*Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana kondisi perempuan di Aceh pasca 13 tahun perjanjian Helsinki? Sejumlah kebijakan yang mengontrol tubuh perempuan merupakan catatan yang paling mengemuka terhadap kondisi perempuan disana.

Sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang kita kenal dengan Perjanjian Helsinki, kondisi perempuan Aceh masih hidup dalam rasa tidak aman.

Solidaritas Perempuan mempunyai sejumlah catatan soal kondisi perempuan Aceh saat ini.

Selama ini, Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak cerita sejarah di Indonesia, mulai sejarah konflik berkepanjangan selama 32 tahun, hingga bencana alam tsunami pada Desember tahun 2004 silam yang semakin memporak porandakan Aceh. Tak kurang, 200.000 jiwa meninggal saat terjadinya bencana tersebut.

Upaya penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM yang dilakukan pada 15 Agustus 2015 untuk menghentikan konflik bersenjata selama 32 tahun di Aceh merupakan awal dan harapan baru bagi masyarakat Aceh khususnya perempuan.

Penandatanganan nota kesepahaman itu telah menghasilkan beberapa pasal-pasal yang menjadi kesepakatan bersama yang harus disetujui salah satunya tentang legislatif Aceh yang akan melakukan penyusunan draft ulang aturan-aturan di dengan dengan menggunakan prinsip HAM universal yang ada dalam konvensi internasional United Nation (UN) tentang hak sipil politik dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

“The legislature of Aceh will redraft the legal code for Aceh on the universal principles of human rights as contained in the International Covenant of the United Nations on the Rights of Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights (Paragraf 1.4.2 MoU Helsinki)”

Ketua Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy menyatakan bahwa perjanjian ini seharusnya ditaati oleh kedua pihak yang saat itu terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati. Sayangnya, hal itu tidak sesuai dengan implementasi pasca terjadinya penandatanganan nota kesepakatan tersebut.

“Pemenuhan hak perempuan pasca konflik dan tsunami juga tidak maksimal terjadi. Kenyataannya masih banyak sekali korban konflik yang masih belum terpenuhi haknya . Perempuan yang kemudian menuntut haknya, justru kembali mendapatkan tindakan kekerasan dan ketidakadilan.”

Meskipun, Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi (CEDAW) telah diratifikasi dan diundangkan melalui UU No. 7/1984. Hal ini tentu merupakan refleksi dari pengakuan negara atas berbagai tindak diskriminasi dan kewajiban serta upaya-upaya untuk penghapusannya.

Dalam prakteknya para perempuan yang menggugat ini kembali mengalami diskriminasi dan ancaman fisik lainnya.


Perda Diskriminatif untuk Perempuan

Penetapan Aceh sebagai daerah Syariat Islam, mendorong pemerintah melahirkan berbagai kebijakan diskriminatif di Aceh.
Kebijakan ini kemudian memicu munculnya kebijakan lain yang banyak menjadikan perempuan sebagai objek dari kebijakan tersebut, seperti aturan perempuan memakai rok, peraturan jam malam bagi perempuan, peraturan perempuan dilarang mengangkang di sepeda motor, hingga menghasilkan hukum jinayat dan hukum acara jinayat di Aceh.

Kebijakan diskriminatif yang berlaku di Aceh pun, telah berdampak kepada perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Kebijakan yang dilahirkan telah membatasi akses dan kontrol perempuan terhadap ruang publik dan sumber kehidupannya. Peran-peran perempuan kemudian dikembalikan ke ruang domestik.

Tak hanya itu, menurut Puspa Dewy, perempuan juga masih minim sekali dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan dan cenderung hanya dilibatkan dalam urusan domestik atau pengaturan keuangan. Padahal pelibatan perempuan dalam berbagai ruang publik, termasuk dalam pengelolaan pertanian atau pengelolaan hutan juga sangat penting, karena perempuan dan alam sebagai sumber kehidupannya sangat erat kaitannya.

Implementasi kebijakan diskriminatif juga memunculkan persoalan baru. Kebijakan Qanun Jinayat misalnya, dimana Solidaritas Perempuan mencatat pada tahun 2017 terdapat 33 kasus pencambukkan yang terjadai di Aceh, diantaranya persoalan tuduhan khalwat dan zina .
“Beberapa diantaranya kemudian diidentifikasikan sebagai korban salah tangkap dari polisi Syariat di Aceh. Selain itu, kasus persekusi yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh juga meningkat. Kasus persekusi terakhir yang terjadi di Aceh, yaitu penangkapan ketua Bapedda Langsa yang ditangkap dan dimandikan dengan air comberan bersama istrinya,” ungkap Puspa Dewy.

Selain itu peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh juga memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Aceh selama ini tidak berdampak dalam pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

Pada tahun 2017 Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat ada 1.791 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang naik dari tahun sebelumnya 2016 ada sebanyak 1.648 .

Solidaritas Perempuan menyimpulkan bahwa masifnya kebijakan diskriminatif di Aceh menjadikan kondisi perempuan dalam situasi tidak aman. Perempuan terbatasi ruang geraknya dalam beraktivitas maupun menyampaikan pandangannya. Hasil pemantauan perempuan di Aceh menunjukkan bahwa hanya 20% persen dari responden yang mengatakan tidak merasa aman, namun pada grafik tentang pengetahuan tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku di Aceh, hampir 85% responden mengatakan perlu adanya sosialisasi qanun jnayah dan dianggap sebagai kebijakan yang melindungi perempuan, namun faktanya belum mampu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

“Dan pada kenyataannya, setelah 13 perjanjian Helsinki, perempuan semakin tidak mempunyai akses yang luas pada ruang gerak perempuan dan banyaknya kontrol atas tubuh perempuan. Seharusnya perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi juga dimaknai sebagai damai, aman, bebas dari kekerasan,” ujar Puspa Dewy.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay.com)

Luviana- www.Konde.co

Setiap orang pasti punya rahasia kecil. Rahasia kecil dalam hidupnya.

Namun jika sudah dibagikan, pasti ini namanya bukan rahasia lagi.

Dan ternyata banyak juga yang tak bisa menyimpan rahasia kecil,” Jangan bilang-bilang ya, cuma kamu saja yang tahu.”

Ini yang paling banyak terjadi. Dan memang kadang sulit menyimpannya. Ada beberapa rahasia kecil dari teman saya yang ia bagi ketika ia sudah dewasa:


1. Rahasia Pertama

Salah satu teman perempuan saya bercerita bahwa dulu ibunya pernah punya rahasia kecil. Ibunya berjanji bahwa rahasia kecilnya ini akan dibagikan pada teman saya, ketika teman saya dewasa.

Dan apakah rahasia kecilnya? Rahasia kecil yang selama ini disimpan ibunya rapat-rapat adalah: ketika ayah teman saya ini, suami dari sang ibu pernah berselingkuh. Rahasia ini ia tutup rapat hingga teman saya dewasa.

Memang ayah dan ibunya sudah lama berpisah, waktu ia kecil. Namun ibunya tak pernah mengatakan apa alasan ayahnya pergi dari rumah.

