Berlatar belakang perang sipil di Amerika di tahun 1860an, 4 anak perempuan Keluarga March hidup jatuh dalam kemiskinan. Salah satu cara agar mereka tak lagi miskin, adalah dengan cara menikah dengan laki-laki kaya. Tapi mereka tak mau melakukan itu. Mereka memilih untuk hidup atas pilihan mereka sendiri, termasuk untuk menikah atau tidak menikah, hal yang sulit dilakukan oleh perempuan di masa itu

*Meera Malik- www.Konde.co

Konde.co- Film “Little Women” bercerita tentang hidup 4 perempuan kakak beradik Keluarga March: Margaret March (Meg) diperankan oleh Emma Watson, Josephine March (Jo) oleh Saoirse Ronan, Amy Curtis March (Amy) oleh Florence Pugh, dan Elizabeth March (Beth) oleh Eliza Scanlen, pada masa perang sipil Amerika tahun 1860an.

Mereka tinggal di Concord, Massachusetts. Ayah mereka harus ikut berperang, keluarga yang dulu kaya, jatuh dalam kemiskinan. Namun kondisi ini tak membuat keluarga harus kehilangan kegembiraannya dan kasih sayang.

Sebagian besar cerita digambarkan lewat sudut pandang Jo, anak kedua dari keluarga March. Jo adalah anak yang menonjol di keluarganya, bahkan dianggap sebagai satu-satunya “anak lelaki” di keluarga.

Sebab, perilaku dan cara berpikir Jo “berbeda” dengan anak perempuan seusianya pada masa itu. Ia anak yang optimis dan selalu bisa diandalkan keluarga. Jo juga anak yang percaya bahwa pilihan hidupnya bisa saja berbeda dengan orang lain.

Adegan Jo bertemu Tn. Dashwood, seorang editor yang belakangan akan menerbitkan novel karangan Jo, menjadi pembuka film ini. Jo mengaku menjual tulisan “teman”nya kepada Dashwood untuk diterbitkan.

Dalam akhir negosiasi, editor Dashwood meminta Jo untuk mengirimkan tulisan lainnya dan berkata,” Jika tokoh utamanya perempuan, pastikan dia menikah di akhir cerita, atau kalau tidak, buat saja ia tewas. Jika ia tidak menikah, maka buku ini pasti tidak laku.”

Kalimat tersebut, menurut saya, menjadi pengantar yang cerdas untuk menunjukkan apa isu utama yang ingin diangkat di film ini.

Pada masa itu, pernikahan merupakan pencapaian tertinggi para perempuan. Bahkan secara sistematis, norma tersebut menyusup sebagai sebuah konsep yang “seharusnya” ada dalam cerita fiksi dengan mengatur seperti apa perempuan harus menjalani hidupnya.

Jo menentang pemikiran umum tersebut, karena baginya tak semua perempuan harus menikah, perempuan bebas memilih apa yang diinginkan dalam hidupnya.

Pemikiran Jo mengemuka ketika Laurie (Chalamet) yang dipanggilnya Teddy- tetangga dan teman baiknya- menyukai dan menyatakan cinta padanya.

Jo membalasnya dengan,” Teddy, aku tak yakin akan bisa menikah. Aku bahagia apa adanya. Aku terlalu suka kebebasanku untuk menyerahkannya begitu saja.”

Karena bagi Jo, pernikahan adalah sebuah institusi tempat terjadinya proposisi ekonomi, di mana ketika perempuan menikah, maka ia akan kehilangan sosoknya, suaranya, kebebasannya, dan hak milik pribadinya menjadi milik suami dan anaknya. Itu karena norma masyarakat membentuk konstruksi pernikahan seperti itu.

Jo punya cita-cita yang besar. Sejak kecil, ia berambisi menjadi seorang penulis. Ia sering menulis naskah pementasan teater kecil yang dimainkan oleh kakak beradiknya dalam acara-acara khusus seperti Natal di rumah mereka.

Ayahnya yang ikut berperang, sehingga selama ayahnya pergi, otomatis keluarganya bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam situasi ini ibu atau yang mereka panggil Marmee (Laura Dern) juga merupakan sosok penting di film ini. Ia mengambil alih semua urusan pengasuhan sejak suaminya atau ayah dari anak-anak pergi berperang.

Marmee adalah sosok kuat dan lembut di depan anak-anaknya. Selain sosok Jo, kekuataan Marmee dan penerimaan Marmee atas apa yang dipilihnya anak-anaknya juga menjadi narasi penting dalam film ini.

Jo berkeinginan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya. Pada masa itu, cara satu-satunya dan paling singkat untuk mewujudkannya, adalah dengan menikahi laki-laki kaya. Namun, Jo menolak cara itu. Ia ingin mewujudkan mimpinya dengan caranya sendiri.

Bagian menarik dari film ini muncul ketika Jo dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua orang memilki pemikiran dan ambisi yang sama dengannya. Sesaat sebelum kakak tertuanya, Meg, akan menikah, Jo sempat membujuknya agar membatalkan pernikahannya dan pergi bersamanya dan mengejar karir sebagai seorang aktris. Meg menolak usulan tersebut.

“Bukan berarti karena mimpiku berbeda denganmu, atau mimpiku tidak penting. Aku ingin menikah, aku ingin punya keluarga,” kata Meg pada Jo.

Bagi saya, bagian itu menunjukkan bahwa perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya, secara bebas, bahkan jika ia ingin menikah, dengan menyadari penuh segala konsekuensi yang akan diterimanya. Di situlah momen di mana Jo sadar bahwa ia tidak berhak memaksakan pemikirannya pada perempuan lainnya.

Sosok lain adalah Amy, anak bungsu. Walaupun ditampilkan selalu mencoba mencari perhatian, namun Amy juga merupakan pejuang kehidupan. Tak mudah untuk menjadi pelukis yang diinginkannya di masa itu. Namun ia bisa ikut bibinya dan bisa bersekolah, meninggalkan rumahnya saat ia masih remaja.

Karakter 5 perempuan termasuk Marmee adalah karakter 4 perempuan yang menonjol di masyarakat kala itu, hidup yang selalu optimis di tengah keterbatasan.

Lalu, apakah di film ini Jo tetapi tidak menikah sesuai prinsipnya? Kamu tontonlah, karena ini merupakan pilihan Jo yang cukup penting yang bisa kamu lihat di film.

Oh iya, catatan mengenai film yang mengalir dengan alur maju-mundur ini, yaitu ketiadaan adegan yang menunjukkan proses kematangan berpikir Jo. Saya percaya, kematangan berpikir Jo mengenai ambisi, pernikahan, kemandirian perempuan, tidak serta-merta ada begitu saja. Ia datang melalui proses panjang. Berbeda dengan novelnya, film ini tiba-tiba saja memunculkan sosok Jo yang bebas dan tidak mau mengikuti norma umum masyarakat yang mengikat hidup perempuan.

Catatan kedua, penggunaan dramaturgi dengan alur maju-mundur ini menurut saya jadi menghilangkan kesan mendalam dalam setiap momentum yang dipotret, karena penonton harus bolak-balik mengingat satu momen yang berpindah ke momen yang lain. Jika film menggunakan dramaturgi awalan hingga akhiran secara runut, maka kesan, pahitnya cerita, menjadi lebih mudah untuk didalami.

“Little Women” merupakan adaptasi novel klasik karya Louisa May Alcott yang diyakini merupakan sosok Jo dalam film ini. Sebelumnya ada film dengan judul yang sama. Film “Little Women” yang sekarang diputar adalah karya Greta Gerwig yang diproduksi Sony Pictures Entertainment (2019)

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


*Meera Malik,
pengagum paradoks semesta yang gemar membeli buku tapi lupa membaca

"Banyak orang yang anti pada keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Tak sedikit yang mengatakan bahwa LGBT merupakan produk budaya barat. Ternyata anggapan ini salah besar. Ari Setiawan, seniman asal Jawa Timur memetakan konstruksi budaya LGBT dalam praktik kesenian di Indonesia"

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Konde.co- Sejak masa kolonial, kesenian sudah digunakan sebagai media perjuangan untuk melawan penjajahan.

Di Indonesia penggunaan kesenian ini juga dilakukan sejak zaman Kolonial Belanda ketika menduduki Indonesia. Ada kesenian yang menggambarkan tentang konstruksi yang diperankan LGBT, baik dari cara berdandan maupun berpakaian. Ini artinya bahwa budaya berkesenian yang mengikutsertakan LGBT sudah ada sejak zaman Indonesia belum lahir.

