Poedjiati Tan - www.konde.co
Lebaran seperti menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para perempuan yang masih single, perempuan yang sedang bercerai atau perempuan yang belum memiliki anak.

Seperti curhatan seorang teman yang sedang dalam proses pengajuan perceraian. Dia takut untuk ketemu orang tuanya karena orangtuanya yang belum mengetahui kalau dia sudah memasukkan gugatan perceraian. Dan saat ini anak-anaknya justru dibawa suaminya ke rumah mertuanya.

Sedangkan Ani yang sudah menikah sepuluh tahun, belum memiliki anak, juga mengalami hal yang sama, ia takut untuk pulang ke rumah dan dipertanyakan: mengapa ia belum juga punya anak?

Apalagi suaminya keturunan darah biru. Keluarga besar suaminya mendorong agar mereka untuk segera memiliki anak. Juga ada sinyal agar suaminya memiliki istri baru agar memiliki anak dan bisa meneruskan nama keluarga besar mereka.

Lain lagi cerita seorang teman. Lisa namanya. Ketika bersilahturami ke rumah Budhenya, ia juga ditanya: kapan menikah?. Katanya, perempuan itu harus menikah agar memiliki sejarah. Ini seperti dilema bagi Lisa yang belum menikah.

Begitu pula yang terjadi dengan Tina. Tina adalah pengusaha perempuan yang sukses, ia bisa membelikan rumah untuk Ibunya dan tantenya, tetapi tetap saja ia menjadi bahan gunjingan dalam keluarga karena dalam usia yang sudah empat puluh lima tahun, ia tetap saja melajang.

Di Indonesia, tujuan dari perkawinan atau pernikahan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bisa memiliki keturunan dan harus beragama yang sama.  Perkawinan bukan dilihat sebagai ikatan cinta dua manusia yang setara.

Dalam undang-undang perkawinan ataupun pernikahan (akad nikah) misalnya jelas tertulis bahwa kedudukan perempuan ada di bawah laki-laki atau tidak setara. Seperti dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan mengatur sejumlah pra-kondisi yang memberikan kesempatan kepada suami untuk mengajukan permohonan menikah lagi ke pengadilan.

Kondisi-kondisi yang dipersyaratkan tersebut adalah: suami boleh menikah lagi jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; kemudian istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; serta istri yang tidak dapat melahirkan keturunan.

Kondisi ini berlaku secara alternatif. Apabila salah satu dari ketiga kondisi ini terpenuhi, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan menikah lagi yang diajukan oleh pria.

Bagaimana jika kondisinya adalah sebaliknya, yaitu laki-laki yang mengalami kondisi tersebut?. Bila istri yang melakukan gugutan cerai kepada suami, maka sanksi sosial justru akan diterima sang istri. Perempuan tersebut akan mendapat stigma yang negatif. Dianggap istri yang durhaka, istri yang tidak setia dan istri yang tidak baik atau lain-lain. Belum lagi stigma janda yang akan disandangnya.

Perceraian selalu dianggap sebagai kesalahan perempuan. Semua beban psikologis seolah harus ditanggung oleh perempuan. Masyarakat tidak peduli apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Apakah dia bahagia atau tidak? Apakah dia mengalami kekerasan atau tidak? Apakah dia diperlakukan dengan baik atau tidak? Karena perempuan dalam masyarakat dianggap milik laki-laki, bukan milik dirinya sendiri. Seperti ungkapan jawa yang mengatakan bahwa istri itu suwargo nunut neroko katut.

Menjadi perempuan di negara yang patriakhi dengan nilai keagamaan yang kuat memang tidaklah mudah. Ketika perempuan memutuskan untuk tidak menikah, selalu ada tuntutan untuk segera menikah agar memiliki sejarah dalam hidupnya, yaitu anak. Perempuan seakan-akan baru bernilai bila mereka sudah menikah, memiliki anak dan bisa melayani suami.

Perempuan bukan dinilai dari seberapa besar karya atau capaian yang telah dia hasilkan. Meskipun dia telah sukses atau telah menghasilkan ratusan karya hebat, tetap dianggap belum berhasil bila belum menikah dan memiliki anak.

Menikah seakan-akan hanya bertujuan untuk beranak pinak, bukan untuk berbagai cinta kasih, suka dan duka, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin.

Menikah bukan untuk berbagi, baik itu tugas rumah tangga, atau tugas membesarkan anak, tetapi, justru seperti penguasaan dan penaklukan perempuan.

Bahkan laki-laki yang ingin berbagi tugas dengan istri akan mendapatkan stigma sebagai laki-laki yang lemah, laki-laki yang takut dengan istri.

Menikah bukan lagi untuk cinta, tetapi untuk pemenuhan tuntutan keluarga dan masyarakat. Seandainya perkawinan itu seindah syair Khalil Gibran:

Bersamalah dikau tatkala Sang Maut merenggut umurmu,
Ya, bahkan bersama pula kalian, dalam ingatan sunyi Tuhan.

Namun biarkan ada ruang antara kebersamaanmu itu,
Tempat angin surga menari-nari di antaramu.

Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta,
Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup,
Yang lincah mengalir antara pantai kedua jiwa

Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala,
Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama.

Bernyanyi dan menarilah bersama, dalam segala suka cita,
Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya.

Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri,
Walau lagu yang sama sedang menggetarkannya.

Berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya,
Sebab hanya Tangan Kehidupan yang akan mampu mencakupnya.

Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat;
Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat?

Dan pohon jati serta pohon cemara,
Tiada tumbuh dalam bayangan masing-masing.




Apa yang menyembuhkan luka hatimu? Kata seorang ibu kepada anak perempuannya. Anak perempuan itu hanya menjawab kecil, “Sebuah kata dari  ibu.”

*Almira Ananta- www.Konde.co

Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman perempuan yang sudah lama tak bertemu ibunya. Jarak luar negeri ke Indonesia yang jauh, tak bisa membuatnya sewaktu-waktu bisa bertemu ibunya. Juga kesibukannya bekerja dan belajar disana.

Memang saat ini sudah ada handphone yang kita bisa setiap saat melakukan video call, atau telepon, Whats App yang semakin murah dibandingkan dulu.

Namun tetap saja, ia harus bertemu,” Pertemuan tak tergantikan dengan apapun.”

