Lidwina Inge Nurtjahyo, Universitas Indonesia

Pada tahun 2018, Indonesia dilanda berbagai bencana. Mulai dari letusan gunung berapi di Bali, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, gempa yang berujung tsunami di Palu, Sulawesi Tengah hingga tsunami yang melanda daerah sekitar Selat Sunda akibat letusan gunung Anak Krakatau.


Bencana tersebut menimbulkan banyak korban. Dari korban tersebut, banyak di antaranya adalah perempuan.


Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menyatakan bahwa perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding pria dewasa. Hal ini disebabkan karena naluri perempuan yang ingin melindungi keluarga dan anak-anaknya, sehingga seringkali membuat mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri.


Seminar Nasional Pendidikan Waspada Bencana Alam bagi Perempuan dan Anak di Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini menyimpulkan setidaknya ada tiga alasan mengapa perempuan rentan menjadi korban bencana alam. Tulisan berusaha mengelaborasi alasan tersebut dan menyoroti pentingnya manajemen pendidikan bencana yang bisa diakses perempuan.


Data berbicara


Perempuan adalah kelompok rentan dalam masyarakat, terutama saat bencana alam terjadi. Sosiolog Elaine Enarson menyatakan dalam tulisannya bahwa korban terbanyak dalam bencana alam adalah perempuan. Perempuan menjadi korban terbanyak karena mendahulukan keselamatan anggota keluarganya.


Data yang ada menunjukkan kecenderungan yang serupa. Pada bencana tsunami di Aceh 2004, data menunjukkan sebanyak 55-70% korban meninggal adalah perempuan.


Kerentanan perempuan dalam bencana juga terjadi pada skala global. Perempuan pun menjadi korban terbanyak dalam bencana gelombang panas di Prancis pada 2003, yaitu 70% dari 15.000 korban meninggal. Korban badai Katrina di Amerika Serikat adalah mayoritas perempuan miskin Amerika keturunan Afrika.


Mengapa perempuan rentan?


Tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban bencana alam disebabkan beberapa hal.


Pertama, adanya konstruksi nilai dalam masyarakat yang mengharapkan perempuan untuk lebih dahulu menyelamatkan anggota keluarganya.


Kedua, perempuan sering tidak dapat hadir dalam latihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam. Hal itu terjadi karena konstruksi nilai budaya di mana perempuan fokus pada urusan domestik sehingga jarang bisa keluar rumah untuk mengikuti pelatihan.


Ketiga, ketidakhadiran perempuan dalam pendidikan bencana membuat pengetahuan mereka terkait pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi minim. Pengetahuan yang terbatas soal teknik penyelamatan diri membawa konsekuensi perempuan lebih rentan menjadi korban bencana alam.


Keempat, ada faktor memudarnya pengetahuan lokal dalam masyarakat tentang pengenalan gejala awal bencana alam. Dan perempuan sebagai kelompok dengan akses yang minim terhadap penyebaran pengetahuan menjadi rentan.


Pengetahuan lokal yang dimaksud adalah pengetahuan dari leluhur untuk melihat perubahan alam yang bisa menandakan terjadinya bencana alam. Misalnya di Papua Nugini, masyarakat belajar ‘membaca’ awan. Apabila awan itu mengalami perubahan tekstur, warna, arah, kecepatan berpindah, maka hal tersebut dapat dibaca sebagai potensi badai.


Dalam seminar di UI juga diungkapkan bagaimana masyarakat di Bali bisa mengetahui pertanda gunung meletus dari gerombolan binatang yang turun dari hutan di gunung.


Pengetahuan tentang menjaga alam dan membaca gejala alam inilah yang sudah semakin tidak dipahami lagi oleh sebagian besar masyarakat kita terutama yang tinggal di perkotaan.


Solusi yang ditawarkan


Salah satu solusi yang ditawarkan dalam seminar tersebut adalah memberikan pendidikan kewaspadaan terhadap bencana. Tentu saja yang mudah diakses oleh perempuan.


Salah satu ahli manajemen bencana alam yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut, Eko Teguh Paripurno, mengatakan bahwa pengetahuan lokal tentang bencana itu sangat penting. Pengetahuan lokal tentang bencana adalah seperangkat informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang cara membaca gejala alam. Terjadinya gejala tertentu pada alam diwaspadai sebagai pertanda akan terjadi bencana.


Antropolog dari Universitas Indonesia Mia Siscawati menjelaskan bahwa perempuan sering tidak dapat hadir pada penyuluhan oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang bencana karena harus mengurusi anak dan rumah.


Menurut Mia, hal tersebut disebabkan karena adanya persepsi pembagian kerja yang bersifat dikotomis antara sektor publik (laki-laki) dan domestik (perempuan) yang pada akhirnya membuat perempuan mengalami hambatan mengakses pengetahuan atau fasilitas yang berada di ranah publik: sekolah, pekerjaan di sektor publik, informasi hukum, termasuk akses pengetahuan tentang tanggap darurat bencana. Keterbatasan pengetahuan perempuan tentang bencana mengurangi kesigapan dan menjadikan mereka kelompok yang rentan.


Mia menambahkan bahwa selain keterbatasan pengetahuan perempuan tentang bencana, nilai-nilai budaya patriarki juga membuat perempuan lebih rentan. Misalnya ada nilai budaya yang sering melarang perempuan melakukan aktivitas fisik (berenang, lari, memanjat) di alam terbuka. Hal ini tentu saja menyulitkan perempuan ketika menyelamatkan diri saat bencana.


Apa yang bisa dilakukan


Salah satu upaya mengurangi potensi kerugian harta benda dan korban jiwa adalah dengan memberikan pendidikan waspada bencana ke setiap lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Dalam buku sakunya, BNBP menjelaskan pendidikan itu termasuk memberikan pengetahuan tentang kemampuan mengenali dan memahami gejala awal bencana, kesiapan fasilitas dan tenaga pendukung, durasi penanganan bencana, dan prosedur penyelamatan pada saat bencana.


Cara paling efektif memberikan pendidikan bencana kepada perempuan adalah melalui kurikulum sekolah. Materi waspada bencana penting diperkenalkan juga melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun menengah (misalnya dalam pelajaran bahasa daerah). Pengetahuan tersebut juga dapat disampaikan melalui sosialisasi kepada komunitas perempuan.


BNBP sudah mendidik setidaknya 50.000 perempuan sebagai agen kampanye. Pendidikan tersebut diselenggarkaan dalam rangka menyebar pengetahuan tentang penanggulangan bencana.


Dalam upaya untuk menyebarkan pengetahuan tentang bencana kepada perempuan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga telah membuat film pendek tentang pendidikan waspada bencana. Film ini memuat informasi yang mudah dipahami dan berisi keterangan yang bisa membantu perempuan untuk lebih mudah memahami prosedur penyelamatan diri pada saat bencana alam terjadi.







Tentu saja upaya di atas tidaklah cukup. Film, buku saku, pelatihan, tidaklah akan efektif tanpa ada partisipasi dari masyarakat, secara khusus perempuan itu sendiri. Pendidikan waspada bencana perlu diberikan dalam bentuk media yang sering digunakan oleh perempuan. Seperti misalnya, tayangan sinetron di televisi pada saat jam tayang utama atau dalam bentuk iklan layanan masyarakat di radio.The Conversation


Lidwina Inge Nurtjahyo, Lecturer of law and gender studies, Universitas Indonesia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


"Mengapa representasi perempuan dalam birokrasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan diperjuangkan? Sebab pada dasarnya, peran birokrasi tidak hanya tentang tetek-bengek administrasi, melainkan memiliki peran penting yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat atau dengan kata lain, birokrasi adalah cerminan masyarakat."


