*Khamid Istakhoiri- www.konde.co

Saya berada di tempat yang sangat jauh, sehingga tertinggal berita tentang bagaimana buldozer dan alat berat itu menghajar pemukiman-pemukiman manusia di Jakarta. Pemukiman yang dihuni ratusan atau ribuan manusia bertahun lamanya, beranak pinak dan berkehidupan sebagai manusia. Ada banyak perempuan dan anak-anak disana, yang menderita karena hantaman buldozer itu. Lari tunggang langggang kemana-mana, mendirikan tenda, mencari rumah baru untuk berteduh.

Saya, hari ini ingin menuliskan satu kata tentang mereka dengan kata hebat : MANUSIA DAN PEREMPUAN MISKIN YANG HIDUP TERTINDAS!

Potongan-potongan puzzle itu, berkelabatan begitu saja dalam hitungan menit bahkan detik berkelebatan dengan ribuan slide. Potongan pertama yang muncul dan muncul berulang-ulang adalah protes sekumpulan kelas menengah muda. Yang saya dapatkan di kereta, di obrolan di kedai kopi, di sepanjang jalan. Anak-anak muda ini belum terlalu kaya, atau sebenarnya miskin juga. 

Dalam tayangan berkali-kali, saya memperhatikan betapa mulut mereka comel tak karuan ketika hak mereka menaiki kereta cepat terganggu. Sebut saja kereta macet karena gangguan arus listrik, atau kereta terpaksa berhenti karena diujung rel sana di sebuah stasiun ada yang longsor, atau sebut saja tumpukan antrian kereta di Manggarai berlebih sehingga keretanya tertahan di Stasiun Cawang. Atau yang terakhir, mandek berhenti sejenak karena adanya penggusuran yang membuat lalu lintas jadi tertahan.

Mulut mereka comelnya minta ampun. Sembarang hal mereka caci maki. Ribuan bahkan jutaan hastag, tanda pagar mereka kumandangkan. Cuit-cuitan marah mereka unjukkan, komen-komen pedas mereka unggahkan di beranda fesbuk mereka. Lalu, petisi dan sosial media yang mereka kuasai dalam hitungan detik. 

Saya, akhirnya berkesimpulan bahwa kemarahan itu, kemarahan mereka, kegelisahan mereka dan luapan caci maki mereka bukan karena peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi. Kesimpulan saya saat ini, dan ini mendekati final: kemarahan mereka, para kelas menengah ini yang terutama karena kepentingan dan “hak” mereka terganggu. Terampas. Terjagal. Kenyamanan mereka hilang. Itu saja. Entah peduli setan siapa penyebabnya, mereka gak mau tahu!

Kembali ke Bukit Duri, sebuah kawasan yang saya sangat akrabi. Kisaran beberapa tahun sangat lampau,saya rajin mengunjungi tempat itu karena urusan kerjaan –lebih tepatnya jadi kuli—yang membuat saya banyak berinteraksi dengan warga disana. Ada banyak dimensi disana yang muncul menghiasi seliweran berita tak berimbang di media-media.

Dimensi pertama adalah apa yang dimunculkan berita media bahwa Ahok, Sang Gubernur yang ambisius ini, mewakili para majikan dan kaum pemodal, berkali-kali menyatakan bahwa Jakarta harus bebas banjir-banjir-banjir!

Entah apapun alasannya, maka caranya cuma satu : gusur rumah-rumah si miskin di bantaran kali. Gusur perempuan dan anak-anak tak berdaya. Gusur mereka semua. Tak peduli berapapun harganya, tak peduli siapapun korbannya, tak peduli siapapun penantangnya, tak peduli bagaimana anak-anak disana akan sekolah. Yang penting cuma satu : banjir, maka harus digusur.

Bukankah status hukum belum jelas?. Proses di Pengadilan juga belum usai? TAK PEDULI. Sebab para majikan tak bisa menunggu. Para pemodal tak mau terlalu lama kena delay. Gusur! Ini, persis dengan cara-cara Soeharto menghadapi para pengkritiknya. Sikat duluan, bunuh duluan, gebuk duluan, urusan belakangan! Demikian Ahok telah menjelma menjadi Soeharto Kecil. Seolah muncul sebagai pahlawan bagi kelas menengah yang sibuk berkicau tentang banjir di tagar-tagar sosial media. Seolah menjawab bahwa komunikasi politik ini hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah penghuni sosial media. Cara baru dalam melakukan diplomasi politik kelas menengah. Bahaya. Inilah pembodohan politik yang luar biasa.

Dimensi kedua yang lainnya, tak banyak muncul ke permukaan media mainstream sebab –kita tahu—itu menganggu para bos media, para owner televisi swasta, para pemegang saham-saham media prestisius. Padahal, di lokasi penggusuran, puluhan kamera, mobil satelit awak media, berjajar disana. Puluhan orang mereka wawancarai. Tapi tetap saja, tayangan dan persepktif media hanya mengikuti selera para makelar. Sering, berkali-kali dan terlalu sering kita mendengar keluhan wartawan muda nan idealis itu curhat mengenai kelakuan para bos mereka! Men-sensor semua berita kritis dengan perspektif tajam. Hanya menampilkan berita yang disukai bos pemilik partai politik dan penyokong gubernur sang penggusur.

Kesimpulan mereka hanya satu : Penggusuran harus dilegalkan, dan media adalah ujung tombak propaganda. Ini nyambung, sebab kemudian dalam tataran media sosial, penguasaan dimiliki kelas menengah para pemuja gelap mata atas nama ilusi pembangunan, Jakarta tidak banjir, Jakarta tidak macet. Para penghuni rumah gusuran di bantaran kali, anak-anak SD yang nangis, perempuan yang meratap karena rumahnya hilang, mana sempat mereka bermain #hastag tanda pagar. Hidup sudah terlalu berat buat mereka untuk sekedar bercuit-cuitan!

Ah, akhirnya.....Saya harus menerima saran berpuluh kawan untuk “bersabar”. Kembali kepada akar masalah. Kembali pada sebuah keyakinan bahwa untuk melawan –sekali lagi melawan—kelaliman penguasa itu, kita harus menurunkan ego kemarahan kita.

Kata kuncinya adalah : mendidik kembali mereka yang tergusur. Mendidik kembali mereka yang terhina. Menguatkan kembali anak-anak dan perempuan yang lapar dengan sebaik-sebaiknya pemahaman. Tanpa itu, niscaya kegagalan kita sudah tampak didepan mata. Tanpa mengajarkan kembali sebaik-baiknya perlawanan yang berbasiskan pada kekuatan si tertindas, adalah pengingkaran atas hakikat perlawanan itu sendiri.