Maka, teman saya ini harus menabung agar bisa sering pulang. Tidak hanya setahun sekali ketika lebaran tiba. Padahal, ia bercerita ketika kami bertemu di satu siang di kantor tempat saya bekerja saat ini, ia bisa bercerita dengan siapa saja. Namun karena kebiasaan bercerita hal-hal yang remeh dari ia kecil, ia ceritakan kepada ibunya, maka ketika ada masalah, ibunyalah yang ia cari.

Seorang teman saya yang lain  selalu meledek,” Kalau lagi senang, yang kau ingat pasti suami dan anakmu, tapi kalau sedih, yang kau ingat hanya ibumu. Bener gak?.”

Ada banyak ujaran memang mengatakan hal ini: seorang anak hanya ingat ibunya ketika ia sedih. Namun ketika ia lagi senang, ia gak ingat ibunya lagi.

Teman saya, juga teman perempuan saya yang lain banyak yang menggeleng. Ada banyak hal yang selalu mengingatkan mereka tentang ibu, orang yang selalu menjadi tempat untuk mengeluh. Orang yang selalu menjadikan kuat bagi pijakan baru.

Hanya satu kata yang menyembuhkan semuanya: Sebuah kata dari Ibu.

Mungkin bukan kalimatnya, namun sosok, seseorang yang selalu menerima kita apa adanya adalah ibu. Tak peduli malam berganti petang atau badai menjemput dan matahari menghilang.

Aku pengin ketemu ibu, pengin mendengar kata-kata ibu. Itu kalimatnya, suaranya terdengar sedih, jauh dari ibu. Ia baru saja pulang dari tempatnya kerja, kesepian di ujung Minggu. Setiap mau puasa, setiap mau lebaran, selalu ingat ibu.

Di sebuah senja yang sebentar lagi pulang.


*Almira Ananta, Blogger dan Traveller

(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)

Luviana – www.konde.co

Dalam keluarga besar kami, makanan dalam tradisi lebaran tak ubahnya dengan makanan yang selalu terhidang ketika natal tiba. Jika pada natal ada kacang dan kue-kue natal, maka dalam lebaran di rumah kami, selalu tersedia ketupat, opor, rendang dan sayur.

Tak hanya memasak sendiri, namun selalu ada makanan yang dikirimkan oleh tetangga kepada kami. Di Yogyakarta tempat saya tinggal dulu, tradisi membuat dan mengirimkan makanan ini seolah selalu mengiringi tradisi dalam bersilaturahmi. Tidak peduli apapun agamanya. Pemeluk agama Kristen selalu datang ke rumah tetangga Muslim ketika lebaran tiba sambil membawa kue-kue kering. Dan tetangga yang muslim menghidangkan ketupat dan opor ayam.

Hampir semua makanan yang terhidang pada saat lebaran dipenuhi dengan rempah-rempah seperti lengkuas, kunyit, jahe, kencur, dll.

Sejarawan JJ Rizal, dalam sebuah acara TV pernah mengungkap bahwa makanan Indonesia adalah makanan yang diramu dengan berbagai bumbu. Ini menunjukkan bahwa makanan Indonesia mempunyai cita rasa yang diramu dari berbagai daerah di Indonesia, atau yang kemudian disebut makanan selera nusantara.

Makanan dalam sejarahnya memang tak pernah lepas darimana ia dihasilkan, siapa masyarakat yang meramunya dan bagaimana kemudian ia diperkenalkan pada masyarakat. Makanan tidak pernah terlahir secara tunggal, namun datang dari berbagai pengaruh yang datang ke Indonesia. Dalam perjalanannya, makanan kemudian telah mengalami perubahan jaman. Ada strategi rasa sekaligus strategi penyajian.

Opor dan sayur yang dihidangkan pada saat lebaran ini juga tak lepas dari sejarah makanan di Indonesia. Makanan yang dipenuhi dengan rempah-rempah pada saat lebaran ini menjadi bukti tentang perjalanan sebuah tradisi.

Kami meyakini bahwa makanan selalu tak bisa lepas dari jaman, ada strategi rasa, penyajian, pengiriman hingga siap untuk dihidangkan. Anak-anak muda di tempat tinggal kami makin yakin bahwa makanan bisa memperkuat persaudaraan dan nilai silaturahmi.

Walau dari sejumlah catatan kritis kemudian juga menunjukkan bagaimana makanan kemudian dikuasai oleh alat-alat kapital, kepentingan pengusaha besar dimana masyarakat penghasil makanan hanya bisa menjadi penonton saja. Perempuan yang dikenal sebagai subyek penghasil makanan kemudian hanya menjadi obyek dari pertumbuhan rantai kapitalisasi makanan.

Dalam konsep ekofeminisme, perempuan adalah orang yang berpikir keras bagaimana mengusahakan makanan dalam keluarga. Tak hanya itu, perempuan juga mengusahakan dan menanam alam sekaligus menyuburkannya.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat ketika ada satu krisis lingkungan yang hebat misalnya banjir, bencana alam atau sumber makanan yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang membuat masyarakat tersingkir dari hidupnya,  para perempuan segera mengubah jenis tanaman dan tetap berjuang untuk menghasilkannya bagi keluarga.

Khalisah Khalid dari Walhi pernah mengungkapkan bahwa pengelolaan perempuan dalam pengelolaan makanan dan sumber daya alam sudah terjadi sejak dulu kala. Para perempuan paham kapan waktu untuk menanam, kapan waktu untuk memetik dan bagaimana melakukannya ketika krisis.   Karena gerakan ekofeminisme memang mencuat ketika ada relasi yang kuat antara perempuan dan sumber daya alam.

Dari sini kami menjadi tahu satu hal, siapa orang yang selama ini selalu mengiringi dalam silaturahmi yang kami bangun? Jawabannya adalah perempuan. Karena perempuan selalu mempunyai banyak cara untuk tetap bersilaturahmi, mendatangi tetangga, mempertahankan keberagaman diantara kami, termasuk mengusahakan makanan sebagai teman dalam bersilaturahmi.


(Referensi: rahima.or.id)
(Fot0: kimcitrorejo.blogspot.co.id)
*Alea Pratiwi- www.Konde.co

Mengapa orang selalu mengusik para perempuan yang memilih untuk single? Pertanyaan yang sama selalu ditujukan pada perempuan single di saat malam minggu, di saat valentine tiba atau hari raya-hari raya seperti hari raya lebaran seperti sekarang.

