* Almira Ananta- www.Konde.co


Setiap pulang ke kampung halaman, saya selalu melihat perubahan. Bisa jadi kita semua merasakannya. Yang dulu muda, kini bertumbuh. Ada yang menua.

Perubahanpun bentuknya macam-macam. Ada perubahan fisik, rambut yang dulu keriting, sekarang lurus.Begitu juga hati. Perubahan hati ini macam-macam. Ada yang keinginannya terpenuhi, namun ada yang tidak. Yang jelas, menurut pengamatan saya, setiap orang yang saya temui selalu berubah.

Dan yang terakhir, perubahan cara berpikir. Tempat, kebiasaan, orang-orang sekeliling, selalu membuat kita banyak berubah. Penyesuaian diri, kemudian kompromi.
Terkadang, ada yang memilih untuk menjauh dulu. Lalu bisa jadi mendekat lagi.

Prioritas hidup setiap orang  bisa berbeda dan berubah setiap waktu. Ini bisa setiap saat kita rasakan.

Dan saya termasuk orang yang berubah dengan cepat, sedangkan teman perempuan saya yang lain, lebih lambat dalam berubah.

Selera saya juga terus berubah, dari sebagai penggemar musik jazz di waktu muda, dan kini lebih menyukai musik pop di usia 30 tahun ini, karena menurut saya musik pop lebih mudah dicerna, lebih gampang untuk dinikmati. Bagi saya, jazz jadi rumit karena saya tak punya waktu lagi untuk mengingat siapakah pencipta lagu, orang-orang baru yang menyanyikan lagu jazz, perkembangan musiknya. Dan berapa oktaf harus berhenti. Itu kala dulu, ketika saya banyak memainkan piano di sejumlah pementasan di kota kecil kami.

Sedangkan teman saya, hampir pernah meninggalkan kesukaannya dalam mendengarkan musik. Bayangkan, teman saya ini dulu pencipta lagu indie yang lumayan produktif, kemana-mana selalu bawa organ dan gitar, namun ditinggalkan begitu saja saat dia belajar keluar. Baginya, hidup memang harus berubah. Begitu katanya, pernah suatu kali.

Dulu, saya tak mau menjadikan masalah kecil sebagai sesuatu yang penting, buat saya, simple saja: hidup harus dinikmati. Namun, ini semua menjadi berubah ketika anak perempuan saya lahir. Saya tak lagi simple melihat banyak hal, makin banyak hati-hati, makin banyak menyediakan waktu bagi orang lain. Inilah perubahan yang ada sampai saat ini.

Sedangkan teman perempuan saya, berubah sejak ia tinggal di luar. Jauh dari keluarga, membuat hidupnya tak sesimple dulu. Berjalan pelan, dan harus mandiri setiap saat. Padahal dulu ia sangat easy going, jika ia malas melakukan sesuatu, ia tak akan pernah memaksakan itu. Sekarang, sejak saat ini ia harus berubah. Bangun lebih pagi, memasak, mencuci, bekerja dari pagi semua dilakukannya sendiri. Hidup memang harus berubah, begitu katanya dalam salah satu surat elektronik yang dikirimnya.

Namun, sebenarnya dalam hidup ini: apa yang tidak berubah? Segala sesuatu berubah, baik secara cepat seperti saya, atau lambat seperti teman saya. Umur, pengalaman, lingkungan yang membentuk kita hidup adalah yang bisa mengubah kita setiap saat.

Rambut kami sudah mulai berubah. Rombongan kami juga mulai banyak karena dipenuhi anak-anak. Salah satu teman perempuan kami memilih untuk menjadi lajang dan menjajaki pada banyak kemungkinan baru.

Dan yang pasti, yang abadi adalah perubahan itu sendiri.

Inilah topik kami dalam pertemuan perjalanan kami menuju pulang ke kampung halaman. Hijaunya pohon dan padi selalu menarik perhatian kami. Tak pernah kami berhenti mengambil gambar, mengambil video, memotret perjalanan kami. Dulu kami hanya berempat, kini kami bersepuluh.

Lupakan dulu problem yang setiap hari kami rasakan, perubahan yang kadang menyesakkan, karena hidup adalah kebersamaan.



*Almira Ananta, Blogger dan Traveller


*Yuni Sri- www.Konde.co

Menjelang Idul Fitri tiba ternyata banyak cerita dari kawan-kawan Pekerja Rumah Tangga (PRT) tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Cerita ini merupakan cerita sedih yang biasa terjadi menjelang lebaran.

Kami adalah para PRT yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT), dan sebulan ini dari awal bulan ramadhan tiba, sudah banyak pengaduan kasus dari kawan -kawan PRT yang masuk di organisasi kami.

Pengaduan tersebut antaralain: PHK secara sepihak yang dilakukan terhadap PRT oleh majikan, tanpa tahu kesalahan PRT, atau dengan alasan PRT tersebut akan dioper ke teman majikan. Namun intinya, majikan tidak mau memberi pesangon PRT-nya.

Kami juga mengamati dari tahun ke tahun, penyakit para majikan atau pemberi kerja ini selalu banyak muncul pada saat ramadhan dan menjelang Idul Fitri, seperti virus yang booming saja. Karena PHK selalu dilakukan jelang lebaran agar majikan tidak memberikan THR bagi para PRT-nya.

Apa yang ada di benak mereka itu, sampai akhirnya terlalu jahat dan diskriminatif terhadap PRT-nya? Padahal THR merupakan hak setiap pekerja di Indonesia. Hak pekerja ini harus dibayarkan menjelang lebaran. Jika tak ada THR bagi pekerja, maka majikan/ pemberi kerja akan melanggar UU Ketenagakerjaan.

Namun pertanyaannya, mengapa hal ini selalu terjadi setiap tahunnya? banyak pekerja tak diberikan THR, apalagi bagi para PRT. THR adalah angin segar bagi kami. Dengan THR berarti kami bisa membelikan baju anak-anak kami, kami juga bisa mencicipi bagaimana rasanya pulang ke kampung halaman. Tak ada THR, maka kami tak bisa merasakan kenikmatan yang hanya bisa kami cicipi setahun sekali ini. 

Untungnya lembaga seperti LBH Jakarta membuka sebuah posko pengaduan tentang THR, bagi siapapun kawan pekerja yang tidak diberi THR dari majikannya, kemudian bisa mengadukan kasusnya ke LBH Jakarta, dan tim LBH Jakarta siap membantu untuk mengadvokasi bagi para pekerja yang tidak mendapatkan THR.

