Begitu banyak tantangan yang dihadapi perempuan ketika dirinya mencoba maju sebagai pemimpin. Apa lagi saat posisi yang dihadapinya adalah sebagai presiden; seperti yang dialami Seo Mun-Ju dalam drama Korea ‘Tempest’. Bukan hanya rebutan tampuk kekuasaan, ia pun menghadapi berbagai ancaman berbasis gender dalam prosesnya.
Drama Korea ‘Tempest’ tayang perdana per tanggal 10 September 2025, dengan total 9 episode. Tidak hanya menyajikan kisah politik penuh intrik, drama ini juga menghadirkan tokoh perempuan sebagai pusat cerita.
Fokusnya ada pada Seo Mun-Ju (diperankan Jun Ji-Hyun), seorang mantan duta besar PBB yang memberanikan diri mencalonkan diri sebagai presiden Korea Selatan setelah suaminya meninggal dunia. Pencalonannya tidak berjalan mulus. Ia kerap berhadapan dengan ancaman pembunuhan, skandal keluarga, hingga konflik peperangan yang membayangi negaranya. Dalam perjalanan politiknya, Seo Mun-Ju juga ditemani seorang pengawal pribadi yang menyimpan rahasia besar. Selain Seo Mun-Ju, terdapat pula Chae Kyung-Shin (diperankan Kim Hae-Sook). Ia presiden perempuan yang sedang menjabat dan harus menghadapi ancaman perang sekaligus menanggung tanggung jawab besar atas rakyatnya.
Baca Juga: Perempuan di Balik Layar Perak: Mengukuhkan Representasi, Resistensi, dan Suar Suara Inklusi
Karakter Seo Mun-Ju dan Chae Kyung-Shin memberi warna baru dalam narasi drama Korea. Selama beberapa waktu terakhir, sosok perempuan tidak lagi digambarkan hanya sebagai figur domestik. Tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama dalam konflik dan alur cerita. Di drama ‘Tempest’, representasi perempuan ini bahkan berada dalam konteks politik nasional.
Kehadiran tokoh-tokoh perempuan dalam ‘Tempest’ mendorong penonton untuk merefleksikan cara perempuan digambarkan dalam dunia politik di layar kaca. Serta mempertanyakan sejauh mana gambaran tersebut mendekati kenyataan. Seo Mun-Ju, misalnya, digambarkan sebagai sosok berpendidikan tinggi, berpengalaman di kancah internasional, berani, serta strategis. Begitu pula dengan Chae Kyung-Shin; meski diguncang tekanan besar, dia tetap berdiri sebagai simbol kepemimpinan yang tegar.
Drama Korea kini hadir bukan hanya dengan kisah romansa. ‘Tempest’ menjadi salah satu dari banyak drama Korea terbaru yang mengajak penonton untuk melihat sisi lain perempuan di layar kaca. Perempuan kini digambarkan sebagai tokoh politik utama, bahkan sampai menjadi presiden. Pertanyaannya, seberapa dekatkah gambaran ini dengan realitas politik yang masih kerap membatasi peran perempuan?
Representasi Politik Perempuan Tak Seindah di Layar Kaca
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita menikmati hiburan. Saat ini, drama Korea atau K-Drama semakin mudah diakses oleh penonton dari berbagai negara. Lebih dari sekadar tontonan, drama Korea bahkan dianggap sebagai bentuk diplomasi halus (soft diplomacy).
Masuknya budaya Korea ke berbagai negara di dunia, yang dikenal sebagai gelombang Hallyu, merupakan strategi soft diplomacy yang secara sengaja diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memperkenalkan budaya negaranya (Azeharie, 2023). Hal ini mampu menyebarkan budaya Korea sekaligus memengaruhi pandangan masyarakat internasional terhadap berbagai isu, mulai dari gaya hidup, hubungan sosial, hingga politik.
Seiring dengan itu, muncul pertanyaan penting. Seberapa dekatkah representasi ini dengan kenyataan politik perempuan di berbagai negara, termasuk Korea Selatan?
Kenyataannya, partisipasi perempuan di ranah politik terutama pada jabatan tertinggi seperti presiden atau perdana menteri masih jauh dari setara. Meski terdapat kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, jumlah pemimpin perempuan tetap kalah jauh dibandingkan laki-laki. Hambatan struktural dan kultural membuat langkah perempuan di dunia politik kerap terhenti di tengah jalan.
Dalam ranah politik, budaya patriarki menjadi salah satu hambatan bagi keterlibatan perempuan di parlemen. Budaya patriarki menekankan pemilihan peran. Dominasi laki-laki dalam politik tidak dapat dipisahkan dari kuatnya budaya patriarki tersebut (Adriani & Maulia, 2024).
Baca Juga: Mengenal Teori Politik Feminis dan Kontribusinya Mendorong Kebijakan Adil Gender
Khususnya di Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia. Hal ini sangat membatasi kesempatan perempuan secara umum untuk terlibat dalam dunia politik, atau bahkan lebih jauh lagi, untuk memegang posisi kepemimpinan politik nasional. Budaya patriarki sangat terkait dengan faktor hubungan keluarga dan martyrdom. Di sisi lain, ada kecenderungan bahwa kesempatan seorang perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan politik akan lebih besar jika ia memiliki hubungan keluarga dengan seorang pemimpin politik laki-laki yang terkenal (Astuti, 2008).
Seorang perempuan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menduduki posisi politik yang tinggi jika ia memiliki hubungan keluarga dengan tokoh politik laki-laki yang berpengaruh. Fenomena ini dapat dilihat dalam sejarah banyak negara. Di mana putri, istri, atau kerabat dari seorang pemimpin laki-laki kemudian melanjutkan karier politik keluarga.