Single seolah selalu menjadi target utama bahan pembicaraan. Di saat malam minggu, selalu ditanya: mana pasanganmu? Di Hari valentine? Selalu ditanya, mengapa merayakan valentine hanya dengan teman-temanmu? Di saat lebaran? Pasti orang yang bertanya tentang ini akan jauh lebih banyak lagi. Dari tahun ke tahun pertanyaannya selalu sama: mengapa sendirian pulang kampung? Mengapa sendirian pulang ke rumah? Tidak membawa pasangan?

Sejumlah feminis menyatakan bahwa menjadi single seolah merusak tatanan moral, padahal menjadi single bisa saja menjadi pilihan banyak perempuan.

Ada banyak perempuan yang mau menjadi single karena tidak mau menikah yang akan berujung pada kekerasan. Ada banyak perempuan yang memilih menjadi single karena tidak
mau menikah saja, karena menikah bukanlah pilihan yang tepat di masanya saat ini. Dan ada yang belum menikah karena belum menemukan orang yang tepat.

Setiap orang mempunyai banyak alasan mengapa menjadi single, tak bisa disejajarkan dengan norma-norma yang ada saat ini, karena norma seharusnya terus berubah, tidak tetap. Begitu juga alasan setiap orang tak semua bisa disatukan dengan norma.

Tak ada yang salah dengan menjadi single. Begitu juga, tak ada yang salah ketika memilih untuk menikah atau mempunyai pasangan. Yang salah adalah orang yang terus mengusik, terus menjadikan bahan pembicaraan dan menganggap bahwa yang single selalu buruk, memprihatinkan dan tidak bahagia. Dan menganggap, orang yang menikah adalah orang yang memilih untuk bahagia.

Bagi banyak perempuan, tentu tak semua begitu. Jika semua perkawinan bahagia, lalu mengapa ada yang berujung pada kekerasan? Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menunjukkan tentang banyaknya perkawinan yang tidak berujung pada kebahagiaan. Adanya banyak kasus kekerasan di pengadilan yang dilakukan suami terhadap istri menunjukkan bahwa tak semua perkawinan itu indah. Jadi, kalimat bahwa menikah selalu bahagia adalah kadang  hanya sekedar menjadi pameo bagi sebagian orang.

Jika demikian, tak ada yang salah jika ada perempuan memilh untuk menjadi single.

Jadi tak perlu ada pertanyaan seperti: mengapa tidak membawa pasangan? Mengapa pulang sendirian? mengapa tak juga menikah?

Jika saya menjawab, bahwa menjadi single adalah pilihan saya, apakah mereka mau berhenti untuk menanyakan hal ini?

Saya mau menjadi single, itu saja. Tanpa embel-embel kalimat berikutnya. Karena, ini adalah pilihan sadar yang membuat saya bahagia saat ini.

(Foto/ Ilustrasi)

*Alea Pratiwi,
memilih menjadi single, senang menulis dan beraktivitas sosial. Tinggal di Jakarta.

*Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co - Diperkirakan sebanyak 68 juta buruh anak di seluruh dunia atau sebanyak 2,3 buruh anak di Indonesia memiliki risiko terhambat tumbuh kembang. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai pekerja anak. Mereka memerlukan perlindungan khusus dari kekerasan dan eksploitasi.

Banyaknya pekerja anak saat ini tersebar pada sektor pertanian (59%), jasa (24%), manufaktur (7%), dan berbagai sektor lainnya. Sektor utama ini menjadi penggerak ekonomi nasional, terutama sektor pertanian yang menyangkut farming (pertanian), perkebunan, perikanan, dan peternakan tentunya akan berpengaruh dalam percaturan ekonomi global bila terjadi pembiaran pada prinsip bussines yang menjadi acuan dalam kompetisi global saat ini.

Data dari Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia tidak bisa terhindarkan dari pekerjaan yang membahayakan ini. Padahal pekerjaan yang dilakukan anak-anak ini rata-rata menganggu kesehatan,  keselamatan kerja dan gangguan atas tumbuh-kembang mereka.

Apa penyebab banyaknya jumlah pekerja anak di Indonesia? JARAK dalam pernyataan pers nya menyebutkan hal ini disebabkan oleh situasi pendidikan yang belum menjamin semua anak terakseskan pada pendidikan 12 tahun, para pekerja yang belum siap berkompetensi di lapangan pekerjaan dan berada pada situasi pekerjaan yang tidak layak (not decent work), orang tua yang belum berdaya secara ekonomi dan masih rentan dalam situasi kemiskinan, dan dunia usaha yang masih mengabaikan prinsip bussiness yang menjamin hak-hak anak, serta pengawasan dari negara yang masih belum kuat.

Selama ini, anak-anak yang bekerja menyebabkan banyak anak yang putus sekolah, hanya lulus SD dan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan.

Setiap tanggal 12 Juni, masyarakat global menyerukan untuk Mengakhiri Pekerja anak, yang dikenal dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour - WDACL). Tema yang diusung tahun 2018 terkait generasi aman dan sehat (Generation Safe and Healthy) sebagai peringatan bagi semua pihak bahwa pekerja anak masih menjadi isu global.

Pekerja anak telah memiliki kontribusi ekonomi bagi kesinambungan ekonomi keluarga miskin dan kelompok marginal, namun demikian tindakan ini bisa merugikan aset sumberdaya manusia yang kompetitif di masa depan.

Ketika negara-negara maju melayani anak-anak dengan pendidikan berkualitas, tetapi anak-anak Indonesia harus bertahan hidup di dunia kerja. Sebanyak 2,3 juta anak bekerja yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan manufakttur memerlukan tindakan segera.

Peraturan, kebijakan dan program di pusat dan daerah terkait ketenagakerjaan, pendidikan, sosial dan perlindungan anak telah ditetapkan sebagai komitmen nasional, selanjutnya apakah komitmen dan upaya selama ini telah memastikan semua anak berada di bangku pendidikan, memperoleh jaminan sosial, terbebaskan dari kekerasan & eksploitasi dan mengalami pemberdayaan ekonomi?

Koalisi LSM yang tergabung dalam JARAK menyatakan bahwa penting bagi pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan semua anak berada di bangku sekolah, memperoleh layanan tumbuh kembang yang berkualitas, terlindungi dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Hal yang paling penting untuk diingat bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat yaitu agar tidak mempekerjakan anak pada usia dibawah 18 tahun. Oleh karena itu semua pihak penting untuk melakukan tindakan segera (immediate action) secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk segera mewujudkan Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun, untuk memastikan semua anak berada di bangku pendidikan dan mencegah anak memasuki lapangan pekerjaan secara dini.

