*Arya Beks- www.Konde.co

Banyak yang beranggapan bahwa semua orang harus menikah. Ini seperti wajib hukumnya.

Jika kita tidak menikah, maka kita seperti dikejar-kejar untuk segera menggenapi syarat kita sebagai manusia: menikah.

Benarkah semua orang harus menikah?

Pertanyaan ini selalu terngiang di benak saya, karena saya banyak melihat, selama ini banyak orang yang dikerjar-kejar untuk menikah, terutama perempuan. Jika tidak menikah, maka akan ada pertanyaan yang terus-menerus ditujukan untuk perempuan.  

Hal yang lain yaitu, dengan menikah, manusia seolah sudah ditentukan tujuan hidupnya, yaitu mempunyai keturunan. Jika tidak mempunyai keturunan, maka ia akan ditanya lagi secara terus-menerus. Adopsi adalah salah satu pilihan jika pasangan yang tidak menikah tidak punya anak. Begitu kira kira yang sering saya dengar.

Pernikahan juga sesuatu yang sangat sakral dalam perjalanannya, ini kata orangtua dulu. Ada banyak persyaratan yang harus kau temui.  Jika kau menikah, kau harus melihat bebet, bibit, bobot (keturunan siapa, asal usul darimana, kekayaan yang di punyai dan strata-strata  yang maha agung lainnya).

Jika ini tidak kau penuhi, maka kau tidak akan hidup bahagia. Lagi-lagi ini kata orangtua dulu.

Namun apakah benar bahwa ini merupakan bahagia versi kita? Ataukah ini bahagia versi orangtua kita? Sebuah tanda tanya yang maha dahsyat bukan?

Padalaha sejatinya, perkawinan adalah sebuah pilihan hidup masing-masing individu. Menikah seharusnya dilakukan karena saling mencintai dan ingin bersama-sama hidup di dunia. Inilah esensi sejati dari sebuah perkawinan menurut saya.

Menikah karena sebuah tuntutan status sosial dan society imagine?. Apakah ini juga harus kita penuhi? Tentu tidak, karena ini adalah sesuatu yang rumit, kita justru sibuk menyenangkan orang lain dan lupa bertanya: apakah kita bahagia dengan pilihan untuk menikah ini?

Beruntunglah jika kau menikah dengan orang yang kau cintai dan kau bisa bahagia bersamanya. Namun jika kau menikah hanya untuk sebuah image sosial, maka kau tidak akan pernah bahagia karena masyarakat akan menuntut lebih dan lebih, padahal kita mempunyai kapasitas sendiri.

Sebagai perempuan dewasa, saya berpendapat jika kebahagiaan individu adalah yang terpenting di atas kebahagiaan lain-lainnya. Karena yang menjalani adalah kita. Maka kita berhak dan berkewajiban membahagiakan diri kita. Itu yang harus menjadi pilihan.

Ada banyak hal yang harus diwaspadai dan dijaga, misalnya: apakah pasangan kita senang melakukan kekerasan? melakukan pelecehan? apakah ini akan membahagiakan kita? ini bagian yang harus kita lihat apakah kita akan bahagia untuk hidup bersama dengan pasangan seperti ini.

Berbahagia adalah tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Jadi, menikah adalah tanggungjawab kita. Pilihan kita. Bukan tanggungjawab atau pilihan orang lain.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Arya Bekz, penulis yang banyak berpikir apa arti kebahagiaan dan sebuah pilihan

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bulan Mei 2018 merupakan masa penting bagi perempuan Indonesia. Karena di bulan dan tahun 2018 ini merupakan 20 tahun pasca reformasi dimana perempuan telah meletakkan tonggak yang sangat penting bagi perjuangan perempuan di Indonesia.

Tak mudah bagi perjuangan perempuan dalam masa 20 tahun ini, dimana sebelum memasuki masa reformasi, para perempuan harus menghadapi proses domestifikasi perempuan, pelarangan terhadap perempuan untuk masuk dalam ruang-ruang publik, pelarangan perempuan untuk berorganisasi dan hanya boleh masuk ke dalam organisasi seperti PKK dan Darma Wanita, juga pelarangan perempuan dalam berpendapat, berserikat dan berekpsresi.

Di masa sebelum Mei 1998, wacana dan narasi tentang perempuan tidak semarak sekarang, malah dibatasi dan dilarang. Hal ini yang membuat suara perempuan gaungnya tak sebesar dibandingkan di masa sekarang.  

Namun masa reformasi memberikan sejumlah catatan penting seperti kemunduran bagi perempuan, hal ini ditandai dengan menguatnya intoleransi, masuknya perempuan dalam fase demokrasi yang minus kepedulian dan bukan demokrasi substantif seperti cita-cita di awal reformasi.

Apa saja capaian dan kemunduran yang terjadi pada perempuan dalam 20 tahun masa reformasi?

Capaian 20 Tahun Reformasi: Catatan Komnas Perempuan dan Gerakan Perempuan


Komnas Perempuan mencatat, dari hasil pertemuan bersama gerakan perempuan yang  diadakan pada 11 Mei 2018 lalu, terungkap bahwa dalam 20 tahun reformasi,  gerakan perempuan telah membangun emosi politik, yaitu politik empati dan etika kepedulian untuk melawan otoritarianissme yang patriarkis.

Suara Ibu Peduli, organisasi dan jaringan perempuan yang peduli pada persoalan ekonomi perempuan kemudian lahir untuk memobilisasi massa perempuan dan membangun solidaritas terhadap para ibu yang tak sanggup membelikan susu untuk anaknya.

Pada peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi pada 13-14 Mei 1998, gerakan perempuan kemudian berjuang melawan kekerasan dan stigma, dan menumbuhkan etika kepedulian untuk menjadi warna pada masa orde baru hingga masa reformasi.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam konferensi pers pada Minggu, 20 Mei 2018 di Jakarta kemarin menyatakan bahwa setelah itu gerakan perempuan berhasil menuntut kepada negara untuk membentuk Komnas Perempuan, melahirkan gerakan women crisis center di Indonesia, ikut melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang berpihak pada saksi dan korban perempuan.

Pada 22 Desember 1998, juga melahirkan kongres perempuan di Yogyakarta  dimana dalam kongres tersebut telah memandatkan 30 persen suara perempuan di politik. Dan beberapa tahun kemudian, kuota 30 persen untuk perempuan berhasil masuk dalam kebijakan negara.

“Catatan lain, makin banyak jumlah perempuan yang masuk dalam ruang publik, masuk menjadi anggota parlemen dan masuk dalam kabinet pemerintahan, hal-hal yang tidak terjadi di masa orde baru,” ujar Yuniyanti Chuzaifah.

Capaian lain, yaitu disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kelahiran UU ini kemudian melindungi ranah privat perempuan dalam relasinya dengan pasangan dan anggota keluarga dalam memperjuangkan anti kekerasan dalam rumah tangga.

Capaian lain dalam kebijakan yaitu hadirnya rekomendasi umum 30 CEDAW tentang perempuan dan konflik.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana menambahkan di masa 20 tahun reformasi, gerakan perempuan di Indonesia juga telah menyebar dari pusat hingga daerah, telah memunculkan banyak organisasi baru dan kelompok perempuan, kelompok ibu rumah tangga yang mengadvokasi jaminan sosial dan politik perempuan di desa.

“Selain itu makin tumbuhnya serikat buruh perempuan, serikat tani, serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT), serikat kepala keluarga. Di kalangan generasi muda, banyak bermunculannya seni visual perempuan dan gerakan pop art yang menghasilkan karya-karya perempuan muda,” kata Azriana.

Yang Tidak Tercapai: Fundamentalisme dan Intoleransi yang Menguat

Selain mencatatkan capaian, Komnas Perempuan dan Gerakan Perempuan juga mencatat sejumlah hal penting yang belum tercapai, misalnya perjuangan kesetaraan perempuan yang belum mencapai keadilan. Hal ini disebabkan cuaca politik Indonesia yang justru terjebak dalam polarisasi politik yang mendukung dinasti dan oligarki politik untuk berkuasa.

