www.Konde.co - Bermacam cara perlakuan kekerasan yang dilakukan di dunia digital. Kekerasan ini juga sering terjadi dalam pacaran. Apa saja kekerasan di dunia digital? Kita semua harus mengenalinya agar terbebas dari kekerasan dunia digital:

Mengirimkan pesan, tweet, status, gambar, atau format lainnya di platform online yang berisi hal melecehkan, gak sopan, mengejek, merendahkan, atau hal-hal sejenis lainnya. Sekali pun saat kalian sedang bertengkar. Gak keren banget ‘kan kalau ketahuan bertengkar sama semua teman di path?

Diam-diam selalu mengecek Handphone (HP) pasangan dan memonitor siapa saja yang berinteraksi dengannya.

Memaksakan kehendak, termasuk kehendak di ranah digital.

24 jam mengirimi teks, menelepon atau face time. Kemudian marah jika pasangan tidak merespon dengan cepat.

Mengirimkan foto, suara, gambar, atau teks yang vulgar dan tidak pasangan inginkan agar yang di ujung sana juga mengirimkan hal serupa.

Mencuri atau memaksa pacar untuk berbagi password nya pada kita

Mengatur, bahkan menghapus teman satu sama lain di social media

Check-in di social media memang cool. Orang-orang jadi tahu kalau kita lagi ada tempat yang lagi hip saat ini. Tapi, sadarkah bahwa ini juga bisa membuat banyak orang mengakses keberadaan Nona, serta dengan siapa saja Nona saat ini?

Jika kita sudah mengenal kekerasan di dunia digital, maka yang harus kita lakukan menolak kekerasan ini dengan mengatakan : say no kekerasan di dunia digital.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)
(Disadur dari: www.helpnona.com)

www.Konde.co - Kekerasan dalam pacaran, tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya atau dunia digital. Apa saja yang bisa terjadi?

Digital dating abuse atau Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) Online adalah penggunaan teknologi yang tidak tepat karena dilakukan tanpa menghargai pasangan kita.

Sebenarnya beberapa aspek kekerasan dalam pacaran via online sudah diatur dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, kasus-kasus cyber crime seperti ini kerap sulit diproses secara hukum apabila pelakunya menggunakan akun palsu yang kemudian sulit terlacak.

Lagi-lagi, kebutuhan bukti-bukti jadi sulit dipenuhi. Ternyata pemahaman perempuan untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi di sosial media juga diperlukan. Soalnya, sangat mungkin suatu kekerasan terjadi dimulai dari interaksi maya tersebut.

Seringnya pelaku melakukan kekerasan via digital dengan melakukan kekerasan pada korban secara emosional. Padahal, mau dilakukan secara langsung atau via digital, merendahkan, mengejek atau bahkan melecehkan pasangan sama sekali gak bisa dibenarkan. But the truth is, digital abuse can happen anytime, Nona. Makanya perlu banget untuk kita memahami apa sih ciri-ciri kekerasan dalam pacaran di ranah online itu, antaralain:

Menghargai relationship boundaries yang sudah sama-sama ditentukan.

Buat batasan yang membuat Nona nyaman dan tidak nyaman di ranah digital. Misalnya, perlu gak kita nulis status jadian di facebook? Nyamankah kalau kita berteman di path dengan temannya pacar? Bolehkah saling mengecek HP pasangan kita? Apakah pacar marah kalau kita curhat tentang kisah cinta kalian di social media?

Selalu diskusikan apa yang Nona inginkan dengan pasangan, termasuk tentang batasan dalam ranah digital.

Nona berhak punya privasi dan menikmati keseharian tanpa pacar. Jadi gak perlu takut lupa cek HP dan lama membalas tweet pacar.

Say no to sexting, Nona! Jangan kirim sesuatu yang membuat Nona tidak nyaman, seperti permintaan pacar akan foto-foto yang terlalu vital dan pribadi. Pahami kalau Nona akan kehilangan kontrol terhadap file yang telah dikirim apabila sudah di tangan orang lain. Dia bisa saja ‘kan mem forward nya?

Nona tidak perlu berbagi password email, social media,atau e-banking pada pacar Nona.

Know your privacy settings, Nona. Saat ini hampir seluruh social media sudah sangat memudahkan penggunanya untuk mengatur setting privasi. Pergunakanlah kemudahan yang telah ada tersebut.

Hati-hati jika Nona memutuskan aplikasi check-ins seperti yang ada di path atau facebook. Itu memberikan ruang bagi pacar Nona untuk memantau kemana pun Nona berada. Sampaikan juga pada sahabat bila Nona tidak ingin keberadaannya diketahui.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

(Disadur dari: www.helpnona.com)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Seperti apakah kota aman bagi perempuan dan anak? Kota aman adalah kota dimana perempuan dan anak perempuan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan. Apabila suatu kota terasa aman bagi perempuan, maka aman pula seluruh penduduknya. Maka menciptakan kota yang aman bagi penduduknya merupakan bagian dari perencanaan kota yang baik.

Mewujudkan kota aman ini dilakukan setelah melihat banyaknya pelecehan dan kekerasan perempuan yang banyak terjadi di ruang publik seperti di jalan, di dalam dan di sekitar transportasi publik, di sekolah, tempat kerja, di toilet, taman dan sejumlah ruang publik lain. Kenyataan ini kemudian mengurangi partisipasi perempuan dalam beraktivitas. Perempuan menjadi ketakutan untuk beraktivitas di malam hari.