Hal lain yaitu meningkatkan status usia minimum bekerja menjadi 18 tahun. Usia minimum memasuki pekerjaan saat ini masih ditetapkan usia 15 tahun. Usia ini tentu masih masa tumbuh kembang bagi anak, bila usia 15 tahun sudah berada pada lapangan kerja, maka tumbuh kembang anak akan terhambat dan melemahkan kompetisi di tingkat global.

Yang ketiga, mendorong sektor  swasta untuk melaksanakan prinsip Child Rights in Business Principle (CRBP) dalam etika usaha. Prinsip ini diharapkan dapat mengikat di semua rantai pasokan dari hulu dan hilir yang terbebas dari pekerja anak. Dan memperluas cakupan dan jangkauan layanan jaminan sosial dan perlindungan anak untuk memastikan bahwa mereka yang saat ini menjadi pekerja anak mendapatkan intervensi secara terpadu dan berkesinambungan.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)




“Mau dibawa kemana nasib para buruh perempuan Indonesia yang menjelang lebaran selalu dihabisi kontrak tanpa THR?.”


*Tika Bhawel- www.Konde.co

Ini adalah pengalaman saya, Pada 25 Mei 2017 tahun lalu, kontrak saya dihabisi oleh perusahaan tempat saya bekerja, saya pergi tanpa mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Pulang kampug tanpa THR.

Padahal waktu itu, saya berpikir saya akan segera diangkat sebagai buruh tetap, karena sudah bekerja selama 3 tahun, dengan tanda tangan kontrak yang tak terbilang jumlahnya. Nyatanya, yang kemudian terjadi, tak sesuai dengan impian saya. Kontrak saya justru dihabisi, dan THR melayang entah kemana.

Dari tahun ke tahun, fenomena buruh perempuan yang diputus kontrak jelang THR sudah seperti kebiasaan yang entah kapan berakhirnya.

Buktinya, di tahun 2018 ini terulang kejadian yang sama. Rentannya status kerja kontrak, menjadi catatan penting soal pelanggaran hak buruh perempuan. Hal ini terjadi pada buruh transportasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Diantara mereka ada yang bekerja hingga 30 tahun, namun berstatus pekerja borongan yang berlindung di balik istilah ‘mitra.’

Nasib yang sama juga menimpa buruh perusahaan Arnotts, perusahaan yang memproduksi banyak biskuit, mereka di PHK sepihak di tahun 2018 ini. Nasibnya tak semanis biskuitnya.

Menjelang lebaran, para buruh yang seharusnya pulang membawa gaji dan THR, justru mereka harus menelan pil pahit PHK tanpa ditengok sedikitpun tenaga, pikiran, keringat yang sudah tercurah untuk roda produksi selama bertahun-tahun ini. Ada yang dibubarkan tendanya ketika memprotes atasan dimana ia bekerja, ada yang terpaksa berhenti untuk melakukan aksi karena harus mencari uang pemasukan untuk mencari nafkah keluarga.

Walaupun angin segar muncul pada nasib buruh perempuan di PT. Hansae 3, mereka bertiga, Sri Hayati, Iniyatun  dan Muyasaroh diperkerjakan kembali sebagai buruh tetap per 19 Juni 2018, namun nasib buruh yang di PHK dan tak mendapatkan THR jelang hari raya jumlahnya jauh lebih banyak.

Apa Kabar Posko THR Pemerintah?

Kebiasaan lain yang muncul jelang lebaran adalah adanya Posko THR Kementerian Tenaga Kerja. Posko ini selalu hadir jelang lebaran, meski saya tak tahu apa faedahnya. Kecuali angka – angka pengaduan yang masuk dan didata, entah untuk apa Posko ini hadir.

Bukankah kalau Posko THR ini efektif, maka akan disusul dengan beragam penyelesaian dan solusi?.

Nyatanya, kebiasaan PHK jelang THR tidak berkurang. Jumlah korban pelanggaran THR dan putus kontrak jelang lebaran sejauh ini tak berkurang, apalagi berhenti.
Sedikit cerita dari teman saya di serikat pekerja, ia pernah mengadukan kasus pelanggaran THR ke posko Menaker ini beberapa tahun lalu. Ketika bertanya bagaimana tindak lanjutnya, dijawab dengan “Nanti akan dikembalian ke Suku Dinas (Sudinakertrans) tempat pelanggaran THR itu terjadi, agar biar ditindaklanjuti”.

Dari situlah, teman saya ini tidak pernah mengadukan THR ke posko itu lagi. Saya ingin saja berpikir positif, bahwa ada yang berubah setelah beberapa tahun lewat, namun sepertinya sama saja. Pengusaha yang melanggar hak buruh masih aman sentosa kondisinya.

Justru, Menteri Tenaga Kerja malah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 6/ 2016 yang menyatakan bahwa buruh kontrak yang habis masa kontraknya di bulan lebaran, tidak akan mendapatkan THR.

Jadi buruh kontrak itu sepertinya memang sebuah kutukan. Pantas para penindas buruh senang dengan adanya sistem kontrak.

Tapi penguasa lupa, jumlah buruh kontrak makin banyak dan punya akal untuk berpikir. Karena punya akal untuk berpikir itulah, kami kaum buruh kontrak tidak boleh bodoh. Siapa bilang buruh kontrak tidak berani berserikat dan melawan? Nyatanya, saya berani berserikat. Nyatanya, teman – teman saya yang buruh kontrak berani berserikat. Hati – hati lho, jangan anggap main – main kekuatan buruh kontrak, anda – anda di atas yang congkak itu pasti akan tersungkur.

Saya tak mau lagi menjadi perempuan yang pulang tanpa THR. Maka itulah, saya dan kita semua harus siap untuk melawan.




*Tika Bhawel
, aktif di organisasi Federasi Buruh Lintas Pabrik /FBLP di Jakarta

(Tulisan ini pernah dimuat di Marsinahfm.com, diedit sesuai dengan kebutuhan www.Konde.co)

*Vivi Widyawati- www.Konde.co

Mengapa perempuan yang berani melawan pelecehan seksual yang ia alami, malah menjadi bulan-bulanan di kemudian hari?

