Luviana- www.Konde.co

Siapa bilang baju terbuka menjadi alasan bagi orang untuk melakukan pelecehan pada orang lain? Selama ini, banyak anggapan yang mengatakan bahwa perempuan yang mengenakan baju terbuka akan menjadi korban pelecehan. Atau yang lebih mengenaskan lagi, adanya mitos bahwa perempuan dengan baju terbuka adalah perempuan yang merangsang pelecehan seksual.

Survei yang dilakukan Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG), dan Change.org Indonesia tentang survei pelecehan seksual di ruang publik menepis anggapan itu semua.

Hasil survei tentang pelecehan seksual di ruang publik ini yang diikuti oleh 62 ribu orang ini kemudian menyanggah mitos-mitos tentang pelecehan seksual yang selama ini banyak dipercaya orang.

Rastra dari Lentera Sintas Indonesia dalam konferensi pers survey ini di Jakarta, 17 Juli 2019 kemarin mengatakan bahwa survey ini dilakukan di ruang-ruang publik karena banyaknya pelecehan seksual yang menimpa perempuan selama ini.

“Pernah ngalamin pelecehan seksual oleh orang nggak dikenal di tempat umum? Kayaknya kasus-kasus pelecehan gitu sering banget terjadi. Ada yang terjadi di ruang publik seperti alun-alun kota, transportasi umum, sekolah atau kampus, pusat perbelanjaan, bahkan tempat kerja. Tapi coba deh perhatiin reaksi orang waktu tahu ada pelecehan seksual. Nggak jarang kan yang komentar, duh, pasti ceweknya pakai baju seksi. Atau makanya jangan jalan malam-malam sendirian. Sudah jadi korban, disalahkan pula!,” ujar Rastra.

Survei yang diikuti lebih dari 62 ribu orang ini bermaksud agar kita lebih paham tentang bagaimana pelecehan seksual di ruang publik terjadi, perspektif korban dan orang yang menyaksikan pelecehan, serta mengecek kebenaran mitos-mitos tentang pelecehan seksual di ruang publik seperti jenis pakaian korban dan waktu terjadinya pelecehan.

Ternyata banyak mitos yang keliru yang selama ini beredar di masyarakat. Selama ini korban pelecehan seksual banyak disalahkan karena dianggap ‘mengundang’ aksi pelecehan dengan memakai baju seksi atau jalan sendiri di malam hari. Tapi itu semua bisa dibantah dengan hasil survei ini yang jelas menunjukkan bahwa perempuan bercadar pun sering dilecehkan, bahkan pada siang hari.

Menurut hasil survei, mayoritas korban pelecehan tidak mengenakan baju terbuka saat mengalami pelecehan seksual melainkan memakai celana/rok panjang (18%), hijab (17%), dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%).

Berbeda dengan mitos, survei ini juga membuktikan bahwa pelecehan seksual tidak selalu dialami oleh perempuan, namun juga laki-laki. Karena itu isu mengenai pelecehan seksual di ruang publik ini tidak hanya menjadi kepedulian perempuan, tapi juga laki-laki. Apalagi untuk orang-orang yang telah memiliki anak karena hasil survei ini menunjukkan bahwa satu dari dua korban mengalami pelecehan seksual saat masih di bawah umur. Mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal seperti komentar atas tubuh (60%), fisik seperti disentuh (24%) dan visual seperti main mata (15%).

Selama ini mitos bahwa perempuan dengan baju terbuka adalah perempuan yang ingin dilecehkan telah lama diyakini masyarakat. Bahkan ketika ada yang mendapatkan pelecehan selalu yang ditanya adalah: dia memakai baju apa? pulangnya pasti malam ya? habis, pulang sendiri sih, perempuan khan tidak boleh pulang sendiri, maka wajar jika dilecehkan. Mitos ini kemudian diyakini turun-temurun dan tidak membuat banyak perempuan. Perempuan juga seolah diatur dari cara berpakaiannya, hal ini kemudian merembet ke kebijakan-kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur baju yang menjerat perempuan.

Salah satu temuan penting dari survei ini, yaitu soal reaksi para saksi (bystander) saat terjadi pelecehan seksual di ruang publik. Korban mengaku banyak saksi yang mengabaikan (40%) dan bahkan menyalahkan korban (8%) ketika pelecehan terjadi. Namun banyak pula yang membela korban (22%) dan berusaha menenangkan korban (15%) setelah kejadian. Sebanyak 92% korban pun mengaku merasa terbantu setelah dibela.

Jadi, pelecehan seksual ini murni terjadi 100% karena niat pelaku. Tidak ada korban yang “mengundang” untuk dilecehkan. Tidak seharusnya korban pelecehan seksual disalahkan karena kejahatan yang dilakukan orang lain.

Rika Rosvianti, founder perEMPUan mengatakan bahwa sudah saatnya kita ubah pola pikir kita yang malah sering melakukan viktimisasi korban.

“Karena kalau kita tidak bertindak, pelecehan seksual ini akan terus terjadi dan menghasilkan lebih banyak korban yang bisa jadi adalah orang yang penting dalam hidup kita.”

(Foto: Luviana)

*Rara Kinanti- www.Konde.co

Siapa yang bilang bahwa jatuh cinta itu mengenal waktu dan orang? Saya pernah mendengar pepatah yang bilang bahwa: jatuh cinta tak pernah mengenal ruang dan waktu.

Namun bagaimana jika kita jatuh cinta pada orang yang tidak tepat? Jatuh cinta pada laki-laki yang tak mencintai kita. Jatuh cinta pada laki-laki yang sudah mempunyai pasangan, atau jatuh cinta pada laki-laki yang tak pernah serius berkomitmen, atau lebih buruknya lagi jatuh cinta pada laki-laki yang melakukan kekerasan pada kita.

Buat saya, walau jatuh cinta katanya tak pernah mengenal tempat, namun paling tidak kita mesti harus tetap rasional ketika menemukan sesuatu yang janggal.

Ini seperti yang dialami kawan perempuan saya ketika ia jatuh cinta pada laki-laki yang sudah berpasangan. Awalnya tak pernah mudah. Kami bahkan harus selalu menemaninya agar ia segera melupakan laki-laki ini. Bagi kami, yang jelas: jika kita perempuan mau secara sadar berbuat sesuatu, inilah saatnya. Inilah saat yang tepat kita jauh dari banyak resiko, resiko untuk menyakiti perempuan lain yang menjadi pasangan laki-laki ini, juga resiko agar kita tak patah, tak terjerembab pada jurang yang lebih dalam.