Sebab, perlawanan sejati adalah yang digerakkan oleh para korban, para perempuan yang berjuang, anak-anak yang harus memahami keadaan secara cepat, kuli-kuli bangunan yang tak boleh meratap. Bukan oleh para peneliti, para pelaku survey, anak-anak muda pemangku hastag, para pemilik media dan gubernur sang penggusur.

Lalu bagaimana dengan kaum muda kelas menengah nan ngehek itu?. Cepat atau lambat, mereka akan sampai pada titik tertentu ketika mereka kelak menjadi korban dan terampas haknya. ... entah dimana mereka akan terampas haknya. Meskipun, kita tak sepenuhnya berharap mereka akan berubah menjadi ada dipihak kita sebab teraniaya. Kecuali sebagian kecil saja yang rela bunuh diri dalam kelasnya.

Bagi para pemuja, membabi buta adalah pasal wajib yang harus mereka lakukan demi sebuah kota yang “indah” meskipun itu berdiri diatas air mata duka jutaan orang, meskipun itu berada diatas tetesan darah kaum miskin.

Di Bukit Duri, di Kalijodo, di Kompleks Dolly Surabaya, sikap kita tetaplah sama : menolak penggusuran dan pengusiran atas nama pembangunan. Meskipun kita tahu, media tak pernah punya slot untuk kita!

Bukit Duri. Salamku untukmu. Untuk para perempuan dan anak-anak teraniaya disana!. Mewakili kegundahan dan kemarahan yang amat sangat ini!. Penguasa lalim harus tetap kita lawan, meskipun kita harus bersabar entah berapa tahun lamanya menunggu bibit-bibit itu bertumbuh kembali.


Sebuah kota yang jauh, 30 September 2016


*Khamid Istakhoiri, aktivis buruh SERBUK di Karawang, Jawa Barat dan pengurus Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Sudah 20 tahun ini bekerja di jaringan nasional buruh dan melakukan advokasi pada buruh di Indonesia.

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Siang kemarin, beberapa warga korban penggusuran Bukit Duri, Jakarta mengais besi bekas diantara reruntuhan rumah gusuran. Beberapa perempuan mencari besi bekas ini bersama anak-anaknya. Matahari sangat terik, namun beberapa perempuan melakukannya. Besi bekas bangunan ini bisa mereka jual dengan harga 4 hingga 5 ribu perkilonya.

Tak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini. Biasanya para perempuan ini berjualan, namun sejak rumah mereka digusur, mereka tak bisa melakukan apa-apa lagi. Ada yang kemudian memutuskan tidur menumpang di tempat saudaranya, ada yang menyewa di daerah Poncol, tak jauh dari penggusuran. Ada yang tidur di sekretariat Ciliwung Merdeka, ada pula yang langsung masuk Rusun Rawa Bebek, karena tak tahu lagi mesti tinggal dimana.

Santi Napitupulu adalah satu perempuan yang kemudian menjadi korban penggusuran ini. Dulu neneknya tinggal disini, hingga ibu dan dirinya. Kini rumahnya sudah habis terkena buldozer. Santi adalah satu dari 80 rumah yang sudah tergusur. Dari 384 rumah, sebanyak 80 rumah sudah digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 28 September 2016 kemarin. 

Para perempuan di Bukit Duri ini rata-rata bekerja sebagai pedagang. Mereka hidup dari berjualan. Para perempuan disini rata-rata berdagang sate, soto, urap, lontong sayur, baju dan bakso di sepanjang Ciliwung. Ada yang berjualan di depan rumah, beberapa perempuan menjual sate dan bakso dengan cara keliling.

Sedangkan suami mereka, kebanyakan juga berjualan makanan atau barang-barang di pasar Mester Jatinegara yang tak jauh dari Bukit Duri. Perekonomian warga disini terutama perempuan, hidup dari berjulan.

Sanik, adalah perempuan yang selama ini menggerakkan berbagai kegiatan perempuan di komunitas Ciliwung di Bukit Duri ini. Walau rumahnya tak termasuk digusur, namun hatinya perih. Komunitas perempuan yang ia himpun bersama ibu-ibu di Ciliwung, kini porak-poranda, akibat penggusuran.

Bersama organisasi Ciliwung Merdeka, organisasi yang berjuang bagi masyarakat pinggiran Ciliwung dan masyarakat marjinal Jakarta, Sanik kemudian mengajak para perempuan Bukit Duri untuk menabung dan mengadakan arisan. 

“Awalnya mau membentuk koperasi, tetapi ini masih proses, maka kemudian kami berinisiatif untuk mengajak ibu-ibu untuk menabung dan arisan,” kata Sanik ynng ditemui pada saat pelaksanaan Pasar Rakyat Ciliwung, 2 April 2016 lalu.

Koperasi dan PKK merupakan organisasi yang dirintis para perempuan di Bukit Duri. Para perempuan merasa senang karena dengan menabung dan arisan ini, kondisi keuangan mereka menjadi terbantu. Arisan ini kemudian dilakukan, ada yang menggunakan sistem harian yaitu setiap hari iuran dan mendapatkan arisan, ada yang sistem mingguan atau arisan seminggu sekali dan bulanan.Yang harian misalnya bentuknya tabungan, yang bulanan adalah sistemnya paketan.

Maka Sanik kemudian menggiatkan ibu-ibu disini dan terbentuklah Kecubung (ibu-ibu Ciliwung Menabung). Anggotanya 55 orang perempuan. Selama ini arisan hariannya membayar 5 ribu, arisan perminggunya seratus ribu dan arisan perbulannya 300 ribu. Biasanya hasil arisan ini digunakan para ibu untuk menambah modal berjualan atau pulang ke kampung saat lebaran. 

Arisan dan  berbagai kegiatan ini sudah berjalan lama, hingga penggusuran itu terjadi. Kini, ibu-ibu Kecubung sudah tercerai-berai bersama usaha yang mereka rintis selama ini.

Yunianti Chuzaifah dan Dwi Ayu dari Komnas Perempuan, Kamis 29 September 2016 siang kemarin juga datang ke korban penggusuran Bukit Duri. Mereka ingin melihat apa saja hak-hak perempuan yang terlanggar dalam penggusuran ini. Apakah penggusuran ini memang yang terbaik untuk perempuan, merupakan pilihan perempuan, bisa memberikan rasa aman untuk perempuan, ataukah sebaliknya, mereka melakukan dengan keterpaksaaan?


Kasus Masih Berjalan, Penggusuran Tetap Dilakukan

Dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin antara warga Bukit Duri dan Gema Demokrasi di Bukit Duri kemarin, salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri Kristin Veran mengatakan bahwa dari 113 penggusuran yang terjadi, 84% penggusuran selalu dilakukan dengan tanpa dialog dan 50% melibatkan TNI.

