*Zur’ah Budiarti- www.Konde.co

Persoalan seksisme, sekalgus diskursus tentang perjuangan feminisme sebenarnya sudah banyak ditulis dan diperbincangkan. Seperti jika kita membaca tulisan dan kisah para feminis Naomi Wolf, Julia Kristeva. Bahkan yang cukup sering didengar masyarakat Indonesia, adalah penulis-penulis Indonesia. Kartini, Roehanna Koeddoes, SK Trimurti adalah beberapa perempuan yang kemudian banyak menuliskan gagasan soal perjuangan perempuan di Indonesia.

Sejak membawa isu ini, baik ke dalam karyanya juga sisi kehidupannya, gagasan feminisme menjadi lebih banyak dikenal dan diperhatikan masyarakat. Namun, persoalan seksisme memang selalu terlihat bahkan di era sekarang dimana media banyak bermunculan. Ini menunjukkan bahwa perempuan tak pernah lepas dari obyek seksisme.

Di industri musik pop, Emma Watson, Emma Stone, sampai penyanyi lagu All About That Bass yakni Meghan Trainor, secara kritis juga melakukan pembelaan pada tubuh perempuan. Mereka yang tumbuh, dan besar di Industri layar kaca ini, mengkampanyekan ide soal tubuh dan nilai-nilai kecantikan yang menjerat perempuan. Sesuatu yang sangat diagungkan justru oleh dunia entertainment itu sendiri.

Pada akhirnya, hal itu menjadi dualisme yang menohok perempuan. Bagaimana tidak? realita kehidupan sosial masyarakat rasanya juga masih menyuguhkan kalimat basa basi.

“Jangan gendut – gendut nanti susah dapat pacar.”

Ataupun, “Kurus banget sih? cacingan ya?.”

Body Shaming yang berarti segala bentuk tindakan, atau komentar terhadap penampilan fisik, secara sadar maupun tidak sadar mendominasi pembicaraan kita, hampir di semua level pergaulan.

Isu tentang diskrimasi gender yang berakibat pada subordinasi perempuan di ruang publik misalnya, seperti pada sektor pendidikan dan lingkungan kerja, maupun beban kerja ganda bagi seorang perempuan adalah salah satu contoh yang menimpa perempuan hingga sekarang ini.

Hal lain yaitu, kerap kita temui candaan, lelucon, tertawaan yang lakukan itu untuk menyapa teman – teman lama, atau di era baru seperti sekarang, semakin mudah menemukan body shaming dalam interaksi – interaksi di media sosial. Hampir semua orang, jika saja mau mengakui, pasti pernah sekali atau dua kali mempraktikkan body shaming walau mungkin ada beberapa yang tidak dimaksudkan ke arah situ.

Misalnya pada pola kerja satu platform social media yang mengedepankan foto. Seseorang kerap dengan entengnya menggerakkan jempol untuk mengetik kalimat yang sifatnya candaan, hiburan, bahkan pujian pada penampilan atau fisik dalam foto yang diunggah di kolom komentar.

Sebagian orang percaya dan menilai bahwa candaan ini bukanlah hal yang dianggap terlalu substansial, hingga seringkali korban body shaming yang berani protes atau melawan, dianggap terlalu baper menyikapi guyonan.

Tapi maukah kita sedikit lebih berhati – hati memilih konteks pembicaraan saat bercengkrama, dan tidak menjadi pelaku body shaming? Sebab jika berusaha memahami, kita tentu sepakat bahwa pelaku body shaming secara tidak langsung turut menurunkan level ketidakpercayaan diri, menyumbang kestressan pada seseorang bahkan bisa sefatal menyebabkan depresi.

Dua dari tiga selebriti asal Amerika yang disebutkan sebagai contoh, Meghan Trainor dan Emma Stone mempunyai cerita yang berangkat dari pengalaman pribadi. Saat keduanya yang sering wira – wiri di bawah lampu kamera, mereka mengalami stigma untuk ukuran tubuh dan penampilan mereka. Padahal parameter ideal bagi kecantikan dan proporsional tubuh itu selamanya tidak akan bisa ditemukan. Manusia hanya akan terus menerus mengatai sesamanya sejak perbedaan itu menjadi keniscayaan. Meghan, mendapat cibiran dengan bentuk tubuhnya yang oversize, sementara Emma dinilai terlalu kurus dan sering dikira sakit dengan bentuk tubuh yang dimilikinya.

Masyarakat kita kebanyakan terjebak, dengan gambaran yang dibuat secara seragam oleh pihak – pihak kapitalis, untuk memudahkan mengontrol dan mengeruk keuntungan dengan memperdayai pemikiran dan selera.

Padahal sebenarnya tubuh dan kecantikan terus menerus mengalami pergeseran tren, bergantung pada dominasi pasar. Industri fashion dan kosmetik adalah alat – alat yang menggerakkan perempuan untuk bergaya seperti barbie.

Di masa semua hal terlihat sama ini, kita akan berdiri pada kondisi yang sulit untuk tampil sebagai diri sendiri. Hal ini menunjukka bahwa perempuan yang berbeda dengan entitas lain harus siap untuk di-bully.

Emma Stone dan Meghan Trainor mereka berdua tak jarang mendengar ujaran – ujaran yang ditujukan langsung kepada mereka untuk memperbaiki body mereka agar terlihat menarik/sama dengan kebanyakan orang. Kalimat “We're shaming each other and we're shaming ourselves, and it sucks." yang kemudian diucapkan Emma Stone untuk mewakili diskursus ini.



*Zur’ah budiarti, a learner and freelancer graphic designer yang senang mengamati society. Memperlakukan blognya sebagai ruang privat, sedang concern belajar memahamkan banyak perempuan dan laki – laki soal feminisme. Salah satu cara yang sudah ditempuh, ialah menelurkan novel yang diterbitkannya secara independen berjudul SEMU.
http://zurahsukasuka.blogspot.co.id/



File 20180917 158237 1rtenw.jpg?ixlib=rb 1.1

Ada banyak hambatan pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya masyarakat belum memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Author provided



Balawyn Jones, University of Melbourne

Untuk menandai konferensi CAUSINDY (Konferensi Pemuda Australia dan Indonesia) yang diselenggarakan bulan ini di Makassar, The Conversation menyajikan analisis dari akademisi-akademisi yang terlibat dalam konferensi.




Pada tanggal September 2004, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang ini masih sangat relevan bagi Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) baru-baru ini melaporkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan di Indonesia.


Undang-undang ini telah berlaku lebih dari satu dekade, tetapi impunitas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi. Ini mengindikasikan kegagalan mekanisme negara untuk melindungi perempuan.


Ada banyak hambatan dalam penerapan UU PKDRT, khususnya kegagalan untuk mendidik masyarakat untuk memahami Undang-undang ini.