Walau, siapa sih yang mau kehilangan persona dari laki-laki yang kita cintai? Siapa sih yang mau kehilangan orang yang paling kita harapkan datang pagi-pagi di saat kita membutuhkan sesuatu? Tak mudah? Teman perempuan saya bisa melakukannya. Ini karena dia harus fokus. Ia tak mau kehilangan banyak waktu, hanya disini, menunggui, berharap pada laki-laki yang sudah mempunyai komitmen dengan yang lain.

Hal lain, tentu kita tak mau menyakiti perempuan lain. Jadi, jangan biarkan kita terjerembab pada sedu sedan yang terlalu lama. Masih ada hari, masih ada ruang-ruang yang harus kita isi. Yuk, bangkit lagi!

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Rara Kinanti, blogger dan vlogger

"You are part of something beautiful".

*Alfa Gumilang- www.Konde.co

Kutipan itu tertulis kecil di kaos Dara dalam satu adegan beberapa detik dalam film “Dua Garis Biru (DGB)”. Lantas saja saya berfikir bahwa itu sebuah simbol yang ingin disampaikan oleh Gina S. Noer dalam film perdananya sebagai sutradara. Entah benar atau tidak, atau isi kepala saya saja yang kerap mencari-cari simbol ketika menonton film.

Seorang perempuan muda yang hamil di luar pernikahan, terlebih ketika masih sekolah mungkin dianggap sebagai hal yang memalukan. Terlepas dari apakah itu sebuah kesalahan dalam nilai-nilai moral tertentu, atau itu “sekadar” kecerobohan anak muda. Tapi saya menilai bahwa Dara tetaplah bagian dari keindahan sebagai perempuan yang harus menghadapi konsekuensi besar.

Ketika film ini masih dalam proses produksi, sebuah petisi muncul di change.org yang meminta kepada Lembaga Sensor Film (LSF) agar film ini tidak diloloskan. Namun saat ini petisi tersebut telah dicabut oleh pembuatnya, Gerakan Profesionalisme Mahasiswa Keguruan Indonesia. Sial memang, menonton filmnya saja belum, tapi sudah bisa menyimpulkan bahwa film ini akan menjerumuskan.

Kembali lagi ke film DGB, premis film ini mungkin terlihat sederahana. Dua remaja yang masih menggenakan baju putih abu-abu dimabuk asmara, hingga kemudian melakukan hubungan seksual dan berujung pada kehamilan. Namun alur dari film ini ternyata tak sesederhana premisnya, bahkan juga akhir dari cerita film ini juga jauh dari kata klise.

Dara yang diperankan oleh Adhisty Zara, salah satu personil dari JKT 48, bersepakat dengan pacaranya, Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda untuk menyembunyikan kehamilannya. Setelah sebelumnya sempat berencana menggugurkan janinnya, namun ragu dan urung melakukan hal itu. Bagi saya, sutradara ingin memperlihatkan bagaimana Dara yang seorang perempuan mempunyai hak atas apa yang ada di dalam tubuhnya.

Rahasia besar dua remaja itu tak sengaja terbongkar dalam sebuah peristiwa yang terjadi ketika pelajaran olahraga. Pihak sekolah kemudian menghubungi kedua orang tua mereka. Pertemuan antara Dara dan Bima, beserta kedua orang tua mereka terekam dalam satu adegan yang cukup panjang dalam satu shoot di ruang Unit Kesehatan Siswa.

Ini adalah salah satu adegan indah yang ada di dalam film DGB. Ketika sutradara mempertemukan dua keluarga dalam satu ruangan untuk merespon satu peristiwa besar yang menimpa anak-anaknya. Di ruangan itu terbentur emosi-emosi di antara dua keluarga, terbentur sikap di antara dua keluarga. Pihak lain yang kemudian ikut serta mengambil sikap adalah sekolah yang menyatakan dengan terpaksa harus mengeluarkan Dara, sekalipun ia adalah siswi yang cerdas. Sementara Bima yang prestasinya berbanding terbalik dari Dara, tetap bisa melanjutkan sekolahnya.

Dalam hal ini mungkin sutradara ingin menggambarkan satu fakta yang hidup. Siswi yang hamil adalah hal yang memalukan bagi sekolah, harus menerima konsekuensi dari perubahan fisiknya sebagai hal yang memalukan, sementara Bima tetap diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah. Menunjukan bahwa diskriminasi masih dirasakan oleh perempuan di negeri ini, tak terkecuali perempuan yang masih dalam kategori anak. Tubuh perempuan yang tak pernah lepas dari penilaian, pun ketika hamil dengan perut membesar tetap dianggap sebagai tubuh yang aib.

Selanjutnya benturan pandangan dan sikap yang harus diambil dari kehamilan Dara menjadi menu yang disuguhkan di film ini hingga film berakhir. Tentu saja bukan hanya benturan pandangan dari orang tua mereka saja, namun juga Dara dan Bima yang sekalipun masih anak, namun harus juga mengambil sikap selayaknya orang dewasa, akibat dari apa yang pernah mereka lakukan. Di tengah pertentangan itu, sutradara tetap menyajikan kepolosan dari dua bocah ini, menunjukan mereka tetaplah seorang anak-anak, sekalipun mereka harus menghadapi sesuatu yang besar.

Kerumitan yang dihadapi Dara dan Bima benar-benar tergambarkan, membayangkan dua orang anak harus menghadapi situasi yang berat dan mungkin membuat kepala mereka berdenyut. Sebagaimana tergambarkan ketika dua keluarga itu bertemu di kemudian hari, dan GPS dari gawai Bima masih menyala dan mengeluarkan suara di tengah perbincangan. “Jalan buntu, harap putar balik.”

Pergulatan pandangan dan sikap itu yang mampu menghidupkan film ini sehingga tidak berjalan dengan klise. Emosi penonton juga benar-benar dimainkan oleh film ini. Di tengah menonton film ini, rasanya juga ingin ikut serta memberikan pandangan atas situasi yang terjadi.

DGB sangat berkebalikan dengan petisi dan penolakan dari sebagian orang, justru di film ini syarat dengan pendidikan seksual. Tak hanya pada orang tua saja, namun juga bagi anak-anak muda. Hal ini tercermin dalam beberapa adegan di film, seperti ketika Ibu Bima merasa menyesal tidak dari dulu membicarakan tentang kehidupan seksual, atau ketika Dara dan Bima berkomunikasi dengan dokter kandungan. Nampak bagaimana mereka tak tahu apa yang terjadi dari situasi yang dialami oleh Dara.

Dari aspek teknis saya kira film ini juga digarap dengan detail. Bima yang dari keluarga sederhana tinggal di perkampungan yang padat, dapat digambarkan dengan baik. Bocah yang berlarian dan bermain di sungai berwana coklat, orang-orang bertengkar, suara musik dangdut yang keras, dll. Begitu pula acting dari para pemain yang saya rasa cukup bagus, tak menyangka Zara JKT48 dan Angga Yunanda bisa dengan baik memerankan karakter Dara dan Bima dengan manis.

