*Melly Setyawati- www.Konde.co

Gerakan Golongan Putih (Golput) di Indonesia sebelum pelaksanaan Pemilu dianggap sebagai sesuatu yang mengkuatirkan, karena gerakan ini memutuskan untuk tidak memilih dalam Pemilu. Di sosial media, kampanye tentang Golput juga ramai menjadi pembicaraan. Bahkan ada yang menganggap bahwa siapapun yang memilih menjadi Golput artinya dianggap tidak kritis dalam memilih.

Pasca Pemilu, sejumlah anak muda yang memilih untuk Golput dan tergabung dalam gerakan #SayaGolput menawarkan sejumlah pemikiran penting.

Gerakan #SayaGolput melihat bahwa Presiden Joko Widodo selaku petahana dianggap telah mewacanakan jalur politik identitas dan politik kebencian dengan penyebaran berita bohong atau hoax dan hanya sekedar untuk mengamankan kekuasaannya, antara lain dengan memilih Ma’ruf Amin tokoh yang selama ini terlibat dalam berbagai kebijakan diskriminatif untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres).

Salah satu juru bicara Gerakan Golput, Lini Zurlia menyatakan bahwa maka itu, bukan tidak mungkin apabila arah politik yang diambil pemerintah jilid kedua ini akan semakin meminggirkan berbagai kelompok rentan dan kelompok minoritas.

“Bisa dipastikan, selama 5 tahun ke depan, tidak akan ada perubahan yang signifikan, mengingat gagalnya Jokowi merealisasikan janjinya sendiri di periode pertamanya.”

Dengan legitimasi baru yang ia peroleh dalam pemilu 2019 ini, #SayaGolput berkeyakinan kuat bahwa kepemimpinan Jokowi jilid II akan terus memperpanjang model politik oligarki yang dalam lima tahun terakhir ini telah mengakibatkan penindasan tak berujung terhadap rakyat lewat ideologi dan jargon pembangunan serta stabilitas ekonomi.

Konflik sumber daya alam juga dianggap tidak akan surut, sementara perampasan kemerdekaan berekspresi dan berkumpul akan terus mengancam kebebasan yang jadi basis tindakan rakyat dalam kehidupan berdemokrasi.

“Jadi penghapusan impunitas kejahatan kemanusiaan masa lalu akan tetap ditunda dan rezim politik anti-rakyat akan terus menambah daftar pelanggaran hak asasi manusia baru di hari-hari kerjanya,” ujar Lini Zurlia.

#SayaGolput adalah sebuah gerakan protes terhadap carut marutnya sistem Pemilu dan produk yang dihasilkan. Gerakan protes ini akan terus dilakukan dengan mengawal 10 agenda #sayaGolput sebagaimana yang termaktub dalam kertas putih golongan putih 2019.

“Kami secara serius akan mengambil peran oposisi yang substansial dengan terus mengkritisi kinerja pemerintah dan parlemen terpilih dengan bekerja bersama warga di akar rumput untuk perubahan dari bawah. Kemenangan Joko Widodo atau Prabowo sekalipun tak lantas membuat kita bisa berlapang dada. Seperti seruan kami: Siapapun yang menang, rakyat pasti akan kalah.”

Gerakan Golput juga mengajak dan menyeru seluruh Rakyat Indonesia untuk mengawasi penggunaan politik identitas terutama agama dalam setiap produk kebijakan yang dapat mempertajam konflik antar warga negara adalah salah satu ajakannya.

Salah satu deklarator gerakan #SayaGolput, Alghifari Aqsa menyerukan bahwa jalan keluar satu-satunya dari era kegelapan ini adalah dengan membangun kekuatan politik rakyat yang terorganisir, otonom, dan siap berkonfrontasi dengan politik penghisapan oligark, demi mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sesuai amanat UUD 1945.

“Pertarungan sesungguhnya baru dimulai hari ini, yaitu saatnya mentransformasi gerakan golput menjadi sebuah gerakan yang berjuang atas setiap ketidakadilan negara demi sebesar-besarnya ruang partisipasi rakyat.”

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Donny Danardono - www.konde.co

Kartini mulai menulis surat ke teman-teman Belanda dan Pemerintah Hindia-Belanda―yang kemudian disunting dan dibukukan oleh H.J. Abendanon sebagai Door Duisternis tot Licht―di usia ke-20, empat tahun setelah ia bebas dari pingitan.

Bila gadis priyayi Jawa dipingit di sekitar usia ke-12, saat pertama kali datang bulan, dan baru bebas saat diperistri pria yang belum mereka kenal, Kartini ‘hanya’ dipingit sampai usia 16 tahun. Dan bila dalam pemingitan itu mereka harus belajar tata krama perempuan dan istri priyayi, Kartini justru membaca buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, bersurat-suratan dengan teman-temannya di Europese Lagere School (ELS), melukis, dan bergaul dengan para pejabat Belanda tamu ayahnya (surat ke Stella Zeehandelaar, 25 Mei 1899 dan 6 November 1899).

Adalah ayahnya, R.M Adipati Ario Sosroningrat, seorang Bupati Jepara yang memungkinkan itu. Ia adalah seorang dari empat bupati Jawa yang berpendidikan Eropa. Lumrah, ia kirim ke-11 anaknya ke sekolah Eropa. Ayahnya juga pernah menyurati Pemerintah tentang perlunya pendidikan pribumi (surat ke Stella Zeehandelaar, 12 Januari 1900).

Sebagai priyayi, ayahnya berpoligami. Kartini adalah anak selirnya: Ngasirah. Kartini tak pernah secara langsung menceritakan ibu kandungnya itu di surat-suratnya. Tetapi ia tahu penderitaannya sebagai selir: “Tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak sangat menderita karenanya. Hampir tiap perempuan yang saya kenal di sini mengutuk hak laki-laki itu” (surat ke Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900).

Maka, bagi Kartini, ayahnya adalah representasi tradisionalisme Jawa yang ia tentang. Tetapi ayahnya juga merupakan representasi modernitas Barat yang ia dambakan, yang memberinya ilmu, ide kesetaraan manusia dan skalar untuk menakar tradisionalisme Jawa itu.

Liberalisme dan Politik Etis

Bila saya tak salah hitung, sejak tahun 1899, di usianya yang ke-20, sampai wafatnya di tahun 1904, Kartini telah menulis 149 surat. Surat-surat yang jarang pendek dan berbahasa Belanda itu bertutur tentang berbagai buku, jurnal ilmiah, koran dan majalah yang ia baca, nasib pribumi dan perempuan pribumi, kisah “Tiga Serangkai” (Kartini, Roekmini dan Kardinah), modernitas dan kesetaraan manusia Barat.

Di usia ke-16 ia mulai menulis untuk koran De Locomotief (Semarang), majalah De Gids, De Echo, dan majalah perempuan De Hollandsche Lelie yang terbit di Belanda. Tulisan-tulisannya merentang dari sejarah batik Hindia-Belanda, perlunya sekolah bagi perempuan pribumi sampai emansipasi perempuan.

Iapun membaca sastra, sejarah, feminisme dan tata pemerintahan. Kisah Joan of Arc, wanita yang membebaskan Prancis dari Inggris, membuatnya berpikir mengapa banyak pejuang mati muda; Max Havelaar, karya Multatuli, membuatnya tahu bagaimana pejabat kolonial dan pribumi menindas rakyat pribumi; Hilda van Suylenburg dan Moderne Vrouwen―tentang emansipasi wanita Barat―memperkenalkannya pada istilah emansipasi wanita. Bahkan Pramoedya Ananta Toer memperkirakan Kartini, seperti remaja feodal lain kala itu, juga membaca Centhini, Wulangreh, hikayat wayang dan hikayat panji (Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja, 1997: 74).

Bacaan dan pergaulannya yang luas dan kemampuannya menulis mencerminkan kecerdasannya. Semua itu tak lepas dari peran ayahnya, para liberalis (Ovink-Soer, suami-istri Abendanon, dan van Kol) dan Politik Etis.

Kemenangan kelompok Liberal di Belanda pada 1860-an turut mengubah pola penjajahan Hindia-Belanda. Cultuurstelsel bertahap dihapuskan, dan kolonialisme dijalankan oleh para kapitalis swasta bersama pemerintah. Berbagai perkebunan dan pabrik dibuka. Sawah-sawah dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu dan tanaman ekspor lainnya selama 75 tahun (Agrarische Wet 1870). Hutan-hutan dijadikan perkebunan teh, kopi dan kawasan jati. Para petani dan pribumi dijadikan buruh perkebunan dan pabrik. Kelas feodal dijadikan pegawai negeri, yang di antaranya adalah kakek dan ayah Kartini. Itu sebabnya Kartini sekeluarga akrab dengan para pejabat Belanda, sekolah di sekolah Eropa, dan memperoleh jalan ke bacaan-bacaan berbahasa Belanda. Maka, Politik Etis―yang dimulai pada 1901 saat Ratu Wilhelmina berpidato di Parlemen tentang ‘kewajiban moral’ pemerintah menyejahterakan pribumi―hanya meluaskan aksesnya ke modernisme.