Kekerasan dalam ruang pribadi


UU PKDRT secara eksplisit mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagian kita mungkin berfikir bahwa dengan membawa norma-norma hak asasi manusia ke ranah domestik, perjuangan melawan kekerasan dalam rumah tangga telah bisa diatasi. Akan tetapi ini sebenarnya baru awal dari perjuangan tersebut.


Sekitar 14 tahun sejak diberlakukannya UU PKDRT, meskipun ada upaya pendidikan publik yang luas, seperti “Stop Kekerasan” oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ternyata pola pikir masyarakat umum masih belum berubah. Kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai “masalah pribadi”.


Pengertian rumah tangga di dalam UU PKDRT tidak hanya mencakup suami-istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama-sama dalam satu atap, tetapi juga termasuk siapa saja yang tinggal di dalam satu rumah, termasuk pekerja rumah tangga. Akan tetapi, sebagian besar orang masih berfikir bahwa rumah tangga hanyalah “ruang pribadi” di bawah kuasa dan tanggung jawab kepala keluarga (laki-laki). Ini mengakibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi stigma dan tidak bisa bersuara.


Korban dari kekerasan dalam rumah tangga menghadapi stigma bukan karena kekerasan yang dialami, tetapi karena melaporkan tentang kekerasan yang dialaminya. Ini telah menjadi salah satu tantangan berat yang menghalangi korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.


Apa yang tergolong kepada KDRT


Ada kesenjangan antara konsep hukum dalam UU PKDRT dengan pemahaman publik soal kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, publik memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dari apa yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.


UU PKDRT mendefinisikan kekerasan secara luas mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi (atau penelantaran). Namun, dalam prakteknya, pemahaman publik tentang kekerasan non-fisik sangat terbatas. Ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan untuk kekerasan yang sifatnya psikologis dan ekonomi.


Terlepas dari definisi Undang-undang yang cukup luas, masyarakat mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kekerasan yang bukan sebagai “masalah pribadi antara suami dan istri” hanya pada kasus kekerasan yang berat.


Sebagian masyarakat juga mencoba untuk membenarkan penggunaan kekerasan fisik terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa, menurut budaya lokal dan interpretasi agama, kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mendidik keluarganya sedemikian rupa sehingga bentuk kekerasan fisik terhadap perempuan diperbolehkan.


Oleh karena itu, kekerasan fisik sering dibenarkan sebagai alasan “pendisiplinan” atau “pendidikan”. Retorika semacam ini meminimalkan keseriusan kekerasan dan malah menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan.


Tidak jarang pelaku kekerasan dalam rumah tangga mencoba membenarkan kekerasan mereka dengan alasan seperti “istri saya tidak memenuhi kewajiban rumah tangganya” atau “istri saya tidak mendengarkan saya”. Pandangan-pandangan ini sering berasal dari salah tafsir yang dipengaruhi oleh doktrin patriarkis.


Di banyak wilayah di Indonesia, wewenang kepala rumah tangga (laki-laki) menghasilkan penolakan terhadap upaya pemerintah untuk campur tangan di ranah domestik untuk melindungi hak-hak perempuan. Bentuk kekerasan fisik terlalu ditekankan sehingga mengesampingkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya–serta diminimalkan melalui upaya untuk membenarkan kekerasan.


Apa langkah lanjutnya?


Kesalahpahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat setidaknya berdampak pada pemahaman institusi pemerintahan yang terlibat langsung di dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga berpengaruh pada pelaksanaan Undang-Undang.


Mendidik masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk memastikan mereka paham apa yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa pemahaman yang tepat tentang, para korban tidak menyadari hak-hak mereka dan masyarakat setempat mungkin tidak akan mendukung korban untuk menggunakan hak mereka. Dalam banyak contoh, komunitas lokal secara aktif mencoba untuk mencegah korban melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai macam alasan.


Pemberlakuan UU PKDRT merupakan pencapaian besar bagi gerakan perempuan Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang ini dalam konteks lokal dan regional juga merupakan sebuah pencapaian–meskipun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Sembari kita bersuka cita dengan pencapaian ini, kita juga harus melihat ke depan dan mengatasi rintangan tersebut. Terlebih, perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan UU PKDRT.




Jika anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan membutuhkan pertolongan dan bantuan, hubungi P2TP2A atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Aceh, atau pusat layanan lokal in Australia.The Conversation


Balawyn Jones, PhD Candidate and Research Fellow, University of Melbourne


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.


Melly Setyawati- www.Konde.co

Bali, Konde,co- Indonesia menjadi tuan rumah bagi gelaran IMF-World Bank Annual Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 8-14 Oktober 2018.

Menyikapi penyelenggaraan event besar ini lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organizations (CSOs)) Indonesia dan global, secara independen menggelar “The People’s Summit on Alternative Development: Voices of Justice and Equality from The Past to The Future” pada tanggal 8-10 Oktober 2018 di Sanur, Bali, Indonesia.

Gagasan besar acara ini adalah menuntut akuntabilitas lembaga keuangan internasional khususnya Bank Dunia dan IMF yang memiliki utang sejarah dalam proses pembangunan di Indonesia..

Dian Kartikasari, Board INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) sekaligus Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa forum ini akan digunakan organisasi masyarakat sipil untuk membagikan pengalaman dalam konteks pembangunan dan bagaimana IMF dan World Bank selama ini bersikap.

“Pada forum ini kami akan mengeluarkan pengalaman-pengalaman, membagikan praktik-praktik baik, dan pemikiran kami sebagai masyarakat sipil terkait pembangunan.”

Menurut Dian, gelaran IMF-World Bank Annual Meeting tahun ini menjadi momentum penting karena dunia sedang dalam keadaan yang tidak terlalu baik.

“Sejak dulu Bank Dunia, IMF, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yang didominasi kepemimpinannya oleh negara-negara maju, menjadi alat atau pendukung untuk memastikan bahwa semua bangsa semua negara taat melaksanakan agenda globalisasi ekonomi yang di dalamnya mencakup tiga mantra yaitu liberalisasi, privatisasi dan praktik untuk penguasaan pasar yang mendominasi. Pada akhirnya setelah 25 tahun mantra ini mulai diragukan oleh pimpinan negara maju sendiri,”  kata Dian.

Lebih jauh Dian mengatakan dalam pernyataan sikap bersama organisasi masyarakat sipil, bahwa sejumlah pimpinan negara maju dalam dua tahun belakangan ini justru berlomba melakukan proteksi, bahkan mejadikan pasar sebagai alat perang. Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah praktik-praktik pasar bebas yang selama ini didorong untuk diaplikasikan di negara-negara berkembang memang baik untuk dijalankan, termasuk untuk perempuan?

