Sejarah sering kali kita pahami sebagai kumpulan peristiwa besar yang membentuk peradaban manusia. Di dalamnya, kita mengenal nama-nama pemimpin, pemikir, ilmuwan, dan tokoh yang dianggap berjasa bagi perkembangan dunia. Namun, jika kita mencermatinya lebih jauh, ada satu pertanyaan penting yang kerap luput: siapa yang mendapat kesempatan untuk mencatat sejarah, dan siapa yang tidak memperoleh ruang untuk menyuarakan pikirannya?

Pertanyaan ini membawa kita pada kenyataan bahwa sejarah yang kita kenal belum sepenuhnya mewakili pengalaman seluruh umat manusia. Banyak suara tidak terdengar, bukan karena pemiliknya tidak memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan, melainkan karena masyarakat sejak awal tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Salah satu kelompok yang paling lama mengalami pembatasan tersebut adalah perempuan.

Selama berabad-abad, masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pusat kehidupan publik, intelektual, dan politik. Laki-laki memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan, mengembangkan pemikiran, menulis buku, menyampaikan pendapat, bahkan menentukan arah kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat lebih sering mengarahkan perempuan untuk mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan menjalankan peran domestik yang dianggap sebagai kodrat mereka.

Ketika perempuan mencoba memasuki wilayah yang selama ini didominasi laki-laki, mereka kerap menghadapi penolakan, penghinaan, atau anggapan bahwa mereka telah melampaui batas. Akibatnya, perempuan tidak dapat mengembangkan kemampuannya secara bebas. Hambatan ini tidak semata-mata berasal dari keterbatasan pribadi, tetapi juga dari lingkungan sosial yang membatasi kesempatan mereka.

Baca juga: Edisi Khusus Feminisme: Feminisme Liberal Perjuangkan Persamaan Hak Perempuan

Menurut saya, persoalan ini menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang terlihat secara langsung. Ketidakadilan juga bekerja secara halus melalui aturan, kebiasaan, pendidikan, dan cara masyarakat memandang seseorang. Ketika masyarakat melarang perempuan belajar, mengabaikan pendapat mereka, atau menganggap kecerdasan mereka tidak sepenting kecerdasan laki-laki, masyarakat sebenarnya merampas hak perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia.

Lebih jauh lagi, masyarakat juga kehilangan kesempatan untuk mendengar gagasan yang dapat memperkaya pemikiran dan memperbaiki kehidupan bersama. Dengan demikian, pembungkaman terhadap perempuan tidak hanya menyangkut kehidupan perempuan itu sendiri, tetapi juga menyangkut kemanusiaan secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah pemikiran Mary Wollstonecraft penting untuk kita bahas. Lahir pada 1759 dan meninggal pada 1797, Wollstonecraft merupakan salah satu tokoh awal yang secara tegas menentang pandangan bahwa perempuan secara alami lebih rendah daripada laki-laki. Ia hidup pada masa ketika gagasan tentang kebebasan, rasionalitas, dan hak asasi manusia berkembang, terutama melalui pemikiran Pencerahan.

Namun, semangat zaman tersebut menyimpan kontradiksi besar. Banyak pemikir berbicara tentang kebebasan dan persamaan manusia, tetapi mereka tidak selalu menerapkan gagasan itu secara konsisten kepada perempuan. Masyarakat belum tentu menganggap hak dan kebebasan yang penting bagi laki-laki juga layak diberikan kepada perempuan. Seolah-olah, ketika orang berbicara tentang manusia, yang mereka maksud sebenarnya hanyalah laki-laki.

Wollstonecraft melihat ketidakkonsistenan tersebut sebagai persoalan mendasar. Baginya, perempuan tidak ditakdirkan secara kodrati untuk tunduk kepada laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan untuk berpikir, menilai, belajar, dan mengambil keputusan sebagaimana manusia pada umumnya. Karena itu, masyarakat tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk terus menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah hanya berdasarkan jenis kelamin mereka.