Lalu solusi apa yang diambil dari kerumitan ini? Pilihan dan sikap seperti apa yang akhirnya diputuskan oleh Dara dan Bima beserta keluarga mereka? Andai saja alur dan akhir cerita di film ini klise adanya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan saya langsung jawab. Demikian baiknya pertanyaan-pertanyaan itu biarlah dijawab oleh Dara dan Bima di bioskop karena merekalah yang menghadapi situasi itu. Nikmati dan rasakan part of something beautiful dari film Indonesia ini.

(Foto: 21cineplex.com)

*Alfa Gumilang,
penulis dan publishis film di Amygdala Publicist

Kekerasan di Ruang Publik bukanlah hal asing bagi perempuan di Indonesia. Beragam bentuk pelecehan di berbagai ruang publik seperti di jalanan, di alun-alun kota, transportasi umum, institusi pendidikan, bahkan tempat kerja kerap kali terjadi.

Namun sayangnya, pelecehan seksual di ruang publik masih sering dianggap remeh oleh masyarakat bahkan oleh pemegang kepentingan. Oleh karena itu, Komunitas Hollaback Jakarta, perEMPUan, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JDFG), dan Change.org telah mengadakan survei nasional di akhir tahun 2018 dan selama 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Survei ini berhasil mengumpulkan lebih dari 62.000 responden dari seluruh wilayah di Indonesia dengan hasil antara lain bahwa lebih dari 60% perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual di ruang publik dan 52% dari seluruh responden pertama kali mengalami pelecehan sebelum menginjak usia 16 tahun.

Kami mengundang rekan-rekan media dan jaringan yang peduli untuk hadir dalam Konfrensi Pers Peluncuran Hasil Survei Nasional terkait Pelecehan di Ruang Publik:

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Waktu: 09.00 - 12.00 WIB

Tempat:KeKini, Jalan Cikini Raya No 45, Cikini, Jakarta Pusat


Pembicara:
1. Andaru, Analis Data Survei Nasional
2. Komnas Perempuan
3. POLDA Metro Jaya
4. Hannah Al-Rashid, Aktris dan Aktivis Kesetaraan Gender

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat Kami,
Koalisi Ruang Publik Aman (Hollaback Jakarta, perEMPUan, Lentera SIntas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, dan Change.org)

Contact Person:
Rastra 081273590967 (whatsapp)
Inggrid +46700442931 (whatsapp)





Gedung Mahkamah Agung RI.
Lukman Tomayahu/Wikimedia Commons , CC BY-SA



Choky R. Ramadhan, Universitas Indonesia dan Ninik Rahayu, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Tahun lalu, Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengingatkan para hakim di Asia Tenggara agar “memastikan penghapusan stereotip gender dalam memberikan keadilan”.


MA memang telah mengeluarkan pedoman yang menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili kasus perempuan di pengadilan lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.


Tapi MA tampaknya mengingkari produk hukumnya sendiri lewat putusan terbarunya dalam kasus Baiq Nuril Maknun.


MA menolak gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril, mantan tenaga honorer Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Mataram yang dihukum karena menyebarkan konten bermuatan asusila yang dikirim Muslim, kepala sekolah SMAN tersebut. Putusan ini memperkuat vonis pengadilan sebelumnya yang menghukum Baiq enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan. Baiq Nuril dianggap terbukti merekam percakapan Muslim. Perbuatan Baiq dinilai membuat keluarga besar atasannya malu.


Pedoman sudah ada


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikeluarkan seiring dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual di Indonesia. MA menyusun pedoman tersebut dengan meminta masukan kepada akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) melalui serangkaian rapat, diskusi, dan konsultasi publik.


Hasilnya pada Agustus 2017, MA mengesahkan pedoman penanganan perempuan berhadapan dengan hukum pada Agustus 2017. Berbagai kalangan, mengapresiasi pedoman itu sebagai terobosan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan .


Pedoman tersebut bertujuan, pertama, membantu para hakim memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Kedua, membantu hakim mengidentifikasi situasi dimana terdapat perlakuan yang tidak setara atau dibedakan yang berujung pada diskriminasi terhadap perempuan. Dan ketiga, berkontribusi bagi pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam proses persidangan dan pengadilan.


Lewat pedoman itu, MA sebagai salah satu cabang kekuasaan di negara ini, berupaya menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945.


Sebagai garda terakhir penegakan hukum, hakim dapat mengoreksi upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum sebelumnya terkait kerentanan akibat diskriminasi gender. Walaupun belum ada penelitian mengenai dampak hadirnya pedoman ini dalam kasus-kasus MA, namun kehadirannya tetap penting.


Pedoman tidak dilaksanakan


Sayangnya, pedoman tersebut tampaknya tidak dilaksanakan oleh MA dalam kasus Baiq Nuril.


Aparat penegak hukum–mulai dari kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa yang melakukan penuntutan, hingga hakim yang mengadili perkara–telah gagal menimbang keberanian Baiq Nuril dalam mengungkap kasus pelecehan seksual ini.


MA gagal dalam mendeteksi relasi kuasa yang tidak seimbang antara Baiq Nuril sebagai guru hononer dan atasannya yang menjabat sebagai kepala sekolah. Padahal dalam pedomannya, MA menjelaskan relasi kuasa sebagai hubungan hierarkis yang tidak setara dan bergantung pada status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan, atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dan merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.


Pedoman itu juga menjelaskan bahwa dalam memeriksa suatu perkara yang melibatkan perempuan, hakim disarankan agar mempertimbangkan pula ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara. Tapi, tak satupun pertimbangan ketimpangan relasi yang diberikan para Hakim Agung yang memutus perkara tersebut.


Selain itu, dalam pedoman MA tersebut, hakim diminta mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Hakim lalu disarankan agar menggali nilai-nilai dan membuat penafsiran agar dapat menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskiriminatif.


Dengan mengikuti pedoman ini, hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu, misalnya, pernah menafsirkan bujuk rayu dan janji menikahi sebagai unsur ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki. Lelaki itu kemudian dipidana melakukan tindak pidana perkosaan.


Namun MA mengabaikan pedoman yang sudah ada dan memandang perlu menghukum Baiq untuk membuat jera dirinya dan masyarakat Indonesia dalam merekam percakapan pribadi. Majelis hakim menilai perbuatan Baiq bertentangan dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Majelis juga menilai perbuatan Baiq Nuril merugikan Muslim dan mencoreng kehormatan dia dan keluarganya.


Namun, majelis luput mempertimbangkan bahwa perbuatan Muslim juga bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam memutus serta melindungi kehormatan perempuan yang telah dilecehkannya.