Kesenian tersebut diantaranya Gandrung Lanang di Banyuwangi dan Ronggeng Bugis di Cirebon.

Di era pascakolonial, praktik lintas gender dalam budaya Indonesia mengalami kemunduran, ini diakibatkan oleh represi agama dan moral sehingga kesenian lintas gender ini menjadi tersisih bahkan didiskriminasi.

Di era modern, mulai ada film, tari, kebudayaan tentang lintas gender, walau masih ada stigma dan diskriminasi yang mengalahkan eksistensinya, seperti yang terjadi ketika adanya penarikan film “Kucumbu Tubuh Indahku” dari peredaran. Walau dalam tahap berikutnya atas perjuangan para seniman film, film “Kucumbu Tubuh Indahku” akhirnya menjadi pemenang dalam Festival Film Indonesia 2019.

Sejarah kesenian lintas gender terbukti sudah ada sejak zaman kolonial dan digunakan untuk melawan kolonialisme dan penguasaan. Ini juga menunjukkan bahwa seni lintas gender digunakan sebagai budaya perlawanan atas penindasan.

Hari Kamis, 13 Februari 2020 berlangsung diskusi tematik dengan topik ‘Keberagaman Ekspresi Gender dan Seksualitas Dalam Budaya dan Kesenian di Indonesia’ yang diadakan oleh komunitas anak muda di Surabaya, Voice of Youth.

Menghadirkan Ari Setiawan, seniman ludruk sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, peserta diskusi mayoritas adalah anak muda yang antusias ingin mengetahui tentang jejak kesenian Indonesia.

Dipandu oleh moderator yaitu Luluk Istiarohmi, mahasiswa tingkat akhir di UIN Sunan Ampel, perhelatan ini layaknya diskusi yang dinikmati oleh peserta.

Ari mengawali dengan menjelaskan masih ada tokoh kesenian lintas gender, salah satunya adalah Didik Nini Thowok yang begitu konsisten menjadi penari lintas gender.

Ari melanjutkan dengan mengajak para peserta keliling Indonesia untuk lebih mengenal budaya sendiri.

Di Sumatera Utara, ada Namboru Nantinjo. Ia adalah seorang tokoh leluhur di suku Batak, Toba yang terlahir tidak dapat digolongkan dalam kategori laki – laki maupun perempuan. Dipercaya sampai saat ini, rohnya masih berada di sekitar keturunannya untuk membantu masyarakat sekitar mengatasi kesusahan.

Sumatera Barat juga memiliki Ronggeang Pasaman. Ronggeng Pasaman adalah penari yang merupakan anak ronggeang yang merupakan seorang laki – laki yang bersolek selayaknya perempuan.

Setelah menapaki pulau Sumatera, Ari mengajak peserta menyusuri pulau Jawa. Ronggeng Bugis di Cirebon, tarian yang begitu jenaka karena berdandan layaknya badut yang diperankan oleh laki – laki dengan ekspresi feminine terdapat disana.

Lalu ada tari Topeng di Indramayu yang diperankan oleh perempuan memainkan karakter seorang laki – laki. Tari ini berkembang ke daerah – daerah lain seperti Cirebon, Malang dan Madura.

Banyumas, Jawa Tengah juga melahirkan Lengger Lanang yang ditarikan oleh laki – laki dengan gerakan feminin sebagai hiburan rakyat.

Disana juga ada wayang Orang dan Ketoprak, tokoh Abimanyu kerap dimainkan oleh perempuan.

Pulau Madurapun juga tak kalah dengan pulau lainnya yang juga menyimpan kekayaan budaya. Sandur, penari laki – laki yang mengenakan busana yang biasanya dikenakan oleh perempuan. Ada juga, Loddrok, hampir sama dengan Ludruk dan semua pemainnya adalah laki – laki.

Sedangkan di pulau Bali ada Arja Muani yaitu opera khas Bali yang semua pemainnya adalah laki – laki. Opera khas Bali ini bersifat komedi dan diciptakan oleh Raja klungkung di akhir abad XX.

Tari Margapati atau tari Bebancihan yang dibawakan oleh perempuan dengan gerakan yang begitu maskulin dan gagah, sampai sekarang masih ada di Bali.

Di daerah lain, suku Bugis telah mengakui adanya lima jenis gender sejak sebelum agama Islam masuk. Diantaranya adalah laki – laki (oroane), perempuan (makkunrai), translaki (calabai), transpuan (calalai) dan satu gender yang dipercayai dapat menghubungkan manusia dengan penduduk langit, yaitu bissu.

Bagaimana perkembangan budaya lintas gender ini? Di era klasik terekam adanya arca dan karya sastra yang menunjukkan bahwa konsep keragaman seksualitas yang begitu gamblang. Arca Ardhanari atau Ardhanariswari merupakan lambang persatuan Dewa Syiwa dan istrinya jadi figur separuh laki – laki (nara) dan separuh perempuan (iswari).

Selanjutnya, ada Relief Candi Sukuh yang terkait dengan praktik ritus kesuburan yang menggambarkan bentuk kelamin manusia secara fulgar. Ada Serat Centhini, ensiklopedia kebudayaan Jawa yang di dalamnya ada kisah aktivitas homoseksual oleh dua tokoh yang bernama mas Cebolang dan Nurwitri.

Itulah jejak – jejak lintas gender yang telah dipaparkan oleh Ari Setiawan. Jadi, mereka yang bilang bahwa keragaman gender dan seksualitas berangkat dari budaya barat adalah tidak tepat. Mereka yang mengatakan ini, berarti tidak memahami budaya Indonesia dan identitas budaya negeri mereka sendiri.

Seharusnya mereka malu telah mengungkapkan pernyataan tersebut karena mereka menunjukkan betapa tak mengertinya mereka akan sejarah dan budaya Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Muhammad Rizky, penulis dan aktivis gender

"Para aktivis hak asasi manusia mengecam tindakan gerombolan orang dan polisi yang mengintimidasi aktivis dan pengacara LBH APIK Jakarta. Sebagai pengacara perempuan korban kekerasan, seharusnya staff dan pengacara LBH APIK dilindungi secara hukum."

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Setelah diintimidasi oleh segerombolan orang di kantornya, LBH APIK Jakarta juga didatangi secara paksa oleh polisi dari Polsek Matraman Jakarta.

Kedatangan polisi ini merupakan yang ketigakalinya, setelah sebelumnya polisi datang secara paksa pada tanggal 3, 12 Februari 2020 dan yang terakhir Jumat, 21 Februari 2020.

Pada tanggal 21 Februari 2020, polisi menyatakan datang untuk bersilaturahmi. Namun Pengacara LBH APIK, RR. Agustine SH., MH menyatakan akan tetap memproses intimidasi yang dilakukan segerombolan orang dan pembiaran, penggeledahan paksa yang dilakukan polisi.

Sebelumnya LBH APIK telah melaporkan 2 tindakan ini ke Polres Jakarta Timur dan Divisi Profesi dan Keamanan atau Propam Jakarta Timur.

“Sudah ada permintaan maaf dari pihak terlapor kepada LBH Apik Jakarta, tetapi proses hukum tetap berjalan. Kehadiran pihak kepolisian yang sudah datang secara tiba-tiba sebanyak 3 (tiga) kali, pernah melakukan penggeledahan tanpa surat-surat penggeledahan, dan membiarkan preman masuk ke perkarangan LBH Apik Jakarta telah menimbulkan dampak kerugian secara psikis bagi seluruh Pengabdi Bantuan Hukum LBH Apik. Ini juga dapat digugat secara perdata.”

Para aktivis hak asasi manusia memberikan dukungan pada langkah-langkah yang dilakukan LBH APIK karena mengintimidasi dan melakukan penggeledahan paksa ini adalah tindakan yang unprosedural dan tanpa landasan hukum.

Kuasa hukum LBH APIK, RR. Sri Agustini SH.,MH mengatakan tindakan gerombolan dan polisi ini merupakan kemunduran terhadap human right defender atau pembela hukum yang seharusnya dilindungi.

Bagaimana peristiwa intimidasi ini terjadi?


Peristiwa ini terjadi ketika segerombolan orang berjumlah lebih dari 16 orang yang mengatasnamakan sebagai Komunitas Islam Maluku pada tanggal 3 Februari 2020 tiba-tiba datang dan mengintimidasi staff LBH APIK.

Mereka menuduh LBH APIK Jakarta telah melakukan penculikan dan penyekapan terhadap seorang perempuan korban kekerasan yang berinisial DW (bukan nama sebenarnya) berusia 21 tahun.