Jika hal ini terus terjadi, maka tidak akan ada perempuan yang berani bersuara dan melawan pelecehan yang mereka alami.

Situasi ini dialami penyanyi Via Vallen. Pada awal Juni 2018 lalu, karena digoda seorang pemain bola nasional, Via Vallen diminta untuk datang ke kamar laki-laki tersebut dengan pakaian seksi melalui pesan di instagram. Lalu Via Vallen mengunggah pelecehan ini ke instastory tanpa menyebutkan nama si laki-laki.

Namun mengapa banyak yang kemudian menghujat apa yang dilakukan Via Vallen, dianggap ingin mencari sensasi?

Cyber Harassment atau pelecehan melalui internet bagi perempuan adalah serangan langsung yang merendahkan.

Sudah sepantasnya Via Vallen melawan. Keberanian Via Vallen ini penting untuk diapresiasi dan diikuti. Tidak hanya oleh artis atau perempuan penyanyi, secara umum perempuan tidak jarang jadi korban serangan pelecehan melalui media sosial.

Hasil riset Perempuan Mahardhika yang dilakukan pada 733 buruh perempuan di Kantor Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta pada Agustus- Oktober 2018 menyebutkan, bahwa buruh perempuan yang mengaku mengalami pelecehan melalui media sosial sebanyak 43,2 %.

Pelecehan tersebut dilakukan dengan cara para laki-laki mengirimkan gambar porno, hal ini  paling banyak terjadi (28%)/ Laki-laki yang melakukannya adalah laki-laki dari orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal.

SMS seksual dan telepon seksual termasuk banyak yang dialami perempuan, yaitu masing-masing 26,4% dan 17,6% dari yang pernah mengalami cyber harassment.

Karena cyber harrrasment yang banyak terjadi inilah yang membuat buruh perempuan korban pelecehan banyak belum bersuara. Sehingga suara dari Via Vallen adalah bagian kekuatan korban melawan pelecehan. Karena seharusnya jika diberikan ruang keberanian, maka akan semakin banyak perempuan yang bersuara dan lantang melawan pelecehan seksual yang mereka alami.

Secara kultur perempuan yang melawan apalagi melawan pelecehan yang ia alami memang seringkali dianggap tidak sepantasnya. Perempuan lebih pantas jika tunduk, tidak melawan, Jadi perempuan yang berani bersuara kadang dianggap sebagai perempuan yang tidak lumrah atau melawan kultur, karena kultur menyebutkan bahwa perempuan tak boleh melawan laki-laki. Padahal ini adalah mitos-mitos yang kemudian menjerat perempuan.

Mitos lain yang dikritik oleh feminis radikal misalnya secara konstruksi sosial perempuan diidentifikasi sebagai orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah tampak, sedangkan laki-laki melakukan sesuatu yang tampak, maka perempuan yang berani bersuara dianggap tidak semestinya karena biasanya perempuan tak pernah tampak.

Perempuan Mahardhika menganggap harus ada sikap tegas pemerintah, sekaligus mengupayakan mekanisme pengaduan dan pembelaan bagi setiap korban pelecehan di dunia maya. Perempuan harus berani bersuara untuk membangun kesetaraan, untuk melawan pelecehan seksual di manapun dan dalam bentuk apapun.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Vivi Widyawati,
Pengurus Perempuan Mahardhika, Jakarta.


Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagi Uli Pangaribuan, mendampingi korban hingga dinihari adalah konsekuensi dari sebuah keputusannya ketika ia bekerja sebagai pengacara di sebuah lembaga bantuan hukum perempuan. Biasanya, mendampingi hingga dinihari ini dilakukannya ketika ia sedang  menemani korban untuk melakukan visum et repertum di rumah sakit.

Bersama korban, ia harus menunggu antrean panjang di rumah sakit. Demikian juga, ia harus antre untuk mendapatkan ruang sidang di pengadilan. Belum lagi jika hakim atau jaksanya terlambat datang karena sedang ada jadwal sidang di tempat lain.

Di luar itu, banyak hal yang kemudian dilakukan para pendamping korban seperti Uli, yaitu membuat gugatan, mencarikan rumah aman bagi perempuan ketika mereka terancam oleh pelaku.

Tak hanya Uli Pangaribuan, namun hal yang sama juga dilakukan Tuani dan para pendamping korban lainnya di LBH APIK, semua melakukan aktivitas yang sama dalam menuntaskan kasus yang dialami korban.

Data menunjukkan, jumlah korban yang melaporkan ke LBH APIK selama tahun 2017 ada 648 kasus. Para korban biasanya datang langsung, melalui email, melalui hotline atau telepon.

Selama ini kasus yang masuk terbanyak adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terkait dengan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kasus perdata keluarga, kasus kekerasan seksual, dan pidana umum.

Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Zuma dalam acara diskusi yang diselenggarakan LBH APIK pada 6 Juni 2018 di Kekini Co-Working Space Jakarta menyebutkan, dari 308 kasus, hanya 17 kasus yang menempuh jalur hukum dengan melaporkannya ke sistem peradilan pidana. Sedangkan sisanya menempuh jalur non pengadilan yaitu melalui pemberian informasi hukum, rujukan ke psikolog dan rumah aman serta melalui mediasi.

“Kasus perceraian menempati posisi yang tinggi dibandingkan kasus lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar korban KDRT memilih jalan untuk bercerai daripada memproses kasusnya secra pidana. Perceraian juga merupakan salah satu pilihan terakhir bagi korban untuk menuntut hak-haknya,” kata Siti Zuma.

Kasus kekerasan seksual yang masuk ke LBH APIK Jakarta tahun 2017, adalah 37 kasus dan ditambah 2 kasus tahun sebelumnya yang belum selesai menjadi 39 kasus, yang terdiri dari 14 (29.73 %) kasus perkosaan  dan 25 (67.67%) kasus pencabulan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi di tahun ini, yakni sebanyak 31 kasus, sedangkan kekerasan seksual yang menimpa orang dewasa berjumlah 8 kasus

Jalan Panjang Para Korban

Bagi perempuan, jika menjadi  korban kekerasan seksual, selain membuat laporan kekerasan, mencari saksi korban dan mencari perlindungan dari pelaku yang sering masih melakukan kekerasan, maka mereka harus melakukan visum et repertum. Biaya visum ini tidak murah, mereka harus mengeluarkan uang 500 ribu hingga 1 juta.