Preseden buruk


Putusan MA dalam kasus Baiq Nuril memberi pertanda buruk yang akan menyulitkan perempuan mengungkap kekerasan seksual karena proses pengadilan yang diskriminatif dan tidak adil justru akan memenjarakan mereka.


Banyak hakim yang tidak mengetahui tentang pedoman baru yang disahkan MA tahun 2017 ini. Dalam beberapa perkara perkosaan misalnya, gaya hidup bahkan pengalaman seksual perempuan digunakan terdakwa atau pengacaranya untuk melemahkan kredibilitas kesaksiannya.


Dalam sebuah perkara di Lubuk Pakam di Sumatera Utara, hakim menganggap perempuan pelapor sebagai perempuan nakal, karena pernah bersetubuh dengan pacar sebelumnya, suka mabuk-mabukan. Akibatnya, hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan.


Lalu, hakim di pengadilan negeri Muara Bulian di Jambi juga pernah menghukum seorang perempuan yang melakukan aborsi atas kandungannya akibat diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Padahal, hakim semestinya mempertimbangkan ketimpangan relasi di antara kakak-adik tersebut dan dampak psikis yang dideritanya.


Putusan Baiq Nuril dan putusan-putusan lain yang tidak memihak perempuan dapat menyebabkan minimnya pelaporan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan.The Conversation


Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia dan Ninik Rahayu, part time lecturer, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Beberapa minggu sebelumnya, para pekerja dan buruh berkumpul, sangat intens melakukan rapat. Rapat ini untuk melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/ 2003 versi dari pengusaha.

Begitu pula para perempuan aktivis buruh, Dian Septi Trisnanti dari Federasi Buruh Lintas Pabrik FBLP, Jumisih dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Nining Elitos Kasbi.

Usulan revisi yang dimotori oleh pengusaha terhadap Undang-undang yang mengatur ratusan juta kaum buruh di Indonesia ini dipandang mengarah pada kondisi yang semakin merugikan kaum buruh dan memiskinkan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya buruh perempuan.

Maka Rabu 10 Juli 2019 kemarin, sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam Gebrak melakukan konferensi pers untuk menolak revisi UU Ketenagakerjaan versi pengusaha. Ada Dian Septi, Nining Elitos disana.

Beberapa narasi yang janggal itu terdapat dalam revisi uu ketenagakerjaan versi pengusaha, misalnya pekerja seharusnya merupakan pihak yang diajak pertama kali bicara, bukan mendengarkan usulan pengusaha. Sebab, UU Ketenagakerjaan adalah UU-nya buruh, bukan UU-nya pengusaha.

“Kelompok buruh melihat ada kejanggalan besar atas rencana revisi ini karena pemerintah mendengarkan dan memfasilitasi keinginan pengusaha yang selama ini merupakan pihak yang paling sering melanggar hak-hak kaum buruh yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” Ujar Dian Septi.

Sebagai gambaran, Data Survei Angkatan Kerja Nasional pada 2008 menunjukkan 66 persen buruh tidak mendapat pesangon sama sekali, 27 persen buruh menerima pesangon lebih kecil dari aturan.

Laporan Tren Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia selama 2014-2015 dari International Labor Organization (ILO) juga menyimpulkan bahwa 60 persen buruh dibayar di bawah upah minimum. Bahkan di Jakarta, Gabungan Organisasi Buruh yang tergabung dalam Gebrak masih menemukan buruh-buruh yang mendapat upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di industri formal.

Pada Agustus 2016, ILO bahkan menyebut 40 persen buruh garmen tidak mendapatkan upah minimum. Upaya pengusaha sebagai pembisik utama langkah pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan jelas bertujuan untuk melegalkan tindak pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh pengusaha.

Terkait dengan sikap pemerintah yang terkesan mendukung usulan revisi ini, kelompok buruh justru melihat usulan revisi selama ini bertentangan dengan upaya untuk menyongsong industri 4.0.

Spesialis Senior Regional tentang pengupahan International Labour Organization (ILO) Daniel Kostzer malah menyebutkan upah di Indonesia tidak boleh terlalu rendah untuk menuju industri 4.0. Sebab, upah murah mendorong investasi pada produksi yang berteknologi rendah.

Selain itu, banyaknya pasal-pasal yang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi juga seharusnya tidak menjadi persoalan. Sebab, sejumlah uji materi itu malahan memperkuat perlindungan buruh. Di antaranya adalah uji materi yang menggugurkan pasal Pemutusan Hubungan Kerja PHK karena kesalahan berat sebelum dibuktikan di pengadilan dan uji materi yang mewajibkan pengusaha membayar upah proses. Justru, persoalan terletak pada pelaksanaan oleh pemerintah atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Revisi UUK Memiskinkan Rakyat

Buruh melihat usulan-usulan revisi pengusaha, yang tampaknya begitu diakomodir pemerintah, mengarah pada pemiskinan buruh secara khusus dan rakyat secara umum. Pemiskinan ini muncul melalui pelanggengan politik upah murah terutama bagi buruh padat karya.

Padahal, upah minimum sendiri, merupakan jaring pengaman untuk kesejahteraan buruh. Selain buruh, besaran upah minimum juga berpengaruh signifikan pada perekonomian riil di lingkungan buruh.

Sebab, upah minimum yang rendah akan membunuh daya beli buruh yang sekaligus mematikan ekonomi riil di kalangan bawah. Rakyat juga turut menjadi korban kebijakan upah murah karena upah buruh juga menopang anak-anak bangsa. Bahkan, di negara tanpa jaminan pensiun memadai seperti Indonesia, upah buruh turut menyokong kesejahteraan warga negara senior.

Selain poin upah minimum, buruh melihat usulan perluasan kontrak dan outsourcing yang diusung oleh pengusaha semakin menjauhkan rakyat dari kepastian kerja. Pengusaha ingin memperluas kontrak dan outsourcing sesungguhnya lebih pada kepentingan mengeruk laba sebesar-besarnya. Jika permintaan revisi ini dikabulkan, buruh akan menjadi bulan-bulanan perusahaan outsourcing dan semakin mudah dipecat sewaktu-waktu. Lantas, apakah pemerintah akan menanggung biaya hidup keluarga buruh ketika mencari pekerjaan berikutnya? Jelas rezim pasar kerja yang makin fleksibel ini akan semakin meningkatkan kemiskinan.

Sementara itu, usulan pengusaha dan pemerintah untuk menghapus atau menguragi pesangon diyakini oleh kaum buruh sebagai cara untuk menghapus kepastian kerja dan untuk semakin menurunkan daya tawar buruh di hadapan pengusaha. Hilangnya pesangon mesti dilihat juga sebagai hilangnya jaminan kerja karena pekerja bisa setiap saat dipecat dengan mudah. hilangnya juga kepastian kerja karena status pekerja tetap jadi sia-sia karena tidak akan berbeda dengan karyawan kontrak (PKWT).