Kejadian ini bermula ketika LBH APIK sedang mendampingi korban bernama DW, atas rujukan dari Komnas Perempuan.

Pada hari Kamis, 30 Januari 2020, sesuai dengan permohonan surat rujukan dari Komnas Perempuan tersebut diatas, DW (21 Tahun) datang ke kantor LBH APIK Jakarta untuk berkonsultasi hukum atas kasusnya. Dalam konsultasi tersebut, DW diterima oleh salah satu pengacara dan relawan LBH APIK Jakarta.

Dalam konsultasi tersebut DW menjelaskan bahwa ia sudah 1 (satu) minggu lari atau meninggalkan rumah tinggal orangtuanya karena mendapatkan kekerasan dari orangtuanya yang tidak menyetujui hubungan/relasinya dengan Bd (bukan nama sebenarnya) serta karena perbedaan pilihan keyakinan.

Dalam konseling pertama Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 tersebut, belum ada pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah DW. Konseling masih berfokus pada penggalian masalah yang dihadapi oleh DW.

Pada hari Sabtu, 1 Februari 2020, DW menghubungi LBH APIK Jakarta dengan menceritakan bahwa orangtua Bd yang tinggal di daerah Matraman, didatangi oleh anggota Polsek Matraman berinisial TR yang mencari DW.

TR tidak bertemu dengan DW karena pada hari tersebut, DW dan Bd sedang berada di Cikarang. Karena TR tidak bertemu dengan DW, TR menghubungi DW via Telephone dan mengajak bertemu. DW setuju untuk bertemu TR dengan syarat bertemu hanya dengan TR (tanpa orangtua) dan bertempat di kantor LBH APIK Jakarta.

Pada hari Senin, 3 Februari 2020, sesuai dengan kesepakatan bersama antara TR dan DW, DW datang ke kantor LBH APIK pukul 11.00 WIB, sedangkan TR datang 1 jam kemudian yaitu jam 12.00 WIB. Pada saat TR diterima oleh front office LBH APIK Jakarta, sebelum bertemu DW, TR mengaku sebagai anggota Polsek Matraman, tujuan TR datang untuk bertemu dengan DW.

TR bertemu DW untuk melakukan cek langsung mengenai kasus DW. Selanjutnya, LBH APIK mempersilakan TR bertemu dengan DW di ruang konsultasi.

Dalam pertemuan tersebut DW menjelaskan bahwa dia meninggalkan rumah dan tidak ingin bertemu dengan orangtuanya karena DW sering mendapatkan kekerasan dari orangtuanya, menurut DW kekerasan semakin meningkat ketika DW berelasi dengan Bd.

Selanjutnya DW menuliskan surat berisi keinginannya terhadap orangtua yang dititipkan kepada TR.

Setelah TR meninggalkan kantor LBH APIK, salah satu staff LBH APIK meminta DW untuk pulang. DW mengikuti permintaan LBH APIK, DW meninggalkan kantor LBH APIK.

Setelah itu, TR ditemani PR mendatangi kembali kantor LBH APIK Jakarta ditemani oleh rekannya yang berinisial PR. Alasan kedatangan TR kembali ke kantor LBH APIK Jakarta adalah surat yang ditulis oleh DW tertinggal di kantor LBH APIK. Pada saat surat tersebut diberikan kepada TR, TR menolak surat tersebut.

PR dan TR langsung meminta untuk menggeledah kantor LBH APIK Jakarta dengan tuduhan menyembunyikan DW.

LBH APIK Jakarta menolak permintaan pengeledahan yang akan dilakukan oleh TR dan PR karena TR dan PR tidak dapat menunjukkan surat tugas penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP mengenai Tata Cara Penggeledahan. TR dan PR mengatakan bahwa mereka diminta oleh Komandannya untuk menggeledah kantor LBH APIK Jakarta jadi tidak membawa surat tugas dan surat penggeledahan.

LBH APIK Jakarta menjelaskan kepada TR dan PR bahwa DW sudah meninggalkan kantor LBH APIK Jakarta pada jam 13.30 WIB, akan tetapi TR dan PR berkeyakinan DW masih berada di kantor LBH APIK Jakarta.

Setelah diberikan penjelasan oleh LBH APIK Jakarta bahwa DW tidak ada di kantor LBH APIK dan DW meminta pendampingan LBH APIK Jakarta jika harus bertemu dengan orangtuanya, Setelah diberi penjelasan tersebut TR dan PR meninggalkan kantor LBH APIK Jakarta.

Tidak lama kemudian, orang tua DW dan segerombolan orang yang mengaku berasal dari Komunitas Islam Maluku datang menggedor pintu dan mengatakan ingin bertemu DW.

Salah satu dari mereka mengancam akan merusak kantor LBH APIK Jakarta jika tidak mempertemukan DW.

Ayah DW berkeyakinan bahwa DW disembunyikan oleh LBH APIK, untuk itu ayah DW memaksa untuk menggeledah seluruh ruangan kantor LBH APIK Jakarta untuk mencari DW. Karena terus memaksa, LBH APIK mengijinkan dengan ditemani staff LBH APIK Jakarta dan seorang anggota kepolisan Polsek Kramatjati, ayah DW dipersilahkan untuk memeriksa setiap ruangan di LBH APIK Jakarta.

Karena adanya keributan, pihak LBH APIK Jakarta menghubungi Pak Agus dari Kepolisian Sektor (Polsek) Kramat Jati untuk mengamankan LBH APIK Jakarta.

Setelah DW tidak ditemukan di kantor LBH APIK Jakarta, ayah DW keluar dari kantor LBH APIK Jakarta jam 16.00 WIB dan menemui gerombolan orang yang masih menunggu di depan kantor LBH APIK Jakarta.

Pihak LBH APIK menunggu sekitar satu jam sampai gerombolan orang tersebut pergi, tapi ternyata mereka belum pergi hingga jam 17.00 WIB. Setelah berdiskusi dengan Pak Agus dari Polsek Kramat Jati, Pak Agus menghimbau semua orang/ staff LBH APIK Jakarta sehingga gerombolan tersebut melihat kantor LBH APIK Jakarta tutup.

Ketika seluruh staff LBH APIK pulang, gerombolan yang berkumpul di halaman kantor LBH APIK pada akhirnya bubar.

Penggeledahan Paksa Polisi

Penggeledahan paksa yang dilakukan anggota Polsek Matraman adalah karena laporan dari orangtua DW yang menganggap bahwa LBH APIK Jakarta melakukan penculikan dan penyekapan terhadap anaknya dilakukan tidak sesuai dengan Tata Cara Penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP karena anggota polisi yang mengaku dari polsek Matraman tersebut tidak dapat menunjukan surat penggeledahan dan identitas sebagai anggota kepolisian.

Selain itu pengaduan yang menyatakan LBH APIK sebagai lembaga yang melakukan penyekapan sepenuhnya salah, karena LBH APIK bukanlah individu yang membawa pergi seseorang untuk melawan hukum, bahwa mitra datang ke LBH APIK Jakarta dengan kesadaran dan kebutuhan akan perlindungan hukum dirinya pribadi sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 328 KUHP tentang Penculikan dan Penyekapan.

LBH APIK juga mendatangi Divisi Profesi dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polres Jakarta Timur) untuk melaporkan 4 anggota kepolisian Polsek Matraman dengan kasus mal administratif dan pembiaran terhadap tindakan penggerebekan, intimidasi dan penggeledahan paksa yang dialami oleh LBH APIK Jakarta.
Tuntutan LBH APIK

Atas peristiwa ini, pengacara LBH APIK dalam pernyataan persnya mendesak pihak Polres Jakarta Timur untuk tetap melanjutkan proses hukum atas pelaporan pada Propam secara profesional dan independen.

Kemudian meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang dilakukan Polres Jakarta Timur.

Dan meminta Komnas HAM untuk melakukan perlindungan hukum kepada Pembela HAM, khususnya Perempuan Pembela HAM.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Poedjiati Tan,
psikolog, aktivis perempuan dan manager sosial media www.Konde.co. Pernah menjadi representative ILGA ASIA dan ILGA World Board. Penulis buku “Mengenal Perbedaan Orientasi Seksual Remaja Putri.”

Rumah tempat kami mengontrak tiba-tiba terkena banjir, air masuk dengan cepat ke dalam rumah dan kami hanya bisa duduk menunggu di lantai 2 rumah yang kami tinggali selama ini. Cerita ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya dan beberapa kawan perempuan saat menghadapi banjir.