Data juga menunjukkan tidak ada informasi yang cukup komprehensif dari pemerintah dan masyarakat, masyarakat dibuat bingung dan selalu ada keterlibatan TNI dan Polisi dalam setiap penggusuran.

“Tidak ada pernah dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap penggusuran. Semua dilakukan dengan tanpa dialog,” ujar Kristin Veran.

Kristin Veran menambahkan, dalam kasus Bukit Duri misalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesewenang-wenangan. Proses hukum gugatan warga Bukit Duri masih berjalan, yaitu di PTUN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun penggusuran tetap dilakukan.    

Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa, seharusnya tugas pemerintah adalah melindungi warganya, namun dari penggusuran Bukit Duri ini kita bisa melihat bahwa warga dibiarkan tergusur dan diabaikan hak-haknya.


(Penggerak perempuan Kecubung, Sanik di Kampung Bukit Duri sebelum terkena penggusuran. Foto: Luviana)



Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Kamis, 22 September 2016 lalu adalah hari dimana sudah 12 tahun disahkannya Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Apa saja perubahannya untuk perempuan Indonesia, apakah ada kemajuan dan kemunduran dari pelaksanaan UU ini?

Bagi para perempuan Indonesia, UU ini selalu menjadi harapan dalam memperbaiki kondisi perempuan dan anak dalam rumah tangga. UU ini juga memberi ruang bagi korban untuk keluar dari kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Komnas Perempuan dalam pernyataan persnya mencatat bahwa pengesahan UU PKDRT pada 12 tahun lalu kemudian menjadi momentum penting bagi perempuan untuk berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan selain KDRT, misalnya perempuan dan anak-anak yang mengalami pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang diluar lingkup rumah tangga.

Sekalipun KDRT merupakan jenis kekerasan yang selalu paling tinggi angka pelaporannya pada setiap tahunnya, Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU PKDRT pada tahun 2015 yang dilakukan Komnas Perempuan bersama Forum Pengada Layanan (FPL) dan Kementerian/Lembaga terkait, mencatat peningkatan ini tidak diikuti dengan peningkatan kualitas dan jumlah kapasitas layanan bagi korban KDRT.

Selama ini korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses keadilan melalui jalur hukum, seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif  dari aparat penegak hukum.

“Implementasi UU PKDRT dengan tidak menggunakan perspektif gender, berakibat undang undang ini juga kerap digunakan pelaku untuk mengkriminalisasi perempuan korban,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yunianti Chuzaifah.  

Sejumlah pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tak jarang perempuan korban KDRT yang justru menyandang status sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Komnas Perempuan mencatat dari 4.371 kasus KDRT yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2011-2015, sebanyak 1,6% (atau 68 kasus) diantaranya korban KDRT justru mengalami kriminalisasi, dilaporkan dengan tindak pidana pencurian, pencemaran nama baik, laporan palsu, dan tindak pidana lainnya.

Sementara dari 68 kasus kriminalisasi korban KDRT, 20,6% (atau 14 kasus) diantaranya, kriminalisasi dilakukan dengan merujuk kepada UU PKDRT.

Maka Komnas Perempuan kemudian mengajak semua pihak meningkatkan perlindungan dan layanan kepada korban KDRT yang berpusat pada korban dengan berbasis pada hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas tidak berulangnya kekerasan.

“Kami juga mendorong Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar dalam mengimplementasikan UU PKDRT mendasarkan pada mandat UU No. 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) untuk menghapuskan diskriminasi dan mengakui ketimpangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan atau suami dan istri sebagai akar masalah KDRT.”

Selain itu mendorong pemerintah untuk segera melakukan review terhadap PP No. 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Pemulihan dan mengeluarkan sejumlah peraturan pelaksana lainnya, agar UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dapat diimplementasikan secara optimal.

*Ega Melindo- www.konde.co

Pagi buta  masih gelap
Siang hari sudah terik
Sore  mendung sudah datang
Malam gelap  telah melingkup
Hari ini, ada hiruk pikuk ditengah pekik
Gedung-gedung dan  lampu tetap berkerlap-kerlip

Pagi hari, kakiku melangkah keluar dari gang sawo kecik, tak jauh dari kawasan Bukit Duri, tempat terjadinya tragedi penggusuran siang tadi

Menuju Pasar Minggu   di jalan siaga dua, cukup dekat dari tempat terjadinya jembatan orang yang robah dua hari lalu

Kemudian berangkat menuju Menteng,  menemani rekan kerja yang akan siaran di radio, menyuarakan perjuangan reforma agraria adil gender

Satu setengah jam selesai, kembali lagi ke Pasar Minggu.

Nonton tv sebentar, mendengar teman-teman yang dengan kesal berujar " Bukit Duri sudah digusur, TV masih saja ngomong soal kopi jessica yang sidangnya sudah kayak sinetron episode ke-26

Sambil grasa gerusu beberes tas, kami ngedumel, warga Bukit Duri lagi menangis, televisi  Jakarta  masih saja berisi berita kopi sianida

Adzan dzuhur berkumandang

Teman semeja kerja bilang

Selow,  istigfhar dulu..

Bergegas lagi berangkat ke  Sudirman
Ngawani teman yang  menjadi narasumber di serial Lecture, membahas soal HIV/AIDS dan Buruh Migran. Diskusi di ruang pembahasan ilmiah. Seru, riang,  komunikatif dan cukup panjang.

Penindasan berlapis terhadap perempuan  dan ketimpangan  terjadi bukan cuma di persoalan ekonomi tapi juga sosial, hukum dan budaya akibat dari  penguasaan akses dan kontrol yang tak seimbang  baik antara laki-laki dan perempuan serta antara pemerintah  dengan masyarakat yang sumber-sumber penghidupannya dirampas sama perusahaan.

Diskusi selesai

Ikut melipir ke Gambir
Duduk lenggah di kedai kopi
Buka laptop terus ketik-ketik tugas
Nunggu waktu berangkat tiba
Hiruk pikuk pekik Jakarta
Di keramaian rutinitas sibuk Stasiun Gambir
Di pojok, ada pekik Bukit Duri yang tergusur terdengar

Kakiku lalu kesana, ke rumah-rumah Bukit Duri yang tergusur
Mata melihat semuanya sudah rata dengan tanah
Listrik dan lampu padam
Gelap melingkupi

Warga Bukit Duri  kini resmi menyandang sebagai korban penggusuran
Sebagian memilih menerima rumah susun dengan segala rasa kehilangan akan sumber-sumber penghidupan.