Baca juga: Mengenal Teori Politik Feminis dan Kontribusinya Mendorong Kebijakan Adil Gender

Dalam pandangan Wollstonecraft, kemampuan bernalar bukanlah hak istimewa laki-laki. Kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari kemanusiaan yang harus memperoleh kesempatan untuk berkembang pada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menguraikan pemikiran ini dalam bukunya yang terbit pada 1792, A Vindication of the Rights of Woman.

Buku tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu karya penting dalam sejarah pemikiran feminisme. Menurut saya, kekuatan utama karya Wollstonecraft terletak pada keberaniannya menggugat dasar pemikiran yang selama ini masyarakat gunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan. Ia tidak hanya mempersoalkan perlakuan buruk terhadap perempuan, tetapi juga mempertanyakan alasan masyarakat begitu yakin bahwa perempuan memang pantas berada di bawah laki-laki.

Dengan kata lain, Wollstonecraft berusaha membongkar anggapan yang sudah terlalu lama masyarakat terima sebagai kebenaran tanpa mengujinya secara kritis.

Wollstonecraft juga menghubungkan ketimpangan tersebut dengan posisi perempuan dalam keluarga dan perkawinan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang untuk membangun kehidupan bersama dapat berubah menjadi tempat yang membatasi kebebasan perempuan ketika masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama. Ketergantungan ekonomi dan pendidikan yang tidak setara membuat perempuan sulit menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dalam kondisi semacam ini, persoalan domestik tidak dapat kita pisahkan dari persoalan politik: siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, siapa yang harus mematuhinya, dan siapa yang menanggung akibatnya.

Salah satu aspek menarik dari pemikiran Wollstonecraft adalah penekanannya pada pendidikan. Wollstonecraft melihat bahwa masyarakat kerap menganggap perempuan tidak rasional, terlalu emosional, dan kurang mampu mengambil keputusan. Padahal, masyarakat yang melontarkan penilaian tersebut justru sering menolak memberikan pendidikan yang memadai kepada perempuan. Di sinilah letak persoalannya.

Baca juga: ‘Perempuan Cocoknya Jurusan Keperawatan, Bukan STEM’: Saatnya Bongkar Stereotipe Gender dalam Pendidikan

Bagaimana masyarakat dapat menilai seseorang tidak memiliki kemampuan berpikir jika sejak awal mereka tidak memberinya kesempatan untuk melatih pikirannya? Bagaimana masyarakat dapat menganggap perempuan tidak mandiri jika mereka membesarkan perempuan agar selalu bergantung pada orang lain? Menurut saya, inilah salah satu bentuk ketidakadilan yang paling mendasar: masyarakat membatasi kesempatan seseorang, kemudian menjadikan keterbatasan akibat pembatasan itu sebagai alasan untuk terus mendiskriminasinya.

Dalam pandangan ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pekerjaan atau meningkatkan kedudukan sosial. Pendidikan membantu manusia memahami dirinya, mempertimbangkan pilihan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Wollstonecraft ingin perempuan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan akal budi agar dapat menjalani kehidupan sebagai individu yang mandiri.

Ia tidak hanya ingin perempuan lebih terampil memenuhi harapan masyarakat. Ia juga ingin perempuan memiliki kemampuan untuk menilai apakah harapan tersebut adil. Masyarakat tidak seharusnya membesarkan perempuan hanya agar mereka disukai, dipuji, atau dianggap menarik oleh laki-laki. Sebaliknya, perempuan membutuhkan pendidikan yang membantu mereka membangun pengetahuan, karakter, dan kebebasan berpikir.