*Shofin Azimah Qolbi- www.Konde.co

Pusat Kajian Politik FISIP UI pada tahun 2011 melakukan penelitian pemetaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan di 34 Kementerian di Indonesia.

Hasilnya, secara kuantitatif, jumlah pegawai negeri yang menempati peran dan posisi strategis dalam mengeksekusi kebijakan kebanyakan adalah laki-laki (22.681 orang) dibandingkan perempuan (6.540 orang).

Jika dilihat dari persebaran jumlah laki-laki dan perempuan di Koordinator Kementerian (2011), jumlah perempuan secara kuantitatif maupun kualitatif, masih terbilang rendah. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah perempuan di PNS mengalami peningkatan, namun jumlahnya masih belum mencapai kesetaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia birokrasi, perempuan masih belum terepresentasikan dengan setara.

Mungkin otoritas kebijakan memang banyak terpusat di tingkat legislatif dan eksekutif, namun kita juga perlu sadar bahwa birokratlah yang pada praktiknya menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga sebagaimana representasi perempuan pada parlemen, pada lembaga birokrasi, representasi juga harus merefleksikan demografi yang merupakan representasi bangsa sehingga akan terlihat nilai-nilai yang sama dengan masyarakatnya (Naff & Thomas, 1994).

Jika dibiarkan, komposisi di birokrasi yang terlalu didominasi oleh satu kelompok akan ada terus dan menghasilkan kecenderungan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok lainnya.

Simpelnya, coba bayangkan jika suatu kantor lembaga birokrasi di Indonesia diisi oleh terlalu banyak pegawai laki-laki. Apa situasi yang kemungkinan terjadi? Bisa saja warga perempuan yang datang ke kantor tersebut untuk mendapat layanan publik, tidak terlayani dengan baik atau pegawai perempuan yang berjumlah kecil di dalamnya kerap mengalami perlakuan diskriminatif dari lingkungan kerjanya yang patriarkal.

Terdapat banyak kritik akademisi mengenai perempuan dan birokrasi, di antaranya adalah bahwa birokrasi memang merupakan tempat di mana perempuan (tetap) diletakkan sebagai subordinat, sebagai kalangan yang kontribusinya tidak begitu berarti (Stivers, 2002).

Selain itu, birokrasi juga dikritik memiliki sifat yang kental dengan stereotipe maskulin pada pegawainya, yang mana pegawai-pegawai yang terpilih adalah mereka yang mampu bekerja dan mendedikasikan diri sepenuhnya pada ruang publik (Acker, 1990). Kritik-kritik ini menandakan bahwa birokrasi merupakan dunia kerja yang kental dengan segregasi gender.

Segregasi gender biasanya terlihat pada bentuk peraturan yang diskiminatif dalam isu yang berkaitan dengan kesempatan kerja, promosi kerja, sistem penggajian, penghargaan, hingga bonus dan pensiun (Shiozawa & Hiroki, 1988).

Salah satu cara untuk mencapai representasi perempuan yang substansial di birokrasi adalah dengan memadukan konsep perempuan (female) dan birokrasi (bureaucrat) atau yang lebih dikenal dengan femocrat.

Konsep femocrat merujuk pada situasi di mana perempuan yang berada dalam birokrasi—baik sebagai pegawai negeri atau bukan—memiliki kemampuan menangani isu-isu perempuan yang ada di dalamnya (Gouws, 1996).

Keterlibatan perempuan di birokrasi harus dimaknai lebih dari sekadar jumlah, melainkan sejauh mana perempuan mampu memasukkan agenda pengarusutamaan gender dalam lembaga birokrasi. Pengarusutamaan gender sendiri merupakan strategi rasional dan sistematis untuk dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan manusia (Subono, 2012).

Sebagai upaya dalam mencapai kesetaraan dalam birokrasi, terdapat dua jenis intervensi yang dapat dilakukan oleh para perempuan yang terlibat di dalamnya, yaitu secara individual dan struktural (Eisenstein, 1991).


Intervensi Individual dan Struktural


Intervensi individual dilakukan dengan cara perempuan sebagai aktor dalam birokrasi menggunakan perspektif feminis sebagai identitas dirinya dalam tingkat pengambilan kebijakan.

Dengan mengidentifikasi diri sebagai feminis, maka para perempuan dalam birokrat dapat menjadi seorang femocrat yang memperjuangkan hak dan isu-isu perempuan, dalam artian eksistensi mereka sudah masuk ke tingkat yang esensial.

Sedangkan intervensi struktural berarti perempuan mampu mencipatakan sebuah struktur baru dalam birokrasi yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada perempuan dan dapat menghasilkan kebijakan yang ramah perempuan (women friendly policy). Contoh intervensi perempuan secara struktural dalam sebuah birokrasi adalah adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reformasi birokrasi di Indonesia perlu dikawal dengan baik agar tercipta atmosfer aparatur yang ramah perempuan dan tak lagi patriarkis. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam birokrasi tanpa mencederai sistem merit yang ada adalah dengan melakukan blind recruitment.

Blind recruitment atau ‘rekrutmen buta’ adalah sebuah strategi rekrutmen di mana para rekruter tidak bisa melihat gender dari para kandidat pada saat seleksi kerja. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi perilaku seksisme atau bias gender dari para rekruter pada saat melakukan seleksi. Studi oleh salah satu peneliti Harvard dan Princeton menemukan bahwa blind recruitment meningkatkan kesempatan perempuan untuk direkrut hingga 25 – 46 persen.


Blind Recruitment di Australia

Salah satu negara yang sudah mencoba blind recruitment adalah Australia. Dalam praktiknya, para calon pegawai birokrat Australia yang hendak melamar diimbau untuk mengisi kolom gender dan etnis pada curriculum vitae mereka dengan tanda setrip.

Asumsi dari percobaan ini adalah meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang direkrut melalui sistem merit yang ada. Terlepas dari statistik yang menunjukkan keberhasilan metode ini di beberapa tempat—seperti Australia Bureau of Statistic yang berhasil mendapat pejabat perempuan dua kali lipat lebih banyak melalui blind recruitment—metode ini berjalan bukan tanpa cacat sama sekali, sebab gender kandidat masih bisa diasumsikan melalui nama yang tertera.

Di Silicon Valley, seorang pengusaha bernama Kedar Iyer membuat software bernama GapJumpers yang berprinsip sama yaitu mereduksi bias yang tidak disadari (unconscious bias) pada saat rekrutmen pegawai dengan menghilangkan kolom nama, foto wajah, dan informasi personal selama proses rekrutmen. GapJumpers pun berhasil meningkatkan kesempatan kelompok marginal (termasuk perempuan) untuk diterima kerja hingga 40 persen (Feldmann, 2018).

Metode blind recruitment patut dicoba dalam rekrutmen PNS di Indonesia. Hal ini berguna untuk meminimalisasi kecurangan rekrutmen “orang dalam” yang sudah menjadi rahasia umum. Reformasi birokrasi perlu dimaknai sebagai perubahan yang tidak hanya dalam tataran praktis, melainkan esensial. Esensial dalam hal ini adalah bagaimana birokrasi sebagai aktor besar kehidupan masyarakat mampu menghasilkan kebijakan yang pro perempuan. Untuk mencapai titik itu, perlu ada perubahan pola pikir dari pemerintah, aparatur dan masyarakat untuk mampu menghadirkan perempuan dengan kompetensi dan jumlah yang setara dengan laki-laki.