“Ibu tak pernah menceritakan sesuatu yang buruk tentang ayah ketika saya kecil. Semarah apapun ibu, seburuk apapun kondisi kami waktu itu. Ia hanya bilang, bahwa ia punya rahasia kecil yang akan ia bagikan ketika saya dewasa nanti. Setelah dewasa, saya sudah lupa jika ibu punya rahasia itu. Sampai jelang saya menikah, ibu baru menceritakannya.”


2. Rahasia Kedua

Rahasia kecil lain, saya dapatkan dari teman saya yang lain. Ia mengumpulkan semua foto orang-orang yang berpengaruh pada anaknya, sejak anaknya lahir. Foto-foto itu ia simpan rapi dalam sebuah album foto, karena dulu belum ada sosial media atau flash disk untuk menyimpan foto.

Ketika anaknya besar, foto-foto itu diperlihatkan ke anaknya.

Teman saya, sang ibu bilang,” Ini loh, nak..orang-orang yang berpengaruh besar dalam hidupmu. Ada Mbak Surti, Pekerja rumah tangga yang mengasuhmu sejak kecil, ada guru SD ibu Ema yang mengajarimu membaca, juga ada nenek uban yang mengajarimu berjalan untuk pertamakalinya.”


Menerima Rahasia Kecil


Menerima rahasia kecil ini ternyata tak mudah. Anak teman saya yang diperlihatkan foto-foto tersebut, menjadi terharu.

Namun teman saya yang ayahnya berselingkuh, ternyata tak mudah menerima itu. Sejak menerima cerita itu dari ibunya, tiap hari yang ia rasakan yaitu: marah. Bertahun-tahun ia mengalami itu.Ibunya mengajaknya healing, melakukan meditasi atas kemarahan-kemarahan itu. Ibunya bercerita bahwa dulu ibu pernah menuntut ayahnya, namun ayahnya memang bukan orang yang bertanggungjawab.

Namun dari seringnya bermeditasi dengan sang ibu, temen saya kemudian merasa bersyukur bahwa ibunya adalah orang nomor satu yang menyelamatkan hidupnya. Bapak meninggalkan mereka, dan ibu tetap tinggal bersamanya.

Bagiku, ibu adalah number one. Orang yang tak pernah mengurangi rasa sayang pada anaknya, padaku walau bapak memperlakukannya dengan buruk dan lantas pergi. Tak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sekarang, tak ada lagi rahasia kecil itu. Ibuku selalu punya banyak waktu untuk meditasi bersamaku.

Ibu telah menyimpannya rapat-rapat. Dan sekarang, kami menikmati ketulusan ibu, perjuangan panjang ibu bagi keluarga kami, juga rahasia kecil ibu.

Ibuku, Number One

File 20180808 1652 12xb2f8.jpg?ixlib=rb 1.1

Salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam pemilihan kepala daerah serentah pada 27 Juni 2018.
Herwin Bahar/shutterstock.com



Ella S Prihatini, University of Western Australia

Pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran ketiga secara serentak pada 27 Juni 2018 menunjukkan peningkatan elektabilitas perempuan sebagai pemimpin politik lokal.


Dari total 94 perempuan yang berlaga, 31 orang berhasil terpilih (32,98%). Angka ini hampir 2% lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada serentak setahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perempuan memenangkan 31 dari total 338 jabatan kepala dan wakil kepala daerah (9,17%).





Baca juga:
Mengukur peruntungan calon perempuan dalam pilkada 2018





Seperti terlihat di tabel di bawah, sepertiga dari keseluruhan kandidat perempuan bertanding untuk menjadi bupati. Proporsi terbesar kedua adalah untuk tingkat wakil bupati, diikuti kemudian untuk tingkatan wakil walikota dan walikota.






Sementara untuk posisi gubernur, hanya ada dua perempuan yang menjadi kandidat. Lima kandidat perempuan bertanding sebagai calon wakil gubernur. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ajang Pilkada tidak menyebar secara merata di tiga tingkat pemerintahan daerah.


Namun demikian, hasil pilkada 2018 membuktikan bahwa meski perempuan sangat jarang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, mereka sangat efektif mendulang suara pemilih. Elektabilitas perempuan sebagai gubernur mencapai 50%.


Hal ini disebabkan oleh kemenangan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jawa Timur yang mengumpulkan 53,55% suara sah dengan selisih 1 juta suara dari pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Perempuan terbukti sukses merebut posisi wakil gubernur dengan tingkat keterpilihan 40%.


Perempuan yang melaju sebagai calon wakil walikota juga menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan, yakni 37,5 persen. Elektabilitas terendah terjadi di tingkat pemerintah kota, di mana hanya seperempat kandidat perempuan yang berhasil menang.






Selain elektabilitas, pilkada 2018 juga menunjukkan tren menarik di sebaran latar belakang perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah.


Mereka yang menang ternyata mayoritas memiliki latar belakang swasta, kecuali di jabatan wakil walikota dan wakil bupati. Kondisi ini menyiratkan kekuatan finansial yang memainkan peran kunci dalam kompetisi politik lokal.


Di sisi lain, perlu juga rasanya dicermati bagaimana kandidat pilkada secara umum mengkategorikan diri mereka. Sebagai contoh, Khofifah Indar Parawansa yang telah “malang melintang” sebagai anggota parlemen sejak 1999 dan terakhir menjabat sebagai Menteri Sosial, masuk ke dalam kategori swasta dalam data KPU.






Dua grup yang juga dominan adalah anggota legislatif (nasional dan lokal) serta bekas walikota/wakil walikota.


Hasil pilkada 2018 mengindikasikan bahwa perempuan kandidat walikota dan wakil walikota lebih berpeluang untuk mempertahankan kursinya dibandingkan mereka yang petahana dan berusaha melanjutkan masa jabatan bupati dan wakil bupati.


Selain itu, sebaran latar belakang menunjukkan besarnya potensi anggota legislatif untuk terpilih menjadi eksekutif. Modal politik dan sosial selama duduk di parlemen dapat meningkatkan peluang perempuan untuk menjadi kepala daerah.


Dari 16 perempuan yang terpilih menjadi walikota, bupati dan gubernur, sebanyak 6 di antaranya adalah petahana; Mundjidah Wahab (Bupati Jombang), Ade Uu Sukaesih (Walikota Banjar), Umi Azizah (Bupati Tegal), Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo), Iti Octavia Jayabaya (Bupati Lebak), dan Tatong Bara (Walikota Kotamobagu).


Sementara itu perempuan yang menjadi bagian dari dinasti politik meliputi Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) yang merupakan istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi terdahulu dan Erlina (Bupati Mempawah) yaitu istri dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.


Berbagai catatan dari hasil Pilkada 2018 ini menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan terus meningkat meskipun lajunya tidak terlalu cepat. Kenaikan ini merupakan indikasi positif bagi keterwakilan perempuan sebagai pemimpin politik di tingkat lokal.


The ConversationDengan kewenangan pemerintah daerah yang semakin signifikan dalam penentuan kebijakan, perempuan yang menjadi kepala daerah diharapkan bisa menguatkan gaung pengarusutamaan gender. Keterwakilan substantif seperti ini akan menjadi ujian terbesar bagi perempuan pemimpin, yang kemudian hasilnya bisa dilihat antara lain dari menurunnya ketimpangan angka partisipasi sekolah antara anak laki-laki dan perempuan dan anggaran untuk kesehatan yang porsinya semakin besar signifikan.