Dari sini saya juga berpikir: apakah pemerintah juga mendengar kabar dan berita tentang ketidakadilan ini ya? Dan kenapa jika peristiwa ini terjadi setiap tahunnya, kenapa  pemerintah belum juga memberi perlindungan untuk PRT-nya, malah diremehkan hak dan keberadaan PRT?

Padahal kebutuhan PRT dan pekerja manapun 2 kali  lipat pada saat menjelang Idul Fitri, kenapa malah memberi beban pikiran dan tidak memberi hak THR bagi Pekerjanya.

Banyak orang yang mempunyai kehidupan yang mewah serba ada dan tidak kekurangan untuk membeli pakaian, makanan, dan barang -barang mewah bisa segera dibeli, dengan merogoh kantong, atau menggesek kartu-kartu. ATM, kartu kredit ,debit, tapi untuk PRT kaum yang dimarjinalkan semua ini belum diberikan.

Padahal anak- anak kami menanti, keluarga kami di kampung halaman dan yang tidakpun, berharap Idul fitri ini bisa berkumpul dan membagi sedikit rezeki dari hasil kerja yang kami dapat, PRT juga manusia yang sama dengan yang lain, memiliki kebutuhan, keperluan, dan keinginan. Apakah hak-hak PRT harus dipinggirkan?.

Bayarlah THR PRT pekerjamu.

Jadikanlah bulan ini penuh berkah. Sebanyak -banyaknya  hartamu adalah sebagian milik orang.
Pemerintah juga seharusnya punya sikap untuk membahas dan mengesahkan Perlindungan PRT, supaya keberadaan PRT diakui. Dan meratifikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT.

Jika PRT di negara kita sendiri ini terjamin dan terlindungi, saya yakin negara ini tambah maju, tanpa memandang rendah para PRT.

Para majikan, apakah anda sudah membayarkan THR pada para PRT?

Pemerintah, apakah anda sudah memberikan hak bagi para PRT di Indonesia?


(Foto: JALA PRT)

*Yuni Sri, aktif di Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT)


“Berbicara mengenai patriarki dan sederet keburukannya  dianalogikan kepada para perempuan yang terpaksa harus selalu kalah dengan laki-laki, berkompetisi tidak sehat, mendapat stigma dan sejuta hal lainnya.”



*Pritta Damanik- www.Konde.co

Suatu sore di kota kecil ini, saya dan seorang teman laki-laki pulang menikmati keindahan pantai di akhir pekan. Awalnya kami berdiskusi di mobil mengenai investasi dan hobi. Sebagai pekerja entry level, tentunya kami sedang dalam tahap belajar berinvestasi untuk masa depan.

Sempat menyebut beberapa produk investasi dan akhirnya terbitlah ucapan mengenai “RUMAH”. Si lelaki mengatakan bahwa sudah saatnya dia berpikir untuk memulai DP rumah selayaknya seorang lelaki yang harus memikirkan persiapan rumah jika nanti menikah.

Sempat terucap bahwa, “Lo sih enak bisa habisin duit buat biayain hobi diving, gak usah mikirin beli rumah”. 

Saya tidak langsung merespon dengan marah.

Saya kemudian memancingnya untuk berpikir, “Sadarkah kita bahwa hal tersebut merupakan tuntutan social yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, padahal laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja?”.

Kemudian dia juga mengungkapkan hal yang sama, mengapa laki-laki seolah mendapatkan tekanan lebih secara ekonomi dan posisi kekuasaan.

Saya kemudian memperkenalkan istilah Patriarki yang menghasilkan tekanan aneh tersebut dan lihatlah bahwa Patriarki tak melulu merugikan perempuan sebagai pihak yang diklaim inferior, namun nyatanya kaum superior pun merasakan hal yang sama.

Mengenai rumah, siapapun berhak untuk mempunyai rumah selaku bagian dari kebutuhan primer manusia, bukan karena jenis kelaminnya. Selama anda masih menjadi manusia tentunya wajib memiliki tempat tinggal dan sampai hari ini saya belum pernah menemukan brosur KPR yang menuliskan syarat “Pemilik harus Laki-Laki”.

Lihatlah betapa sesungguhnya Patriarki menjadi alat penekan bagi para lelaki single yang juga saat ini masing berjuang untuk membayar sewa kamar, tagihan kartu kredit, cicilan motor, makan, dan nongkrong akhir pekan harus ditambah pula dengan tekanan mempunyai rumah sebelum menikah.

Jika memang niat memiliki rumah datang atas kesadaran pribadi tentunya sangat baik akan tetapi betapa malangnya jika keinginan itu terpaksa muncul karena tekanan sosial dari keluarga ataupun pacar.

Di lain pihak, lihatlah di media sosial banyak sekali meme yang tersebar sebagai media hiburan yang kurang lebih menyatakan bahwa laki-laki harus mampu secara financial supaya perempuan dapat menikmatinya untuk shopping. Banyak orang yang kemudian dengan semangat menyebarkan meme tersebut mungkin memotivasi para lelaki untuk bekerja lebih keras. Perempuan kemudian dianalogikan sebagai makhluk penyedot uang dan penagih jalan-jalan padahal para perempuan juga mampu membeli barang impiannya dengan uang sendiri dan traveling dengan biaya pribadi.

Lihatlah bahwa Patriarki memunculkan banyak tekanan dan standar sehingga sebagai manusia tidak perlu kita tambahi dengan tuntutan ini itu. Segala sesuatu bisa dinegosiasikan dan disepakati, silakan berbagi peran dan tak perlu saling menekan atau menyalahkan.

Jika ingin setara, maka perlakukanlah laki-laki dan perempuan sama baiknya seperti halnya ketika berbagi peran untuk membayar tiket bioskop dan makan malam di akhir pekan. Bayarlah karena anda memang mempunyai uang dan niat untuk mentraktir pasangan atau teman bukan karena tekanan patriarki.


*Pritta Damanik,  Lulusan Hubungan Internasional yang harus berpikir di tingkat desa. Saat ini bekerja di Organisasi Pemberdayaan Masyarakat di NTT dan sibuk menikmati jalan-jalan sambil bekerja.

Kustiah- www.Konde.co

Bogor, Konde.co - Kereta baru saja berhenti senja, sesaat di Stasiun Bojonggede, Bogor. Seorang ibu tergopoh masuk dan menempati kursi kosong. Ia lalu membenarkan duduk anaknya. Satu anak di gendongan satu lagi duduk di sampingnya.

Kedua anak itu, yang satu berusia sekira 20 bulan dan satu lagi 5 tahun, langsung menatap anakku yang kebetulan duduk di bangku depannya. Anakku sedang memakan roti bolu. Setelah kulihat ibu itu sedikit tenang dengan mengusap keringat di dahinya dengan kain jarik, kusapa kedua anaknya yang masih melihat anakku.