Pola pikir yang harus diterapkan tidak lain dan tidak bukan adalah perspektif feminisme yang berprinsip pada kesetaraan dan keadilan gender.


*Shofin Azimah Qolbi, Mahasiswi Ilmu Politik UI 2015

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Referensi:

Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society, 139-158.
Eisenstein, H. (1991). Gender Shock: Practicising Feminism on Two Continents. Boston: Beacon.
Feldmann, J. (2018, April 3). Forbes.com. Diakses melalui Forbes: https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2018/04/03/the-benefits-and-shortcomings-of-blind-hiring-in-the-recruitment-process/#281f207638a3 pada 20 November 2018 pukul 22:32
Gouws, A. (1996). The Rise of the Femocrat. Agenda No. 30, 31-43.
Naff, K., & Thomas, S. (1994). The Glass Ceiling Revisited: Determinants of Federal Job Advancement. Policy Studies Review 13, 249-269.
Shiozawa, M., & Hiroki, M. (1988). Discrimination Against Women Workers in Japan. Japan: Asian Women Workers' Center.
Stivers, C. (2002). Gender Images in Public Administration: Legitimacy and the Administrative State. California: SAGE Publications.
Subono, N. I. (2012). Femocrat: Kritik Feminis dan Representasi Birokrasi. Jurnal Perempuan, 17:24, 7-18.

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Dalam beberapakali kejadian gempa di Indonesia, entah kenapa saya selalu tertarik untuk membaca komentar-komentar orang yang menyalahkan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sebagai pelaku kemaksiatan penyebab gempa. LGBT selalu disalahkan sebagai subyek pelaku gempa.

Komentar ini ada di sosial media maupun komentar- komentar di kolom-kolom berita yang kemudian menyebar di whats app group. Saya menerima pesan ini di salah satu whats app group sekolah saya dulu.

Kemaksiatan yang mereka maksud disini adalah perilaku menyimpang atau homoseksual. Baru saja misalnya terjadi gempa tsunami di Palu, Sulawesi Tengah atau di Banten dan Lampung. Banyak komentar yang tidak ilmiah menuliskan penyebab gempa tsunami ini, salah satunya menyalahkan LGBT. Walaupun sebenarnya komentar-komentar ini sudah ada sejak gempa-gempa sebelumnya.

Dibaca di platform forum diskusi yang cukup besar di Indonesia menyatakan sebelum kejadian besar ini, katanya ada video mengungkap bahwa kota Palu adalah sarang LGBT. Tulisan ini merujuk penyebab bencana tsunami adalah adanya LGBT di kota Palu.

Ada juga yang menuliskan kepanjangan LGBT adalah Longsor, Gempa dan Bencana Tsunami. Mari kita berbicara dengan data dan seharusnya dengan dasar penelitian. Indonesia memiliki lembaga – lembaga penelitian seperti LIPI dan BNBP, banyak pernyataan bahkan buku yang ditulis oleh mereka untuk dijadikan dasar sebelum mengeluarkan pernyataan mengenai penyebab terjadinya gempa di Indonesia.

Menurut ilmugeografi.com, salah satu proses terjadinya tsunami adalah keseimbangan air terganggu. Salah satu pemahaman yang bisa muncul dari tulisan ini adalah alam bisa tidak bersahabat bila alam diganggu kedudukannya.

Jadi bila manusia tidak sengaja menganggu kestabilan ekosistem alam, manusia harus tahu bagaimana cara mencegah alam mulai tidak bersahabat dengan kata lain mencegah terjadinya gempa.

Danny Hilman, Peneliti Geologi Kegempaan LIPI menyatakan daerah yang dekat lempeng, daerah pada batas lempeng atau daerah patahan aktif ini bisa terjadi gempa bumi. Pulau Sulawesi memiliki 4 patahan (sesar) aktif. Salah satu sesarnya adalah sesar Palu – Koro yang menjadi penyebab terjadinya tsunami di kota Palu. National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), Badan Sains di Amerika Serikat mencatat sejak tahun 416 sampai 2018 ada 246 kejadian tsunami di Indonesia, ini ditulis oleh BBC.com.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab gempa bumi termasuk tsunami di negeri ini adalah letak geografis Indonesia, dan bukan karena perilaku seksual masyarakat maupun keberadaan LGBT. LGBT bukanlah pengendali bumi, pengendali bumi adalah sesar atau sebutan lain dari patahan struktur bumi.

Saya hanya semakin sedih saja jika komentar yang sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ini semakin membuat stigma terhadap LGBT makin kuat. Selama ini LGBT selalu dikonotasikan sebagai hal yang hina, sampah masyarakat dan harus enyah dari muka bumi.

Sekarang ketika gempa datang, stigma ini terus bertambah dan menjadikan LGBT sebagai subyek yang hidup penuh dengan kamaksiatan penyebab gempa.

Bahayanya, jika orang terus-menerus mempercayai stigma ini, dimanakah LGBT kemudian harus hidup?. Dimanakah LGBT harus mempertahankan diri ketika semua orang menganggapnya penyebab dari malapetaka, gempa bumi dan membuat orang harus meninggal karena gempa?

Setiap orang seharusnya sadar dengan komentar mereka, harus sadar apakah komentar tersebut tanpa bukti ilmiah dan justru malah mendiskriminasi orang lain?

Stigma tak semudah yang terlihat. Orang bisa terbunuh karena stigma yang melekat.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Muhammad Rizky,
aktivis sosial

Melly Setyawati- www.Konde.co

Dari dulu, jika ada kasus prostitusi, yang selalu disalahkan adalah perempuan. Yang selalu diarak dan kemudian dimunculkan oleh media terutama televisi adalah perempuan.

Banyak aktivis perempuan dalam social media kemudian menggugat ini: dimana lelaki hidung belang yang menggunakan jasa perempuan? Mengapa mereka tidak pernah ditulis, tidak pernah dipertanyakan apa yang telah dilakukannya?

Komnas Perempuan mendapatkan berbagai pengaduan dari masyarakat tentang maraknya pemberitaan prostitusi online yang terjadi khususnya yang melibatkan artis.

Protes masyarakat menyatakan bahwa pemberitaan yang terjadi sangat sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan pihak perempuan yang terduga sebagai korban beserta keluarganya. Selain nama, wajah juga disebutkan keluarga mereka.

Komnas Perempuan telah melakukan sejumlah pemantauan dan pendokumentasian tentang berbagai konteks kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang berhubungan dengan industri prostitusi atau perempuan yang dilacurkan (Pedila).

Mereka adalah perempuan korban perdagangan orang, perempuan dalam kemiskinan, korban eksploitasi orang-orang dekat, serta perempuan dalam jeratan muncikari, bahkan bagian dari gratifikasi seksual. Sekalipun dalam level artis, kerentanan itu kerap terjadi.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menyatakan bahwa dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 pengaduan langsung menyangkut revenge porn ini semakin kompleks.

“Prostitusi Online kami khawatirkan sebagai bentuk perpindahan dan perluasan lokus dari prostitusi offline. Prostitusi online menyangkut soal cyber crime yang berbasis kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus revenge porn (balas dendam bernuansa pornografi) yang dapat berupa distribusi image atau percakapan tanpa seizin yang bersangkutan.

Selain itu, perlu ada kajian mendalam karena tidak sedikit yang menjadi korban femicide atau seseorang dibunuh karena dia adalah seorang perempuan atau mengalami kematian gradual karena kerusakan alat reproduksi.

Karenanya Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa prostitusi adalah kekerasan terhadap perempuan, namun Komnas Perempuan menentang kriminalisasi yang menyasar pada perempuan yang dilacurkan.