Keadaan-keadaan yang serba tidak pasti tentu berpotensi mempersulit negara berkembang untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustaibable Development Goals/SDGs).

Oleh karena itu, menurut Dian masyarakat sipil harus bersuara untuk memastikan pembangunan berada di jalan yang benar. “Ini bagian dari peran masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan,” kata Dian.

Ah Maftuchan Direktur Perkumpulan Prakarsa yang juga bagian dari penyelenggara acara menyampaikan bahwa Inisiatif People’s Summit ini lahir dari bawah, lahir dari diskusi masyarakat sipil.

“Kami ingin menyampaikan pengalaman dan ide-ide kami agar pembangunan di level global lebih dekat dengan kepentingan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal,” katanya.

Monica Tanuhandanu, Direktur Eksekutif Kemitraan, menambahkan bahwa kegiatan ini akan mewadahi insiatif dan perspektif kritis masyarakat sipil terkait pembangunan untuk disampaikan kepada IMF-Bank Dunia.

Ia juga mengkritisi skema pembangunan IMF-Bank Dunia yang sering kali tidak membuat masyarakat menjadi mandiri.

“Melalui forum tiga hari ini kita bisa secara terbuka dan kritis mendiskusikan jalan yang terbaik dan memproyeksikan kebutuhan yang akan datang. Kami mendesak dan mendorong IMF-Bank Dunia untuk menentukan sikap. Apakah Anda hendak memperkuat atau melemahkan masyarakat sipil?”

Moeldoko, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, yang hadir mewakili pemerintah Republik Indoenesia dan memberikan pidato kunci dalam acara ini mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan yang digagas masyarakat sipil.

Menurutnya perspektif dan masukan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara partisipatif dan inklusif serta menyempurnakan kebijakan publik berdasar kepentingan bersama.

“Peran serta partisipasi aktif, kritik dan seterusnya, itu menjadi sangat penting, karena perjuangan rekan-rekan kita yang tidak atau bahkan belum terakomodasi dalam sebuah kebijakan publik belum bisa disuarakan teman-teman sekalian, yang pada akhirnya pemerintah mendapat masukan.”

Moeldoko juga yakin acara The People’s Summit on Alternative Development bisa menjadi wadah aspirasi masyarakat sipil, yang selaras dengan energi orientasi pembangunan pemerintah saat ini yang mengarah ke pembangunan manusia dengan memerhatikan lingkup sosial, ekonomi dan budayanya.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil (civil society organization) menurutnya sangat menentukan kesuksesan pembangunan. “Program-program pemerintah seringkali gagal ketika tidak melibatkan people, masyarakat sipil,” tegasnya.

Acara yang dihadiri ratusan partisipan ini menghadirkan diskusi-diskusi pleno dan pararel dengan beragam isu tematik. Isu-isu tematik yang didiskusikan dalam sesi acara ini antara lain membahas ekonomi digital, hak asasi manusia, industri ekstraktif dan berkelanjutan.

(Foto/ Ilustrasi)




Poedjiati Tan – www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Dalam minggu ini, Grab Indonesia mendapatkan beberapa pengaduan melalui sosial media terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan pengemudinya terhadap penumpang perempuan di Jakarta.

Ada penumpang yang dicium paksa oleh pengemudi, ada yang diganggu lewat pesan pribadi, dan beberapa kasus lain. Kasus semacam ini bukanlah hal baru.

Hasil penelitian berjudul Scoping Study: Audit Keamanan di Tiga Wilayah Jakarta” yang dipaparkan oleh Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) pada Desember 2017 menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak merasa aman di Jakarta karena lebih rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di tempat umum, termasuk di dalam moda transportasi.

Dalam salah satu tanggapan yang disampaikan melalui akun resminya di twitter, Grab Indonesia mengatakan bahwa mitra pengemudi yang bersangkutan telah bersedia dipertemukan dengan penumpang untuk memberikan penjelasan secara langsung. Grab Indonesia juga menawarkan proses mediasi antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, pihak Grab Indonesia menyebutkan, “penumpang yang bersangkutan masih menolak untuk bertemu, walaupun sudah menerima penjelasan dengan baik dari pihak kami”.

Jakarta Feminist Discussion Group (JFDG) sangat menyesalkan pernyataan tersebut. Permohonan pada korban pelecehan seksual untuk bertemu dengan pelaku dengan alasan mediasi bukanlah sebuah solusi. Tindakan tersebut justru akan menyebabkan korban mengalami trauma.

Sebagai sebuah perusahaan multinasional, seharusnya Grab Indonesia mampu mencari solusi yang cerdas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual.

Dari kasus inilah maka JFDG melalui pernyataan persnya yang dinyatakan oleh Anindya Restuviani, Skolastika Lupitawina, Badib Fahmia, Caroline Monteiro, dan Kate Walton
menyatakan bahwa bahwa pihak Grab Indonesia harus mengambil tindakan yang tegas terhadap pengemudi, karena pelecehan seksual adalah tindak pidana.

“Kami mengecam keras tindakan pihak Grab Indonesia yang berusaha mempertemukan pelaku dan korban pelecehan seksual. Perlu digarisbawahi bahwa pelecehan seksual adalah tindak pidana dengan dampak psikologis yang berjangka panjang. Tindakan pelecehan seksual apapun memerlukan pendampingan psikologis yang baik bagi korbannya atau waktu bertahun-tahun untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri dan identitas perempuan. Sudah seharusnya Grab Indonesia memfasilitasi korban pelecehan apabila mereka ingin melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian,” ujar Anindya Restuviani.

Yang kedua, JFDG juga meminta perusahaan Grab untuk memberikan pelatihan kepada mitra semua pengemudi Grab Indonesia mengajarkan mengenai apa itu pelecehan seksual dan dampaknya bagi perempuan / korban, menegaskan bahwa tindakan pelecehan seksual tidak bisa ditoleransi, menegaskan bahwa perusahaan akan mengambil tindakan disiplin terhadap pelaku pelecehan, termasuk memecat pelaku pelecehan.

Hal lain yaitu memberikan pelatihan rutin bagi karyawan secara keseluruhan, dengan cara mengajarkan kepada pekerja mengenai apa itu pelecehan seksual dan dampaknya.
“Lalu juga menjelaskan bahwa setiap pekerja berhak terbebas dari pelecehan seksual serta menjelaskan kepada supervisor dan manajer mengenai bagaimana menangani pengaduan terkait pelecehan seksual,” ujar Skolastika Lupitawina.

Olin Monteiro juga menambahkan bahwa Grab harus membuat etika terkait stop pelecehan seksual dan stop kekerasan seksual bagi para mitra yang bekerja dengan Grab Indonesia, sehingga itu menjadi pedoman bersama yang lebih komprehensif.