Ella S Prihatini, Endeavour scholar and PhD candidate, University of Western Australia


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Siapa yang takut menjadi pemimpin di saat muda? Tantangan inilah yang kemudian menjadikan para perempuan muda yang tergabung dalam Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM) menjadi membesar, baik dari jumlah maupun persebarannya.

Didirikan di tahun 2012 di Indonesia, jaringan FAMM kini telah beranggotakan lebih dari 350 perempuan muda dari 30 provinsi di Indonesia.

FAMM kemudian menyatukan aktivis pedesaan, perkotaan, masyarakat adat, muslim, kristen dan Lesbian, Biseksual, Transgender dan (LBTI). FAMM dan anggotanya juga mengatasi masalah yang beresiko dan sensitif, seperti mempertahankan lahan dan air, sensitif terhadap “pembangunan” yang merusak lingkungan, memperjuangkan hak untuk perempuan dan juga keamanan pribadi.

FAMM kemudian juga berjuang atas tertutupnya ruang bagi masyarakat sipil, meningkatnya fundamentalisme agama dan kekerasan. Untuk inilah para perempuan muda ini berorganisasi.

Awalnya bernama JASS Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi FAMM di tahun 2012, kelompok ini kemudian berevolusi dari proses gerakan feminis yang difasilitasi JASS Asia Tenggara.

JASS sendiri adalah jaringan dari gerakan feminis muda yang sejak tahun 2002 telah lahir, dan kemudian mulai melebarkan jaringannya di Amerika Latin, Afrika selatan dan kemudian Asia Tenggara.

Nani Zulminarni, ketua PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) yang merupakan salah satu mentor di JASS menyatakan bahwa anak-anak muda di FAMM kemudian telah mengembangkan kesadaran kritis dan kepercayaan diri sebagai perempuan muda. Nani Zulminarni menyatakan hal ini dalam launching buku FAMM yang berjudul “Solidarity, Safety and Power” di Jakarta, 10 Agustus 2018.

“Kepercayaan diri para perempuan muda ini sangat penting untuk mengembangkan kepemimpinan politik dan aksi kolektif perempuan,” kata Nani Zulminarni.

FAMM kemudian juga merawat organisasi dan individu para perempuan muda di pedesaan. Dampak sebagai anggota FAMM ini juga ditunjukkan oleh beberapa anggota FAMM yang hadir dalam acara. Mereka terlibat dalam organisasi, komunitas dan gerakan yang transformatif.

“Perubahan harus dimulai dari hal-hal yang berdampak, salah satunya dari para perempuan muda dengan metode pendekatan populer.”

Maka kemudian FAMM dan JASS berinisiatif membuat situs www.werise-toolkit.org dimana disana terdapat tulisan tentang perempuan, cerita perempuan yang semuanya adalah untuk pembelajaran perempuan muda.

Almida Karim dari FAMM Indonesia menyatakan bahwa dengan situs ini maka para perempuan bisa bercerita dan belajar tentang perempuan dengan cara populer. Selain membaca, mereka juga menulis dan berproses bersama.

Buku yang diluncurkannya hari itu bercerita tentang bagaimana para perempuan muda ini bertemu dan membentuk gerakan solidaritas perempuan muda. Di Indonesia, FAMM kemudian juga tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, NTT, Maluku dan Papua. Mereka belajar memberikan kekuatan dan solidaritas bagi para perempuan muda lainnya.

Selama ini FAMM juga bekerja untuk mempengaruhi politik lokal di daerah agar berperspektif perempuan dan LBTI. Mereka menggunakan cara-cara populer untuk memberikan masukan seperti berdiskusi secara partisipatoris dan menulis.

Almida Karim menyatakan, dengan membaca buku ini, kita bisa belajar pengalaman-pengalaman advokasi para perempuan muda di Indonesia.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)



Ini adalah cerita tentang perempuan bernama Yati dengan 13 belas anaknya. Tak bisa menyekolahkan anaknya adalah kepedihan mendalam yang dialami Yati. Tapi apa mau dikata. Menjadi miskin bukan pilihan hidupnya.

*Kustiah- www.Konde.co

Ketika terdiam, ada sebuah pertanyaan yang sering membuat saya gelisah setelah memikirkannya: apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain yang membutuhkan sesuatu?

Pertanyaan sederhana, tetapi saya begitu sulit menjawabnya.

Kali ini adalah soal keinginan anak-anak yang ingin sekolah. Sebut saja namanya Dandi (bukan nama sebenarnya). Usianya 6 tahun. Dandi setiap hari mengemis di sekitar jalan perumahan tak jauh dari Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wajah Dandi tak asing.

Bagi para penikmat kuliner di sekitar jalan stasiun menuju jalan perumahan atau para pejalan kaki yang kerap melewati jalan menuju stasiun, akan selalu menemukan Dandi bersama keenam saudaranya yang sama-sama mengemis atau meminta-minta.

Wajah mereka hampir mirip, masing-masing usianya hanya terpaut sekitar setahun hingga tiga tahunan.

Adik Dandi yang paling kecil E (3 tahun), B (4), S (5), lalu Dandi, kemudian kakaknya Al (8), As (14). Enam saudara sekandung ini kadang mengemis dengan memecah menjadi tiga kelompok.

Dandi biasanya mengemis bersama adiknya, B. Al akan menggandeng adiknya yang paling kecil, E. Sementara S dan As  berpencar mengemis seorang diri.

Dandi masih punya lima kakak yang setiap harinya mengamen dan memulung. Dan dua kakak tinggal di Bandung bersama neneknya. Jadi, Dandi punya 13 bersaudara. 11bersaudara tinggal bersama kedua orang tuanya, sementara dua saudaranya terpisah tinggal bersama nenek, ibu dari bapaknya.

Kata Dandi, kakak-kakaknya yang besar pun dulu ketika kecil mengemis. Karena sudah besar mereka malu dan sekarang memilih mengamen dan memulung.

Awalnya saya sempat meragukan cerita Dandi saat mengatakan memiliki 13 saudara kandung yang mengemis, mengamen, dan memulung.

Lalu, awal Mei lalu saya menawarkan diri mengantar pulang Dandi dari mengemis untuk tahu rumah dan keluarganya. Bersama anak sulung saya yang berusia 5 tahun, pukul delapan malam saya membonceng Dandi dan anak saya menuju rumah Dandi. Dan saya merasa sangat bersalah saat Dandi meminta saya menghentikan motor tepat di seberang perumahan Griya Asri, Batugede, Cilebut, Bogor.

Dia menunjuk "rumahnya" yang berada di tengah kebun. Jarak jalan beraspal yang sudah banyak lubang dengan rumah Dandi sekitar 70 meter. Tak ada penerangan, kecuali di rumah Dandi yang terlihat terang. Beruntung malam itu Dandi membawa alat penerangan senter. Dengan sigap ia mengeluarkan senter kecil dari sakunya.

"Saya bawa ini (menunjukkan senter) supaya ibu bisa jalan," ujarnya kepada saya.

