Dalia Yashar, satu dari para mahasiswa perempuan pertama yang menjalani pelatihan pilot komersial. Foto diambil pada 15 Juli 2018. Akan ada perempuan sebagai penumpang pertamanya.
Reuters/Hamad I Mohammed



Alainna Liloia, University of Arizona

Perempuan Arab Saudi akan diizinkan untuk memiliki paspor dan bepergian tanpa izin dari kerabat laki-laki.


Peraturan ini diumumkan oleh pemerintah setempat pada awal Agustus lalu untuk mengurangi salah satu peraturan yang paling mengekang di negara itu, yaitu laki-laki memiliki kuasa atas kerabat perempuan mereka dalam sebuah sistem perwalian.


Perempuan Arab Saudi juga akan diperbolehkan untuk mendaftarkan pernikahan, perceraian, dan kelahiran, serta menerima dokumen-dokumen keluarga tanpa harus mendapatkan izin wali laki-laki. Namun, mereka tetap memerlukan izin wali untuk menikah, keluar dari penjara, dan keluar dari tempat perlindungan dari kekerasan rumah tangga.


Adanya tekanan sosial membuat beberapa perempuan Arab Saudi masih membutuhkan izin dari keluarga untuk bepergian. Meskipun perempuan sudah diperbolehkan mengemudi pada 2008, izin dari keluarga tetap menyulitkan banyak perempuan Arab Saudi untuk berkendara sendiri.


Arab Saudi menerapkan interpretasi hukum Islam yang ketat yang memandang pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin dan kuasa laki-laki sebagai sesuatu yang vital dalam menjaga moral masyarakat Islam. Namun perempuan Arab Saudi tidak mau menjadi sekadar korban dari rezim patriarkis ini.


Sebagai seorang peneliti yang mempelajari pergerakan perempuan di Timur Tengah, saya memahami bahwa perempuan Arab Saudi – seperti pada populasi besar lainnya – merupakan kelompok manusia yang beragam dengan pemikiran dan pengalaman yang berbeda-beda.


Mereka sekolah, bekerja sebagai jurnalis dan pilot maskapai, menyelam, menongkrong bersama teman -– dan, semakin mendesak hukum untuk memperluas hak-hak perempuan.


Berjuang demi kesetaraan


Kebebasan baru perempuan Arab Saudi adalah bagian dari reformasi yang lebih luas yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk memodernisasi negara Muslim konservatif yang berpenduduk 33 juta ini dan untuk meredakan perhatian internasional atas permasalahan hak asasi manusia.


Tetapi kemajuan di sisi hukum ini tetap disertai dengan penindasan terhadap aktivis perempuan Arab Saudi yang mendesak adanya reformasi sistem perwalian.


Perempuan berjuang selama puluhan tahun untuk mendapatkan hak mengendarai mobil, dan tahun lalu, sebelum larangan itu dicabut, beberapa aktivis ditangkap karena secara terbuka mengemudi mobil. Bahkan, banyak yang masih ada di penjara.


Perempuan Arab Saudi juga bersuara untuk menghapuskan sistem perwalian dengan mengedarkan petisi online dengan tagar #IAmMyOwnGuardian dan mengadakan kelas-kelas untuk memberikan edukasi kepada perempuan lainnya perihal undang-undang sistem perwalian.


Ada pula yang membuat aplikasi bernama “Know Your Rights untuk memberi informasi mengenai hak-hak hukum perempuan.


Mereka juga memanfaatkan undang-undang yang melarang pencampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum.


Di dalam area khusus perempuan yang berada di mal, taman, restoran, sekolah, dan kedai kopi, perempuan lebih leluasa mengekspresikan kebebasannya. Mereka dapat melepaskan abaya –- jubah hitam dan panjang yang harus dikenakan semua perempuan Arab Saudi –- dan berbicara terang-terangan tanpa pengawasan laki-laki.


Beberapa perempuan bahkan meminta lebih banyak tempat-tempat khusus seperti ini agar tersedia ruang bagi perempuan untuk keluar dari kekangan patriarkis.


Pendidikan bagi perempuan


Perempuan Arab Saudi telah memperoleh pendidikan tinggi sejak 1970-an, tapi kesempatan untuk mengenyam pendidikan baru tumbuh secara nyata dalam 15 tahun terakhir.


Program beasiswa pendidikan ke luar negeri yang diluncurkan pada 2005 telah mengirimkan ribuan pelajar perempuan Arab Saudi setiap tahunnya ke Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, dan banyak negara lainnya.


Universitas khusus perempuan pertama di Arab Saudi, Princess Noura bint Abdulrahman University, berdiri pada 2010. Dengan kapasitas sekitar 60.000 mahasiswa – universitas khusus perempuan terbesar di dunia, universitas ini bertujuan untuk memberi pelajar-pelajar perempuan Arab Saudi akses yang lebih baik ke bidang-bidang yang dikuasai laki-laki, seperti kedokteran, ilmu komputer, manajemen, dan farmasi.


Pada 2015, jumlah pendaftar perempuan untuk masuk perguruan tinggi melebihi laki-laki. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Arab Saudi, tercatat 52% mahasiswa di Arab Saudi adalah perempuan.


Pekerja perempuan


Peningkatan pada sektor pendidikan tidak sejalan dengan jumlah perempuan yang bekerja.


Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2016, hanya 22% perempuan Arab Saudi yang bekerja di luar rumah, dibandingkan dengan 78% laki-laki yang bekerja.


Perempuan bisa – dan mampu – bekerja di hampir seluruh bidang seperti laki-laki, dengan pengecualian untuk bidang-bidang yang “berbahaya” seperti konstruksi atau mengumpulkan sampah. Sejak hukum Islam mengizinkan perempuan untuk memiliki dan mengatur sendiri propertinya, semakin banyak perempuan Arab Saudi melihat pekerjaan sebagai jalan menuju kebebasan finansial.


Ada beberapa jurnalis perempuan Arab Saudi, seperti Weam Al Dakheel, yang pada 2016 menjadi pembawa acara TV perempuan pertama dalam program berita pagi di Arab Saudi.


Ada pula pengacara perempuan Arab Saudi, seperti Nasreen Alissa, satu dari sedikit perempuan yang memiliki firma hukum di Arab Saudi dan pencipta aplikasi “Know Your Rights


Dan menurut Organization for Economic Cooperation and Development, lebih setengah guru di Arab Saudi adalah perempuan. Sementara, setengah pekerja ritel di Arab Saudi juga merupakan perempuan.





Jurnalis Arab Saudi menanyai Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada konferensi pers di Riyadh, 2016
AP Photo/Jacquelyn Martin



Pemerintah Arab Saudi telah menargetkan sebanyak 30% perempuan memiliki pekerjaan pada 2030. Meski pembauran laki-laki dan perempuan kerap dilarang di tempat kerja, perempuan adalah komponen kunci dalam usaha “Saudization yang sedang berlangsung untuk mengganti pekerja-pekerja non-Saudi dengan pekerja-pekerja lokal.


Pendekatan politis


Arab Saudi secara perlahan melebarkan hak-hak perempuan sebagai bagian dalam usaha rebranding untuk melawan pandangan negatif sebagai sarang terorisme dan fundamentalisme agama setelah penyerangan World Trade Center di New York, AS, pada 11 September 2001.


Perempuan telah membuat kemajuan di bidang politik dalam beberapa tahun terakhir. Pertama-tama, beberapa perempuan ditunjuk sebagai wakil menteri pendidikan pada 2009, penasehat raja pada 2010, dan duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat pada 2019.


Pada 2015, perempuan Arab Saudi diberikan hak untuk memilih dan ikut serta dalam pemilihan daerah. Hampir 1.000 perempuan maju sebagai kandidat anggota dewan; jumlah ini sekitar 14% dari total kandidat.