Sebelumnya, UN Women pernah melakukan kampanye stop pelecehan seksual bersama Kalyanamitra. Kampanye ini dilakukan untuk menciptakan ruang kota yang ramah untuk perempuan, karena ruang kota yang ramah adalah ruang yang bebas dari pelecehan seksual.

Karena yang sering terjadi dalam transportasi umum di dalam bis misalnya, ada laki-laki yang pura-pura berpindah tempat, namun ingin mencium. Ada lagi yang mendekat, namun kemudian dengan sengaja menyenggol payudara. Hal seperti ini yang menambah banyak perempuan kemudian menjadi merasa tidak nyaman berada di transportasi umum. Apalagi di Jakarta yang setiap hari transportasi umumnya relatif padat oleh penumpang. Belum lagi jika pulang di malam hari, ada perempuan yang baru keluar dari transportasi umum langsung diikuti dari belakang. Dengan kondisi seperti itu, maka ini seperti teror bagi perempuan 

Maka penting untuk membuat kebijakan agar perempuan tak lagi mendapatkan pelecehan dan kekerasan seksual di ruang transportasi.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Jika kita melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, angka perkawinan usia anak di Indonesia kini mencapai 25,71%.

Dari prosentase ini, sebanyak 12,76%nya disumbang oleh DKI Jakarta. Hal inilah yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan angka perkawinan usia anak tertinggi ke-7 sedunia.

Kelurahan Cipinang Besar Utara adalah salah satu kelurahan di kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang mempunyai jumlah penduduk di 2018 sebanyak 58.040 jiwa, terdiri dari 29.907 laki-laki dan 28.133 perempuan. Sedangkan kewilayahannya terbagi dalam 14 Rukun Warga (RW) dengan beberapa RW yang mempunyai tingkat kepadatan hunian cukup tinggi.

Lurah Cipinang Besar Utara, Sri Sundari mengungkapkan, bahwa di kelurahan ini perkawinan anak masih terjadi, kadang tidak tercatat karena menikah siri. Banyak alasan anak-anak tersebut menikah antara lain karena kondisi ekonomi, atau karena pergaulan sehingga hamil.

“Cipinang Besar Utara termasuk wilayah padat penduduk. Ada anak yang menikah karena kondisi ekonomi yang buruk atau pergaulan,” kata Sri Sundari.

Dampak dari perkawinan usia anak begitu komplek. Mereka akan tercabut dari kesempatan menuntaskan pendidikan 12 tahun, mengalami gangguan kesehatan reproduksi, berpotensi terjadi KDRT, berpotensi menambah beban orang tua pengasuhan cucu (anak), rentan meninggal saat melahirkan, rentan bayi meninggal, rentan memiliki anak stunting dan masih banyak kerugian yang dialami oleh anak.

Organisasi kesehatan dunia WHO pada 2014 menyebutkan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10 - 14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20 - 24 tahun, dan resiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15 - 19 tahun.

Kementerian Kesehatan mengonfirmasi kehamilan yang terlalu muda sebagai salah satu penyebab kematian maternal. Kenyataan tersebut menunjukan bahwa perkawinan anak telah melanggar hak anak, antara lain, hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan seksual. Perkawinan anak juga berdampak turunnya Indek Pembangunan Manusia (IPM).

“Perkawinan usia anak bisa macam-macam alasannya, rata-rata karena alasan ekonomi atau karena sudah hamil duluan. Perkawinan usia anak berdampak buruk untuk masa depan anak, anak tidak bisa sekolah lagi, kesehatanya menjadi rentan, menambah beban keluarga, dan mengulang rantai kemiskinan,” kata Sri Sundari.

Hal inilah yang mendasari Sri Sundari mengeluarkan Surat Edaran Lurah Cipinang Besar Utara No. 586/SE/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak pada 9 Oktober 2018 kemarin, agar semua pihak peduli dan terlibat aktif dalam upaya ini, termasuk orang tua. Surat edaran ini merupakan kebijakan pertama di Jakarta yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan usia anak.

“Kalau bisa, anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dan terpenuhi hak-haknya. Dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia anak,” harap Sri Sundari.

Sesungguhnya upaya pencegahan perkawinan usia anak ini sudah dilakukan sejak lama, bahkan dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama pada  tahun 1999 lalu, para pejuang perempuan Indonesia sudah membahas hal ini. Sampai sekarang, ternyata perempuan Indonesia masih menghadapi persoalan yang sama dan justru semakin serius.

Listyowati, Ketua Yayasan Kalyanamitra menjelaskan dalam pernyataan persnya bahwa, Pemerintah Indonesia harus tegas melarang perkawinan usia anak perlu memprioritaskan revisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena, UU ini masih menjadikan usia 16 tahun sebagai usia minimum kawin bagi perempuan, yang artinya UU ini melegalkan perkawinan anak (Pasal 7, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Perkawinan anak menjadi salah satu indikator dalam Tujuan Kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui SDGs dan berkomitmen untuk menghapuskan perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2030. Komitmen internasional ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PerPres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berdasar PerPres No.59 Tahun 2017 ini kemudian memandatkan pemerintah-peerintah daerah untuk melakukan upaya pencapaian SDGs tersebut,” ujar Listyowati.

DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Daera tentang SDGs dan membentuk Kelompok Kerja SDGs. Salah satunya isu prioritas adalah perkawinan anak. Apa yang dilakukan oleh Lurah Cipinang Besar Utara menjadi satu langkah penting yang akan menyumbang capaian Tujuan Kelima dari SDGs.

Di saat bersamaan, Lurah Cipinang Besar Utara bersama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Lembaga Masyarakat Kota (LMK), PKK dan Kalyanamitra menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Peran Layanan Posyandu yang Berkelanjutan dan Responsif Gender. Surat Kesepakatan Bersama lima lembaga ini menjadi langkah sinergis yang akan mendukung keberadaan Surat Edaran Lurah Cipinang Besar Utara No. 586/SE/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di wilayah CBU.

Diharapkan program, anggaran dan kebijakan dari kelima lembaga ini berangkat dari kepentingan bersama untuk mencegah perkawinan anak.

Adanya peningkatan layanan kesehatan dan sosial di masyarakat akar rumput serta kebijakan terkait, maka jaminan kesejahteraan anak sebagai generasi bangsa yang sehat dan berkualitas di wilayah CBU menjadi suatu kepastian. Meskipun, semua ini masih perlu diuji dan dipantau pelaksanaannya. Niat baik dengan dukungan dan kerja bersama dari semua pihak akan menghasilkan capaian seperti yang diharapkan.