*Tika Adriana- www.Konde.co

Konde.co- Malam itu, 31 Desember 2019, saya memilih untuk tak pergi ke mana pun, meski beberapa teman mengajak saya gabung dalam hiruk-pikuk pergantian tahun. Namun, saya tetap pilih mengistirahatkan badan sembari asyik masyuk membaca. Toh juga saya melihat cuaca malam itu kurang bersahabat. Ketimbang nekat jadi basah?

Tahun resmi berganti, suara kembang api makin memudar, berganti dengan derap hujan yang kian deras, dan saya tertidur.

Sekitar pukul 05.00, saya terbangun karena atap kamar bocor. Tak bisa kembali tidur, saya pun melongok ke luar. Air rupanya sudah meninggi dan kian meninggi. Listrik padam dan air pun hanya tersisa di tandon.

Saat hendak mandi, saya pun teringat bahwa saya sedang menstruasi. Dan betapa repotnya datang bulan di waktu banjir. Saya sedikit beruntung tinggal di lantai dua. Yah, meski saya harus hemat-hemat air untuk mencuci. Apalagi di kala malam. Tidak ada penerangan, tapi pembalut sudah waktunya diganti.

Esok harinya, setelah banjir surut, air kembali mengalir, dan listrik sudah menyala, saya membasuh seluruh badan saya lebih lama dari biasanya. Bukan itu saja, sorenya saya bergegas ke supermarket, membeli beberapa kebutuhan yang harus selalu ada: air galon dan pembalut. Ya, saya harus membeli galon lagi untuk persediaan air bersih kalau banjir datang lagi.

Bukan itu saja, saat musim hujan ini, saya selalu sedia pembalut dan beberapa helai pakaian di tas, payung, dan jas hujan. Saya juga semakin jarang memakai sepatu dan memilih sepatu sandal gunung ketika bepergian, termasuk saat ke kantor. Ribet? Tentu saja, tas saya jadi semakin berat, tapi setidaknya, saya tak pusing kalau bencana yang terjadi karena kerusakan alam itu datang lagi dan memaksa saya untuk mengungsi.

Itu baru menstruasi. Lantas apa persiapan yang harus dilakukan jika Anda adalah perempuan hamil atau menyusui?

Perempuan Hamil Dikala Banjir

Seorang kolega yang istrinya sedang hamil bercerita pada saya. Di musim hujan begini, istrinya jarang sekali pulang ke rumah dan memilih tinggal di rumah saudaranya yang lebih aman dari banjir.

Namun, jika Anda dan partner anda tak dekat dengan siapa pun, ada baiknya kalian berdua bertanya pada dokter atau penyedia layanan kesehatan kehamilan untuk mendapatkan perawatan pranatal atau melahirkan bayi yang terdekat dengan kantor, tempat tinggal, atau jika dokter itu terpaksa tutup.

“Jika sudah dekat dengan hari kelahiran anda, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan anda tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Anda pun harus menyampaikan pada badan manajemen darurat terdekat untuk mencari tahu cara mendapatkan peringatan darurat,” begitu pesan Center for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/reproductivehealth/features/disaster-planning-parents/index.html) dalam situs resmi mereka.

Sebaiknya anda dan partner anda juga selalu menyediakan persediaan makanan dan minuman, setidaknya untuk tiga hari, obat-obatan, perlengkapan bayi dan keamanan, peralatan komunikasi, dokumen, dan nomor kontak darurat.

Nomor kontak darurat itu bermanfaat untuk mencari pertolongan ketika bencana datang, sehingga perempuan hamil bisa segera diungsikan ke tempat yang aman dan mendapatkan pemeriksaan medis.

Lindungi juga diri anda atau perempuan hamil di sekitar anda. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan agar terhindar dari infeksi. Hindari tempat berjamur atau kotor. Kembalilah ke rumah saat tempat tinggal anda sudah dalam keadaan bersih.

Agar terhindar dari stres fisik, perbanyak minum air putih. Bicaralah dengan penyedia layanan kesehatan atau konseling psikologi, teman, atau anggota keluarga untuk mengatasi stres emosional. Bagi orang di sekitar perempuan hamil, selalu perhatikan kondisi emosional mereka dan jadilah pendengar untuk membantu mereka terhindar dari stres.

Bayi dan Perempuan Menyusui Saat Banjir

Persiapan memang diperlukan kapan saja, karena bencana memang tak bisa ditebak datangnya. Seperti yang terjadi pada pergantian tahun lalu, BMKG tak bisa menebak curah hujan yang begitu tinggi. Pergantian musim juga makin tak menentu.

Jika anda merupakan perempuan menyusui, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter mengenai perlengkapan darurat yang harus disiapkan, termasuk lokasi dokter atau pelayanan kesehatan terdekat.

Yang perlu anda perhatikan yakni asupan gizi anda dan makanan bayi dan boks portabel. Jika diperlukan, bawa serta obat-obatan yang telah diresepkan dokter. Jangan lupa, anda juga harus memperhatikan persediaan air bersih untuk mencuci botol susu. Jika memungkinkan, anda bisa menyediakan wadah penyimpan ASI portabel, meski kapasitasnya tentu tak sebesar lemari pendingin ASI.

Jaga kondisi psikologis perempuan menyusui, agar tidak mudah stres. Jadilah pendengar yang baik bagi mereka untuk berbagi untuk mendukung kelancaran ASI.

Seperti dikutip dari Nidirect Goverment Service (https://www.nidirect.gov.uk/articles/keeping-children-safe-during-flood), hindari untuk mengajak bayi pulang saat kondisi rumah belum benar-benar bersih, termasuk mencuci pakaian dan kasur yang terendam banjir. Singkirkan barang berbahaya dari rumah anda dan jangan biarkan sang buah hati bermain di luar jangkauan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co

Di sejumlah komentar dan diskusi di sosial media, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga ramai diperbincangkan. Para aktivis perempuan menolak pasal-pasal yang mendomestifikasi perempuan seperti ibu tugasnya mengurus rumah, suami dan anak. Dan jika kamu tak rajin beribadah, pemerintah akan mengawasimu. Jika RUU ini disahkan, maka ini akan menjadi sebuah kemunduran bagi Indonesia.

*Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga merupakan RUU yang tiba-tiba muncul di akhir tahun 2019.

Munculnya RUU yang menjadi salah satu prioritas di DPR ini harus dicermati karena punya makna politis, muncul secara tiba-tiba dan langsung masuk menjadi RUU prioritas di DPR.

Padahal RUU lainnya membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi RUU prioritas pembahasan di DPR.

RUU Ketahanan Keluarga ini intinya meminta pemerintah untuk mengurusi semua urusan keluarga. Seperti hal-hal yang sangat personal nantinya akan diurus oleh pemerintah, misalnya bagaimana hubungan ibu dan anak, ayah dan anak, agama keluarga, semua akan diurus oleh pemerintah.

Kata “Agama” dan ‘Keluarga” adalah kata terbanyak dalam RUU ini. Misalnya disebutkan: orangtua dan anak yang baik adalah orangtua dan anak yang beragama dan beraklak mulia. Intinya RUU ini dibuat untuk mengurus agar semua keluarga di Indonesia rajin beribadah, jika tidak rajin beribadah, maka pemerintah akan turut campur tangan dalam keluarga kamu.

Yang paling banyak menuai protes adalah, dalam RUU dituliskan bahwa tugas istri adalah mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak. Para aktivis perempuan menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kemunduran luar biasa bagi perempuan Indonesia.

Apa saja isi RUU Ketahanan Keluarga dan mengapa banyak pihak yang menolaknya?

1. Keluarga Adalah Urusan Pemerintah

Intinya RUU ini meminta pemerintah untuk mengurus semua urusan keluarga. Pemerintah harus mengurus urusan keluarga termasuk menyediakan konsultan khusus keluarga jika keluarga tersebut dianggap bermasalah atau sedang dalam krisis.

Seperti apa keluarga yang terkena krisis? RUU menyebutkan, keluarga yang terkena krisis adalah keluarga yang tidak taat beribadah.

Yang lain disebut krisis ketika ada anggota keluarga yang bekerja ke luar negeri. Jadi, jika keluarga kamu ada yang bekerja di luar negeri, maka keluarga kamu dianggap sebagai keluarga yang sedang mengalami krisis. Jika mengalami krisis, maka pemerintah wajib untuk turun tangan menyelesaikan persoalan keluargamu.