Lalu kutanya anakku, maukah dia membagi bolunya yang ada di kotak makan dengan kedua teman barunya? "Boleh," jawabnya.

Sebelum kuambil bolu di tas aku berbasa basi bertanya kepada sang ibu, hendak kemana mereka pergi? Perempuan itu menjawab pelan akan pergi ke Tanah Abang. Lalu kuberikan irisan bolu kepada dua anaknya.

Tak hentinya ibu itu mengucap terima kasih, lalu mengambil biskuit dari tasnya dan mengulurkannya untuk anakku. Setelah bertukar makanan kecil kuperhatikan ibu itu berkali-kali meminta anaknya yang besar untuk diam, melarang anaknya banyak bicara dan memintanya untuk tak banyak polah.

Karena berada di depannya aku tak bisa tidak melihat ibu itu dengan kedua anaknya. Sesekali kulemparkan senyum lalu kuhibur ibu itu,

"Nggak apa-apa bu. Abangnya pintar kok nggak rewel, sayang sama adiknya," ucapku.

Kulihat wajah ibu itu tampak gelisah. "Saya mau cari suami saya bu. Sudah dua minggu nggak pulang. Nggak ada kabarnya," kata ibu itu masih dengan suara pelan.

Senja itu penumpang di gerbong perempuan tidak banyak. Di pojok tempat kursi prioritas hanya kami bersama anak-anak yang mengisi. Kami duduk berhadap-hadapan.

Setelah kutanggapi berpindahlah dia dan anak-anaknya duduk di sampingku. Dia bercerita sudah dua kali Jumat ia berjualan tas kantong keresek di masjid Istiqlal bersama dua anaknya yang masih kecil.

"Lumayan, uang hasil jualannya bisa untuk menghidupi anak-anak," ujarnya.

Suaminya tak meninggalinya uang. Bahkan kontrakan yang ia tempati di Bojong belum dibayar.

"Jika ibu berkenan saya membawa daster baru masih bungkusan pemberian saudara. Maukah ibu membeli untuk tambahan ongkos kami ke Tanah Abang bu".

Dalam sekejap ibu itu mengambil bungkusan dari tasnya. Sambil sesekali menyusui anaknya ibu yang mengaku berusia 43 tahun dan menikah di usia 38 tahun ini bercerita bahwa suaminya sedang kambuh lagi penyakit 'selingkuhnya'.

"Saat anak saya yang pertama berusia dua tahun suami saya berselingkuh. Setelah ketahuan dia berjanji tak akan mengulanginya. sekarang kok kebangetan, anak-anaknya ditelantarkan demi selingkuhannya".

Mata ibu itu kulihat basah. Dan buru-buru ia menyekanya. Bungkusan plastik masih di pangkuanku. kuingat dompetku tak ada uang lebih kecuali untuk biaya perjalanan, ojek dan jaga-jaga untuk beli jajan anakku. Membeli dasternya yang menurutku tak muat kalau kupakai rasanya kok tak mungkin, tapi tak membelinya malah tak mungkin lagi.

Kubuka tasku, kulihat masih ada uang 80 ribu. Kuserahkan dasternya. Lalu kuserahkan separuh uangku kepadanya. Kembali ibu itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Kami berpamitan lalu turun di sebuah stasiun.

Cerita tentang kepedihan perempuan yang tak kunjung usai.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

*Kustiah, mantan Jurnalis Detik.com, saat ini pengelola www.Konde.co dan menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Yasinta begitu bingung melihat sinetron televisi kita. Bayangkan saja, tulis Yasinta di sebuah WA group teman-teman kami: saat ini banyak sinetron yang dimainkan oleh anak-anak. Mereka ada yang shooting sinetron dari pagi hingga malam hari. Lalu bagaimana sekolah mereka? Apakah mereka punya waktu untuk bermain? Bagaimana jika waktu mereka ini dihabiskan dengan bermain film?

Banyak pekerja anak yang umurnya dibawah 18 tahun, bahkan anak-anak umur 8 tahun sudah bermain sinetron siang dan malam.

Sebenarnya tak hanya di sinetron, dalam keseharian kita banyak melihat pekerja rumah tangga anak-anak yang sudah harus bekerja, dan umumnya PRT anak ini didominasi oleh perempuan. Kemudian ada penjual tissu yang sering berjualan di jalan, penjual makanan di jalan tol, juga anak-anak perempuan yang banyak dipekerjakan di perkebunan.

Lintang Ratri, dosen Universitas Diponegoro dan peneliti media dan pekerja anak melakukan penelitian terhadap pekerja sinetron anak di televisi. Dalam Website Remotivi, Lintang menuliskan:

“Problem hak pekerja anak ini tampak jelas dalam penelitian atas proses produksi sinetron “Raden Kian Santang” (RKS) pada 2014 lalu. Sinetron yang secara ajeg meraih peringkat sepuluh besar dalam rating AGB Nielsen ini melibatkan lebih dari sepuluh anak-anak sebagai pemeran utama.

Pada produksi “RKS”, anak-anak dipekerjakan lebih dari tiga jam dalam sehari, melebihi pukul 18.00—bahkan lewat dari tengah malam—selama tujuh hari sepekan. Jam kerja ini jelas sudah melanggar amanat UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan. Jika pekerja dewasa pulang pagi dan bisa beristirahat, anak-anak ini masih harus bersekolah di pagi harinya. Hal inilah yang memicu kebutuhan homeschooling bagi pemain anak.

Sebagian pekerja anak pun akhirnya putus sekolah. Seorang pemain bahkan tidak diizinkan sekolah asalnya di Makassar untuk pindah sekolah ke Jakarta, tempat produksi dilakukan, dengan alasan mengharumkan nama sekolah. Alhasil dia hanya aktif pada saat ujian dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Segala hal ini dijalani dengan hasil kerja yang justru dinikmati orang lain, dalam hal ini keluarga atau manajemen artis.

Lingkungan kerja “bintang” anak sering kali tidak ramah, karena mereka harus berinteraksi dengan pekerja dewasa. Ketika dilakukan pengamatan, sama sekali tidak ada ruang khusus anak untuk beristirahat atau bermain. Orang tua cenderung memfasilitasi anak-anak untuk tergantung pada gadget.

Suasana lokasi selalu bising. Hampir semuanya bekerja dengan bicara, kecuali saat take. Cara berkomunikasinya pun didominasi pembicaraan orang dewasa, beberapa kali terdengar humor dewasa, kalimat-kalimat cacian, meski dilontarkan dengan nada becanda, seperti “anjing”, “bangsat”, “tai”, bahkan cara memanggil juga menggunakan panggilan yang tidak pantas seperti “cong”, kependekan dari “bencong”.