Selama ini pemerintah memang memberikan dana bagi korban untuk melakukan visum et repertum, namun rumah sakit yang menyediakan akses pada korban untuk melakukan visum sangatlah sedikit. Akibatnya korban harus antre hingga dinihari untuk mendapatkan visum di Rumah Sakit Polri Jakarta.

“Sering sekali korban harus antre sampai jam 2 dinihari di Rumah Sakit Polri Kramatjati, karena jika visum ke rumah sakit lain, maka korban harus membayar biaya yang mahal. Padahal bagi korban perkosaan atau kekerasan seksual, visum ini sangat penting untuk menindaklanjuti persoalan yang mereka alami secara hukum di pengadilan. Jika tidak ada visum, maka kasus yang mereka alami tak bisa dituntaskan,” kata Uli Pangaribuan.

Padahal yang dilakukan korban masih panjang, seringkali kekerasan psikis yang dialami membuat emosi menjadi terganggu dan butuh penanganan khusus.

Masan Nurpian, Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang juga hadir sebagai salah satu pembicara diskusi mencatat atas apa yang harus diperjuangkan para korban.

Selain mencatat soal dana dan akses bagi korban, Masan Nurpian juga mencatat beberapa hal yang harus dikembangkan yaitu memperbanyak paralegal yang akan membantu organisasi bantuan hukum. 

“Organisasi bantuan hukum harus mengembangkan paralegal (legal assistant), yaitu orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, tetapi tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum atau sarjana hukum. Paralegal ini bisa siapa saja yang membantu proses hukum bagi korban.”

Di Kabupaten Lowero, Uganda, paralegal melakukan penyuluhan mengenai hak perempuan atas tanah dan menangani sengketa antar individu. Hasil surey melalui interviews dengan klien dan paralegal: Paralegal mampu menyelesaikan banyak kasus dengan cepat -17% kasus berakhir di mediasi; 33% kasus dirujuk ke pengadilan. Secara umum, klien mengapresiasi peran paralegal karena mudah diakses dan responsif, berlawanan dengan instansi formal yang mahal, lambat dan sulit diakses.

Di Andhra Pradesh, India, paralegal berperan mengembangkan akses hak atas tanah bagi perempuan miskin di desa. Selama tahun 2006 hingga 2010, paralegal mengidentifikasi permasalahan tanah dari 610 ribu penduduk miskin yang melibatkan 1,18 juta hektar tanah.

Dari identifikasi tersebut, paralegal membantu menyelesaikan permasalahan 430 ribu orang yang melibatkan 870 ribu hektar lahan. Paralegal memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi tahanan dan narapidana, dan membantu mereka dengan prosedur dasar, misal di tingkat penyidikan.

LBH APIK selama bertahun-tahun sudah mengembangkan adanya paralegal. Sampai tahun 2017 tercatat sebanyak 80 Paralegal LBH APIK Jakarta yang  tersebar di wilayah 6 yang telah diberikan penguatan kapasitas berupa pembekalan ilmu hukum, advokasi dan investigasi penanganan kasus. 

Dibawah supervisi LBH Apik Jakarta, paralegal menerima 135 kasus, yang terdiri dari hak atas kesehatan (18 kasus), hak atas identitas (25 kasus), KDRT (52 Kasus), Penggusuran dan Hak Atas tempat Tinggal (19 kasus), penipuan (2 kasus), Perda Tibum (2 kasus), Pelecehan seksual (4 kasus) dan Perdata keluarga (13 kasus)

Hingga akhir diskusi tercatat bahwa untuk menuntaskan kasusnya, korban membutuhkan akses untuk penyelesaian kasus.

Siti Zuma menyatakan, beberapa hal lain yang perlu dicatat sebagai hambatan yaitu, hingga kini masih sulitnya melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan untuk hak nafkah anak, aparat penegak hukum masih bersifat pasif dalam proses pembuktian,  korban  dibebani untuk mengumpulkan bukti dan saksi-saksi sendiri atas kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain itu masih ditemukan sikap aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban, di mana aparat penegak hukum masih memperlakukan korban sebagai obyek bukan subjek yang harus dihormati hak-hak hukumnya. Selain itu masih sedikitnya advokat yang mau menangnani perkara perempuan korban

“Proses  hukum yang panjang dan melelahkan dalam memperoleh keadilan hukum, membuat korban enggan untuk melanjutkan kasusnya. Serta masih minimnya perlindungan bagi korban dan saksi, sehingga korban terkadang mendapatkan tekanan dari pihak ketiga, ini juga yang membuat korban takut dan mencabut laporannya.”

LBH APIK kemudian membuat jaringan antar lembaga bantuan hukum untuk menuntaskan persoalan korban secara bersama-sama, selain itu meminta pemerintah untuk memberikan akses bagi korban.

Dana untuk bantuan hukum selama ini sudah disediakan pemerintah walau masih minim, dan yang lebih penting adalah akses rumah sakit, rumah aman serta perlindungan korban, sehingga korban tak gentar untuk menyelesaikan persoalan.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sebuah pertemuan tingkat ASEAN untuk memperjuangkan para penyandang disable dilakukan di Jakarta. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Pertemuan yang dihadiri antaralain oleh para aktivis disable yang tergabung dalam ASEAN Disability Forum (ADF) ini diadakan di Jakarta pada 5-6 Juni 2018.

Dalam pertemuan para aktivis kemudian mendorong agar ada implementasi Enabling Masterplan ASEAN 2025 yang melibatkan langsung kelompok disablitias.

ADF dalam pertemuan ini juga merekomendasikan agar dibentuknya Joint Working Group on Person with Disabilities atau jaringan untuk pendukung para penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan untuk memastikan implementasi dari dokumen Enabling Masterplan bagi para disable.

Enabling Masterplan adalah rencana kerja ASEAN untuk lebih mempromosikan dan melindungi hak-hak orang dengan disabilitas di ASEAN. Rencana kerja ini memiliki program kerja sampai tahun 2025.

Joint Working Group ini akan bekerja  untuk 2 hal, pertama sebagai supporting grup yang akan memberikan masukan ke pemerintah ASEAN dalam hal ini AICHR, ACWC dan SOMSWD.

Yang kedua,  untuk memastikan agenda masterplan ini diimplementasikan dengan baik di masing-masing negara anggota ASEAN.