Kadipaten Jepara sebagai Heterotopia: Ambiguitas dan Kesubversifan Kartini

Saya memetakan surat-surat Kartini sebagai surat-surat yang membahas tradisionalisme Jawa dan modernisme Barat. Ia memuji batik, gamelan dan ukiran Jepara. Bahkan bersama Abendanon―Direktur Kementerian “Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan” itu―ia memasarkan ukiran itu ke Eropa. Namun, ia juga mengidentikkan tradisionalisme Jawa itu dengan poligami, pemingitan wanita dan unggah-ungguh hirarkis.

Ia tak pernah secara langsung membahas poligami ayahnya. Tetapi ia melawannya: “Satu-satunya yang boleh kami mimpikan ialah: hari ini atau besok menjadi isteri yang kesekian bagi salah seorang laki-laki. Saya menantang mereka yang dapat menunjukkan ketidakbenaran hal ini” (surat ke Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900).

Baginya pemingitan adalah pengurungan dalam kotak dan pemutusan dari dunia luar: “Pada umur 12 tahun saya harus tinggal di rumah. Saya harus masuk ‘kotak’ … Empat tahun yang berlangsung sangat lama itu saya habiskan di antara empat dinding tebal, tanpa pernah melihat sesuatu pun dari dunia luar” (surat ke Stella Zeehandelaar, 25 Mei 1899). Namun, ia tak sungguh terasing. Ia jadikan berbagai bacaan Belandanya sebagai jalan ke dunia luar.

Kartini pun sebal pada unggah-ungguh Jawa: “Sungguh keterlaluan adat sopan-santun pada kami .. Adik saya baik laki-laki atau perempuan tidak boleh beraku-engkau kepada saya dan hanya dalam bahasa Jawa kromo mereka boleh menegur saya; dan setelah kalimat selesai mereka ucapkan, mereka harus menyembah kepada saya” (surat ke Stella Zeehandelaar, 18 Agustus 1899).

Kartini menyadari keburukan kolonialisme. Tetapi, baginya, pengetahuan dan modernitas Barat yang dibawa oleh Kolonialis Belanda itulah yang bisa menghapuskan tradisionalisme Jawa dan membebaskan wanita Jawa: “Orang menganggap penuh ‘omong-kosong’ terhadap buku-buku yang datang dari Barat .. Pendapat orang tadi tidak seluruhnya betul. Bukan hanya buku-buku yang membuat anak gadis itu .. benci akan keadaan yang sejak zaman dahulu kala telah ada dan merupakan azab bagi semua kaum yang bernama perempuan. Keinginan terhadap kebebasan, berdiri sendiri dan kemerdekaan, bukan baru-baru saja .. Keadaan dalam lingkungan yang langsung dan tidak langsunglah yang menumbuhkannya” (surat ke ny. Abendanon, Agustus 1900).

Maka, Kartini menghidupi dua ruang. Dalam banyak waktu, rumahnya, Kadipaten itu, adalah ruang dengan relasi-relasi kuasa tradisional Jawa (unggah-ungguh hirarkis dan poligami). Kedua hal itu, setidaknya, telah mendisiplinkan pikiran, tuturan dan tindakannya. Tetapi, beranda dan ruang makan, saat ayahnya menerima dan menjamu para pejabat Belanda, berubah menjadi ruang yang kritis terhadap tradisionalisme Jawa. Sebab saat itu ia bisa bertukar pikir dengan mereka. Bahkan kamar tidurnya yang sempit juga merupakan ruang yang kritis. Di situ ia bisa membaca berbagai buku atau majalah Barat, dan juga menulis surat-surat yang mempersoalkan tradisionalisme priyayi Jawa sambil sekaligus memuji modernitas Barat.

Maka, dengan mengutip Michael Foucault, saya menganggap Kadipaten, bagi Kartini, adalah sebuah heterotopia (ruang lain), yakni sebuah ruang yang menghidupi dua narasi yang bertentangan: tradisionalisme Jawa yang menindas perempuan dan modernitas Barat yang menjanjikan emansipasi perempuan dan manusia. Ia rawat narasi-narasi tentang Kadipaten itu dalam surat-suratnya.

Itu sebabnya Kartini senantiasa hidup dalam ambiguitas. Ia ambigu karena di satu sisi ia mengagumi berbagai karya seni adiluhung (seni yang penuh dengan nilai-nilai keutamaan) Jawa (batik, wayang, gamelan dan ukiran), tetapi di sisi lain ia juga geram pada tata krama adiluhung Jawa yang menindas perempuan. Ia pun memandang ayahnya secara ambigu, yaitu sebagai representasi tradisionalisme Jawa yang menindas dan sekaligus sebagai pemberi orientasi pada modernitas dan emansipasi manusia.

Maka dalam suratnya kepada Stella ia menulis, bahwa ia tak akan mampu melawan seandainya ayahnya memintanya untuk menikah: “Kamu selalu mempertentangkan ‘harus’ dengan ‘saya mau’. Terhadap orang lain, saya pasti akan berbuat demikian juga, tetapi terhadap Ayah, saya tidak akan sanggup, lebih-lebih sekarang. Apa yang harus saya lakukan tidak saya pandang sebagai suatu ‘keharusan’, tetapi sebagai sesuatu yang dengan sukarela saya tanggung untuk ‘beliau’. Saya mengarang, melukis dan mengerjakan semuanya, karena Ayah menyenangi hal seperti itu. … Kasih sayang saya pada Ayah tak terkatakan! Saya akan teramat susah, kalau sekiranya Ayah menahan cita-cita saya untuk bebas. Tetapi akan lebih tak terhingga lagi sedih hati saya, jika keinginan saya yang sungguh-sungguh dipenuhi, tetapi saya harus kehilangan cinta kasih Ayah” (surat ke Stella Zeehandelaar, 23 Agustus 1900).

Berbagai bentuk relasi kuasa di ruang-ruang itu mendisiplinkan pikiran dan strateginya saat melawan tradisionalisme Jawa. Perlawanannya menjadi tak konfrontatif, tetapi subversif (merongrong). Ia menerima keberatan ayahnya, lewat Abendanon, untuk membatalkan rencana studinya di Belanda. Ia menerima lamaran Bupati Rembang yang berselir tiga itu. Namun, semuanya dengan syarat ia boleh mendirikan sekolah perempuan, tak melakukan bentuk-bentuk tertentu di upacara pernikahannya, dan suaminya tak akan menikah lagi. Ambiguitas dan kesubversifan ini, saya kira, salah satu sumbangan terbesarnya bagi gerakan perempuan. Pada akhirnya Kartini kalah, tapi ia telah secara radikal dan subversif melawan.

Maka, saya setuju Goenawan Mohamad yang mengajak kita untuk tidak melihat heroisme Kartini. Karena Kartini memang melawan dalam ambiguitasnya. Tapi saya tak setuju dengan Goenawan Mohamad yang cenderung tak mengakui perlawanannya selain kekalahan tragisnya atas berbagai harapan yang ia lontarkan dalam surat-suratnya:

Maka, kisah Kartini jadi penting bukan karena heroismenya, melainkan karena kegagalannya: dialah perempuan yang mencoba menunggang gelombang―khas suara generasi muda―tapi terjebak dalam palung ke-tua-an. Dalam masyarakatnya, panutan adalah ingatan. Yang membentuk adalah pengulangan khasanah yang disusun generasi tua. Tradisi menentukan hampir segalanya. … Pandangan bahwa “tua itu baik” itu bahkan berlanjut sampai hari ini. Dalam nyanyian nasional yang memujanya, Kartini dipanggil “Ibu kita”, bukan “sang pelopor”. Citranya tak lagi sebagai bagian dari sebuah pergerakan progresif, melainkan sebagai pengayom struktur yang konservatif. Tak mengherankan bila Hari Kartini adalah hari ketika para perempuan berpakaian adat, bukan berpakaian pilot atau atlit angkat besi. … Padahal jika kita ingin mengenang Kartini dengan baik, kita harus mengenang tragedinya (Catatan Pinggir, Tempo, Edisi. 44/XXXV/25 - 31 Desember


*Donny Danardono, adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

*] Tulisan ini pernah disampaikan oleh penulis di seminar “Relevansi Gagasan, Pemikiran dan Perjuangan Kartini” di PSW Unika Soegijapranata pada 19 April 2013.


(Gambar/ Ilustrasi: pinterpolitik)

*Luviana- www.Konde.co

Kartini adalah anak perempuan lincah, cerdas pada masanya. Namun di masa itu, kecerdasan baginya seolah tak bisa menjadi penanda yang baik. Ia tak boleh melanjutkan sekolah di saat ia mulai berpikir secara kritis tentang kondisi sosial di lingkungannya.