Dan bersiap berpikir keras untuk membayar iuaran satu juta perbulan
Sebagian yang tak dapat rusun luntang-lantung bersempit-sempit di tempat penampungan
Sementara anak-anak matanya belum bisa terpejam, karena hatinya penuh tanya:

Kenapa rumah kita digusur, pak ?
Terus kita tinggal dimana lagi, mak ?
Sanggar kita sudah dirubuhin,  pak ?
Nanti kita belajar dimana lagi pak ?

Para orang tua  tentu punya seribu jawaban untuk menenangkan anak-anak mereka dari rasa takut dan kekuatiran

Sama tenangnya dengan  teman saya, Andi  salah seorang pemuda yang juga aktif di Sanggar Ciliwung Merdeka.

Andi malah bilang: Tetap semangat Ega

Mungkin Andi menggunakan rumus:  boleh sudah tergusur, tapi semangat  sadar memperjuangkan keadilan tak boleh luntur
mungki Andi pegang dan terus pekikkan itu di jiwanya
Saya salut dan bangga

Pak Sandyawan sumardi, penggiat komunitas  ciliwung merdeka yang hari ini jadi korban kejahatan penguasa

Saya salut dan beri salam hormat tinggi karena kalian tunjukan cara melawan yang santun tanpa kekerasan

Penggusuran ini bukan akhir dari berjuang

Justru bukti kalau pemerintah Jakarta berlaku sembarangan,  tak patuhi  hukum yang lagi berjalan

Warga Bukit Duri

Teman-teman komunitas Sanggar Ciliwung

Suara kentongan, bunyi-bunyian yang kita  memekik bersama rasa sedih dan kecewa  hari ini adalah kemenangan, bersama tulisan yang tertulis dan menggantung  di setiap tembok-tembok rumah adalah  bukti perlawanan santun tanpa kekerasan

Kalian membuktikan siapa yang bernafsu menindas  dengan tak sabaran, represif gunakan  kekerasan


#WargaBukitDuriHebat
#SaveBukitDuri

Jakarta,  Rabu 28 Septembet-2016


(Penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta pada Rabu, 28 September 2016 kemarin. Foto: Luviana)

*Ega Melindo, aktif di Solidaritas Perempuan dan jaringan demokrasi di Jakarta.

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Sandyawan Sumardi, tampak tergetar saya menemuinya pagi ini. Setelah ‘menunggu’, akhirnya hari itu datang juga, begitu batin saya. Hari dimana Kampung Bukit Duri di Jakarta diluluhlantakkan buldozer. Hari dimana kekuasaan telah menghabisi air mata anak-anak dan perempuan Bukit Duri.

Kami adalah penyaksi para perempuan Bukit Duri yang menangis, penyaksi anak-anak yang kehilangan tempat tinggalnya. Menyaksikan dari dekat bagaimana kampung yang sudah membesarkan mereka selama ini, telah rata dengan tanah.

Enyah kau buldozer, enyahlah kepongahan. Makan saja kekuasaanmu. Puas kau lihat anak-anak dan perempuan kini lari terbirit mencari tempat tinggal barunya? Berdesak-desakan mengontrak rumah di Poncol, tak jauh dari tempat gusuran?. Hanya agar tetap dekat dan menyimpan rumah yang telah tergusur sebagai kenangan, hanya biar masih bisa mengintip luka dan kenangan manis lebur jadi satu disana?

Dengan mengenakan baju putih semburat keunguan, Rabu 28 September 2016 hari ini, Sandyawan Sumardi, pendamping dan guru bagi anak-anak Bukit Duri dengan tenang selalu berada diantara masyarakat yang tergusur.

Ia penyaksi bagaimana buldozer menghabisi Sanggar Ciliwung, tempat dimana anak-anak Bukit Duri selama ini belajar dan berkesenian. Sandyawan adalah guru, yang melihat sekolah anak-anaknya dirubuhkan secara serakah.

Atap yang pelan-pelan runtuh, rumah yang rontok, bersama serpihan sajak-sajak anak-anak Ciliwung. Mengalir deras hingga turun ke kali.

Saya tak sempat mengatakannya,” tuhan tidak pernah tidur, pak Sandy.”

Tapi mulut ini kelu. Tak bisa mengatakan apa-apa. Benarkah tuhan tak pernah tidur, setelah saya menyaksikan kampung ini rata dengan tanah?. Saya memilih untuk berdiri berada di dekat Pak sandy. Siapa tahu, bisa sedikit meringankan bebannya.

Di sekitar saya, banyak ibu, anak-anak perempuan Bukit Duri dan pengurus Sanggar Ciliwung yang membunyikan kentongan dari bambu, dari ember sisa-sisa gusuran, dan sekenanya bertepuk tangan. Mereka mundur, meringsek ke belakang setelah diminta mundur oleh polisi dan Satpol PP. Mundur, kami akan menggusur rumah-rumah kalian.


Bagaimana kami bisa mundur jika kau mengambil rumah kami?. Bagaimana kami bisa mundur jika kau mengambil seluruh jantung hidup kami? Saya merasakan betul jeritan banyak anak-anak dan perempuan disana. Pemuda-pemuda berbaju kuning hitam yang memanggul botol air mineral yang mereka tabuh sebagai kentongan. Airmata yang telah habis, kecemasan yang terus-menerus. Dan inilah saatnya. Berteriak sekerasnya agar bisa menghentikan buldozer jahanam itu.

Tapi apa mau dikata. Semua usaha sudah dilakukan. Semua daya upaya sudah dikerahkan.

“Tak ada yang mau menemui kami hingga sampai titik terakhir. Banyak orang menghindar ketika tahu kami akan tergusur,saya menemui mereka satu-persatu, namun tak ada yang mau menemui kami,” kata Sandyawan Sumardi.

Kami semua tertunduk di atas bongkahan batu gusuran. Diantara suara ramai polisi dan Satpol PP yang tetap berdiri berjejer di rumah-rumah tergusur.

Beberapa kawan aktivis perempuan seperti Dhyta Caturani yang datang ke Bukit Duri tadi mengatakan,” Bagaimana mungkin ya pak, padahal bapak sudah menolong banyak orang selama ini?”

Sandyawan hanya tersenyum kecil. saya tahu, ia tak mau membuat yang lainnya jadi frustasi. Ia tetap berdiri tenang dan menceritakan apa yang sudah dilakukan warga Bukit Duri untuk menghentikan buldozer menghabisi kampung hari ini.

Walau suaranya gemetar. Kecewa, geram dengan janji Jokowi yang pernah berjanji tidak akan menggusur dan membangun kampung deret di Ciliwung ini. Namun, nyatanya buldozer tetap datang hari ini, bersama musnahnya janji-janji itu.

“Dulu anak-anak disini menciptakan lagu untuk Presiden Jokowi, untuk Gubernur Jokowi. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Anak-anak telah digusur di rumah mereka sendiri, di tanah air mereka sendiri.”


