempuan dalam Selembar Batik

”Mengonsumsi hal-hal yang tidak kita butuhkan, tapi kita inginkan menjadi kebutuhan. Itu yang berat. Jadi sebetulnya kalau fast fashion, itu di dalam produksi kapital seperti menjadi satu keharusan, dan itu didorong oleh mesin industri budaya itu sendiri, iklan yang muncul di mana-mana, televisi, film, segala macam,” terang Adin.

Di tengah gencarnya industri fast fashion dan semakin memburuknya permasalahan lingkungan, diperlukan perubahan perspektif masyarakat dalam cara memandang dan menilai kebudayaan. Saat ini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sejak 2017, pemerintah juga tengah mengedepankan gagasan kebudayaan sebagai tulang punggung perwujudan kehidupan yang berkelanjutan dalam kerja-kerja berkesenian dan berkebudayaan.

Berbicara mengenai keterkaitan perempuan seperti Putri Merdekawati, budaya, dan alam, ketiganya memiliki keterkaitan dan musuh yang tak kurang sama, yakni patriarki. Perempuan yang identik sebagai ‘pemelihara’ baik dalam konteks alam maupun budaya, kemudian tergusur oleh pikiran patriarki yang menempatkan pemelihara di bawah maskulinitas, atau si kuat yang punya kuasa. Adin Hysteria melihat perempuan dalam konteks alam serta budaya kerap diabaikan dan jadi sasaran empuk eksploitasi.

“Akarnya justru pada cara berpikir kita yang melihat manusia sebagai pusat segalanya. Ini juga seringkali dianggap sebagai sistem patriarki yang kemudian menempatkan lelaki di atas segalanya. Alam yang kemudian dipersepsikan sebagai perempuan karena kapasitas nurturing-nya itu selama ini diabaikan dan bahkan dieksploitasi.”

“Kemudian muncul mulai upaya-upaya itu yang tidak hanya mengabaikan perempuan, tapi juga mengabaikan alam itu sendiri. Justru pengabaian itu menyebabkan bencana global kita hari ini. Struktur patriarki itu juga sebagai akar dari ketidakadilan sosial terutama yang dialami oleh perempuan,” jelas Adin.

Usaha dalam konteks ‘pemelihara’ tersebut nampak pada lingkungan sekitar Putri. Industri rumahan yang ia bangun membuat masyarakat sekitar mulai memiliki perhatian pada batik dan lingkungan. Beberapa warga lokal terbuka untuk singgah belajar membatik. 

Baca Juga: Cerita Perempuan Penjual Batik Lawasan Pasar Beringharjo

Putri juga beberapa kali mendapat sumbangan dari warga yang menebang pohon untuk diadopsinya menjadi anak Ibu Bumi yang didaur kembali.

“Beberapa kali warga nebang pohon, (memberikan hasil tebangannya) mau dipakai gitu, seperti itu. Terus, ya kadang-kadang mereka juga mau beli atau belajar membatik di tempat kami.”

“Kalau warga sekitar sih, kita pokoknya terbuka, mau belajar mau kapanpun, mau dari pagi sampai sore ya kita support gitu dan secara gratis juga. Harapannya sih ada yang mau terus melanjutkan, walaupun Semarang bukan identik dengan kota batik,” harapnya. 

Usaha Mendayakan Peran Perempuan Pembatik

Memikul peran sebagai penjaga kebudayaan dan pemberdaya lingkungan, beban di pundak Putri tak berhenti sampai situ. Salah satu masalah yang mengakar sejak lama dalam industri batik adalah pekerja batik yang diupah sekadarnya. Batik bermakna ‘bathi setitik’ atau untungnya sedikit, satir celetukan Katura, seniman batik legendaris dari Cirebon.

Sebagai anak yang lahir dari rahim kota batik, Putri punya kegelisahan yang sama. Keresahannya  memuncak ketika pandemi, Putri harus putar otak memikirkan lima karyawannya yang ketiganya adalah perempuan agar tetap bisa diupah layak. Putri mengaku tak menggaji dirinya saat pagebluk Covid-19 melanda demi menghidupi hak-hak pekerja dari gaji pokok sampai tabungan pensiun. Belum lagi, perempuan pembatik di Siputri merupakan tulang punggung perekonomian bagi keluarganya.

“Seperti waktu pandemi, itu benar-benar saya enggak bisa menggaji untuk diri saya sendiri, pokoknya yang penting hak-hak dari teman-teman, gaji pokok, lalu bonus, kemudian juga kewajiban-kewajiban yang lain, kesehatan, lalu tunjangan pensiun itu kita berikan.”