Setelah terhempas cita-citanya, Kartini juga harus menikah di usia yang masih cukup muda.

Sebuah komik digital tentang pahlawan perempuan, Kartini (21 April 1879 –17 September 1904) mencoba dituliskan oleh MGMP Sejarah Jawa Timur dan Pendidikan.id. Komik ini juga bisa dibaca secara online dan gratis dalam laman https://kartini.pendidikan.id .

Terbitnya komik digital ini merupakan upaya yang baik bagi generasi masa kini untuk mengetahui tentang sejarah Kartini.

Namun sayang, tulisan dalam komik ini belum menuliskan kekritisan Kartini. Misalnya, ketika tak boleh sekolah, Kartini hanya tertulis: mempertanyakan satu hal saja mengapa ia tak boleh sekolah. Begitu juga ketika Kartini harus menikah dengan suami yang sudah mempunyai beberapa istri (Adipati Djoyodiningrat) , Kartini tertulis: masih minim melakukan penolakan. Disana hanya ditulis bahwa Kartini tak bisa menolak kondisi ini karena tradisi.

Padahal, disinilah titik kekrisisan Kartini, sekaligus titik kekritisan Kartini. Kartini adalah perempuan yang mempertanyakan banyak hal, namun komik ini belum banyak menuliskannya. Padahal inilah yang membuat Kartini kemudian dikenal sebagai salah satu pemikir perempuan, yaitu karena pemikiran-pemikirannya.

Walaupun upaya untuk meluncurkan buku ini tetap patut kita apresiasi. Misalnya dalam buku tertulis, bahwa komik digital ini diterbitkan untuk menuliskan cerita pahlawan perempuan dan untuk mewarnai tulisan bagi anak-anak sekolah di masa sekarang.

Buku ini juga terbit di tengah buku-buku sejarah yang kurang diminati karena dianggap membosankan. Banyak yang berpikiran, membaca sejarah cuma membaca tanggal dan nama belaka. Itulah yang membuat membaca buku sejarah akhirnya kurang disukai.

Pembuatan komik digital sejarah Kartini ‘Pejuang Emansipasi Perempuan’ ini melibatkan berbagai sumber, salah satunya ialah guru sejarah yang menjadi editor komik, disingkat atau diilustrasikan dengan gambar.

Salah satu tujuan dibuatnya komik sejarah ini ialah karena melihat rendahnya budaya literasi di Indonesia, bahkan beberapa orang masih belum mengerti makna literasi. Dengan gambar yang memikat, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan Pendidikan.id juga berusaha menerbitkan buku-buku digital sejarah yang dikemas menarik.

Jika komik digital ini ditambahkan tentang tulisan pemikiran-pemikiran Kartini, cara Kartini ‘memberontak’ dan bagaimana Kartini kemudian dikenal sebagai salah satu pemikir penting perempuan di negeri ini, maka komik digital ini akan menjadi salah satu komik yang mengajak anak muda untuk secara kritis melihat kondisi Kartini.

Misalnya, Kartini yang menolak dipanggil sebagai Raden Ajeng (RA), Kartini yang secara kritis melihat pergulatan batin anak perempuan dan ibunya, Kartini yang menulis secara kritis tentang iman dan kepercayaannya, juga pemikiran dan pergulatan Kartini tentang perkawinan, pendidikan dan kemiskinan yang ada di lingkungan tempatnya tinggal.

Ini adalah pemikiran-pemikiran penting tentang Kartini yang layak untuk dihadirkan sebagai pemikiran penting dari seorang perempuan untuk para perempuan di Indonesia.

*Abdus Somad- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Berbagai respon datang dari publik dan media dalam kasus yang menimpa anak perempuan, AY. Peristiwa perundungan dan penganiayaan AY (14) siswi Sekolah Menengah Pertama yang diduga dilakukan 12 siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 8 April 2019 menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

Peristiwa itu direspon publik bermacam-macam ada yang mendukung anak korban, ada juga yang melampiaskan kemarahan serta meminta pihak aparat penegak hukum mengadili anak pelaku.

Pihak Polresta Kota Pontianak pada tanggal 10 April 2019 kemudian menetapkan tiga tersangka dalam kasus penganiayaan. Proses hukum menggunakan undang-Undang Nomor 35/2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman tiga tahun enam bulan masa penahanan.

Setelah itu. pihak kepolisian menggelar konferensi pers dengan melibatkan anak pelaku untuk mengakui kesalahannya. Konferensi pers itu mengakibatkan anak pelaku mendapatkan penghakiman massa lebih deras melalui sosial media.

Tindakanya mulai mengarah pada publikasi identitas, alamat rumah dan alamat sekolah para Anak Pelaku bahkan melakukan hacking akun sosial media Anak Pelaku. Media massa juga ikut mempublikasikan identias anak pelaku dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 19 menyebutkan anak korban, anak pelaku dan Anak saksi dilarang menyebar luaskan identias dan foto anak pelaku, anak korban dan anak saksi.

Kementerian Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Kalimantan Barat turun tangan menangani dan mendampingi anak korban yang sampai saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Medika.

Tidak hanya anak korban, anak pelaku juga mendapatkan perlindungan dengan pertimbangan mekanisme perlindungan terhadap anak-anak berhak mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

“Bicara anak kita bicara anak di mana anak masih punya masa depan, anak ada kondisi psikologis biologis yang tidak sama dengan orang dewasa,’’ kata Pribudiarta Nur Sitepu Selaku Sekretaris Menteri saat memberikan keterangan pers di gedung Kementerian PPPA pada 11 Maret 2019 lalu.

Pribudiarta menjelaskan kondisi terkini yang dialami oleh anak pelaku cukup mengkhawatirkan. Sebabnya, tiga anak yang ditetapkan tersangka mengalami depresi berat yang membutuhkan penanganan khusus.

“Pada hari ini luar biasa tekanan psikis 3 anak, 1 anak perlu ditangani khusus dua anak yang lain masih dalam penanganan. Anak itu semua depresi berat itu sudah keras sekali hubungan dari masyarakat kita tidak ingin terjadi lagi kita harus cegah,’’ ujarnya.

Bagi Pribudiarta, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak terlebih pelakunya juga anak-anak dibutuhkan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Dalam proses hukum, ia akan mendorong kasus ini untuk diselesaikan secara diversi yang tujuanya untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

“Kondisi sama baik korban dan anak pelaku sama pendekatannya dia harus direhabilitiasi, agar kemudian punya masa depannya baik. Pendekatannya nanti rehabilitatif ketimbang impunitif,” katanya.

Ia mengungkapkan, melakukan penghakiman terhadap Anak Pelaku juga tidak dibenarkan, masyarakat perlu memposisikan dirinya untuk tetap menggunakan akal sehatnya dalam melihat peristiwa perundungan ini.

“Masyarakat agar dapat menggunakan media sosial untuk lebih bijaksana dalam menyebarkan informasi.


Kesalahan Penanganan, Memunculkan Trial By Mob


Laporan Kementerian PPPA melalui sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat ada 2.210 kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2019. Dari angka itu, korban perempuan mencapai 1.823 sedangkan laki-laki mencapai 549. Adapun persentase korban menurut umur paling banyak dialami oleh anak usia 13-17 tahun dengan persentase 27,8%.

“Laporan simponi sistem pengaduan masyarakat tren-nya meningkat tiap tahun, ada 2000 lalu naik kekerasan terhadap anak. Hampir 100 persen kita respon,” kata Pribudiarta.

Dari aplikasi itu, angka kekerasan anak tertinggi untuk setiap wilayahnya masih didominasi di kota, daerah dan pulau dengan jumlah penduduknya besar seperti di daerah Jawa Timur dengan jumlah kasus kekerasan mencapai 165 lebih, disusul Sulawesi Selatan sebanyak 122 kasus dan terakhir Sumatera sebanyak 177 korban kekerasan serta DKI Jakarta sebanyak 97 korban kekerasan anak.

“Angkanya masih naik, penanganan tuntasnya harus dilakukan semua instansi, mereka bekerja sama dengan semua pihak,” katanya.

Siti Aminah, peneliti di The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) sebuah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum mengungkapkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak tidak dibarengi dengan penanganan yang tepat. Menggelar jumpa pers dengan melibatkan anak pelaku menurutnya tidak dibenarkan, alasannya karena dapat menumbuhkan trauma psikis baru bagi anak.

“Konferensi pers walaupun tujuanya untuk memunculkan anak-anak dalam menyadari kesalahannya dan minta maaf sekaligus menganulir postingan mereka, namun itu tidak tepat karena identitasnya harus dilindungi,” kata Aminah.

Selain itu, ia juga mengkritik ada peyampaian hasil visum korban kepada masyarakat luas. Bagi Siti, semestinya hasil visum hanya bisa diketahui oleh penyidik, korban dan pihak-pihak yang ditunjuk menangani kasus tersebut.