Disebutkan juga di pasal lainnya tentang keluarga yang krisis adalah keluarga yang dianggap melakukan penyimpangan seksual. Jadi nanti jika ada Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia, maka ia harus mendapatkan perawatan karena RUU ini menyebutkan bahwa LGBT harus dirawat dan diawasi oleh lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.

2. Dibentuk Badan Ketahanan Keluarga yang Memantau Keluargamu

RUU meminta pemerintah untuk membentuk badan ketahanan keluarga untuk memantau keluarga-keluarga di Indonesia dan melaporkan apa yang terjadi di keluarga di Indonesia. Jadi siap-siap saja keluarga-keluarga di Indonesia akan dipantau oleh pemerintah melalui badan ketahanan keluarga

Dalam pasal 70 juga tertulis, bahwa jika ada keluarga yang bermasalah, maka ia akan dibimbing oleh konsultan keluarga yang dipilih oleh pemerintah. Konsultan ini harus lulus melalui uji kompetensi

3. Pemerintah Memfasilitasi Bimbingan Keagamaan Keluarga

Kata “agama” sepertinya menjadi kata kedua yang paling banyak dalam tulisan di RUU ini. Dalam RUU dituliskan bahwa semua orang harus taat beribadah. Untuk taat atau tidak taat ini, kita akan dipantau pemerintah. Jika tidak taat, maka pemerintah akan memfasiltasi bimbingan keagamaan keluarga.

Padahal pilihan kita atas agama dan keyakinan juga beribadah, adalah pilihan personal, mengapa pemerintah harus mengurus apakah kita sudah beribadah atau belum?

4. Menikah Harus Mendapatkan Pendampingan Perkawinan

Jika kamu akan menikah, kamu harus mendapatkan bimbingan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah harus mengetahui rencana perkawinanmu.

5. Kewajiban Istri Mengatur Urusan Rumah Tangga

Sebagaimana tertulis dalam pasal 25, kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Padahal rumah tangga adalah urusan seluruh anggota keluarga, tidak semua dibebankan ke istri.

Bagaimana jika istri bekerja di kantor, apakah semua tanggungjawab harus dilakukan oleh istri saja? Ini sebuah kemunduran di era sekarang

6. RUU Mengatur Soal Keturunan dan Cara Mendapatkan Keturunan


Dalam pasal 26, untuk memperoleh keturunan, RUU menyatakan diperbolehkan untuk menggunakan teknologi, namun ini harus merupakan langkah terakhir dan harus dibuktikan dengan bukti medis. Jika melanggar, maka akan dikenai denda sebanyak Rp. 500 juta

Dalam pasal 31, tertulis bahwa donor ovum atau sperma yang akan mendonorkan pada orang lain yang ingin memperoleh keturunan dilarang, jika melanggar akan dikenai denda Rp. 500 juta

7. Donor ASI: Harus Dibuktikan dengan Identitas Agamamu dan Diurus Pemerintah


Jika kamu mau mendonorkan Air Susu Ibu (ASI), harus ada bukti tertulis untuk memastikan identitas agamamu dan terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikat sepersusuan yang dibuat oleh unit donor ASI yang dibentuk pemerintah. Ini seperti yang tertulis dalam pasal 100.

Jadi jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan ASI, maka pendonornya harus memberikan identitas agama dan mendaftarkan terlebih dahulu ke unit donor ASI yang dibentuk oleh pemerintah

Pasal-pasal inilah yang menimbulkan kontroversi dan mendapatkan banyak penolakan. Jika RUU ini diundangkan, maka ini adalah sebuah kemunduran bagi masyarakat di Indonesia, bagi perempuan dan kemunduran bagi pemerintah Indonesia.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Luviana,
setelah menjadi jurnalis di media mainstream selama 20 tahun, kini menjadi chief editor www.Konde.co dan menjadi dosen pengajar ilmu komunikasi di sejumlah universitas di Jakarta. Pedagoginya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas

Kekerasan yang dialami pekerja perempuan di rumah, terbukti sangat mempengaruhi kondisi mentalnya saat bekerja. Tak hanya mendapatkan kekerasan psikis, pekerja korban KDRT ini juga mendapatkan luka fisik, ada yang cacat pendengaran hingga terganggu kesehatan reproduksinya.

*Aprelia Amanda- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Suatu hari, ada seorang suami yang datang ke pabrik dan tiba-tiba memukuli istrinya. Orang-orang di pabrik hanya diam dan tidak berani melakukan apa-apa. Mereka bilang tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain karena dianggap pamali.

Ini adalah realita yang dialami sejumlah perempuan pekerja pabrik.

Salah satu pekerja perempuan lain juga menyatakan hal yang sama. Jika ia sedang bertengkar dengan suaminya di rumah, ia menjadi tak semangat untuk bekerja di kantor. Hal ini juga diakui oleh beberapa perempuan yang mendapatkan Kekerasan dari suaminya di rumah.

Kekerasan yang dilakukan pasangan atau kekerasan yang terjadi di rumah, ternyata sangat berpengaruh pada kerja- kerja buruh perempuan. Hal ini yang mencoba dipotret Lembaga Perempuan Mahardhika.

Perempuan Mahardhika pada 13 Februari 2020 mempublikasikan hasil penelitiannya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada buruh Perempuan.

Penelitian yang dilakukan sejak September sampai Desember 2019 ini menunjukkan bahwa KDRT yang dialami perempuan di rumah akan mempengaruhi kondisi kerja buruh perempuan.

Penelitian dilakukan dengan memilih tempat kerja yang memiliki banyak pekerja perempuan seperti di industri garmen, tekstil, dan pekerja rumahan yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Ada 26 korban KDRT dan 5 orang perwakilan serikat buruh yang diwawancara untuk memperoleh data kekerasan.

Meskipun penelitian dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah namun beberapa dari mereka sebenarnya berasal dari luar wilayah tersebut seperti Palembang dan Lampung. Mereka dibesarkan dengan budaya bertani dan berkebun namun lambat laun mulai mengenal bentuk kerja buruh jasa melalui migrasi. Bermigrasi adalah cara mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tanah perantauan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa korban-korban KDRT sebenarnya juga mengalami kekerasan saat masih anak-anak. Ada yang diperkosa oleh pamannya, ada pula yang menyaksikan sang ayah menyiksa ibunya.

Kekerasan di dalam rumah dan situasi yang menganggap mereka (perempuan) hanyalah beban keluarga akhirnya mendorong mereka untuk keluar dari situasi yang ada. Mereka ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik.

Seperti yang dikatakan Pratiwi, salah seorang narasumber penelitian, “saya ingin mengubah hidup saya”.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti Karolina L. Dalimunthe dan Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhika. Penelitian juga menemukan bahwa jika dilihat dari latar belakang pendidikan, dalam rentang waktu ini, terlihat ada peningkatan pendidikan dari para buruh perempuan. Jika pada rentang usia 39-46 tahun lulusan SD sebanyak 6 orang, maka pada rentang usia 25-31 tahun sudah tidak ada buruh perempuan yang lulusan SD.

“Meskipun ada peningkatan pendidikan bukan berarti buruh perempuan terbebas dari KDRT,” ujar Karolina L. Dalimunthe.

Selama ini responden mengatakan bahwa mereka menjalani kehidupan pernikahan dengan keyakinan tradisional yang diyakini banyak orang, yaitu suami bertugas mencari nafkah dan mengambil keputusan sedangkan perempuan bertugas mengasuh anak dan mengurus rumah.

Padahal kenyataanya berbeda. Para buruh perempuan inilah yang menjadi tulang punggung keluarga dalam segala aspek. Mereka juga mencari nafkah, mengasuh anak, dan mengurus rumah. Beban yang sangat berat ini akhirnya berujung pada tindak kekerasan yang mereka terima dari pasangannya.

Kekerasan yang dialami terjadi dalam berbagai bentuk ada yang secara fisik, psikologis, verbal, seksual, penelantaran ekonomi, dan ancaman.

Kekerasan terhadap mereka tidak hanya terjadi di ruang domestik yang tertutup tapi juga berlanjut di tempat kerja.

“Ketika ada suami yang datang ke pabrik dan memukuli istrinya, orang-orang di sekitar hanya diam dan tidak berani melakukan apa-apa. Mereka bilang nggak boleh mencampuri urusan rumah tangga orang lain,”ujar Karolina.

Perempuan Mahardhika juga menemukan beberapa kekerasan yang dilakukan suami di tempat kerja, ada buruh perempuan yang dibentak dan dipermalukan; dipukul, ditendang, dan dicekik; memaksa untuk pulang; dan mendapat ancaman.