Para calon perempuan pertama Arab Saudi kesulitan dalam meyakinkan pemilih – hanya 9% pemilih adalah perempuan. Kini, mereka hanya menduduki 20 dari total 2.000 kursi anggota dewan.


Dua aktivis perempuan ternama yang mencalonkan diri, yaitu Loujain Hathloul dan Nassima Al-Sadah, didiskualifikasi pada 2015 dengan alasan yang tidak jelas.


Di Arab Saudi yang patriarkis, para perempuan yang terpilih tetap menghadapi hambatan besar untuk melaksanakan tugas, bahkan tugas-tugas mereka pun dibatasi. Tugas mereka sebatas mengawasi pengumpulan sampah dan mengeluarkan bangunan izin. Beberapa bahkan harus menghadiri pertemuan dewan melalui video konferensi untuk menghindari berada di ruangan yang sama dengan laki-laki.


Hambatan-hambatan ini tidak menghentikan perempuan Arab Saudi dalam bekerja – baik di dalam maupun di luar sistem politik – untuk mengubah negaranya.


“Saya hanya seorang warga negara yang baik, yang mencintai negaranya, seorang anak perempuan yang mencintai keluarganya, pelajar yang tekun, dan pekerja yang rajin,” tulis seorang aktivis Nouf Abdulaziz dalam sebuah surat yang diunggah secara online setelah penangkapannya pada Juni 2018.


Bahkan ketika berada di dalam penjara, dia tetap “mengharapkan yang terbaik” untuk Arab Saudi.


Franklin Ronaldo menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.The Conversation


Alainna Liloia, Graduate Associate, Ph.D. Student, University of Arizona


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


*Inan Iftinah- www.Konde.co

Konde.co- Santi merasakan nyeri haid ketika datang menstruasi pertama. Itu dialami ketika ia masuk SMP.

Perutnya seperti diiris, agak melilit, penginnya tidur terus dan malas untuk beraktivitas. Sebelumnya ia tak pernah merasakan yang seperti ini.

Ketika ia bertanya pada teman-teman perempuannya, hampir semua mengalami hal yang sama. Nyeri pada saat haid memang bukan hal yang baru bagi perempuan. Tak hanya nyeri, pada saat menstruasi datang, banyak yang merasakan kurang bebas. Sekali waktu harus mengganti pembalut atau melihat apakah ada darah yang menembus ke baju.

Hal-hal seperti ini sangat membuat tidak nyaman, mau olahraga rasanya nyeri, mau berenang rasanya aneh. Namun jika tak berolahraga, selalu ada yang bertanya,” Kenapa gak olahraga, San? Lagi sakit?.”

Belum lagi stereotype yang dilekatkan pada perempuan ketika haid: darah tak boleh menembus baju, padahal ini adalah hal-hal yang tak terhindarkan yang dialami perempuan. Perempuan yang mengalami, namun orang lain yang repot untuk mengurusi.

“Banyak hal yang tak nyaman, semua orang seolah memperhatikan ketika darah menembus ke baju. Rasanya risih,” kata Santi.

Mitos seputar menstruasi selama ini antaralain: penyakit perempuan, kutukan, dianggap tak suci, dll. Ada pula yang ketika menstruasi datang, anak mendapatkan pernyataan seperti: kamu sudah dewasa, kamu sudah bukan anak-anak lagi. Hal-hal yang justru membuat rasa tidak nyaman.

Irwan Abdullah dalam Jurnal Humaniora (2002) pernah menuliskan tentang mitos menstruasi dan konstruksi budaya atas realitas gender, seperti perempuan pada saat menstruasi tidak mendapatkan tempat yang layak karena dianggap kotor, seperti kehilangan hak untuk terlibat untuk kegiatan umum, sakit dan nyeri juga dengan sendirinya membuat perempuan menjadi terbatas dan tidak nyaman.

Hal lain, menstruasi ternyata tidak hanya bicara soal reproduksi perempuan, namun juga soal lingkungan. Sejak banyak anak-anak muda yang berkampanye soal lingkungan dan meminimalisir penggunaan plastik, orang kemudian juga bicara soal pembalut yang digunakan perempuan ketika haid.

Sebagian perempuan menggunakan pembalut sekali pakai, namun faktanya ternyata pembalut sekali pakai beserta kemasannya dan pembungkusnya masing-masing menghasilkan lebih dari 200.000 ton limbah pertahun karena pembalut ini dibuat dari bahan plastik

Dan bayangkan saja jika banyak perempuan setiap bulannya ketika datang haid, menggunakan plastik dalam tubuhnya.

Belakangan, kampanye penggunaan barang-barang ramah lingkungan semakin eksis terutama di kalangan milenial. Mulai dari stop sedotan plastik, gerakan membawa botol minum, hingga kantung plastik berbayar. Gerakan-gerakan ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjadi agen perubahan dalam kelestarian bumi.

Salah satu yang dikampanyekan adalah penggunaan pembalut menstrual cup bagi perempuan. Natracare pernah mengeluarkan data menstrual cup bisa dicuci dan dipakai berulang kali dan ramah lingkungan.

Namun dari banyaknya produk pembalut untuk menstruasi ini, hal yang paling penting adalah sudah seharusnya kita bertanya pada perempuan, perasaan perempuan yang mengalami menstruasi setiap bulannya, perasaan perempuan yang harus menggunakan pembalut plastik setiap bulannya.

Menstruasi adalah situasi yang tak mengenakkan bagi perempuan, setiap saat harus ke kamar mandi untuk membersihkan vagina, tak terlalu bebas bergerak. Banyak teman-teman saya yang lain bahkan harus membatasi aktivitasnya ketika haid, karena sering merasakan nyeri dan lebih enak tidur di rumah.

Ada yang terpaksa sekolah padahal tubuhnya tak nyaman, belum lagi emosi karena hormonal yang naik turun. Perempuan pekerja punya hak untuk mengambil cuti haid ketika menstruasi datang, walaupun tak semua bisa mengambilnya. Masih saja ada perusahaan yang menganggap remeh menstruasi, tak memperbolehkan pekerjanya mengambil cuti haid, padahal ini diperbolehkan oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Hal yang sama juga menimpa pelajar dan mahasiswa. Tak bisa mengambil cuti pelajar atau cuti mahasiswa. Bahkan ketika sedang haid dan tak masuk sekolah, rasanya aneh karena akan mengundang banyak pertanyaan.

Mestruasi seharusnya tak hanya menjadi urusan perempuan, namun juga urusan lingkungan sosial, dari penggunaan pembalut plastik yang tak ramah perempuan, harus terbatas geraknya karena nyeri dan banyak orang yang mentertawakan, bertanya ketika darah yang tembus di baju.

Jika semua orang mendukung ketika perempuan mengalami menstruasi, maka ini akan membantu mental perempuan. Perempuan bisa merasakan kenyamanan di tengah rasa nyeri.

(foto/ Ilustrasi: Konde.co)

*Inan Iftinah, mahasiswa London School of Public Relation, Jakarta




Christophe Petit Tesson/EPA


Sarah L. Cook, Georgia State University; Lilia M. Cortina, University of Michigan, dan Mary P. Koss, University of Arizona

Warga negara Indonesia Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Inggris, setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap 48 laki-laki.


Di Amerika Serikat (AS), seorang psikolog di California menuduh kandidat hakim agung Brett Kavanaugh melakukan kekerasan seksual terhadap dia saat mereka masih di sekolah menengah.


Istilah-istilah “pencabulan” (sexual abuse), “serangan seksual” (sexual assault), “pelecehan seksual” (sexual harassment) dan pemerkosaan bertebaran di media.


Banyak orang ingin memahami perilaku ini dan bagaimana mencegahnya. Sehingga tentu akan berguna kalau kita bisa konsisten dan akurat saat menggunakan istilah-istilah ini.


Namun apa makna masing-masing istilah ini?


Kami memiliki spesialisasi dalam penelitian ilmiah terhadap pencabulan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual selama beberapa dekade.