Dalam catatan UN Women tentang situasi kota-kota di dunia, di London berdasar hasil studi yang dikeluarkan pada tahun 2012, sebanyak 43% perempuan pernah mengalami setidaknya 1 bentuk pelecehan di jalan.

Sedangkan di Port Moresby, berdasar hasil studi pelingkupan, lebih dari 90% perempuan dan anak pernah mengalami setidaknya 1 bentuk pelecehan seksual ketika mengakses transportasi publik. Di Kigali, berdasar sebuah studi dasar menyebutkan bahwa 55% perempuan melaporkan bahwa mereka kuatir untuk datang ke lembaga pendidikan di malam hari.

Hal yang sama juga terjadi di Jakarta, banyak perempuan yang takut pulang ketika malam hari, takut menyeberang jembatan penyeberangan karena sepi dan gelap ketika malam hari. Hal inilah yang kemudian membatasi akses pada perempuan.

UN Women kemudian mengajak sejumlah kota di dunia untuk berpartisipasi dalam program Safe Cities dan Safe Public Spaces atau mewujudkan kota dan ruang publik yang aman pada perempuan dan anak. Sejumlah kota yang berpartisipasi ini antaralain: Cairo, New Delhi, Port Moresby, Quito, Cape Town, Mexico City, Rabat, Marrakech, Quezon City, Manila, Medellin, Dushanbe, Rio De Janeiro, Tegucigalpa, Dublin, Winnipeg (bersama dengan Provinsi Manitoba di Kanada), Reykjavik, Sakai, New York dan Brussel untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kota yang ramah pada perempuan dan anak.

Kota yang berpartisipasi dalam inisiatif ini kemudian berkomitmen untuk:

1. Mengidentifikasi intervensi yang relevan dan responsif gender, yaitu melaksanakan studi soal pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, kemudian pemangku kepentingan merefleksikan hasilnya

2. Mengembangkan hukum, kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual di ruang publik

3. Melakukan pendekatan gender pada perencanaan kota seperti insfrastruktur yang baik untuk perempuan dan anak, sanitasi yang aman, pencahayaan kota yang cukup hingga pemberdayaan ekonomi perempuan

4. Anak, perempuan dan laki-laki terlibat sebagai agen perubahan, terlibat dalam kegiatan transformatif di sekolah, mempromosikan dan saling hormat antar gender. 

Safe Cities ini akan membantu mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi untuk pencegahan sekaligus merespon kekerasan seksual pada perempuan dan anak di ruang publik sehingga kota yang aman bagi perempuan dan anak bisa diwujudkan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


"Sinta (bukan nama sebenarnya), selalu bimbang jika akan menyeberang jalan di jembatan penyebarangan di kawasan Rawamangun di Jakarta. Jembatan itu jika di malam hari sangat gelap, hanya mendapatkan cahaya lampu yang sangat minim dari lampu kota yang agak jauh letaknya, tak ada penerangan di sekitar jembatan. Padahal ia harus menyeberang jalan hampir setiap malam. Ia selalu takut jika terjadi sesuatu, dirampok, diperkosa. Jika ingin menyeberang, ia harus menunggu perempuan lain yang juga akan melewati jembatan tersebut, agar ia merasa aman.”


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Seperti apa wajah kota yang ramah terhadap perempuan dan anak? Keluhan Sinta juga dikeluhkan sejumlah perempuan lain di Jakarta. Tak hanya ketika menyeberang jembatan penyeberangan di malam hari, namun juga di jalan ketika sedang menunggu angkutan umum, saat berada dalam angkutan hingga sampai ke rumah.

Saat berada dalam angkutan ketika malam hari, sejumlah perempuan menyatakan bahwa ia akan naik angkutan umum tersebut jika ada perempuan lain berada di dalam angkutan, jika tidak, maka sepanjang perjalanan, mereka hanya merasakan was-was saja. Belum lagi jika melewati jalan di ujung rumah, selalu saja ada laki-laki yang menggoda.

Persoalan inilah yang dialami banyak perempuan di Jakarta. Padahal banyak perempuan di Jakarta yang pulangnya selalu malam, ada yang lebih dari jam 21.00 WIB, namun tak jarang ada yang pulang hingga jam 24.00 WIB. Ini biasanya terjadi pada perempuan pekerja toko, pekerja restoran yang tutup hingga malam hari.

UN Women, Kalyanamitra bersama  PT. Transjakarta  kemudian melakukan kampanye publik tentang Safe Cities, yaitu kampanye kota yang aman dan bebas dari kekerasan perempuan dan anak. Kampanye ini dilakukan sejak peringatan “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence”, sebuah kampanye global dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2017 lalu hingga sekarang.

UN Women mencatat, di Indonesia sebanyak 1 dari 3 perempuan telah mengalami kekerasan. Di tahun 2016 terdapat 259.150 kasus terdapat perempuan, dimana 3092 diantaranya terjadi di ruang publik. Perempuan yang hidup di perkotaan (36,3%) lebih banyak mengalami kekerasan dibandingkan di desa (29,8%).

Jenis pelecehan yang biasa terjadi di ruang publik antaralain pelecehan verbal seperti memberikan komentar, siulan, seruan yang bernada melecehkan. Lalu pelecehan non verbal seperti meraba, menyentuh, melakukan penyerangan seksual, pemerkosaan, menguntit, menatap dengan tujuan seksual dan menunjukkan alat kelamin.

Kelompok rentan yang biasa menjadi korban pelecehan seksual umumnya adalah para perempuan muda, perempuan disabilitas, kelompok minoritas seksual seperti waria, perempuan pekerja seks juga perempuan dari etnis minoritas.