Kekerasan juga dilakukan oleh mantan suami di tempat kerja seperti masih mendatangi tempat kerja; melakukan sms ancaman, melakukan rayuan seksual, dan melecehkan; memaksa mencium dan memeluk; memukul; dan mengganggu kehidupan personal.

KDRT yang dialami buruh perempuan baik di rumah ataupun di tempat kerja berdambak pada luka fisik dan mental para korbannya. Ada yang mengalami cacat pendengaran, luka-luka, dan kesehatan reproduksinya terganggu. Mereka juga menjadi tidak percaya diri dan selalu merasa resah, tidak aman, dan ketakutan berlebih.

Kekerasan yang dialami para buruh perempuan ini tidak semerta-merta membawa mereka dengan mudah keluar dari hubungan yang penuh kekerasan.
Hal yang selalu menjadi pertanyan, mengapa masih bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan?

“Mereka tetap berada di dalam hubungan yang penuh kekerasan dengan banyak pertimbangan. Masalah anak menjadi pertimbangan utama. Juga pandangan masyarakat yang masih menganggap janda hanya sebelah mata, punya stigma buruh, sehingga mereka takut dikucilkan,” ujar Karolina.

Hasil penelitian ini akhirnya membuat Perempuan Mahardhika merekomendasikan agar perusahaan dan serikat buruh ikut terlibat dalam melindungi buruh perempuannya dari kekerasan rumah tangga.

Perempuan Mahardika juga merekomendasikan agar pemerintah dan perusahaan meratifikasi Konvensi International Labour of Organisation (ILO) 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan dalam Dunia Kerja.

Salah satu yang menjadi rujukan dari konvensi ini adalah mengakui KDRT sebagai kekerasan dalam dunia kerja.

*Aprelia Amanda, biasa dipanggil Manda. Menyelesaikan studi Ilmu Politik di IISIP Jakarta tahun 2019. Pernah aktif menjadi penulis di Majalah Anak (Malfora) dan kabarburuh.com. Suka membaca dan minum kopi, Manda kini menjadi penulis dan pengelola www.Konde.co


Tak sedikit clickbait di media yang menjadikan perempuan sebagai korban, contohnya adalah berita yang menuliskan secara sensasional tentang tubuh perempuan. Lalu, apakah clickbait digunakan oleh media sebagai tipuan atau justru sebagai taktik dalam bermedia?


*Tika Adriana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Ada yang berubah di tengah melesatnya industri digital: arus informasi yang kian deras.

Jika di tahun 90-an radio, TV, dan koran jadi primadona untuk mendapatkan kabar terbaru, di zaman sekarang, dengan teknologi yang kian berkembang, ragam peristiwa pun bisa kita ketahui hanya dalam hitungan detik.

Saluran berita di jagat maya makin berwarna. Kalau dulu kita hanya mengenal satu-dua sumber informasi, kini ribuan kanal tersaji, berebut hati warganet. Konsekuensinya, tak sedikit media yang menggunakan strategi clickbait utuk meraih perhatian pembaca.

Dan tak sedikit clickbait yang kemudian menjadikan perempuan sebagai korban, contohnya adalah berita-berita sensasional tentang tubuh yang menjadikan perempuan sebagai korban.

Yang baru-baru ini terjadi adalah berita penangkapan artis Lucinta Luna yang diduga menggunakan narkoba. Namun sejumlah media lebih memilih menuliskan tentang identitas dan pilihan seksualnya, padahal ini tidak ada hubungannya dengan penggunaan narkoba.

Berita lainnya yaitu dari kasus Renyhard Sinaga, Warga Indonesia yang melakukan perkosaan terhadap lebih dari 100 orang di Inggris. Sejumlah media di Indonesia kemudian mengangkat hal-hal yang faktanya sama sekali tidak relevan dengan kasus kriminal Reynhard. Seperti menuliskan identitas orientasi seksual, kemewahan rumah, kehidupan keluarga, almamater, gawai yang ia gunakan, gaya selfie, dan sebagainya. Dampak buruknya, narasi mengenai kekejian dan kebiadaban tindakan pemerkosaan yang dilakukan Reynhard bergeser jauh menjadi narasi receh yang sekadar jadi bahan olok-olok di ruang publik.

Atau sejumlah kasus lainnya, ini merupakan strategi clickbait yang kerap dilakukan media untuk meraih pembaca. Jika pembacanya banyak, maka asumsinya akan banyak pemasukan iklan untuk media tersebut.

Apa itu clickbait?

Pertanyaan tentang apakah clickbait adalah sebuah tipuan atau taktik dalam bermedia itulah yang saya lempar kepada empat narasumber ketika dipercaya menjadi moderator dalam seminar “Clickbait: Tipuan atau Taktik Bermedia” di rangkaian kegiatan Commpress yang dilakukan program studi jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara atau UMN.

Mereka yakni Domu Ambarita General Manager Content Tribun Network; Joni Aswira, Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia; Wisnu Nugroho, Editor in Chief Kompas.com; dan Ardyan M. Erlangga, Managing Editor Vice Indonesia.

Keempat narasumber saya sepakat bahwa clickbait merupakan sebuah strategi yang kerap digunakan oleh redaksi media untuk menarik minat para pembacanya, namun dengan cara yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik.

Domu Ambarita pun meluruskan percakapan di masyarakat yang kerap menuduh medianya menggunakan strategi clickbait. Dia menyebut bahwa Tribun Network selama ini memilih untuk menggunakan judul menarik yang ramah dengan mesin pencarian.

“Kalau selama ini orang bilang Tribun menggunakan clickbait, itu tidak benar, karena kami sendiri menolak untuk melakukan hal tersebut. Kami hanya menggunakan judul yang menarik untuk berita-berita kami,” ujar Domu di UMN, Rabu (5/2/2020).

Domu menyebut, redaksi Tribun juga terus melakukan perubahan agar tak melulu distigma masyarakat, salah satunya dengan memberikan peringatan tegas kepada editor yang menggunakan judul tipu-tipu dan mengecewakan pembaca.

Di situ, Domu juga mengakui bahwa kemampuan dan sensitivitas para pekerja di jaringan Tribun berbeda-beda, sebab mereka memiliki lebih dari 20 media yang tersebar di daerah.

Namun, untuk mengatasinya, dia menyampaikan bahwa dapur beritanya telah berbenah, salah satunya dengan mengadakan pelatihan bersama untuk para editor Tribun di seluruh Indonesia. Dengan melakukan pelatihan pada para redakturnya, maka harapannya ini akan mengurangi clickbait.

Pada tahun 2015, BBC pernah mengulas tentang “Clickbait: The changing face of online journalism” yang menyebut bahwa kini media-media berlomba untuk menyusun judul yang menggoda pembaca menekan tautan berita mereka. Sayangnya, judul itu hanya jebakan untuk menggambarkan tajuk berita yang sensasional atau menyesatkan, ini bisa dilihat dari judul dan isi beritanya yang berbeda. Inilah yang kemudian disebut sebagai berita yang menyesatkan.

Mengapa clikbait banyak diperbincangkan? Sebab, semakin banyak klik yang didapat oleh sebuah media, maka iklan pun akan mengalir ke kantong media.

Salah satu penelitian populer yang mereka sertakan yakni dari Columbia Journalism Review. Dalam artikel itu, mereka menyoroti sebuah strategi yang digunakan oleh Slant. Media itu memberi bayaran kepada para penulisnya sebesar $100 per bulan. Namun, mereka akan memberikan bonus sebesar $5 untuk setiap 500 klik kepada si penulis artikel. Akhirnya, strategi clickbait lah yang digunakan oleh para jurnalisnya dalam menulis.

Ardyan M. Erlangga, Managing Editor Vice Indonesia, mengamini bahwa clickbait tak hanya dilakukan oleh media di Indonesia, tapi juga oleh media daring di negara-negara lain. Tujuannya sama: berebut pembaca.

“Makanya di Vice, kita tidak memainkan berita harian, karena kita tahu itu sudah banyak dimainkan oleh media lain di sini. Maka kita memilih untuk membuat tulisan-tulisan panjang seperti feature atau kisah-kisah menarik lain, ini tak lain agar terlihat khas di mata pembaca,” ujar Ardyan.

Menilik dari artikel yang pernah ditulis oleh Made Supriatma dalam Amatan di Remotivi (http://www.remotivi.or.id/amatan/367/Hoax,-Kapitalisme-Digital,-dan-Hilangnya-Nalar-Kritis-(Bagian-I)), tanpa disadari, pilihan dan kemerdekaan manusia telah diambil alih oleh mesin pencari akibat adanya kapitalisme digital.