Namun, kita juga perlu melihat pendidikan secara kritis. Pendidikan tidak selalu membebaskan seseorang dari ketidakadilan. Kurikulum, metode pengajaran, dan kebiasaan di lingkungan belajar dapat ikut mempertahankan anggapan bahwa laki-laki lebih layak memimpin, sedangkan perempuan sebaiknya mengikuti arahan orang lain. Ketika pendidikan hanya mengajarkan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat tanpa memberi ruang untuk mempertanyakannya, pendidikan berisiko mereproduksi ketimpangan yang seharusnya dapat dikoreksinya.

Baca juga: Saatnya Menggugat Dominasi Kecerdasan Maskulin di Hari Pendidikan Nasional

Wollstonecraft terus menekankan bahwa perempuan perlu memperoleh kesempatan untuk menjadi subjek pengetahuan, bukan hanya objek yang dibicarakan, dinilai, dan diatur oleh orang lain. Perempuan perlu memiliki ruang untuk mengajukan pertanyaan, menyusun argumen, dan menentukan pengetahuan apa yang mereka butuhkan. Pendidikan yang setara karena itu tidak cukup hanya membuka pintu sekolah bagi anak perempuan. Pendidikan juga harus mengubah cara masyarakat memandang kecerdasan, kepemimpinan, dan kebebasan perempuan.

Wollstonecraft juga mengkritik cara masyarakat membentuk peran gender. Sejak kecil, masyarakat sering mengarahkan anak perempuan untuk bersikap lembut, patuh, dan mengutamakan penampilan. Sebaliknya, masyarakat lebih sering mendorong anak laki-laki untuk berani, mandiri, dan berpikir kritis. Padahal, kelembutan bukanlah kelemahan, sebagaimana keberanian bukanlah sifat yang hanya dimiliki laki-laki.

Persoalan muncul ketika masyarakat memaksakan sifat-sifat tersebut berdasarkan jenis kelamin sehingga perempuan tidak bebas menentukan jati dirinya. Ketika seorang perempuan tumbuh menjadi pribadi yang ragu menyampaikan pendapat, kita perlu bertanya: apakah keraguan itu benar-benar berasal dari sifat alaminya, atau justru muncul karena lingkungan terus mengajarinya untuk tidak banyak bicara?

Masyarakat sebenarnya telah lama membangun pandangan yang merendahkan kemampuan perempuan. Pemikiran Aristoteles, misalnya, kerap dikaitkan dengan pandangan hierarkis tentang laki-laki dan perempuan. Dalam Politics, khususnya Buku I, Aristoteles membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga serta menempatkan laki-laki sebagai pihak yang secara alamiah lebih layak memimpin. 

Ia juga menyatakan bahwa perempuan memiliki kemampuan deliberatif, tetapi kemampuan tersebut tidak memiliki otoritas yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, persoalan dalam pemikiran Aristoteles bukanlah anggapan bahwa perempuan sama sekali tidak mampu berpikir, melainkan pembatasan terhadap kewenangan perempuan untuk menggunakan pertimbangannya sendiri. Pembahasan ini dapat ditelusuri dalam kajian akademik tentang teori politik Aristoteles.

Baca juga: Sejarah Punya Amnesia, Pendidikan Perempuan Dilupakan

Pandangan semacam ini memperlihatkan bagaimana pemikiran filsafat yang berpengaruh dapat memberikan pembenaran terhadap ketimpangan gender. Saat seorang tokoh besar mengemukakan suatu gagasan, masyarakat sering kali lebih mudah menerimanya sebagai kebenaran. 

Padahal, pengaruh seorang pemikir tidak otomatis membuat seluruh pandangannya terbebas dari prasangka yang berkembang pada zamannya.

Di sisi lain, sejarah filsafat juga memperlihatkan bahwa para pemikir tidak selalu memahami hubungan antara akal dan jenis kelamin dengan cara yang sama. René Descartes, misalnya, menekankan kemampuan berpikir sebagai unsur mendasar dalam kehidupan manusia. 