Jika diperhatikan usulan penghapusan/pengurangan pesangon ini lebih mengabdi pada upaya untuk menghapus sistem karyawan tetap dan menerapkan sistem kontrak dan outsourcing secara lebih massif. Usulan revisi lain yang diusung oleh pengusaha adalah hak mogok yang semakin dibatasi dan sekaligus memberi peluang untuk memaksa buruh mengganti kerugian. Usulan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hak-hak buruh yang berlaku universal. Upaya membuat lemahnya daya tawar kaum buruh ini akan berbuntut pada menurunnya kondisi kerja, lingkungan kerja yang semakin riskan kecelakaan, hak-hak buruh perempuan (cuti hamil dan haid) yang semakin sulit diakses, dan keanggotaan serikat yang semakin berkurang.

Jika pemerintah dan DPR bersikukuh untuk meneruskan upaya revisi ini maka Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersama dengan segenap organisasi buruh lain yang memiliki sikap menolak revisi UUK , akan melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Perlawanan ini adalah jawaban atas upaya pengusaha dan pemerintah yang ingin menghapuskan hal-hal yang sangat menentukan bagi kesejahteraan buruh dan rakyat ke depan. Gebrak juga mengajak dan menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk bersama-sama menolak upaya revisi UUK ala pengusaha dan pemerintah ini.

Gebrak merupakan gabungan organisasi buruh, pemuda, mahasiswa, petani, dan perempuan. Anggota Gebrak di antaranya adalah Konfederasi KASBI, KPBI, KSN, LBH Jakarta, KPA, Jaringan Komunikasi SP Perbankan, SP Johnson, Pergerakan Pelaut Indonesia, LMND, FMK, SINDIKASI, Serikat Pekerja JICT.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


"Para anggota orkestra Zohra merupakan anak-anak perempuan yang berani dan berdedikasi. Rata-rata mereka adalah para korban perang yang tidak mempunyai rumah, dan mereka juga yatim piatu."


Febriana Sinta – www.konde.co.

Konde.co- Zohra adalah orkestra perempuan pertama di Afganistan yang beranggotakan 30 musisi perempuan. Mereka yang tergabung di Zohra berumur 14 hingga 20 tahun.

Orkestra perempuan pertama ini dibentuk di sebuah Afganistan National Institute of Music (ANIM) yang terletak di Kota Kabul.

Musik yang mereka mainkan layaknya sebuah orkestra terkenal. Ada yang bermain piano, dan biola. Selain itu mereka juga memainkan alat musik tradisional seperti sitar, rebab, dan tabla. Mereka memainkan lagu – lagu klasik yang terkenal dari Beethoven hingga lagu tradisional Afganistan.

Para anggota orkestra Zohra merupakan anak-anak perempuan korban perang yang tidak mempunyai rumah, dan mereka juga yatim piatu. Di Afganistan, hingga tahun 2016 konfilk berkepanjangan akibat serangan Taliban dan ISIS mengakibatkan lebih dari 2.500 anak menjadi korban, 923 diantaranya meninggal dunia.

Ahmed Naser Sarmast, adalah orang yang membentuk orkestra ini. Tujuannya adalah ingin menghidupkan dan melestarikan musik tradisional yang mulai menghilang selama terjadinya perang di negara tersebut.

Namun bermain musik di ANIM tidak semudah yang dibayangkan. Pengamanan sekolah sangat ketat karena selama Taliban berkuasa, ada larangan untuk bermain musik . Dan kini larangan itu masih dipertahankan masyarakat muslim yang konservatif. Saat belajar musikpun terkadang anak-anak tidak dapat bermain dengan tenang, kabar keluarga mereka yang dibunuh atau diculik juga sering terjadi.

Keinginan Bermusik yang Sulit Bagi Perempuan

Selain itu, keinginan anak perempuan untuk belajar di sekolah musik sangat jarang terwujud. Di beberapa wilayah di Afganistan mengharuskan anak perempuan hanya dapat sekolah selama lima tahun, setelah itu mereka dipaksa menikah di usia yang sangat muda.

Salah satunya dialami oleh Negin Khpolwa. Negin Khpolwa adalah pemimpin orkestra Zohra. Perempuan yang berusia 18 tahun ini, harus berpisah dengan keluarganya untuk menjadi musisi.

Keluarganya tidak memperbolehkan Negin sekolah, karena akan dinikahkan. Namun ayahnya yang juga seorang musisi membawa Negin ke ANIM. Bahkan saat pulang ke rumah, Negin hampir dipukul oleh paman dan kakaknya. Alasannya mereka malu saat melihatnya bermain musik di televisi.

Untuk membawa alat musik mereka pun harus berhati-hati. Alat musik yang mereka bawa harus menggunakan mobil dan disembunyikan di bagasi atau di bagian bawah mobil. Jika terlihat, maka mereka dapat dibunuh. Bahkan di tahun 2014 guru mereka, Sarmast, hampir tewas akibat bom saat mereka mengadakan pertunjukkan di sekolah Perancis di Kabul.

Pada tahun 2017, anak–anak perempuan ini mendapatkan sebuah penghargaan Freemuse Award, atas kerja keras mereka menjadi perempuan muda yang berani, dan berdedikasi dengan melakukan terobosan baru.


Resensi :
1. http://feminist.org/blog/index.php/2017/03/15/afghanistans-first-female-orchestra/
2. http://kbr.id/asiacalling/06-2016/gadis_berani_di_balik_orkestra_perempuan_pertama_di_afghanistan/82127.html
3. https://www.google.com/amp/www.voaindonesia.com/amp/3297934.html

(Foto : www.pixabay.com)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Mutiara Ika Pratiwi sangat gusar ketika mendengar Putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menimpa Baiq Nuril.

Bersama Perempuan Mahardhika dan sejumlah organisasi buruh perempuan, paginya Mutiara Ika langsung melakukan konferensi pers di Jakarta. Ia mengecam putusan ini, karena menolak PK Baiq Nuril berarti pengadilan tidak memberikan ruang keadilan bagi korban pelecehan seksual.

Ini juga berarti Baiq Nuril harus dipenjara padahal dirinya adalah korban. Hal lain lagi, padahal sejak ditahan pada Maret 2017, Baiq Nuril mempunyai bukti pelecehan yang dilakukan pelaku. Namun rekaman yang dimiliki Nuril justru menjadi barang bukti yang memberatkannya.