Selain itu politik identitas juga tumbuh subur, terorisme, menguatnya kelompok fundamentalis yang kemudian menteror dan mendomestifikasi perempuan.

Dari kondisi ini, Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin mengatakan bahwa gerakan perempuan menghadapi tantangan berat oleh sikap intoleran, korupsi, maraknya teror bom, politik yang brutal yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi martir politik.

Norma-norma intoleran ini telah menyebar ke kurikulum sekolah, pengajaran sastra dan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan.

“Maka impian untuk membangun budaya politik baru yang berlandasakan etika kepedulian justru menghadapi tantangan yang berat,” ujar Mariana Amiruddin.

Ruang-ruang negosiasi di PBB dan forum negara lainnya juga berada dalam kondisi yang sama, yaitu nyaris tersandera oleh kelompok konservatif dan intoleran.

“Acapkali mereka mengatasnamakan perlindungan bagi keluarga dan menentang cara pandang tentang seksualitas yang manusiawi, tema tentang keluarga dijadikan alat politik global. Sekularisme yang seharusnya memberikan ruang budaya untuk pemikiran yang membebaskan dan melahirkan kesetaraan dan demokrasi, justru diganti dengan tema tunggal tentang keagamaan,” ujar Mariana.

Catatan lain juga menyebutkan bahwa, walaupun wacana dan narasi perempuan marak didengungkan melalui media terutama sosial media, namun narasi sosial media juga banyak berisi pesan intoleransi yang merugikan perempuan. Hal lain, kebebasan berpendapat yang dulu dilarang di jaman orde baru oleh pemerintah, saat ini kanal kebebasan berpendapat dikuasai oleh oligopoli para pemilik media, terutama di televisi yang dipunyai para pemilik media yang berpolitik. Dan juga adanya pembatasan oleh aturan UU ITE yang memenjarakan perempuan.

Sedangkan dalam politik, walaupun ada kebijakan 30 persen suara perempuan, namun tak semua perempuan yang telah duduk di parlemen memiliki kekuatan untuk memperjuangkan perempuan, hal ini karena dilemahkan oleh sistem politik yang oligarki.

Sejumlah hal lain yang belum diselesaikan misalnya Rancangan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RKUHP dan UU MD3 yang membutuhkan perjuangan panjang.
  

Rekomendasi 20 Tahun Reformasi

Dengan sejumlah kemunduran bagi perempuan, maka Komisioner Komnas Perempuan, Indriyati Supeno mengatakan bahwa Komnas Perempuan dan gerakan perempuan kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi yaitu kepada legislatif agar mereka mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan menghapus peran perempuan.

Untuk lembaga eksekutif, agar mengembangkan tata kelola pemerintahan yan berkeadian gender dan kepada lembaga yudikatif agar mengembangkan tata kelola peradilan dan berkeadilan gender.

Sedangkan untuk institusi keamanan, Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny mengatakan agar institusi keamanan menjaga keamanan, memberikan perlindungan masyarakat termasuk perempuan dan anak anak dar ancaman teror dan ketakutan dan kepada aktor, politisi dan partai politik agar peduli pada keamanan, perdamaian, tidak menghasut dan mengedepankan keadilan bagi perempuan.

(Foto: Memoralisasi 1998 Komnas Perempuan)






*Fransisca Asri- www.Konde.co

Saya selalu berada dalam lingkungan yang berbeda-beda. Mungkin karena ayah saya dulu sering berpindah-pindah tempat bekerja.

Bagi kami anak-anaknya, ketika kami kecil dulu, menghadapi hidup dalam lingkungan yang berbeda ini agak sulit, karena kami harus berpindah tempat dan menyesuaikan dengan lingkungan baru.

Mempunyai teman baru, berkenalan kembali pada rumah baru, masyarakat baru, sama sekali tak mudah bagi anak kecil. Yang saya rasakan dulu, saya sering merindukan teman-teman lama, lingkungan lama. Disinilah saya selalu merasakan kesepian.

Jika sudah begini, maka saya pasti mengajak ibu untuk pulang ke rumah yang dulu, menginap sebentar di rumah saudara. 2 hari saya disana saya bisa menghirup kesenangan lama yaitu bertemu dan bermain lagi dengan teman-teman lama.

Yang sering terjadi dan tak pernah saya lupakan adalah, saya harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Kakak saya yang pendiam membutuhkan waktu yang lama untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Ia pernah merasakan sedih karena kehilangan teman lama dan lagi-lagi harus menyesuaikan dengan teman baru, yang tak mudah bagi anak pendiam seperti dia.

Namun situasi ini justru berubah ketika ayah kami mulai berpindah lagi di tempat yang baru lagi, terlalu sering malah. Dan kondisi ini kemudian justru membuat kami dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Saya merasakan bahwa dengan banyaknya teman baru, jumlah teman saya semakin bertambah, dan kakak menjadi orang yang sangat senang berkorespondensi dengan teman-teman lamanya.

Kakak  juga mempunyai hobi baru, yaitu menuliskan apa yang ia rasakan di buku harian. Dalam buku diarynya ia banyak menuliskan apa yang ia pikirkan tentang lingkungan baru, tentang teman-teman barunya dan bagaimana dia selalu merasakan kehilangan teman-teman lama.

Jika saya semakin senang menambah teman baru, kakak lebih senang menceritakan hal-hal yang sulit ia alami pada 1 atau 2 teman dekatnya, dan setelah itu menulis.
Ibu selalu mengatakan bahwa kami harus sabar menghadapi lingkungan baru, kebiasaaan-kebiasaan baru di lingkungan kami.

Banyak hal yang saya pelajari dari kebiasaaan ini. Jika di rumah lama, setiap subuh kami selalu berangkat ke gereja bersama, karena lingkungan kami dulu adalah lingkungan gereja dimana semua orang beribadah ke gereja seiap pagi. Hal-hal yang kami sukai adalah kami bisa bertemu dengan teman-teman lama di saat pagi, setelah itu kami akan berangkat sekolah bersama-sama. Bagi anak-anak, suasana ini menyenangkan karena kami menjadi lebih akrab satu sama lain. Hampir semua keluarga selalu beribadah secara bersama-sama.

Di lingkungan kami yang baru, kami hidup bersama dalam berbagai perbedaan. Ada banyak agama dan kebiasaan berbeda dengan lingkungan lama. Ada suara kotbah di Masjid setiap pagi, ada teman yang merayakan Waisak, kami juga tahu ada yang merayakan hari raya Nyepi dimana teman kami sekeluarga harus masuk ke dalam rumah dalam satu hari dan tidak menyalakan apapun.

Awalnya kami merasa bahwa lebih menyenangkan tinggal dengan kelompok yang sama karena kami bisa selalu bersama-sama. Namun ibu selalu menerangkan kepada kami bahwa menyesuaikan diri adalah salah satu cara bagi kami agar kami bisa berteman dengan lebih banyak orang lagi.

Dan ternyata memang benar, berteman dengan lebih banyak orang lagi dengan orang yang berbeda-beda justru membuat kami tak lagi asing dengan lingkungan baru.
Ketika kami menginjak universitas dan kami harus kuliah keluar dari kota kami, saya dan kakak tak pernah kesulitan untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru. Teman kami bertambah banyak, dan kami mengikuti sejumlah ritual, kebiasaan yang dilakukan banyak orang di sekitar kami.

Saya ingat, ketika masuk dalam bulan puasa seperti ini, saya melakukan puasa seperti yang lain. Karena buat kami, senangnya bisa melakukan solidaritas, merasakan tidak makan dan minum seperti orang lain.