Penyebab pelecehan dan kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena infrastruktir dan transportasi publik yang kurang memadai, misalnya kurang atau tidak adanya penerangan yang cukup di jalan, di gang, di trotoar, tidak adanya CCTV di tempat strategis dan transportasi publik yang kurang aman.

Hal lain kekerasan juga kadang terkesan dibiarkan ketika kurangnya respon dari penonton yang hanya mau menyaksikan kekerasan, namun tidak berusaha mencegah kekerasan yang ia lihat. Dan yang lainnya, banyaknya korban kekerasan yang malah justru disalahkan.

Realitas ini kemudian membatasi ruang gerak perempuan. Perempuan menjadi terhambat dalam mengakses fasilitas dasar seperti layanan dasar, menghambat partisipasi perempuan di sekolah, pekerjaan serta kehidupan bermasyarakat. Selain itu perempuan jadi takut menggunakan transportasi publik khususnya di malam hari.

Di Indonesia, inisiatif Safe Cities ini dimulai di Jakarta untuk mengatasi persoalan perempuan karena Jakarta harus menjadi kota yang inklusif untuk perempuan dan anak. Selama ini nilai keamanan untuk kota Jakarta nilainya adalah 2,5 dari 5.

Maka Safe cities ini kemudian akan melakukan evaluasi, mencegah dan merespon kekerasan seksual di ruang publik, termasuk memastikan pendekatan gender dalam perencanaan kota. Salah satu metode yang digunakan adalah metode safety walk. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi elemen di ruang publik yang memberikan konstribusi dalam menciptakan rasa aman.

Maka safety walk kemudian melihat 9 parameter kota yang harus dievaluasi yaitu penerangan, terbuka atau tidaknya suatu tempat, jarak pandang, keramaian, keamanan, jalan setapak, ketersediaan transportasi publik, juga perasaan dan keragaman gender.

Di luar itu, hal yang tak kalah penting yaitu mengajak pemerintah untuk meningkatkan keamanan di transportasi dan fasilitas publik, meningkatkan respon penyedia layanan dan penegah huku dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat atas sikap untuk menolak kekerasan terhadap perempuan.


Sebuah maklumat perempuan di deklarasikan di Jakarta. Deklarasi ini meminta pemerintah dan pihak legislatif untuk mengambil langkah nyata dalam pemenuhan hak perempuan.


*Ega Melindo- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Deklarasi perempuan ini dibacakan dalam dialog nasional perempuan yang diadakan Solidaritas Perempuan pada 8 Januari 2018 lalu di Jakarta.

Data yang dihimpun Solidaritas Perempuan menyebutkan bahwa penindasan terhadap tubuh, pikiran, ruang gerak dan hasil kerja perempuan, serta pembatasan akses dan kontrol perempuan atas informasi  dan  pengambilan  keputusan,  mengakibatkan  perempuan  terus  termarjinalisasi, dan kehilangan kedaulatan atas diri dan hidupnya sendiri masih terus terjadi.

Puspa Dewy dari Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa atas nama pembangunan, perampasan tanah dan ruang hidup perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, dan perempuan yang hidup di dalam dan sekitar hutan maupun komunitas masyarakat marjinal lainnya  terus berlangsung semata-mata untuk kepentingan investasi.

Tak hanya sumber daya alam, pengkomodifikasian manusia oleh negara mengakibatkan perempuan buruh migran terus mengalami  trafficking  maupun  kekerasan-kekerasan  lainnya.  Berbagai  situasi  tersebut merupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang secara sistematis memiskinkan perempuan, dan menimbulkan dampak berlapis lainnya.

“Solidaritas Perempuan melihat bahwa hal ini tidak terlepas dari sistem kapitalis dan patriarkal yang mempengaruhi pola pembangunan, kebijakan dan sistem sosial di Indonesia dan secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan perempuan. Hegemoni korporasi  dan  kuasa  modal  berkolaborasi dengan kepentingan  politik semakin  meminggirkan kepentingan rakyat, terlebih perempuan. “

Dalam situasi tersebut perempuan dan gerakan rakyat yang kritis lainnya, terus dibungkam oleh kuasa negara, maupun kuasa kelompok mayoritas yang saat ini kerap melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan mengtasnamakan agama dan moralitas.

“Maraknya fundamentalisme agama semakin mengancam pranata kehidupan, otonomi dan keputusan politik perempuan, serta meningkatkan upaya-upaya sistemik yang berorientasi pada politik kekuasaan atas nama agama dan berpotensi menghancurkan pluralisme dan hak – hak perempuan di Indonesia.”

Indonesia sesungguhnya telah memiliki berbagai dasar hukum dan kebijakan yang mengakui dan menjamin hak perempuan. UU no 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU no. 68 tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender, maupun kebijakan Hak Asasi Manusia lainnya seharusnya menjadi pijakan kuat untuk tindakan nyata negara dalam menghapuskan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan.

Namun penanganan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan oleh Negara baru sebatas pada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta trafficking perempuan, namun mengabaikan dan tidak menyasar pada pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi akibat kebijakan dan/atau tindakan pejabat negara.

Menyikapi situasi ini, Solidaritas Perempuan bersama perwakilan dari 11 komunitasnya di Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Lombok,  Sumbawa, Kendari, Makassar, Palu, dan Poso pada 8 Januari 2018 di Jakarta bersama ini menyatakan  deklarasi perempuan:

1. Hak Asasi Manusia merupakan perangkat hak yang melekat di dalam diri setiap manusia, tidak terkecuali bagi perempuan, yang wajib diakui, dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Pelanggaraan hak asasi perempuan untuk hidup dan berpenghidupan, memiliki tanah, properti dan sumber daya lainnya, bekerja dan bebas bergerak, bebas dari penyiksaan dan diskriminasi,  adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dan termasuk kekerasan Negara.

