Herlina, Ibu Affan Kurniawan, menangis meraung melihat anaknya tiba-tiba tak bernyawa. Ia duduk bersimpuh, di samping jenasah Affan yang akan dikuburkan.

“Anak saya sudah gak ada, anak saya sudah gak ada, pak.”

Jeritan ibu Affan mewakili suara para ibu, suara para perempuan, suara para buruh dan kelompok marjinal di Indonesia. Suara orang yang dibunuh aspirasi dan haknya karena kehilangan.

Kamis malam itu, 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan sedang bekerja mengantar makanan, dia sedang menunggu situasi mereda pada saat aksi masa di sekitar Pejompongan, Jakarta. Affan dalam posisi berlari ke pinggir, tiba-tiba mobil rantis Brimob melindasnya. Beberapa saat kemudian, Affan meninggal dunia.

Aksi hari itu dilakukan oleh para buruh di pagi hingga siang, setelah itu ada aksi mahasiswa di sore hari.

Kamis, 28 Agustus pagi, polisi sudah berada di dalam halaman Gedung DPR RI. Mereka duduk-duduk di halaman berumput di bagian depan DPR. Bukan menjaga aksi, tapi justru ketika beranjak sore, mereka menyemprotkan water cannon, gas air mata, dan menyerang peserta aksi. Padahal para buruh dan mahasiswa yang datang aksi di DPR RI ini hanya ingin menyatakan suaranya memprotes DPR yang semena-mena dan nir empati.

Salah seorang buruh yang datang melakukan aksi di DPR RI menyatakan suaranya. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin anggota DPR yang dianggap wakil rakyat, gajinya sampai Rp. 200 juta?. Sedangkan para anggota DPR ini masih bisa tertawa, berjoget ketika sidang, main padel, dan kemudian menuntut gaji di atas itu. Hal inilah yang membuat kemarahan besar mahasiswa dan masyarakat. Mereka turun ke jalan melakukan aksi.

“Terutama masyarakat kecil seperti kami ini, bagaimana nasibnya?” kata salah satu buruh yang ditemui reporter Konde.co, Luviana Ariyanti pada saat aksi yang diselenggarakan Partai Buruh dan organisasi buruh di DPR RI, Kamis 28 Agustus 2025.

Baca Juga: “Negara Harus Hadir” Ribuan Ojol Demo Tuntut Kesejahteraan Sampai Hapus Skema Diskriminatif

Affan adalah driver ojol pekerja keras yang mewakili suara ini. Suara kelompok marjinal yang tak diperjuangkan nasibnya oleh DPR.

Protes ini sangat beralasan. Dilansir dari Gajimu.com, Gaji DPR mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan mengacu pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, yaitu sebesar Rp. 192.603.613 juta. Jika dalam posisi ketua dan wakil ketua DPR, jumlahnya akan lebih besar.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal dalam orasi di aksi tersebut mengatakan hal yang sama, bagaimana mungkin buruh dan rakyat kecil yang rata-rata gajinya Rp. 3 juta, dikeluhi anggota DPR yang gajinya Rp. 200 juta?

“Apa maksud dari semua ini? Para buruh ini bekerja yang pajaknya dipakai oleh anggota DPR untuk menggaji anggota DPR, tapi kenapa gaji buruh hanya seberapa persen dari gaji anggota DPR?.”

Aksi buruh di depan Gedung DPR RI ini selesai jam 13.00 WIB dengan para buruh menumpahkan kemarahannya.

Baca Juga: Jalan Terjal Ojol Perempuan, Bertaruh Pada Panas Aspal dan Algoritma: Hasil Riset Konde.co (1)

Kemarahan soal gaji dan tunjangan anggota DPR ini dipicu ketika mereka muak dengan tingkah laku anggota DPR. Di media sosial, tagar #BubarkanDPR pun sempat menjadi trending. Ada berbagai postingan, foto, video, meme dan ekspresi lainnya yang menyoroti DPR dan pemerintah, ramai diperbincangkan. Mulai dari isu ketimpangan sosial, rapor merah atas kinerja mereka, sampai tanggapan atas pernyataan publik mereka yang dianggap nirempati hingga bias kelas karena pernyataan pejabat pemerintah dan anggota DPR yang nir-empati.

Pernyataan pertama datang dari Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir yang ramai mendapat sorotan. Pernyataannya nirempati dan blunder. Dalam sebuah wawancaranya pada awak media, dia menyebutkan tunjangan rumah DPR Rp 50 juta yang “tidak mencukupi” dengan kebutuhan DPR.