Joint Working Group ini sendiri memiliki 3 mandat penting, yaitu pertama,  berfungsi untuk memastikan implementasi masterplan di tiga pilar ASEAN. Kedua, berfungsi monitoring implementasinya. Dan terakhir adalah untuk memberikan masukan atau advisory untuk implementasi masterplan.

Joint Working Group ini juga akan diisi oleh perwakilan DPO dari masing-masing negara ASEAN yang memiliki kompetensi dan independensi, yang seleksinya diserahkan pada proses nasional.

ADF kemudian juga memberikan masukan substansial terkait isi masterplan di tiga pilar untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan.

Diharapkan masukan ini diterima sebelum masterplan ini disahkan pada ASEAN Summit November 2018.

Maulani Rotinsulu, Secretary General ADF  menyatakan bahwa kerja-kerja ini sangat penting, mengingat di ASEAN banyak terjadi tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Salah satunya yang terjadi kepada peserta Regional DPOs Monitoring and Consultation of the Masterplan on the Rights of Persons with Disabilities yang diadakan oleh ADF pada tanggal 4-6 Juni di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Peserta asal Brunei Darussalam, Muhammad Hamzi mengalami tindakan diskriminatif dari maskapai penerbangan Royal Brunei saat hendak check in untuk terbang menuju Jakarta menghadiri acara ADF pada 3 Juni 2018 di Bandara Banda Seri Begawan.

Otoritas bandara setempat tidak membolehkan Muhammad Hamzi terbang seorang diri tanpa pendamping berdasarkan kebijakan dan aturan di negara Brunei.

OPD di Brunei dengan sangat cepat melakukan advokasi terhadap kejadian ini kepada pemerintahnya sehingga, Muhammad Hamzi dapat terbang dan hadir dalam acara Regional Consultation di Jakarta pada 5 Juni 2018.

Contoh lain, pada tahun 2013, salah satu peserta acara regional consultation di Jakarta (4-6 Juni) asal Thailand, Saowalak Thongkuay juga mengalami tindakan diskriminatif dari maskapai yang sama saat hendak check in dari Bangkok menuju Brunei Darussalam. Ia juga mendapatkan pelarangan terbang tanpa pendamping dari maskapai tersebut namun kemudian Saowalak diperbolehkan untuk terbang ke Brunei setelah mendapatkan izin dari Kapten penerbangan. Meskipun demikian, Saowalak merasa kecewa dengan kejadian tersebut terlebih kebijakan diskriminatif tersebut belum dirubah hingga saat ini.

Tidak hanya di negara ASEAN lain, Maulani Rotinsulu dalam pernyataan persnya menyebutkan bahwa kejadian diskriminatif terkait aksesibilitas transportasi juga terjadi di Indonesia.

Dwi Aryani yang hendak terbang dari Jakarta ke Geneva pada 4 Desember 2017 untuk menghadiri acara training juga dilarang untuk terbang seorang diri tanpa pendamping oleh maskpai Etihad Airways. Walaupun ia sudah melalui serangkai proses check in, imigrasi, dan sebagainya, pihak maskapai menganggap ia dapat membahayakan penerbangan.

“Tindakan diskriminatif seperti di atas telah terjadi berkali-kali di wilayah ASEAN dan seharusnya menjadi perhatian bagi negara-negara ASEAN untuk segera merubah kebijakan di negaranya terkait aksesibilitas dalam transpotasi terhadap penyandang disabilitas,” ujar Maulani Rotinsulu.

Dengan adanya Masterplan untuk Penyandang Disabilitas di ASEAN, ADF berharap ASEAN dapat mendorong anggota negaranya untuk mengimplementasik hak-hak penyandang disabilitas yang juga tercantum dalam Konvensi CRPD secara effektif.

(Foto/Ilustrasi)
*Guruh Riyanto- www.Konde.co

Para mantan pekerja seks Dolly dan Kalijodo marah. Penutupan dan pelarangan kegiatan jual beli seks di Kalijodo dan Dolly tersebut mengakibatkan mereka harus beraktivitas secara sembunyi-sembunyi dan sendiri-sendiri. Akibatnya, hasil kerja mereka semakin habis digerus preman sebagai “pelindung” dan mereka juga rentan akan kekerasan.

Karena tidak tahan, mereka berkonsolidasi dan berunjukrasa! Ratusan pekerja seks masuk ke dalam Masjid Istiqlal dan menduduki tempat ibadah ikonik Indonesia tersebut. Di situ, mereka memaki-maki moralitas, agama, dan kemunafikan masyarakat yang mengakibatkan kondisi kerja mereka makin tertindas. Tuntutan mereka satu, negara harus menjamin hak-hak mendasar para pekerja seks!

Peristiwa tadi tentu tidak benar-benar terjadi. Tapi, bayangkan jika peristiwa tersebut benar, seberapa ramai kira-kira media sosial, media arus utama, pemerintah, atau bahkan serikat buruh akan bereaksi?

Karena di Perancis, pendudukan rumah ibadah oleh para pekerja seks pernah benar-benar terjadi.

Pada 2 Juni 1975, lebih seratus pekerja seks mogok kerja dan menduduki gereja Santo Nizer di kota ketiga terbesar Perancis, Lyon. Pendudukan itu berlangsung selama delapan hari! Perancis adalah negara yang dikenal memiliki para penganut Katholik fanatik ketika itu. Para pekerja seks itu meneriakan yel-yel:

“Ketika kami menduduki gereja-gereja,

moralmu diinjak-dinjak,

kalian para kaum fanatik!

Kalian yang mengancam kami dengan neraka,

Kami datang bersantap di altarmu,

di Santo Nizier,”

Sejak 2 Juni 1976, peristiwa pendudukan itu diperingati sebagai hari pekerja seks international (International Sex Workers’ Day). Tuntutatan para pekerja seks di Lyon, Perancis itu terus menggema dan menyuarakan untuk mendesak pemenuhan hak-hak pekerja seks.

Saat ini, pekerja seks tidak hanya mencakup pelacur, tapi juga penari erotis, dan pemain film porno. Pekerja seks adalah siapapun yang melakukan kegiatan seksual untuk tujuan ekonomi.