“Baiq Nuril adalah pekerja yang telah berjuang membela dirinya di tengah situasi kerja yang rentan pelecehan seksual. Jika ia tetap dipenjara, maka selamanya pelecehan ini akan diingkari. Ini juga semakin menunjukkan tempat kerja yang tak aman bagi perempuan,” kata Mutiara Ika Pratiwi.

Kasus yang menimpa Baiq Nurul bermula di tahun 2017 ketika kepala sekolah di SMA tempatnya bekerja di Mataram berinisial M, menelpon dan menceritakan pengalaman hubungan seksualnya dengan perempuan lain kepada Nuril. Nuril lalu berinisiatif merekam pembicaraan kepala sekolah tersebut. Salah satu teman Nuril kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pendidikan Kota Mataram dan pihak-pihak lain. Kepala sekolah lalu melaporkan Nuril ke polisi atas pelanggaran UU ITE. Meski Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril, Mahkamah Agung justru mengabulkan kasasi jaksa, dan menyatakan Nuril bersalah atas Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dan kini pukulan telak kembali diterima ketika Mahkamah Agung menolak PK Nuril.

Hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah menemukan bahwa, Pelecehan Seksual sebagai salah satu jenis kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan juga non fisik. Temuan tersebut muncul dari kasus-kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan dan ke berbagai lembaga pengadalayanan di Indonesia.

Pelecehan seksual non fisik diantaranya adalah intimidasi, ancaman, dan ujaran yang bersifat seksual baik secara langsung ataupun menggunakan media sosial, yang berakibat pada kerugian atau penderitaan korban yang mengakibatkan rasa terhina dan direndahkan martabat kemanusiaannya.

Nuril, adalah salah satu korban yang dimaksudkan di atas. Ia mencoba dan berupaya keras mencari keadilan atas pelecehan seksual yang dialaminya, termasuk dalam hal ini merekam pelecehan seksual yang dilakukan terhadap dirinya, karena dia tahu untuk melaporkan tindakan kekerasan, dibutuhkan pembuktian, apalagi jika pelaku memiliki kekuasaan dan berkuasa atas dirinya.

Ketika rekaman tersebut disebarluaskan oleh pihak lain yang menjanjikan membantu Nuril mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya ke DPR, Nuril dilaporkan melanggar UU ITE.

Komnas Perempuan menyesalkan Polri, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Barat atas dihentikannya penyidikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan Nuril, karena ketidakmampuan menerjemahkan batasan perbuatan cabul dalam KUHP ke dalam penyidikan kasus Nuril ini.

Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan melihat bahwa pengabaian atas penggunaan Perma 3/2017 oleh Mahkamah Agung dan ketidakmampuan Polri dalam mengenali pelecehan seksual non fisik sebagai bagian dari perbuatan cabul, telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional seorang perempuan warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kondisi ini juga disebabkan keterbatasan sistem hukum dalam mengenali kekerasan seksual sehingga memberikan peluang untuk mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual.

“Keterbatasan sistem hukum ini bukan saja dari sisi materil tetapi juga formil atau hukum acara sebagai standar yang harus dijalankan peradilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan. Termasuk dalam hal ini, keterbatasan sistem pembuktian dan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi penghapusan diskriminasi hukum di Indonesia. Tampak adanya kedangkalan pemahaman konsep hukum yang seharusnya memberikan perlindungan atas kompleksitas pola-pola kekerasan seksual yang menyasar khususnya kepada perempuan,” kata Mariana.

Untuk itu Komnas Perempuan meminta DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan memastikan ke sembilan jenis kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual dan meminta Presiden RI untuk memberikan Amnesti kepada Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual.

“Hal ini sebagaimana prinsip afirmasi yang dimungkinkan dalam Konstitusi dan prinsip due dilligence yang ada dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984,” ujar Mariana.

(Foto/ Ilustrasi)

*Fransisca Ria Susanti- www.Konde.co

Mengapa Drupadi? Karena bagi saya Drupadi adalah inspirasi. Bukan karena pesona keperempuannya, tapi pada keberaniannya menggugat dogma.

Di pendapa Istana Kuru, setelah Yudistira yang mewakili Pandawa kalah dalam permainan dadu melawan Sengkuni dan terpaksa menyerahkan istrinya sendiri untuk jadi babu Kurawa, Drupadi mempertanyakan moralitas para ksatria. Tubuhnya terkapar di tanah, matanya merah, bajunya nyaris koyak, rambutnya acak-acakan. Dursusana menyeretnya dari kaputren Amarta dan menghadapkannya pada tetua Kuru dan para Kurawa, juga di depan Pandawa yang kalah.

Drupadi telah “dimenangkan”, maka Duryudana dan para Kurawa berhak melakukan apa saja. Tapi siapa yang melempar dadu? Berhakkah seorang pelempar dadu mempertaruhkan apa yang bukan miliknya? Ia, seorang perempuan, puteri Kerajaan Pancala, menantu Istana Kuru, istri Pandawa, sepupu ipar Kurawa, “belahan jiwa” Krisna, dipertaruhkan tanpa sepengetahuannya, dan dilecehkan tanpa pembelaan sedikitpun dari kelima suaminya.

Di depan para tetua Kuru, di hadapan Bisma, Drestarata, Karna dan Widura; Drupadi menggugat, sendirian membela dirinya. Lima lelaki Pandawa, anak-anak Kunti yang ia nikahi, hanya bisa tertunduk, meski hati mereka tak bisa terima atas penghinaan tersebut.

Pun saat Duryudana, di hadapan tatapan para lelaki ksatria, berusaha menelanjangi Drupadi. Menarik kain satu lapis yang menutup tubuh perempuan tersebut. Tak ada yang membela. Meski darah Bima menggelegak, pandang Yudistira membuat Bima menahan diri. Mereka ksatria, atas nama etika, mereka harus menepati janji taruhan. Pun jika yang dipertaruhkan tak pernah mereka ajak bicara.

Satu-satunya yang “menyelamatkan” Drupadi hanya Krisna. Sakha-nya, sahabat sejatinya. Seseorang yang menjadi jangkaran jiwanya dan tak pernah meninggalkannya sendirian. Krisna lah yang membuat Duryudana gagal membuka kain yang menutup tubuh Drupadi. Semakin bernafsu ia menarik kain tersebut, semakin panjang lapisan kain yang menutup.

Seorang lagi yang akhirnya meneriakkan “pembelaan” di puncak penghinaan itu adalah Wikarna, saudara Duryudana. Setidaknya ia mencoba bersikap adil dengan memberi jawab atas gugatan Drupadi mengenai moral para ksatria.

Di luar itu, Drupadi benar-benar sendirian. Bahkan yang paling ironis, setelah dipertaruhkan, dia lah yang justru menyelamatkan dan menjadi pembela suami-suaminya, para lelaki bermental lembek yang bersembunyi di balik argumen norma ksatria.