Jika di zaman media tradisional seperti televisi, radio, dan koran, masyarakat tak punya pilihan kecuali menerima seluruh isi dari pemberitaan yang tersaji. Di era sekarang: manusia bisa memilih hal yang ingin mereka sukai dan tidak disukai.

Wisnu Nugroho, Editor in Chief Kompas.com dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa mesin pencarilah yang membuat media arus utama menyajikan semua berita yang jadi kegelisahan masyarakat, salah satunya suara masyarakat di sosial media. Namun Wisnu mengatakan, medianya tetap berkomitmen menyajikan informasi yang mendalam, dengan kualitas jurnalistik yang baik.

“Selain berita-berita harian, kami juga menyajikan berita yang mendalam di kanal VIK (Visual Interaktif Kompas). Di kanal VIK tersebut kami menyajikan karya jurnalistik dengan kualitas terbaik kami,” ujar Wisnu.

Metode semacam Kompas.com memang kerap digunakan oleh media untuk menyiasati mahalnya harga jurnalisme yang berkualitas dan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang menjadi ladang nafkah bagi ratusan pekerja. Sebab masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran untuk melakukan donasi secara bersama-sama demi mendapatkan produk jurnalistik yang berkualitas.

“Saya memang tidak pernah tahu berapa pendapatan dari klik pembaca ke berita-berita kami, karena urusan kami hanya memproduksi konten berita. Soal penghasilan itu urusan dari marketing, tapi sebagai gambaran, Kompas.com itu berdiri tahun 1995 dan kami baru memperoleh untuk pada tahun 2008. Butuh waktu 13 tahun,” tambah Wisnu.

Wisnu mengatakan bahwa tantangan lain yang saat ini dihadapi media sebenarnya berasal dari perusahaan-perusahaan komunikasi seperti Google, Youtube. Selama ini perusahaan inilah yang banyak di klik oleh pembaca. Maka perusahaan media harus bersaing keras dengan Google, Youtube dll untuk meraih pembaca, dan ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan.

Media di Indonesia seperti media online selama ini harus berebut iklan yang jumlahnya tak banyak. Berbeda dengan iklan di televisi yang jumlahnya hampir 70% dari pendapatan iklan di media, sedangkan 30% jumlah iklan sisanya diperebutkan oleh media cetak, media online dan radio.

Namun bukan berarti media bisa melakukan clickbait begitu saja atas nama peruntungan. Tak hanya mencari iklan, tapi media punya banyak fungsi yang lain seperti: menuliskan suara masyarakat dan kritis terhadap pemerintah

Joni Aswira dari Divisi Advokasi AJI Indonesia pun mengingatkan kepada pemilik media untuk memerangi clickbait yang menjadi tantangan jurnalisme masa sekarang.

“Kita harus ingat bahwa dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, media memiliki fungsi edukasi, sehingga kita harus menyajikan berita yang sesuai dengan etika jurnalistik,” tutupnya.

Selama ini sejumlah berita yang banyak mendapatkan protes karena melanggar kode etik adalah media yang judul dan kontennya tidak sesuai. Sering juga kita mendapati berita yang melakukan sensasionalisme untuk mendapatkan klik dari pembaca.

Media-media seperti ini umumnya melanggar kode etik karena melakukan sensasionalisme di media.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Tika Adriana, jurnalis perempuan yang sedang berjuang. Saat ini managing editor Konde.co

Konde.co- Menjelang siang hari tanggal 17 Februari 2020, salah satu pengurus Serikat Buruh, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Darto dikagetkan oleh kedatangan 10-15 orang ke sekretariat KASBI di Cipinang, Jakarta Timur.

Yang datang ini rata-rata berumur 15-17 tahun dan berteriak-teriak agar KASBI dibubarkan karena telah menolak omnibus law. Massa ini berteriak menyuarakan bubarkan KASBI karena mereka nilai, para aktivis buruh di KASBI telah menghambat omnibus law, kata Darto.

Tidak seperti aksi buruh yang tampak sering dihambat meski sudah mengajukan surat pemberitahuan ke polisi, aksi para pendemo ini tampak begitu lancar dan cepat meski tidak melayangkan pemberitahuan ke polisi.

Setelah itu para pendemo bergesar dan mengatakan akan melanjutkan aksi mereka di Kementerian Hukum dan HAM untuk menuntut pembubaran KASBI.

KASBI mengecam aksi tersebut, karena dalam ruang demokrasi seharusnya kebebasan menyampaikan pendapat tentang persoalan rakyat untuk mengkritik berbagai regulasi dan kebijakan seharusnya didengar, bukan kemudian membuat teror bagi publik yang tengah berjuang.

KASBI dalam penyataan sikapnya menjelaskan bahwa mereka bersama organisasi buruh lainnya menolak omnibus law, karena omnibus law akan mempertinggi kerusakan lingkungan dan memiskinkan buruh.

Omnibus law adalah pembuatan satu undang-undang dengan isu besar yang bisa menghilangkan beberapa undang-undang yang lain. Jadi nantinya akan dibuat 1 undang-undang dari hasil penyederhanaan sejumlah undang-undang yang lain.

Pemerintah membuat omnibus law untuk mempercepat pelaksanaan investasi di Indonesia. Namun rencana ini ditolak para buruh karena pembuatan omnibus law tak pernah mengikutsertakan buruh. Pemerintah juga terkesan sembunyi-sembunyi membuat aturan ini.

Dalam Omnibus law yang dibuat pemerintah, banyak pasal yang merugikan pekerja terutama pekerja perempuan. Misalnya disebutkan bahwa kontrak untuk pekerja akan dilakukan tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan, upah minimum kabupaten/kota juga dihapus, upah akan diganti per jam, dan pengusaha tidak diwajibkan membayar cuti hamil, haid, dan menikah. Hal lain, cuti besar juga akan dihapus dan tidak ada sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar hukum.

“Yang akan mendapat kerugian, penderitaan dan kesengsaraan itu rakyat Indonesia seperti buruh, pemuda, pelajar, tani, masyarakat adat, nelayan,” kata Nining Elitos.

KASBI juga mengaskan bahwa mereka tidak akan mencabut tuntutan melawan omnibus law. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) juga memperingatkan bahwa aksi teror ini mungkin baru permulaan. KPBI menyerukan agar berbagai gerakan perlu meningkatkan persatuan. Sebab, serangan terhadap gerakan-gerakan yang menolak omnibus law mungkin akan kembali terjadi.

Sebelumnya, KASBI bersama GEBRAK dan Fraksi Rakyat Indonesia menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah tentang omnibus law. Pada 13 Januari 2020 GEBRAK melancarkan aksi ke DPR RI menolak rancangan undang-undang yang pembahasan draftnya berlangsung secara misteris karena tidak melibatkan masyarakat dan sembunyi-sembunyi.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

(Disarikan dari www.buruh.co, artikel ini merupakan kerjasama www.Konde.co dan www.Buruh.co)

Empat hari lalu, sejumlah aktivis memprotes tulisan media yang beredar di sosial media. Tulisan di media itu menggambarkan bagaimana Lucinta Luna yang sedang mengalami depresi. Penangkapan artis Lucinta Luna kemudian mengundang pemberitaan sejumlah media secara sensasional dan mengusik privasi. Identitas dan pilihan seksualnya kemudian menjadi komoditas.

*Meera Malik dan Luviana- www.Konde.co

Konde.co- Setelah ditangkap karena diduga menggunakan narkoba pada 11 Februari 2020, Lucinta Luna ditulis mengalami depresi berat, dan ini justru digambarkan secara terbuka oleh beberapa media.

Penggambaran ini jelas tidak menunjukkan empati pada siapapun yang sedang terkena depresi, atau dalam bahasa umumnya: orang yang sudah kena depresipun, tetap saja diberitakan.

Ini jelas bukan situasi yang menyenangkan ketika seseorang tak lagi mendapatkan hak privasi. Malah saya sering mendapatkan jawaban klise seperti ini:

"Karena Lucinta Luna khan seorang artis, jadi ia adalah milik publik dan layak diberitakan."

Atas nama kelayakan ini, maka seseorang menjadi tidak punya privasi. Padahal sedih, sakit, depresi merupakan hal yang lumrah yang bisa terjadi pada siapa saja, dan orang tentu bisa menolak jika ia tak mau ditulis dalam kondisi ini. Namun media kemudian tetap memberitakannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah seseorang tak boleh punya privasi? Karena soal privasi dan personalitas sejatinya adalah milik seseorang, apalagi jika orang tersebut tak mau membaginya ke publik.