2. Budaya     Patriarki     mengakibatkan     perempuan     mengalami     situasi,     kerentanan, permasalahan, dampak serta memiliki kebutuhan dan kepentingan spesifik yang berbeda dengan laki-laki, sehingga harus direspon dan ditangani secara berbeda.

2. Perempuan memiliki berbagai inisiatif berdasarkan kearifan pengetahuan dan pengalamannya, yang harus diakui, didukung dan dilindungi untuk mendukung dirinya untuk berdaya, dengan kebijakan maupun praktik sosial yang melindungi hak perempuan.

4.   Pelanggaran   HAM   dan   kekerasan   terhadap   perempuan   harus   ditangani   secara menyeluruh melalui:

a.    Harmonisasi  kebijakan  dan  pelaksanaan  pembangunan  agar  berkeadilan  gender,
secara khusus menempatkan perempuan setara sebagai subjek pembangunan; serta memastikan keterbukaan informasi dan keterlibatan perempuan di setiap ranah dan tingkatan pembangunan.

b.  Penghapusan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang membatasi dan/atau mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak perempuan, serta menghambat perempuan dalam menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budayanya.

c. Kebijakan perlindungan perempuan sebagai payung hukum yang mampu mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada setiap ranah, dengan berdasarkan dengan prinsip dan pendekatan yang inklusif, sensitif dan responsif gender.

Puspa Dewy menyatakan kini perlunya melakukan penguatan terhadap perempuan dan masyarakat di tingkat akar rumput, serta gerakan perempuan dan gerakan masyarakat sipil dalam menyuarakan kepentingan perempuan yang berkeadilan, melindungi hak asasi perempuan di berbagai sektor/isu dan memperkuat nilai pluralisme di Indonesia.

“Dalam upaya tersebut, kami akan terus mendorong perubahan kebijakan mulai dari tingkat lokal, nasional, regional  hingga  internasional  untuk  penghapusan  pelanggaran  HAM  dan  kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah, serta mendorong kebijakan perlindungan perempuan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berbasis hak, berkeadilan sosial, ekonomi, lingkungan  dan   berkeadilan   gender   serta   berpihak   pada   kepentingan   rakyat, terutama perempuan. Kami juga berkomitmen mengawal PILKADA 2018 dan PEMILU 2019, untuk memastikan demokrasi berjalan secara substantif bagi hak-hak dan kepentingan perempuan, temasuk hak politik perempuan diakui, dipenuhi dan dilindungi”


(Acara Deklarasi Perempuan yang diadakan Solidaritas Perempuan di Jakarta pada 8 Januari 2018, Foto: Ega Melindo)


*Ega Melindo, aktif di Solidaritas Perempuan


*Ega Melindo- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co-  Senin  8 Januari  2018 lalu, dari atas podium dialog publik nasional mendorong kebijakan perlindungan perempuan dalam upaya penghapusan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap Perempuan, mereka, perempuan-perempuan yang telah diacuhkan hak-haknyanya oleh negara selama ini, menceritakan situasi  dan pengalaman yang mereka alami.

Para perempuan menceritakan pengalaman, kisah hidup dimana  kebijakan negara masih terus  mengacuhkan hak-hak dan perlindungan perempuan.

Perempuan-perempuan ini hadir dalam acara dialog publik nasional yang diadakan Solidaritas Perempuan di Jakarta. Mereka datang dengan  suara-suara lirih mereka bersama perempuan lainya dari berbagi wilayah dan konteks  masing- masing. Salasari Dg. Ngati dari perempuan petani dari Takalar-Sulsel. Ipah saripah dari Muara Angke, Jakarta, Nuriah  perempuan mantan buruh migran asal Kendari  dan hadir pula Ratna Sary, perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh.

Inilah situasi kekerasan  dan penindasan yang mereka alami selama ini:

“Konflik di Takalar yang kemudian tercipta dengan melibatkan Brimob dan Polisi meninggalkan bekas luka ditengah masyarakat. Ada yang ditembak, diinjak-injak, dan ditarik rambutnya. Banyak perempuan yang beralih profesi menjadi buruh tani, buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan,” cerita Ibu Salasari, seorang perempuan petani yang sekarang telah menjadi buruh tani sejak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV masuk ke Takalar.

Perempuan nelayan Teluk Jakarta, Ibu Ipah Saripah, perempuan pesisir pengupas kerang di Muara Angke, menyatakan bahwa setelah proyek reklamasi berjalan di Teluk Utara Jakarta, menimbulkan dampak yang merugikan kehidupan  perempuan  nelayan.

“Penghasilan perempuan pengupas kerang di Muara Angke menurun karena jumlah penangkapan kerang hijau juga menurun secara drastis. Hal ini berdampak terhadap penghasilan perempuan”.

Masifnya kebijakan diskriminatif pada perempuan tak hanya  mengancam sumber-sumber kehidupan perempuan  yang akhirnya  merampas  sumber kehidupan dan memaksa perempuan menjadi buruh migran ke luar negeri.

Ibu Nuridah, perempuan buruh migran dari Kendari, menceritakan tentang kisahnya menjadi buruh di Saudi Arabia. Para buruh migran disana mengalami kekerasan dan pelanggaran hak dalam setiap tahapannya, baik dari pra-penempatan, pada masa penempatan dan purna penempatan.