Ketika hari raya Nyepipun, kami beberapakali pernah melakukan ritual yang sama, yaitu di rumah seharian tanpa menyalakan api. Ternyata hal ini bisa membuat kami mempunyai waktu untuk merenung, kontemplasi.

Dan ketika natal tiba, saya bisa kembali pulang ke kampung halaman ibu dan merasakan lagi kebiasaan lama yaitu ke gereja bersama-sama ketika subuh tiba.

Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam masa-masa sulit kami dulu, dalam masa penyesuaian, ibu selalu mengajari kami tentang satu hal: bahwa dalam lingkungan yang berbeda, kami diajari untuk menerima, mendengarkan dan bergaul dengan banyak orang. Karena ini adalah salah satu cara kami agar kami belajar menerima perbedaan.

Ibu selalu mengatakan bahwa ketika kita menerima perbedaan orang lain, kita akan lebih mudah untuk bersyukur karena bisa menerima hal-hal baru. Buat saya, kita harus siap dengan lingkungan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Dengan lingkungan di Indonesia yang beragam bahasa, kebiasaan, ritual, nyaris kita akan menemui perbedaan ini di setiap waktu.

Justru disinilah letak keindahannya.


*Fransisca Asri, saat ini bekerja untuk perempuan dan kemanusiaan, tinggal di ujung timur Indonesia.

Poedjiati Tan - www.konde.co

Tekanan terhadap LGBT di Indonesia makin lama makin kuat, hampir semua orang menganggap bahwa LGBT adalah penyakit yang harus disenbuhkan. 

Bahkan di sebuah apartemen di Jakarta memasang larangan terhadap LGBT. Banyak orang yang tidak paham mengenai LGBT dan membuat stigma. Homophobia seperti penyakit menular yang diajarkan dari satu orang ke orang lain.

Homophobia tidak hanya ada di Indonesia saja tetapi juga terjadi di semua belahan dunia ini. Oleh sebab itu setiap tanggal 17 Mei selalu diadakan perayaan IDAHOTB.  

Perayaan IDAHO (International Day Against Homophobia) yang dalam perkembangannya sekarang menjadi IDAHOTB (International Day Against Homophobia Transphobia and Biphobia) masih belum terlalu popular di masyarakat umum apalagi di Indonesia. Banyak orang yang belum mengerti apakah IDAHOTB itu. 

Tidak seperti perayaan international lainnya yang lebih familiar. IDAHOTB sendiri secara internasional baru digagas tahun 2003 di Kanada dan baru dilaunching tahun 2004 bulan Agustus. Lalu beberapa organisasi mengusulkan untuk IDAHO ditetapkan menjadi tanggal 17 May, dimana pada tanggal 17 May 1990 tersebut WHO (World Health Organization) sebagai badan kesehatan dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan.

Pada tahun 2018 perayaan IDAHOTB mengusung tema ‘“alliances for solidarity”. Tidak ada perjuangan  yang bisa dilakukan sendirian. Kita semua perlu terus memperkuat aliansi, terutama ketika kita membutuhkan kepastian keamanan, memerangi kekerasan, melobi untuk perubahan hukum, dan/atau kampanye untuk mengubah hati dan pikiran pada masyarakat yang homophobia.

Banyak cerita mengenai Homophobia dan Transphobia yang dialami teman teman LGBTI. Diskriminasi terhadap kelompok LGBTI masih sering terjadi di segala sector termasuk layanan kesehatan, pendidikan akses pekerjaan dan perumahan.  

Peringatan IDAHOTB bukan hanya sekedar perayaan hura-hura tetapi bagaimana kita diingatkan bahwa masih banyak teman teman Lesbian, gay, Biseksual, Interseks dan transgender/transeksual yang mendapakat perlakuan sangat tidak manusiawi, sering  mendapatkan diskriminasi, dan mendapatkan kekerasan karena identitas mereka.

Kami mengajak untuk ikut serta merayakannya IDAHOTB dengan #HugNotHate. Pelukan merupakan ekspresi paling murni dari Cinta dan persahabatan. 

Menurut beberapa penelitian pelukan juga punya dampak yang sangat besar bagi perasaan Dan kesehatan seseorang. Pelukan begitu sederhana namun sangat menyenangkan. Kami ingin kalian membantu kami menyebarkan pesan ini. Hentikan kekerasan dan Mari berpelukan.


Mari bergabung dalam kampanye ini!.

1. Peluk teman LGBTI mu (tentunya harus dengan konsen mereka)

2. Abadikan momen Indah ini secara visual (bisa dalam bentuk foto, video, boomerang, dll)

3. Post di semua media sosial mu di tanggal 17 Mei ini ( pilih angle favorite mu, tapi jangan lupa perhatikan keamanan kawan mu yaa)

4. Kasih caption yang paling strong and powerfull dan jangan lupa beri tagar

#HugnotHate #HijrahMenujuCinta #IDAHOT2018ID


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Terorisme merupakan tindakan keji yang tidak bisa ditolerir. Pada kasus terorisme yang terjadi di Surabaya pada 13 Mei 2018, perempuan dan anak-anak kemudian juga digunakan sebagai alat atau obyek terorisme.

Dalam sejumlah konflik yang lain, perempuan juga sering dikutsertakan untuk menjadi bagian dari aksi dengan melakukan aksi simpati, padahal kemudian perempuan dikorbankan atas aksi-aksi ini.

Koalisi Perempuan Indonesia dan Institut Perempuan menyikapi berbagai peristiwa teror yang terjadi di Jakarta dan Surabaya pada Mei 2018, mengutuk cara-cara teroris yang kemudian menebarkan ketakutan pada perempuan dan anak-anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mencatat, dalam berbagai peristiwa terorisme di Indonesia, sejumlah Perempuan kemudian ditangkap sebagai pelaku, sebagian sedang menjalani proses pengadilan dan sebagian lainnya sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana terorisme.

Pada tahun 2016 menurut catatan Komnas Perempuan, setidaknya ada 2 perempuan yang gagal melakukan aksi pengeboman di istana, dan yang ditangkap di Purworejo karena terindikasi akan melancarkan aksi bom bunuh diri di luar Jawa.

Aksi pengeboman di Surabaya adalah kasus pertama dimana pelaku perempuan berhasil melakukan aksi bunuh diri, meskipun tidak sendiri tapi bersama dengan keluarganya.


Relasi dan Hierarkhi Genfer yang Timpang
Komisioner Komnas Perempuan, Adriana Venny dalam pernyataan sikap Komnas Perempuan melihat bahwa dari hasil pengaduan, konsultasi dengan para mitra penggiat isu perdamaian di Komnas Perempuan menyatakan, bahwa berbagai pihak perlu melihat lebih jauh akar persoalan dibalik keterlibatan Perempuan sebagai pelaku, sebagai target perekrutan untuk diindoktrinasi dan menjadi alat ideologi, hingga dijadikan martir dengan melakukan kekerasan.

“Terlepas bahwa ada kerelaan karena dorongan keyakinan, namun keterlibatan mereka tidak bisa dilepaskan dari relasi dan hirarki gender yang timpang, serta doktrin kepatuhan yang melemahkan posisi tawar Perempuan ditengah budaya maskulin dalam lingkaran jaringan kelompok radikal,” ujar Adriana Venny.

Komnas Perempuan mengkhawatirkan bahwa trend perekrutan Perempuan menjadi pelaku bom ini karena asumsi bahwa perempuan berpotensi lebih militan, manipulasi agar tidak mudah dicurigai untuk alasan keamanan, dan memanfaatkan peran perempuan sebagai ibu yang strategis untuk mentransmisikan ideologi radikal dan mempersiapkan  anak-anak menjadi martir.

Berdasarkan temuan Komnas Perempuan dalam program tinjau ulang di wilayah-wilayah “post konflik” di Indonesia untuk konteks 20 tahun reformasi, bahwa konflik yang berkekerasan mewariskan dan mengajari budaya kekerasan pada bangsa kita.