Mari kita bahas definisi masing-masing istilah ini. Lalu kita bisa lihat bagaimana perilaku ini kadang beririsan.

Pencabulan

Di AS, istilah ini ramai di media belakangan ini terkait dokter olahraga Larry Nassar yang diadili karena melakukan pencabulan, sebuah bentuk perilaku melecehkan anak-anak. Pencabulan digunakan untuk menggambarkan perilaku terhadap anak-anak, bukan orang dewasa.


Seluruh negara bagian AS memiliki hukum yang mengakui bahwa anak-anak tidak mampu memberikan persetujuan (sexual consent) yang layak terhadap tindakan seksual apapun. Di AS, usia seseorang sudah dianggap mampu memberikan persetujuan ini dimulai dari 16 hingga 18 tahun.


Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak adalah tindakan kriminal.

Pemerkosaan

Pada 2012, FBI mengeluarkan revisi definisi pemerkosaan, yaitu “penetrasi, walau sedikit, terhadap vagina atau anus dengan organ tubuh atau objek apa pun, atau penetrasi oral dengan organ seks seseorang, tanpa persetujuan korban.” Revisi ini netral dalam gender, artinya korban bisa mencakup siapa saja.


Kalau dibaca lebih lanjut, definisi FBI ini tidak seperti bayangan sebagian besar orang terkait pemerkosaan – umumnya dilakukan oleh orang asing dengan paksaan. Definisi FBI ini tidak menyebut apa pun terkait hubungan korban dan pelaku. Persetujuan adalah kemampuan kita untuk membuat keputusan apa yang terjadi pada tubuh kita.


Pelaku dapat memaksa melakukan seks penetratif pada korban lewat berbagai cara. Pelaku bisa mengacuhkan penolakan verbal - misalnya dengan berkata “tidak”, “hentikan”, “aku tidak mau” - atau mengatasi penolakan fisik dengan menahan seseorang di bawah sehingga korban tidak bisa bergerak.


Seseorang dapat melakukan penetrasi seorang korban yang tidak mampu memberikan persetujuan karena dia mabuk, tidak sadar, tidur, atau memiliki keterbatasan mental atau fisik; atau dapat mengancam atau menggunakan kekuatan fisik atau senjata terhadap korban.


Intinya, cara-cara ini mengacuhkan atau menghilangkan kemampuan korban untuk membuat keputusan sendiri atas apa yang terjadi pada tubuh mereka. Hukum di negara-negara bagian AS berbeda-beda terkait menghilangkan kemampuan atau mengacuhkan penolakan.


Pelaku tidak dapat membela diri terhadap tuduhan pemerkosaan dengan mengklaim bahwa mereka sedang mabuk atau bahwa mereka memiliki hubungan perkawinan dengan korban.

Serangan seksual

Istilah pemerkosaan dan serangan seksual sering digunakan bergantian dalam berita terkait gerakan #MeToo. Praktik ini, walau tidak disengaja, membingungkan.


Definisi pemerkosaan itu spesifik, tapi istilah serangan seksual dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa tindakan kejahatan yang sifatnya seksual, mulai dari menyentuh dan mencium, menggesek, meraba atau memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual. Namun serangan seksual beririsan dengan pemerkosaan karena istilah itu mencakup pemerkosaan.


Peneliti bidang sosial dan perilaku sering menggunakan istilah “kekerasan seksual”. Istilah ini jauh lebih luas daripada serangan seksual. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang secara hukum tidak termasuk kriminal tapi membahayakan dan menimbulkan trauma.


Kekerasan seksual mencakup penggunaan janji palsu, tekanan terus-menerus, kata-kata yang melukai, maupun ancaman terhadap reputasi seseorang untuk memaksa adanya tindakan seksual. Istilah ini juga mencakup tindakan non-sentuhan seperti catcall dan siulan, yang dapat membuat perempuan merasa diobjektifikasi dan dirugikan.


Kekerasan seksual mencakup penyebaran gambar-gambar tidak senonoh secara elektronis tanpa persetujuan, mempertunjukkan alat kelamin atau secara sembunyi-sembunyi melihat orang lain sedang telanjang atau melakukan hubungan seks.

Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah istilah yang lebih luas dibanding serangan seksual, istilah ini mencakup tiga kategori perilaku yang tidak dibolehkan.


Pertama, pemaksaan seksual - secara legal disebut “pelecehan quid pro quo” - yang mengacu pada upaya implisit atau eksplisit untuk membuat suatu kondisi terkait pekerjaan bergantung pada perilaku seksual. Skenario klasik “tidur dengan saya atau kamu dipecat” adalah contoh pemaksaan seksual. Perilaku ini adalah bentuk yang paling umum dikenali sebagai pelecehan seksual, akan tetapi juga yang paling jarang.


Bentuk pelecehan yang kedua, dan lebih sering terjadi, adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan: sentuhan, pelukan, elusan, ciuman yang tidak diinginkan, tekanan terus-menerus untuk melakukan kencan atau tindakan seksual. Patut dicatat bawah pendekatan romantis atau seksual dapat bervariasi dalam lingkungan kerja, tidak semuanya adalah pelecehan.


Untuk bisa disebut pelecehan seksual yang melanggar hukum, perilaku seksual tersebut harus tidak diinginkan dan tidak menyenangkan bagi korban. Menurut Mahkamah Agung AS, perilaku pelecehan seksual harus “cukup parah atau meluas” dalam “menciptakan lingkungan kerja yang membahayakan”.


Perhatian seksual yang tidak diinginkan bisa mencakup serangan seksual dan bahkan pemerkosaan, jika seorang atasan memaksa mencium atau meraba seorang resepsionis tanpa persetujuan, maka ini adalah contoh perhatian seksual yang tidak diinginkan sekaligus serangan seksual.


Namun, sebagian besar pelecehan seksual tidak melibatkan perilaku seksual. Kategori ketiga dan yang paling sering terjadi adalah pelecehan gender: tindakan yang merendahkan orang lain terkait gender, namun tidak melibatkan ketertarikan seksual.


Pelecehan gender bisa termasuk istilah dan gambar seksual yang kasar, misalnya komentar merendahkan terkait tubuh atau kegiatan seksual, grafiti yang merendahkan perempuan atau laki-laki. Seringnya, perilaku ini sepenuhnya seksis, misalnya komentar bahwa seorang perempuan tidak pantas memimpin atau laki-laki tidak bisa mengurus anak. Tindakan semacam ini termasuk pelecehan “seksual” karena berdasarkan seks (jenis kelamin), bukan karena terkait seksualitas.

Semuanya buruk

Dalam sejarah, sikap sosial terhadap tindakan-tindakan ini mendapat reaksi yang berbeda-beda. Grafiti seksis dan celaan dianggap menghina, tapi bukan masalah yang sangat besar, kan? Ucapan pastinya tidak seburuk tindakan fisik. Dan jika tidak terjadi penetrasi, maka belum tentu itu kejadian buruk.


Namun, asumsi-asumsi dipatahkan oleh temuan ilmiah. Misalnya, peneliti di University of Melbourne menganalisis data 73.877 perempuan yang bekerja. Mereka menemukan bahwa pelecehan sekual, diskriminasi seksi dan semacamnya lebih merusak dalam pekerjaan dan kesehatan jiwa, dibanding perhatian seksual yang tidak diinginkan dan pemaksaan seksual.


Kami telah mencoba mengklarifikasi istilah-istilah yang kini semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kehidupan itu rumit. Tindakan cabul, serangan atau pelecehan tidak selalu dapat dengan mudah dikategorikan satu sama lain – kadang satu tindakan dapat masuk dalam lebih dari satu kategori. Akan tetapi, menggunakan istilah-istilah ini dengan tepat tetaplah penting untuk mendorong pemahaman publik.