Dan Dandi membimbing saya bersama anak saya yang tampak kesusahan mencari pijakan karena jalan setapak kanan kirinya dipenuhi  rumput tebal dan licin.

Malam itu usai gerimis. Dandi berkali-kali memperingatkan saya supaya hati-hati. Mendekati rumah Dandi berteriak memanggil ibu dan bapaknya, memberitahu kalau ia membawa tamu.

Sampai di rumah, tepatnya gubuk yang beralas plastik, kertas kardus, berdinding kain, plastik, dan beratap plastik dan terpal, ibu dan saudara-saudaranya keluar dari gubuk. Satu persatu mereka menyalami kami.

Seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai ibu Dandi bernama Yati, 40 tahun.  Duduk di atas gelaran kardus Yati menunggui cucunya yang berumur 8 bulan dan anak bungsunya, E (3).

Ayah Dandi, Dadang (62) duduk di sudut gubuk sedang memakan rebusan mi setengah matang sambil memegangi pipi karena sakit gigi. Ia tampak memeriksa televisi. Dadang punya keahlian memperbaiki televisi yang rusak. Tak jarang ia mendapat pesanan untuk memperbaiki televisi rusak milik tetangganya.

Di luar gubuk dua kakak Dandi, As (14) dan Yadi (19) terlihat sibuk memperbaiki 'betor', becak motor yang biasa dipakai untuk mengantar  beserta kakak dan adiknya mengemis di Cilebut.

Jarak rumah Dandi yang ada di Batu Gede dengan Jalan Stasiun Cilebut sekitar 7 kilometer. Dua bulan ini mereka senang karena memiliki motor yang dimodifikasi dengan kotak yang mirip keranjang di sebelah kiri motor untuk mengangkut Dandi bersama saudara-saudaranya.

Meski hanya memiliki motor rombeng yang mereka sebut betor, mereka senang karena tak lagi mengeluarkan ongkos banyak untuk naik angkot. Sebelum ada betor mereka harus jalan kaki sekitar 200 meter dari gubuknya ke Jalan Raya Batugede untuk naik angkot menuju Cilebut.

Dari mengemis jika sedang ramai biasanya Dandi dan adik-adiknya masing-masing membawa pulang Rp 20 ribu setiap malam. Namun, jika sepi satu orang mendapat tak sampai Rp 10 ribu.

Malam itu kakaknya meninggalkan Dandi dan kedua saudaranya mengemis di Cilebut karena harus mengambil rongsokan di Bojong Gede, Bogor. Jika kakaknya tak menjemput Dandi dan sudara-saudaranya naik angkot.

Akhir Mei, di tengah terik matahari saya kembali ke rumah Dandi. Siang itu Yati tampak sibuk membersihkan gelas air minum bekas untuk dijual ke pengepul. Mengenakan kaos singlet, duduk di depan gubuk Yati membeset tutup plastik yang menempel di gelas. Karena di gubuknya penuh dengan anak-anaknya yang besar dia mempersilakan saya untuk berteduh di rumah petak yang ia sewa tepat di belakang gubuknya. Tampak anak-anak Yati berbaring tertidur di lantai tanpa alas karpet atau tikar. Saya masuk ke rumah kos dengan mengendap kuatir mengganggu tidur siang anak-anak. Tetapi tak berhasil. Karena, Dandi bersama saudara-saudaranya terbangun kecuali si bungsu, E (3) yang tidurnya terlihat gelisah sambil sesekali menggaruk mukanya yang penuh luka gatal kemerahan di sekitar hidung, dagu, dan pipinya.

"Mereka (anak-anak Yati yang besar) puasa. Lemas semalam mencari rongsok dan baru pulang tadi pagi," ujar Yati.

Yati menyewa rumah petak supaya bisa menggunakan fasilitas air dan kakus. Juga karena ia punya anak-anak kecil yang perlu tinggal di tempat yang lebih baik dibanding di gubuk atau dia menyebutnya bedeng. Ia menyewa Rp 400 ribu setiap bulan. Kondisi di dalam rumah petaknya sebenarnya tak layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Ruangannya pengap, sempit, dan sangat kumuh. Bedeng dengan rumah petak dipisahkan sebuah got yang bau airnya menyengat dan pembuangan sampah tempat warga sekitar membuang sampah.

Bedeng yang ditempati Yati bersama suami dan anak-anaknya berada di kebun kosong milik warga. Ia mengaku sudah meminta ijin kepada si empunya dan bersedia angkat kaki jika ladang dibangun.

Yati mengatakan, penghasilannya bersama suami dan anak-anaknya dari mengemis, mengamen, dan memulung hanya cukup untuk makan sehari-hari, membayar sewa rumah petak, dan membiayai pesantren dua anaknya yang tinggal di pesantren tak jauh dari rumah neneknya di Bandung.

Anaknya yang sekolah dan tinggal di pesantren selalu meminta Rp 500 ribu setiap bulan untuk biaya hidup dan biaya sekolah. Sehingga dia dan suaminya mengaku kesulitan jika menyekolahkan anak-anaknya yang lain.

Dari ketiga belas anaknya, hanya dua anaknya yang mencecap bangku sekolahan. Lainnya paling tinggi ikut sekolah di sekolah masjid terminal atau yang tenar dengan nama sekolah Master Depok, itu pun hanya sampai kelas 3 sekolah dasar. Sisanya mengemis, mengamen, dan memulung.

Perempuan kelahiran Bogor yang mengaku tak pernah mencecap bangku sekolahan ini menikah di usia 17 tahun. Sementara usia  suaminya saat menikah sekitar 40 an tahun.

Pertama menikah hingga saat ini Yati maupun suaminya tak menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi jarak kelahiran anaknya. Juga tak pernah berniat menggunakan kontrasepsi sesuai pesan almarhum ibunya ketika masih hidup. Tak ayal jika ketiga belas anaknya jarak kelahirannya hanya berjarak sekitar satu hingga tiga tahun.

Melihat kesulitan hidup yang cukup pelik saya bertanya kepada Yati, apakah dia atau suaminya pernah didatangi pengurus rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau pegawai kelurahan?

Yati menggeleng. Ia, suami, dan anak-anaknya yang berusia di atas 18 tahun tak memiliki kartu identitas kependudukan apalagi surat akta kelahiran anak. Yati atau suaminya juga tak pernah berusaha mencoba  membuat atau mengurus kartu tanda penduduk. Alasannya macam-macam mulai karena ia bukan warga Bojonggede hingga karena Yati maupun suaminya tak sempat.

Ia mengatakan, dalam hidup ia hanya berprinsip tak mau menyusahkan orang lain. Itu pula yang ia ajarkan kepada anak-anaknya. Ia dan suaminya tak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan biaya juga tidak memiliki akses informasi.

"Jujur saja, saya tak bisa menyekoahkan anak-anak. Karena mereka banyak. Kalau satu sekolah semuanya pasti akan ribut (minta sekolah). Saya tak sanggup," ujarnya kepada saya.

Saya terdiam. Melihat kehidupan Yati bersama keluarganya membuat saya berpikir, bahwa seseorang menjadi miskin bukan karena mereka tak bekerja keras. Bukan karena mereka malas. Kurang keras apa mereka bekerja?