Drupadi lah yang meminta agar Pandawa tetap dibolehkan membawa senjata saat harus menerima “hukuman” pembuangan ke hutan dan penyamaran selama 13 tahun, setelah Yudistira kembali kalah dalam permainan dadu melawan Sengkuni.

Drupadi lah yang mendampingi Pandawa melewati masa pembuangan itu, menemani mereka tanpa protes dengan kesabaran seperti yang dimiliki Kunti.

Namun Drupadi jua yang meniupkan “api” pada Yudistira dan memainkan bandul Bharatayudha. Pada Yudistira, Drupadi meminta, jika hukum pembuangan selesai dilakukan maka saatnya membalas penghinaan anak-anak Drestarata.

Ada saatnya memaafkan, tapi ada pula saatnya melawan. Berkutat pada salah satunya hanya akan membuat kita menjadi manusia yang kesasar, manusia yang kehilangan. Drupadi menginginkan pembalasan dendam. Bukan untuk memenuhi nafsu atau naluri “hewan pembunuh” yang ada dalam darahnya, tapi upaya menempatkan keadilan pada tempatnya.

Tak ada salah satu yang paling mulia di antara pengampunan dan kekuatan atau keberanian. Seseorang yang selalu memaafkan kesalahan akan banyak menderita karena tidak akan ada yang menghormatinya. Orang-orang amoral akan merampas seluruh miliknya.

Namun mereka yang tidak pernah memaafkan juga akan menderita. Mereka akan dikucilkan oleh kawan dan kerabat, dan orang asing pun enggan mendekat. Mereka juga akan kehilangan seluruh miliknya.

Seorang manusia yang mulia adalah ia yang tidak menunjukkan agresi maupun pengampunan berlebihan di setiap kesempatan. Ia harus menggunakan kebijaksanaan dalam bertindak. Seseorang yang telah berjasa harus dimaafkan, bahkan jika suatu kesempatan ia berbuat salah. Namun mereka yang berbuat salah karena sengaja harus dihukum, pun jika yang mereka lakukan adalah hal sepele.

Yudistira bergeming. Bersikukuh bahwa pengampunan yang berarti pengorbanan dan perdamaian adalah hal paling mulia yang bisa menyelamatkan dunia. Tapi bagi Drupadi, sikap keras kepala Yudistira hanya menunjukkan bahwa ia adalah “wayang” yang mempercayai kemutlakan takdir, manusia boneka yang seluruh gerak hidupnya ditentukan oleh seorang dalang, tak memiliki kesadaran dan kehendak sendiri.

Ateiskah Drupadi? Kavita A Sharma dalam bukunya “Perempuan-perempuan Mahabharata” menulis, tudingan ateis disampaikan Yudistira ke Drupadi atas kecamannya terhadap takdir. Namun Drupadi bergeming. Baginya, apa yang ia lakukan adalah upaya mendorong Yudistira bertindak dan berbuat sebagai mahluk yang berkesadaran. Mahluk yang diberi keistimewaan untuk membuat keputusan. Satu-satunya mahluk yang punya kemampuan untuk mempengaruhi masa depannya, meski ia tak bisa mengubah masa lalunya.

Bahwa warna masa depan itu putih, hitam atau abu-abu itu adalah soal lain. Tapi sebagai mahluk yang berkesadaran, manusia tak bisa bisa membiarkan kesadaran itu aus karena tak terpakai dan mengiba pada takdir untuk menciptakan hidupnya.

Bahwa konsekuensi dari sebuah tindakan atau perbuatan kerapkali tidak bisa diramalkan, itulah takdir. Konsekuensi hanya bisa diketahui setelah tindakan dilakukan. Tapi setidaknya ia –mahluk bernama manusia itu- telah menggunakan otoritasnya untuk mengambil keputusan atas hidupnya. Bukan sebagai wayang, tapi sebagai dalang. Sehingga ia tak punya alasan untuk mengutuki takdir dan menjadikan “Tuhan” sebagai kambing hitam.

Maka saat Bharatayudha meletus dan Drupadi kehilangan seluruh anaknya, ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari sebuah tindakan. Ia lah yang paling terluka. Ia juga yang paling kehilangan. Tapi setidaknya, ia tidak menggugat Tuhannya. Ia hanya perlu memaafkan dirinya.

*Fransisca Ria Susanti, penulis. Tulisan ini pernah dimuat di Sinar Harapan, Jumat 28 Februari 2014

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)




Pemeriksaan awal untuk mendeteksi kanker leher rahim terhalang faktor budaya dan izin suami.
Chinnapong/Shutterstock



Dyan Widyaningsih, SMERU Research Institute dan Elza Samantha Elmira, SMERU Research Institute

Upaya pencegahan kanker serviks/leher rahim di Indonesia akan lebih optimal bila lebih banyak laki-laki atau suami dilibatkan dalam program mendeteksi lebih dini kanker yang menyebabkan kematian belasan ribuan perempuan setiap tahun itu.


Penekanan ini sangat penting karena riset terbaru kami menunjukkan nilai-nilai patriarki dan tabu di masyarakat berkontribusi besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan untuk melakukan tes deteksi dini kanker serviks atau tidak. Padahal, jenis kanker ini bisa diobati jika dideteksi lebih dini.


Namun, meski tes deteksi dini kanker serviks sudah diberikan secara gratis di beberapa wilayah di Indonesia, perempuan cenderung tidak memeriksakan dirinya dan salah satu alasannya karena dilarang oleh suami.


Selain nilai-nilai patriarki dan budaya, riset kami juga mengidentifikasi kemiskinan sebagai faktor lain yang menghambat perempuan melakukan tes deteksi dini kanker serviks.


Hambatan terbesar: dari suami dan budaya


Riset kami di lima kabupaten (Deli Serdang/Sumatra Utara, Cilacap/Jawa Tengah, Kubu Raya/Kalimantan Barat, Pangkep/Sulawesi Selatan, dan Timor Tengah Selatan/Nusa Tenggara Timur) pada 2017 menemukan di seluruh wilayah studi tersebut memang telah tersedia layanan tes IVA (inspeksi visual dengan asam asetat) gratis.


Total responden kami berjumlah 914 perempuan dengan usia 6-49 tahun yang pernah/sedang hamil dan pertanyaan terkait reproduksi wanita tidak boleh diwakilkan oleh anggota rumah tangga lainnya. Seluruh pertanyaan pada modul kesehatan harus ditanyakan langsung kepada kepada perempuan dan dijawab langsung oleh mereka (tidak boleh diwakili oleh suami, orang tua, atau anggota rumah tangga lainnya).


Dalam konteks lokal tertentu, nilai-nilai yang dianut sebagian masyarakat, disadari atau tidak, dapat menghambat akses perempuan terhadap layanan tes IVA gratis.