Penyiksaan dan Pembunuhan Hantui Pekerja Seks 
Sudah 43 tahun sejak para pekerja seks di Lyon menyuarakan hak-hak mendasar itu, tapi kondisi para pekerja seks di berbagai belahan dunia tak kunjung membaik. Pada November 2016, pengadilan Hong Kong menjatuhkan vonis seumur hidup pada bankir asal Inggris, Rurik Jutting, karena membunuh dua pekerja seks asal Indonesia, Seneng Mujiasih dan Sumarti Ningsih. Pembunuhan itu dilakukan setelah Jutting menyiksa keduanya dengan sadis.

Di Indonesia, kematian pekerja seks komersial juga terjadi. Muhammad Prio Santoso mesti mendekam 16 tahun penjara untuk menebus kesalahan karena membunuh pekerja seks, Deudeuh Alfi atau Tata Chubby. Tata Chubby bekerja sendirian, tanpa germo, dan secara sembunyi-sembunyi. Untung ia menyimpan buku catatan tamu yang membantu polisi melacak pelaku.

Ironisnya, kedua pembunuhan itu membuat heboh. Tapi, kehebohan justru terletak pada pendapat nyinyir karena pekerjaan korban adalah pekerja seks. Padahal, mereka adalah korban kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan.

Kondisi di industri film porno tak jauh beda. Pada 5 Desember 2017, depresi akibat kekerasan dalam proses produksi film porno menggiring August Ames gantung diri di sebuauh taman di Camarillo, New York. Film porno kerap diwarnai adegan-adegan yang mengakibatkan para pekerja seks perempuan menjadi korban kekerasan dan menyisakan trauma serta depresi.

Persoalan kekerasan pada para pekerja seks di berbagai belahan dunia itu, termasuk di Indonesia, kerap kali disikapi dengan penuntasan sederhana, tutup tempat prostitusi. Sejauh saya ingat, hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yang sempat melontarkan rencana melegalkan prostitusi. Selepas itu, banyak kepala daerah, seperti Wali Kota Surabaya, Tri Risma, menjadikan penutupan prostitusi seolah-olah keberhasilan mereka menjaga moral warganya.
Bagaimana Menjamin Hak-hak Pekerja Seks?

Selama berabad-abad, persoalan pekerja seks memang menjadi persoalan yang tampaknya belum mencapai sebuah konsensus di berbagai belahan dunia. Ada berbagai sikap kekuasaan terhadap para pekerja seks. Sebagian besar negara mempidanakan pekerja seks atau bahkan menjatuhkan hukuman mati, seperti di Iran. Meskipun begitu, ada empat kategori hukum yang tidak mempidanakan pekerja seks dan sebagian dianggap lebih mampu menjamin hak-hak pekerja seks.

Pertama, abolisionisme yang mengizinkan orang menjajakan seks tapi mengkriminalkan mucikari atau pihak ketiga. Hukum seperti ini, seperti di Inggris, dirancang untuk menghentikan prostitusi.

Kedua, neo-abolisionisme yang percaya tidak ada orang yang suka rela menjadi pekerja seks. Namun, tidak ada pidana bagi pekerja seks, pidana dijatuhkan pada yang membeli seks dan menjadi perantara seperti di Swedia.

Ketiga, melegalkan pekerja seks dan mengaturnya.

Dengan begitu, ada izin kerja bagi pekerja seks dan pekerja seks dilindungi sebagai “mitra” seperti di Belanda.

Keempat, menghapuskan segala pidana bagi pekerja seks seperti di Selandia Baru. Langkah ini dianggap mampu menghapus stigma pekerja seks dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Di Indonesia, persoalan pekerja seks seolah-olah masih menjadi ranah moralitas saja dan tabu diperdebatkan. Dengan kata lain, dimensi “kerja” dari pekerja seks seperti tidak dianggap ada. Alhasil, hingga kini bahkan perdebatan mengenai bagaimana mengatur pekerja seks agar tidak bernasib seperti Tata Chubby seperti tak pernah hadir dari panorama perbincangan.

Selain pemerintah, organisasi masyarakat sipil, termasuk serikat buruh, sepertinya masih belum membuka perbincangan mengenai pekerja seks. Masih banyak pertanyaan yang bahkan belum menjadi perdebatan, alih-alih mendapatkan konsensus.

Apakah melegalkan pekerja seks malah mendorong lahirnya perdagangan manusia? Apakah menjadi pekerja seks bisa menjadi pilihan sebagai bagian dari kekuasaan seseorang terhadap tubuhnya?

Ataukah pekerja seks merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan (alih-alih dengan sederhana melabeli dosa) karena memperdagangkan tubuh dan menjadikan tubuh sebagai konsumsi? Namun, bagaimana dengan pekerjaan seperti model atau bintang film yang juga mengkomoditaskan tubuh manusia yang harus memenuhi standar-standar terentu?

Perlu kiranya mulai memperbincangkan pekerja seks secara terbuka dengan menyingkirkan kaca mata benar dan salah. Mungkin hak untuk menjadi pekerja seks masih menjadi perdebatan, namun saya kira semua setuju bahwa penyiksaan dan kekerasan harus dihapuskan, termasuk ketika itu menyasar para pekerja seks.

Pada 2 Juni 2018, sudah waktunya sedikit memperkenalkan hari pekerja seks internasional dan memperkenalkan bahwa mereka yang entah “memilih” atau “terjerumus” menjadi pekerja seks memiliki hak-hak untuk minimal tidak disiksa, tidak boleh dibunuh, dan wajib mendapat perlindungan seperti manusia atau bahkan pekerja pada umumnya.

Kapankah kita mulai memperbincangkan atau membahas pertanyaan-pertanyaan pekerja seks?

Apapun jawabannya, saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat hari pekerja seks internasional dan mendukung penghapusan kekerasan pada mereka dan berharap perlakuan lebih manusiawi pada mereka. 

Atau kita perlu menunggu para pekerja seks di Indonesia marah, terkonsolidasi, dan menduduki rumah ibadah seperti di Perancis?

*Guruh Riyanto,
Bekerja sebagai jurnalis dan aktivis perburuhan


Bacaan Lebih Lanjut:

Hukum-hukum Prostitusi di Dunia
https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_law

Soal kekerasan di industri film porno
https://tirto.id/di-balik-bunuh-diri-august-ames-ada-kekejaman-industri-film-porno-cEaS

Soal pembunuhan dua pekerja seks di Hong Kong
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37905592 

(Foto Pendudukan Gereja di Lyon Perancis)

Tulisan ini merupakan bentuk kerja bersama antara www.buruh.co dan www.konde.co