Lantas, pertanyaan "Kapan kami bisa sekolah bu?" membuyarkan lamunan. Wajah Dandi beserta kakak dan adik-adiknya berkelindan di pelupuk mata.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Kustiah,
mantan jurnalis Detik.com, kini menjadi penulis di www.Konde.co

File 20180731 136658 12yexfa.jpg?ixlib=rb 1.1

Beberapa tahun belakangan ini, tokoh putri dalam film keluaran Disney telah berkembangan menjadi lebih baik namun mereka tetap menyampaikan pesan yang kabur tentang seperti apa kepemimpinan perempuan.
JLinsky/flickr, CC BY-SA



Virginia García Beaudoux, Universidad de Buenos Aires

Pada umur dua tahun, kebanyakan anak-anak mulai menggunakan kata ganti bergender dalam ucapannya dan secara proaktif mengidentifikasi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan. Dan ketika mereka berumur tujuh tahun, anak-anak telah belajar banyak tentang apa yang diharapkan dari mereka berdasarkan sistem gender biner kita.


Kebanyakan pembelajaran ini tidak disengaja melainkan disampaikan lewat budaya pop.


Beberapa tahun yang lalu, seorang peneliti dari Universitas Granada menganalisis 621 karakter dari kedua jenis kelamin dari 163 serial kartun, termasuk Monster High dan Shin Chan. Ia menemukan bahwa sebagian besar perempuan diberikan posisi peran pembantu: pacar, ibu, atau pendamping dari tokoh pahlawan ataupun penjahatnya.


Tak hanya jarang menjadi tokoh utama, perempuan dalam kartun juga dibanjiri stereotip. Peneliti Spanyol menemukan bahwa kebanyakan tokoh perempuan dalam animasi materialistik, iri dan dangkal, terobsesi dengan tubuh dan suka untuk menyenangkan orang lain.




Pada Desember 2016, sebuah iklan dari perusahaan mobil Audi mendekontsruksi ulang apa yang perempuan dalam kartun suka lakukan.



Bagaimana para putri memimpin?


Bahkan ketika perempuan menjadi tokoh utama, mereka seringkali mereka hanya menghidupkan pepatah-pepatah kuno tentang perempuan.


Contohnya Pocahontas (1995). Disney memperlihatkan bahwa bahkan dalam film kartun pun perempuan tidak bisa memiliki semuanya. Putri Indian ini harus memilih antara sukses dalam sektor publik atau kehidupan romantis yang bahagia.


Bahkan, beberapa penelitian studi menemukan bahwa di seluruh film putri yang diproduksi oleh Disney antara 1989 hingga 1999, tokoh laki-laki mendapatkan tiga kali dialog lebih banyak dibandingkan tokoh perempuan.


Linguis Amerika menemukan bahwa laki-laki berbicara 68% sepanjang film The Little Mermaid, 71 % dalam film Beauty and the Beast, 90% dalam film Aladdin dan 76% dalam film Pocahontas. Ariel, si putri duyung yang menjadi tokoh utama dalam filmnya, nyatanya memilih untuk tidak dapat berbicara selamanya demi seorang laki-laki.


Pelajaran-pelajaran ini diserap oleh anak-anak, yang sangat menyadari bahwa kebanyakan pahlawan super adalah laki-laki dan putri adalah perempuan. Hal ini menyebabkan semakin sulit bagi perempuan untuk mendapat contoh kepemimpinan bagi perempuan muda.


Tidak seperti pahlawan super, yang menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat, putri-putri dalam kartun cenderung fokus pada permasalahan privat, bukannya pelayanan publik.


Disney menunjukan perkembangannya sejak zamannya Snow White (1937) yang pasif dan Cinderella (1950) yang submisif. Beberapa tahun belakangan, pemimpin perempuan telah muncul dari studio tersebut, yang paling terkenal adalah Mulan (1998) dan megahit 2013, Frozen.



Tetapi pesan yang disampaikan tidak jauh berbeda dari kebanyakan stereotip Disney konvensional.


Mulan adalah seorang Prajurit Tionghoa yang berani, dihormati, dan dipatuhi oleh rakyatnya, yang semuanya beranggapan bahwa dia adalah seorang laki-laki, karena ia telah menipu mereka dengan memotong rambutnya. Intinya adalah, tampaknya untuk menjadi pemimpin yang baik, seorang perempuan harus terlihat dan bertindak seperti seorang pria.


Frozen disanjung sebagai “bukan film putri biasa”, karena menggambarkan dua saudara perempuan yang tidak butuh ditolong oleh pangeran tampan. Melainkan dalam akhir film ini, Elsa dan Anna saling menyelamatkan dengan cinta persaudaraan mereka.


Namun protagonisnya, Elsa memiliki kemampuan kepemimpinan yang meragukan. Sebagai kakak yang tertua, dia bertanggung jawab untuk memerintah, namun ketika ia gugup, dia membiarkan emosi mengusai dirinya. Terlepas dari niat baiknya, dia tidak mampu menggunakan kekuatannya dengan baik.


Hasilnya, ia membekukan kerajaannya dan menarik diri ke dalam dunianya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak memiliki kecerdasan emosional.


Pelajaran dalam kepemimpinan perempuan


Apa yang telah kita pelajari? Sekarang, mari anak-anak, ikuti saya


  1. Kepemimpinan adalah laki-laki.

  2. Perempuan adalah pemimpin yang lebih baik ketika ia terlihat dan berperilaku seperti laki-laki.

  3. Kehidupan publik yang sukses mengganggu kehidupan pribadi seorang perempuan.

  4. Ketika perempuan terlibat secara emosional, mereka kehilangan pemikiran rasionalnya, dan mereka gagal sebagai pemimpin.


Bukan hal yang mengejutkan bahwa pelajaran yang telah kita internalisasi sejak kecil diproduksi ulang setiap harinya oleh liputan media (orang dewasa), misalnya politisi perempuan yang menghadapi stereotip dan tantangan yang tidak dialami oleh kolega laik-lakinya.





Mainan untuk anak perempuan. Anda bisa tahu hal tersebut karena warnanya yang pink.
janetmck/flickr, CC BY



Semuanya menyenangkan


Tapi tunggu dulu, kata beberapa pemerhati budaya, tidakkah kita berlebihan di sini? Menonton film Disney dan bermain menirukan karakternya kan hanyalah hal-hal kekanakan, kesenangan dan permainan!


Tidak persis begitu. Tahun lalu, para akademisi dari Universitas Brigham Young di Utah meneliti subjek ini, mewawancarai dan mengamati 198 anak laki-laki dan perempuan di taman kanak-kanak dan kelompok bermain.


Mereka menemukan bahwa semakin anak perempuan mengidentifikasi dirinya dengan “budaya putri”, semakin besar pula mereka menunjukkan pola perilaku yang berhubungan dengan stereotip perempuan yang menyatakan bahwa kecantikan, keramahan, dan kepatuhan adalah aset perempuan yang paling berharga. Studi tersebut secara empiris memvalidasi kekhawatiran yang didiskusikan oleh para sosiolog dan feminis selama ini.