“Berbagai kebijakan diskriminatif yang mengontrol tubuh, pikiran dan ruang gerak bagi perempuan, sehingga perempuan semakin terbungkam dan termarjinalkan.”

Sedangkan perempuan pendamping korban kebijakan diskriminatif di Aceh,  Ratna Sary menceritakan yang dialami perempuan korban.

“Salah satu kasus yang mengoyak rasa kemanusiaan kita adalah perempuan disabilitas intelektual, korban perkosaan hingga hamil, justru dihukum penjara atas tuduhan zina. Kami sebagai pendamping sangat sedih melihat dampak dari Qanun Jinayat yang sangat buruk terhadap masyarakat Aceh. Namun ketika kita mengkritisi Qanun Jinayat, kita dianggap anti-Islam, antek Yahudi dan tuduhan ngawur lainya, padahal Aceh masih bagian dari Indonesia,” tegas Ratna Sary.

Situasi ketidakadilan  yang dikisahkan perempuan petani, perempuan nelayan perempuan pesisir, perempuan nelayan , perempuan mantan buruh migran,  perempuan  pendamping korban kebijkan diskriminatif. Hal ini semakin menguatkan  bukti jika berbagai kebijakan ekonomi dan proyek-proyek investasi skala besar dengan mengatasnamakan pembangunan dan dibiayai oleh Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya) maupun investor lainnya, seringkali justru berujung pada perampasan lahan, dan perampasan sumber kehidupan dan penghidupan bagi para perempuan petani, perempuan nelayan/pesisir, perempuan miskin kota, masyarakat adat maupun komunitas masyarakat marginal lainnya.

Situasi ini juga berdampak pada penghancuran sistem pengelolaan pangan yang selama ini dimiliki dan diperankan perempuan sebagai sebuah kearifan lokal dan bagian dari kedaulatan pangan perempuan.

Hal lain, perampasan sumber-sumber kehidupan perempuan juga menambah beban perempuan yang dilekatkan oleh masyarakat dengan peran merawat dan memastikan tercukupinya kebutuhan keluarga. Perempuan kemudian harus berpikir lebih keras, dan bekerja lebih berat, serta mencari alternatif sumber-sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dalam situasi tersebut, bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran menjadi alternatif pekerjaan yang harus diambil perempuan. Namun sayangnya menjadi PRT migran tidak disertai dengan perlindungan memadai dari negara. Pelanggaran HAM terhadap perempuan buruh migran masih terjadi dalam berbagai bentuk.

Ada beberapa jenis kasus yang tercatat, yaitu:  over kontrak, gaji belum dibayarkan, gaji ditahan majikan, kekerasan fisik, hilang kontak, trafficking, kriminalisasi meninggal, ditahan majikan, beban kerja berlebihan, ingin dipulangkan, dipenjarakan, dipulangkan secara sepihak, dibunuh oleh majikan, sakit, kekerasan seksual, gagal berangkat, pemalsuan dokumen, pemerasasan, penyekapan, diusir majikan, dilarang berkomunikasi dan gaji tidak sesuai perjanjian.

Sementara, negara justru melahirkan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan buruh migran. Salah satunya dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perseorangan ke Negara-negara kawasan Timur Tengah . Tidak hanya terbukti mendiskriminasi pekerja rumah tangga   migran dan melanggar hak mereka untuk bekerja dan mendapatan kehidupan yang layak, tetapi kebijakan ini juga mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban trafficking. Setidaknya 263 perempan buruh migran menjadi korban trafficking akibat implementasinya.

Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy  menyatakan bahwa saat ini harus ada langkah khusus, prioritas oleh negara bagaimana memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.

Puspa Dewy  juga memaparkan bahwa 80 persen perempuan tercatat tidak memiliki akses kepemilikan tanah. Kemudian perempuan pesisir atau nelayan bahkan masih bekerja dalam rentang 15-17 jam perhari. Data Solidaritas Perempuan di tahun 2017 menunjukkan setidaknya ada 3 perempuan pejuang dalam konflik agraria yang berjuang melawan perampasan tanah.

“Hal ini ditandai dengan masih maraknya penggusuran, perampasan tanah, pencemaran lingkungan, pembatasan akses dan kontrol atas sumber kehidupan, dibarengi dengan cara-cara  kekerasan termasuk kriminalisasi dan intimidasi yang digunakan negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan investasi.”

Dari pertemuan inilah maka Komunitas SP  Bungoeng Jeumpa Aceh, Komunitas SP Palembang Sumatera Selatan  Komunitas SP Jabotabek,  Komunitas SP  Kinasih Yogyakarta, Komunitas SP Mataram Nusa Tenggara BaratKomunitas SP Palu Sulawesi Tengah, Komunitas SP Anging Mammiri Makassar Sulawesi Selatan, Komunitas SP Kendari Sulawesi Tenggara, Komunitas SP  Sintuwu Raya Poso Sulawesi Tengah, Komunitas SP  Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Komunitas SP  Sebay Lampung kemudian melakukan deklarasi perempuan.

Lewat deklarasi ini perempuan hendak mengingatkan negara untuk tidak mengacuhkan   mendesaknya perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

(Dialog Nasional Perempuan yang diadakan Solidaritas Perempuan di Jakarta, 8 Januari 2018, Foto: Ega Melindo)


*Ega Melindo, Aktif di Solidaritas Perempuan.


Seorang perempuan korban dituduh membuang bayinya. Dan kini, pendamping korban tersebut, juga menjadi bulan-bulanan di sosial media. Keduanya kemudian justru diperiksa oleh polisi.