Komnas Perempuan telah melakukan analisa pada sejumlah media yang telah melanggar kode etik jurnalisme, serta pemuatan berita yang sengaja mengeksploitasi seseorang secara seksual, terutama korban. Dalam analisa media tersebut, masih banyak media yang saat memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, tidak berpihak pada korban.

Komnas Perempuan menyayangkan ekspos yang berlebihan pada perempuan (korban) prostitusi online, sehingga besarnya pemberitaan melebihi proses pengungkapan kasus yang baru berjalan

Pemberitaan seringkali mengeksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik, sampai pemilihan judul yang pada akhirnya membuat masyarakat berpikir bahwa korban ‘pantas’ menjadi korban kekerasan dan pantas untuk dihakimi.

Mariana menyatakan bahwa dengan adanya kasus yang makin marak ini Komnas Perempuan meminta agar penegak hukum berhenti mengekspos secara publik penyelidikan prostitusi online yang dilakukan, agar pihak media tidak mengeksploitasi perempuan yang dilacurkan, termasuk dalam hal ini artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online.

“Kemudian agar media menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan cenderung menyalahkan perempuan, agar masyarakat tidak menghakimi secara membabi buta kepada perempuan korban ekspoitasi industri hiburan dan mengajak semua pihak untuk kritis dan mencari akar persoalan, bahwa kasus prostitusi online hendaknya dilihat sebagai jeratan kekerasan seksual dimana banyak perempuan ditipu, diperjualbelikan, tidak sesederhana pandangan masyarakat bahwa prostitusi adalah kehendak bebas perempuan yang menjadi "pekerja seks" sehingga mereka rentan dipidana/ dikriminalisasi.”

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20181208 128202 1lxxpx3.jpg?ixlib=rb 1.1

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dikarenakan nihilnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual baik di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.
www.shutterstock.com



Nuresti Tristya Astarina, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Lambannya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas-universitas menunjukkan sebuah ironi. Kampus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik masyarakat justru terkesan tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membiarkan mereka lepas dari hukuman.


Tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual inilah yang mengakibatkan tingginya kasus kekerasan seksual di universitas.


Di Amerika, pada 2017, badan keamanan federal menemukan adanya 344 kasus kekerasan seksual di 242 institusi pendidikan tinggi..


Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Data terakhir dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2018 menunjukkan stagnasi tingginya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dari tahun ke tahun.


Tulisan ini berusaha mengupas alasan mengapa kasus kekerasan seksual begitu marak di institusi perguruan tinggi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya.


Gunung es kasus kekerasan seksual di universitas di Indonesia


Baru-baru ini terkuak kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelaku diduga melecehkan temannya sendiri ketika menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Pulau Seram, Maluku pada bulan 2017. Sampai sekarang belum jelas penyelesaian kasus tersebut. Dari berita yang beredar, dalam penanganan kasus ini para petinggi kampus justru menyalahkan korban.


Apa yang terjadi di UGM merupakan gunung es dari penanganan kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi di Indonesia. Begitu banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus di Indonesia tapi penyelesaian kasusnya masih setengah-setengah.


Tak hanya UGM, [Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta dan sebuah kampus di Bali memiliki catatan hitam dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.


Data terakhir yang disampaikan Komnas Perlindungan Perempuan menunjukkan kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi di antara institusi pendidikan lain. Justru semakin tinggi tingkat pendidikannya, jumlah pelaku maupun korban pun semakin tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di tingkat SMA pun stagnan di angka 200-an.





Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2018.
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf



Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, jumlah korban dan pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak begitu mengalami perubahan.


Dari 363 korban dan 275 pelaku pada tahun 2015 menjadi 325 korban dan 270 pelaku tahun 2016. Lalu jumlahnya menjadi 320 korban dan 280 pelaku tahun 2017.


Hal ini menunjukkan keengganan dari pihak kampus menindak pelaku-pelaku kasus ini secara tegas.





Diolah dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2016-2018.




Tindakan yang ditempuh pihak perguruan tinggi masih sebatas mengamankan nama baik kampus. Tindakan administrasi menjadi solusi yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual di kampus . Bahwa hukuman pidana dapat menciptakan efek jera pun hanyalah slogan dalam kasus kekerasan seksual di kampus.


Mengapa ini terjadi?


Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus dikarenakan nihilnya perspektif gender dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual baik di lingkungan akademik perguruan tinggi maupun aparat hukum.


Lambannya penanganan kekerasan seksual di kampus menjadi buktinya. Dalam kasus UGM di atas, penanganan kasus yang lama dan berbelit-belit dari pihak kampus justru menghambat korban untuk mendapatkan keadilan. Artinya kampus yang berisi banyak kaum intelektual justru gegabah untuk tidak segera membantu penyintas mendapat keadilan melalui jalur hukum.


Namun ketika membawanya ke ranah hukum, belum tentu masalah akan selesai. Mental aparat hukum yang tidak sensitif gender justru bisa membuat korban trauma. Misalnya, ketika penyusunan laporan awal kepolisian seringkali korban ditanyai mengenai pakaian apa yang dikenakan korban. Pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan ini yang justru semakin melemahkan psikis korban.


Belum lagi korban harus melalui proses pembuktian yang berbelit dan lama. Selama tidak ada bukti penetrasi maka kasus kekerasan seksual itu sangat sulit diproses dalam hukum pidana Indonesia. Kasus UGM di atas, misalnya, sulit diproses dengan tidak adanya bukti penetrasi karena kekerasan terjadi dengan memasukkan tangan ke vagina. Selain itu, pihak kepolisian pun mengkhawatirkan akan kelengkapan bukti karena kejadian sudah berlalu cukup lama.


Apa yang bisa dilakukan


Jika UGM mau bergerak progresif, kasus di atas seharusnya menjadi stimulan terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus khususnya dan Indonesia pada umumnya.


Jika masih memikirkan nama baik kampus maka justru sikap yang tegaslah yang bisa mengembalikan nama baik, bukan justru mengulur kasus sampai satu tahun berselang.


Seandainya UGM bisa tegas mengusut kasus, pemerintah juga akan dapat mencontoh untuk memasukkan perspektif akan pentingnya penanganan kekerasan terhadap perempuan.


UGM bisa mengambil contoh yang dilakukan salah satu universitas di Australia yakni Universitas New South Wales (UNSW) dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mereka menyediakan portal tersendiri untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang di lingkungan kampus. Di sana dijelaskan mulai dari prosedur pelaporan ke pihak kampus, jaminan kerahasiaan pelapor, hingga jaminan bahwa kampus akan membawa laporan ke ranah hukum disertai dengan pendampingan psikologis bagi korban.


Pihak perguruan tinggi seharusnya mampu memberikan dukungan dan membuat prosedur yang tegas menindak kekerasan seksual. Jika perguruan tinggi yang menjadi tempat kalangan orang terdidik saja masih tidak memiliki perhatian penuh dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di dalamnya maka sulit untuk mendapatkan keadilan bagi korban.The Conversation


Nuresti Tristya Astarina, Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana – www.konde.co

Konde.co, Jakarta - Shabu Chaya adalah judul sebuah drama mingguan yang pernah diputar selama 13 minggu di Bangladesh. Drama Shabu Chaya menceritakan tentang problem sosial masyarakat Bangladesh.

India dan Bangladesh memang mempunyai banyak program drama untuk melakukan kampanye soal kondisi masyarakat disana. Soal kesehatan, soal HIV/AIDS dan soal perempuan. Mereka banyak menayangkan soal kemiskinan yang menimpa perempuan dan anak-anak disana.

