RUU Penyiaran

3 Alasan Revisi UU Penyiaran Bermasalah: Diskriminatif terhadap Minoritas Seksual

Revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas di DPR mendapatkan sorotan tajam. Selain bermasalah dalam proses penyusunannya, Revisi UU ini juga diskriminatif terhadap minoritas seksual seperti LGBT.

Revisi Undang-Undang Penyiaran dianggap bermasalah karena mengandung larangan yang berlebihan, salah satunya larangan terhadap minoritas seksual LGBT.

Beberapa jenis tayangan yang dilarang ini dinilai oleh Direktur Remotivi, Yovantra Arief multiinterpretasi, sehingga rentan untuk digunakan secara semena-mena.

Larangan-larangan yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) draf revisi UU ini di antaranya, tayangan terkait narkoba, perjudian, rokok, alkohol, aksi kekerasan, mengandung unsur mistik, hingga perilaku lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender.

Larangan terhadap minoritas seksual, LGBT akan mendiskriminasi dan mengekang hak publik untuk memperoleh konten tayangan yang beragam.

“Larangan-larangan ini berpotensi mengekang hak publik untuk mendapat konten yang beragam. Padahal di platform digital publik memiliki agensi lebih besar untuk memilih dan menyaring tontonan, berbeda dengan penyiaran konvensional,” kata Yovantra dalam konferensi pers yang diikuti Konde.co pada 24 April 2024.

Ketakutan ini masuk akal karena selama ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah sering melakukan pelarangan terhadap minoritas seksual LGBT untuk masuk TV, seperti larangan dalam aturan KPI di tahun 2016, atau larangan terhadap Ivan Gunawan dalam acara Brownies.

Seperti kita tahu, saat ini DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran. Dikutip dari situs DPR, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mengatakan prosesnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg).

“Jadi setelah draf kami selesaikan, kami kirim ke Badan Legislasi untuk dilakukan harmonisasi (dan) sinkronisasi dan kami sudah rapat dua kali dengan Badan Legislasi. Mudah-mudahan, satu kali rapat lagi selesai,” ujar Abdul Kharis.

Revisi UU Penyiaran ditargetkan harus selesai tahun ini sejalan dengan berakhirnya masa kerja DPR periode sekarang. Namun draf Revisi UU Penyiaran 2 Oktober 2023 dinilai beberapa kalangan bermasalah. Diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Remotivi, organisasi pemantau media.

Poin-poin masalah yang dikritisi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Remotivi mencakup perluasan kewenangan KPI ke ranah digital. Berikutnya larangan yang berlebihan atas konten digital serta mengancam kebebasan pers. Seperti terdapat dua istilah dalam revisi UU Penyiaran ini, yakni lembaga penyiaran dan platform penyiaran digital. Lembaga penyiaran seperti yang dimaksud yaitu meliputi TV swasta, TV berbayar, hingga TV komunitas. Sedangkan platform penyiaran digital merupakan kategori baru lantaran KPI ingin masuk ke ranah digital.

“Ada tiga konsekuensi dari perubahan besar itu. Pertama, berarti karena undang-undangnya masuk ke wilayah digital, maka regulatornya, Komisi Penyiaran Indonesia, itu juga akan masuk ke wilayah digital. Kedua, ada beberapa larangan yang berlebihan atas konten digital karena logikanya mirip. Ketiga, akan ada poin di mana karena ada perubahan ini itu akan mengancam ke kebebasan pers,” ujar Yovantra.

Baca Juga: Acara ‘SauRans’ Kena Tegur KPI Karena Libatkan Anak-anak, Ini Problem Tayangan TV

Selain secara substansi bermasalah, proses revisi UU Penyiaran yang sedang berjalan juga dinilai terburu-buru dan tidak transparan. Yovantra Arief mengingatkan draft RUU ini harus dibahas ulang dengan melibatkan lebih banyak aktor yang harus terlibat mengubahnya.

Ini lantaran masih banyak pasal bermasalah yang berpotensi mematikan kreativitas di ruang digital. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta yang diikuti Konde.co pada Rabu (24/4/24).

“Tidak bisa asal memasukkan penyiaran digital ke dalam UU Penyiaran. Kita harus lihat bagaimana logika teknologi dan industrinya bekerja, supaya tidak malah mematikan industri dan kreativitas. Oleh karenanya RUU ini harus dibahas ulang dengan partisipasi yang lebih luas,” ucap Yovantra.

3 Poin Masalah dalam Revisi UU Penyiaran

Terdapat 3 poin masalah dalam revisi UU Penyiaran, antaralain:

1. Perluasan Kewenangan KPI ke Ranah Digital

Revisi UU Penyiaran meluaskan cakupan wilayah penyiaran, tak hanya penyiaran konvensional melainkan juga mencakup penyiaran digital. Konsekuensinya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) jadi meluas.