Merinding. Kawan saya yang lain berkomentar melihat ‘pertunjukan’ di pinggir Ciliwung hari ini. Ia ingat bagaimana Sanggar Ciliwung selama ini sebagai tempat untuk pendidikan anak-anak Ciliwung. Sanggar ini sudah melahirkan banyak pemain teater baru, penyanyi baru. Anak-anak yang belajar percaya diri untuk pentas di depan umum. Anak-anak yang percaya bahwa perjuangan tanpa titik akhir akan membuahkan hasil.

Namun apakah Gubernur DKI Jakarta, Ahok Basuki Purnama tahu hal-hal yang hidup di kampung ini? Denyut yang menghidupkan kampung?. Ia tak pernah tahu. Tak pernah memahami bahwa buruknya hidup dan menjadi tergusur. Meninggalkan trauma. Mematikan harapan anak-anak Ciliwung. Atas nama pembangunan. Lagi-lagi hanya itu. Terlalu dibuat-buat. Sekarang kutanya, pembangunan apa yang telah menggusur anak-anak dan perempuan?

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani sangat heran dengan penggusuran ini. Padahal proses hukum soal gugatan warga masih berjalan di pengadilan dan Komnas HAM sudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan penggusuran sampai ada proses inkracht, namun yang terjadi hari ini sangat diluar dugaan.

“Inilah yang membuat frustasi warga negara Indonesia. Warga sudah menyelesaikan proses ini di pengadilan, namun penggusuran tetap dilakukan. Bagaimana warga tidak frustasi melihat pemerintah tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan?” kata Siane Indriani. Siane datang di tengah warga yang tergusur siang hari tadi.

LBH Jakarta menyatakan bahwa tindakan penggusuran yang dilakukan aparat pagi hari tadi justru membuat warga menjadi resah, aparat kepolisian seharusnya memberi perlindungan dan rasa aman supaya tidak terdampak kekerasan. Namun apa yang terjadi? Satu-persatu rumah sudah rata bersama puing.

“Mereka hanya polisi dan Satpol PP yang menjadi pesuruh saja. Mereka hanya petugas di lapangan, namun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” ujar Sandyawan mencoba menenangkan anak-anak muda disana.

Sejak Desember 2015 lalu, kecemasan ini  terus melanda Kampung Bukit Duri karena mereka terancam akan digusur. Tempat ini akan digunakan sebagai proyek normalisasi sungai. Jika digusur, tak ada lagi perbincangan di kampung di malam hari, keriuhan dan kesederhanaan kampung seperti yang selama ini mereka rasakan.

Para ibu juga akan kehilangan pemasukan ekonomi. Karena rata-rata mereka sehari-harinya berjualan kelontong di rumah-rumah mereka atau menjadi buruh cuci dan seterika di sekitar kampung ini. Penggusuran ini membuat warga harus pindah ke rumah susun.

Sejumlah warga sudah mulai diminta mengosongkan rumah dan mengambil kunci rumah susun. Warga kebingungan, bagaimana soal ganti rugi atas rumah mereka? Ini tak pernah dibicarakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Penggusuran atas nama apapun, selalu tak pernah mudah bagi perempuan. Pada penggusuran yang terjadi sebelumnya di Jakarta, para ibu korban penggusuran yang dipindahkan ke rumah susun mengeluhkan, mengapa harus menyewa lahan untuk berjualan, karena itu tak mudah bagi mereka buat yang pendapatannya pas-pasan. 

Mereka juga tak lagi bisa menjadi buruh mencuci dan mengosok di sekitar rumah mereka dulu karena jarak yang menjadi jauh. Kebiasaan-kebiasaan seperti harus naik turun lift serta kehidupan yang berbeda dari suasana kampung harus mereka ikuti, seperti tak pernah bertemu dan berbincang dengan warga lain seperti dulu, hal ini membuat mereka merasa terasing tinggal di rumah susun. Semua serba tertutup dan tak ada acara ngobrol dengan tetangga lagi di sore hari. Karena rumah bagi perempuan bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun tempat untuk berbagi dan bercerita.

Di rumah susun mereka juga harus membayar biaya sewa, membayar air dan harus menyewa tempat berjualan yang relatif mahal bagi warga. Sebulan warga bisa mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk membayar tempat tinggal dan menyewa tempat berjualan di rumah susun. Ini yang selalu membuat warga cemas. Para ibu tentu harus berjualan dengan cara menyewa tempat disana, padahal selama ini uang pendapatan mereka untuk berjualan selalu hanya cukup untuk makan saja.

Sore ini saya kembali datang melihat Bukit Duri dengan beberapa jurnalis lain. Waktu beranjak malam. Ada suara seorang ibu di tengah tumpukan puing.

“Rumah kami telah digusur tanpa adanya kompensasi. Baju-baju kami sudah kami masukkan di dalam gerobak biar kami bisa pakai buat besok.Mbak bisa bayangkan, kemana kami akan pulang malam ini? ”

Saya terduduk.

Tak sanggup mengatakan apa-apa.



( Penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan Rabu 28 September 2016 hari ini. Foto: Damar Juniarto dan Ardi Bramantyo)
Poedjiati Tan – www.konde.co

Setiap tanggal 28 September, seluruh dunia memperingati Hari  Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion. Atau hari aksi global dalam mengakses abosi yang aman dan legal, terutama untuk perempuan. Bagaimana sebenarnya sejarah atau awal mula hari tersebut sehingga diperingati hingga sekarang?

Aksi ini berawal di Amerika Latin dan Karibia di mana kelompok-kelompok perempuan bergerak untuk menuntut pemerintah agar melegalkan aborsi, menyediakan akses yang aman dan terjangkau untuk layanan aborsi dan untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang telah memilih untuk melakukan aborsi.

Nama asli dari kampanye di Amerika Latin dan Karibia adalah CampaƱa 28 de Septiember por la DespenalizaciĆ³n del Aborto. Tanggal - September 28 - dipilih dalam rangka memperingati penghapusan perbudakan di Brazil yang kini dikenang sebagai hari "free womb." Hari ini juga digunakan untuk menuntut pelaksanaan aborsi yang aman dan legal bagi semua perempuan.

Pada tahun 2011, Women’s Global Network for Reproductive Rights (WFNRR)  menggunakan tanggal 28 September sebagai hari untuk bersolidaritas bagi gerakan perempuan di Amerika latin ke tingkat global untuk pengakuan bahwa pada kenyataan akses untuk aborsi yang aman dan legal yang selalu ditolak oleh banyak negara.

