“Dari zaman Pak Harto sampai Pak Prabowo, emang ada presiden yang sempurna? Semua didemo. Terus kalian maunya siapa yang jadi presiden?”
Pertanyaan itu belakangan ramai muncul di TikTok. Bukan dari calon presiden, bukan pula dari pengamat politik yang sedang berdebat di televisi, melainkan dari warganet—beberapa perempuan—yang kemudian menjawabnya dengan satu kata: “Aku?”
Tentu saja, bukan benar-benar menawarkan diri untuk menjadi presiden. Justru setelahnya muncul berbagai alasan mengapa mereka merasa tidak cocok menduduki jabatan tersebut. Ada yang mengaku masih suka melakukan silent treatment kepada pacar. Bagaimana mungkin nanti harus mendengarkan suara rakyat? Ada yang bilang dirinya terlalu suka diam dan ngambek, lalu membayangkan bagaimana kalau sedang memimpin negara dan harus menghadapi berbagai persoalan. Ada pula yang merasa terlalu gila uang sampai bercanda akan mengambil uang suami, apalagi uang rakyat. Sebagian lainnya membayangkan rapat kabinet justru berubah menjadi sesi curhat soal mantan.
Semakin banyak orang membuat versi sendiri, semakin beragam pula punchline-nya. Ada yang bercanda soal tidak bisa mengendalikan emosi, terlalu malas, terlalu suka jajan, tidak tahan mendengar pendapat orang lain, sampai mengaku tidak sanggup menjadi presiden karena sekadar mendengar alarm saja tidak bisa.
Lucu? Ya, beberapa memang lucu. Saya juga sempat tertawa.
Masalahnya, tren ini tidak berhenti pada satu atau dua video. Format yang sama terus dipakai, diulang, dimodifikasi, lalu dibawa ke kolom komentar. Orang-orang ikut menjawab, “Terus siapa? Aku?” Sejumlah komentar bahkan membuat versi leluconnya sendiri. Ada yang menimpali bahwa kalau dirinya menjadi presiden, rapat kabinet bisa berubah menjadi sesi curhat soal mantan. Ada yang mengaku tidak bisa menjadi presiden karena terlalu suka mengambil uang, bahkan ada yang bercanda akan mengorupsi uang rakyat untuk membeli jajanan.
Komentar-komentar itu mendapatkan respons yang kurang lebih sama: ditertawakan, disukai, dan dilanjutkan dengan lelucon lain.
Salah satu video dengan format ini bahkan terlihat memperoleh puluhan ribu hingga ratusan ribu interaksi. Ada unggahan yang mencapai 359,8 ribu likes dengan lebih dari 48,9 ribu kali dibagikan. Unggahan lain memperoleh sekitar 8.493 likes dan lebih dari 1.400 kali dibagikan. Artinya, format ini bukan sekadar satu orang membuat lelucon lalu selesai. Ia menemukan penonton yang memahami formatnya, ikut tertawa, kemudian membuat ulang lelucon tersebut dengan versi mereka sendiri.
Dan justru di titik itu saya mulai bertanya-tanya: sebenarnya apa yang sedang kita tertawakan?
Saya tidak ingin menjadi orang yang tiba-tiba muncul membawa papan bertuliskan “jangan bercanda soal politik”. Politik justru terlalu penting untuk hanya dibicarakan dalam ruang-ruang formal. TikTok, meme, komentar, dan berbagai bentuk humor di media sosial juga bisa menjadi cara orang merespons keadaan politik yang mereka hadapi. Tidak semua orang harus menyampaikan keresahan politik melalui pidato panjang, diskusi akademis, atau demonstrasi di jalan. Ada yang memilih membuat video lucu, menyindir pemerintah, atau sekadar menertawakan keadaan bersama teman-temannya.
Lagi pula, melihat perempuan ikut membuat konten tentang presiden, demonstrasi, kebijakan pemerintah, dan keresahan politik bukan sesuatu yang perlu dicurigai sebagai bentuk ketidakseriusan. Selama ini perempuan justru sering dianggap kurang tertarik pada politik atau tidak cukup memahami persoalan publik. Politik kerap dipersepsikan sebagai urusan laki-laki, sementara perempuan lebih sering ditempatkan sebagai penonton, bahkan objek dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh para penguasa.
Ketika perempuan masuk ke percakapan politik dengan cara yang mereka anggap paling dekat dan menyenangkan, saya rasa itu bukan sesuatu yang harus buru-buru dicibir. Humor bisa menjadi pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang lebih besar. Ia bisa membuat isu politik terasa lebih dekat, mudah dipahami, dan tidak melulu menjadi percakapan eksklusif milik mereka yang memiliki akses terhadap ruang-ruang kekuasaan.
Justru karena itu, saya tertarik dengan tren ini.