Hal lain yang sering ditayangkan adalah soal pernikahan dini, tentang kesehatan reproduksi yang diselipkan dengan info kekerasan terhadap perempuan.

Drama ini pernah banyak diputar di radio dan Televisi. Program ini umumnya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat misalnya pengetahuan tentang klinik kesehatan dan bagaimana menggunakan alat kontrasepsi modern. Yang menarik dari acara ini adalah bagaimana mereka mampu mengetengahkan cerita-cerita ini dalam sebuah drama yang sederhana dan memikat.

Di Indonesia, kita jadi teringat drama radio yang berjudul “Butir-Butir Pasir di Laut” atau drama-drama serial di Televisi yang mengetengahkan persoalan kemiskinan di Indonesia seperti Keluarga Cemara. Walaupun keluarga Cemara kembali diangkat di film layar lebar saat ini, namun sayang, hingga sekarang drama dengan pesan perubahan sosial dan pengetahuan tentang situasi di masyarakat seperti ini, minim kita jumpai di televisi.

Di televisi misalnya, kita lebih banyak melihat tayangan drama yang muncul menjadi sinetron (sinema elektronik). Memang tak ada bedanya antara drama dan sinetron sebagaimana terminologinya, karena sama-sama merupakan sebuah tayangan yang menampilkan tentang manusia dan kompleksitas hidupnya.

Bedanya, jika sejumlah drama di India dan Bangladesh banyak menampilkan problem sosial masyarakat, namun sinetron di Indonesia justru bertubi-tubi memberikan label atau stereotype terhadap perempuan.

Sinetron selalu diisi oleh karakter manusia jahat versus manusia baik. Sinetron seolah hanya menjadi ruang drama yang menampilkan kisah perlawanan antara Tuhan dan iblis. Tak ada identitas dan karakter manusia dengan segala persoalannya disana. Padahal manusia selalu punya sisi baik, sisi buruk atau mempunyai sifat antara sisi baik dan buruk. Karena manusia jelas bukan Tuhan maupun iblis.

Di India dan Bangladesh, drama merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melakukan perubahan sosial dengan menggunakan pendekatan emosi. Cara ini secara populer digunakan sejak tahun 1970 dan dianggap ampuh untuk mengkomunikasikan sebuah pengetahuan baru.

Tidak hanya pada satu kelompok audience yang bisa diberikan pengetahuan baru, namun seluruh keluarga bisa diajak untuk menonton atau mendengarkan drama. Misalnya orangtua bisa belajar bagaimana menerapkan metode pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak, sedangkan anak-anak juga bisa belajar tentang kesehatan reproduksi dari tayangan drama tersebut. Disitulah tercipta komunikasi antara orangtua dan anak.

Di Amerika Latin, bahkan metode penyampaian pesan melalui drama ini sudah dilakukan sejak tahun 1940. Mereka banyak memproduksi drama yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sambil disisipkan informasi soal pengetahuan baru.

Tak hanya drama, beberapa contoh acara yang biasa dibuat untuk mengajak masyarakat melakukan perubahan sosial misalnya : musik populer, komedi situasi, film dan Iklan layanan masyarakat. Selain itu ada pula testimoni program, talkshow, interview dan juga berita.

Karena media pada dasarnya adalah alat utk mengajak orang berpartisipasi. Salah satu filsuf, Jurgen Habermas dalam teorinya mengatakan tentang publik yang harus diberikan ruang di media. Media sudah seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam lingkungannya.

Drama merupakan salah satu cara untuk memberikan kesadaran baru dan mengajak masyarakat untuk aktif melakukan perubahan sosial. Jika bukan sekarang, kapan lagi?Jadi, setuju khan jika sinetron televisi kita harus berubah? Tak hanya menayangkan drama-drama panjang tanpa pendidikan, dan hanya semakin memperpanjang stereotype dan sensasionalisme?

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Muhammad Rizky- www.Konde.co

Berawal dari petisi dalam situs change.org yang berjudul “Hentikan Iklan BlackPink Shopee!!” yang mencuat di grup Whatsapp. Petisi ini juga merebak di berbagai social media per-tanggal 9 Desember 2018 lalu. saya lalu mengikuti perdebatan yang terjadi di sosial media.

Dilihat di situs tersebut, banyak yang menandatangani untuk keberhasilan petisi ini. Tapi ada juga yang melawan petisi ini yaitu Tunggal Pawestri, seorang aktivis perempuan. Perlawanan tersebut dicuitkan melalui akun twitternya, @tunggalp.

“Saya suka jalan – jalan ke mall pakai celana pendek. Semoga tidak ada petisi yang meminta mall melarang celana pendek dan atau petisi yang meminta Pemda mengatur apa yang bisa atau tidak dipakai perempuan di ruang publik. Ini gak bisa dibiarkan. Maaf, Saya bakal lawan!”.

Cuitan ini yang mengawali adanya tagar #TeamMbakTunggal. Kelompok tagar ini adalah kelompok yang melawan petisi tersebut.

Tidak hanya kelompok #TeamMbakTunggal yang melawan petisi ini. Ternyata ada petisi yang melawan. Ceritanya, petisi dilawan petisi. Petisi ini berjudul “Bantu Maimon Herawati Jadi Anggota BlackPink”. Siapakah Maimon Herawati? Ternyata dialah yang memulai petisi hentikan iklan BlackPink Shopee. Tapi beberapa hari kemudian, petisi ini tidak lagi terlihat atau menghilang?

Banyak tweet yang di-retweet oleh Tunggal Pawestri. Dari gambar yang menunjukkan larangan masuk ke fasilitas olahraga di salah satu instansi pendidikan kalau mengenakan celana pendek ataupun berpakaian ketat sampai tweet dengan gambar buku KMS (Kartu Menuju Sehat) pada beberapa tahun yang lalu.

Sampul buku KMS ini bergambarkan ibu yang sedang menyusui anaknya yang terpampang nyata tanpa sensor. Dengan kalimat yang mengedukasi yaitu air susu ibu makanan bayi terbaik. Ada juga gambar patung di gedung Konsulat Indonesia, New York dan tontonan kartun zaman dahulu, Sailormoon dengan rok mininya tanpa sensor pula.

Merujuk artikel yang berjudul “Tanggapi Petisi BlackPink, Shopee: Iklan Sudah Lulus Sensor”. Country Brand Manager Shopee, Rezki Yanuar menjelaskan bahwa Lembaga Sensor Film Indonesia telah memberikan izin tayang terhadap iklan yang dipetisi tersebut. Dikarenakan Shopee selalu mengikuti semua regulasi yang ada di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melayangkan surat peringatan kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan Shopee. Penjelasan Rezki ini ditulis oleh Dipna Videlia Putsanra dalam tirto.id.

Zoya Amirin, psikolog seksologi klinis menyatakan kita harus fokus terhadap perilaku menghargai dan dihargai dalam aspek seksual, baik perempuan kepada laki – laki maupun sebaliknya. Ini adalah salah satu pendidikan yang lebih signifikan untuk mempengaruhi kesehatan seksual anak.

Pemahaman bahwa perempuan selalu disalahkan menjadi asal mula maksiat bisa menguat jika kita mengomentari iklan yang dibintangi BlackPink ini.
Lebih baik kita memikirkan bagaimana mendorong pengesahan undang – undang penghapusan kekerasan seksual daripada terus-menerus menjadikan perempuan sebagai obyek kesalahan seksual.