Di sebagian besar negara-negara Afrika aborsi dilarang sama sekali atau hanya diizinkan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di beberapa negara Asia mayoritas aborsi diizinkan oleh hukum, namun, masih sangat terbatas, dan bahkan ketika diijinkan oleh hukum, perempuan masih harus bergulat dengan biaya yang mahal dan tidak dapat diaksesnya perawatan aborsi yang tepat.

Sedangkan di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, mereka menghadapi serangan sengit dengan kelompok oposisi yang ingin membatasi kebebasan reproduksi perempuan dengan memberlakukan pembatasan hukum dan keuangan, memproyeksikan stigma yang lebih besar dan diskriminasi dan selanjutnya menghalangi akses ke perawatan aborsi.

Semua faktor tersebut di atas merupakan hambatan yang berat bagi perempuan untuk sepenuhnya melaksanakan hak-hak mereka sebagai perempuan.

Di Indonesia, dulu pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan [Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan]: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun sejak ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi bisa dilakukan namun hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan.

Di sejumlah negara lain, prakteknya kadang masih sulit bagi perempuan. Bila terjadi perkosaan terhadap perempuan yang mengakibatkan kehamilan, dan yang memperkosa sebaya dan belum menikah, tindakan yang dilakukan adalah menikahkan mereka. Tanpa memberikan pilihan kepada perempuan itu untuk memilih aborsi atau tidak.

Tidak hanya itu saja, tetapi juga masih terjadi bagaimana tekanan masyarakat dan stigma yang diberikan kepada perempuan yang melakukan aborsi. Mereka seperti tidak memikirkan bahwa menjadi korban perkosaan sudah memberikan beban psikologis dan kini juga harus menanggung malu karena kehamilan lalu mendapatkan stigma karena melakukan aborsi.

Apalagi ketika sang pemerkosa menyatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi, dan perempuan korban memilih menolak dan ingin menggugurkan kandungan, maka mereka akan dianggap salah oleh masyarakat.

Bahkan sering kali keluarga korban bersedia menerima tawaran damai dengan menikahkan anaknya dengan alasan untuk menutupi aib atau malu tanpa memikirkan beban psikologis sang anak. Mereka tidak pernah merasakan beban yang ditanggung anak yang mengalami. Oleh karena itu kampanye September28.org mengatakan Step into Our Shoes, mengajak orang lain berempati pada posisi mereka yang mengalami stigma karena aborsi.

Ini adalah saatnya bagi semua perempuan untuk bersatu dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. Menghilangkan stigma di masyarakat terhadap perempuan yang melakukan aborsi dan meminta pemerintah agar perempuan dapat mengakses aborsi yang aman, terjangkau dan terlindungi.


Sumber
http://www.september28.org/
http://wgnrr.org/

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/14/06315911/Soal.PP.Aborsi.Ini.Penjelasan.Menteri.Kesehatan



Luviana-www.konde.co

Jakarta,Konde.co- Siang sangat terik, tapi aksi teatrikal itu sangat menyedot perhatian para wartawan. Mereka yang duduk di pinggir, para wartawan TV, radio, media online dan cetak menyeruak masuk di tengah aksi. Apalagi ketika ada suara "reforma agraria yang berkeadilan gender."

Para perempuan tani, dengan baju kebaya, membawa sayuran di atas tampah, tiba-tiba ditangkap polisi ketika ada pabrik-pabrik berdiri di tengah desa mereka. 

Aksi teatrikal ini dilakukan oleh teater ungu solidaritas perempuan pada Selasa, 27 September 2016 hari ini di depan istana negara Jakarta. Aksi ini dilakukan bersama sejumlah jaringan petani di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Sebenarnya apa reforma agraria yang berkeadilan gender?. Secara umum reforma agraria berarti merombak atau menata ulang struktur kepemilikan tanah. Melalui reforma agraria, struktur dan penguasaan tanah yang tadinya didominasi para pengusaha, harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.


Reforma Agraria Adil Gender


Lalu apa yang dimaksud reforma agraria yang berkeadilan gender?. Ketua Badan Eksekutif Nasional(BEN) Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengatakan bahwa reforma agraria yang adil gender adalah pemenuhan hak-hak keadilan bagi semua masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu reforma agraria harus menempatkan perempuan sebagai pemangku kepentingan. 

" Para perempuan harus diakui peran dan posisinya juga kepentingannya. Selain itu dalam berbagai konflik agraria perempuan harus dilibatkan dan dipenuhi rasa aman," ujar Puspa Dewy 

Dalam situasi secara umum perempuan petani selama ini memang menghadapi ketidakadilan berlapis. Mereka juga menghadapi ketimpangan akibat sistem adat dan budaya patriarkhi 

" Misalnya di Jawa, perempuan mendapatkan lebih sedikit warisan dibanding kaum lelaki yang terkenal dengan istilah sakpikul sak gendongan. Sak pikul hak waris untuk laki-laki."

Bahkan menurut catatan Solidaritas Perempuan walaupun perempuan dinyatakan sebagai pemilik tanah, namun pengambilan keputusan atas tanah berada di tangan laki-laki. 

Hal itu terjadi di adat Minang dimana hak waris jatuh ke perempuan namun yang mengatur dan memutuskan mengenai tanah adalah ninik mamak kumpulan mamak atau saudara laki-laki.

Dewi menjelaskan bahwa dalam negara, perempuan juga tidak diidentifikasikan sebagai penerima berbagai program negara. Di Kabupaten Cilacap misalnya data di tahun 2010 menyebutkan bahwa sertifikat tanah diberikan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. 

Sementara data Bina Desa di tahun 2011 menyebutkan bahwa perempuan kepala keluarga kesulitan mendapatkan haknya. 

Hal ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan di Desa Barati, Kabupaten Pamona,Poso. Data Solidaritas Perempuan menyebutkan penguasaan tanah di Desa Barati wilayah Poso ini dikuasai oleh laki-laki dengan perbandingan 90:10.

"Padahal perempuan memiliki peran penting dalam mengelola tanah. Perempuan bekerja dari menyemai dan menanam benih, membersihkan,memberi pupuk,memanen. Begitu juga dalam merawat hutan dan ekosistem mangrove," ujar Aliza Yuliana dari Solidaritas Perempuan.

Aliza Yuliana menambahkan hal ini menunjukkan bahwa perempuan harus mendapatkan keadilan atas tanah. Karena bagi perempuan, tanah dan sumber daya alam tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial, budaya,spiritual dan politik. 

"Tanah adalah sumber kehidupan perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga," Kata Aliza Yuliana.