Pada akhirnya, kami memahami bahwa masyarakat saat ini berada dalam periode yang tidak pernah ada sebelumnya dan yang tidak kita sangka akan terjadi. Orang-orang merefleksikan dan membicarakan dan mempertimbangkan berulangkali pengalaman dan perilaku mereka. Definisi, baik yang kriminal atau tidak, berubah seiring berubahnya standar sosial. Tahun depan, mungkin kami akan menulis kolom baru.


Artikel ini telah diperbaharui dan ditambahkan konteks Indonesia. Artikel asli terbit pada 7 Februari 2018.The Conversation


Sarah L. Cook, Professor of Psychology & Associate Dean, Georgia State University; Lilia M. Cortina, Professor of Psychology, Women's Studies, and Management & Organizations, University of Michigan, dan Mary P. Koss, Regents' Professor of Public Health, University of Arizona


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Jika disahkan, Omnibus law akan memperburuk kondisi buruh perempuan. Ada diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja yang merugikan perempuan. Selain itu, buruh perempuan juga akan terkena dampak rezim pasar kerja yang fleksibel

*Andi Cipta Asmawaty- www.Konde.co

Konde.co- Lagi-lagi atas nama investasi. Ini mungkin sudah kesekian kalinya pemerintah mengeluarkan kebijakan atas nama investasi tanpa melihat hal buruk yang terjadi pada buruh perempuan.

Kamu tahu khan jika sebelumnya pemerintah akan merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan karena ingin mengakomodir kepentingan pengusaha?.

Leksikon yang digunakan pemerintah layaknya “kanebo kering” atau “compang-camping”, lahir dari anggapan bahwa UU ketenagakerjaan menghambat investasi. Maka pemerintah ingin merevisinya.

Tentu, serikat buruh tidak pernah tinggal diam. Dengan kekuatannya membangun koalisi bersama masyarakat sipil dan mempengaruhi dengan opini kritis, mereka mencegah upaya revisi UU Ketenagakerjaan, para buruh banyak turun ke jalan. Inisiatif revisi dikecam serikat buruh.

Karena gagal merevisi UU Ketenagakerjaan, maka pemerintah kemudian mengakomodir kepentingan perusahaan, atas nama menkondusifkan iklim investasi dengan berencana mengeluarkan omnibus law penciptaan lapangan kerja (Cilaka). Omnibus law adalah mekanisme pembuatan 1 undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang yang lain.

Meskipun ketenagakerjaan masuk dalam salah satu kluster, Satuan Tugas Bersama yang dikoordinir oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan beranggotakan unsur kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi, namun ini tidak mengajak partisipasi serikat untuk masuk di dalamnya.

Hal ini bertentangan dengan argumen menteri tenaga kerja bahwa pemerintah mendengar masukan dari tripartit nasional.

Padahal, dengan mendukung partisipasi serikat, peningkatan partisipasi tenaga kerja, persoalan ketenagakerjaan, namun tetap menjembatani investasi, dapat dibidik cermat tanpa mengorbankan kepentingan buruh itu sendiri.

Khususnya buruh perempuan, partisipasi buruh perempuan di pasar tenaga kerja masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, mencatat persentasi laki-laki di pasar tenaga kerja formal sejak 2015-2018 meningkat dari 44,89% ke angka 46.29%, dibandingkan persentasi perempuan yang bergerak dari 37,78% ke 38.2% di tahun 2018. Disparitas gender terjadi di pasar tenaga kerja formal yang tidak dapat menyerap tenaga kerja perempuan secara maksimal.

Tentu, rendahnya partisipasi ini jika dibedah, hal ini tidak lepas dari diskriminasi yang dialami oleh buruh perempuan.

Kesenjangan upah antara buruh perempuan dan buruh laki-laki menjadi realitas buruh perempuan hingga kini.

Badan PBB untuk perburuhan, ILO (2017) melaporkan pendapatan laki-laki secara rata-rata selalu lebih tinggi (Rp 2.44 juta/bulan) dibandingkan (Rp 1.98 juta/bulan).

Kondisi kerja buruh perempuan juga belum dianggap layak. Pelanggaran hak-hak normatif terhadap buruh perempuan masih terjadi, dari tidak adanya kontrak, bekerja dengan sistem target, jam kerja yang panjang, fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum memadai, kekerasan dari atasan, dan sebongkah masalah lainnya yang membebani keseharian perempuan sebagai buruh.

Pertanyaannya, apakah Omnibus law ini akan mendukung kondisi kerja perempuan menjadi lebih layak atau justru memperparah?

Berkaca pada pengalaman buruh perempuan, terdapat setidaknya dua hal yang menjadi konsekuensi logis jika UU ini diberlakukan yaitu soal: diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja, cerminan rezim pasar kerja yang fleksibel

1. Diskriminasi Upah

Disparitas gender bukan hanya soal rendahnya partisipasi, tetapi diskriminasi terhadap buruh perempuan berada di sektor-sektor yang padat karya, seperti manufaktur.

Sektor inilah adalah salah satu sektor yang “mengeluh” mengenai proses percepatan investasi di Indonesia dan menuntut perubahan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Mempekerjakan buruh perempuan karena dianggap murah adalah landasan berpikir para pengusaha di sektor ini.

Kajian yang dilakukan oleh Laili dan Damayanti di 2018, menunjukkan tendensi diskriminasi upah terjadi di sektor manufaktur terutama di industri tekstil dan alas kaki, kertas dan barang cetakan, logam dasar besi dan baja, makanan, minum, dan tembakau serta industri pupuk kimia dan barang dari karet.

Dengan menggunakan data pooled crosss section di 1996 dan 2006 dari Survei tahunan Industri Besar Sedang (IBS) yang dilakukan BPS, kajian ini menghasilkan temuan empiris (yang tidak) mencengangkan: pada umumnya, perempuan mengalami diskriminasi upah di seluruh sektor industri manufaktur.

Tarik ulur revisi UU Ketenagakerjaan juga selalu beriringan bagaimana negara ingin menfleksibelkan baik dari sisi upah dan jam kerja. Kepentingan ini dimotori oleh sektor privat yang ingin menekan biaya produksi melalui upah buruh.

Diskriminasi upah ini akan melonjak jika fleksibelitas baik upah dan jam kerja di berlakukan. Pekerja lepas dan pekerja tidak tetap termasuk bentuk pekerjaan yang rentan. ILO (2017) melaporkan bahwa di Indonesia, pekerja rentan mencapai 57,6% dari komposisi tersebut, persentase buruh perempuan yang bekerja rentan lebih tinggi, atau sebesar 61,8% dibandingkan buruh laki-laki (54,9%).

2. Fleksibilitas Upah dan Jam Kerja

Sudah menjadi rahasia umum, upah minimum juga sering diberlakukan bersamaan dengan sistem kejar target. Perusahaan menetapkan target produksi tertentu yang jika dipenuhi akan mendapatkan upah minimum, dan jika tidak memenuhi target, maka buruh perempuan harus rela diupah di bawah standar minimum. Praktik ini juga dilakukan untuk menghindari sanksi pidana yang diatur oleh UU ketenagakerjaan bagi perusahaan yang lalai membayar upah minimum.

Pelenturan waktu kerja yang disepakati merupakan indikasi kasualisasi buruh di sektor formal. Dan realitas ini sudah dialami oleh para buruh perempuan yang bekerja musiman, khususnya di sektor manufaktur. Di sinilah, poin yang dijustifikasi oleh UU Perciptaan Lapangan Kerja: memberikan kewenangan penuh bagi perusahaan untuk menentukan baik jam kerja dan upah kerja buruh

Komunikasi yang tidak dua arah dan terkadang mengandung kekerasan adalah realitas buruh pabrik perempuan.

Mengacu pada pertanyaan di atas, Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini akan berjalan tumpah tindih dengan UU Ketenagakerjaan, sebagai payung hukum perlindungan buruh di Indonesia. Ketumpahtindihan ini berpotensi tidak memenangkan dan berpihak kepentigan buruh.