Pada 11 Desember 2018 lalu, KPI telah meminta 11 stasiun televisi yang menayangkan iklan belanja online tersebut untuk tidak lagi menayangkan. KPI berargumen bahwa iklan tersebut dapat melanggar Pasal 9 Ayat (1) SPS KPI Tahun 2012. Pasal ini berkaitan dengan kewajiban program siaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak terkait budaya. KPI juga meminta produsen agar memperhatikan brand safety dalam pembuatan iklan agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Himbauan KPI ini ditulis dalam artikel Tanggapi Petisi, KPI Minta Stasiun TV Hentikan Iklan BlackPink.

Buat saya, ini jadi menimbulkan sebuah pertanyaan yang serius: kenapa Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia tidak sejalan dengan KPI?. Apakah KPI yang kurang memahami arti keberagaman dan budaya di Indonesia yang tertuang di pasal tersebut?

Ada saran bijak setelah melihat polemik petisi hentikan iklan BlackPink ini. Lebih baik mendampingi anak ketika menonton sebuah tayangan dan memberikan pendidikan seksual kepada anak, bukan malah membatasi seseorang untuk berekspresi melalui pakaian. Iklan BlackPink ini buat saya tidaklah salah.


*Muhammad Rizky, pemerhati sosial media dan perempuan

*Hasna Safira – www.Konde.co

Apakah Toxic Relationship? Mengapa para perempuan harus menjauhi toxic relationship? Toxic Relationship merupakan sebuah situasi dimana sebuah hubungan personal yang dimulai dengan berlandaskan cinta, namun malah membawa energi negatif dalam kehidupan kedua pihak yang terlibat.

Hubungan ini bisa disebut sebagai hubungan yang bersifat racun atau toxic. Hal ini pasti akan sangat mempengaruhi cara kedua pihak menghargai hubungan tersebut dan juga dirinya sendiri serta kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka.

Situasi tersebut biasanya melibatkan rasa melelahkan, sebuah hubungan seharusnya menciptakan rasa bahagia dan produktif namun hubungan yang beracun selalu menguras tenaga dalam bentuk mental, emosi dan psikis korban.

Tidak adanya rasa menghargai, padahal rasa menghargai adalah salah satu fondasi untuk membangun hubungan yang sehat. Adanya pihak yang mendominasi pihak lainnya, hubungan semacam ini sangat membahayakan bagi perempuan karena dapat memberi pengaruh terhadap emosi negatif yang beresiko pada tindakan yang kasar hingga kekerasan seksual.


Apa yang Harus Kita Lakukan?

Apabila ternyata kamu berada didalam sebuah toxic relationship, segera pergi dari situasi tersebut, melangkah keluar, lepaskan dan melangkah maju ke dalam lingkungan yang dapat menciptakan energi yang positif.

Jika hubungan tersebut tidak pernah menghadirkan suasana dan energi yang positif, maka hal itu harus di pertanyakan apakah hubungan tersebut masih memiliki potensi untuk diperbaiki untuk menciptakan atmospher yang positif dan iklim yang sehat, kamu yang harus menentukan hal itu.

Pilihlah mana yang baik – baik saja dan mana yang tidak, karena terkadang semua bentuk racun yang ada dapat membutakan kamu dan kamu tidak dapat menentukan dengan jelas apa yang harus kamu lakukan.

Karena segala bentuk racun yang ada dalam sebuah hubungan bukanlah hal yang dapat di toleransi. Dengan berusaha menoleransi hal tersebut, mungkin kamu malah berubah menjadi orang yang menyalahkan masa lalu yang dialami oleh pelaku (pasangan) sehingga hal itu menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mengubah pasangan kamu atau membantu pasanganmu untuk berdamai dengan masalalunya, padahal itu sama sekali bukan tanggung jawabmu.

Berjuang untuk sesuatu yang memang tidak dituliskan untuk kita hanya akan menghancurkan diri sendiri. Karena terkadang melepaskan dan berjalan maju adalah satu – satunya hal yang dapat dilakukan.

Saat ini kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi dalam hubungan pacaran sudah mencapai angka yang sangat tinggi, hal tersebut terjadi karena adanya situasi yang biasa di sebut toxic relationship.

Karena ternyata masih banyak sekali perempuan di luar sana yang terjebak dalam situasi tersebut namun mereka tidak menyadari hal tersebut padahal mereka sangat dirugikan.

Berangkat dari fakta di atas, saya hadir dengan kampanye berjudul Love Me with Respect yang bertujuan untuk mengajak para perempuan untuk menjalani sebuah hubungan pacaran yang sehat.

Sebagai salah satu strategi untuk memberi pemahaman tentang isu tersebut, maka penting bagi kita untuk secara sadar mengetahui, mengenali toxic relationship kemudian menolaknya jika ini berakibat negative, menguras energi bahkan mengubah kita menjadi orang lain yang tidak kenal.

Yang paling penting adalah menyadari bahwa ini persoalan dan kita berhak menolaknya dan keluar dari sana.

(Foto/ Ilustrasi)

*Hasna Safira, penulis dan aktivis sosial

File 20181213 178579 385863.jpg?ixlib=rb 1.1

Ketika media menggambarkan kegiatan mendonasikan sperma melalui situs sebagai sesuatu yang berlebihan, sebuah penelitian menunjukkan alasan para pria yang melakukan hal ini karena mereka ingin membantu orang lain.
www.shutterstock.com



Nicole Bergen, University of Ottawa

George (bukan nama sebenarnya) berumur 24 tahun dan lajang. Selama empat tahun terakhir, dia telah membantu tiga pasangan mendapatkan momongan. Pasangan yang pertama mendapatkan dua anak laki-laki. Pasangan yang kedua mendapatkan seorang anak perempuan. Dan pasangan yang ketiga baru tahu bahwa sang istri hamil. Dia narasumber riset saya dan dia berkata:


“Saya melakukan sesuatu yang berdampak besar pada kehidupan orang-orang ini. Mengapa tidak saya terus-terusan menolong mereka?”


Sama seperti George, semakin banyak laki-laki menyumbang spermanya melalui Facebook atau situs lainnya. Donasi sperma online memberi para pendonor kebebasan untuk memilih siapa yang akan mereka bantu, dan juga berhubungan dengan calon penerima donor dan bernegosiasi mengenai ketentuan dan persyaratan pemberian donor.


Sama seperti Uber yang mentransformasi bisnis taksi dan Airbnb yang menggoncang bisnis hotel, donasi sperma online adalah bentuk baru bisnis bank sperma. Namun, meski semakin banyaknya orang yang beralih memberikan spermanya secara online karena aksesnya yang mudah, hanya sedikit yang diketahui tentang siapa si penyumbang sperma tersebut.


Penggambaran media terkait donasi sperma online sering kali diwarnai dengan referensi yang memanas-manasi tentang keberadaan pemberi keturunan yang berbahaya, bibit “unggul” dan skandal donasi sperma. Semua itu mendramatisir hal-hal yang cocok untuk program acara TV.


Tentu saja, potensi risiko donasi sperma online–seperti aktivitas online lainnya–tidak boleh dianggap remeh. Namun, perspektif yang lebih seimbang mengenai donasi sperma online penting untuk lebih bisa memahami praktik dan implikasinya bagi pria, wanita dan anak-anak yang menjadi bagian darinya.


Untuk menjawab kebutuhan tersebut, saya mengembangkan proyek penelitian dengan seorang kandidat doktor, Celine Delacroix, sebagai bagian dari program doktoral kami di Universitas Ottawa. Hasilnya diterbitkan dalam jurnal Critical Public Health.