(Aksi Hari Tani di depan istana negara pada Selasa, 27 September 2015 hari ini yang diadakan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Pembaruan Agraria. Foto:Luviana)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Beberapa hari ini banyak media membicarakan perceraian Angelina Jolie dan Brad Pitt. Dan Jenifer Anniston mantan istri Brad Pitt beberapa kali disebut sebagai orang yang membawa brad pitt kembali ke masa lalu. Padahal perceraian ini bukan karena itu. Bahkan dulu, Brad Pitt lah yang meninggalkan Anniston. Dan kini Anniston kembali disalahkan lagi karena perceraian ini, padahal Jennifer seperti disebutkan beberapa media yang saya baca, tak ada hubungannya dengan perceraian ini. Jika saya jadi Jennifer Anniston, saya akan bilang: cukup sudah. Cukup sudah saya menjadi bulan-bulanan selama ini.

Tak mudah memang bagi perempuan untuk berpisah. Apalagi bercerai. Selain harus menelan trauma panjang, banyak perempuan kemudian disalahkan atas kondisi buruk ini. Perceraian adalah hal terburuk dalam hidup saya, dan kita terus menanggung beban seumur hidup atas keputusan ini. Begitu kata kawan-kawan perempuan saya.

Berbicara tentang perceraian saya jadi ingat ketika ada reuni keluarga yang saya ikuti. Ketika berkumpul dengan keluarga besar, kami mendengarkan cerita salah seorang sepupu perempuan saya yang biasa dipanggil Maya. Maya bercerita tentang anaknya yang dia paksa cerai. Terus terang waktu itu kami sekeluarga terkejut, sebab dalam keluarga besar kami perceraian masih dianggap sebagai sesuatu aib yang harus ditutupi rapat-rapat. Memang dari empat generasi dalam keluarga besar tidak ada satupun perceraian. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dicegah.

Sepupu saya bercerita kalau anak perempuannya ketika hamil enam bulan mengalami KDRT oleh suami sampai keluar air ketuban. Dia sebagai ibu merasa wajib melindungi anak perempuannya. Ketika dibawa ke rumah sakit dokter  memerintahkan untuk dirawat inap sampai melahirkan bila ingin calon cucu pertamanya selamat. Maya meminta anaknya untuk bercerai dengan suaminya. Anaknya merasa gamang dan takut menjadi janda apalagi dia baru menikah 8 bulan. Dia malu kalau harus bercerai dengan suaminya.  “Lebih baik kamu jadi janda daripada jadi mayat!Kataku.

Maya merasa bahwa kewajibanya sebai ibu dan perenpuan untuk bisa menjaga dan mendidik anaknya untuk mandiri dan memiliki harga diri. Dia tidak mau anaknya jadi sasaran kekerasan suaminya tanpa bisa membela diri. Dia tidak peduli apa kata orang tentang anaknya. Dia berpesa kepada anaknya bahwa jadi perempuan harus bisa mandiri, bisa melindungi diri dan anaknya, tidak perlu takut. Bahkan dia tidak mau anaknya menuntut harta gono gini dari suaminya yang kaya raya. Dia mengajarkan anaknya untuk berwirausaha agar bisa menghidupi dirinya sendiri dan anaknya.  

Perceraian bagi perempuan memang tidak mudah. Ada beban ganda yang harus ditanggung, beban ekonomi, beban psikologis dan juga stigma yang harus diterima di masyarakat. Seringkali dalam kasus perceraian perempuan yang selalu dipersalahkan. Ketika suaminya selingkuh, dianggap dia tidak bisa melayani suami dengan baik sehingga terpikat dengan perempuan lain. Bahkan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tanggapun dianggap tidak sabar dan menerima. Ketika memutus untuk menjadi single parents-pun akan banyak beban dan prasangka yang harus diterima. Stigma janda yang suka menggoda suami orang atau dipandang sebagai perempuan yang butuh seks sehingga sering menerima pelecehan dari rekan pria.

Tekanan terhadap perempuan yang bercerai tidak saja dari masyarakat tetapi kadang juga dari dalam keluarga. Ada dorongan dari keluarga agar mereka segera menikah kembali. Dengan alasan agar mereka ada yang melindungi. Ketika memutuskan untuk menikah kembalipun harus berpasangan dengan duda atau laki-laki yang sudah tua. Bila ada laki-laki yang seumur ingin menikahi, biasanya keluarga sang laki-laki akan tidak setuju anaknya menikah dengan janda. Mereka lebih memilih perempuan yang masih belum pernah menikah.

Di dalam masyarakat yang patriaki, perceraian untuk perempuan bukanlah hal yang mudah. Seorang perempuan status janda bercerai cenderung memberikan stigma daripada status janda karena suami meninggal. Perempuan yang menjadi janda karena cerai lebih sering mendapat stigma dari laki-laki duda bercerai. Menurut Penelitian dari Biblarz dan Gottainer bahwa wanita yang menjadi janda karena perceraian memiliki tingkat kesulitan hidup dan stres yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang menjadi janda karena kematian pasangan.

Perceraian selalu disebut sebagai sebuah penyimpangan. Hal yang tak lazim untuk dilakukan. Pun ketika perempuan menjadi korban kekerasan dan kemudian menuntut dan meminta untuk bercerai. Proses melanjutkan hidup yang tak mudah ini pasti membutuhkan dukungan dari banyak orang. Jadi, stop sudah untuk melakukan penghakiman. Saya tak mau menjadi bulan-bulanan.

Sumber:

Biblarz, Timothy J;Gottainer, Greg. (2000). A comparison of widowed and divorced single-mother Journal of Marriage and the Famili. 533.

foto :
www.supportinasplit.com

Luviana - www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Istilah feminisme seringkali dikonotasikan negatif terutama di Indonesia. Padahal istilah feminisme mengacu pada aktivisme politik yang dilakukan oleh perempuan atas nama perempuan. Hal ini merupakan catatan penting dari konferensi feminisme Internasional yang diadakan Jurnal Perempuan selama 2 hari di Jakarta, yaitu tanggal 23-24 September 2016. Konferensi ini juga merupakan peringatan ulangtahun Jurnal Perempuan ke-20 dalam perjuangannya memberikan wacana dan gerakan feminisme di Indonesia. 

Perjuangan feminisme selama ini menurut catatan Jurnal Perempuan yaitu mempersoalkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta menuntut  perubahan. Para feminis memahami makna perempuan dengan kritis. Mereka tidak melihat perempuan sekadar jenis kelamin (sex) akan tetapi melihat adanya konstruksi sosial (gender).

Namun para feminis juga memahami perempuan dengan beragam, yaitu bukan saja dalam tingkat global yang seringkali diasosiasikan dengan feminisme Barat, akan  tetapi juga lokal yaitu adanya partikularisme, provinsialisme atau cara pandang Dunia ke-3 (Basu, 2000). 