Gagasannya membuka ruang bagi penilaian terhadap manusia yang tidak semata-mata bertumpu pada perbedaan biologis. Meski demikian, kita tidak dapat menyimpulkan begitu saja bahwa Descartes telah menyelesaikan persoalan kesetaraan gender.

Hubungan antara pemikiran Descartes dan kesetaraan perempuan perlu kita pahami dengan lebih hati-hati. Gagasan tentang akal dan pikiran dalam filsafat Cartesian kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pemikir untuk mempertanyakan anggapan bahwa perempuan secara intelektual lebih rendah daripada laki-laki. 

Mary Astell, misalnya, menggunakan gagasan Cartesian tentang rasio dalam pembelaannya terhadap hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. François Poullain de la Barre juga menggunakan prinsip-prinsip Cartesian untuk menentang anggapan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan sesuatu yang alamiah. 

Namun, pengaruh tersebut tidak berarti Descartes sendiri telah merumuskan teori feminisme atau menyelesaikan seluruh persoalan kesetaraan. Justru, sejarah penerimaan pemikirannya memperlihatkan bagaimana gagasan filsafat dapat dikembangkan dan digunakan untuk menantang ketidakadilan yang sebelumnya luput dari perhatian.

Baca juga: Catatan Kritis Sekolah Rakyat: Pendidikan Inklusif adalah Hak Semua, Bukan Bantuan Semata

Hal yang lebih penting ialah memahami bahwa tradisi pemikiran manusia tidak pernah tunggal. Di dalamnya terdapat perdebatan, pertentangan, dan peluang untuk mengoreksi pandangan yang sebelumnya dianggap tidak terbantahkan. Dari sini, saya melihat bahwa Wollstonecraft tidak berjuang untuk membuktikan bahwa perempuan lebih unggul daripada laki-laki.

Sebaliknya, ia ingin menegaskan bahwa perempuan tidak perlu membuktikan keunggulannya untuk mendapatkan hak yang semestinya dimiliki setiap manusia. Kesetaraan tidak seharusnya menjadi hadiah yang masyarakat berikan ketika perempuan berhasil memenuhi standar tertentu yang ditetapkan laki-laki.

Hak untuk memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan potensi diri tidak semestinya bergantung pada penilaian kelompok yang lebih berkuasa tentang apakah seseorang cukup cerdas, cukup baik, atau cukup berguna. Perempuan berhak mendapatkan pengakuan atas martabat kemanusiaannya.

Pemikiran ini tetap relevan ketika kita melihat kehidupan masyarakat saat ini. Memang, perempuan di banyak tempat telah memperoleh akses pendidikan yang lebih luas, kesempatan bekerja, peluang memimpin organisasi, dan ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, kemajuan tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai.

Masyarakat masih dapat menganggap perempuan terlalu emosional untuk memimpin, terlalu tegas ketika mempertahankan pendapat, atau tidak cukup kompeten meskipun mereka memiliki kualifikasi yang sama dengan laki-laki. Di ruang publik maupun dunia digital, masyarakat juga masih kerap menilai suara perempuan berdasarkan penampilan, kehidupan pribadi, dan cara mereka membawa diri, alih-alih mempertimbangkan kualitas gagasan yang mereka sampaikan.

Baca juga: Dipanggil ‘Nyonya Anton’: Mengganti Nama Belakang Perempuan dengan Nama Suami Bukan Bentuk Romantisme