Gambaran di atas adalah setidaknya dua dampak terhadap kesejahteraan buruh perempuan baik material dan non material, yang seharusnya dapat didukung melalui intervensi negara: yang melindungi kepentingan dan hak buruh perempuan sebagai warga negaranya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Andi Cipta Asmawaty, mahasiswa pascasarjana Development Studies, International Institute of Social Studies, Belanda

Para perempuan muda juga mengalami depresi karena kekerasan yang dialaminya. Mereka stress, depresi bahkan banyak yang ingin bunuh diri

*Sharfina Izza- www.Konde.co

Konde.co- Saya membaca di sebuah linimasa, ada anak berusia kurang lebih 18 tahun melalui akun twitternya, membuat sebuah utas dimana ia mengalami tindak kekerasan berupa dipukuli oleh pamannya sejak umur 6 tahun tanpa diketahui oleh orangtuanya.

Kejadian tersebut berlangsung hingga usianya 13 tahun. Pamannya mulai memukulinya ketika kalah judi. Lalu pada saat umurnya 16 tahun, ia mendapatkan kekerasan seksual oleh 2 teman lelakinya.

Ia tidak berani mengatakan cerita sesungguhnya kepada orangtuanya karena ia menganggap hal seperti itu sangatlah tabu untuk kedua orangtuanya. Lalu ia bergegas untuk mencari pertolongan dengan datang ke tempat perlindungan perempuan dan anak.

Ini membuktikan bahwa perempuan muda juga banyak mendapatkan kekerasan dari orang terdekatnya.

Kekerasan lain adalah kekerasan yang terjadi dalam pacaran. Ini juga banyak dialami perempuan muda. Fetty Fajriatin dalam laman konde.co pernah menuliskan tentang tanda-tanda kekerasan dalam pacaran. Terdapat 10 bentuk atau tanda kekerasan dalam pacaran atau oleh orang terdekatmu:

1. Menggunakan kekerasan fisik untuk menyakitimu

2. Mengecek ponsel, email dan sosial media tanpa izin

Masyarakat kita tahu apa yang baik dan benar tetapi kurang mengetahui tentang hak-hak mereka. Hal sesederhana privasi saja masih dianggap remeh. Banyak yang menganggap mengecek handphone atau sosial media bukanlah suatu bentuk kekerasan. So, kalau pasangan ngecek HP atau sosmed tanpa izin atau dengan paksaan itu bukan tanda sayang, melainkan: tidak sopan.

3. Posesif atau cemburu yang berlebihan

Kata orang sih cemburu itu tanda sayang, tapi kalo berlebihan apa iya masih bisa disebut tanda sayang?

4. Menguntit secara fisik ataupun digital

5. Menjauhkanmu dari keluarga dan sahabatmu

Kadang banyak pasangan lupa bahwa jauh sebelum pacaran, kita adalah individu dengan segala kehidupan dan aktivitasnya masing-masing. Lalu apa hak pasangan menjauhkan kita dari sahabat bahkan keluarga kita, seolah-olah kita hidup hanya untuk membahagiakan dan melayani dia.

6. Membentak dan mengatakan sesuatu dengan meledak-ledak

7. Selalu meremehkan dan mengejekmu

Saya sering sekali melihat teman saya dikatain 'goblok' 'lemot' atau bahkan menjadi bahan tertawaan pacarnya sendiri.

8. Memaksa berhubungan seks

9. Menolak menggunakan kontrasepsi

10. Tuduhan tanpa alasan

Banyak perempuan muda yang kemudian mengalami stress, tak mau kuliah bahkan depresi ketika mendapatkan kekerasan dalam pacaran. Data-data ini saya dapat dari berbagai kajian tentang anak muda dan kekerasan.

Dari sinilah saya sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan tak pernah mengenal umur, dari yang muda hingga tua bisa mengalami kekerasan baik dari orang yang tak dikenal maupun dari keluarga terdekatnya.

Ada lagi yang lain, yaitu kekerasan yang terjadi di internet yang juga banyak menimpa perempuan muda. Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban  atau malicious distribution merupakan kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018.

Data Komnas Perempuan menyebutkan, kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi atau meneror korban, dan sebagian besar dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan suami pada perempuan dewasa maupun pacar yang dialami perempuan muda.

Pola yang digunakan korban diancam dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial, jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak mau kembali berhubungan dengan pelaku.

Kekerasan berbasis cyber meningkat setiap setiap tahunnya, dan tidak sepenuhnya dikenali oleh korban.

Di sisi lain, data Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa layanan bagi korban kekerasan berbasis cyber belum sepenuhnya terbangun dan bisa diakses korban secara mudah, baik dari mekanisme pelaporan, maupun pendampingan korban.

Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah UU Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang dalam penerapannya justru dapat mengkriminalkan korban.

Dalam hal ini perempuan korban mengalami ketidaksetaraan di depan hukum, karena hukum yang tersedia lebih berpotensi menjerat korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan.

Apa yang membuat perempuan muda rentan sekali terkena kekerasan di dalam hidupnya? Menurut saya ini adalah kondisi patriarki dimana banyak orang beranggapan bahwa perempuan itu lemah, maka dianggap sah-sah saja jika mendapatkan kekerasan. Alasan ini membuat saya selalu marah jika mendengarnya.

Padahal dampak kekerasan pada perempuan sangat mengguncang kesehatan fisik dan mental korbannya, korban sangat berpotensi mengalami bentuk PMS  atau Penyakit Menular Seksual, mulai dari yang ringan hingga setingkat dengan HIV/AIDS apabila bentuk dari kekerasan itu adalah pemerkosaan.

Para korban juga seringkali tidak bisa menghindari kehamilan yang tidak di inginkan yang menyebabkan kerugian besar pada kesehatan reproduksinya, juga masa depannya.

Tidak hanya gangguan fisik, para perempuan muda juga rentan mengalami gangguan psikis seperti depresi, kegelisahan, bipolar hingga bunuh diri akibat dari trauma yang diterimanya.

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada perempuan muda dan anak banyak terjadi.

Maka diperlukan banyak lembaga serta tenaga untuk membantu memecahkan masalah tersebut, seperti konseling atau penanganan kekerasan dan penanganan trauma untuk anak muda. Serta diperlukan pendidikan tentang pentingnya kita semua harus peduli dengan para korban dengan tidak menyalahkannya tapi dengan mendukungnya bahwa mereka tidak sendirian dalam melawan kekerasan yang mereka alami.

Pemerintah Indonesia harus serius untuk memberikan rasa aman, mendirikan tempat pendampingan korban secara serius agar perempuan hidup tanpa rasa takut dan gelisah dalam menjalani aktivitas sehari-hari di negerinya sendiri.

Buat saya, ini adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk perempuan-perempuan muda di Indonesia.

*Sharfina Izza, mahasiswi London School of Public Relation, Jakarta


Film “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” atau NKCTHI adalah film yang bercerita tentang keluarga yang punya tipikal normatif patriarki. Laki-laki atau ayah yang berkuasa, ibu yang sabar dan mengalah, serta anak-anak yang harus menuruti kemauan ayah. Potret ini seperti melengkapi problem khas keluarga tradisional Indonesia yang banyak dialami dari dulu hingga kini.

Luviana- www.Konde.co

Konde.co- Film “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” atau NKCTHI adalah buah pemikiran penulis, Marchella FP yang tergelitik bertanya pada anak-anak muda tentang problem yang mereka alami sebagai anak dalam keluarga.

Ayah yang berkuasa dan selalu merasa yang paling bertanggungjawab dalam keluarga, ibu yang harus menurut apa kata ayah, anak sulung yang harus bertanggungjawab pada adik-adiknya. Juga cerita tentang anak bungsu yang harus dijaga ketat. Lalu anak tengah yang akhirnya menjauh dari keluarga.