Stop Pekerja Anak


Setiap tanggal 12 Juni, masyarakat global berkampanye untuk “Mengakhiri Pekerja Anak”, yang dikenal dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour). Tema ini diusung untuk mengingatkan pada semua pihak untuk men-stop pekerja anak.

Saat ini diperkirakan sekitar 68 juta buruh anak di seluruh dunia dan 2,3 buruh anak di Indonesia memiliki risiko terhambat tumbuh kembang dan memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi.

Pekerja anak tersebar pada sektor pertanian (59%), jasa (24%), manufaktur (7%), dan berbagai sektor lainnya. Sektor utama ini menjadi penggerak ekonomi nasional, terutama sektor pertanian yang menyangkut farming (pertanian), perkebunan, perikanan, dan peternakan tentunya akan berpengaruh dalam percaturan ekonomi global bila terjadi pembiaran pada prinsip bisnis yang menjadi acuan dalam kompetisi global saat ini.

Data dari JARAK menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia tidak bisa terhindarkan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan,  keselamatan kerja dan gangguan atas tumbuh-kembangnya, karena situasi pendidikan yang belum menjamin semua anak terakses pendidikan 12 tahun, lapangan pekerjaan yang tidak siap dengan kompetensi dan belum layak (decent work), orang tua belum berdaya secara ekonomi (rentan kemiskinan), dunia usaha yang masih mengabaikan prinsip bisnin yang menjamin hak-hak anak, dan pengawasan dari pemerintah yang masih lemah.

Masih banyak anak yang putus sekolah dan lulus SD, SMP, SMU/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan, karena bingung, mau kemana setelah putus/tamat?. Dapat dipastikan anak-anak yang putus sekolah ini akan menyebar memasuki semua sektor pekerjaan,” ujar Maria Clara Bastani dari JARAK.

Pekerja anak telah memiliki kontribusi ekonomi bagi kesinambungan ekonomi keluarga miskin dan kelompok marginal, namun demikian tindakan ini bisa merugikan aset sumberdaya manusia yang kompetitif di masa depan.

“Ketika negara-negara maju melayani anak-anak pendidikan berkualitas, namun ironi, anak-anak Indonesia harus bertahan hidup di lapangan pekerjaan.”

Sebanyak 2,3 juta anak bekerja yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan manufaktur memerlukan tindakan segera! Peraturan, kebijakan dan program di pusat dan daerah terkait ketenagakerjaan, pendidikan, sosial dan perlindungan anak telah ditetapkan sebagai komitmen nasional, selanjutnya apakah komitmen dan upaya selama ini telah memastikan semua anak berada di bangku pendidikan, dapat jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Tantangan ini tentu menjadi motivasi kuat dan komitmen yang lebih dalam menyelamatkan anak-anak Indonesia.

Hal ini penting bagi pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor usaha untuk memastikan semua anak berada di bangku sekolah, memperoleh layanan tumbuh kembang yang berkualitas, melindungi dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Penting untuk diingat bagi masyarakat agar tidak mempekerjakan anak (individu usia dibawah 18 tahun), khususnya pekerja rumah tangga di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu semua pihak penting untuk melakukan tindakan segera (immediate action) secara terintegrasi dan berkesinambungan, yaitu segera wujudkan Wajib Belajar 12 Tahun, untuk memastikan semua anak berada di bangku pendidikan dan mencegah masuk lapangan pekerjaan secara dini.

Lalu meningkatkan status usia minimum bekerja menjadi 18 tahun. Usia minimum memasuki pekerjaan pada 15 tahun, menghambat tumbuh kembang anak dan kompetisi global.

Selanjutnya Achmad Marzuki dari JARAK mengatakan pentingnya Code of Conduct atau Kode Etik bagi pelaku usaha yang mengikat di semua rantai pasokan dengan cara mengefektifkan sistem pengawasan negara di semua sektor pekerjaan dan melingkupi pada tahapan siklus rantai pasokan, memperluas cakupan dan jangkauan layanan jaminan sosial dan perlindungan anak untuk memastikan bahwa mereka yang saat ini menjadi pekerja anak mendapatkan intervensi secara terpadu dan berkesinambungan.

“Tindakan cepat dan efektif bagi pekerja anak diperlukan agar mendapatkan layanan yang memastikan pemenuhan terhadap tumbuh-kembangnya. Dan Indonesia harus bebas dari pekerja anak.”


(Referensi: http://www.remotivi.or.id/amatan/363/Bintang-atau-Pekerja-Cilik)


Sica Harum- www.konde.co

Sebuah proposal buku membantu kita untuk menelaah ulang: apa yang mau ditulis, dan untuk apa semua itu ditulis.

Pekan lalu menjadi rentetan hari yang lumayan sibuk di kantor saya di Arkea.id. Saya beberapa kali bertemu orang-orang baru. Saya bercerita tentang apa itu penerbitan yang sedang saya rintis, dan mereka menjelaskan cita-cita mereka.

Buat saya, selalu menarik untuk bertemu dan berbincang dengan orang-orang baru. Apalagi jika bidang mereka betul-betul sesuatu yang baru. Selalu menarik untuk ‘membaca’ pemikiran dan minat banyak orang, mencari tahu kekhawatiran mereka, sekaligus mempelajari apa yang tak mereka sukai pada hari-hari sebelumnya. Apalagi jika ini membicarakan tentang perempuan.

Usai berbincang, maka obrolan-obrolan itulah yang saya bawa pulang. Kadang-kadang, suasana celoteh mereka masih melekat di kepala hingga berjam-jam kemudian. Sembari kembali ke kantor, biasanya sudah mulai terpikirkan sejumlah ide. Hanya saja, masih scattered.

Agar segera move on ke urusan klien berikutnya, maka saya harus mendisiplinkan diri untuk segera membuat proposal buku perempuan ini. Beginilah rutinitas bekerja di penerbitan. Tujuannya : segera menajamkan mau apa dan bagaimana.

Banyak klien yang baru punya ide di kepala. Ini seru! Sebab  imajinasi tentang mau apa dan bagaimananya masih bisa sangat beragam dan banyak pilihan. Hanya saja, prosesnya akan setengah mati sungguh lama. Dari kacamata produksi, tentu ya. Hitungannya sekitar 3-4 bulan, sejak semua ide masih bersemayam di kepala lalu mewujud menjadi buku.