Pembatasan terhadap perempuan juga tidak selalu muncul sebagai larangan yang terang-terangan. Keluarga dapat mengharapkan anak perempuan untuk lebih banyak membantu pekerjaan rumah, sementara anak laki-laki memperoleh lebih banyak waktu untuk belajar atau beraktivitas di luar rumah. Masyarakat dapat memuji perempuan yang selalu mengalah, tetapi menganggap mereka egois ketika menetapkan batas atau mengejar kepentingannya sendiri. Kebiasaan semacam ini memperlihatkan bagaimana pembagian kerja domestik dan penilaian sosial dapat mempersempit ruang gerak perempuan tanpa harus melarang mereka secara resmi.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum dan perluasan kesempatan formal perlu berjalan beriringan dengan perubahan cara berpikir. Kita juga perlu menyadari bahwa minimnya catatan tentang perempuan dalam sejarah tidak membuktikan bahwa perempuan pada masa lalu tidak memiliki pemikiran yang bernilai. Bisa jadi, banyak gagasan mereka tidak pernah ditulis, diterbitkan, atau disimpan. Bisa jadi pula, masyarakat tidak menganggap gagasan tersebut cukup penting untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Karena itu, ketika mempelajari sejarah, kita perlu bersikap kritis terhadap siapa yang memperoleh tempat di dalamnya. Kita tidak harus menganggap semua tokoh perempuan selalu benar, sebagaimana kita tidak menganggap semua tokoh laki-laki selalu benar. Hal yang perlu kita perjuangkan ialah kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk menghasilkan pengetahuan, menyampaikan pendapat, dan memperoleh penilaian berdasarkan kualitas pemikirannya.

Mary Wollstonecraft mengingatkan kita bahwa ketidaksetaraan sering kali bertahan bukan karena memiliki dasar yang kuat, melainkan karena masyarakat mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga tampak wajar. Sesuatu yang telah berlangsung lama belum tentu benar, dan sesuatu yang dianggap sebagai tradisi belum tentu adil. Keberanian Wollstonecraft terletak pada kesediaannya mempertanyakan keyakinan yang telah mengakar kuat dalam masyarakatnya, bahkan ketika sikap tersebut membuatnya harus menghadapi penolakan.

Baca juga: Kritik Atas Feminisme Liberal: Abai terhadap Pengalaman Perempuan yang Beragam

Melalui A Vindication of the Rights of Woman, Wollstonecraft menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan dimulai ketika manusia berani menguji kembali batas-batas yang dibentuk masyarakat. Bagi saya, pesan terpenting dari pemikirannya ialah bahwa perempuan tidak sedang meminta izin untuk menjadi manusia seutuhnya. Mereka menuntut pengakuan atas hak yang sejak awal seharusnya tidak pernah dirampas.

Feminisme, dalam pengertian mendasarnya, bukanlah kebencian terhadap laki-laki atau keinginan untuk membalikkan hierarki kekuasaan. Feminisme menolak sistem yang membuat satu kelompok dianggap lebih berhak berpikir, berbicara, dan menentukan masa depan daripada kelompok lainnya. Ketika masyarakat membungkam perempuan, yang hilang bukan hanya suara mereka, melainkan juga sebagian pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan manusia.

Karena itu, menembus dinding penjara domestik bukan berarti merendahkan pekerjaan rumah tangga atau menganggap kehidupan keluarga sebagai penghalang bagi kebebasan perempuan. 

Pekerjaan merawat, mengasuh, dan menjaga rumah memiliki nilai penting bagi kehidupan bersama. Persoalannya terletak pada pembagian tanggung jawab yang tidak setara, pengakuan yang timpang, dan anggapan bahwa perempuan harus mengorbankan pendidikan, pekerjaan, atau kehendak pribadinya demi memenuhi tuntutan domestik. Kebebasan perempuan menuntut perubahan dalam cara masyarakat membagi kerja, menghargai kontribusi, dan mengambil keputusan di dalam maupun di luar rumah.

Masyarakat yang benar-benar menghargai kemanusiaan semestinya tidak takut mendengar suara perempuan. Sebaliknya, masyarakat perlu menyadari bahwa peradaban tidak akan mencapai potensi terbaiknya selama sebagian manusia masih harus berjuang hanya untuk memperoleh pengakuan atas kesetaraannya dengan manusia lain.

Foto: John Opie via Wikipedia

Editor: Luthfi Maulana Adhari