Dalam revisi UU ini, KPI tidak hanya mengurusi penyiaran dalam konten konvensional yang ada di layar kaca atau layar lebar saja. Namun KPI juga memperluas wewenangnya dalam ranah digital. Seperti diatur dalam Pasal 1 Nomor 4, 9, dan 17. Dalam pasal tersebut, KPI juga akan mengawasi dan mengatur konten-konten tayangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.

Platform digital yang dimaksud oleh KPI adalah konten-konten digital yang tersebar di platform internet. Seperti bunyi Pasal 1 nomor 15.

“Platform Digital Penyiaran adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pengguna layanan penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi”.

Sementara penyelenggara platform digital penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan konten Siaran melalui Platform Digital Penyiaran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 nomor 16.

Baca Juga: Saya Ngobrol Bareng Praktisi Radio: Perempuan Rentan Diobjektifikasi Lewat Musik

Artinya platform YouTube, Instagram, TikTok dan platform digital penyiaran lainnya akan diatur mengikuti draf RUU Penyiaran tersebut. Termasuk juga platform radio dan podcast sebagaimana tertera dalam Pasal 94. Pasal tersebut menjelaskan platform digital penyiaran meliputi layanan siaran suara atau layanan siaran suara-gambar. 

Jadi, tidak hanya penyedia konten platform besar saja yang diatur. Tetapi termasuk juga content creator.

Kalau konten-konten digital yang ada di internet melanggar peraturan yang telah ditetapkan, akan ada konsekuensi yang sama seperti yang didapat para penyelenggara konten konvensional.

Perubahan ini menurut Yovantra mengancam kebebasan pers penyiaran dan kreativitas di ruang digital.

“Memasukkan platform digital dalam definisi penyiaran membuat konten digital harus patuh pada aturan-aturan yang sama dengan aturan TV konvensional, padahal medium dan teknologinya berbeda. Ini tidak tepat karena platform digital memiliki logika teknologi yang berbeda dengan TV atau radio terrestrial,” ujarnya.

2. Larangan yang Berlebihan Atas Konten Digital

Hal yang jadi perhatian serius dari Revisi UU Penyiaran adalah banyaknya larangan-larangan yang berlebihan atas konten digital. Dalam situsnya KPI mengatakan penyusunan Revisi UU Penyiaran dilakukan semata-mata untuk kepentingan publik.

Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan klausul yang ada di Revisi UU bahkan isinya banyak mengandung kalimat multitafsir seperti larangan tayangan LGBT. Akibatnya sebuah kalimat bisa saja mengecoh dan subjektif, atau bahkan rancu dalam pemaknaannya.

Pasal 56 ayat 2 memuat sejumlah poin-poin larangan yang berlebihan, subjektif, dan multitafsir. Larangan-larangan ini mencakup tayangan terkait narkoba, perjudian, rokok, alkohol, kekerasan, atau unsur mistik.

Baca Juga: Ivan Gunawan Jadi Korban Aturan Diskriminatif KPI Karena Ekspresi Gender

Beberapa larangan tersebut dinilai multiinterpretasi sehingga rentan untuk digunakan secara semena-mena.

Selain itu siaran digital punya konsekuensi yang sama dengan siaran konvensional kalau melanggar pasal-pasal Revisi UU Penyiaran. Soal sanksi ini diatur dalam pasal 60 dan pasal 116 mulai dari teguran tertulis hingga mencabut tayangan konten.

3. Mengancam Kebebasan Pers

Konsekuensi lain dari perluasan dalam revisi UU Penyiaran adalah kewajiban produk jurnalisme penyiaran untuk tunduk pada aturan KPI. Pengurus Nasional AJI Indonesia, Bayu Wardhana dalam kesempatan yang sama menilai hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

Pasalnya selama ini produk jurnalisme diatur dan diawasi oleh Dewan Pers sebagaimana mandat UU Pers.

“Pada pasal 25 ayat 1q disebutkan wewenang menangani sengketa jurnalistik hanya oleh KPI. Padahal selama ini kasus sengketa jurnalistik di penyiaran selalu ditangani oleh Dewan Pers. Draf RUU Penyiaran mempunyai tujuan mengambil alih wewenang Dewan Pers dan akan membuat rumit sengketa jurnalistik,” kata Bayu.

Selain itu, pada pasal 56 ayat 2 juga terkandung larangan atas penayangan eksklusif jurnalistik investigasi (huruf c). Klausul ini dinilai dapat mengancam kebebasan pers.