Kali ini, negara harus benar-benar serius dan memprioritaskan segala upaya penghapusan perkawinan anak. Agar Indonesia memiliki generasi yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa dimasa depan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)


Melly Setyawati  - www.konde.co

Masihkah kita mengetahui tentang peran dukun bayi? Untuk di kota besar di Jakarta tentu kesulitan menemukan dukun bayi. Tetapi di kota kecil dan desa – desa masih ada dukun bayi hingga sekarang. Sentuhan tangan hangatdari seorang dukun bayi sangat terasa bagi ibu yang hendak melahirkan. Bahkan dirinya bersedia menemani hingga paska melahirkan, dengan rutin datang ke rumah untuk merawat bayi dan ibu sampai dengan usia selapan (40 hari). Cukup dengan biaya sekitar 150 ribu hingga 250 ribu rupiah saja. Ibu bisa merasa nyaman dalam melewati menjelang melahirkan serta pemulihan paska melahirkan dan merawat sang jabang bayi.

Peran  “tangan hangat” seperti dukun bayi memang sangat berguna apalagi jika keluarga dan suami turut serta, mungkin tingkat depresi ibu semakin menurun. Kita dikagetkan dengan kasus ibu depresi yang memutilasi bayinya sendiri.

Kata "doula" berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti "seorang wanita yang melayani" dan sekarang digunakan untuk merujuk kepada seorang pendamping persalinan profesional terlatih dan berpengalaman. Bidan Yesi, pengelola www.bidankita.com, menyebutkan doula sebagai dukun bayi modern. Yang mempunyai fungsi menenangkan ibu, dalam arti meringankan peran ibu di dalam rumah dengan tangan hangat nya.

Ada 2 organisasi utama doula yakni DONA dan AMANI Birth yang lebih cenderung Islami. Seorang Doula harus mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi Doula Internasional.

Adapun peran Doula dalam proses persalinan adalah: (1) Memberikan dukungan emosional; (2) Membantu ibu agar merasakan nyaman dengan Menggunakan tindakan kenyamanan: pernapasan, relaksasi, gerakan, perubahan posisi; (3) Memberikan informasi kepada ibu hamil da nib bersalin tentang kehamilan dan persalinan; (4) Terus meyakinkan dan menghibur ibu (kata kuncinya adalah doula tidak pernah meninggalkan ibu); dan (5) Membantu ibu menjadi informasi tentang berbagai pilihan kelahiran.

Doula bukanlah baby sitter ini sama halnya dukun bayi yang berperan non medis, sedangkan peran medis tetap harus ke dokter atau bidan. Namun ada beberapa ibu merasa “takut” datang ke dokter atau bidan yang dianggap galak maka peran doula  maupun dukun bayi ikut menguatkan dan menenangkan ibu, sebagai teman penolong Ibu. Ini sudah menjadi hak maternitas ibu, untuk mendapatkan kenyamanan. 

Di Indonesia ada 3 orang penggagas Doula yakni Robin Lim di Bali, Bidan Yessie di Klaten dan Mas Reza Gunawan” ungkap Margaretha selaku lulusan workshop AMANI Birth 

Pentingnya peran Doula mendorong AMANI Birth mengadakan Breast Feeding Fair,  pada tanggal 5 dan 6 November 2016 di Sumarrecon Digital Centre dan Scintie Square Park Serpong. Yang diselenggarakan oleh  AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) bekerjasama dengan AMANI Birth. 

Ini merupakan upaya alternatif untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Padahal Indonesia mempunyai AKI yang tinggi, pada tahun 2012 AKI naik menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan AKI pada tahun 2007 yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan sendiri merasa kesulitan menurunkan AKI sesuai dengan target MDGs 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Uniknya, penulis belum menemukan peran doula ini di dalam laporan kementerian kesehatan. Meskipun pemerintah sudah menjadikan dukun bayi sebagai mitra namun implementasinya di beberapa daerah, dukun bayi menjadi perantara untuk mencari pasien bagi bidan. Mengapa upaya doula bagi ibu ini tidak diadopsi oleh kebijakan negara? Seperti halnya menyediakan fasilitas doula bagi buruh perempuan. Sehingga kenikmatan pelayanan doula tidak hanya didapatkan bagi kelas menengah saja.


Referensi:
http://www.bidankita.com/doula-dan-bukti-ilmiahnya/


Vannessa Hearman, Charles Darwin University

Gempa bumi dan tsunami yang melanda kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat lalu, tidak hanya membawa kehancuran dan kematian. Bencana kembar tersebut juga meruntuhkan upaya para aktivis dan pemerintah kota dalam mendukung para penyintas kekerasan anti-komunis di Indonesia pada 1965-1966. Pada umumnya di Indonesia, penyintas kekerasan anti-komunis masih sangat terpinggirkan.


Di Palu, kota dengan 350.000 penduduk dan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, para aktivis telah meyakinkan para pemimpin pemerintah daerah untuk bersama-sama membantu para penyintas. Palu adalah satu-satunya daerah di Indonesia di mana seorang pejabat pemerintah menyatakan permintaan maaf resmi kepada korban kekerasan antikomunis di daerah tersebut. Sekitar lima hari setelah bencana alam terjadi, nasib sebagian aktivis masih belum diketahui.


Permintaan maaf


Rezim otoriter Orde Baru Soeharto berkuasa di Indonesia antara 1968 dan 1998. Tahun 1998, Soeharto dipaksa mengundurkan diri. Dari 1965-1966, tentara, di bawah Soeharto, memelopori operasi antikomunis yang menewaskan setengah juta orang sementara ratusan ribu orang lainnya ditahan tanpa pengadilan.


Militer menyalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) atas pembunuhan tujuh perwira militer pada malam 30 September dan dini hari 1 Oktober 1965, oleh sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Tiga Puluh September. Peringatan ke-53 dari kejadian ini bertepatan dengan bencana yang mengerikan di Sulawesi Tengah.


Pada 2012, Walikota Palu, Rusdy Mastura, meminta maaf kepada korban dan penyintas kekerasan anti-komunis. Dia berjanji untuk memberikan bantuan kepada mereka dan keluarga mereka demi “kesetaraan, keterbukaan dan pertimbangan kemanusiaan”. Dalam pidatonya, Mastura mengingat bagaimana, sebagai seorang anggota Pramuka pada tahun 1965, ia ditugaskan untuk menjaga orang-orang kiri yang ditahan.


Mastura berbicara di acara yang diselenggarakan oleh kelompok hak asasi manusia setempat, SKP-HAM (Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia).


SKP-HAM didirikan pada tahun 2004. Pemimpinnya yang paling dikenal adalah sekretarisnya yang dinamis, Nurlaela Lamasitudju, putri dari ulama setempat, Abdul Karim Lamasitudju.