Penyelesaian konflik yang tidak tuntas, para pelaku yang impun, tidak adanya pemulihan bagi para korban konflik, ternyata menjadi ladang subur tumbuhnya paham-paham radikalisme.

Selain itu Komnas Perempuan juga menerima pengaduan Perempuan korban bom Bali dan membuat konsultasi dengan Perempuan korban terorisme pengeboman di JW Marriot Jakarta.

“Dari kedua tragedi tersebut Komnas Perempuan menemukan bahwa aksi terorisme berdampak panjang bagi kehidupan Perempuan korban, baik trauma yang dalam, menjadi disabilitas, keretakan keluarga dan kekerasan seksual oleh pasangan karena kerusakan fisik, hancurnya kehidupan ekonomi, dipaksa menjadi single parent mendadak, sehingga merapuhkan masa depan anak-anak, bahkan ada  yang menjadi korban trafficking di luar negeri, karena harus menyelamatkan ekonomi keluarga paska pengeboman.”

Terorisme dan Radikalisme: Perspektif HAM Perempuan

Dalam perspektif HAM Perempuan, radikalisme dan terorisme adalah ancaman bagi Hak Asasi Perempuan dan memicu berbagai bentuk kekerasan terhadap Perempuan. Karenanya, mekanisme HAM PBB membuat kebijakan global antara lain melalui General Recommendation 30 CEDAW yang menekankan negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender akibat berbagai macam konflik, termasuk dalam konteks terorisme.

Resolusi Dewan Keamanan PBB no.1325 tentang “Perempuan, Perdamaian dan Keamanan” menyerukan kepada negara-negara untuk melindungi perempuan dan anak perempuan di wilayah konflik dari kekerasan berbasis gender. Turunan resolusi tersebut antara lain, resolusi 2129  yang meminta perhatian bangsa-bangsa akan ancaman perdamaian dan keamanan internasional yang diakibatkan kegiatan terorisme.

Sementara resolusi DK PBB no.2178 tahun 2014 menemukenali pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai faktor mitigasi dalam penyebaran kekerasan radikalisme. Resolusi 2242 (tahun 2015) menyerukan negara-negara untuk membuat laporan global study 1325, memasukkan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan dalam agenda pembangunan 2030, mendorong kepemimpinan Perempuan masuk ke semua level pengambilan keputusan, serta mengingatkan perlindungan HAM perempuan dan anak dalam kegiatan terorisme.

Komisioner Komnas Perempuan, Khariroh Ali menyebutkan bahwa hasil dari global study 1325 juga menyatakan bahwa Sexual Gender Based Violence (SGBV) menjadi taktik gerakan teroris.

“Anak perempuan dan ‘istri’ menjadi kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik dan terorisme ini, perempuan juga kerap bersimpati dan menjadi pendukung kegiatan ini dengan menyiapkan makanan, kesehatan.”       

Maka dengan adanya sejumlah kasus terorisme di Indonesia Komnas Perempuan mendorong negara untuk memberikan dukungan pada korban dan pada perempuan korban, mendukung aparat untuk mengusut aksis terorisme dan menciptakan rasa aman bagi warga negara.

‘Selain itu juga meminta semua pihak agar bersikap kritis pada informasi terutama politisasi dan penggunaan agama untuk justifikasi tindak kekerasan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghargai perbedaan, membangun nilai toleransi, menciptakan perdamaian dan mencegah kekerasan.

Hal lain, mendorong DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi  Undang-Undang 15/2003 tentang tindak pidana terorisme secara komprehensif, menggunakan kerangka due diligence dan perspektif gender dan HAM  termasuk memberikan jaminan dan pemulihan korban.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

Ketika menginjak sekolah menengah pertama, anak laki-laki di kelas saya sering memainkan tali bra anak-anak perempuan. Entah kenapa saya merasa bahwa saat itu, bermain tali bra sudah menjadi hal biasa bagi teman laki-laki di kelas. Ini adalah bentuk keisengan yang berujung pada pelecehan yang dulu banyak dialami anak-anak perempuan di kelas kami.


*Luluk Khusnia- www.Konde.co

Suatu hari, saat saya bersama sejumlah teman memberikan pendidikan tentang seksualitas di sebuah sekolah SMP. Saya bertanya pada seorang siswa laki-laki di sekolah tersebut.

“Kamu tahu apa yang disebut sebagai seksualitas?,” tanya saya.

Dengan wajah polosnya, anak itu menoleh ke arah saya sambil tertawa geli dan menjawab, “Seks itu ya gitu-gituan, Kak”.

“Gitu-gituan gimana?” tanya saya lebih lanjut.

Anak itu pun menjawab lagi, “Gitu-gituan, cowok dan cewek”.

“Oh. Terus, apa lagi?” sambung saya.

“Gak ada. Apa sekarang kita mau diajarkan gitu-gituan, Kak?”

Saya mengajarkan pendidikan seksualitas jelas bukan akan menerangkan soal hubungan seks, melainkan mengajarkan mereka untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual.

Saya akhirnya mengerti. Ternyata, anak laki-laki itu menganggap bahwa seksualitas adalah hubungan atau terjadinya penetrasi antara penis dan vagina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pemahaman yang sama mungkin juga ada dalam pikiran beberapa anak lainnya.

Menurut saya, itu bukanlah pemahaman yang salah. Tapi, pada usianya yang masih anak-anak sekarang, apakah sebatas itu saja pemahaman mereka mengenai seksualitas?

Jika memang seksualitas hanya diartikan sebagai aktivitas berhubungan antara laki-laki dan perempuan, maka tak heran rasanya apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di bawah umur kerap terjadi.

Saya lantas berpikir, sejauh apa anak-anak dibekali pendidikan seksual?


Pelecehan yang Kami Alami Dulu

Menyaksikan anak-anak itu, ingatan saya kembali ke beberapa tahun silam. Dulu, ketika saya seusia mereka, rasanya saya belum pernah mendapatkan pendidikan seks yang memadai, baik itu dari orang tua maupun guru. Saya tidak mengenal anggota tubuh saya sepenuhnya.  Saya tidak tahu bagaimana semestinya memperlakukan anggota tubuh saya sendiri.

Ketidaktahuan itulah yang kemudian membuat saya tidak sadar bahwa tubuh saya sering menjadi mainan bagi sebagian teman laki-laki seusia saya.

Saat di bangku sekolah dasar misalnya, seorang teman laki-laki pernah berusaha menggesekkan penisnya ke paha saya. Bahkan, pernah tiba-tiba tangan saya diraih secara paksa untuk memegang penisnya. Jelas saya jengkel ketika diperlakukan demikian. Namun, semakin saya menunjukkan kejengkelan, teman saya itu malah tertawa dan berusaha mengulangi perbuatannya yang sama pada kemudian hari.

Demikian halnya ketika payudara saya mulai tumbuh. Keisengan beberapa teman laki-laki saya rupanya semakin menjadi. Tangan-tangan jahil mereka sering tiba-tiba memegang payudara saya, lantas mereka berlari menghindar –lagi-lagi sambil tertawa puas.

Bahkan terkadang, ketika jam kosong di kelas, mereka biasa bermain-main dengan tali bra yang saya gunakan. Mereka menariknya dari belakang punggung saya.

Untuk perbuatan yang satu ini, sepertinya bukan hanya saya yang menjadi sasaran keisengan mereka. Beberapa teman perempuan saya juga pernah diperlakukan demikian. Entah kenapa saya merasa bahwa saat itu, bermain tali bra sudah menjadi hal biasa bagi teman laki-laki di kelas.

Tak hanya itu, ketika teman laki-laki saya sudah mulai dewasa, mereka tidak segan mengajak saya berciuman, bahkan berhubungan badan. Walaupun ajakan-ajakan itu biasa dilontarkan dalam gurauan, tapi saya merasa sewaktu-waktu mereka bisa benar-benar melakukannya kepada saya ataupun teman-teman perempuan saya yang lain.