“Sepanjang saya menangani kasus kekerasan perempuan dan anak visum hanya hak penyidik dan hak korban bukan hak publik saya sebagai pendamping hanya boleh membaca tidak boleh menyampaikan. Visum hanya boleh diketahui penyidik untuk kepentingan penyelidikan bukan dipublikasi di media,”ujarnya.

Yang cukup membuat Aminah kaget dan miris melihat peristiwa ini adalah adanya upaya untuk memanfaatkan kasus ini untuk menunjang karir hidup seseorang. Ia mempertanyakan keberadaan Calon Legislatif dan para publik figur yang mempublikasi korban di sosial media.

“Artis dan Caleg mulai mengunjungi korban dan memfoto. Tujuanya apa? Apa itu membantu penaganan korban dan membantu pemulihan korban? Jangan jadikan alat untuk panjat sosial, empati boleh. Namun tidak memanfaatkan,’’ katanya.

Asfinawati, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak semua proses harus disampaikan kepada publik. Pasalnya hal itu dapat memunculkan penghakiman massa yang lebih besar baik untuk Anak Pelaku, Anak Saksi, maupun Anak Korban itu sendiri.

“Dalam sistem hukum yang maju kita dilarang membicarakan kasus dalam batas tertentu. Karena akan ada trial by mob menurut kami ini mengarah ke sana,” kata Asfinawati.
Baginya ketika kasus secara detail diungkap ke publik, maka publik bisa ketagihan untuk mengkonsumsi informasi. Dampaknya publik akan mendorong rasa keadilan atau tindakan tanpa kontrol yang bisa menjadi dorongan gerakan massa.

“Ketika itu minta ramai-ramai akan muncul trial by mob, kalau sudah demikian maka tidak akan terjadi rasionalitas. Ada informasi yang tidak boleh dibuka salah satunya tahap penyidikan,’’ katanya

Untuk menghindari itu, Asfinawati meminta pihak Kepolisian dan Pemerintah yang terlibat penanganan peristiwa di Pontianak tidak menyampaikan informasi secara menyeluruh penyelesaian pidana yang dapat merugikan Anak Korban dan Anak Pelaku.

“Over publishing informasi harus dihentikan, polisi harus hentikan ekspos bukti dan situasi pelaku agar publik tidak ikut ada campur. Publik bisa sangat mudah menafsirkan apa yang terjadi,”katanya.

Proses Diversi Harus Ditempuh


Aliansi untuk Keadilan yang memulihkan bagi Anak mengajak untuk mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum.Valentita Sagala mewakili Aliansi menyatakan karena masa tahanan Anak Pelaku dijerat 3 tahun 6 bulan atau di bawah 7 tahun, maka proses diversi bisa ditempuh. Meskipun demikian hal itu bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana Anak Pelaku. Melainkan penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice yang dapat menghasilkan keadilan bagi kedua belah pihak.

“Hukuman keras bagi pelaku dengan pidana penjara tidak akan menyelesaikan masalah, pemenjaraan hanya memberikan perhatian pada perbuatan yang terjadi bukan penggalian penyebab,”ungkap Valentita dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kamis (11/1) siang.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 8 ayat (1) mengatur proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak Pelaku dan orang tuanya, Anak Korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional yang juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

“Sekarang pihak Kepolisian harus berkoordinasi dengan Petugas Kemasyarakatan Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan melakukan pemeriksaan secara komperhensif untuk penggalian latar belakang Anak Pelaku, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial hal sama juga berlaku untuk korban,” ujar Valentita.

Selanjutnya, Valentita menjelaskan, laporan penelitian yang dilakukan Bapas wajib dipertimbangkan dalam proses diversi. Penggalian latar belakang anak melakukan tindak pidana harus dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi yang tujuannya memulihkan Anak Pelaku dan Anak Korban.

“Instansi yang terlibat harus fokus pada pendekatan keadilan restorative dan keadilan gender yang mengedepankan pemulihan,”ungkapnya.

Valentita mengajak masyarakat untuk mengawal proses diversi. Hal itu penting untuk memastikan keadilan bagi Anak Pelaku dan Anak Korban.

“Masyarakat perlu mengawal proses diversi agar mencapai tujuannya yakni Anak Pelaku betanggungjawab dan korban terpulihkan,”ujarnya.

*Abdus Somad,
penulis


File 20190416 147514 12tuzds.jpg?ixlib=rb 1.1

Petugas tempat pemungutan suara mencoba kotak suara di Batang, Jawa Tengah, 27 Maret 2019.
Onyengradar/Shutterstock



Wasisto Raharjo Jati, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Dalam pemilihan umum Rabu besok (17 April), setidaknya ada lima juta suara pemilih pemula (usia 17 tahun, baru pertama kali memilih) yang akan diperebutkan oleh pasangan calon presiden dan wakilnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Jumlah tersebut sekitar 2,5% dari total pemilih yang mencapai 192 juta orang. Meski porsiya kecil, suara mereka sangat mempengaruhi siapa calon presiden yang menang, apalagi di tengah selisih suara yang makin mengecil.


Survei mutakhir menunjukkan selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo 19,8%, sementara pemilih yang belum menentukan pilihan 6,3%. Ayunan suara dari pemilih pemula akan ikut menentukan siapa yang akan menjadi presiden terpilih.


Hasil riset awal saya menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki preferensi memilih yang tidak tergantung pada nilai-nilai ideologis tapi lebih cenderung dipengaruhi oleh isu keseharian seperti isu kemacetan di kota besar, banjir, ketersediaan bahan pokok, dan layanan publik. Satu riset saya lagi menunjukkan mereka juga lebih banyak mengonsumsi media sosial sebagai deskripsi awal tentang preferensi perilaku memilihnya.


Kedua pola tersebut berkembang dari waktu ke waktu karena pada dasarnya pemilih pemula adaptif terhadap dinamika isu dan periode. Pada pemilu 2014, pemilih pemula dihadapkan pada narasi populisme dan oligarki. Sekarang pada 2019, mereka menghadapi narasi konservatisme identitas dan pluralisme kebangsaan. Apa pun narasinya, pemilih pemula memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan generasi yang lebih tua.


Beberapa pemilih muda di Indonesia memilih untuk menjadi relawan dalam gerakan politik dan memiliki identitas kelompok yang kuat. Ada juga yang apolitis dan apatis.


Voluntarisme


Banyak anak muda yang melibatkan diri dalam politik melalui voluntarisme politik. Ini dapat dilihat dalam keterlibatan mereka dalam gerakan relawan misalnya Relawan Jokowi bagi pendukung Presiden petahana Joko Widodo,Teman Ahok bagi pendukung mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Sahabat Ridwan Kamil bagi pendukung mantan Wali Kota Bandung.


Anak muda yang tidak menyukai hierarki dan institusi kerap memilih untuk terlibat dalam gerakan relawan ketimbang partai politik. Mereka tidak terikat pada norma dan organisasi, tapi masih bisa untuk berjuang bersama dalam sebuah ikatan. Mereka lebih mengedepankan solidaritas berbasis isu atau sebagian juga masih berbasis fanatisme figur.


Kolegialitas


Hal lain yang bisa dilihat dari karakter politik anak muda Indonesia adalah kolegialitas. Suara dan sikap mereka tidak mewakili suara per individu, tapi suara kelompok.


Sebuah riset terbaru menunjukkan bahwa anak muda Indonesia berupaya membangun eksistensi dan representasi dengan membentuk kelompok-kelompok atau komunitas mereka sendiri, misalnya dalam bentuk kelompok bermusik atau komunitas olahraga. Hasil riset tersebut menunjukkan kalau eksistensi dan representasi tersebut digerakkan oleh penggunaan media digital.


Dalam melakukan hal itu mereka menunjukkan sifat mereka yang ingin independen dan netral tapi dalam skala kelompok. Mereka disatukan pada minat dan kesamaan.
Kolegialitas juga bermakna sebagai perlawanan kultural terhadap sistem sosial yang telah mapan. Anak muda Indonesia bisa bereksperimen dengan kolegialitas sebelum mencemplungkan diri dalam ajang politik terbuka.


Dalam urusan politik praktis, kolegialitas berbasis kelompok ini menjadi momen penting bagi para politikus maupun partai politik untuk bisa meraup dan merengkuh satu segmen anak muda tersebut. Kelompok band musik Slank, yang mendukung Jokowi, dan para fans mereka adalah contoh bentuk kolegalitas ini.


Bagi para pemilih muda, mereka harus menyadari juga bahwa kolegialitas mereka rentan untuk diinflitrasi dan dibelokkan oleh kelompok masyarakat partisan dan loyalis figur tertentu guna menambah jumlah perolehan suara.