Menyadari bahwa kepemimpinan perempuan tidak digambarkan secara baik dalam masyarakat Barat, bukan berarti anak-anak tidak boleh terpapar produk budaya ini. Tidak masalah bagi seorang anak perempuan untuk bermain menjadi seorang putri, selama dia juga bisa menendang bola, membangun sesuatu dengan mur dan perkakas, bermain drum dan mengkhayal menjadi ilmuwan, insinyur, astronaut, atau pemadam kebakaran.




Inilah seorang pemimpin: Nausicaä (Shimamoto), putri muda dalam the Valley of the Wind.



Begitupun sebaliknya, tidak alasan mengapa anak laki-laki yang berpakaian seperti pahlawan super untuk tidak bermain berpura-pura mengurus bayi, memasak makan malam atau menyapu rumah.


Mainan bebas gender


Ini adalah pesan dari sebuah kampanye iklan liburan tahun 2015 yang diluncurkan oleh sistem jaringan supermarket Perancis U, yang mengingatkan para konsumen bahwa tidak ada mainan untuk laki-laki dan mainan untuk perempuan-yang ada hanyalah mainan.


Iklan tersebut, dengan headline #GenderFreeChristmas, dibuka dengan merefleksikan klise di sekeliling anak-anak sejak mereka lahir, mengatakan bahwa persepsi tentang gender (perempuan menyukai dapur, laki-laki bermain dengan senapan) dibentuk oleh apa yang diajarkan kepada kita ketika masih sangat muda.


Konsepsi stereotip tersebut runtuh ketika sekelompok anak perempuan dan anak laki-laki dipersilakan masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi mainan. Seorang gadis bergegas menuju mobil-mobilan; seorang anak laki-laki pergi menuju boneka bayi.




Iklan #GenderFreeChristmas dari Prancis.



Baik didorong oleh keuntungan ataupun tanggung jawab sosial, perusahaan-perusahaan menjadi semakin sadar akan stereotip gender yang dipromosikan lewat produk mereka. Di Swedia, jaringan toko mainan Toys R Us dan BR-Toys mengatakan bahwa mereka akan berhenti menerbitkan pembagian katalog berdasarkan gender serta memisahkan mainan ke dalam bagian “perempuan” dan “laki-laki”.


Namun keluarga tetap harus berbicara dengan anak tentang makan apa yang mereka lihat, untuk memastikan bahwa anak paham bahwa putri hanyalah salah satu dari contoh, terdapat pula Wonder Woman yang hebat, Velma yang Cerdas, dan Peppa-Pig (dijuluki sebagai “feminis yang aneh” oleh seorang blogger konservatif).




Peppa pig, tokoh kartun yang mengikuti perkembangan.



The ConversationDan terakhir, namun tak kalah penting, orang dewasa harus memastikan bahwa kita tidak memaksakan pesan gender negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat anak perempuan merasa bahwa mereka paling berharga ketika mereka terlihat seperti putri yang cantik.


Virginia García Beaudoux, Professor of Political Communication and Public Opinion, Universidad de Buenos Aires


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Irmia Fitriyah- www.Konde.co

Bagaimana gagasan anda tentang perkawinan? Apakah perkawinan yang “ideal” adalah perkawinan dengan penuh romantisme dan cinta?

Romantisme adalah salah satu hal yang membuat orang kemudian banyak menyatu dalam perkawinan. Namun tak semua romantisme berujung pada kebahagiaan. Ada banyak perkawinan romantisme- penuh cinta yang berujung pada kekerasan, tak bahagia dan hidup berantakan.

Ada banyak gagasan lain tentang perkawinan selain soal romantisme. Menurut saya, gagasan modern tentang perkawinan berlatar pada ide yang beragam, salah satunya adalah ide tentang kepemilikan (aset).

Hal ini paling nyata dapat dilihat dari persoalan pewarisan yang menuntut adanya keturunan agar aset tetap dapat dikuasai oleh keluarga.

Gagasan lain tentang perkawinan adalah soal keturunan (biologis) yang muncul  dari pemikiran yang heteronormatif, yang menempatkan laki-laki dengan perangkat spermanya dinilai lebih tinggi, dianggap sebagai pembuah keturunan.

Friedrich Engels adalah salah satu tokoh penting yang menawarkan pemikiran terhadap institusi perkawinan. Hal paling menarik dari tulisannya mengenai asal usul keluarga adalah perspektifnya yang evolutif, yang banyak dipengaruhi oleh L.H. Morgan. Morgan (dalam Engels, 1884 [dalam Isak 2011: 35]) merumuskan tiga bentuk perkawinan yaitu:

A.    Perkawinan-kelompok, yang merupakan ciri bentuk keluarga di zaman Kebuasan

B.    Keluarga berpasangan, yang merupakan ciri bentuk keluarga di zaman barbar, meski munculnya di garis batas zaman kebuasan danbarbar

C.    Monogami, yang merupakan ciri zaman peradaban [tetapi perlu dipahami bahwa ‘monogami’ yang digunakan oleh Morgan adalah pengistilahan untuk klasifikasi perkawinan dalam periodik tertentu, dan tidak mengacu pada monogami yang sering kita pahami sekarang ini].

Menurut Morgan, monogami berkembang sebagai konsep yang menekankan pada kesetiaan istri, yang dalam hal ini berhubungan dengan persoalan pewarisan yang hanya bisa dilakukan melalui hubungan suami-istri, dan ini dilatari pada konsep penguasaan sumber daya sebagai bentuk kepemilikan pribadi.

Pada zaman peradaban, di masa selanjutnya, manusia mulai mengenal bentuk-bentuk kepemilikan atas aset seperti hewan ternak, tanah, termasuk juga kepemilikan atas manusia lainnya.

Mengacu pada Gilbert (2010) sampai akhir abad ke-19, di Eropa berlaku sistem coverture. Di bawah sistem ini, seorang istri secara otomatis berada di bawah perwalian suaminya dan tidak memiliki hak hukum.

Mulanya coverture berkembang di Perancis dan segera menyebar ke seluruh penjuru Eropa, dan mengakar kuat dalam Hukum Umum Inggris. Bahkan, di akhir abad ke-19, seorang hakim asal Inggris bernama Lord William Blackstone membuat aturan bahwa seorang suami tidak bisa membagi aset dengan istrinya, meski ia menginginkannya dan meski aset itu awal mulanya adalah secara teknis merupakan kekayaan perempuan yang menjadi istrinya itu. 

Tradisi penguasaan aset oleh laki-laki (suami) dapat dilihat dari munculnya istilah family itu sendiri yang muncul pada zaman peradaban.

Dalam The Origin of Family, Engels menjelaskan bahwa family (familia) pada mulanya tidak ditujukan untuk pasangan pernikahan dan anak-anaknya, tetapi hanya untuk para budak. Famulus berarti budak domestik (rumah tangga), dan familia adalah jumlah total para budak yang dimiliki satu laki-laki. “Familia, id est patronium” (familia adalah warisan ayah) adalah istilah pada zaman Gaius.

Perubahan dalam institusi pernikahan ini menandakan sesungguhnya tidak ada yang langgeng dari pernikahan. Pernikahan bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan situasi yang ada, yang berarti sangat bergantung pada suatu kepentingan, dan tentu saja ini menandakan pernikahan bukanlah hal yang sakral karena ia begitu profane –datang dari ide-ide manusia.