Kemudian perjalanan baru akan dimulai setelah buku itu terbit. Bagaimana mendistribusikan dengan baik sehingga buku-buku itu bisa menjumpai pembaca yang tepat. Banyak hal yang kami lakukan dengan penerbitan kami. Saat ini self publishing memang sangat menarik perhatian masyarakat. Banyak orang terutama perempuan yang kemudian menerbitkan tulisannya sendiri, pikiran-pikiran mereka agar bisa dibaca orang lain.

Hitungan di dalam negeri, sebuah buku yang baik punya pangsa pasar tak kurang dari 26.000 jika mengacu pada data tingkat literasi di Indonesia: mau dan mampu memahami buku.  Namun angka itu jauh lebih banyak jika mengacu pada jumlah kelas menengah di Indonesia yang menjadikan buku sebagai bagian dari lifestyle: termasuk menjadikan buku sebagai alat menaikkan status dan kampanye di media sosial.

Karena itu, menganalisa kebutuhan menjadi penting. Dengan menemukan (atau menciptakan) kebutuhan yang tepat, idealisme awal (mungkin) tak perlu sepenuhnya luber dan mengikuti kehendak pasar agar buku ‘laku’. Sebab buku tak selalu harus jadi komoditas.

Pada banyak orang, justru buku ialah alat untuk membuka banyak kemungkinan. Apalagi buku-buku perempuan. Banyak hal yang bisa dilakukan dari buku perempuan, yang paling penting adalah bisa digunakan sebagai data-data advokasi. Cerita-cerita perempuan bisa menjadi big data itu sendiri.

Menulis proposal, termasuk menggambarkan kolaborasi apa saja yang bisa dan mungkin tercapai, atau dijajaki. Anatomi proposal buku perempuan sebetulnya sederhana saja. Yang penting bisa menjawab 5W1H; What, Who, Where, When, Why dan How.

Dalam buku perempuan, yang harus digarisbawahi adalah bagaimana proses itu kemudian menjadi, bagaimana proses perempuan menghadapi persoalan mereka, menyelesaikan persoalan, dan jalan yang mereka pilih untuk ditempuh. Inilah yang selalu menjadikan saya alasan untuk membuat proposal yang menyertakan proses. Sebuah proses,sangat penting bagi perempuan.

Dan tentu, ini tak hanya akan menjadi big data, namun kita bisa menjadikan buku untuk mempertemukan sebuah kasus perempuan kepada solusinya.

Poedjiati Tan - www.konde.co

Beberapa hari ini saya mendapat broadcast sebuah tulisan. Tulisan berisi: Kisah pilu kelompok Gay ini beredar di beberapa Whats App (WA) group dan di facebook.
Dalam cerita tersebut diceritakan seorang pendamping Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang bertemu dengan seorang ibu yang ternyata anaknya terinfeksi HIV. Namun diakhir cerita penulis justru melakukan judment dan stigma. Tulisan yang jelas homophobia dan menyebar kebencian:

Beberapa cuplikan dari cerita tersebut :

Memang banyak juga karena mereka pemakai narkoba... tetapi yang sangat banyak adalah dari kalangan kaum Sodom. Semakin hari jumlah mereka semakin banyak... mau menjadi apakah negara ini jika yang seperti ini dibiarkan. Akankah para generasi kita menjadi rusak karena hal ini.

Mohon para orang tua yang mempunyai putra putri lebih waspada... rangkul dan dekati putra putri kita... perhatikan pergaulannya... dengan siapa?? meski sejenis kita juga harus mengetahui bagaimana karakter teman2 mereka ...

Kalau jaman dahulu sebagai orang tua kita merasa aman jika putra putri kita berteman dengan teman2 sejenis saja... saat ini jamannya sudah berubah... sisihkan waktu untuk mendampingi putra putri yang diamanahkan ALLAH SWT kepada kita... jagalah aqidahnya... ibadahnya...

Saya menulis kasus ini karena merasa miris ... kaum ini sudah tidak malu2 lagi mempertontonkan ke eksisannya... bermesraan dan ciuman di tempat umum...

Seringkali kita jumpai orang memberikan informasi tentang HIV/AIDS dengan mengkaitkannya terhadap orientasi seksual atau gay. Tulisan ini menurut saya justru menutupi fakta-fakta lain penyebab tertularnya HIV, seperti broadcast tentang kisah pilu kaum gay, yang menekankan penyebab HIV/AIDS karena hubungan sejenis.

Padahal penyebab dan penularan HIV/AIDS banyak sebabnya. Menurut laporan Kementrian kesehatan RI tahun 2016 jumlah AIDS tertinggi menurut pekerjaan/status: adalah ibu rumah tangga sebesar 10.691. 

Maka bila kita memberikan informasi tentang penyakit atau tentang pendidikan seksual dengan cara menakut-nakuti maka akan berbahaya buat generasi muda. Mereka tidak pernah atau takut mengajarkan tentang save sex atau seks yang aman pada anak muda. Bayangkan bila laki-laki melakukan hubungan seks yang beranti-ganti dengan banyak pasangan, akibatnya banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suami.

Pendidikan seks buat anak muda selalu dikait-kaitkan dengan moral, bukan tentang hak seksual dan reproduksi yang semua orang harus mengetahuinya. Mereka selalu mengkaitkan pada moral dan dosa, bukan tentang seks yang aman atau tentang kesehatan reproduksi.

Misalnya berita tentang kematian artis Julia Peres yang terkena kanker serviks, dan ketika seorang teman share apa itu infeksi HPV serta bagaimana terjadinya kanker serviks. Ada seorang laki-laki yang berkomentar intinya bila tidak ingin terkena kanker serviks, perempuan jangan suka berganti-ganti pasangan. Padahal bisa jadi seorang istri terkena virus HPV dari suaminya dan suaminyalah yang suka berganti pasangan. Namun stigma itu justru dilekatkan pada perempuan.

Kanker serviks penderitanya pasti perempuan. Bila masyarakat memiliki persepsi kanker serviks karena berganti-ganti pasangan maka akan memberikan stigma dan berbahaya buat perempuan. Perempuan yang terkena kanker serviks akan memiliki beban psikologis ganda dan tak jarang di stigma sebagai perempuan nakal! Selain itu perempuan yang merasa tidak pernah berganti-ganti pasangan akan mempunyai kecenderungan merasa tidak perlu mengecek kesehatan reproduksinya atau melakukan pemeriksaan kesehatan seperti papsmear.

Pernah, ketika memberikan penyuluhan tentang gender dan seksualitas di daerah, teman-teman bertanya kepada para anggota karang taruna yang ikut. “Bagaimana perasaan kalian ketika mengetahui pacar kalian hamil karena hubungna seks yang kalian lakukan? Rata-rata para cowok menjawab bangga, itu tandanya mereka laki-laki sejati. Tetapi berbanding terbalik ketika mereka diminta bertanggung jawab dengan menikahi pacarnya. Mereka merasa belum siap dan selalu beralasan jika mereka belum memiliki pekerjaan.