Poedjiati Tan- www.konde.co

Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 11 Januari 2018 lalu saat korban(UYR) diperkosa oleh seorang laki-laki yang kemudian meninggalkannya. Korban adalah penanggungjawab keluarga. Ia tidak tahu lagi harus kemana ketika dia harus melahirkan. Ia merasa putus asa sekali, kesulitan ekonomi, fisik dan psikis. Inilah kekerasan bertubi-tubi yang ia alami.

Dalam peristiwa ini, hingga melahirkan, bayi yang dlahirkan korban dalam keadaan meninggal di tempat kosnya. Karena korban bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya korban meletakkan bayinya di dekat saluran irigasi. Yang akhirnya peristiwa ini menjadi ramai di tempat tersebut. Warga mencurigai korban sebagai pelaku pembuang bayi karena melihat perutnya kempes.

Di tengah kebingungannya, ia ditolong dan didampingi oleh teman saya, Maryaam Jameelah yang biasa dipanggil Mila. Mila, seorang pendamping korban yang bekerja di sebuah Women Crisis Center di Malang. Namun justru setelah itu, teman saya kemudian menjadi bulan-bulanan di sosial media dan dituduh membuang bayi korban.

Hal ini kemudian menyadarkan saya bahwa sulitnya menjadi korban di Indonesia. Dalam kasus ini, korban tidak hanya diperkosa, namun juga ditinggalkan laki-laki yang tak bertanggungjawab. Ia harus melahirkan bayinya sendiri. Semua haknya sebagai perempuan telah diambil. Apakah ada yang memikirkan, setelah ini dengan apa ia hidup? Dengan cara apa dia akan kembali seperti semula? Dengan cara apa dia bisa menuntut pelaku? Banyak hal yang harus dilakukannya setelah ini. Orang hanya tahu soal kehebohannya, namun tak pernah mau tahu bagaimana perjuangannya hamil dari laki-laki yang memperkosanya. Dan sekarang, ia harus berurusan dengan polisi.

Apakah polisi mau tahu sejarah, proses, fakta-fakta sebelum peristiwa ini terjadi? Apakah perempuan yang menjadi korban kekerasan, justru kemudian dituduh sebagai pelaku tanpa orang lain mau mendudukan persoalan yang sebenarnya?

Setelah itu, saya juga merasakan bagaimana sulitnya menjadi pekerja pendamping perempuan, semuanya tidaklah mudah. Dimana orang tidak memiliki kesadaran untuk lebih teliti atau mempunyai kecenderungan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenaran dan menggunakan asumsi saja.

Perempuan yang menjadi pendamping korban yang seharusnya juga dilindungi, malah menjadi korban kekerasaan di media sosial.

Dalam tugas tersebut, Mila yang memang selalu mendampingi seorang perempuan yang diperkosa atau mendapatkan kekerasan dan hamil tanpa korban sadari.

Ketika menjemput korban di tempat kosnya, Mila nyaris kena amuk masa karena dikira dia yang membuang bayi. Dia juga diteriaki pelacur ketika keluar dari rumah korban dampingannya.

Bahkan setelah mengadakan konferensi pers dengan media, tiba-tiba fotonya terpampang di media sosial dan dianggap sebagai pelaku pembuang bayi.

Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan cacian, kutukan dan segala macam sumpah serapah. Dan foto dia telah dishare ratusan kali sebagai perempuan yang membuang bayi. Mila ini merasa tidak nyaman dengan perlakuan nitizen. Dia juga merasa di Indonesia seperti tidak ada perlindungan bagi pekerja pendamping penyintas seperti dirinya atas kekerasan di sosial media ini.

Dan sekarang Mila juga harus berurusan dengan hukum karena dituduh berbohong oleh pihak kepolisan tentang korban yang pernah diperkosa. Polis menganggap, Mila mengarahkan korban agar mengatakan diperkosa.

Pekerja HAM atau perempuan pendamping penyintas memang seringkali mendapatkan perlakuan atau ancaman dari masyarakat karena pekerjaannya. Banyak sekali kasus-kasus penyerangan terhadap pekerja Hak Asasi Manusia (HAM) atau para pendamping yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Bahkan terjadi pembiaran oleh negara. Dan beberapa Ormas yang menganggap diri sebagai penjaga moral bisa melakukan kekerasan, ancaman bahkan persekusi dengan gampangnya.

Dari peristiwa ini kita bisa melihat, sulitnya berjuang bagi korban. Korban mengalami kesulitan, dan pendamping korban mengalami kesulitan yang tak jauh berbeda.


Referensi:
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/11/kisah-pilu-ibu-muda-yang-diduga-buang-bayi-di-kota-malang-bermula-dari-kejadian-ini?page=all
http://suryamalang.tribunnews.com/2018/01/11/benarkah-wanita-asal-kediri-ini-yang-buang-bayi-di-saluran-irigasi-di-kota-malang


*Gadis Merah- www.Konde.co

Minten,
Sosok buruh perempuan tinggi semampai,
Sedikit ada ceria diwajahnya setelah beberapa hari lalu ia menerima uang cuti hamilnya, tanpa harus mengundurkan diri.
Minten bisa bersikukuh, Serikat pekerjanya pun bersikukuh,
Minten bermental baja,
Berkali personalia sodorkan surat pengunduran diri, dengan jurus silat lidah ketekuk-tekuk,
Berkali itu juga Minten menolak dengan lembutnya, dengan senyum polosnya, dengan gigi mringisnya,
Hingga akhirnya personalia menyerah,
Bosnya yang Korea itu juga menyerah.