Dari cerita inilah, ia kemudian membuat sebuah buku dengan judul yang sama, yang berisi kutipan di sosial media tentang pendapat anak-anak muda tentang keluarga.

Jahitan cerita inilah yang membuat sutradara, Angga Dwimas Sasongko tertarik dan kemudian membuat film tentang problem keluarga ini.

Film ini bercerita tentang laki-laki yang berkuasa dalam keluarga, dan perempuan yang harus 'dilindungi', hingga tak boleh punya keputusan, seperti khas cerita tentang keluarga tradisional Indonesia.

Mengapa keluarga tradisional bisa terbentuk seperti itu? Barangkali ini karena ayah yang selalu menuntut begitu. Maka anak laki-laki kemudian diubah agar menjadi sosok yang sama seperti ayahnya, dan perempuan dituntut harus sama seperti ibunya.

Ayah yang merasa paling bertanggungjawab, memutuskan setiap keputusan keluarga, walau ini artinya ia berkuasa, tak boleh dibantah apa yang dimau.

Si sulung laki-laki selalu diberikan kata-kata seperti ini dari sang ayah:

“Nanti kalau kamu dewasa, kamu yang mengambil kepemimpinan keluarga.”

“Kamu harus belajar untuk menjaga adik-adikmu sejak kecil karena ini tanggungjawabmu nanti.”

Atau anak bungsu yang selalu harus ‘diikuti’ kemanapun mereka pergi. Harus diperintah, namun dijaga seperti gelas, agar jangan sampai pecah.

Lalu ada anak tengah yang tak banyak mendapat perhatian, dianggap sebagai figur yang tak nampak dalam keluarga.

Kondisi ini banyak terjadi dalam keluarga tradisional di Indonesia. Mungkin inilah penyebabnya: laki-laki yang harus dituntut bertanggungjawab pada keluarga sejak kecil sehingga membuat ia selalu dalam kondisi tertekan, merasa berkuasa ketika dewasa dan mempunyai konstruksi yang sama dalam memimpin seperti ayahnya dulu. Padahal inilah ciri patriarki. Memerintah, berkuasa, tak mau dikasih masukan.

Sedangkan gambaran ibu dalam film ini adalah sebagai ibu yang pasrah, ibu yang banyak diam, selalu menangis. Ia mengalah pada keputusan-keputusan yang diambil alih oleh ayah atau suaminya.

Bahkan di awal hingga tengah film, ibu tak bisa membela anak-anaknya yang mendapatkan tekanan yang terus menerus dari ayah anak-anaknya atau suaminya.

NKCTHI bercerita tentang Ajeng sebagai ibu (Niken Anjani, lalu Susan Bachtiar) yang harus kehilangan 1 anak kembarnya, meninggal. Dan harus dirahasiakan karena tak diperbolehkan menceritakan pada siapapun oleh ayah atau suaminya, Narendra (Oka Antara, lalu Donny Damara). Cerita ini ia simpan terus hingga semua menjadi dewasa, padahal ia menyimpan banyak sekali kepedihan dari cerita ini.

Ayah kemudian membentuk keluarga ini sedemikian: ibu harus menurut keputusan ayah, anak sulung Angkasa (Rio Dewanto) yang harus bertanggungjawab dan menjaga adik bungsunya. Anak tengah, Aurora (Sheila Dara Aisha) yang tak mendapatkan perhatian dari keluarga, dan si bungsu, Awan (Rachel Amanda) yang terus-menerus harus dijaga setelah kematian saudara kembarnya ketika bayi.

Perlakuan ini dilakukan sejak anak-anak masih kecil. Di waktu dewasa, Angkasa tumbuh menjadi laki-laki yang tak boleh jauh dari keluarga, setiap hari ia harus mengantar jemput adik bungsunya dan memastikan adiknya baik-baik saja. Ia juga mengesampingkan hubungannya dengan pacarnya karena urusan keluarga yang super rumit ini.

Sedangkan Aurora menjelma menjadi anak tengah yang mandiri, berprestasi dan jauh dari keluarga. Ini karena ia nyaris tak dilibatkan dalam keputusan-keputusan keluarga, tak mendapat perhatian dan akhirnya mengambil keputusan sendiri sejak ia kecil hingga dewasa.

Bahkan sebagai seniman, ketika ia punya kesempatan berpameran tunggal, cita-cita yang bisa dipenuhinya yang ingin ia tunjukkan pada ayahnya, berakhir berantakan karena ayah yang terlalu sibuk memikirkan egonya.

Awan si bungsu, sebenarnya punya sifat pantang menyerah, ingin banyak belajar. Ini bisa dilihat ketika ia di PHK karena dianggap berselisih paham dengan bossnya di kantor. Namun dalam keluarga, ia nyaris menjadi sosok perempuan yang tak boleh punya keputusan sendiri dalam hidupnya, karena semua keputusan dipilihkan oleh ayah.

Ia kemudian mengenal Kale, cowok yang menjadi temannya belajar tentang sakit, pantang menyerah dan menemukan diri sendiri.

Ibu adalah sosok yang selalu mengalah. Diam-diam selalu menangis hanya karena ingin menjaga agar keluarganya harmonis dan tanpa pertengkaran. Ia memilih untuk dekat dengan anak-anaknya secara pribadi, meminta anak-anaknya mengalah untuk putusan suaminya yang sebetulnya tak disukai dalam keluarga.

Sosok ibu semakin menguatkan ciri-ciri keluarga normatif patriarki, sabar dan selalu mengalah demi keutuhan keluarga.

Potret inilah yang tampak dalam NKCTHI yang diproduseri Anggia Kharisma, diproduksi Visinema Pictures dan IDN Times.

Bisa dibilang, ini adalah potret keluarga yang selalu diam ketika ada masalah, tak mau membicarakannya dan menyimpan rahasianya masing-masing agar selalu terlihat harmonis.

Dan ketika semua problem menumpuk, ini seperti menunggu sesuatu yang tak bisa terelakkan, seperti gelas yang pecah berantakan.

Angga Dwimas Sasongko yang ditemui Konde.co dalam pemutaran terbatas di Jogjakarta, 23 Desember 2019 mengatakan bahwa ia memang tertantang untuk menyutradari film ini karena ini merupakan film keluarga yang banyak terjadi di keluarga di Indonesia.

“Ini adalah problem-problem khas keluarga Indonesia. Pertamakali membaca buku Marchella ini saya langsung tertarik karena ini merupakan suara dari banyak orang yang bersuara tentang problem keluarga mereka.”

Setelah sukses memproduksi film “Keluarga Cemara” Angga tertarik menjadikan ini sebagai film kedua yang bertema keluarga.

“Visinema nantinya berencana mengeluarkan 1 film keluarga setiap tahunnya, karena tema keluarga menjadi tema penting, kita di rumah dengan keluarga, hidup setiap hari bersama keluarga. Tujuannya agar bisa menjadi cerita, sharing untuk keluarga,” kata Angga Dwimas.

Pada alur terakhir film, sebenarnya agak menggembirakan ketika Ajeng (ibu) menjadi sosok penyelamat keluarga ketika kondisinya pecah, pertikaian keluarga tak terbendung.

Namun alur ini justru mengecewakan, karena sosok ibu tak tampil kuat, ia kembali menyatukan keluarga, namun tetap mengakui suaminya sebagai sosok terbaik dalam keluarga. Tak mau membuka sifat berkuasa suami yang selama ini membuat keluarga tertekan dan berantakan.

Sebagai film yang menceritakan tentang problem khas keluarga tradisional normatif patriarki, film ini bisa menjadi film rujukan untuk diketahui dan ditonton.

Namun di tengah akting para pemain yang sangat memikat, konflik yang dialami Aurora yang sangat dalam dan menyentuh, sayangnya, film NKCTHI tak menyajikan narasi kritis soal patriarki, atau paling tidak mempertanyakan mengapa laki-laki selalu pengin menjadi sosok yang berkuasa dalam keluarga dan perempuan harus selalu mengalah?.