Di Indonesia sendiri, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan mengenai institusi pernikahan di negeri ini masih opresif terhadap perempuan, yang membuat posisi perempuan dan anak perempuan menjadi semakin rentan. 

Dengan aturan pernikahan seperti sekarang ini, seorang laki-laki bisa saja menikahi anak perempuan berusia 16 tahun karena menurut UU No 1/1974, usia nikah minimal untuk perempuan adalah 16 tahun, meskipun aturan ini berbenturan dengan aturan lainnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari sini kita tahu, dari dulu perkawinan selalu menjadi urusan banyak orang, dari pranata sosial hingga negara.

Namun dari sederetan pranata dan aturan ini, apakah perkawinan adalah romantisme dan kebahagiaan? Ataukah justru jerat baru bagi perempuan?


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Irma Fitriyah, aktivis sosial dan penulis

*Febriana Shinta- www.konde.co

Saya, pernah kehilangan binatang kesayangan saya. Lebih tepatnya binatang kesayangan kami sekeluarga. Kesayangan saya dan anak perempuan kami.

Tiba-tiba Kora, binatang kesayangan kami ini pergi di pagi hari dan tak pernah kembali. Padahal biasanya setelah jalan-jalan sendiri di pagi hari, ia akan kembali setengah jam kemudian untuk makan pagi lalu mandi.

Rutinitas ini sudah berjalan 8 bulan ini. Anak perempuan saya, seperti punya adik baru. Ia juga punya rutinitas untuk memberi makan, memandikan, mengajak jalan-jalan dan becanda. Kora seperti bisa diajak bicara dan tahu keinginan kami.

Semangat dari Kora, menjalar kemana-mana. Anak saya jadi semangat bangun pagi hanya ingin memberi Kora makan. Di Sabtu dan Minggu pagi biasanya ia bangun siang, namun sejak ada Kora, ia bangun lebih pagi dan mengajak Kora jalan-jalan lalu memandikannya. Hidupnya penuh semangat.

Dari sinilah saya langsung bisa merasakan, betapa sulitnya kehilangan sesuatu. Sekecil apapun. Anak saya mengalaminya. Saya sering gak tega melihat dia masih menangis di depan pintu selepas Maghrib, menunggu Kora datang. Yang ditunggu tak kunjung pulang.

Namun begitulah kehilangan.

Ibu saya pernah uring-uringan karena kehilangan selendang. Karena selendang itu mengingatkannya pada bapak yang sudah meninggal. Hanya selendang saja, namun bagi setiap orang, benda sekecil apapun kadang punya arti yang besar.

Begitulah kami beberapa hari ini. Selalu menunggu binatang kecil kami untuk pulang. Saya dan anak perempuan saya sudah mencarinya kemana-mana, memasang pengumuman di instagram dan di group facebook penyayang binatang, memasang di wall WhatsApp, mengirimkan pengumumannya ke pengurus RT dan RW siapa tahu ada tetangga yang melihatnya, namun sudah seminggu lebih tetap tidak ada kabar.

Anak perempuan saya mencarinya hingga masuk keluar kampung kami dengan sepedanya selepas pulang sekolah. Sayapun begitu. Namun Kora, tak pernah kembali.

Beginilah rasanya kehilangan.

Saya membayangkan Kora akan kedinginan di malam hari, kepanasan, kehujanan dan tak ada yang menolongnya. Saya melongok, tempat makannya sudah bersih, tak ada makanan yang tersisa. Tempat minumnya juga bersih. Berapa banyak binatang yang akan bernasib seperti Kora? Kehujanan di jalan, mengais makanan dari tempat sampah, tak mandi berhari-hari, dan akhirnya mati kelaparan atau tertabrak pengendara di jalan.

Saya berharap, Kora akan baik-baik saja. Ditemukan orang yang mau merawatnya, memberinya makan dan ia mendapatkan hidup yang lebih layak. Karena binatang, sudah seharusnya mendapatkan tempat tinggal dan hidup yang layak seperti manusia.

Hari ini, saya masih melihat anak perempuan saya menitikkan air mata, di depan pintu, selepas Maghrib, menunggu Kora pulang.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Febriana Shinta, sehari -hari bekerja sebagai jurnalis dan dosen pengajar di Jogja. Menyukai binatang sejak kecil. Ini adalah binatang keduanya yang pergi dari rumah dan tak kembali lagi.

*Irmia Fitriyah- www.Konde.co

Menikah karena saling mencintai adalah pilihan. Tidak menikahkahpun juga adalah sebuah pilihan. Pada masa kini, memutuskan untuk menikah selalu dianggap kelaziman dan menjadi norma penting bagi pernikahan. Meski saat ini masih terjadi praktik pernikahan karena perjodohan, tetapi hal ini bernilai rendah.

Tak bisa dipungkiri bahwa cinta dan pernikahan memiliki relasi yang kuat, banyak orang menikah karena saling mencintai. Mereka memilih pasangannya sendiri atas preferensi mereka sendiri, mengembangkan hubungan perlahan demi perlahan, dan pernikahan tidak dilakukan untuk pencapaian status sosial belaka.

Namun, di sisi lain Gilbert (2010: 135) menemukan bahwa perceraian yang dulu pernah menjadi hal yang sangat langka di masyarakat barat mulai meningkat pada pertengahan abad ke-19 –hampir bersamaan saat orang-orang mulai memilih pasangan mereka sendiri atas alasan cinta semata. Sementara itu di Indonesia, Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70 persen (Republika Online, diakses 08 Februari 2012).

Itulah fakta menarik tentang pernikahan: perceraian adalah konsekuensi yang tidak disengaja (unintended consequence), tetapi mengapa banyak orang tetap ingin menikah?.

Mereka seakan tak terpengaruh atas fakta tentang perceraian, bahkan ketika seseorang bisa jadi telah bercerai.

Bagi masyarakat secara umum, pernikahan selalu menjadi pilihan yang lebih baik, walaupun regulasi yang mengatur tentang pernikahan di negeri ini cenderung tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan lewat sejumlah pasalnya yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Label perawan tua yang lekat dengan stereotipe perempuan yang tidak kunjung menikah, selalu dilekatkan – label sebagai perawan judes, galak, pemarah, terus dilekatkan pada perempuan. Maka para orangtua kemudian mendesak anak perempuannya untuk cepat menikah, agar anaknya tidak mendapatkan label sebagai perawan tua.

Tidak seperti laki-laki, menyandang beban tidak menikah pada kaum perempuan cenderung lebih berat, karena biasanya dikaitkan pada persoalan tentang keturunan. Jadi keturunan adalah tanggungjawab perempuan. Nilai-nilai patriarki inilah yang terus dibebankan pada perempuan.

Jam biologis pun menjadi istilah yang akrab di dunia kaum perempuan, karena penyederhanaan atas struktur fisiologis perempuan –bahwa perempuan memiliki rahim, maka melahirkan menjadi keniscayaan atas nilai keperempuanan.