Mantan Walikota Palu Rusdy Mastura (tengah) dan pemimpin SKP-HAM Nurlaela Lamasitudju (kanan).
Gambar diam dari dokumenter pendek tentang SKP-HAM SKP-HAM: Inisiatif Lokal untuk Korban Pelanggaran HAM di Kota Palu '/ SKP-HAM Sulteng (2016), Author provided



2012, ‘Tahun Kebenaran’


SKP-HAM adalah bagian dari Koalisi Nasional untuk Kebenaran dan Keadilan (Koalisi Pengungkapan Kebenaran dan Keadilan, KKPK), sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia.


Pada tahun 2012, KKPK mencanangkan kampanye “Tahun Kebenaran” dengan mengadakan beberapa acara publik dan “dengar pendapat” masyarakat dalam rangka mendorong administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merehabilitasi korban kekerasan. Pada April 2012, Presiden SBYdilaporkan telah menyatakan niatnya untuk meminta maaf kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama rezim Orde Baru Suharto.





Baca juga:
How should Indonesia resolve atrocities of the 1965-66 anti-communist purge?




Permintaan maaf SBY yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Namun, rangkaian kegiatan “Tahun Kebenaran” menghasilkan beberapa perkembangan penting di Palu.


Setelah permintaan maafnya, SKP-HAM melobi Mastura untuk memenuhi janjinya dengan menyediakan layanan kesehatan dan beasiswa. Pemerintah Palu kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota dan Rencana Hak Asasi Manusia atau Ranham untuk pelaksanaannya. Instrumen pemerintah daerah ini dimungkinkan melalui Undang-undang Otonomi Daerah di Indonesia.


Peraturan walikota tersebut juga membentuk komite untuk mengawasi perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak korban. Pada 20 Mei 2013, Palu dinyatakan sebagai “Kota Sadar Hak Asasi Manusia”. Setiap tahun, kota ini mengadakan serangkaian acara terkait hak asasi manusia. Pada bulan Mei 2015, Badan Perencanaan Daerah Kota Palu mengawasi proses pengecekan dan verifikasi identitas korban dan kebutuhan mereka, menggunakan informasi yang dihimpun oleh kelompok hak asasi manusia sebagai dasar.


Kota yang progresif


SKP-HAM telah mengumpulkan 1.200 kesaksian tentang kekerasan 1965-66 dari korban di daerah tersebut. Dari kesaksian ini, itu telah dibuat dan diunggah ke YouTube film pendek tentang para penyintas.


SKP-HAM juga menerbitkan sebuah buku tentang peristiwa 1965-66 di Sulawesi, bekerja sama dengan penulis Indonesia, Putu Oka Sukanta. Rusdy Mastura menulis sebuah prakata untuk buku tersebut.


Kelompok ini mendukung koperasi tenun yang melibatkan para perempuan penyintas dan mengelola kafe dan ruang pertemuan, Kedai Fabula, di kantornya di Palu. Bersama dengan kelompok-kelompok agama dan pemerintah setempat, para anggota kelompok tersebut mengadakan kegiatan-kegiatan untuk melibatkan penyintas dalam kehidupan kota.


Mengingat kegiatan SKP-HAM Palu adalah pengingat dari apa yang telah hilang. Palu kota yang pencapaiannya dalam kemajuan hak asasi manusia memberikan model untuk seluruh negeri.


Masyarakat Palu, dengan bantuan dari berbagai pihak, akan membangun kembali, tetapi kita masih menantikan berita lebih lanjut dari kota ini. Sekretaris SKP-HAM, Nurlaela Lamasitudju, selamat dari gempa bumi dan tsunami. Dengan pergelangan kaki terkilir dan kehilangan beberapa anggota keluarga dalam bencana itu, dia bekerja sukarela mengumpulkan dan membagikan informasi mengenai situasi di Palu. Penting bagi Indonesia bahwa kelompok-kelompok seperti SKP-HAM yang mendorong inklusivitas dan persamaan hak tetap berada sebagai bagian dari bangsa dan negara di masa depan.The Conversation


Vannessa Hearman, Lecturer in Indonesian Studies, Charles Darwin University


Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.



“Kami diajarkan untuk tidak mempercayai diri sendiri, penilaian kami sendiri, tapi kami diminta untuk bersikap bodoh dan menunggu laki-laki membuat keputusan. Sebagai lesbian, ‘perempuan tanpa laki-laki’, kami selalu menjadi yang terendah dari yang terendah” (Walter dalam Gonda)


Poedjiati Tan - www.konde.co

Sudah beberapa kali saya menerima konsultasi teman-teman Lesbian yang ingin menikah. Pernikahan ini akan dilakukan secara berpura-pura.

Rata-rata karena mereka selalu terdesak oleh orang tua. Hal ini terjadi karena orang tuanya sudah mulai curiga jika anak perempuannya adalah seorang lesbian, orangtuanya ingin anak perempuannya cepat menikah, dan tradisi keluarga yang mengharuskan anak perempuan agar cepat-cepat menikah.

Lalu proses yang terjadi selanjutnya, ada yang ingin membahagiakan orang tuanya dengan memenuhi permintaan itu. Ada pula yang mengatakan ibunya sakit dan ingin dia segera menikah. Lalu mereka meminta temannya yang laki-laki dan diajak untuk menikah secara pura-pura.

Para perempuan sejak kecil memang dididik untuk harus menikah, menikah cepat. Selain itu selalu didik harus bisa masak, harus pintar mengurus rumah agar suami senang, harus bisa merawat anak dengan baik. Jika ada pilihan di luar itu, maka perempuan tidak genap hidupnya jika tidak menikah.

Tidak ada pelajaran bahwa perempuan bisa bebas menentukan pilihannya. Bisa bebas menentukan untuk menikah atau tidak, untuk jatuh cinta dengan laki-laki atau perempuan, atau boleh berelasi dengan perempuan.

Kita memang dilahirkan di dunia patriaki yang tidak memiliki banyak pilihan buat perempuan selain menjadi isteri, menjadi ibu dan menurut kepada suami. Dari kecil perempuan nyaris selalu dididik untuk menjadi seperti itu.