Masih berkaitan dengan isu “tunjangan rumah DPR Rp 50 juta/bulan”, Anggota Komisi XI DPR, Nafa Urbach juga menyatakan dukungan atas tunjangan itu pun tak lepas dari sorotan. Dia juga sempat mengeluhkan soal kemacetan yang harus dirinya lalui ketika menuju Senayan dari Bintaro.  

Baca Juga: Jalan Terjal Ojol Perempuan, Bertaruh Pada Aspal dan Algoritma: Hasil Riset Konde.co (2)

Ada lagi pernyataan Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo alias “Pasha Ungu” yang juga dinilai tak peka dengan kondisi rakyat. Di awal dia menyebut, tunjangan rumah DPR itu sudah diperhitungkan dengan baik. 

Juga pernyataan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menjadi sorotan publik. Itu dikarenakan, dia menyebut seruan pembubaran DPR adalah ide orang tolol sedunia. 

Tak beda jauh dengan Sahroni, Anggota Komisi III DPR, Safaruddin juga menyatakan pernyataan senada yang dinilai problematik. Kepada Calon Hakim MK, Inosentius Samsul saat uji kelayakan dan kepatutan Calon MK dia mengatakan agar tidak menghantam DPR setelah menjabat sebagai Hakim MK nantinya. Di luar itu juga ada pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani soal gaji guru yang membebani negara.

Aksi buruh tersebut selesai pukul 13.00 WIB. Di sore hari, para mahasiswa datang untuk melanjutkan aksi. DPR bukannya menemui peserta aksi, malah sejak pukul 15.00 WIB, reporter Konde.co, Anita Dhewy melaporkan water cannon dan gas air mata sudah mulai ditembakkan polisi ke mahasiswa yang membuat barisan mahasiswa kocar-kacir. Mereka lari ke Senayan dan ke daerah Slipi, serta ke sekitaran Gedung DPR.

Baca Juga: Cerita 3 Ojol Perempuan: Ditolak Penumpang Laki-laki karena Bukan Muhrimnya Sampai Bias Algoritma

Sore jam 17.00 WIB, aparat mulai memperlihatkan aksi brutal dengan menggunakan kekuatan dan intimidasi pada peserta aksi. Disitulah Affan Kurniawan dibunuh. Polisi dengan mobil barakuda nya menabrak Affan ketika berlari menjauh. Affan meninggal.

Kematian ini menambah amarah masyarakat, karena kematian Affan bukanlah pembunuhan terhadap rakyat biasa, namun kebengisan oleh polisi yang membela penguasa.

Echa Waode dari Arus Pelangi menyatakan kekecewaannya yang sangat, ketika rakyat mengkritik, negara malah menghadirkan kemewahan, jaminan untuk anggota DPR, perempuan dan rakyat semakin dimiskinkan, bahkan dibunuh dalam kondisi ini.

Baca Juga: Kekerasan Seksual Di Depok: Terduga Pelakunya Anggota DPRD, Aktivis Desak Pencopotan

“Saya menyaksikan kebrutalan langsung para polisi yang terjadi dan berlebihan, juga kekerasan fisik yang dilakukan polisi, penggeledahan, juga mereka memeriksa termasuk kelompok minoritas yang melakukan aksi,” kata Echa Waode dalam konferensi pers yang diselenggarakan Aliansi Perempuan Indonesia (API), Jumat 29 Agustus 2025 kemarin.

Stevi dari Perempuan Mahardhika, Palu, Sulteng mengatakan duka mendalam pada pembunuhan Affan Kurniawan yang dilakukan polisi. Harusnya polisi menjaga aksi, bukan membunuh, dan pemerintah mengevaluasi DPR.

“Bukan malah dibiarkan menari-nari dan meminta gaji yang sudah besar” kata Stefi di konpers API.

Sejumlah organisasi HAM seperti YLBHI, Kontras, Amnesty, Greenpeace, INFID, dan ratusan organisasi menyebut situasi sekarang sebagai darurat kekerasan negara. Mereka mengecam segala bentuk represi yang dilakukan negara yaitu presiden, polisi dan DPR.

Mereka juga meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri dan mempidana pelaku pembunuh Affan Kurniawan.