Hal-hal seperti ini tidak didiskusikan dan tak tergambar dalam film. Sayang memang, film yang sudah berhasil menyajikan potret keluarga khas tradisional di Indonesia, namun tak menampilkan sisi kritis yang bisa menjadi bahan diskusi keluarga Indonesia.

Padahal sisi inilah yang menarik untuk mengurai konstruksi peran yang selama ini dibangun banyak keluarga.


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co – Kekerasan dan perempuan seolah menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Sepanjang tahun 2019 saja terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang terekam di Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019. Jumlah ini meningkat cukup tinggi dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya sebesar  348.466 kasus.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan di tahun 2020 kembali membuka dana hibah Pundi Perempuan. Dana hibah akan diberikan pada komunitas/organisasi masyarakat sipil yang memberikan layanan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan di Indonesia.

Untuk itu IKa dan Komnas Perempuan mengundang komunitas atau organisasi untuk mengikuti seleksi penerimaan Dana Hibah Pundi Perempuan tahun 2020 dengan cara mengirimkan proposal. Proposal dana hibah ini bisa dikirimkan dari tanggal 14 Januari hingga 14 Februari 2020.

Komunitas atau organisasi yang akan dipilih harus memenuhi syarat: komunitas atau organisasi yang telah memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan minimal 5 kasus perbulannya, tidak sedang menerima dana bantuan operasional baik dari pemerintah maupun lembaga donor lainnya, memiliki sistem kerja yang menjamin adanya akuntabilitas serta menyertakan 2 nama referensi dalam proposal.

Proposal yang masuk akan diseleksi oleh panitia pengarah dari Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dan Komnas Perempuan. Sedangkan pengumuman penerima dana hibah akan dilakukan pada akhir  Maret 2020. Tahap berikutnya adalah tahap penggunaan dana oleh komunitas/ organisasi terpilih.

3 (tiga) komunitas/ organisasi yang terpilih akan memperoleh dana hibah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dapat digunakan untuk mendanai pendampingan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan serta berkesempatan untuk memperoleh berbagai sumberdaya lainnya yaitu jaringan, pengetahuan & kerelawanan.

Program Pundi Perempuan ini mulai dilakukan pada tahun 2003. Hingga saat ini Pundi Perempuan telah memberikan dukungan kepada 82 organisasi penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang tersebar di hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Papua hingga Aceh.

Pundi Perempuan merupakan women’s fund  atau dana hibah perempuan pertama di Indonesia yang hadir dalam konteks persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan dalam dinamika dana yang tersedia untuk perubahan sosial.

Digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2001, dan mulai tahun 2003 dikelola bersama IKa (Indonesia untuk Kemanusiaan). Pundi Perempuan menghadirkan model hibah yang memberdayakan, sesuai dengan nilai-nilai perubahan sosial yang diharapkan.

Kegiatan dalam Pundi Perempuan antara lain melakukan penggalangan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian sumber dana yang akuntabel, memberi dukungan dan mendorong keberlanjutan organisasi, komunitas atau individu yang memiliki inisiatif penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Memberikan dukungan bagi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kapasitas perempuan pembela HAM. Serta membangun dan mengembangkan jaringan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk memperkuat peran Pundi Perempuan.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan klik format proposal pada link berikut: Call for Proposal Dana Hibah Pundi Perempuan 2020 http://www.indonesiauntukkemanusiaan.org/site/kabar/detail/80/call-for-proposal-dana-hibah-pundi-perempuan-2020 atau bisa juga melalui surel: info@indonesiauntukkemanusiaan.org atau via telp. Ika (081386735816)


Pemberitaan kasus Reynhard Sinaga di media-media Inggris menjadi pelajaran penting bagi media Indonesia. Berita kekerasan seksual yang dibingkai dengan sensasional oleh media Indonesia akan berdampak terhadap hilangnya arti penting fakta sebuah peristiwa.

*Meera Malik-www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Awal Januari 2020, wajah Reynhard Sinaga, laki-laki asal Indonesia yang mengambil studi doktoral di Inggris, terpampang jelas di halaman depan berbagai media massa di Inggris. Kala itu, Pengadilan Manchester baru saja menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Reynhard Sinaga atas kasus perkosaan terhadap lebih dari 190 orang laki-laki selama rentang waktu dua setengah tahun sejak Januari 2015 hingga Juni 2017. Para penegak hukum di Inggris bahkan menyebut Reynhard sebagai pemerkosa berantai terbesar sepanjang sejarah hukum Inggris.

Menariknya, meski kasus Reynhard mulai bergulir sejak 2017 dan melalui empat sidang terpisah dari Juni 2018 hingga Desember 2019, media massa di Inggris baru memberitakannya setelah pembacaan vonis hukuman Reynhard pada 6 Januari 2020. Media-media di Inggris patuh terhadap ketentuan sistem hukum Inggris yang melarang pemberitaan proses persidangan untuk memperkecil potensi trial by the press. 

Di Indonesia, potensi ini tak luput terwujud karena media massa kerap mendramatisir beberapa kasus dan kemudian membangun opini publik. Seringnya, opini yang terbentuk justru jauh dari substansi persoalan dan abai terhadap fakta-fakta hukum yang ada sehingga menghilangkan hak atas pengadilan yang adil bagi pelaku, korban, saksi dan pihak terkait lainnya.

Setelah pemberitaan mengenai Reynhard ramai di Inggris, media-media di Indonesia pun ikut memberitakan kasus Reynhard. Namun, alih-alih fokus membahas skala kejahatan kasus (substansial dan kontekstual) seperti dilakukan Manchester Evening News, BBC, The Guardian, media di Indonesia justru mengangkat hal-hal yang faktanya sama sekali tidak relevan dengan kasus kriminal Reynhard. Seperti identitas orientasi seksual, kemewahan rumah, kehidupan keluarga, almamater, gawai yang ia gunakan, gaya selfie, dan sebagainya. Dampak buruknya, narasi mengenai kekejian dan kebiadaban tindakan pemerkosaan yang dilakukan Reynhard bergeser jauh menjadi narasi receh yang sekadar jadi bahan olok-olok di ruang publik.

Jelas saja, dalam hal ini, clickbait menjadi pertimbangan utama media-media di Indonesia membuat berita sensasional tersebut. Tujuannya, mendulang klik dari pembaca, atau dengan kata lain, demi mendapat untung sebanyak-banyaknya. 

Luviana, Pemimpin Redaksi Konde.co menyebut bahwa perspektif pasar yang sensasional dan menciptakan stigma dan diskriminasi masih mendominasi media-media arus utama-terkhusus media daring di Indonesia. Akibatnya, keuntungan menjadi  acuan yang mendominasi cara media dalam membingkai suatu peristiwa. 

“Ini karena media berebut remah-remah kue iklan. Sekarang, semua orang bisa memproduksi informasi dan pers cuma salah satu pemain di situ. Jadi, media mengakalinya dengan cara itu,” paparnya dalam sebuah diskusi bertajuk “Menggugat Pembingkaian Media Terhadap Pemberitaan Kekerasan Seksual” yang diadakan AJI Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Penjelasan serupa diutarakan Firman Imanuddin, peneliti dan aktivis literasi media Remotivi, sebuah lembaga pemantau media di Indonesia. 

“Pemberitaan di media-media Indonesia lebih banyak seputar sensasionalisme. Padahal, ini kesempatan besar untuk membahas lagi RUU-PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual),” katanya.

Sebagai pengingat, RUU-PKS yang menitikberatkan pada pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2016 masih tertunda hingga saat ini. Padahal, RUU ini begitu mendesak untuk segera disahkan mengingat angka kekerasan seksual terus meningkat karena adanya kekosongan hukum. Dalam artikel Tirto.id berjudul “Jika Kasus Reynhard Sinaga Terjadi di Indonesia”, tergambar bahwa hukum Indonesia masih sangat terbatas dalam memandang perkara kekerasan seksual. 