“Di tim kita itu, (pekerjanya) boleh dibilang ya tulang punggung,” ungkapnya.

Putri berpikir kesejahteraan pekerja tidak hanya terbatas pada  ekonomi. Ia juga turut memastikan pendidikan yang layak bagi pekerjanya. Ia memandang pendidikan tinggi merupakan hal yang penting, sebagaimana dirinya yang sudah menyandang gelar  magister. Baginya, ilmu yang didapat adalah investasi yang pasti berguna bagi individu, lingkungan, dan pekerjaan, termasuk bagi perempuan.

Bentuk komitmen Putri akan pendidikan dibuktikannya melalui dukungan beasiswa yang ia berikan pada dua perempuan pekerjanya ke bangku perguruan tinggi. Satu di antaranya telah lulus, sementara satu pekerja lain sudah memasuki semester akhir.

Baca Juga: Prioritisasi Perempuan Seniman Mulai Dirintis

“Yang mau kuliah lagi itu adalah saya tanyakan ke teman-teman, ada yang lulusan SMK, dia kadang-kadang merasa kesulitan dengan hal-hal tertentu. Saya tanya, apakah kamu mau kuliah lagi? Kalau dia memang mau, toh itu juga bisa dampaknya kan juga ke perusahaan, begitu.”

“Nah, itu kita kuliahkan lagi dengan sistem beasiswa begitu, jadi dikuliahkan lagi di satu jurusan di kampus yang memang punya kefleksibelan waktu kuliah, sehingga dia bisa menyesuaikan dan ini sudah di masa skripsi, yang satu lagi sudah selesai.”

Industri kapitalisme diiringi sistem patriarki menjadi ancaman besar bagi kedaulatan budaya itu sendiri. Di sisi lain, Adin menegaskan bahwa relasi alam, budaya, dan perempuan dapat menjadi aliran pemikiran yang menguatkan serta menjadi oposisi atas sistem yang merusak.

“Saya pikir relasi alam-perempuan itu cukup unik juga dan menjadi salah satu aliran pemikiran yang saling menguatkan tentu saja dalam konteks politik terhadap kapitalisme maupun patriarki,” tegas Adin.

Peran perempuan dalam pewarisan dan pengembangan kebudayaan sebenarnya sudah berlangsung sejak berabad silam. Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek pada 2022 lalu sempat menyelenggarakan pameran The Truth Inside You di Museum Nasional yang menghadirkan artefak-artefak seni dan kebudayaan yang merupakan jejak nyata kontribusi perempuan dalam membangun peradaban tanah air. Pengakuan dan apresiasi terhadap kontribusi perempuan dalam kebudayaan perlu dilakukan oleh seluruh pihak guna mewujudkan ekosistem kebudayaan yang inklusif.  

Urun Daya Pemerintah Memajukan Ibu dan Ibu Bumi

Dari sudut pandang Ibu Bumi, permasalahan kompleks mengenai peran perempuan dalam kebudayaan dan keberlanjutannya tidak terlepas dari masalah struktural yang berhubungan dengan pemangku kebijakan. Dari pengalamannya di industri batik, Putri melihat sudah ada gerakan dari pemerintah untuk mengatasi limbah lewat pengolahan limbah komunal di kota batik seperti Solo dan Pekalongan. Hanya saja menurutnya upaya tersebut belum berjalan maksimal.

“Sebenarnya kalau dari upaya pemerintah itu, kalau di kota-kota batik itu saya tahu dan saya lihat, di teman-teman itu memang sudah membuatkan satu pengolahan limbah komunal, kayak di Solo dan Pekalongan. Tetapi pada pelaksanaannya atau pada praktiknya itu tidak bisa atau belum berjalan maksimal, karena kan butuhnya juga masih banyak pencemaran sungai dan sebagainya,” tutur Putri.

Dukungan pemerintah kepada batik warna alam sendiri diakui Putri masih belum gencar, kendati dirinya pernah difasilitasi pelatihan industri hijau oleh pemerintah. Hanya saja Putri merasa gerakan yang digalakkan pemerintah masih bersifat sporadis dan butuh sistem serta kebijakan yang lebih ketat dalam mengawasi permasalahan ‘limbah budaya’. 