Perempuan yang tidak segera melahirkan berarti dianggap bahwa ia bermasalah. Perempuan yang tak segera menikah atau memilih tidak menikah pun dianggap perempuan bermasalah, karena lewat pernikahan lah akan lahir keturunan sah/ legal, yang dipercaya banyak orang akan membawa kebahagiaan. Inilah romantisme pernikahan –kebahagiaan yang sering dibangga-banggakan banyak orang.

Romantisme –kebahagiaan pernikahan– membuat segala sesuatu tentang pernikahan tampak indah, terlebih oleh dukungan industri wedding organizer yang menimbulkan citra gemilau dan keagungan pernikahan lewat dekorasi pesta dan desain-desain gaunnya. Benarkah begitu?

Padahal banyak sekali kekerasan yang terjadi pada perempuan, yang mengoyak keyakinan terhadap perempuan tentang institusi perkawinan itu sendiri. Padahal banyak rasa sakit yang menimpa para perempuan.

Jadi, dari sini sudah jelas bahwa tidak menikah seharusnya menjadi satu pilihan baru, karena dengan tidak menikah maka mengurangi jumlah korban perempuan.

Orangtua, jangan lagi meminta anak perempuan untuk segera menikah atau meminta dibuatkan cucu sebagaimana perkataan yang kerap terdengar, karena menikah dan tidak menikah adalah pilihan bebas yang tidak boleh membebani perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Irmia Fitriyah, penulis dan aktivis perempuan

*Abdus Somad- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Penjatuhan pidana bagi korban perkosaan yang menimpa seorang anak perempuan yang terjadi di Jambi, mendapat kecaman keras dari banyak kelompok perempuan. Di Jakarta, aksi solidaritas terhadap korban dilakukan oleh Jaringan Perempuan Mahardhika dan Jaringan Anak Muda anti Kekerasan Seksual pada Minggu, 5 Agustus 2018 lalu.

Di saat yang sama, Aliansi Keadilan untuk Korban Perkosaan yang terdiri dari beberapa lembaga menyatakan mengecam keras pemidanan yang dilakukan pengadilan terhadap korban.

Sebelumnya, korban, yang diperkosa oleh kakaknya melakukan aborsi, namun korban malah dijatuhi pidana 6 bulan. Pengadilan tidak melihat korban ini sebagai korban perkosaan.

Aliansi yang terdiri dari LBH APIK, ICJR, Rumah Cemara, LBH Masyarakat, PKBI, SGRC, Kita Sama, Pasukan Jarik, Rtgers WPF Indonesia, Save All Women and Girls, Konsorsium Permampu dan IPAS dalam peryataan pers di Jakarta menyatakan bahwa tindakan pengadilan merupakan pelanggaran serius terhadap hak korban. Hal ini juga bisa dilihat bahwa selama proses persidangan, pengadilan menahan korban.

Padahal berdasarkan Konvensi Hak Anak, penahanan merupakan upaya terakhir bagi anak, apalagi anak dalam kondisi yang membutuhkan trauma fisik dan psikis. Selain itu, ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Saat ini pengacara korban sedang melakukan banding. Aliansi lalu merekomendasikan pada Pengadilan Tinggi Jambi untuk menggelar sidang terbuka dan meminta Pemerintah Daerah Jambi yang bekerjasama dengan LPSK untuk mengambil langkah merehablitasi korban.


Aksi Solidaritas di Jogjakarta

Di Jogjakarta, aksi yang sama juga dilakukan. Para aktivis perempuan di Jogjakarta melihat bahwa banyak media lokal maupun nasional bungkam dengan isu tentang anak perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi di Jambi tersebut.

Namun media internasional seperti Washington Post dan the Guardian justru paling keras bicara akan peristiwa itu. Bagi media tersebut, anak perempuan tersebut adalah korban dari ketidakadilan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga perlu disuarakan.

Padahal perkosaan merupakan rentetan panjang dari rantai kekerasan yang membuat korban akan mengalami depresi, banyak dikucilkan dan merasa sendiri.

Jaringan Perempuan Yogyakarta dan Save All Women and Girl (SWAG) menggelar aksi menolak perkosaan terhadap anak perempuan di titik 0 KM pada Minggu, 29 Juli 2018 lalu. Ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar anak perempuan mendapat keadilan dan sekaligus menggalang solidaritas untuk masyarakat luas untuk menciptkan ruang aman bagi para penyintas kekerasan seksual.

Tirza Zesika sebagai koordintor aksi dari Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) menyampaikan kasus WN harus diangkat ke publik agar massa mengetahui apa yang terjadi. Dukungan moral dan aksi nyata terhadap WN jarang mendapat suara di Media, ia menyadari media-media nasional maupun lokal luput atas kasus ini.

“Kami merasa hal ini butuh perhatian massa pemberitaan di tanah air kita sangat kurang, justru lebih banyak media asing yang memberikan, kita ingin masyarakat tahu ini masalah bukan hanya di jambi tapi persoalan nasional,’’ kata Tirza.

Bagi Tirza, seharusnya anak perempuan tidak mengalami kriminalisasi karena ia sendiri merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kakaknya.

Menurutnya melakukan pemidanaan terhadap WN tidak dibenarkan terlebih ia masih dalam usia anak-anak. Korban perkosaan yang mengalami kehamilan berhak menerima layanan aborsi aman sesuai dengan pasal 75 ayat 2 pada UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 31 pada PP nomor 61 Tahun 2016 tentang Kesehatan Reproduksi.

Ia juga mengatakan seharusnya proses pengadilan bagi WN melalui diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak atau menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, namun yang terjadi justru sebaliknya, menurut Tirza, Pengadilan Negeri Jambi justru tidak melakukan proses diversi malah memilih jalur pidana kepada WN.

Tirza dan kelompok jaringan perempuan yang terlibat aksi meminta supaya korban dibebaskan, kemudian diberikan hak-haknya dalam menjalani kehidupan, terlebih diberikan akses pendidikan yang layak. Menurut Tirza hal tersebut juga bertentangan dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49 yang berbunyi, “ Negara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua Wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan

Faiza Marzuki, aktivis perempuan menyatakan, peristiwa ini mengingatkannya atas jutaan perempuan Indonesia dalam posisi terancam. Ia juga menceritakan seminggu sebelum kasus WN, perempuan di Bogor berinisal FN (16 Tahun) juga mengalami kekerasan seksual dengan cara diperkosa secara beramai-ramai oleh pemuda yang membuat korban depresi dan memilih jalan bunuh diri.

Faiza mengatakan kerentanan perempuan muda sangat tinggi, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sebelumnya, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melihat bahwa adanya conflict of norm dalam memutuskan perkara pidana ini. Putusan perkara ini sama sekali tidak mengindahkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara jelas melegalkan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. Pada Pasal 75 Ayat (2) b UU Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban”.

Dengan kata lain putusan hakim yang mengkriminalisasi perempuan korban perkosaan tanpa mempertimbangkan kesehatan maupun statusnya sebagai seorang anak yang seharusnya masih dalam lindungan orang tua dan negara, adalah bentuk kelalaian pejabat publik dalam menangani suatu perkara.


(Suasana aksi dukungan terhadap korban perkosaan yang dilakukan di Jogjakarta/ Foto: Abdus Somad)

*Abdus Somad, aktivis lingkungan dan kontributor/ penulis www.Konde.co di Jogakarta