Dan bodohnya, semua perbuatan itu saya biarkan begitu saja. Saya tidak melawan dan tidak menceritakannya kepada orang tua ataupun guru. Saya menganggap semua perbuatan itu adalah hal yang biasa, hanya gurauan, dan tidak perlu dipermasalahkan. Ya, semua masih saya anggap biasa, meskipun mereka melakukannya berulang kali hingga membuat saya merasa sangat marah.

Melalui sebuah video Childline dari India, saya kemudian tahu bahwa perbuatan beberapa teman laki-laki saya itu adalah bentuk pelecehan seksual. Setiap anak, baik itu perempuan maupun laki-laki, masing-masing memiliki bagian tubuh pribadi yang harus dijaga dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang; mulut, dada, alat kelamin dan pantat.

Seandainya saat itu saya tahu bahwa ada anggota-anggota tubuh yang tidak seharusnya disentuh oleh sembarang orang, mungkin dari dulu saya sudah berusaha melindunginya dari tangan jahil laki-laki.

Pun seandainya saat itu teman laki-laki saya tahu bagaimana seharusnya menghargai lawan jenis, mungkin mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, walaupun hanya sebatas gurauan.

Saya benar-benar terlambat menyadarinya. Tepatnya ketika saya sudah berada di bangku kuliah, saya baru menyadarinya. Penyesalan itu jelas ada. Ke mana saja saya selama ini? Pendidikan seks yang saya dapatkan saat masih anak-anak hingga remaja, hanya berkutat soal menstruasi dan perubahan fisik ketika memasuki masa pubertas.

Namun, penyesalan itu kemudian membuat saya menyadari pentingnya memberikan pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks usia dini diberikan bukan untuk mengajarkan anak bagaimana melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Mereka yang berada pada usia anak-anak dan remaja perlu diberi pendidikan seks agar mereka mengenal anggota tubuhnya, memahami kondisi tubuhnya secara utuh, dan tahu bagaimana cara memperlakukan anggota tubuhnya.

Pendidikan seks usia dini dapat membantu anak mengenal dirinya sendiri, sehingga nantinya dapat menjalankan fungsi serta perannya sesuai gender.

Anak akan diajarkan bagaimana seharusnya berinteraksi dengan orang lain, bagaimana menjaga diri sendiri, bagaimana seharusnya memperlakukan lawan jenis, dan bagaimana bertindak ketika ada orang lain yang berusaha menyerang secara seksual.

Pada intinya, pendidikan seks bagi anak menjadi salah satu cara yang seharusnya ditempuh berbagai pihak agar menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang kian marak terjadi. Memberikan pendidikan seks pun tak bisa secara instan, tetapi harus kontinyu sesuai dengan tahap perkembangan si anak.

Kepada anak laki-laki yang duduk di dekat saya itu, saya lantas menjelaskan perlahan, “Kami bukan ingin mengajarkan kalian gitu-gituan cowok dan cewek. Di kantor polisi sana, ada anak-anak seusiamu yang dihukum karena gitu-gituan dengan pacarnya. Ada juga yang ceweknya sampai hamil. Memangnya kamu mau seperti mereka? Sudah siap punya anak?”

“Enggak. Hehehe…,” jawab anak itu.

“Sama. Kami juga gak ingin kamu dan teman-temanmu yang di sini bernasib sama seperti mereka,” pungkas saya sambil tersenyum pada anak laki-laki itu.

(Foto/Ilustrasi: Pixabay)

*Luluk Khusnia, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang menempuh semester akhir S1. Aktif sebagai jurnalis di pers mahasiswa.

"Senja yang menarik adalah ketika kamu sedang membutuhkan teman, dan temanmu tiba-tiba ada di dekatmu."

*Liliana Yudhi- www.Konde.co

Ini adalah cerita tentang Yen, sahabat saya, ketika ia sedang membutuhkan seorang teman bicara:

Hari ini Yen terlihat kesepian, ia lunglai, saya pikir dia sakit. Ternyata Yen baru saja bertengkar dengan cowok ‘pacarnya’ yang selama ini tak mau terikat dalam satu komitmen dengannya. Ini adalah kesekian kali saya lihat dia begitu. Hubungan tanpa status memang melelahkan, sejauh ini paling tidak ini jadi anggapan saya.

Cowok ini, sebut saja namanya Jo, selalu ada di dekat Yen, katanya menyayangi Yen, namun ia tak pernah mau berkomitmen menjadi satu pasangan dengan Yen. Banyak hal alasannya, salah satunya karena Jo tak pernah siap dengan komitmen. Jo selalu mengatakan bahwa baginya komitmen itu akan menyakitkan. Yang satu akan pergi dan yang satu akan ditinggalkan. Maka, lebih baik berjalan apa adanya dan tanpa komitmen. Begitulah Jo.

Yen, dengan terpaksa mengiyakan hal ini karena ia menyayangi Jo. Tak mau kehilangan Jo. Ia mau berlama-lamaan dengan Jo, hampir tiap hari bertemu namun terpaksa menyetujui keinginan Jo ketika Jo tidak mau berkomitmen dengannya.

“Yang penting aku selalu di dekat Jo dan waktu Jo hanya untuk aku,” katanya kepadaku waktu itu.

Namun perubahan itu tampak terjadi ketika Jo tiba-tiba juga sering bepergian dengan cewek lain dan Yen tidak diberikan jawaban apa-apa oleh Jo soal cewek yang sering pergi dengan Jo.

“Untuk apa kamu pengin tahu, toh, hubungan kita dari dulu memang tanpa komitmen khan? Jadi kamu tidak berhak tahu,” begitu kata Jo.

Dan hal ini sudah sering terjadi. Saya sering melihat Yen menangis ketika beberapakali Jo dekat dengan cewek lain. Yen merasa ditinggalkan, walau ia selalu menyatakan bahwa ia baik-baik saja, namun  saya tahu bahwa ia merasa diremehkan perasaannya.

Perempuan mana yang bisa menerima begitu saja dengan perlakukan seperti ini Yen? Pernah satu kali saya bicara hal ini mewakili kata hati saya, kesebelan saya, kejengkelan saya. Karena menurut saya laki-laki seperti Jo adalah laki-laki yang tak serius. Namun Yen selalu mengatakan bahwa hubungan seperti ini adalah hubungan biasa yang banyak terjadi di makhluk di dunia ini. Hubungan tanpa status. Yen mengatakan bahwa banyak orang menyukai pilihan ini, seperti dirinya.

Saya sedih melihat Yen karena ia tak pernah jujur dengan perasaannya. Ia selalu menyangkal dengan perasaaannya.

Sebenarnya saya selalu menganggap sah hubungan apa saja yang mau dilakukan setiap orang, karena toh tak semua hubungan harus punya ikatan, harus punya komitmen. Dan tak semua hubungan serius harus dalam satu perkawinan. Ada banyak orang yang berelasi baik, saling menyayangi dan mereka bisa berhubungan baik sampai tua, tetap bersahabat sampai tua. Mantan pacar yang masih berhubungan baik, mantan suami istri yang tetap menjaga hubungan baik. Banyak hal.

Namun yang membuat saya cukup terganggu adalah ketika Yen selalu menangis ketika Jo jalan dengan yang lain, ketika Yen membutuhkan diperhatikan perasaannya namun justru yang terjadi tak pernah ada yang mengacuhkannya. Inilah titik persoalannya.

Saya sering melihat Yen dalam kondisi seperti ini, berangkat  kuliah dengan lunglai, lalu duduk, ngopi sendiri dan tak konsentrasi di dalam kelas.

Dalam www.helpnona.com,  salah satu situs perempuan muda anti kekerasan menjelaskan bahwa ternyata jenis romantic love yang kita kenal sebagai friendzone an, Hubugan Tanpa status (HTS) –an,Teman Tapi Mesra (TTM)-an kerap membuat banyak orang kebingungan menempatkan diri.