Apolitis dan apatis


Karakter yang paling sering dibicarakan dalam membahas politik anak muda adalah kecenderungan apolitis dan apatis. Kedua sikap tersebut selalu muncul dalam berbagai kajian maupun diskusi akademik yang membahas anak muda Indonesia terutama mereka yang lahir pasca-1998.


Temuan riset Center for Strategic and International Studies dan Alvara mengemukakan bahwa gejala apolitis itu terjadi karena perbedaan faktor sosial ekonomi dan sosial politik, misalnya ketersediaan lapangan kerja dan aksesibilitas informasi. Keduanya berdampak pada pembentukan karakter apolitis yang lebih didorong faktor pragmatis; rezim berganti atau bertahan tidak mempengaruhi langsung kehidupan mereka.


Oleh karena itu, gejala apolitis ini bukan muncul karena maraknya persekusi dan intimidasi misalnya perundungan dan pengucilan di lingkungan sosial karena perbedaan politik, tapi pola apolitis sudah dibentuk lama sejak menjalani pendidikan di rumah. Keluarga memiliki andil besar dalam mempengaruhi perjalanan hidup seseorang ketika nanti menentukan pilihan hidup karena anak dapat menjadi cerminan keberhasilan pendidikan orang tua secara sosial. Banyak keluarga Indonesia yang mendorong anak muda sekarang (17-35 tahun) untuk menjadi kelompok pekerja mapan. Penanaman nilai itu yang menjadi basis pandangan anak muda bahwa mengejar karir mapan secara ekonomis itu suatu keharusan daripada bertarung idealisme.


Bagaimana pun, suara politik anak muda Indonesia berpotensi untuk menjadi penyeimbang, bahkan menjadi penentu dalam pemilu presiden 2019 ini. Siapa pun yang menang, presiden terpilih harus mendengar suara mereka.The Conversation


Wasisto Raharjo Jati, Junior scientist in Indonesian Politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Tri Indah Oktavianti- www.Konde.co

"Indonesia Tanpa Feminis", sebuah rangkaian kata yang cukup ironis dan mematahkan hati. Gerakan dalam akun ini berdalih bahwa feminisme telah menggerogoti jiwa perempuan-perempuan Indonesia yang bertakwa. Feminisme dianggap berbahaya karena ideologinya yang mampu mengubah perempuan-perempuan Indonesia menjadi mahluk jahat jelmaan perempuan-perempuan jalang dari Barat.

"Indonesia Tanpa Feminis", sebuah akun di Instagram yang ramai dibicarakan beberapa pekan ini menuliskan bahwa perempuan sudah dimuliakan. Seandainya mereka tahu bahwa kemuliaan harus bersifat holistik dan nyata, mereka tidak akan semudah itu mengumandangkannya.

Akun ini seolah-olah menuliskan bahwa kemuliaan adalah hak istimewa yang menjadi sumber daya langka bagi perempuan di Indonesia. Pilihan hidup bagi seorang perempuan adalah mengikuti apapun yang dipilihkan masyarakat untuk dirinya.

Jika ini masih belum terlihat sebagai masalah, maka boleh jadi Indonesia Tanpa Feminis ini masalahnya.

Gerakan feminisme yang sudah dimulai sejak tahun 1848 melalui Konvensi Seneca Falls di Amerika Serikat, setidaknya mampu memotivasi perempuan untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya dan mengejar karir apapun yang dicita-citakannya. Tanpa gerakan feminisme ini, mungkin perempuan akan terus menjadi properti dan mahluk peliharaan yang tidak dikenalkan pada dunia.

Jika Indonesia Tanpa Feminis berpikir bahwa tugas feminis sudah selesai, maka mereka perlu menilik lebih dalam tentang kompleksitas masalah yang dihadapi perempuan dalam kesehariannya.

Perempuan muda produktif yang menyibukkan diri untuk membangun kompetensi, akan terus dikalahkan oleh saudara laki-lakinya, sepupu laki-lakinya, teman laki-lakinya, bahkan tetangga laki-lakinya. Tidak peduli seberapa kompeten seorang perempuan dalam pekerjaannya, Ia akan tetap dinilai merepotkan, banyak menuntut cuti, dan tidak stabil secara emosional terutama ketika menghadapi siklus bulanan.

Jika perempuan sukses dalam karir dan pendidikan, maka wajib baginya untuk memiliki laki-laki pendamping dan melahirkan anak untuk memenuhi ‘kodrat keperempuanannya’.

Namun jika Ia menikah dan memiliki anak, maka menjadi hal yang tidak baik baginya untuk mengembangkan karir, karena itu berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu.

Jika perempuan memilih untuk tidak mengikatkan diri dalam institusi pernikahan, maka Ia akan dibebani dengan tuntutan dan hujatan.

Sebutan sebagai ‘perawan tua’, ‘tidak laku’ dan label yang tidak bermoral lainnya akan menjadi hal yang melekat sebagai identitas perempuan lajang. Ketika perempuan memilih untuk membangun bahtera pernikahan pun, bukan berarti Ia terlepas dari tuntutan dan hujatan. Perempuan akan terus dihujat ketika Ia tidak dapat menghasilkan keturunan, seakan-akan perempuanlah yang bisa menentukan penciptaan seorang manusia. Perempuan akan terus dituntut melakukan pekerjaan domestik rumah tangga tidak peduli seberapa melelahkan dan membosankannya pekerjaan tersebut.

Jika perempuan tertekan, maka masyarakat akan kembali mengumandangkan kejatuhan seorang perempuan yang disebabkan oleh ketiadaan Tuhan yang Maha laki-laki selaku penentu kebahagiaan.

Jika perempuan mengalami kegagalan demi kegagalan, maka masyarakat akan menasehatkan tentang kemuliaan seorang perempuan yang memimpikan dunia yang selayaknya. Jika perempuan mencuat ke permukaan karena pengetahuannya, masyarakat akan menanyakan moralitasnya dengan dalil ketuhanan. Jika perempuan tenggelam dalam ketidaktahuan, masyarakat akan memperbudak keluguannya dengan dalil ketuhanan.

Menjadi perempuan di Indonesia merupakan suatu yang membingungkan dan tidak mudah. Jika perempuan hanya peduli untuk merawat diri, maka masyarakat akan memberikan label ‘jalang’.

Jika perempuan hanya peduli untuk membangun keterampilan diri, maka masyarakat akan memberikan label ‘lupa kodrat’. Alih-alih memimpikan kemuliaan, perempuan Indonesia terus disibukkan berjuang melawan masyarakat penghujat.

Maka tidak mengejutkan jika hasil dari penelitian ValueChampion Singapura ditahun 2019 ini mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ke 2 di Asia Pasifik sebagai negara yang tidak aman dan tidak ramah bagi perempuan.

Hasil penelitian ini pun semakin diperkuat dengan berbagai kasus kekerasan berbasis gender di negara ini yang tidak berujung pada keadilan yang hakiki. Baru-baru saja kasus AY di Kalimantan, siswa SMP yang dianiaya oleh sekelompok pelajar perempuan, justru menyisakan kekerasan dan penghakiman oleh masyarakat terhadap status si pelaku dan korban.

Alih-alih melihat fenomena ini sebagai refleksi atas minimnya pendidikan moralitas di Indonesia, media justru mengeksploitasi perempuan-perempuan ini sebagai narasi sinetron ‘kebengisan dibalik jilbab gadis-gadis cantik SMA’.

Kesalahan pertama yang perempuan-perempuan pelaku penganiayaan ini lakukan adalah ‘menjadi perempuan’. Kesalahan pertama yang AY lakukan hingga menjadi korban penganiayaan adalah ‘menjadi perempuan’.

Akan sangat menggelikan jika gerakan Indonesia Tanpa Feminis mengklaim bahwa perempuan sudah disetarakan dan dimuliakan. Indonesia, negara yang diklaim sangat dekat dengan Tuhan ini, masih meletakkan semua tumpuan kesalahan pada perempuan. Maka sebenarnya kesalahan pertama bagi perempuan di negara ini adalah “menjadi perempuan”.

(Image: Growing Into Being A Woman by Tabitha Rayne, 2017)


*Tri Indah Oktavianti, Bachelor of Social Science, International Relations Major, University of Jember. Program Director of Resource Center of Gender, Sexuality, and Human Right Study Udayana (GSHR Udayana).Currently active as feminist activist, scholar, and educator.

*Achmad Muchtar- www.Konde.co

Bagaimana perempuan dimunculkan dalam film? Mari kita coba lihat sejumlah film Indonesia yang diproduksi dalam 5 tahun terakhir ini. Saya sengaja mengambil beberapa film yang menjadikan perempuan sebagai tokoh yang berjuang. Film-film ini menunjukkan perubahan yang terjadi dalam lanskap film di Indonesia.

Film-film ini rata-rata menokohkan perempuan sebagai bagian penting cerita. Tentu ini merupakan berita baik. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai subyek yang penting, sangat berbeda ketika kita melihat sejumlah sinetron di televisi dimana perempuan masih diukur sebagai obyek cerita, dianggap sebagai obyek sensasionalisme, bukan subyek cerita.