Seks dan seksualitas selalu ditafsirkan sebagai sesuatu yang erotis, tabu, dan harus ditutupi, bukan untuk dibicarakan secara terbuka. Pendidikan seksual selalu dikaitkan dengan persoalan akhlak atau moral. Masyarakat sering memberikan pemahaman yang keliru tentang seks dengan cara menakut-nakuti remaja tentang seks.

Padahal pendidikan seksualitas perlu diajarkan kepada remaja agar mereka mengerti dan tahu apa saja tentang bahaya serta pencegahannya. Pendidikan seks bukan persoalan seks bebas tetapi mengajarkan remaja tentang resiko yang mungkin terjadi akibat melakukan hubungan seks yang tidak aman.

Selain itu pendidikan seks juga mencegah anak-anak dan remaja dari pelecehan ataupun kekerasan seksual. Jangan membuat remaja atau mendidik remaja menjadi seksphobia sehingga membuat mereka jadi takut membicarakan tentang seksual. 


(Referensi: http://www.aidsindonesia.or.id/ck_uploads/files/Final%20Laporan%20HIV%20AIDS%20TW%201%202016.pdf

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Di seluruh dunia pada tanggal 16 Juni 2017 diperingati sebagai hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) internasional. Namun walaupun sudah dirayakan di seluruh dunia, nasib PRT masih jauh panggang daripada api.

Data yang dikeluarkan JALA PRT dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa PRT Indonesia justru semakin terdiskriminasi, bekerja dalam situasi  perbudakan modern dan rentan kekerasan. Hal lain, PRT masih belum diakui sebagai pekerja dan mengalami pelanggaran atas hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja dan warga Negara.

Berdasarkan Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALA PRT di tahun 2010, jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Dan berdasarkan survey International Labour Organisation (ILO) tahun 2016, terdapat sebesar 4,5 juta PRT lokal yang bekerja di dalam negeri.

Dalam faktanya,  seperti diungkapkan Koordinator JALA PRT, Lita Anggraeni, situasi hidup dan kerja PRT sama sekali tidak mencerminkan bahwa PRT menjadi bagian dari Pembangunan Berkelanjutan dan Nawacita yang selama ini dikampanyekan Presiden Jokowi-Jusuf kalla.


Kasus yang Menimpa Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Dalam catatan JALA PRT, tercatat di dalam negeri sampai dengan Mei 2017, terdapat 129 kasus kekerasan PRT diantaranya:

1. Pengaduan upah tidak dibayar

2. PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar. 

3. Di samping itu, dari survei  Jaminan Sosial JALA PRT terhadap 4296 PRT yang diorganisir di 6 kota: 89% (3823) PRT tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan.

4. 99% (4253) PRT tidak mendapatkan hak Jaminan Ketenagakerjaan.

5.Kemudian mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri ketika sakit  termasuk dengan cara berhutang, termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong gaji.

6. Meskipun ada Program Penerima Bantuan Iuran (KIS) namun PRT mengalami kesulitan untuk bisa mengakses program tersebut karena tergantung dari aparat lokal untuk dinyatakan sebagai warga miskin. Demikian pula untuk PRT yang bekerja di DKI Jakarta dengan KTP wilayah asal juga kesulitan untuk mengakses Jaminan Kesehatan baik dari akses Jaminan ataupun layanan.

7. Sebagai pekerja, PRT masih dikecualikan dalam peraturan perundangan mengenai jaminan sosial. Sehingga PRT tidak mendapatkan hak Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dari majikan dan pemerintah.  Angka 4296  bisa merepresentasikan 10,7 juta (Data JALA PRT) atau 4,5 juta (Data Surver ILO Jakarta 2016) yang mayoritas tidak mendapatkan Jaminan Sosial.  Bahkan dalam catatan pengaduan lapangan, 56 PRT mengalami PHK ketika meminta hak Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan catatan pengaduan ketenagakerjaan yang didata LBH Jakarta, sepanjang tahun 2016 terdapat 18 pengaduan kasus PRT, diantaranya kasus upah tidak dibayar berbulan-bulan, PHK sepihak, PHK menjelang hari raya, THR tidak dibayar.

“Tidak diakomodirnya PRT dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebabkan PRT tidak memiliki jaminan perlindungan sebagaimana pekerja pada umumnya. Jika pekerja dapat mengadukan permasalahannya kepada Dinas Tenaga Kerja, maka PRT tidak dapat melakukannya. Permasalahannya terhenti di tingkatan aparat hokum. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dimana akses keadilan untuk menempuh upaya hukum tidak disediakan oleh negara,” ujar Lita Anggraeni.

Dalam hal upah, PRT masih jauh sekali dari perlindungan dengan upah dari berbagai wilayah kota besar: Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Makassar berkisar 20-30% dari UMR. Artinya mayoritas PRT hidup dalam garis kemiskinan dan bahkan tidak bisa mengakses perlindungan sosial dan mendapatkan hak dasar ketenagakerjaan.


Situasi yang Kontradiktif

Situasi tersebut kontradiktif dengan Program Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Khususnya dalam Tujuan 1 termasuk di dalamnya pentingnya warga Negara mendapatkan Perlindungan Sosial, dan Tujuan 8  mengenai Pekerjaan Yang Layak.

PEMERINTAH dan DPR semakin tidak mempedulikan dan meninggalkan PRT sebagai Pekerja dan Warga Negara yang telah berkontribusi besar dalam roda perekonomian nasonal. 13 tahun RUU Perlindungan PRT (PPRT) di DPR dan Pemerintah belum dibahas dan demikian pula Pemerintah tidak bersedia meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT.

“Hal ini juga sebenarnya ada dalam janji Nawacita Presiden Jokowi- JK Janji Kampanye Jokowi-JK yang tertuang dalam Visi Misi resmi  yang disampaikan  ke KPU dan disarikan dalam Nawa Cita memasukan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di dalam visi misi. Tak hanya itu pada hari buruh  1 Mei 2014 Jokowi secara langsung menyatakan dukungan untuk disahkannya UU PPRT,” ujar Lita Anggraeni.

Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga juga dicantumkan di halaman 23 Nawa Cita, yang berbunyi “Peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.”

Oleh karena itulah, dalam momen Peringatan Hari PRT Internasional ini, JALA PRT bersama LBH Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk segera menjadikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) masuk dalam Prioritas Prolegnas Tahunan dan segera mengesahkan UU Perlindungan PRT.