Bagi sebagian masyarakat, pemeriksaan organ dalam perempuan masih dianggap tabu, kecuali jika dilakukan saat kondisi mendesak/darurat. Sementara itu, nilai-nilai patriarki tercermin dari besarnya peran izin suami bagi perempuan untuk bisa ikut tes IVA. Tidak jarang, perempuan yang sudah mengantre di puskesmas terpaksa pulang karena suaminya melarangnya ikut tes deteksi kanker leher rahim. Hambatan-hambatan semacam ini merupakan salah satu kontributor terhadap rendahnya tingkat tes IVA di seluruh wilayah studi.


Kita bisa belajar dari Cilacap dan Timor Tengah Selatan. Di dua daerah ini tokoh agama, baik laki-laki maupun perempuan, berperan aktif memberikan penyuluhan untuk mendorong perempuan ikut tes IVA. Mereka juga menganjurkan para suami untuk mendukung istrinya memeriksakan diri. Biasanya mereka memanfaatkan kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau misa gereja, sebagai media penyuluhan.


Kondisi tersebut menjadi salah satu kontributor jumlah perempuan yang melakukan tes IVA di Cilacap (8,44%) lebih banyak dibanding empat wilayah studi lainnya (4,22%).


Akses tidak merata dan masalah kemiskinan


Layanan tes deteksi dini kanker leher rahim disediakan oleh dinas kesehatan kabupaten atas arahan menteri kesehatan terkait upaya pemerintah mencegah kanker serviks sedini mungkin.


Layanan tes IVA gratis dari pemerintah tersebut umumnya tersedia di puskesmas, sementara variasi jarak dari 13 desa yang diteliti ke puskesmas terdekat adalah 1-21 kilometer dengan waktu tempuh bisa mencapai 2 jam untuk jarak terjauh.


Studi kami menemukan dukungan pemberian layanan tes IVA gratis di fasilitas kesehatan tidak cukup. Pemerintah juga harus memperhatikan akses perempuan terhadap fasilitas kesehatan tempat layanan ini diberikan. Dengan masih terbatasnya akses perempuan ke puskesmas terdekat, sulit bagi mereka bisa melakukan tes IVA secara rutin di puskesmas.


Kami juga menemukan bahwa hanya sedikit sekali perempuan miskin yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kanker serviks gratis itu.


Berdasarkan survei rumah tangga yang kami lakukan pada 2017, masih sangat sedikit perempuan dari keluarga miskin dan sangat miskin yang mengikuti tes IVA gratis, yakni tidak sampai 5%.


Masih rendahnya tingkat tes IVA oleh perempuan dari kalangan keluarga miskin dan sangat miskin di wilayah studi disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal.


Faktor internal meliputi (1) kurangnya pengetahuan tentang tes IVA, (2) ketidaktahuan adanya tes IVA gratis, (3) kurangnya kesadaran untuk melakukan pencegahan penyakit, (4) tabu/malu, dan (5) larangan suami.


Sementara itu, faktor eksternal meliputi (1) kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan tes IVA gratis, (2) terbatasnya waktu pelaksanaan tes IVA gratis, serta (3) kendala terkait jarak dan akses transportasi untuk mendapatkan layanan tes IVA gratis.


Tanpa adanya perubahan pendekatan, layanan deteksi dini itu kurang optimal manfaatnya padahal prevalensi kanker serviks cukup tinggi.


Bisa mematikan, tapi dapat dicegah


Kanker leher rahim merupakan penyebab utama kematian perempuan di dunia dan salah satu jenis kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Data Pengawasan Kanker Dunia tahun lalu (Global Cancer Observatory 2018) menyebutkan kasus baru kanker serviks di Indonesia mencapai sekitar 32.000 kasus, nomor tiga setelah kanker payudara dan kanker lainnya. Lebih dari separuh jumlah kasus tersebut, berakhir pada kematian perempuan.


Salah satu pendorong tingginya angka ini adalah karena tidak adanya proses pemantauan sejak dini melalui tes IVA (inspeksi visual dengan asam asetat). Padahal, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kanker serviks dapat disembuhkan jika orang yang tertular didiagnosis dan diobati pada tahap dini. Untuk itu, upaya preventif sangat diperlukan.


Sebagai upaya pencegahan, pemerintah Indonesia telah membuat program deteksi dini kanker serviks pada perempuan berusia 30-50 tahun dengan menggunakan metode IVA. Program ini mulai dilakukan secara luas pada 2015 dan bisa diakses secara gratis di fasilitas kesehatan dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Prevalensi kanker perlu dicermati dengan pencegahan dan deteksi dini yang dapat dilakukan secara rutin dan berkala di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.


Ubah pendekatan


Sejauh ini upaya pencegahan kanker serviks cenderung hanya menekankan agar perempuan menyadari pentingnya mencegah kanker serviks, yakni mendeteksi lebih awal.


Padahal, studi kami menemukan tidak cukup jika hanya perempuan yang dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran mencegah kanker serviks guna mengoptimalkan upaya pencegahan kanker serviks. Perlu ada keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat.


Cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengubah strategi sosialisasi mereka agar tidak fokus pada perempuan saja, tapi juga pada laki-laki dan masyarakat luas karena terbukti mereka berpotensi menghambat akses perempuan untuk ikut tes IVA.


Sosialisasi memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat terkait upaya peningkatan akses perempuan miskin terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk tes IVA gratis. Lebih dari 80% responden yang pernah memeriksakan diri deteksi kanker serviks mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan dan pemeriksaannya di puskesmas. Hal ini menunjukkan peran tenaga kesehatan dan kader kesehatan masih sangat sentral dalam diseminasi informasi terkait kesehatan perempuan.


Selama ini sasaran sosialisasi masih tertuju pada perempuan. Padahal, sering kali dalam rumah tangga yang berperan dalam pengambilan keputusan adalah laki-laki (suami), sehingga mereka pun harus mendapat sosialisasi tentang bahaya kanker serviks dan pentingnya bagi perempuan untuk melakukan tes IVA sebagai upaya pencegahan.


Laki-laki juga harus mendapat sosialisasi mengenai terbatasnya jumlah dan sebaran tenaga kesehatan perempuan yang dapat melakukan tes IVA. Dengan sosialisasi ini, suami diharapkan dapat mengizinkan istrinya untuk diperiksa tenaga kesehatan laki-laki. Para perempuan juga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadarannya bahwa mereka berhak mendapat layanan kesehatan reproduksi, termasuk hak untuk terbebas dari ancaman kanker serviks.The Conversation


Dyan Widyaningsih, Researcher, SMERU Research Institute dan Elza Samantha Elmira, Researcher, SMERU Research Institute


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.