Baca Juga: Polisi Jadi Kreator Konten: Perbaiki Kinerjamu, Kelompok Rentan Bukan Objekmu

“Kami meminta presiden dan polisi menangkap, mempidana pelaku dan pemberi perintah, presiden membentuk tim independen terhadap massa aksi 28 Agustus. Meminta Kapolri mundur karena bersikap sangat represif dan polisi direformasi secara total dan membentuk tim independen. Sudah saatnya polisi diubah sebagai lembaga professional dan menjauhkan abuse of power.”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan bahwa tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat.

Dukungan pada Affan Kurniawan terus mengalir. Pada Jumat, 29 Agustus 2025 kemarin, Affan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.

Kemarahan atas kematian Affan ini menambah aksi lain yang memprotes DPR dan polisi terus berlanjut, diikuti aksi-aksi lain seperti di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Sukabumi dan banyak kota lainnya.

(Aksi solidaritas para ojol di Yogyakarta/ Foto: Pito Agustin/ Konde.co)

Di Jakarta, para ojol lalu bersolidaritas mendatangi Mako Brimob di Kwitang, Jakarta sejak Kamis malam hingga Jumat. Mereka berteriak meminta pimpinan Brimob untuk keluar dan menyidangkan 7 orang anggota Brimob yang telah melindas Affan. Reporter Konde.co, Luthfi Maulana Adhari melaporkan, massa meminta perwakilan Mako Brimob Kwitang untuk menemui massa aksi dan berunding di luar ruangan Mako Brimob.

Baca Juga: No One Left Behind Cuma Jadi Slogan DPR, Buktinya  RUU PPRT  Gagal Carry Over

“Pembunuh, pembunuh, ayo keluar!.”

Sejumlah ibu yang ikut melakukan aksi di depan Mako Brimob menumpahkan kekesalannya. Diwawancara Konde.co, Merry salah satu ibu mengatakan bahwa menyatakan aspirasi itu diakui secara konstitusional.

“Polisi harus melindungi, bukan nembak-nembak seperti itu.”

Jumat sore, 29 Agustus 2025 Polda Metro Jaya juga didatangi ratusan mahasiswa yang mengutuk pembunuhan yang dilakukan oleh polisi terhadap Affan Kurniawan. Mereka mulai datang sejak sore hari. Para ibu ada yang bersolidaritas menyediakan makanan bagi para mahasiswa, mereka berkomunikasi hanya selama 3 jam melalui media sosial, lalu terkumpulah logistik untuk para mahasiswa.

Dua ibu, Eca dan Roro dalam aksi meminta Kapolri, Jenderal Pol Drs.Listyo Sigit Prabowo langsung dicopot atas kejadian ini. Eca, punya anak yang bekerja sebagai ojol, dia memahami betul bagaimana tiba-tiba jika ada ibu yang melihat anaknya tak bernyawa, seperti ibu Herlina.

“Saya juga punya anak ojol, gimana perasaannya sebagai seorang ibu kalau anaknya tertindas dengan barakuda. Anak sudah juga pulang dan tidak saya balikin lagi ke jalan, tapi atas tindakan aparat seperti itu tidak dibenarkan, karena mereka menindas rakyat yang tak tahu apa-apa, pecat Kapolri, dia menindas rakyat kecil yang sedang mencari nafkah” kata Eca.

Hari Jumat kemarin, Presiden Prabowo menyatakan permintaan maafnya. Namun Prabowo tetap saja menyatakan bahwa tindakan demonstrasi kemarin sebagai tindakan anarkis. Dia juga menyebutkan tentang tindakan petugas yang telah menabrak pengemudi ojol yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal.

“Saya menyatakan turut berduka sedalamnya, pemerintah akan menjamin keluarga, adik dan kakak-kakaknya. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan dan diusut tuntas secara transparan serta petugas yang terlibat harus bertanggungjawab, jika berlaku di luar kepatutan, akan dilakukan tindakan.”

Baca Juga: Kasus Anak Anggota DPR Bunuh Pacar, Komnas Perempuan Dorong Hukuman Adil

Prabowo juga mengatakan bahwa keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti. Sedangkan Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menyatakan permintaan maaf dan menyatakan akan berbenah diri.

“Atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, Kami meminta maaf, apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong membangun bangsa dan negara.”

Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional mengatakan dalam konferensi pers bersama organisasi masyarakat sipil pada Jumat kemarin, bahwa hal yang patut diingat adalah, kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Dalam 1 tahun terakhir (Juli 2024-Juni 2025) terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di antaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat.

“Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi. Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat.”