Feminis Catharine Mac Kinnon menyatakan bahwa personalitas adalah situasi politik dalam hal ini situasi politik perempuan. Apapun yang dilakukan seseorang adalah politis. Namun bukan berarti yang politis ini harus semuanya diurus oleh publik. Seharusnya ada yang bertanya: nyamankah jika dalam situasi demikian, rahasia seseorang diketahui publik?

Selain menuliskan personalitas Lucinta Luna, sejumlah media kemudian juga menuliskan secara sensasional tentang identitas Lucinta Luna. Kira-kira begini judul-judul beritanya:

1. 7 Nama Lucinta Luna

2. Nama Lucinta Luna yang Berubah

3. KTP Lucinta Luna Perempuan, Paspornya Laki-Laki


Sejumlah pemberitaan media tentang Lucinta Luna yang terkait dengan identitas pilihan seksualnya inilah yang kemudian menjadi komoditas.

Lucinta Luna sendiri, berdasarkan pengakuannya, menggunakan zat psikotropika itu untuk menghilangkan depresi dan mengontrol emosi. Apalagi, ada indikasi bahwa Lucinta Luna berkali-kali mencoba bunuh diri. Ini merupakan sebuah kondisi kesehatan jiwa yang tidak dapat dianggap remeh.

LBH Masyarakat membenarkan bahwa penangkapan Lucinta Luna mengundang pemberitaan media yang sensasional dan mengusik privasi yang bersangkutan. Dalam pernyataan persnya, LBH Masyarakat meminta kepada media untuk menghentikan reportase yang bombastis terkait kasus Lucinta Luna dan mengedukasi publik melalui pemberitaan yang proporsional dan objektif

Polres Jakarta Barat yang melakukan penangkapan terhadap Lucinta Luna juga dipandang LBH Masyarakat semakin merunyamkan situasi dengan membeberkan fakta yang sama sekali tidak berkaitan dengan pokok perkara, seperti identitas pasangan Lucinta Luna.

Frasa-frasa yang media gunakan juga semakin mengaburkan pokok permasalahan di kasus Lucinta Luna. Pemberitaan-pemberitaan media yang bersifat menggemparkan pun kian memojokkan identitas perempuan yang dipilih oleh Lucinta Luna, sehingga malah menambah perundungan atau bullying kepada kelompok transgender yang sudah terstigma di masyarakat.

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan melihat bahwa beberan fakta yang dilakukan polisi kepada media menunjukkan bahwa pendekatan pidana yang kepolisian gunakan hanya memperkeruh stigma terhadap pengguna narkotika, orang yang memiliki masalah kejiwaan, dan kelompok transgender.

Polisi telah memukul rata para pengguna narkotika yang sebenarnya memiliki beragam latar belakang menjadi hanya satu identitas, yakni sebagai penjahat.

“LBH Masyarakat mendesak Polres Jakbar untuk mengubah pendekatan hukum pidana dalam kasus Lucinta Luna dan tersangka-tersangka lain yang memiliki permasalahan serupa menjadi pendekatan kesehatan,” kata Ricky Gunawan.

Sudah waktunya kepolisian menghentikan penggunaan cara-cara yang punitif dalam mengatasi permasalahan pemakaian narkotika, dan mengedepankan pendekatan kesehatan yang humanis.

Penangkapan atau penahanan terhadap pemakai narkotika hanya akan membuat mereka enggan mengakses layanan kesehatan yang mungkin mereka butuhkan. Energi dan sumber daya kepolisian sepatutnya diarahkan untuk membongkar sindikat peredaran gelap narkotika, daripada mengincar pemakai narkotika.

Dengan latar belakang pemakaian narkotika/ psikotropika dan riwayat kondisi kejiwaannya, Lucinta Luna seharusnya disediakan dukungan kesehatan dan psikososial, bukan penanganan yang punitif. Penangkapan/ penahanan terhadap Lucinta Luna juga bersifat eksesif.

Ricky Gunawan menilai bahwa sejak awal, Polres Jakbar harusnya dapat melibatkan tenaga kesehatan, seperti psikiater atau psikolog; dan segera mendiversi Lucinta Luna ke fasilitas layanan kesehatan.

Pengalihan jalur dari pidana ke kesehatan ini bertujuan agar Lucinta Luna tetap dapat melanjutkan akses kesehatannya, baik untuk perkara pemakaian narkotikanya maupun kesehatan jiwanya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Luviana, setelah menjadi jurnalis di media mainstream selama 20 tahun, kini menjadi chief editor www.Konde.co dan menjadi dosen pengajar ilmu komunikasi di sejumlah universitas di Jakarta. Pedagoginya dalam penulisan isu media, perempuan dan minoritas.

*Meera Malik,
pengagum paradoks semesta yang gemar membeli buku tapi lupa membaca.

Asosiasi LBH APIK akhirnya melaporkan anggota Komisi Vl DPR RI dari Partai Gerindra, Andre Rosiade ke Mahkamah Kehormatan DPR. Tindakannya dinilai merendahkan perempuan.

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Khotimun, mengirimkan beberapa pesan kepada wartawan, Kamis siang lalu.

Kiriman pesan itu sebagai pemberitahuan bahwa Asosiasi LBH APIK Indonesia yang merupakan asosiasi dari 16 kantor LBH APIK, pada 13 Februari 2020 mengadukan Andre Rosiade, anggota Komisi VI DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Khotimun, Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK melihat tindakan Andre Rosiade yang menjebak NN di sebuah hotel di Padang pada 26 Januari 2020 telah melakukan pelanggaran etik anggota DPR pasal 236 dengan merujuk pada Pasal 81 UU MD3

“Aksi yang dilakukan Andre Rosiade tidak mematuhi prosedural. Asosiasi LBH APIK merasa penting untuk bersuara bahwa skenario penjebakan yang dilakukan oleh Andre Rosiade tidak mengindahkan harkat dan martabat manusia, khususnya hak asasi perempuan,” kata Khotimun.

Lagipula anggota DPR bukanlah unsur negara yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, apalagi penjebakan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Maka dari itu, penjebakan yang dilakukan oleh Andre Rosiade terhadap NN bukan merupakan wewenang dirinya sebagai anggota DPR RI dan menyalahi prosedur hukum.

“NN telah mengalami penghinaan atas harkat dan martabatnya serta bentuk kekerasan seksual melalui tipu daya pemesan yang ada dalam skenario Andre Rosiade dengan dalih turut serta dalam penegakan hukum.”

Andre Rosiade dapat dikenakan pasal 55 ayat (2) KUHP, khususnya ayat 2e (turut melakukan suatu tindak pidana dengan menyalah gunakan kekuasaan) dan pasal 56 KUHP (membantu melakukan suatu tindak pidana), yaitu diduga memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, dalam hal ini terjadinya pelacuran.

Perbuatan terduga Andre Rosiade adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang termuat dalam Pasal 2 huruf d Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia menjadi UU No. 7 tahun 1984 yaitu untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.

“Seharusnya sebagai anggota DPR Andre Rosiade mendalami bahwa NN adalah korban dari struktur sosial yg timpang, dan prostitusi yang terjadi dapat saja merupakan bagian dari perdagangan manusia, dimana dalam dunia prostitusi perempuan selalu dirugikan dan menjadi korbannya. Dari situ, yang bersangkutan juga dapat diduga memudahkan terjadinya kejahatan trafficking yang termuat dalam Pasal 12 UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni tindak pidana pemanfaatan korban traficking dengan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban traficking,” kata Khotimun.

Tindakan Andre Rosiade yang mendorong orang lain secara sewenang-wenang menggerebek NN, memvideokan dan menyebarkan konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui jaringan internet patut diduga melakukan pelanggaran terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Maka dari itu, Asosiasi LBH APIK menuntut kepada MKD agar segera melakukan pemeriksaan Andre Rosiade dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menuntut Kepolisian RI membebaskan NN karena tidak terdapat unsur yang menyangkut dirinya dalam ketentuan tindak pidana dan melakukan pemeriksaan terhadap Andre Rosiade atas dugaan pelanggaran berbagai peraturan perundangan yang telah dijelaskan pada pandangan di atas

Juga kepada DPR dan pemerintah memastikan penegakan hukum yang independen dan adil serta mengedepankan persamaan di muka hukum (equality before the law).

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)