”Tetapi mungkin kurang gencar gitu ya kalau menurut saya. Jadi gerakan untuk menjaga lingkungan ini entah di pengrajin batik warna seperti kami atau di industri yang lain itu masih berkesan sporadik sih kalau menurut saya. Jadi masih terasa berat gitu kalau di Indonesia,”

”Mungkin kalau sudah ada kebijakan atau peraturan wajib dari pemangku kebijakan, mungkin baru akan terjadi.”

Baca Juga: Belanja di Give Back Sale: Upaya Bantu Perempuan Korban Lewat Thrifting

Ragam pencemaran limbah batik ke aliran-aliran sungai sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sayang, bagi Adin hal tersebut masih jauh panggang dari api. Pengawalan isu yang minim sampai penegakan hukum yang lemah menjadi penjegal aturan yang ada.

”Memang ada aturan AMDAL, dan sebagainya. Tetapi kalau enggak ada yang mengawal, itu berat. Warga yang berurusan kasus kepada hukum itu juga mahal dan mengorbankan banyak hal.”

”Supremasi hukumnya sendiri itu juga sangat bergantung di daerah masing-masing juga ke politiknya. Jadi kompleks karena itu. Hitam di atas putihnya jelas, ada larangan, sanksi. Tapi di lapangan, seringkali hal itu diselesaikan dengan sebatas ganti rugi, kekeluargaan, dan selesai.”

Permasalahan lingkungan ini juga tidak lepas dari kapitalisme yang mengakar. Kesalehan-kesalehan individu seperti yang dilakukan Putri Merdekawati adalah tindak tanduk yang benar lagi arif, tetapi untuk melawan sesuatu yang besar dibutuhkan intervensi yang lebih besar.

”Tetapi dalam skala besar, intervensi-nya juga harus besar skalanya. Kalau enggak, kita memang hanya berpegang pada kesalehan-kesalehan individu saja, sementara iklan tetap jalan, produksi apa pun tetap jalan,” jelasnya.

Menyambung pada konteks kebudayaan. Di samping kapitalisasi yang masif, komunitas kebudayaan lokal yang dirasakan Adin masih kurang mendapat dukungan pemerintah dari segi pendanaan. Pengalamannya membangun kolektif lokal di Semarang, nyaris tidak ada dana spesifik yang bisa diajukan oleh komunitas kebudayaan lokal.

”Lokal masih susah, masih berat. Enggak ada dana spesifik yang bisa diperebutkan sampai sekarang, nyaris enggak ada,” jelas Adin dengan nada rendah.

Baca Juga: Yuk Beralih ke Slow Fashion, Gaya Hidup Peduli Lingkungan

Sementara itu, Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek sebenarnya telah meluncurkan Dana Indonesiana atau dana abadi kebudayaan. Dana Indonesiana ini dapat dimanfaatkan baik oleh individu, komunitas, organisasi atau lembaga seni budaya. Sejak diluncurkan pada 2022, Dana Indonesiana telah diberikan kepada lebih dari 500 pelaku budaya dan komunitas di seluruh Indonesia. Hanya saja, dukungan sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada seniman dan pekerja budaya di daerah memang masih sangat diperlukan. Itu untuk memperluas jangkauan dan dampak dari Dana Indonesiana terhadap upaya-upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan secara organik oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kebudayaan, Adin menilai pemerintah dalam skala lokal masih perlu pembenahan. Ia mengambil contoh komite ekonomi kreatif di Jawa Tengah yang hanya satu dari 25 kota yang dikepalai perempuan. Hal serupa juga terjadi pada Dewan Kesenian Jawa Tengah yang tidak memiliki ketua perempuan. Masalah keterwakilan ini menjadi poin pembenahan kritis agar perspektif kebudayaan yang inklusif dapat tertanam.

”Komite-komite Ekraf di Jawa Tengah, itu yang perempuan dari 25 kota itu cuma satu yang ketuanya perempuan. Atau Dewan Kesenian Jawa Tengah, dari 35 kota kabupaten, semua masih laki-laki. Itu kan sebetulnya kalau mau melihat indikator ketersisihan itu, entah dengan alasan apapun ya, terjadi di sana,” keluh Adin.

Putri Merdekawati adalah representasi satu dari banyak perempuan penjaga Ibu Bumi lainnya. Agenda kebudayaan yang memerhatikan kelangsungan alam dan perempuan sudah sepatutnya menjadi fokus bersama. Sebab tidak ada kebudayaan tanpa perempuan, tidak ada tradisi di planet yang mati.

(Peliputan ini merupakan kerja sama Konde.co yang mendapatkan dukungan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)