Sebab di balik kelucuannya, ada sesuatu yang terasa ganjil ketika pertanyaan “terus siapa yang jadi presiden?” dijawab dengan alasan-alasan yang sebenarnya menyentuh persoalan kekuasaan. Ada yang bercanda tidak bisa mendengar suara rakyat. Ada yang bercanda terlalu emosional. Ada yang bercanda akan mengambil uang rakyat. Ada yang membayangkan jabatan sebagai kesempatan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Kita tahu semuanya adalah lelucon. Tidak ada yang sedang benar-benar mendaftarkan diri sebagai calon presiden sambil mengaku akan mengorupsi uang negara untuk membeli seblak. Namun, humor tidak pernah muncul di ruang kosong.
Ketika kekuasaan menjadi bahan lelucon
Lelucon sering kali mengambil sesuatu yang sudah kita kenal, sesuatu yang terasa dekat dengan pengalaman sehari-hari, lalu dibuat lebih berlebihan agar menjadi lucu. Karena itu, saya jadi penasaran mengapa ketika membayangkan diri sendiri menjadi presiden, hal-hal yang muncul justru sering berkaitan dengan ketidakmampuan mendengar rakyat, mengelola emosi, mengambil keputusan, sampai menyalahgunakan uang.
Mungkin karena kita memang sedang hidup di tengah situasi politik yang membuat orang lelah.
Pada Agustus 2026, demonstrasi berlangsung di sejumlah kota dengan tuntutan yang antara lain berkaitan dengan pemberantasan korupsi, akuntabilitas pemerintah, kondisi ekonomi, dan berbagai persoalan kebijakan. Protes juga kembali muncul dalam bulan-bulan berikutnya dengan persoalan yang tidak kalah beragam. Politik bukan sekadar perdebatan di layar televisi atau pertengkaran antarpengguna media sosial. Ia masuk ke harga kebutuhan pokok, kebijakan publik, lingkungan, pekerjaan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari.
Dalam situasi seperti itu, mungkin memang lebih mudah tertawa daripada terus-menerus marah. Mungkin juga humor adalah cara untuk mengatakan, “Saya capek melihat ini semua.” Dan saya bisa memahami itu.
Humor politik bahkan bisa menjadi bentuk kritik. Kita mengenal satire yang menggunakan kelucuan untuk membongkar kemunafikan, menyindir pejabat, atau memperlihatkan absurditas kebijakan pemerintah. Dalam banyak situasi, tertawa justru menjadi cara untuk menolak ketakutan dan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu harus diperlakukan dengan penuh kekaguman.
Namun, ada perbedaan antara menertawakan kekuasaan dan tanpa sadar menjadikan perilaku buruk penguasa sebagai sesuatu yang biasa.
Yang membuat saya sedikit terganggu bukan keberadaan humornya, melainkan ketika sesuatu yang awalnya lucu terus diulang sampai kehilangan jarak kritisnya. Ketika satu orang membuat lelucon, kita tertawa. Orang lain membuat versi yang lebih absurd, kita tertawa lagi. Lalu komentar ikut memproduksi lelucon yang sama. Lama-lama, hal yang seharusnya membuat kita gerah justru terasa seperti punchline yang biasa.
Di situlah saya mulai merasa: kok, begini?
Bukan karena saya menganggap semua perempuan yang mengikuti tren ini tidak peduli politik. Justru sebaliknya. Mereka jelas sedang membicarakan politik. Mereka tahu presiden sedang diprotes, tahu masyarakat sedang mempertanyakan pemerintah, dan tahu ada pertanyaan besar tentang siapa yang seharusnya memimpin. Mereka hanya memilih membicarakannya dengan bahasa yang ringan.
Tetapi mungkin kita tetap perlu sesekali berhenti di tengah tawa dan bertanya: mengapa bentuk humor yang kita pilih seperti itu?
Ketika kita bercanda bahwa menjadi presiden berarti bebas mengambil uang rakyat, misalnya, mungkin yang perlu dipikirkan bukan apakah orang yang membuat video itu benar-benar ingin korupsi. Jelas tidak. Yang menarik justru mengapa korupsi begitu mudah digunakan sebagai bahan lelucon tentang kekuasaan. Mengapa perilaku yang seharusnya membuat kita marah justru terasa begitu akrab sampai bisa dijadikan bahan bercanda tanpa perlu penjelasan panjang?
Begitu pula ketika kita bercanda bahwa menjadi presiden berarti boleh tidak mendengarkan rakyat karena sedang ngambek. Mungkin yang menarik bukan apakah pembuat videonya benar-benar akan melakukan silent treatment kepada masyarakat. Yang menarik adalah bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyat dibayangkan dalam lelucon tersebut.