Tahun 2014 Eddie Cahyono membuat film Siti, yang bertutur tentang nasib yang harus dihadapi seorang perempuan beranak satu di lingkungan miskin di Parangtritis. Sebagai perempuan, Siti sangatlah tangguh. Sebagai perempuan yang dililit utang, dia bisa menyekolahkan anaknya, Bagas, dan menghidupi suaminya, Bagus, yang terbaring di ranjang karena kecelakaan di laut.

Dia juga mengurus semua kebutuhan rumah seperti memasak, menyiapkan makanan, mencuci, memandikan anaknya, mengajari anaknya belajar, menyiapkan dagangan, kerja siang dan malam. Siang dia bekerja berjualan peyek jingking bersama ibu mertuanya. Dan malam, dia bekerja sebagai pemandu karaoke, yang lalu terkena tragedi digerebek polisi.

Di karaoke, ia bertemu Gatot, yang ingin menyelamatkan Siti dari persoalan hidupnya. Namun, ketika Siti sedang bimbang pada pilihan yang sulit, suaminya malah berbuat hal yang tak diinginkan Siti. Film Siti memenangi Film Terbaik Festival Film Indonesia 2015.

Riri Riza di tahun 2016 membuat film Athirah yang juga bercerita tentang perempuan Bugis yang terinspirasi dari sepenggal kehidupan ibunda dari wakil presiden kita Jusuf Kalla, yang bernama Athirah Kalla. Walau persoalan perempuan dalam Athirah tidaklah sekompleks Siti. Namun dalam Athirah, ketegaran perempuan juga diuji ketika suami Athirah menyukai perempuan lain. Athirah kemudian harus memilih apakah akan meninggalkan suaminya atau mempertahankan rumah tangga bersama anaknya. Pilihan yang sulit, namun Athirah mampu melakukannya. Berkat Athirah pula, keluarga itu bisa sukses secara ekonomi. Film Athirah memenangi Film Terbaik Festival Film Indonesia 2016.

Lalu, tahun 2017, Mouly Surya membuat film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, juga tentang perempuan. Marlina menceritakan seorang janda yang tinggal di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Setelah dinyatakan akan dirampok dan diperkosa, Marlina tidak melawan para perampok itu. Sebaliknya, Marlina bersikap ramah, tetapi itu adalah siasat agar dia bisa melawan dengan cara meracuni para perampok.

Ketika Marlina berhasil meracuni dan memenggal kepala kepala perampok, dia masih saja dirundung rasa bersalah akibat tindakannya itu. Dia berniat pergi ke kantor polisi yang jaraknya jauh sambil membawa kepala perampok itu dengan harapan bisa mendapatkan keadilan. Namun ternyata, apa yang diinginkan Marlina tidak sesuai apa yang dia harapkan. Birokrasi dan hukum adat untuk perempuan kurang berpihak kepadanya. Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak memenangi Film Terbaik Festival Film Indonesia 2018.

Mantan Manten, Persoalan yang Menimpa Perempuan Urban


Tahun 2019 ini Farishad Latjuba membuat film Mantan Manten yang juga bertutur tentang perempuan. Latar belakangnya adalah persoalan yang menimpa perempuan urban.

Mantan Manten semula adalah cerita di situs Wattpad karangan Bella Putri Maharani dengan nama akun Bellazmr sebelum akhirnya diadaptasi ke dalam bentuk skenario oleh Farishad Latjuba dan Jenny Jusuf.

Seperti halnya Siti, Athirah, dan Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, Mantan Manten juga bercerita tentang ketangguhan perempuan.

Adalah Yasnina (Atiqah Hasiholan), sang tokoh perempuan, yang harus menghadapi berbagai kemalangan seperti halnya Siti, Athirah, dan Marlina. Berbeda dengan Siti, Athirah, dan Marlina yang menghadapi kehidupan berat di lingkungan tradisional, Yasnina justru harus menghadapi kehidupan berat di lingkungan urban, Jakarta.

Sebagai perempuan dan terlebih tidak punya identitas karena dibesarkan dari lingkungan panti asuhan, Yasnina harus rela jadi korban akibat keserakahan bosnya, yang juga merupakan calon mertuanya, Arifin Iskandar (Tio Pakusadewo). Arifin kemudian menjerumuskannya pada kesalahan perusahaan yang kemudian membuatnya dipecat dan seluruh hartanya disita.


Padahal, sebelumnya Yasnina adalah perempuan yang sukses secara ekonomi. Dia punya karir cemerlang, kehidupan ekonomi yang baik, dan kekasih yang baik. Namun kekasih baik ini adalah Surya (Arifin Putra), yang merupakan anak dari Arifin, bosnya. Semua yang sudah diraihnya tiba-tiba seolah hilang begitu saja, yang membuat Yasnina seolah-olah sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Adalah Ardy (Marthino Lio), mantan asistennya yang mengingatkan Yasnina bahwa dia masih punya harta yang tersisa karena belum melakukan balik nama atas vila di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah yang dimilikinya. Yasnina pun segera pergi ke Tawangmangu untuk mendapat haknya tersebut. Namun, untuk mendapatkan vila tersebut tidaklah mudah, Yasnina harus mengikuti syarat yang harus dipenuhi dari pemilik rumah itu sebelumnya, yaitu Koes Marjanti (Tutie Kirana). Koes Marjanti adalah dukun paes yang ternama.


Kehadiran Yasnina sudah diincar Marjanti. Marjanti bersedia menandatangani surat balik nama tersebut dengan syarat Yasnina harus tinggal di vila itu bersamanya dan menjadi asistennya selama tiga bulan. Karena tidak ada pilihan, Yasnina pun menyetujuinya.

Selama tiga bulan, Yasnina harus belajar menjadi perias pengantin. Tak hanya itu, dia juga harus beradaptasi di lingkungan yang baru, yaitu lingkungan tradisional di Solo, Jawa Tengah.

Yasnina lambat laun berhasil beradaptasi dan menerima ilmu yang diturunkan Marjanti kepadanya. Namun, kemalangan tetap saja menimpa Yasnina, seolah-olah semua orang yang pernah terlibat dalam hidupnya bersekongkol untuk menjatuhkannya lagi dan lagi—ke jurang yang paling dalam.

Film ini melukiskan Yasnina yang perempuan tangguh. Bagaimana ia menghadapi kemalangan demi kemalangan yang bertubi-tubi menimpanya. Dan bahwa ia harus ikhlas dalam perjuangannya. Ilmu ikhlas ini pun juga ia peroleh dari Marjanti yang membimbingnya menjadi seorang pemaes atau perias handal. Ia kemudian juga mengalami harus disalahkan perusahaan, kemudian dipecat, hartanya disita, dicampakkan, dikhianati, hingga belajar bagaimana cara mengikhlaskan semua itu. Kemalangan bertubi-tubi yang menimpanya itu seolah-olah menjadikan Yasnina sebagai perempuan tegar. Ketegaran itu dimainkan secara apik oleh Atiqah Hasiholan.

Selain Atiqah Hasiholan, Tutie Kirana juga bermain sangat apik. Tutie Kirana yang pernah bermain di film pendek A Very Boring Conversation karya Edwin ini juga berhasil menampilkan sosok pemaes yang misterius, tetapi disegani. Paes dan beberapa kebudayaan Jawa tradisional dieksplorasi sedemikian intens. Adat pengantin Jawa tersebut dimasukkan secara tepat tanpa membuatnya seolah-olah sebagai tempelan bersama persoalan perempuan urban, tetapi justru menyatu ke filmnya. Hal itulah yang membuat babak ketiga film ini terasa sangat menyayat.

Dimasukkannya lagu dari Sal Pribadi berjudul “Ikat Aku di Tulang Belikatmu” seolah-olah memang sengaja ingin membuat penonton menahan napas dan haru, karena pun sinematografer membidik secara tepat gambar yang barangkali akan membuat penonton tersayat hatinya. Kerja Amalia TS, sang sinematografer, di bagian akhir film ini memang patut diacungi jempol.

Mantan Manten adalah film ke-12 Visinema Pictures sekaligus menjadi film ketiga rumah produksi tersebut di tahun 2019. Merupakan karya panjang kedua Farishad Latjuba setelah Mantan Terindah (2014).

Belajar dari Perempuan dalam Karakter di Film


Sama halnya seperti film Siti, Athirah, dan Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, film ini juga secara lantang menyuarakan ketegaran seorang perempuan yang menghadapi berbagai kemalangan bertubi.

Bagaimana seorang perempuan tanpa identitas bisa sukses. Bagaimana seorang perempuan bisa menerima kemalangan, hingga kemudian bisa bangkit dan berjuang. Bagaimana seorang perempuan modern beradaptasi di lingkungan tradisional, hingga kemudian berhasil menjadi pemaes. Bagaimana sebagai perempuan merelakan apa yang pernah dimilikinya dan ikhlas dalam perjuangan. Sebuah film yang patut untuk disimak.