Dalam ‘Tempest’, hal ini juga terlihat dalam perjalanan Seo Mun-Ju, yang mencalonkan diri sebagai presiden setelah kematian suaminya. Meskipun ia digambarkan memiliki kemampuannya sendiri, tetap muncul narasi bahwa aksesnya ke politik nasional berkaitan dengan sosok laki-laki. Drama ini dengan cerdas menyisipkan realitas tersebut, yang sebenarnya juga masih terjadi di dunia nyata.
Pada konteks Korea Selatan, negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil menerapkan strategi diplomasi budaya melalui gelombang Korea yang mencakup pengaruh budaya seperti musik K-pop, mode, film dan drama televisi (Theonaldy & Azeharie, 2023). Drama ‘Tempest’ yang sedang kita bahas ini jadi salah satu contoh. Namun, kenyataannya, partisipasi perempuan dalam politik di Korea masih tergolong rendah.
Baca Juga: Perempuan Melek Isu Politik, Why Not?
Rendahnya partisipasi perempuan di ranah politik Korea Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya ideologi patriarki yang masih tertanam di masyarakat Korea Selatan. Sistem patriarki yang ada saat ini merupakan realitas dari ajaran Konfusianisme yang telah berkembang selama ratusan tahun. Ideologi patriarki ini menciptakan tatanan masyarakat di mana laki-laki lebih mendominasi dan dianggap superior di berbagai bidang dibandingkan perempuan, sehingga perempuan sering kali ditempatkan pada posisi ‘subordinat’ dan ‘jenis kelamin kedua (the second sex)’ di bawah laki-laki (Kumalasari & Rosyida, 2022) .
Kondisi ini membuat representasi perempuan di politik Korea tetap rendah. Negeri ginseng tersebut dikenal dengan keberhasilan diplomasi budayanya melalui gelombang Hallyu, musik, fashion, film, dan drama. Ironisnya, representasi perempuan dalam politik nasional mereka justru masih belum sekuat di layar kaca.
Hal serupa juga terlihat di Indonesia. Negara ini pernah memiliki presiden perempuan dan kini banyak aktivis perempuan terlibat dalam gerakan sosial-politik. Namun, partisipasi politik perempuan masih menghadapi hambatan besar. Budaya patriarki dan sistem rekrutmen partai yang cenderung bias gender membuat peluang perempuan menduduki kursi parlemen atau posisi penting lainnya menjadi lebih kecil. Kedua negara ini sama-sama menghadapi tantangan yang mirip perempuan yang ingin terjun ke politik harus berhadapan dengan stereotipe, resistensi budaya, serta keterbatasan dukungan institusional (Syafputri, 2014) .
Saatnya Mendorong Representasi Politik Perempuan
Meski kenyataannya penuh hambatan, paling tidak ‘Tempest’ menyuguhkan idealisasi tentang politik yang lebih setara. Tokoh-tokoh perempuan dalam drama ini tidak hanya ditempatkan sebagai “pelengkap”, melainkan benar-benar berada di pusat kekuasaan. Mereka digambarkan sebagai pemimpin yang rasional, cerdas, berani, serta mampu menghadapi tekanan geopolitik maupun intrik internal.
Representasi ini sangat penting. Ia berfungsi sebagai narasi tandingan terhadap stereotipe lama yang menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik. Dengan menampilkan presiden perempuan, drama ini membantu menormalisasi gagasan bahwa kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang aneh atau mustahil. Melainkan wajar dan perlu didukung.
Dalam konteks kesetaraan gender, ‘Tempest’ dapat dibaca sebagai bentuk aspirasi sekaligus kritik. Aspirasi, karena menghadirkan gambaran masa depan politik yang lebih terbuka bagi perempuan. Kritik, karena secara tersirat menunjukkan jurang yang masih lebar antara hal yang bisa dibayangkan di layar kaca dan yang terjadi dalam dunia nyata.
Pertanyaan penting lainnya yang kemudian muncul adalah, jika drama bisa dengan mudah membangun imaji seorang perempuan sebagai presiden, mengapa kenyataannya masih begitu sulit bagi perempuan untuk menembus batasan politik yang ada?
Baca Juga: Manifesto Politik Perempuan Kritik Rezim Prabowo-Gibran Di Hari Pergerakan Perempuan
Di sinilah peran representasi budaya menjadi penting. Drama seperti Tempest dapat membuka ruang diskusi publik mengenai kesetaraan gender, sekaligus membentuk imajinasi kolektif masyarakat bahwa kepemimpinan perempuan adalah sesuatu yang normal. Dengan semakin seringnya representasi semacam ini ditampilkan, diharapkan resistensi budaya terhadap politik perempuan dapat perlahan berkurang.
Akhirnya, ‘Tempest’ bukan hanya sekadar tontonan hiburan. Tetapi juga tentang harapan, kenyataan, sekaligus tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam politik. Drama ini mengingatkan kita bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender di ranah politik masih panjang. Namun juga menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang lebih inklusif.
Referensi
Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. Journal of Practice Learning and Educational Development , 131-136.
Astuti, T. M. (2008). Citra Perempuan dalam Politik. Yinyang:Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, Vol.3 No.1, 3-16.
Azeharie, S. (2023). Cultural Proximity of Korean and Indonesian in Korean Dramas. Wacana, 131-141.
Kumalasari, O. W., & Rosyida, H. N. (2022). Upaya Korea Women’s Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora , 288-300.
Syafputri, E. (2014). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. Indonesian Journal of International Studies (IJIS), 165-176.Theonaldy, K., & Azeharie, S. (2023). Restriksi Perempuan untuk Berpolitik Melalui Drama (Studi Kasus Drama Korea Rookie Historian Goo Hae Ryung). Koneksi, Vol 7, No 2, 417-426.