Bukankah salah satu persoalan mendasar dalam politik adalah ketika penguasa merasa tidak perlu mendengarkan orang-orang yang seharusnya mereka layani? Bukankah kita berkali-kali menyaksikan bagaimana kritik masyarakat justru dianggap sebagai gangguan, demonstrasi dipandang sebagai ancaman, dan suara kelompok yang terdampak kebijakan sering kali tidak mendapatkan tempat dalam pengambilan keputusan?
Ketika perilaku semacam itu menjadi bahan lelucon, kita mungkin sedang menertawakan sesuatu yang sebenarnya sudah terlalu sering kita temui. Kita tertawa karena absurditasnya terasa akrab. Namun, keakraban itu juga bisa menjadi tanda bahwa kita semakin terbiasa dengan sesuatu yang semestinya tidak dianggap wajar.
Tertawa, tetapi jangan sampai kehilangan rasa gerah
Tentu saja, kita tidak bisa membebankan tanggung jawab untuk menjaga kesadaran politik kepada setiap orang yang membuat konten di TikTok. Tidak semua video harus menjadi kritik sosial yang mendalam. Tidak setiap lelucon perlu memiliki pesan politik tersembunyi. Orang berhak membuat konten lucu hanya karena ingin menghibur diri sendiri dan orang lain.
Saya juga tidak ingin membunuh humor politik. Toh, kalau semua persoalan politik harus dibahas dengan wajah serius, mungkin kita sudah lama kehabisan energi. Di tengah tekanan ekonomi, pekerjaan yang tidak pasti, persoalan keluarga, dan berbagai ketidakadilan yang kita hadapi, tertawa bisa menjadi salah satu cara untuk bertahan.
Apalagi, humor sering kali menjadi ruang bagi perempuan untuk mengambil alih percakapan yang selama ini didominasi oleh bahasa dan cara pandang maskulin. Mereka bisa menertawakan presiden, membicarakan kebijakan, menyindir kekuasaan, bahkan membayangkan diri sendiri berada di posisi yang selama ini sulit dijangkau. Dalam pengertian ini, tren “Terus siapa? Aku?” juga bisa dibaca sebagai cara perempuan memasuki imajinasi politik dengan bahasa mereka sendiri.
Namun, mungkin kita perlu membedakan antara menggunakan humor untuk menghadapi absurditas politik dan membiarkan absurditas itu terasa semakin normal.
Sebab persoalannya bukan apakah kita boleh bercanda tentang korupsi, ketidakmampuan pemimpin, atau penguasa yang tidak mau mendengar rakyat. Kita tentu boleh. Bahkan, hal-hal tersebut memang layak menjadi sasaran satire. Tetapi jangan sampai kita hanya berhenti pada kelucuannya, tanpa lagi mengingat bahwa perilaku yang sedang ditertawakan itu memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan banyak orang.
Korupsi, misalnya, bukan sekadar cerita tentang pejabat yang mengambil uang negara. Ada layanan publik yang tidak terpenuhi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbengkalai, serta masyarakat yang harus menanggung dampak dari anggaran yang tidak dikelola untuk kepentingan bersama. Begitu pula dengan pemimpin yang tidak mau mendengar rakyat. Di baliknya ada suara masyarakat yang diabaikan, kelompok rentan yang semakin sulit memperjuangkan haknya, dan kebijakan yang berpotensi memperlebar ketimpangan.
Jadi, mungkin ini hanya humor, dan mungkin memang sesederhana itu. Tetapi kalau sebuah lelucon diulang berkali-kali oleh banyak orang, disambut tawa, diperpanjang di kolom komentar, dan kemudian dibuat kembali oleh orang lain, rasanya sah saja kalau kita sedikit mengganggu kelucuannya untuk bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita normalisasi?
Saya tidak sedang meminta semua orang berhenti tertawa. Saya juga tidak merasa punya kewenangan untuk menentukan bagaimana orang seharusnya mengekspresikan keresahan politiknya. Saya cuma ingin sedikit mengganggu punchline-nya.
Sebab di tengah politik yang membuat banyak orang gerah, tertawa mungkin adalah cara kita bertahan. Kita boleh menertawakan presiden, pejabat, dan segala tingkah kekuasaan yang semakin absurd. Kita bahkan boleh membayangkan diri sendiri menjadi presiden, lengkap dengan segala kekurangan dan kebiasaan buruk yang kita punya.
Tetapi jangan sampai karena terlalu sering tertawa, kita lupa mengapa sejak awal kita merasa gerah. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya menjadi kritik justru berubah menjadi kebiasaan yang kita terima begitu saja.
Dan kalau pertanyaan “Terus siapa? Aku?” kembali muncul, mungkin kita memang boleh menjawabnya sambil tertawa. Namun, setelah itu, jangan lupa bertanya lagi: sebenarnya, pemimpin seperti apa yang kita inginkan, dan mengapa kita terus-menerus harus menertawakan kegagalan mereka?