Sebuah cara untuk menolong orang lain


Kami mengumpulkan kisah enam pria yang menyumbangkan spermanya secara online. Kami melakukan wawancara dengan mereka melalui Skype. Dalam wawancara yang berlangsung selama 45 hingga 75 menit, kami mendiskusikan harapan, motivasi, dan pengalaman mereka sebagai donor.


Usia para narasumber kami berkisar antara 24 sampai 67 tahun. Mereka berasal dari Australia, Kanada, Inggris, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat. Detail pengalaman mereka menyumbangkan sperma itu unik dan sangat personal. Namun, ada beberapa hal membuat mereka sama.


Hampir semua laki-laki dalam penelitian kami memandang apa yang dilakukannya itu sebagai cara untuk membantu orang lain.





Setiap laki-laki dalam penelitian ini memiliki setidaknya dua anak dari sumbangan spermanya; satu orang bahkan punya hingga 1.000 anak.
(Shutterstock)



George sedang cuti kuliah dan bekerja di sebuah gudang. Dia berharap untuk akhirnya mendapat pekerjaan lain yang bisa membantu orang. Namun untuk saat ini, dia memanfaatkan cutinya untuk bertemu dengan para calon orang tua secara online dan membantu mereka hamil.


Forum online memberi keleluasaan bagi para pendonor sperma untuk mengontrol proses yang terjadi. Ini memungkinkan mereka untuk menjadikan pengalaman mereka sangat personal dan bermakna.


Simon Watson, seorang pendonor dari Inggris, berkata:


“Ketika Anda membantu orang secara personal, itu membuat Anda merasa seperti seorang orang. Anda berbicara dengan seseorang di telepon dan kemudian Anda bertemu.”


Alex (bukan nama sebenarnya) pertama kali mulai menyumbangkan sperma sekitar lima tahun lalu untuk membantu pasangan lesbian di Eropa yang dilarang untuk mengakses bank sperma.


“Pada saat itu, para lesbian agak termarginalkan … mereka tidak memiliki hak untuk menikah dan mereka tidak memiliki hak untuk mengakses sarana IVF (bayi tabung).”


Hampir 1.000 anak yang dihasilkan dari donor sperma


Tugas menghasilkan keturunan adalah bagian yang penting mengapa pria memilih untuk menyumbangkan spermanya.


Para pria dalam penelitian kami masing-masing memiliki setidaknya dua anak dari sumbangan spermanya. Simon Watson, yang menganggap donasi sperma sebagai pekerjaan, diperkirakan memiliki 500 hingga 1.000 anak.


Pendonor seperti George melihat apa yang dilakukannya sebagai semacam rencana B: Dengan mendonorkan spermanya, dia bisa memuaskan keinginannya untuk bereproduksi tanpa memiliki tanggung jawab sebagai orang tua.


Narasumber kami juga berbicara tentang keterlibatan mereka dalam keputusan seputar inseminasi atau pembuahan.


Inseminasi terjadi baik secara alami (melalui hubungan seksual) ataupun secara artifisial (dengan menggunakan cangkir dan jarum suntik). Para laki-laki mengakui bahwa orang yang donor yang mengatakan di iklan bahwa mereka memilih melakukan inseminasi secara alami sering dianggap sebagai predator. Karena alasan itu, mereka semua lebih menyukai inseminasi buatan.


Para laki-laki tersebut memiliki perasaan yang kompleks dan terkadang belum selesai tentang keterikatan mereka dengan anak-anak yang dihasilkan dari donor sperma mereka. Alex berkata:


“Meskipun saya tidak menganggap diri saya ayah mereka, saya menganggap bahwa ada sebagian kecil dari diri saya (ada di mereka), dan sebagian kecil dari keluarga saya di luar sana.”


Risiko tidak disetujui


Para pria ini menyadari risiko yang ada ketika mereka memiliih untuk menyumbangkan spermanya secara online. Mereka juga sadar atas ketidaknyamanan atau ongkos yang harus dibayar dari kantong mereka sendiri, misalnya ketika mereka bertemu dengan calon penerima sperma. Mereka juga membicarakan tentang orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan keputusan mereka, termasuk keluarga mereka.





Semua pria yang diwawancarai memilih inseminasi buatan karena takut dianggap sebagai predator.
(Shutterstock)



Bank sperma tradisional memiliki persyaratan ketat untuk para pendonor, tetapi donasi sperma online sulit untuk diatur dan dilacak, terutama ketika donasi terjadi di perbatasan internasional.


Hukum yang tidak jelas dan terkadang bertentangan dapat memberikan pendonor sperma online perlindungan hukum yang berlapis. Orang-orang dalam penelitian kami mengatakan mereka tidak khawatir terhadap implikasi hukum ketika mereka menyumbangkan sperma secara informal.


Ketika masyarakat meninggalkan bank sperma tradisional dan semakin beralih ke online untuk menemukan “donor yang tepat,” kita dihadapkan dengan pertanyaan penting tentang masa depan reproduksi bantuan dan bagaimana cara terbaik untuk melindungi kepentingan semua orang yang terlibat.


Untuk ke depannya, mari kita pastikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merefleksikan banyak cerita dan pengalaman orang-orang yang terlibat dalam donasi sperma online.The Conversation


Nicole Bergen, PhD Candidate, University of Ottawa


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Natasya Aulia- www.Konde.co

Australia dan Indonesia adalah Negara yang sama-sama mengalami persoalan serius soal Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT merupakan ancaman serius bagi kedua negara ini.
Angka kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia pada tahun 2017 menyentuh angka  9.267 (KOMNAS PEREMPUAN, 2018). Fenomena ini melibatkan anggota keluarga (ayah kandung, adik, kerabat) hingga pasangan intim/ pacar) sebagai pelaku utama.

Dan sebanyak 1.528 kasus KDRT dilakukan oleh pacar. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan fisik yang menyentuh 41 persen, diikuti dengan kekerasan seksual yang berada di angka 31 persen.

Australia,  dengan peradaban yang jauh berbeda, juga menghadapi ancaman yang serupa. Hingga akhir November 2018, tercatat kematian perempuan karena KDRT menyentuh angka 63 orang (Baker, 2018). Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat ketika akan memasuki hari Natal dan Tahun Baru. Laporan terjadinya KDRT terus meningkat hingga memasuki angka 270 kasus (Perkins & Butt, 2018).  Fenomena ini merupakan siklus yang terjadi setiap tahun di negara Kanguru tersebut.Data statistik diatas menunjukkan bahwa fenomena KDRT adalah ancaman yang sangat serius bagi perempuan di kedua negara.

Australia, Langkah Konkret Para Legislator 

Para legislator dari berbagai partai di Australia terus menyuarakan adanya langkah konkret yang harus dilakukan oleh institusi publik untuk menangani masalah ini. Sebagai contoh, pemerintahan negara bagian Victoria yang dipimpin Daniel Andrews menginisiasikan pendirian Royal Commision into Family Violence. Komisi ini akan mengurus dan memberikan rekomendasi kepada institusi hukum lainnya agar dapat berintegrasi dan membuat proses hukum atas KDRT menjadi lebih efisien bagi para korban dan keluarga (Gilmore, 2018). Tindakan ini merupakan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian untuk memberikan keamanan yang komperehensif terhadap perempuan dan keluarga korban KDRT.

Victoria juga sudah berusaha menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan masalah KDRT di wilayahnya dan menjadi contoh untuk diikuti negara bagian lain. Pemerintah Federal Australia juga telah  menginisiasikan salah satu program yang ditujukan menangani masalah KDRT. Dalam realisasinya, mereka turut mengajak Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam program ini.