Ya, Minten akhirnya kembali bekerja, kembali menjahit bobok kantong, pasang kantong.
Minten menjadi lebih percaya diri, ternyata benar yang dia pikirkan.

Serikatnya tak membiarkan ia berjuang sendiri.
Keteguhan hatinya, keteguhan serikatnya, adalah kunci dan amunisi untuk menatap hari esok.

Sore itu,
Minten pulang kerja dengan bangga,
Sedikit jingkrak-jingkrak, kakinya mengarah keluar pintu gerbang kawasan industri,
Dia sapa teman kerja yang sama asem bau badan dengannya, keringat para buruh pabrik
" Minul, utangku ke kamu kukembalikan besok ya," dengan percaya diri dan senyum polosnya.
Tak lupa ia samperin Om Boltak yang kemarin meminjamkan uang untuk Minten melahirkan,
"Om, hari Selasa habis tahun baru, utangku ku kembalikan ya," begitu Minten berseru, sembari terus berlalu menuju rumah tetangga tempat sang buah hati di asuh tetangga.

Minten,
Ia menghitung bolak balik uang dalam genggaman,
Tak yakin dengan hasil yang dia hitung,
Mulutnya komat kamit sambil mengingat,
Kepada siapa lagi Minten musti bayar hutang.

Adalah sahabat karib Minten,
Sama-sama bekerja di pabrik, di bagian yang sama yaitu menjahit,
Bertahun menjadi sahabat di satu Line,
Ia yang sering meminjamkan uang kepada Minten.

Namun,
Satu juta yang Minten pinjam,
Menjadi tiga juta karena tak sanggup bayar pokok.
Setiap bulannya Minten hanya sanggup bayar bunganya tiga ratus ribu.

Kali ini,
Yang tiga juta berbunga menjadi empat juta delapan ratus ribu,
Begitu Minten dapat uang cuti melahirkan,
Sahabatnya mendesak Minten untuk segera bayar utang, dengan muka garang sok kuasa, karena merasa berjasa.

Minten,
Adalah satu potret buruh perempuan di Kantor Berikat Nusantara (KBN) Cakung,
Tak cukupkah target jahitan menggerogoti badanmu?
Tak cukupkah hak atas keringatmu dirampas oleh sesamamu?
Penderitaan mana yang dusta?

Minten,
Kuat-kuatlah dirimu,
Bernafas panjanglah dirimu,
Perjuangan ini teramat panjang dan berliku.

Jakarta, di penghujung tahun 2017.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Di tulis oleh Gadis Merah, aktivis buruh, sebagai penghormatan pada buruh perempuan yang terus berlawan

Melly setyawati- www.Konde.co

Perjalanan perempuan Indonesia dari Kongres Perempuan pertama pada 22-25 Desember 1928 lalu hingga sekarang, mencatatkan satu hal. Salah satu hal yang belum dicapai hingga sekarang yaitu: perempuan belum memiliki otonomi atas tubuhnya.

Komnas Perempuan memberikan catatan penting ini yaitu soal otonomi yang paling kunci bagi perempuan dan masih dijauhkan, yaitu otonomi atas tubuhnya.

Komisioner Komnas Perempuan, Nina Nurmilla menyebutkan bahwa pencerabutan otonomi tersebut ditandai dengan masih tingginya perkawinan perempuan di usia anak, tingginya kematian ibu melahirkan yang disimplifikasi sebagai angka dibanding penghentian hak hidup, aborsi dan sterilisasi paksa, berbagai bentuk kekerasan seksual dari pelecehan seksual di ranah publik dan negara, perkosaan yang bahkan diakhiri pembunuhan (femisida), hingga kontrol negara atas tubuh perempuan melalui kebijakan yang menyasar identitas, mobilitas dan tubuh perempuan baik melalui pengaturan busana perempuan hingga penghukumannya.

Hal lain yaitu jam keluar malam bagi perempuan yang menghalangi hak dasar atas akses penghidupan yang masih terus terjadi atas nama perlindungan.

Komisiober Komnas Perempuan, Masruchah menyebutkan bahwa data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Agustus 2016 menyebutkan terdapat 421 kebijakan diskriminatif atas nama moralitas dan agama, yang dibuat atas nama perlindungan, tetapi yang terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan yang semakin masif di publik dan domestik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat, kekerasan di transportasi publik dan tempat kerja, bahkan kekerasan di ranah negara.

Sembilan puluh tahun lalu, tepatnya 22-25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia, persoalan-persoalan perempuan dalam seluruh bidang kehidupan dibincang, direfleksikan dan direkomendasikan kepada negara agar hak-hak asasi dan hak konstitusional perempuan sebagai warga negara dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan.

Dalam perjalanan negara bangsa , kita ketahui bahwa terdapat kemajuan-kemajuan kebijakan. Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Politik yang mengatur representasi minimal 30 % keterwakilan perempuan dan Undang-Undang tentang ratifikasi konvensi penghapusan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Dari sejumlah kemajuan dan kemunduran yang terjadi pada perempuan ini, Komnas Perempuan menyerukan agar pemerintah dan Parlemen RI segera membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan hak-hak korban secara komprehensif yaitu hak kebenaran, keadilan, pemulihan dan ketidakberulangan.

“Negara di seluruh tingkatan meningkatkan upaya-upaya pemajuan hak-hak perempuan, pengetahuan anti kekerasan terhadap perempuan, yang terintegrasi dalam program kerja. Juga untuk aparat penegak hukum memastikan hadirnya akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan, baik dalam konteks kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perempuan rentan lainnya,” kata Masruchah.