Di sisi lain , kita merasa senang karena ada yang dekat dan perhatian, tapi di sisi lain hubungan jenis ini akan mudah berakhir kapan pun. Soalnya, komitmen jelas bukan komponen penting. Belum lagi masalah lain seperti perselingkuhan.

Lalu apa yang harus dilakukan? Helpnona.com menuliskan:

Bahwa tidak ada yang salah kalau kalian merasa lebih nyaman dengan hubungan yang tak berstatus, namun pastikan kalau kalian sudah mendiskusikan pandangan masing-masing tentang hubungan ini. Tujuannya sih supaya tidak ada yang kecewa di belakang.

Bahkan meski kalian tidak berstatus, bukan berarti bisa berlaku seenaknya bukan?

Ya, berlaku tidak sopan,  menggoda sesuka hati, dan tindakan tak menghargai lainnya. Kamu berhak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Ingat, hubungan jenis apa pun, pertemanan, HTS –an, pacaran, sampai pernikahan pun tetap membutuhkan respect, loh.

Jika tidak pacaran, mungkinkah mengalami kekerasan dalam pacaran?

Mungkin saja, Meski tidak selalu masuk dalam kekerasan relasi personal, namun bisa saja kekerasan yang kamu alami masuk pada kekerasan ranah komunitas. Soalnya, kekerasan pada dasarnya bisa terjadi di berbagai bentuk hubungan, yang punya status atau tidak, yang jangka panjang atau hanya sekelebat saja. Jika suatu hubungan membuatmu merasa tidak nyaman, takut, apalagi terancam, bukan tidak mungkin kamu mengalami hubungan yang gak sehat

Saya dekati Yen yang sedang sendirian. Saya berikan minuman hangat. Yen tersenyum, mungkin harus kita ingatkan beberapakali agar Yen mengerti bahwa ia sedang berada dalam hubungan yang tak mengenakkan dan ia berhak untuk mengakhirinya.

Yen sedang membutuhkan seorang teman untuk bicara.


(Foto/ Ilustrasi)
(Referensi: www.helpnona.com)

*Liliana Yudhi, anggota Kelompok Studi Gender salah satu universitas di Jakarta


Poedjiati Tan - www.konde.co 

Pagi ini ketika bagun pagi dikagetkan dengan berita pengeboman sebuah gereja Santa Maria Tak Bercela di Ngagel-Surabaya. 

Belum reda kekagetan saya, kembali mendapatkan berita ada gereja lain yang juga mengalami pengeboman dan diikuti berita lainnya. 

Gambar dan video kejadian ataupun korban segera bertebaran di whatsapp group yang saya ikuti. Korban meninggal pun terus bertambah tiap jamnya, pun yang korban luka. Tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak yang tak berdosa dan mengerti apa-apa juga menjadi korban. Korban tidak hanya dari agama tertentu, ras tertentu, golongan tertentu tetapi juga rakyat biasa.

Saya mendapat berita bahwa pelaku bom bunuh diri di gereja Santa Maria Tak Bercela adalah seorang perempuan. Tidak hanya itu, di Gereja Kristen Indonesia di jalan Dipenogoro pelaku  diduga seorang perempuan yang membawa dua anak kecil untuk melakukan bom bunuh diri. 

Sungguh miris dan menyedihkan usaha bom bunuh diri yang mengajak anak-anak yang seharusnya dilindungi untuk bertumbuh kembang sebagaimana anak lainnya. Saya sempat berpikir kenapa harus mengajak anak-anak? Kenapa tega mengorbankan masa depan anak-anak?

Jika biasanya tindakan teroris dilakukan oleh laki-laki dengan penyerangan ataupun pengeboman, kini pelakunya menggunakan perempuan dan anak. Terus terang saya jadi ingat sebuah qoutes

Siapa yang mendidik satu laki-laki berarti telah mendidik satu manusia, sedangkan siapa yang mendidik satu perempuan berarti sedang mendidik satu generasi

Bayangkan bila perempuan sudah ikut terlibat menjadi terorisme maka nasib generasi bangsa ini akan menjadi masalah yang serius.


Menanam Racun Kemanusiaan

Dalam negara yang sangat patriakhi dan sudah mulai keracunan dogma yang merusak pikiran dan telah membunuh rasa kemanusia, menghancurkan seluruh akal budi, kedudukan perempuan sebagai seorang istri dalam keadaan yang kritis. 

Bayangkan, ketika para istri maupun perempuan pengikut  teroris yang tidak bisa menolak perintah suami atau pemimpinnya saat diminta untuk menjadi kaki tangannya dalam melakukan tindakan terorisme. Celakanya, mereka juga mengajak anak-anaknya yang bisa jadi karena selama ini mereka yang mengasuh anak-anak tersebut. Kelompok teroris ini telah menggunakan perempuan untuk menjadi senjata yang mematikan.

Apa jadinya bangsa ini, dimana pengasuhan dan pendidikan anak-anak yang sebagian besar dilakukan para ibu telah disusupi ajaran dan ajakan melakukan terorisme? Tentu negara ini menjadi terancam dan masa depan bangsa ini dalam bahaya besar.

Ini saatnya kita sebagai perempuan untuk mulai kritis dan terlibat memerangi terorisme, salah satunya dengan bersama keluarga memberikan pendidikan yang penuh cinta kasih dan kebaikan kepada anak-anak. Berani mengatakan tidak dan ikut melawan terorisme. Berilah pendidikan kepada anak-anak untuk menjadi mandiri, kritis, cerdas dan toleran. 

Perempuan bisa menjadi ujung tombak mewujudkan perdamaian, menolak ajakan laki-laki suami yang mengajak melakukan kekerasan. Hal ini bisa dimulai dari dalam keluarga dengan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang dan bersikap berani menolak ajakan siapapun yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ajakan untuk membunuh dan memerangi semua yang berbeda. 

Padahal Tuhan menciptakan perbedaan dengan penuh kasih, agar kita belajar dari perbedaan itu.


*Ari Ujianto- www.Konde.co

Di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga (PRT) tak pernah dianggap sebagai pekerja. Sebutan sebagai pembantu menunjukkan bahwa PRT hanya diberikan status sebagai orang yang membantu pekerjaan rumah, bukan sebagai pekerja. Padahal sejatinya PRT bekerja menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam rentang waktu yang panjang. PRT juga mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah dari membersihkan sampai menjaga anak.

Namun sayang hingga kini, mereka tak pernah disebut sebagai pekerja. Sebagian lagi menganggap sebagai assisten rumah tangga yang tugas dan maknanya belum jelas hingga kini.

Buku Premilla Nadasen yang berjudul Household Workers Unite : The Untold Story of the African American Women Who Built a Movement ini merupakan tulisan tentang sejarah naratif pengorganisasian dan gerakan aktivis pekerja rumah tangga (PRT) di Amerika pada periode awal 1950 dan akhir 1970-an.

Buku ini seperti menegaskan dari awal bahwa pekerja rumah tangga (PRT) memang mengalami berbagai hal yang buruk dalam pekerjaannya.


Masa Awal Perjuangan PRT


Masa 1950-1970-an tersebut adalah periode penting karena pada masa tersebut PRT di Amerika mencanangkan diri sebagai sebuah gerakan nasional untuk mengubah kedudukan mereka. Ini adalah gerakan perempuan, khususnya perempuan kulit hitam yang selama ini berada di bawah ‘bayang-bayang’ gerakan buruh/pekerja formal dan gerakan perempuan

Secara umum gerakan ini kemudian menantang asumsi umum bahwa mereka (PRT) adalah pekerja yang pasif. Nadasen menunjukkan bagaimana para perempuan ini bukanlah para korban yang pasif dan tak berdaya. Mereka adalah pengorganisir pekerja yang inovatif yang tak kenal lelah mengorganisir di bis dan jalan di seluruh Amerika Serikat untuk memperjuangkan martabat dan pengakuan hukum atas pekerjaan mereka.