Selanjutnya menuntut kepada Presiden RI, Joko Widodo dan DPR RI untuk segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak bagi PRT sebagai tindak lanjut sikap politik pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam Pidato Politik Presiden RI dalam Sesi ke-100 Sidang Perburuhan Internasional, 14 Juni 2011 dan pemenuhan janji Nawacita Presiden RI untuk memberikan perlindungan bagi PRT di dalam negeri dan di luar negeri.

Dan mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah secara institusional, administratif dan juga hukum untuk melindungi dan memberdayakan PRT dan PRT migran Indonesia.

“Juga kami mendesak dan menuntut kepada Pemerintah RI dan DPR RI untuk mengintergrasikan prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak dan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya; Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak PRT dalam penyusunan dan perwujudan peraturan perundang-undangan di tingkat nasionaluntuk PRT yang bekerja di Indonesia dan PRT yang bekerja di luar negeri,” ujar Lita Anggraeni.


Luviana- www.Konde.co

Pemain bola, David Beckham dan pemain bola dunia lainnya mungkin  tak pernah membayangkan bahwa sepatu olahraga yang mereka pakai, dibuat dari keringat para buruh-buruh perempuan di Tangerang dan Jakarta.

Begitu juga dengan baju olahraga. Baju yang terpampang di mall-mall, pusat pertokoan modern. Ini adalah baju-baju yang tiap hari dibuat oleh jerih payah para buruh pabrik perempuan. Mereka bekerja dengan tekun di pabrik tekstil, namun naasnya, tak bisa dengan mudah memiliki sepatu dan baju-baju yang telah dijual dengan harga mahal ini.

Sebuah buku yang berjudul “ Dari Mana Pakaianmu Berasal?” yang ditulis oleh Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir dan Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Lembaga Tanah Air Beta dan Clean Clothes Campaign yang diterbitkan di tahun 2016, kemudian melengkapi catatan-catatan atas nasib yang terjadi pada buruh perempuan di Indonesia.

Buku ini merupakan hasil riset terhadap kondisi dan upah buruh di industri tekstil di Tangerang dan Serang, Banten sekaligus hasil pemetaan kondisi buruh perempuan di Jakarta . Hampir 90% buruh yang bekerja di garmen/tekstil adalah perempuan.

Buku ini juga membuka catatan tentang berbagai bentuk pelanggaran hak dasar buruh perempuan seperti: kebebasan berserikat dan berunding serta hilangnya jaminan upah layak di pabrik. Penelitian ini juga  berdasar pada pemerintah dan asosiasi bisnis yang melakukan kebijakan upah murah.

“Menciptakan lapangan kerja dengan selalu merawat iklim investasi adalah alasan yang sering sekali dibuat dan dikatakan untuk mempertahakankan upah murah di Indonesia (Hal.5)”

Upah buruh di Indonesia dalam catatan penulis, paling murah jika dibandingkan negara: Filipina, Thailand, Malaysia, India dan China. Industri tekstil dan garmen sangat mengandalkan upah murah, khususnya sepatu dan baju dari merk-merk terkenal di dunia.

Namun, pencurian upah terus terjadi. Pencurian upah misalnya dilakukan dengan perlakuan pada buruh untuk memperpanjang jam kerja, padahal kerja-kerja lembur seperti ini tidak dibayarkan. Dalam beberapa hal, kondisi ini diperburuk dengan buruh harus mengeluarkan biaya tambahan agar bisa dterima bekerja karena perusahaan mengisyaratkan adanya biaya lamaran/ rekrutmen.

Sementara di sisi lain, penetapan upah minimum tidak banyak menolong kondisi upah, karena banyaknya celah yang dimanfaatkan pengusaha untuk tetap mempertahankan upah rendah bagi para buruh (Hal. 79).

Padahal dalam seluruh persoalan ini, negara dalam hal ini Disnaker tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi pelaksanaan upah minimum karena berbagai alasan, seperti: jumlah tenaga pengawas upah yang terbatas, jumlah anggaran yang terbatas dan kewenangan yang terbatas.

Padahal negara harusnya memastikan bahwa tidak adanya pelanggaran atas upah dan dihilangkannya kondisi kerja buruk.

Dalam catatan serikat pekerja , dalam kurun waktu 2007-2009 banyak buruh yang diberhentikan, kemudian setelah diberhentikan, mereka dipekerjakan kembali sebagai buruh kontrak atau outsourching. Dengan catatan bahwa para buruh ini akan menerima: upah lebih rendah, tidak diangkat sebagai karyawan, kehilangan tunjangan dan tidak boleh berserikat.

Dalam buku ini juga disebutkan, Nining Elitos dari Serikat buruh KASBI mengatakan bahwa jumlah buruh outsourching jumlahnya sebanyak 60%. Sementara Rudi HB Daman dari Serikat buruh GSBI menyatakan bahwa jumlah buruh outsourching ini bertambah 5% pertahunnya (Hal. 39-40)

Selain itu para buruh juga mengalami ancamana relokasi. Pengusaha akan berpindah tempat semaunya di tempat lain/ di kota lain yang gaji buruhnya lebih murah. Akibatnya banyak pemecatan yang dilakukan sewaktu-waktu dan sepihak.

Hal lain, yaitu terjadinya diskriminasi gender pada perempuan, misalnya: diperlakukan secara diskriminatif karena mereka perempuan, seperti dirayu, dicolek tubuhnya. Banyak laki-laki yang menyalahgunakan jabatan untuk merayu buruh buruh perempuan.

Padahal banyaknya larangan untuk membuat serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terus terjadi.

Inilah yang membuat pertanyaan besar terus dilontarkan: Dari mana pakaian dan sepatu kita berasal? Buruh perempuanlah adalah alas kakinya. Ia berkeringat, tak kenal menyerah, walau harus menelan kepahitan: diupah murah, dilecehkan dan selalu dianggap sebagai buruh di kelas paling bawah. Tak punya martabat.


*Kustiah- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Jika ada kemauan kuat akan selalu banyak jalan untuk menggapainya. Demikian bunyi pesan bijak yang menjadi salah pijakan Wilda Yanti saat hendak memulai usaha yang dirintis dari ketidaktahuan. Dengan ketekunan dan semangat belajar yang tinggi Wilda berhasil membuktikannya:


Keluar Dari Pekerjaan, Berpikir Pekerjaan Lain

Belasan tahun lalu, Wilda Yanti, 43 tahun, adalah seorang pegawai kantoran. Berangkat kerja pagi pulang kerja tengah malam. Tak jarang Wilda pulang dini hari, selain karena banyak pekerjaan jarak tempuh tempat kerja dengan tempat tinggal yang lumayan jauh, Cibitung-Bekasi membuat banyak waktunya ia habiskan di jalan. Hidupnya antara kantor dan jalanan.