Organisasi masyarakat sipil yang melakukan konferensi pers di YLBHI kemudian mendesak presiden segera mendesak Institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi. ⁠

Baca Juga: Polisi Gerebek Kumpul-Kumpul LGBT Lagi, Stop Kriminalisasi Warga karena Orientasi Seksual

“Kapolri dan Presiden harus bertanggung jawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi, bukan sekadar melempar maaf dan mekanisme etik oleh Propam. Lalu presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap massa aksi 28 Agustus2025 dan ⁠Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowosebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Muhammad Isnur.

Baca Juga: Polisi Hingga Guru Ngaji Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Korban Diabaikan dalam Kejahatan Tanpa Henti

Untuk para ⁠pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR-RI, mereka minta pemerintah untuk menindak dan memberi sanksi keras pada anggota-anggota DPR-RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat.

“Mereka adalah Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said.”

Aksi yang sama juga dilakukan di Yogyakarta, Sukabumi, Bandung dan banyak kota lainnya. Di Yogyakarta seperti dilaporkan reporter Konde.co, Pito Agustin, aksi juga dilakukan untuk menyampaikan solidaritas mereka pada kematian Affan Kurniawan. Aksi memanas jelang malam hari.

Di Jakarta, aksi dilakukan para mahasiswa yang bergabung dengan masyarakat di Polda Metro Jaya. Para ibu berjibaku membawa air dan makanan untuk memberikan support pada para mahasiswa. Reporter Konde.co, Nurul Nur Azizah dan Khoirunnisa Nur Fithria melaporkan, para mahasiswa melampiaskan kemarahan mereka pada polisi, mereka mencegat mobil polisi sambil terus berorasi. Aksi berlangsung hingga Jumat malam, berkali-kali mahasiswa dihalau pergi dari kawasan Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Lapor Kekerasan Seksual, Polisi Malah Jadi Pelaku: Aparat Stop Bejat, Korban Butuh Keadilan

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Perempuan Indonesia (API) meminta Prabowo untuk menghentikan kekerasan, mencabut fasilitas dan tunjangan anggota DPR, menghentikan represifitas terhadap masa aksi dan memberikan keadilan bagi korban.

Gelombang kemarahan rakyat hari ini adalah akumulasi kemuakan atas kebijakan sembrono dan arogansi pejabat negara. Harga kebutuhan pokok naik, pajak semakin mencekik, barisan pengangguran terus meningkat, PHK massal, perampasan tanah adat, anak-anak korban keracunan MBG.

“Ketika rakyat menanggung kesengsaraan yang ditimbulkan oleh negara, bukannya menunjukkan empati, anggota DPR yang katanya perwakilan rakyat itu bersama para pejabat malah berpesta pora dalam kemewahan, menikmati tunjangan, fasilitas, dan gaji yang melambung tinggi. Tidak hanya itu, DPR dan pemerintah juga memberi penghargaan kepada kerabat serta koleganya, bahkan membiarkan pejabat merangkap kursi komisaris BUMN dengan fasilitas berlimpah.”

(Aksi mahasiswa di Polda Metro Jaya, 29 Agustus 2025/ Foto: Nurul Nur Azizah/ Konde.co)

Kondisi ini adalah krisis politik dan kemanusiaan. Negara yang seharusnya melindungi justru melukai. DPR yang seharusnya mewakili dan menyuarakan kepentingan rakyat justru menjadi bagian dari mesin penindasan. Demokrasi Indonesia semakin tercederai.

“Hari ini negara tak lagi malu-malu mempertontonkan pembungkaman demokrasi. Represi yang sadis dan brutal dilakukan terang-terangan, menyasar rakyat yang bersuara lantang menolak kebijakan diskriminatif. Negara terus memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak serta berdampak buruk pada kehidupan perempuan, kelompok disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan.”

(Suasana Mako Brimob, Jakarta/ Foto: Luthfi Maulana Adhari/ Konde.co)

Hingga malam kemarin, 29 Agustus 2025 masyarakat masih terus melakukan aksi di Mako Brimob, Jakarta menumpahkan kemarahannya, karena nyawa Affan tak bisa tergantikan dan rakyat menolak jadi mesin penindasan DPR dan pemerintah.

Affan Kurniawan dibunuh polisi, nyawanya tak akan terganti, ingatlah selalu namanya sebagai pejuang.

(Gambar sampul/ Ilustrasi = @ajiarchive.psd)