Baca Juga: KPI Bentuk Tim: Fokus pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

“Pasal ini membingungkan. Mengapa ada larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi? Tersirat ini membatasi agar karya jurnalistik investigasi tidak boleh ditayangkan di penyiaran. Sebuah upaya pembungkaman pers yang sangat nyata,” jelasnya.

Karena itu Bayu menegaskan pasal yang mengancam kebebasan pers perlu segera dicabut.

“Pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers harus dihapus dari draf RUU ini. Jika hendak mengatur karya jurnalistik di penyiaran, sebaiknya merujuk pada UU Pers No 40/1999. Konsideran draf Revisi UU ini sama sekali tidak mencantumkan UU Pers,“ pungkas Bayu.

KPI yang Diskriminatif dan Standar Ganda

Alih-alih membuat revisi UU Penyiaran demi kepentingan publik, KPI justru membatasi hiburan, hobi, dan cara berekspresi masyarakat. Khususnya beberapa poin yang merugikan masyarakat dan diskriminatif terhadap minoritas gender. Yaitu larangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender. Klausul ini ada di Pasal 56 ayat 2 (g).

Sebelum ini KPI pernah memberikan surat teguran kepada program acara Brownies dengan Ivan Gunawan menjadi perhatian utamanya. Ia ditegur terkait cara berpakaiannya. Padahal pakaian itu sekadar properti acara dan cara Ivan mengekspresikan dirinya dalam berpakaian.

Ini menunjukkan KPI masih berkutat mengurus cara berekspresi masyarakat yang beragam dan orientasi seksual masyarakat. Padahal, sebetulnya masih banyak hal yang harus ditangani dengan serius. Seperti misalnya tayangan yang sensasional atau membuat korban kekerasan seksual kembali menjadi korban.

“Terlebih misalnya kalau masuk ke digital atau apalagi kalau misalnya mencakup user generated content, itu berarti teman-teman LGBT bahkan gak boleh punya akun Instagram atau misalkan gak boleh live audio visual karena itu termasuk wilayah KPI. Bahkan mengekspresikan diri mereka sendiri akan dibatasi,” ujar Yovantra kepada Konde.co, Rabu (24/04/2024).

Baca Juga: Komnas HAM: Korban di Komisi Penyiaran Terbukti Alami Kekerasan Seksual

Larangan terkait lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender tidak hanya menyangkut isi dan konten siaran tapi juga persyaratan bagi calon anggota KPI. Seperti diatur dalam pasal 28 (d) yang berbunyi, “Sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami penyimpangan orientasi dan/atau perilaku seksual.”

Alih-alih menyeleksi orientasi seksual orang lain, ada banyak kualifikasi objektif pekerja yang bisa jadi persyaratan. Misalnya tidak memiliki rekam jejak buruk seperti korupsi atau melakukan kekerasan seksual.

“Bagaimana caranya mereka membuktikan itu (LGBT). Itu juga masalah teknisnya, bagaimana mereka tahu itu LGBT atau bukan. Itu sudah merusak pelanggaran privasi,” sambung Yovantra. 

Penafsiran KPI dalam mendeskripsikan poin-poin larangan cukup ambigu dan multitafsir untuk diterapkan. Bagaimana caranya KPI untuk mendeskripsikan tayangan atau konten yang tersebar di penyiaran berkonotasi negatif serta memiliki unsur LGBT. 

Seperti Ivan Gunawan yang diberikan teguran oleh KPI mengenai busananya. KPI tidak memiliki indikator khusus untuk mengatakan atau mengklaim hal tersebut adalah LGBT.

Di sisi lain, KPI justru melanggengkan acara-acara yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Seperti live pernikahan artis atau live ulang tahun anak artis. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, di mana letak kepentingan publik jika tayangan-tayangan yang beredar tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal ini sama saja dengan menerapkan standar ganda untuk kepentingan-kepentingan kelompok dibanding kepentingan publik sebagai audiens utama sajian penyiaran.

Aqeela Ara

Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN) yang kini magang sebagai reporter di Konde.co
Republikasi artikel ini, klik tombol di bawah

Creative Commons License

1. Silakan lakukan republikasi namun tidak boleh mengedit artikel ini, cantumkan nama penulis, dan sebut bahwa artikel ini sumbernya dari konde.co, tautkan URL dari artikel asli di kata “konde.co”. Anda bebas menerbitkan ulang artikel ini baik online maupun cetak di bawah lisensi Creative Commons.

2. Artikel kami juga tidak boleh dijual secara terpisah atau menyebarkannya ke pihak lain demi mendapatkan keuntungan material.

Let's share!