Anak dan keluarganya nyaris hanya mendapat sisa-sisa waktu yang sedikit. Ketika menjadi ibu satu anak, Wilda masih menjalani pekerjaannya seperti biasa. Apalagi anaknya sudah terbiasa ia tinggal.

Galau muncul ketika anak keduanya lahir. Meninggalkan dua anak di rumah dengan pengasuh membuat Wilda sering merasa tak tenang. Ditambah anaknya yang kedua sering rewel saat ditinggal pergi.

"Yang pertama tidak ada acara tangis-tangisan kalau ditinggal pergi. Tetapi yang kedua justru sebaliknya," ujar ibu tiga anak ini kepada penuli di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, awal Mei 2017 lalu.

Akhirnya, demi anak Wilda mantap resign. Jabatan yang ia tinggalkan adalah direktur IT di sebuah perusahaan Jepang.

Sebelum keluar lulusan ekonomi bisnis ini mendata pekerjaan yang kira-kira masih bisa ia lakukan sembari mengasuh anaknya. Hasilnya ada sepuluh pekerjaan yang bisa ia pilih.

Pilihan pertama, berjualan produk fashion via online. Sampai saat ini usaha itu masih ia jalankan. Kedua, membuka bisnis makanan, juga berhasil. Sayang, ia memilih menutupnya setelah berjalan empat tahun karena tukang masaknya pulang kampung.

Dan pilihan yang paling mungkin ia lakukan ialah pekerjaan nomor sepuluh, mengolah sampah.

Ide pengolahan smpah muncul saat ia melihat banyak sampah rumah tangga terbuang begitu saja. Apalagi sampah rumah tangga dianggap sebagai sumber bau dan dianggap tak
memiliki nilai ekonomi. Namun, yang terpikirkan kemudian adalah jangankan membayangkan mengerjakan, mencium bau sampah saja sebenarnya membuat Wilda jijik.

"Dari kecil keluarga tahu. Masuk toilet saja saya jijik, apalagi memegang sampah," katanya.

Berkat ketelatenanannya, bisnis sampah yang ia mulai dari sampah rumahan, dengan memilah organik dan non organik, mengolah yang organik menjadi kompos dan menjual non organik ke pengepul, bisnis Wilda berkembang menjadi bisnis besar.

Ia memulai usahanya dari dapurnya sendiri lalu meluas dari lingkungan perumahannya dan merambah ke pengepul sampah. Kini, usahanya telah merambah tak hanya mengurus pengolahan sampah, tetapi juga membina para petani organik di beberapa daerah di Indonesia.

Bahkan suaminya yang bekerja kantoran kemudian juga ikut-ikutan meninggalkan pekerjaannya dan banting setir membantu usaha yang dibangun istrinya.


Perempuan Pengusaha Sampah

"Jangan membenci atau tidak menyukai apa pun. Karena, bisa jadi yang awalnya tidak kita sukai itulah justru yang akan kita kerjakan". Demikian pesan Wilda kepada para pekerjanya termasuk kepada penulis ketika sedang meliput di pengolahan sampah di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Siapa sangka dari sampah yang ia benci justru membuatnya sukses menjadi seorang pengusaha. Wilda kecil hingga dewasa masih sering jijik jika masuk toilet. Jika tak terpaksa bisa jadi ia tak akan pernah masuk toilet. Juga Wilda tak suka menjadi guru. Tapi nyatanya ia menjadi guru bagi ribuan pemulung dan petani organik yang menjadi binaannya.

"Karena orang tua saya guru, saya tahu bagaimana sengsaranya. Makanya saya tidak menyukai apalagi bercita-cita menjadi guru," ujarnya.

Kini di daerah dan di beberapa tempat di Jakarta dan Bekasi Wilda justru menjadi guru sekaligus pengusaha yang mengambil semua sampah non organik dari bank-bank sampah.

Usaha sampah diakui Wilda memberikan keuntungan besar. Karena sampah berbau, orang malas melirik usaha ini.

Siang itu, mengenakan high heels, berpakaian blazer, di tempat pengolahan sampahnya di Cikini Wilda menunjukkan alat-alat pengolahan yang ia miliki. Mulai alat mengolah plastik kresek, plastik kemasan, hingga pengolahan sampah organik. Di tempat ini pembalut perempuan juga bisa dimanfaatkan. Dengan alat modern pembalut digunakan sebagai bahan bakar. Ia menunjukkan satu per satu alat beserta kegunaannya kepada tamunya. Selama kurang lebih dua jam berada di tempat pengolahan sampahnya penulis melihat Wilda telah menerima tamu belasan orang secara bergantian. Salah satu tamunya adalah ibu-ibu dari bank sampah di kawasan Jakarta Timur.

Eka, Direktur Bank Sampah Kelompok Kerja Perempuan, Jakarta Timur mengatakan, ia bersama teman-temannya sengaja datang ke lokasi pengolahan milik Wilda untuk menimba ilnu dan berkoordinasi tentang pengolahan sampah baik organik maupun non organik.

Selama ini kelompoknya tak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan sampah non organik seperti kardus atau botol plastik kemasan. Karena, penjualan dan pengumpulannya relatif mudah. Justru yang ia keluhkan adalah pengolahan sampah organik atau sampah rumah tangga dan sampah non organik seperti sampah pembalut, kantong plastik, dan aneka sampah plastik yang biasa dibuang sembarangan.

Untuk sampah organik, setelah diolah menjadi pupuk organik Eka dan kelompoknya mengalami kesulitan dalam penjualannya. Sementara untuk sampah non organik yang dianggap tak bernilai kelompoknya belum tahu bagaimana mengolahnya.

Melalui pertemuannya siang itu ia berharap Wilda bisa menjadi distributor untuk pupuk organik buatan kelompoknya. Selain juga bisa bekerja sama dalam pengolahan sampah non organik.

"Di sini ternyata tidak ada sampah yang tidak bernilai dan terbuang sia-sia. Semua bisa diolah dan bermanfaat secara ekonomi," kata Eka.

Menurut Eka, ibarat dunia persampahan perusahaan Wilda adalah tempat pembuangan sampah paling akhir. Karena, semua sampah yang tidak dibeli oleh pengepul bisa diolah semua oleh Wilda.

Kini usaha Wilda dengan bendera PT Xaviera Global Synergy telah berkembang pesat. Tak hanya fokus mengolah sampah, Wilda juga membina ribuan petani organik yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan membina sekaligus distributor olahan sampah milik bank sampah di beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya. 


*Kustiah,
mantan Jurnalis Detik.com, saat ini pengelola www.Konde.co dan menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.