Sejak lahir kebebasan perempuan sudah dibatasi dan ditentukan oleh keluarga atau masyarakat. Bahkan untuk memiliki cita-cita yang tinggi saja, para perempuan harus mendahulukan saudara laki-lakinya atau berkompromi dengan ekonomi keluarga. Feminis Simone de Beauvoir Feminis Simone de Beauvoir pernah   membahas persoalan Ada perempuan (being of woman) secara filosofis, dengan mengajukan pertanyaan awal ‘apa itu perempuan?’  (what  is  a  woman?). Pertanyaan mendasar muncul dalam jawaban  seseorang  tidak  dilahirkan sebagai  perempuan  tetapi  menjadi perempuan (One is not born a woman but rather becomes a woman), yang dapat ditarik lebih jauh lagi pada analisa bahasa, makna dan kekuasaan. Melalui  pemikiran  Simone  de Beauvoir kita dapat memahami mengapa eksistensi  perempuan  selama  ini ditempatkan sebagai yang lain (the other), bahwa perempuan itu bukan dilahirkan, tetapi untuk dididik, dibesarkan dan dibentuk agar menjadi perempuan yang sesuai dengan standart di masyarakat dan selalu menjadi the second sex atau menjadi masyarakat kelas dua

Bila perempuan heteroseksual dianggap sebagai the second sex, maka para perempuan lesbian akan lebih terpinggirkan lagi dan mungkin menjadi the third atau fourth sex.

Dalam sistem dunia patriarki yang selalu mengunggulkan kaum laki-laki, perempuan lesbian harus berjuang akan identitas dirinya. Dia tidak hanya harus berjuang akan keberadaannya sebagai perempuan yang hidup di dunia maskulinitas tetapi juga harus menghadapi kelompok heteroseksual yang selalu meminggirkan mereka, yang selalu mencurigai dirinya dan dianggap akan menularkan kepada kelompok heteroseksual.

Apalagi dengan meningkatnya isu moralitas dan keagamaan di Indonesia membuat visibilitas gerakan lesbian atau keberadaan lesbian makin terancam di masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap hal-hal yang beda di luar dirinya menjadi semakin sulit. Isu homoseksual dipakai oleh kelompok politik yang mengatasnamakan moral dan agama sebagai kampanye perolehan suara, isu inilah yang selalu menjadikan homoseksual seperti lesbian menjadi bulan-bulanan politik. Masyarakat selalu diberikan ruang pilihan sulit, untuk berdiri di atas agama, atau berdiri di atas perbedaan. Ini sangat menyedihkan mengingat agama sebenarnya adalah ruang yang mengakui setiap perbedaan.

Dari sini saya lantas berpikir, apakah perempuan harus selalu hidup bersama laki-laki? Kawan saya memutuskan untuk melajang dan hidup sendiri. Kawan saya yang lain setelah ditinggal ayahnya meninggal, ia hidup bersama ibunya. Kawan saya yang lain hidup dengan tante yang merawatnya dari kecil. Tak semua perempuan harus hidup bersama laki-laki. Ada banyak pilihan untuk perempuan.


Reff :

Gonda, Caroline. 2009. “Teori Lesbian” dalam Pengantar Teori-teori Feminis Kontemporer, Stevi Jakson dan Jackie Jones (ed), Jala Sutra. Yogyakarta.

Poerba, Christ. 2013. “Lesbian sebagai Subject in Optima Forma: dalam Mendengar Suara Lesbian Indonesia, Kumpulan buah pikirkan aktivis feminis & pluralis, Ardhanary Institute, Jakarta


Saptandari, Pinky.  2013, Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi, Jurnal BioKultur, Vol.II/No.1/Januari-Juni 2013.

picture : Painting Windows On Iran Iranian Artists Paintings
source : https://www.wcdf-france.com/iranian-artists-paintings/



*Guruh Riyanto- www.Konde.co

Mau tanya, adakah undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang mengatur tentang karyawan yang mengalami gangguan psikologis. Apakah karyawan yang bipolar atau sakit psikologis boleh dipecat? Begitu tulis salah satu perempuan di Whats App group buruh. Ia menanyakan perihal nasib temannya yang mengalami bipolar.

Bipolar adalah adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem berupa mania dan depresi, karena itu istilah medis sebelumnya disebut dengan manic depressive. Suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (bipolar) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (mania) dan kesedihan (depresi) yang berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti.

Penggiat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) LION atau Local Initiative for OSH Network (Prakasa Jejaring K3 Lokal) mempunyai jawaban untuk ini.

Berdasarkan Pasal 153 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan (antara lain): pekerja/ buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya larangan untuk mem-PHK pekerja yang sakit (berkepanjangan atau terus-menerus), hanya selama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut. Setelah bulan ke-13, barulah pengusaha dapat mem-PHK nya.

Dalam kasus ini, harus di pastikan apakah diagnosa tersebut PAK atau hanya diagnosa sakit biasa (bukan PAK).

Apabila diagnosa dokter berupa penyakit biasa (bukan PAK), perusahaan dapat mem-PHK setelah bulan ke 12 dengan ketentuan pekerja tersebut sebagai peserta BPJS, dengan kata lain perusahaan telah mendaftarkan pekerja kepada BPJS.

Apabila diagnosa dokter berupa PAK, selain perusahaan tidak di perbolehkan melakukan PHK, perusahaan diharuskan melaporkan kejadian PAK tersebut kepada dinas selambat-lambatnya 2X24 Jam setelah adanya diagnosa dari dokter, serta perusahaan diwajibkan melakukan rehabilitasi hingga sembuh.

Hal tersebut berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja.

Terkait gangguan psikologis memang tidak langsung dimasukan dalam 31 jenis PAK menurut KEPPRES 22/1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Namun berbeda apabila merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja, menyebutkan penyebab penyakit akibat kerja dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

1. Golongan fisika
Suhu ekstrem, bising, pencahayaan, vibrasi, radiasi pengion dan non pengion dan tekanan udara

2. Golongan kimia
Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, uap logam, gas, larutan, kabut, partikel nano dan lain-lain.

3. Golongan biologi
Bakteri, virus, jamur, bioaerosol dan lain-lain.

4. Golongan ergonomi
Angkat angkut berat, posisi kerja janggal, posisi kerja statis, gerak repetitif, penerangan, Visual Display Terminal (VDT) dan lain-lain.

5. Golongan psikososial
Beban kerja kualitatif dan kuantitatif, organisasi kerja, kerja monoton, hubungan interpersonal, kerja shift, lokasi kerja dan lain-lain
Dengan penjelasan tersebut, baiknya kita kembali merujuk kepada proses dokter dalam men-diagnosa pekerja tersebut, apakah ganguan psikologis tersebut di golongkan dalam golongan psikosial atau bukan. Karena penting kiranya saat dokter melakukan proses diagnosis terhadap penyakit seseorang menggali informasi sedalam-dalamnya terkait pola dan beban kehidupannya (termasuk pekerjaannya).