Hal lain negara juga harus memperkuat kelembagaan perempuan, dan gerakan masyarakat sipil untuk terus merawat dan memperkuat organisasi-organisasi perempuan berbasis komunitas, untuk membangun tradisi masyarakat yang kritis, berbhineka , berkesetaraan dan merawat keberlanjutan ekologis.

Poedjiati Tan - www.konde.co

Pada acara Golden Globe Awards 2018 yang berlangsung di Beverly Hilton pada Minggu 7 Januari 2018, para artis Hollywood bersepakat untuk mengenakan pakaian berwarna hitam.

Gerakan menggunakan pakaian serba hitam pada acara tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada para korban skandal pelecehan seksual di dunia perfilman Hollywood yang terbongkar pada penghujung 2017.

Isue memgenai ketidaksetaraan gender dan meluasnya pelecehan seksual di industri perfilman Hollywood sudah terjadi sejak lama. Mulai dari rendahnya pembayaran honor artis perempuan dibandingkan arti laki-laki dan juga maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sutradara atau produser film laki-laki terhadap artis perempuan.

Seperti diketahui terbongkarnya kasus pelecehan seksual yang melibatkan nama produser Harvey Weinstein pemilik rumah produksi Miramax. Harvey Weinstein telah melakukan pelecehan seksual hampir 30 tahun dalam karir dunia perfilman. Banyak korban yang berusaha melaporkannya, seperti aktris Rose McGowan yang pernah mengadukan Harvey karena melecehkan dia pada tahun 1997. Namun, perkara itu tidak pernah berlanjut dan seperti hilang ditelan bumi.

Setelah laporan soal ulah Harvey kembali diulas oleh New York Times, Rose berharap ada secercah keadilan buat dia. Namun sayang, justru yang terjadi sebaliknya. Sejumlah aktor dan aktris Hollywood yang mengetahui perangai Harvey justru diam saja. Sampai-sampai Rose meluapkan kekecewaannya atas sikap sejawatnya melalui akun Twitter-nya, mendesak supaya mereka angkat bicara terkait perbuatan Harvey.

"Wahai perempuan-perempuan Hollywood, mana suara kalian?," cuit Rose.

Tidak hanya Harvey saja yang sudah melakukan pelecehan seksual. Brett Ratner juga dituduh melakukan sejumlah pelecehan seksual terhadap beberapa artis, seperti Ellen Page, Olivia Munn dan sejumlah artis perempuan lainnya.

Gal Gadot pemeran Wonder Women menolak bermain pada sekuel Wonder Women 2 bila Brett Ratner masih terlibat di dalamnya. Dalam Instagramnya dia mengatakan "Bullying and Sexual Harassment is unacceptable!". "I stand by all the courageous women confronting their fears and speaking out. Together we stand. We are all united in this time of change."


Para aktris mengenakan gaun hitam untuk mendukung gerakan Time's Up, perwujudan solidaritas dengan para korban kekerasan seksual. Mereka mengenakan pin Time's Up atau mengenakan pakaian yang semuanya berwarna hitam.

Kelompok anti pelecehan seksual Time’s Up, didukung oleh lebih dari 1.000 partisipan di industri hiburan yang sebagian besar merupakan perempuan, dan menjadi penggerak dari kampanye terkait di Golden Globe.

Reese Witherspoon, Kerry Washington, Brie Larson, Tracee Ellis Ross, Tessa Thompson, dan Rashida Jones adalah beberapa figur publik yang mendukung gerakan tersebut melalui unggahan serentak di hari Minggu, 7 Januari 2018. Beberapa ungkapan para artis dalam acara Golden Globe yang dilansir dalam beberapa media:

Meryl Streep: "I think people are aware now of a power imbalance and it's something that leads to abuse, it has led to abuse in our own industry. We want to fix that and we feel emboldened in a thick black line dividing then from now."

Mark Ruffalo "[I'm] wearing black today in solidarity with the men and women asking for respect and equality across industry lines. Let's bring a stop to sexual harassment in the workplace." — on Twitter

Tessa Thompson "Because #TIMESUP on the imbalance of power. We all deserve to be safe and seen." — on Instagram

Reese Witherspoon "#TIMESUP on abuse, harassment, and the imbalance of power. Not just in Hollywood, but every industry! We stand together. Today, join us: Wear Black!" — on Instagram

Time’s up, The clock has run out on sexual assault, harassment and inequality in the workplace. It's time to do something about it.

Kasus ini menambah jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual berbasis ekonomi yang terjadi di tempat kerja. Di tempat kerja, kekerasan dan pelecehan biasanya menimpa para pekerja sejak mereka keluar dari rumah hingga pekerja pulang ke rumah.

Pelecehan dan kekerasan juga terjadi dari masa perekrutan, hingga masa pekerja bekerja. Pelecehan juga sering terjadi ketika masa magang, masa training maupun saat-saat para pekerja istirahat. Di Hollywood, para artis menuliskan bahwa Harvey melakukan pelecehan berkedok ekonomi, para artis ditawari pekerjaan atau tawaran shooting yang menjanjikan setelah menjadi korban pelecehan yang dilakukan Harvey. Kalangan aktivis buruh dunia memperjuangkan stop pelecehan dan kekerasan di tempat kerja.


Refensi :
http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a14774223/golden-globes-female-celebrities-wear-black-sexual-harassment/

https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/11/gal-gadot-brett-ratner-wonder-woman-2

http://people.com/style/golden-globes-2018-why-actresses-wearing-black-times-up/