(Foto 1: Yasnina/ Visinema Pictures)
(Foto 2: Yasnina dan Surya/ Visinema Pictures)
(Foto 3: Marjanti dan Yasnina)


Achmad Muchtar
, lahir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alumnus Jurusan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menulis cerpen, esai, artikel dalam bahasa Indonesia. Karya-karyanya pernah dimuat di beberapa buku antologi dan media massa. Artikelnya yang berjudul “Marlina si Pembunuh Empat Babak: Perempuan Menolak Kalah” yang dimuat di www.Konde.co memenangi Lomba Artikel Apresiasi Film Indonesia 2018. Saat ini tinggal di Yogyakarta.


File 20180531 69501 rw02um.jpg?ixlib=rb 1.1

Seni instalasi karya Elina Simbolon memperingati 20 tahun peristiwa Mei 1998.
Yacinta Kurniasih/Monash University, Author provided



Monika Winarnita, La Trobe University dan Ken Setiawan, University of Melbourne

Anak muda di Indonesia seperti saya tidak tahu apa-apa tentang kekerasan Mei 1998, bagaimana Anda bisa memberi pengetahuan kepada mereka di luar sekedar ber-selfie di media sosial?


Seorang siswa perempuan menanyakan hal ini kepada Rani Pramesti, seorang seniman Indonesia keturunan Tionghoa yang sedang mempresentasikan novel grafis online miliknya Chinese Whispers di sebuah acara di Melbourne, Australia, memperingati 20 tahun kekerasan Mei 1998 di Indonesia.


Lebih dari 100 orang, kebanyakan orang Indonesia dari berbagai kelompok etnis yang tinggal di Melbourne, hadir. Perempuan Indonesia keturunan Tionghoa lain yang mempresentasikan karya seni dan sastra mereka di acara tersebut termasuk seniman-instilasi Elina Simbolon dan Dewi Anggraeni, seorang jurnalis dan penulis.


Dua puluh tahun yang lalu, menjelang dan sesudah pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei, kekerasan meletus. Minoritas Tionghoa Indonesia menjadi sasaran kemarahan massa. Dalam rangkaian kekerasan tersebut perempuan keturunan Tionghoa di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Solo menjadi korban pemerkosaan massal dan pelecehan seksual oleh kelompok-kelompok terorganisasi yang bertindak di bawah perintah aparat keamanan.


Meskipun ada bukti pelanggaran HAM berat, kasus ini tidak pernah diajukan ke pengadilan. Keadilan bagi para korban dan penyintas hingga kini tetap sulit diraih. Banyak penolakan dan pembungkaman terhadap pengungkapan mengenai kekerasan ini.


Ketika laporan awal tentang kekerasan dipublikasikan pada 1998, negara membantah keterlibatan aparat keamanan. Pejabat pemerintah lewat pernyataan mereka dan media lewat laporan-laporan mereka menyangkal terjadinya pemerkosaan.


Kelompok-kelompok yang membantu korban mengalami ancaman. Satu korban, yang telah setuju untuk bersaksi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibunuh.


Suara perempuan Tionghoa Indonesia


Dalam peringatan Mei 1998 dalam dua dekade terakhir, suara perempuan Tionghoa Indonesia jarang terdengar. Karya-karya Rani, Elina, dan Dewi yang disajikan di Melbourne mengisi kekosongan dalam pengetahuan publik tentang bab gelap dalam sejarah Indonesia. Pada saat yang sama, suara mereka terus dipertanyakan.


Organisasi-organisasi hak asasi manusia, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), telah gigih menuntut perhatian terhadap kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 1998. Namun, mereka lebih banyak menyoroti peristiwa-peristiwa itu sebagai pelanggaran hak-hak semua perempuan Indonesia, meninggalkan motif rasial dari narasi kekerasan berbasis gender.


Demikian pula, upaya untuk menandai situs-situs kekerasan (misalnya melalui Prasasti Mei 1998 di Jakarta), menempatkan Mei 1998 di bawah cerita besar soal perubahan rezim. Meskipun hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah ini menghindari isu utama dalam kekerasan yang terjadi: diskriminasi sistemik terhadap keturunan Tionghoa, posisi perempuan, dan penggunaan kekerasan seksual sebagai alat represi.


Peringatan Diaspora


Sekitar tiga bulan setelah kekerasan Mei ‘98 di Indonesia, kelompok diaspora online Tionghoa Huaren menyelenggarakan acara peringatan di Sydney. Acara ini membahas panjang lebar pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang keturunan Cina, dengan penekanan pada kesaksian laki-laki. Meskipun bagian itu penting, hal itu mengecilkan kekerasan berbasis etnisitas dan gender yang terjadi terhadap perempuan Tionghoa.





Elina Simbolon instalasi seni 20 tahun peringatan Mei 1998 event.
Yacinta Kurniasih, Monash University



Acara di Melbourne, selain memamerkan tiga karya seni perempuan Indonesia Tionghoa (lihat foto di atas) dan karya sastra juga menampilkan kesaksian dua laki-laki Tionghoa Indonesia dan komentar dari sebagian besar penonton yang laki-laki. Mereka secara grafis menceritakan kembali peristiwa 20 tahun yang lalu. Satu peserta menggambarkan seolah-olah dia seorang prajurit yang siap berperang ketika melindungi propertinya.


Studi tentang pemerkosaan dalam genosida menganalisa kritis kesaksian laki-laki yang menggambarkan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk komunikasi antara laki-laki. Dengan kata lain, kisah-kisah tersebut menekankan kekerasan terhadap perempuan sebagai cara untuk menurunkan derajat kejantanan kelompok lain, atau menjadikan mereka seakan-akan bukan laki-laki sejati karena kegagalan mereka melindungi perempuan mereka, yang diperlakukan sebagai hak milik laki-laki.


Rani mengajak penonton menyadari bahwa komentar dan pertanyaan telah kebanyakan di dominasi oleh penonton laki-laki dalam acara tersebut. Dia mengajak penonton untuk mendorong keseimbangan gender dan memberi perempuan, seperti pelajar perempuan Indonesia yang bertanya kepada Rani, kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.


Cerita para perempuan


Chinese Whispers karya Rani menceritakan kisah Mei 1998 melalui matanya. Pada 1998 dia berumur 12 tahun dan tinggal di Jakarta. Dia kemudian bermigrasi ke Australia. Novel grafis digital nonfiksi karya Rani menelusuri cerita Rani mencari tahu bagaimana kekerasan semacam itu bisa terjadi. Rani berbicara dengan perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang tinggal di Melbourne, termasuk Dewi Anggraeni untuk proyek ini. Chinese Whispers menampilkan kisah-kisah pribadi Rani serta kisah-kisah para perempuan Tionghoa Indonesia yang dia wawancarai.


Dewi bercerita pada Rani bahwa pada saat itu, sebagai seorang jurnalis yang berbasis di Melbourne, dia tidak mempercayai bahwa perkosaan massal dan kekerasan seksual bisa terjadi. Ini karena sangat sedikit jurnalis di Jakarta yang dapat berbicara dengan korban kekerasan. Baru ketika ia bertemu dengan seorang korban perempuan di Melbourne ia mulai melakukan penelitian sendiri dan menggali kebenaran. Melalui tulisannya, Dewi menantang penolakan dan pembungkamanan mengenai kejadian kekerasan terhadap perempuan keturunan Tionghoa.


Dewi juga mengalami perlawanan terhadap karyanya tentang kekerasan Mei 1998, terutama novelnya My Pain, My Country. Karya ini terinspirasi oleh kisah korban perempuan yang ditemuinya di Melbourne. Menurut Dewi, liputan media sosial dari bukunya yang dimuat di Australia Plus mengundang komentar kasar dan negatif di Facebook.


Beberapa berargumen karena Dewi berada di luar Indonesia, dia tidak berhak untuk menulis tentang peristiwa itu. Namun, dia menjelaskan bahwa jarak inilah yang memungkinkan dia menulis tentang Mei 1998. Hal ini sulit dilakukan di Indonesia, di mana individu dan organisasi yang peduli dengan kasus ini terus diintimidasi.


Seorang penonton laki-laki yang mengidentifikasi diri sebagai orang Indonesia yang punya teman-teman dekat berketurunan Tionghoa bertanya pada Dewi dan Rani: “Kenapa kita tidak melangkah ke depan saja?” Ia ingin agar Indonesia dapat fokus dengan hubungan positif antarsuku termasuk dengan kelompok Tionghoa di Indonesia.


Dewi menjawab bahwa “pengakuan dan keadilan masih dibutuhkan”. Rani berkata: “Melangkah ke depan tidak berarti melupakan masa lalu atau membungkam ceritanya. Itu penolakan.”