Buku ini juga menunjukkan strategi mobilisasi dan mengeksplorasi bagaimana mendongeng (storytelling) menjadi cara utama dalam membangun dan mengorganisasikan sebuah agenda politik.

Aktivis PRT membagikan cerita yang didengarnya dan membagikan cerita tentang pengalamannya sendiri sebagai pekerja. Cerita-cerita tersebut mereka kaitkan dengan perjuangan pembebasan warga kulit hitam, menyoroti eksploitasi rasial buruh dan menjadi bagian dari sejarah yang diingat secara kolektif oleh komunitas Afrika-Amerika.

Mendongeng atau bercerita adalah bentuk dari aktivisme, cara yang strategis untuk memahami masa lalu serta masa sekarang dan untuk membalikkan anggapan tentang pekerja rumah tangga.

Kisah-kisah yang diceritakan di sini bukan cerita-cerita tentang PRT, tetapi cerita-cerita yang memang disuarakan oleh PRT sendiri.

6 orang aktivis PRT Afrika-Amerika yang dipaparkan di sini adalah pemimpim-pemimpin luar biasa yang mengambil bagian dalam gerakan sosial yang kuat yang berjuang memperbaiki kehidupan mereka dan kawan-kawan PRT.

Dalam proses pengorganisasian, mereka berbagi cerita-cerita tentang pelecehan dan eksploitasi yang mereka ambil dari sejarah perbudakan dan “pasar budak” pada tahun 1930-an, untuk ditarik dalam kondisi sekarang dan meyakinkan pada banyak orang mengapa PRT perlu mendapatkan haknya.

Bagi mereka, perbudakan adalah kiasan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, memperjelas relasi-relasi kekuasaan, dan sebuah warisan dari rasisme. Akibatnya, kisah-kisah ini menjadi tujuan politik untuk memobilisasi pekerja rumah tangga lainnya dan membentuk identitas politik kolektif sebagai pekerja.

Pada tahun 1950-an, gerakan itu akhirnya menyatukan dua puluh lima ribu perempuan untuk memperjuangkan perlindungan dasar bagi pekerja dan mengubah hubungan dengan majikan mereka.

Pengorganisasian oleh pekerja rumah tangga jelas berbeda dari bentuk-bentuk lain dari pengorganisasian pekerja/buruh. Sebagai pekerjaan yang “tidak terlihat” yang terjadi di rumah-rumah pribadi di balik pintu tertutup dan tidak selalu diakui sebagai pekerjaan “nyata”, pekerja rumah tangga telah terpinggirkan dalam gerakan buruh, dan selama beberapa decade telah dikeluarkan dari undang-undang ketenagakerjaan utama.

Sasaran utama bagi pengorganisiran pekerja rumah tangga adalah untuk merevaluasi reproduksi sosial tentang pekerjaan rumah tangga yang dibayar dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar.

Melalui kampanye, mereka menghormati dan mengakui pekerjaan mereka, menarik perhatian pada tenaga kerja di rumah dan memperluas definisi pekerjaan yang mencirikan banyak sejarah tenaga kerja dan pengorganisasian pekerja.

Redefinisi radikal ini kemudian juga menawarkan kemungkinan aliansi dengan kelompok feminis, karena perempuan, apakah dibayar atau tidak, secara tradisional dikonstruksikan sebagai orang yang harus bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga. Maka upaya ini dilakukan untuk mengajak semua orang bergerak mendekonstruksi ini.


Kesadaran Kelas dan Pengorganisiran PRT

Ada sejarah panjang tentang perlawanan individu, terselubung, sehari-hari di antara pekerja rumah tangga. Namun, para perempuan dalam buku ini terlibat dalam bentuk oposisi yang terbuka, kolektif, dan publik. Mereka adalah perempuan kulit hitam setengah baya atau tua yang bersemangat, ibu dan nenek, yang mengambil banyak risiko, melakukan pengorbanan pribadi yang sangat besar, dan melakukan kritik yang keras terhadap status quo.

Dan dalam konteks inilah cerita-cerita dan mengemas sebuah identitas menjadi penting. Mulai tahun 1960-an, pekerja rumah tangga menyelenggarakan forum, berbicara secara terbuka, menyebarkan pamflet, memberi kesaksian, dan melobi legislatif. Identitas politik mereka terikat dengan politik ras, jenis kelamin, budaya, dan etnis, seperti kisah-kisah mereka tentang gambaran “mammy”, sejarah perbudakan, dan pola-pola perbudakan yang menggambarkan pekerjaan rumah tangga.

Kesadaran kelas mereka juga dibentuk melalui ketidaksetaraan yang menjadi ciri pekerjaan rumah tangga. Eksklusi hukum dari hak-hak pekerja seperti upah minimum dan kompensasi pekerja menjelaskan bagaimana dan mengapa identitas dari “pekerja rumah tangga” mulai berkembang pada periode pascaperang.

Pola budaya dan praktik hukum yang lebih luas yang merendahkan tenaga kerja mereka menyebabkan pekerja rumah tangga mempertanyakan apakah majikan harus selalu menjadi target utama mereka, dan dalam beberapa kasus, mereka melihat majikan sebagai sekutu potensial.

Keintiman kerja, di mana kontak pribadi dengan majikan adalah ciri khas pekerjaan, juga membuat mereka enggan membangun hubungan antagonis dengan majikan mereka. Bentuk kesadaran pekerja ini, yang tidak selalu menjadikan hubungan majikan-pekerja sebagai kontradiksi sentral, juga membedakan gerakan ini dari bentuk-bentuk lain dari pengorganisasian pekerja.

Para pekerja rumah tangga perempuan yang disorot dalam buku ini menuntut hak-hak sebagai pekerja. Mereka menarik perhatian ke rumah sebagai ruang kerja, untuk pekerjaan yang banyak diklaim sebagai tidak terlihat.

Dorothy Bolden, Geraldine Roberts, Josephine Hulett, dan lain-lain membuktikan bahwa pekerjaan rumah tangga bukan tidak terlihat, bahkan jika itu tidak diakui. Tidak seperti pekerja pabrik yang bekerja keras di lokasi yang jauh yang jarang dikunjungi oleh konsumen, pekerjaan rumah tangga sangatlah terlihat, terjadi di depan mata kita, setiap hari. Dengan demikian, degradasi pekerja rumah tangga terjadi karena kurangnya “penglihatan” kita, bukan karena cara kerja PRT dipersepsikan.

Karena pekerja rumah tangga dianggap sulit diorganisir dan diabaikan oleh sebagian besar organisasi pekerja, mereka tidak punya pilihan selain berjuang sendiri.

Perempuan Afrika-Amerika yang memimpin gerakan ini pada tahun 1970-an memanfaatkan ruang publik sebagai pusat pengorganisasian, memodelkan strategi alternatif untuk mencapai kekuasaan pekerja, dan menarik perhatian ke ranah domestik sebagai tempat kerja. Mereka menjangkau pekerja imigran dan warga kelahiran Amerika, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Meskipun mereka tidak membangun gerakan yang beragam secara rasial seperti yang mereka bayangkan, mereka tetap memiliki kemenangan yang signifikan.

Meskipun ada banyak upaya sebelumnya untuk mereformasi dan memperbaiki keadaan pekerja rumah tangga, gerakan tahun 1970-an adalah yang pertama yang menempatkan masalah hak pekerja rumah tangga dalam agenda politik nasional.

Identitas politik tidaklah diberikan atau bersifat tetap. Itu ditempa melalui perjuangan politik, melalui cerita kolektif dan individu, melalui narasi. Dunia sosial pekerja rumah tangga pada periode ini dibangun melalui kata-kata, cerita, dan keheningan mereka.