Apabila telah terjadi PHK dengan alasan sakit sebelum bulan ke 12, PHK tersebut dapat di katakan tidak sah/ batal demi hukum, menurut ayat 2 pasal 153 Undang-Undang Ketenaga Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayata (1) batal demi hukum dan pengusaha waajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan”

Namun, apabila setelah lebih dari 12 bulan pekerja masih mengalami sakit yang berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja dan dirasa tidak dapat melakukan pekerjaannya kembali, pekerja tersebut dapat mengajukan PHK kepada perusahaan dengan ketentuan 2 kali Pesangon, 2 kali penghargaan dan 1 kali ketentuan penggantian Hak, hal tersebut tercantum dalam Pasal 172 Undang-Undang no 13 tahun 2013 menyebutkan “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) keli ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Sedangkan penghitungan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian Hak, tercantum dalam Pasal 156 UU no 13 tahun 2013, yang berbunyi”
(2) Perhitungan uanga pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

3. masa kerja 2 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

7. masa kerja 6 (enam) atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang darai 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

3. pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Guruh Riyanto, bekerja sebagai jurnalis dan aktif di Serikat buruh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Tulisan ini atas kerjasama www.Konde.co dan www.Buruh.co

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Bagaimana cara menghapus stigma yang banyak merugikan perempuan? stigma ini melekat erat dalam buku-buku bacaan sekolah, dan merambah hingga ke pergaulan dan ruang-ruang di media. Dalam jejak digitalpun kita sering melihat stigma yang melekat. Misalnya: perempuan harus cepat menikah agar bisa mengatasi persoalan hidupnya yang kampanyenya kemudian menyebar.

Ini menandakan bahwa media selalu menjadi ruang efektif untuk menyebarkan kampanye. Ika Ariyani, adalah seorang perempuan yang kemudian menggunakan sosial media, yaitu Instagram untuk menghapus jejak stigma pada perempuan ini. Bersama IG: @Masalahkitasemua yang didirikannya, Ika Ariyani kemudian sehari-hari mengelola akun ini.


Bagaimana cara IKa Ariyani bekerja dan mengapa ini kemudian mendirikan akun ini? Berikut wawancara Poedjiati Tan dari www.Konde.co bersama Ika Ariyani :

Konde.co (K): Mengapa anda membuat akun Instagram @masalahkitasemua?

IKa Ariyani (I): Saya membuat akun @masalahkitasemua pada Tanggal 9 Mei 2018 yang lalu. Sebelumnya saya suka membuat meme-meme yang merepresentasikan kegalauan saya terhadap dunia kerja dan kehidupan ini.

Ini karena saya merasa meme atau poster yang memuat kata-kata atau kalimat pendek lebih dapat mengekspresikan pikiran saya. Lalu saya berpikir, banyak sekali masalah sehari-hari di sekitar kita yang kadang sulit untuk diterima secara logika, seperti menganggap tabu menstruasi misalnya, seorang perempuan harus menjaga betul agar orang lain tidak tahu bahwa dirinya sedang menstruasi, karena hal itu berarti akan sangat memalukan, apalagi bila yang mendapatinya adalah seorang laki-laki, padahal menstruasi adalah bagian dari aktivitas dalam tubuh manusia.

Dan masalah-masalah lainnya yang seharusnya tidak menjadi masalah. Saya mencoba membuatkan kata-kata atau kalimat ringkas yang semoga bisa mudah dimengerti oleh pembaca dengan mempertanyakan kembali masalah itu, atau menyelipkan sedikit komedi agar masalah itu tidak menjadi serius lagi. Singkatnya saya ingin stereotype yang sudah kadung berkerak dalam masyarakat pelan-pelan ditinggalkan.

K: Bagaimana respon publik atas IG ini?

I: Sejauh ini respon followernya sangat baik, saya suka dan mengapresiasi sekali diskusi yang disampaikan lewat kolom komentar maupun direct message. Jika mungkin ke depan ada yang tidak setuju dengan postingan saya, saya sangat terbuka untuk mendiskusikannya, karena saya akui, saya menggunakan style yang lugas dan kadang sedikit menggunakan istilah yang mungkin tidak berkenan bagi orang lain. Dengan rendah hati saya sampaikan, bahwa itu hanyalah ekspresi yang saya maksudkan sebagai penekanan pesan, agar melekat dalam ingatan pembaca, bukan sebagai bentuk kebencian.

K:IG ini ditujukan untuk siapa saja?

I:IG ini dibuat karena saya pikir, mungkin banyak orang yang tidak punya waktu untuk membaca tulisan yang amat panjang, bahkan untuk membaca artikel pendek saja, mungkin sudah lelah. Tapi orang-orang selalu melihat handphonenya begitu ada sedikit waktu luang, berharap mendapat insight yang banyak dengan waktu singkat. Tentu saja sasaran saya para pengguna media sosial. Mengenai kelompok mana yang saya harapkan melihat akun @masalahkitasemua ini, saya harap semua bisa menerima gagasan yang terdapat dalam akun ini tanpa menyasar kelompok tertentu.

K:Mengapa penuh dengan pesan ideologis?

I: Sebenarnya tidak ada hal baru yang saya munculkan. Semua postingan dalam akun @masalahkitasemua adalah masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang saya harap akan segera berakhir.

Saya sendiri amat menyayangkan orang-orang bahkan teman-teman dekat yang saya sayangi harus stress dan menderita hanya karena mengikuti stereotype tidak penting yang menyusahkan pikirannya, seperti desakan menikah, padahal sedang asyik-asyiknya menikmati hidup, bukankah menikah adalah pilihan atau selera, bukan kewajiban manusia, misalnya.

Atau hal-hal seperti sebuah rumahtangga dimana keadaannya si istrilah yang mencari uang, sementara suaminya di rumah dan mereka baik-baik saja. Namun karena hal itu bukanlah kebiasaan dimana yang dianggap normal adalah seorang suami adalah pencari nafkah utama, maka orang-orang mulai mengejek dan membuat hal tersebut menjadi isu, bahkan sampai mempengaruhi rumahtangga pasangan tersebut.

Saya gelisah dengan ini karena kenapa orang-orang suka sekali mengurusi keadaan orang lain yang baik-baik saja daripada mengurusi sesamanya yang mungkin hari ini tidak bisa makan atau berbagai kesusahan dan ketidakadilan lainnya yang terjadi di depan matanya namun ia lebih memilih menutup mata, hati dan telinga.

K: Siapa saja pengelolanya dan bagaimana cara kerja timnya?

I: Untuk sementara, pengelolanya saya sendiri. Untuk masukan dan pembahasan akun ini saya dibantu oleh sahabat-sahabat saya dalam komunitas yang kami bangun di Surabaya, yaitu Arek Feminis. Semoga ke depannya akun ini bisa memberikan manfaat bagi pembacanya dan kita sama-sama saling menyebarkan gagasan untuk menghentikan stereotype-stereotype yang merugikan.

(Foto: Instagram @masalahkitasemua)