Pemerintah Australia dan Indonesia, Upaya Kerjasama

Angka insiden KDRT yang tinggi di Indonesia menjadi pendorong bertahannya program pemberdayaan perempuan bernama MAMPU, yang merupakan program kerjasama diantara kedua negara.

Sejak 2014, Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama untuk membangun kondisi sosio-politik yang baik bagi perempuan Indonesia.

Pemerintah Federal Australia (melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia) bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk meluncurkan program pemberdayaan perempuan seperti MAMPU Program ini dilakukan untuk memberdayakan hidup perempuan yang termarjinalisasi secara politik, ekonomi, dan sosial. Lebih dari seratus organisasi pemberdayaan lokal di 28 provinsi dan 150 kabupaten menjadi mitra dari program ini (Lockley, et al., 2017).

Program ini ditujukan untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek yaitu mempermudah akses perempuan  terhadap program sosial pemerintah, memperbaiki kondisi lingkungan kerja serta menghapus diskriminasi dalam tempat kerja, memperbaiki kondisi para pekerja migran di luar negeri, memperbaiki status kesehatan dan nutrisi para perempuan, dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Salah satu aspek yang menonjol dari misi ini adalah program untuk mengurangi jumlah angka kekerasan pada perempuan (Bappenas, 2014).

Beberapa cara yang dilakukan dalam program ini adalah dengan membentuk komunitas yang terdiri perempuan dari berbagai kelompok masyarakat dan mengajari dan melatih para partisipan perempuan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat.

Program ini juga melakukan pendampingan terhadap lebih dari 67.000 perempuan dan 4.000 laki-laki untuk mendapatkan akses pelayanan yang dasar dari pemerintah. Akses tersebut ditujukan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hukum (terhadap korban kekerasan, pekerja migran).

KOMNAS Perempuan menjadi salah satu mitra yang ikut mengembangkan misi dalam program ini. Salah satu misi utama yang ingin dicapai adalah masuk dan meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Misi lainnya yang sedang dilakukan melalui program ini adalah edukasi dan akses terhadap sumber hukum yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan domestik atau seksual. Sejauh ini, 45 persen perempuan anggota posko KOMNAS Perempuan lokal yang mengikuti program ini merasakan perubahan di kehidupan domestik mereka (Lockley, et al., 2017, pp. 35-36).

Melihat Reaksi Masyarakat

Program ini juga memancing perilaku positif  ketika dilakukan di komunitas perempuan lain. Banyak anggota dari berbagai komunitas mampu membangun hubungan sosial dengan orang/komunitas lain. Para partisipan merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka. Mereka juga  mulai mampu menghadapi dan berurusan dengan aparat hukum/pemerintahan demi mendapatkan pelayanan publik—hal yang sebelumnya sangat sulit untuk mereka lakukan. Perasaan terisolasi dari masyarakat perlahan berkurang untuk mereka (Lockley, et al., 2017, p. 34).

Program ini pun masih menuai reaksi negatif dari anggota masyarakat yang . reaksi negatif tersebut seringkali muncul dari para suami (bahkan pelaku) partisipan program tersebut. Dari wawancara yang dilakukan terhadap partisipan program dan fasilitator, mereka kerap mendapatkan protes dari para suami yang merasa program ini mengganggu kehidupan privat mereka. Anggota fasilitator program juga kerap mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan keberadaan program ini di tempat tinggal mereka (Lockley, et al., 2017, pp. 37-39).

Beberapa alasan umum yang muncul terhadap program ini adalah karena seringnya para perempuan keluar dari rumah untuk berpartisipasi dalam kegiatan program, membuat mereka menjadi istri yang tidak baik di mata masyarakat sekitar.

Para suami juga kerap melarang partisipan untuk mengikuti program karena mereka berpikir bahwa seorang istri seharusnya bekerja dari dalam rumah saja. Alasan lain yang dikeluarkan oleh pihak yang menolak program ini adalah ketakutan akan para istri yang akan menantang para suami setelah selesai melakukan program ini.

Munculnya reaksi negatif ini bukanlah hal yang asing dalam masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan, masih ada anggapan bahwa laki-laki masih memiliki kuasa yang lebih tinggi dalam masyarakat. Menurut Kaufman (1997) , tidak  dapat dipungkiri pula dengan dominasi budaya patriarki, bersamaan dengan tidak amannya komunitas yang ada di sekitar para perempuan tersebut, akan mengurangi rasa percaya diri dan partisipasi mereka. Hal tersebut akan menghambat mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat (Kaufman, 1997, p. 157).

Ketakutan terhadap kekuatan dari perempuan dan kontribusinya terhadap masyarakat juga bukan hal yang hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara Amerika Latin, kegiatan protes, demonstrasi, dan organisasi seringkali dinahkodai oleh perempuan. Namun para suami juga masih merasa iri dan dikalahkan kuasanya ketika melihat istri mereka bergabung dalam kelompok gerakan sosial atau ketika pergi ke luar kota untuk melakukan mobilisasi politik. Hal tersebut kerap terjadi dan tidak dapat dihindari pada masanya (Kaufman, 1997, p. 156)

Namun dengan lumrahnya fenomena tersebut, perlu diperhatikan bahwa kondisi tersebut juga merupakan hambatan bagi para perempuan untuk bisa mendapatkan haknya terhadap perlindungan hukum dan independensi sosial. Hal inilah yang kerap menahan efektifitas program tersebut dan manfaat nya bagi para partisipan.

Dan disaat yang sama, melalui program ini, para perempuan secara perlahan menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi mandiri dalam mengelola dan menggunakan hak mereka sebagai warga negara melalui program sosial pemerintah. Kemampuan organisasi dan relasi antar kelompok pun memberikan manfaat sosial bagi mereka untuk mengelola sumberdaya untuk keluarga dan masyarakat.

Pada akhirnya mereka menjadi percaya diri dan mampu membela diri secara hukum ketika kasus KDRT muncul di sekitar mereka.


*Natasya Aulia, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).


Referensi:

Baker, N. (2018, November 23). Counting Dead Women: The Project Keeping Toll of Australia's Hidden 'epidemic'. Retrieved from SBS News:

https://www.sbs.com.au/news/counting-dead-women-the-project-keeping-toll-of-australia-s-hidden-epidemic

Bappenas. (2014). Mampu: Australia Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment. Bappenas.

Gilmore, J. (2018, November 28). National Efforts to end Family Violence could draw from Victoria. Retrieved from The Sydney Morning Herald:
https://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/national-efforts-to-end-family-violence-could-learn-from-victoria-20181128-p50j07.html

Kaufman, M. (1997). Differential Participation: Men, Women, and Popular Power. In M. Kaufman, & H. D. Alfonso, Community Power & Grassroots Democracy (pp. 151-169). Ottawa: Zed Books Ltd.

KOMNAS PEREMPUAN. (2018). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018. Komnas Perempuan, Jakarta. Retrieved from
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf

Lockley, A., Marcoes, L., Nugroho, K., Andari, B., Hartanto, J., Agustin, R., & Sundari, A. (2017). Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia. Jakarta:
MAMPU: Indonesia Partnership for Gender Equity and Women's Empowerment.

Perkins, M., & Butt, C. (2018, Desember 20). 'He's Beating Me Again. Please Help': Family Violence Soars Over Christmas Period. Retrieved from Sydney Morning Herald:
https://www.smh.com.au/national/victoria/he-s-beating-me-again-please-help-family-violence-soars-over-christmas-period-20181219-p50n9l.html

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)