Buku ini merupakan upaya untuk mengumpulkan narasi perempuan Afrika-Amerika dalam pekerjaan rumah tangga perorangan dalam periode pasca perang yang datang untuk mengembangkan kategori pekerja rumah tangga sebagai warga negara yang memiliki hak yang terlibat dalam pekerjaan yang berharga secara sosial dan ekonomi.

Sejak perjuangan tahun 1950-an hingga 1970-an ini, perwakilan pekerja rumah tangga baik dalam angkatan kerja maupun dalam wacana gerakan buruh telah memiliki pengaruh yang sangat besar.

Dalam dua dekade terakhir, peningkatan dramatis dalam jumlah pekerja rumah tangga di seluruh dunia dan beberapa contoh penyalahgunaan dan eksploitasi yang dipublikasikan dengan baik telah menarik perhatian pada pekerjaan ini.

Sebagai tanggapan, gerakan politik pekerja rumah tangga lain telah muncul di bawah keadaan yang berbeda untuk menuntut hak-hak pekerja dan perlindungan kerja, tuntutan yang beresonansi dengan gerakan setengah abad lalu.

Dalam momen historis baru ini, jajaran buruh “formal” diserang dan para pemimpin serikat bergulat dengan bagaimana melangkah maju; modal semakin memperlakukan pekerja sebagai dapat dipertukarkan; jumlah pekerjaan manufaktur terus berkurang dan jumlah pekerjaan sektor jasa meluas; dan massa kritis pekerja di negara-negara industri menemukan diri mereka dalam situasi genting dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan tanpa dukungan atau perlindungan negara.

Pada saat ini, pelajaran dari pengorganisasian pekerja rumah tangga (PRT) mungkin terbukti lebih penting daripada hanya koreksi catatan sejarah.


*Ari Ujianto, Aktivis Pekerja Rumah Tangga (PRT)

(Tulisan ini disadur dari https://tungkumenyala.blog/ dan diedit sesuai kebutuhan www.konde.co)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Praktek perkawinan anak terus terjadi. Di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, seorang anak perempuan berusia 12 tahun akan menikah dengan laki-laki berusia 21 tahun.

Ayah dari anak perempuan menyatakan alasan mengawinkan anaknya. Ia menyatakan harus menikahkan anaknya secepatnya karena khawatir anak perempuannya akan berbuat terlampau jauh seperti melakukan seks bebas yang melanggar hukum dan agama.

Alasan lain karena perkawinan anak adalah hal yang biasa dilakukan masyarakat sekitarnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Jeneponto telah menolak untuk mengawinkan, dan pemerintah setempat telah memberikan peringatan pada orang tua bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum. Namun, orang tua tetap melakukan perkawinan anak perempuannya secara agama.

Praktek ini mengingatkan pada praktek perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada bulan lalu. Seorang anak perempuan (14 tahun) dan anak laki-laki (15 tahun) melakukan perkawinan, dengan alasan takut tidur sendirian.

Sementara di Kabupaten Maros, seorang ayah mengawinkan anak laki-lakinya yang berusia 14 tahun, dengan anak perempuan berusia 16 tahun. Perkawinan ini terjadi karena keluarga anak laki-laki membutuhkan anak perempuan untuk merawat ibunya yang sedang sakit.

Pemaksaan dengan dalih telah mendapatkan restu dari orangtua juga menjadi salah satu faktor pemicu perkawinan anak. Sejumlah motivasi lain dengan dalih untuk mengabdi pada orangtua dan direstui secara budaya, dianggap secara lumrah dalam budaya merupakan faktor pemicu penyebab perkawinan anak perempuan.

Perkawinan anak merupakan persoalan seluruh provinsi di Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam pernyataan persnya mencatat bahwa pada tahun 2016, provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah tertinggi dalam jumlah perkawinan anak Indonesia, yaitu dengan rata-rata 37 persen (BPS 2016) dari jumlah perkawinan yang terjadi di daerah itu.

Sementara di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur kasus perkawinan anak yang tercatat di KUA meningkat di tahun 2017, menjadi 21.907 kasus, dibanding 2016 sebanyak 20.226 kasus.

Praktek Perkawinan Anak yang terjadi pada anak perempuan, umumnya dilakukan dengan laki-laki berumur dewasa. Marselina May sekretaris wilayah KPI Sulsel menyatakan bahwa perkawinan anak di Kecamatan Sinjai, Sulawesi Selatan menunjukkan ada jarak usia 11 tahun antara anak perempuan dan calon suaminya. Hal ini pula yang dialami ketiga pemohon Uji Materi UU Perkawinan, Rasminah, Endang dan Maryanti. Ketiganya dikawinkan di usia 14-15 tahun, dengan laki-laki yang minimal rentang jaraknya adalah 7 tahun.

Serupa dengan temuan Koalisi 18+ dan Koalisi Perempuan Indonesia (2016), bahwa dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan, perbedaan usia anak perempuan dengan calon suami antara 6-10 tahun. Sekjend KPI, Dian Kartikasari menyatakan bahwa maka patutlah didugai bahwa perkawinan anak terjadi akibat adanya bujuk rayu, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan.

“KPI mencatat bahwa kasus dan data tentang perkawinan anak menunjukan bahwa praktek perkawinan anak terjadi karena kecurigaan berlebihan pada anak, terutama kecurigaan terhadap anak perempuan akan melakukan hubungan seks di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan,” ujar Dian Kartikasari.

Kasus perkawinan anak di Sulawesi Selatan, juga menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak terjadi karena hubungan seks di luar nikah, sebagaimana kecurigaan orang dewasa terhadap anak.

“Kasus-kasus ini juga mengkonfirmasi bahwa perkawinan anak terjadi karena adanya kepentingan orang dewasa yang akan dibebankan pada anak. Bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Dian Kartikasari.

Selama ini KPI mencatat bahwa lurah/kepala desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) telah melakukan upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak, dengan cara memberi nasihat dan peringatan.

Hakim Pengadilan Agama (PA) sesungguhnya dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak, dengan menggunakan kebijkasanaannya dan kewenangannya sebagai pembentuk hukum serta mengacu pada Pasal 26 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun sayangnya, sebagian besar Hakim cenderung mempermudah terjadinya Perkawinan Anak, dengan mengabulkan permohonan dispensasi Nikah.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur lebih jelas tentang batasan pemberian dispensasi bagi hakim pengadilan agama dalam memproses dan memutus permohonan dispensasi. Sehingga hakim pengadilan agama sebagai otoritas pemberi dispensasi tidak memiliki panduan dalam batas usia dispensasi, terkait persyaratan permohonan; pertimbangan dalam memberikan dispensasi; dan pembuktian permohonan dispensasi (Koalisi 18+, 2016).

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo telah mendengar pemaparan kelompok perempuan pada pertemuan 20 April 2018. Presiden telah menyetujui untuk menindaklanjuti pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perubahan Undang-undang Perkawinan.

Pada intinya Perppu tersebut, menyasar pada tiga hal yaitu, menaikkan usia perkawinan anak, pembatasan ketat pemberian dispensasi, dan peran para pemangku kepentingan, khususnya orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

Paska persetujuan presiden tersebut, KPI masih menunggu langkah nyata Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang menjadi koordinator tindak lanjut Perppu Perubahan Undang-undang Perkawinan Anak.

“Pembahasan Perppu perlu segera dimulai, dengan melibatkan berbagai pihak guna melahirkan keputusan berdasarkan kepentinganterbaik bagi Perlindungan Anak Indonesia serta menghentikan jebakan lingkaran kemiskinan, kegagalan menyelesaikan pendidikan 12 tahun, kematian ibu dan anak, serta penyakit kesehatan reproduksi. Demikian pula demi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Dian Kartikasari

(Foto/Ilustrasi)
(Referensi : https://makassar.terkini.id/murid-sd-sinjai-menikah-usai-ujian-nasional/)