Ruang untuk berdialog


Acara-acara seperti peringatan di Melbourne bermaksud untuk menciptakan ruang di mana orang dapat berdialog. Tanggapan terhadap artis perempuan menunjukkan bahwa suara mereka tetap ditentang. Tetapi pada saat yang sama, reaksi-reaksi itu juga menunjukkan bahwa orang terpengaruh oleh pesan-pesan yang disampaikan para perempuan melalui karya mereka.


Lebih penting lagi, peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang dapat berbicara atau bersaksi. Ketika kita semakin jauh dari Mei 1998, mau tidak mau orang lain akan berbicara.


Perempuan seperti Rani, Dewi, dan Elina dapat membuka jalan bagi lebih banyak suara perempuan Tionghoa Indonesia yang hilang dalam peringatan sebelumnya, yang menghasilkan wawasan tentang bagaimana masa lalu Indonesia terus bergema lintas ruang dan waktu.The Conversation


Monika Winarnita, Research Associate Humanities and Social Sciences, La Trobe University dan Ken Setiawan, McKenzie Research Fellow at the Asia Institute, University of Melbourne


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.



Poedjiati Tan - www.konde.co

Jika kita melihat sosial media beberapa hari ini, banyak poster, tulisan dukungan yang ditujukan untuk anak perempuan, AY. Malam kemarin jutaan dukungan makin banyak berdatangan, dukungan ini datang dari lembaga, individu hingga selebritis yang menghiasi wall mereka. #Justice for AY.

AY, adalah anak perempuan yang menjadi korban teman sepupunya. Sebelumnya saya berpikir ini adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan anak-anak. Tapi ketika saya mulai detail membaca kejadian yang sesungguhnya, sungguh miris.  AY dikeroyok, sebagian lagi memukulnya dan kemudian menyiksanya.

Ini bukan hanya sekedar bullying tetapi ini sudah kekerasan yang menjurus kekerasan seksual yang dilakukan juga oleh anak kepada anak perempuan.

AY harus mendapatkan dukungan penuh. Pemerintah harus memastikan bahwa AY mendapat keadilan dan pemenuhan hukum, didampingi secara psikologis dan mendapat pemulihan.

Namun dari sini, saya juga menjadi orang yang putus asa jika ini menimpa anak-anak perempuan di Indonesia, yang masih senang bermain, tiba-tiba mendapatkan kekerasan, hal-hal yang pasti tak pernah ia duga.

Kasus ini memang tak menjadi simpel karena pelakunya juga adalah anak-anak. Saya setuju bahwa pelaku harus jera, tetapi kita juga harus ingat bagaimanapun mereka masih anak-anak yang berhak mendapat atau menyelesaikan pendidikannya. Bagaimanapun mereka masih anak-anak, mereka perlu direhabilitasi sambil mendapat terapi koreksi perilaku.

Peristiwa ini lalu bergulir bagaikan bola salju besar di sosial media. Antara dukungan terhadap AY sekaligus caci maki terhadap pelaku. Bagaimana nitizen kemudian juga menyebarkan foto para pelaku dengan berbagai komentar yang menjurus pada kekerasan seksual.

Terus terang saya jadi berpikir dengan masa depan para pelaku. Mereka memang bersalah tetapi apakah kita juga berhak membunuh masa depan mereka? Bagaimana dengan keluarga pelaku, pasti secara sosial mereka juga akan menerima sanksi yang mungkin akan lebih berat dari hukuman penjara.

Kasus AY ini memang kompleks dan bukan kasus biasa. Pelaku dan korban sama-sama anak-anak, tetapi kita tahu di sini ada relasi kuasa yang tidak bisa kita abaikan begitu saja.

AY harus dipulihkan dari traumanya. Dukungan harus mengalir untuk AY. Memulihkan kondisi kejiwaan AY. Juga menangani pelaku dan tetap berpegang pada restorative justice.Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Selain itu kita harus mulai melihat apakah pola asuh atau apa yang perlu keluarga ajarkan kepada anak-anak. Apakah kita sudah mengajarkan cinta kasih atau malah kita mempertontonkan kekerasan dan perilaku yang penuh kebencian kepada anak-anak kita.

Kalau mau jujur, cobalah kita tengok media sosial kita. Bagaimana orang dengan mudah menyebarkan kebencian, bagaimana orang dengan mudah mencaci maki, membully bahkan melakukan persekusi. Bagaimana negara yang lambat dan abai dalam kekerasan sesksual terhadap perempuan, serta terus menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) misalnya.

Justice for AY, juga untuk keselamatan semua anak perempuan di Indonesia.


Wajah Fitri dan Ari kebingungan saat gurunya menerangkan tanda – tanda kedewasaan.Dua perempuan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Rela Bakti, Kulon Progo di Yogyakarta itu berusaha mengikuti penjelasan dari Ibu Sri, gurunya.

*Febriana Sinta, www.konde.co

Untuk mempermudah, Ibu Sri menerangkan tanda – tanda seseorang telah beranjak dewasa dengan menggambar perempuan hamil dan perempuan yang sedang menstruasi. Ia menerangkan dengan menggunakan patung atau manekin sederhana.

Ibu Sri dan beberapa guru lainnya menyatakan bahwa, memang agak sulit untuk mengajarkan murid- murid yang disable tentang kesehatan reproduksi terutama kepada murid perempuan. Hal ini disebabkan karena biasanya siswa tuna rungu dan netra kesulitan untuk menangkap informasi yang disampaikan.

Selama ini para siswa hanya tahu tentang perubahan fisik mereka menuju dewasa, misalnya tumbuhnya payudara , menstruasi dan hamil. Di Sekolah Luar Biasa (SLB) informasi tentang kesehatan  reproduksi hanya disampaikan dengan alat peraga, seperti patung manusia atau manikin atau gambar.

“Pengetahuan tentang reproduki seharusnya penting untuk diketahui anak yang sudah berusia rata – rata di atas 18 tahun agar mereka mengetahui haknya dan kesehatan reproduksinya,”ujar Bu Sri.

Saat ini kurikulum kesehatan reproduksi di SLB hanya diajarkan di pelajaran agama dan kesehatan jasmani saja. Guru olahraga SLB Rela Bakti, Arisman mengaku siswa penyandang disabilitas  kesulitan untuk diajak berbicara tentang masalah reproduksi, karena mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan  dari keluarga dan minimnya mendapatkan akses kesehatan reproduksi dari fasilitas kesehatan.

“ Mendapatkan (pelajaran) iya, tapi kadang yang murid SLB  B itu sulit mengerti karena kadang salah persepsi . Secara umum sulit untuk menerjemahkan karena bahasanya khusus.”

Untuk mengatasi minimnya informasi yang diperoleh perempuan penyandandang disabilitas, Direktur Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), Nurul Sa'adah Andriani mengatakan  lembanganya lalu membantu disabilitas khususnya perempuan mendapatkan informasi kesehatan reproduksi dengan mudah .

Dirinya dan beberapa relawan selama beberapa tahun terakhir ini gencar melakukan kampanye kesehatan reproduksi. Menurutnya perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rawan terkena pelecehan seksual.

“Kami melakukan kampanye dan memberikan edukasi semua pihak mulai pemerintah daerah, sekolah sampai keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas. Karena memang minim informasi tentang itu.”

Nurul juga mengkritisi program pemerintah yang menyediakan akses informasi kesehatan reproduksi berupa leaflet atau buku ke penyandang disabilitas. Menurutnya program itu salah sasaran.

“Program ini untuk remaja bukan penyandang disabilitas.  Untuk penyandang disabilitas tuna grahita misalnya, tulisan yang terlalu banyak akan menyebabkan mereka kesulitan mengakses informai tersebut.”

Di tahun 2016, Komnas Perempuan pernah menyoroti tentang pelayanan kesehatan reproduksi di rumah sakit. Ketua Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan, Indriyati Suparno mengatakan perempuan penyandang disabilitas mengalami pelanggaran hal atas pelayanan kesehatan dari institusi kesehatan.

“ Mereka dipaksa menjalani sterilisasi paksa atas reproduksinya.”

Menurutnya sterilisasi paksa terjadi karena opini publik yang keliru menganggap perempuan disabilitas tidak akan mampu merawat anaknya. Padahal dalam UU Penyandang Disabilitas, Bab 3 Pasal 5 ayat 3 disebutkan penyandang disabilitas berhak menerima informasi kesehatan reproduksi dan menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.

Indriyati mengingatkan UU Nomer 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas harus segera diimplementasikan oleh pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah sehingga tidak mendiskriminasi para penyandang disable.

(Referensi :https:m.merdeka.com/amp/peristiwa/komnas-perempuan-catat-29-kasus-kekerasan-perempuan-disabilitas.html)

*Febriana Sinta, Bekerja sebagai penulis dan dosen di Yogyakarta.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)