Perjalanan ide feminisme di Indonesia merupakan perjalanan yang terjal. Pendiri Jurnal Perempuan, Gadis Arivia dalam pernyataan persnya menyatakan bahwa awal ide feminisme bisa dikatakan dibangun pada Kongres Ibu pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 yang membahas isu-isu penting pada masa itu, yaitu isu pendidikan dan perempuan. Selanjutnya, ide-ide feminisme terus berlanjut setelah Indonesia merdeka pada tingkat akar rumput yang secara gigih dipelopori oleh Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di tahun 1950-an. Setelah masa kepemimpinan presiden Sukarno, gerakan perempuan memasuki masa kelam di era presiden Suharto, yakni dikooptasi dan didominasi oleh negara.

Baru pada masa Reformasi ide-ide feminisme tumbuh subur dengan adanya demokrasi. Namun, pintu demokrasi yang terbuka lebar mengundang berbagai kelompok seperti kelompok konservatif yang juga menerabas masuk. Dengan demikian, tantangan perempuan Indonesia semakin besar memasuki abad ke-21.

Paparan di atas merupakan elaborasi Jurnal Perempuan tentang situasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Bahwa ada kegelisahan antara feminisme global dan lokal meski diakui bahwa pergerakan transnasional sangat membantu dalam melakukan advokasi bersama seperti trafficking, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya.

Di era internet apa yang terjadi di India misalnya dalam soal pemerkosaan dan juga penembakan Malala Yousafzai di Pakistan, menyatukan gerakan perempuan sedunia. Bersamaan dengan itu pula ada ketegangan lain yang muncul dalam budaya lokalitas itu sendiri seperti praktik-praktik tradisi yang merugikan perempuan.

Dalam semangat otonomi daerah, peraturan-peraturan daerah justru tidak menguntungkan perempuan apalagi bila peraturan-peraturan tersebut dinafasi dengan fundamentalisme agama yang intoleran terhadap perempuan. Maka tidak heran bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun di dalam ranah publik juga mengandung diskriminasi.

Meskipun demikian, wacana kesetaraan dan keadilan untuk perempuan telah diterima luas di berbagai daerah dan kesolidan gerakan perempuan tampak menguat baik di pemerintahan, parlemen, LSM, akademisi dan profesional serta tokoh/organisasi berhaluan feminis Islam.

Oleh sebab itu, Jurnal Perempuan tetap optimis akan masa depan feminisme di Indonesia. Untuk itu dalam rangka 20 tahun Jurnal Perempuan yang jatuh pada bulan September 2016, Jurnal Perempuan menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Feminisme guna mendiskusikan peran dan kontribusi wacana dan gerakan feminisme di Indonesia dengan mengambil tema Persilangan Identitas, Agensi dan Politik.

Diskusi dalam konferensi ini telah mengeksplorasi pengalaman berbeda antara perempuan, seksisme, homofobia, identitas nasional dan global, dan memahami multiplisitas identitas perempuan yang dinegosiasikan setiap hari.

Konferensi internasional tentang feminisme ini sendiri diikuti oleh 285 peserta dan telah membahas 10 isu dalam diskusi paralel yakni Agama dan Feminisme; Kebijakan Publik Berperspektif Feminis; Seksualitas, Tubuh dan Hak Reproduksi; Keadilan untuk Minoritas; Feminisme Lokal, Global dan Transnasional; Buruh dan Pekerjaan; Laki-laki Feminis; Tradisi dan Feminisme; Seni dan Sastra; serta Media dan Jurnalisme.



(Tulisan ini disadur dari pernyataan pers Konferensi internasional feminis yang diselenggarakan Jurnal Perempuan, 23-24 September 2016 di Jakarta)



Luviana – www.konde.co

Manila, Konde.co - The World Bank Group pada bulan Juni 2016 lalu merilis sebuah laporan tentang kondisi perempuan dalam bisnis, serta hukum yang menghambat produktivitas perempuan di 173 negara. Temuan ini menyatakan bahwa setidaknya ada 1 hukum yang menghambat peluang ekonomi perempuan.

Misalnya, di negara federasi Rusia, pemisahan gender dalam pekerjaan tersebar luas, di mana perempuan dibatasi untuk memegang pekerjaan tertentu. Perempuan juga didorong untuk bekerja di industri perawatan kesehatan, pendidikan dan industri lampu/ pencahayaan. Hal ini mengakibatkan perempuan hanya bekerja di sektor yang terbatas dan dibayar dengan biaya yang lebih rendah.

Dalam sebuah seminar baru-baru ini di Markas ADB di Manila, Philipina, Sarah Iqbal, program officer di Bank Dunia, menguraikan bagaimana seorang perempuan juga tidak bisa membayar pajak secara proporsional seperti yang terjadi di negara-negara Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Indonesia , Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, dan Filipina, di mana ada ketentuan pajak yang hanya mendukung laki-laki.

Di sejumlah negara lain juga ada pemotongan pajak atau kredit yang hanya diberikan kepada laki-laki yang dianggap kepala rumah tangga. Hanya Israel, Singapura dan Spanyol yang memberikan kredit dan pengurangan pajak tertentu untuk perempuan.

Laporan ini juga menggarisbawahi bagaimana kekerasan dapat menghambat ekonomi perempuan dengan memblokir akses ke sumber daya keuangan lainnya. Perempuan di Tanzania, misalnya, memperoleh 60% gaji lebih rendah jika mereka mengekspose laki-laki yang melakukan kekerasan dibandingkan perempuan yang tidak mengeksposenya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan dari keluarga kaya memiliki risiko 45% lebih rendah mendapat kekerasan dibandingkan perempuan yang berasal dari rumah tangga miskin


Pemberian Kredit untuk Perempuan

Dalam laporan juga tertulis hanya beberapa negara yang kemudian memberikan kredit dan bantuan untuk perempuan. Di Israel, pemerintah memberikan kredit pajak pribadi dengan jalan mengurangi jumlah pajak perempuan. Hal ini tergantung pada status perkawinan perempuan dan jumlah anak yang ia miliki.

Perempuan Israel yang ingin membuka usaha sendiri juga dapat memanfaatkan diskon atau pembayaran gratis yang dibimbing oleh seorang konsultan bisnis yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara itu, di Singapura, pemerintah memberikan bantuan pada ibu bekerja untuk bantuan anak untuk mendorong perempuan menikah untuk tetap bekerja setelah memiliki anak.

Sedangkan di Spanyol, perempuan diberikan pengurangan pajak hingga 2.500 euro, dari ketika mereka melahirkan sampai anak mereka mencapai usia 3 tahun.


  
(Disadur dari: http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1790:new-report-bares-legal-barriers-to-women-s-entrepreneurship-employment&catid=196&Itemid=449)