“Pada era internet ini, pers tidak begitu punya power sebab publik sudah punya pilihan untuk mencari, bahkan memproduksi dan mereproduksi informasi. Karena itu, pers harus punya agenda sendiri,” ujarnya.

Firman juga menambahkan pers semestinya tidak hanya membeo terhadap kepentingan politik pasar. Sebab, di situlah pers menjadi tidak punya suara. Agenda pers yang diusung secara mandiri akan menunjukkan sikap dan posisi pers yang berdaya sembari memberikan ruang pemberitaan representatif yang lebih adil bagi kelompok termarginalkan. 

Terbuka untuk Kritik-Otokritik

Media-media di Inggris memberikan pelajaran penting tentang bagaimana cara meliput dan memberitakan kasus kekerasan seksual. Inilah kalimat pembuka yang ditulis Wisnu Prasetya Utomo, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada dalam sebuah kolom opini berjudul "Kasus Reynhard Sinaga: Bom Waktu Jurnalisme Indonesia" di Tirto.id.

Ia menekankan beberapa catatan menarik dari pemberitaan media-media Inggris mengenai kasus Reynhard Sinaga. Privasi korban benar-benar dilindungi, regulasi yang berpihak kepada korban, tidak ada narasi victim blaming (menyalahkan korban) yang mempertanyakan pakaian, kondisi fisik korban, tetapi justru menampilkan foto dan nama pelaku di halaman pertama, serta yang terpenting memastikan kasus semacam ini tidak terjadi di masa depan. 

Wisnu menutup opininya dengan satu kalimat lugas. “Itu kalau media-media di Indonesia mau belajar.”

Kemauan belajar muncul dari kesadaran untuk melakukan kritik-otokritik secara terbuka. Upaya ini salah satunya pernah dilakukan Tempo dengan menggelar diskusi Ruang Tengah, sebuah wadah bagi publik untuk mengkritik redaksi medianya. 

“Saya sangat senang Tempo punya ruang diskusi untuk itu. Salah satunya yang saya ingat itu diskusi mengenai pemberitaan bom Thamrin, di mana Remotivi diundang untuk memberi masukan. Itu menunjukkan kalau Tempo terbuka dengan masukan-masukan publik,” ujar Luviana.

Kebijaksanaan media dalam melakukan kritik-otokritik sangat diperlukan terlebih pada era derasnya informasi saat ini. Menurut Luviana, suara-suara publik di dunia maya (netizen) juga perlu disikapi dengan serius untuk menjaga keberimbangan berita.

Pernyataan Luvi diamini Erwin Dariyanto, Managing Editor/Section Head Timeless Content Detik.com. Berdasar pengalaman yang terjadi di medianya, Erwin menjelaskan bagaimana media arus utama seperti Detik.com kerap memanfaatkan diskusi-diskusi yang terbentuk di media sosial  sebagai pengingat bagi mereka dalam mengurasi berita.

“Feedback berupa kritik dari netizen itu tetap dipertimbangkan. Media sosial kami jadikan sebagai kontrol,” tuturnya.

Umumnya, dalam upaya menemukan fakta dan mencapai keberimbangan berita, kerja-kerja jurnalistik di media massa tentu tidak lepas dari laku kritik-mengkritik siapa pun. Sejatinya, hal ini berlaku sama pada media massa yang mesti bersedia menerima kritik dari siapa saja.

(Foto: dokumentasi AJI Jakarta)

*Meera Malik, jurnalis bahagia yang gemar membeli buku tapi lupa membaca


"Dalam relasi pacaran, perempuan seringkali mendapat stigma negatif. Salah satu stigma yang sering dilekatkan kepada perempuan adalah: perempuan itu punya sifat pencemburu. Mengapa orang tidak pernah bertanya: apa yang membuat seseorang bisa cemburu? Atau apa yang telah dilakukan pasangannya sehingga membuat perempuan bisa cemburu?"

*Nabelia- www.Konde.co

Konde.co- Bahkan beberapa orang sering mengaitkan cemburu dengan emosi yang berlebihan. Jadilah perempuan punya stigma lagi, yaitu sebagai orang yang pencemburu dan sebagai orang yang punya emosi berlebihan.

Pertama, saya tak pernah setuju jika perempuan mendapatkan stigma ini. Yang kedua yang harus dicari tahu adalah: mengapa seseorang bisa merasakan cemburu? Barangkali mereka punya pengalaman buruk dengan pasangannya, seperti pengalaman teman perempuan saya ini.

Selain dicap sebagai perempuan  pencemburu, anggapan salah ini juga pernah mengakibatkan teman perempuan saya mengalami toxic relationship. Anggapan ini telah membuatnya melakukan tindakan seperti minum obat-obatan berdosis tinggi bahkan sempat menyayat pergelangan tangannya.

Apakah orang yang menyebabkan dan memberikan stigma sebagai perempuan pencemburu pernah memperhitungkan ini sebelumnya?

Saya punya kesimpulan bahwa teman perempuan saya ini sedang mengalami depresi berat karena perasaan tertekan yang dialaminya.

Awalnya, dia sering bercerita, bahwa dia sangat mencintai pacarnya yang mulanya adalah rekan kerjanya. Dia juga bercerita tentang ketidaktahuannya bagaimana mengelola hubungan dimana ia harus terus menekan perasaan cemburunya.

Bagaimana tidak cemburu jika si pacar ini masih mencintai mantannya?. Ini yang sering kudengar setelah kami sering bercerita.

Teman saya mencoba mempertahankan hubungan yang menurut saya sangat toxic. Mulanya dia mencoba mendiamkan saat si pacar terus curhat soal mantannya yang punya banyak kelebihan. Tapi seiring berjalannya hubungan mereka, saya merasa ada yang janggal dengan sikap teman saya, dia menjadi sering berdiam diri, kadang menangis dan moodnya sering naik turun.

Saya mencoba untuk mengajaknya bicara, karena tidak mungkin ia selalu berada dalam kondisi seperti ini. Katanya dia jadi tidak percaya diri jika dekat dengan pacarnya, dan dia harus menekan perasaan cemburunya karena ingin menampilkan dirinya yang kuat dihadapan pacarnya.

Selain masih suka dengan mantan pacarnya, kecemburuannya yang lain adalah ketika si pacar masih sering jalan dengan cewek lain bahkan jika itu teman satu kantor mereka.

Lagi-lagi karena alasan cinta dan untuk menjaga stabilitas pekerjaan mereka di kantor, teman saya ini rela mempertahankan hubungan itu.

Nah, puncaknya saat ia bertengkar dengan si pacar di depan umum lalu diketahui oleh rekan kerja mereka. Kejadian itu membuat teman saya harus menanggung banyak stigma negatif yang terus dilontarkan kepadanya di lingkungan kerja, yaitu dicap sebagai perempuan pencemburu. Banyak stigma negatif setelah itu yang menyebut teman saya sebagai pencemburu.

Pertanyaannya, siapa sih yang mau dihantui terus oleh perasaan cemburu? Tentu setiap orang bersikeras untuk menghindari perasaan negatif tersebut. Apalagi, bila cemburu disebabkan karena relasi yang tidak sehat dengan orang yang dicintai.

Yang perlu digaris bawahi di sini seharusnya anggapan remeh soal perasaan cemburu. Pasti orang-orang yang menganggap remeh rasa cemburu tidak pernah berupaya mencari tahu bagaimana orang-orang seperti teman saya ini harus melalui masa-masa sulit sehingga memiliki pikiran untuk melukai dirinya sendiri?

Pasti mereka tidak pernah tahu bagaimana harus melewati masa-masa dimana mereka merasa tak dicintai, tidak dihargai dan seperti dibuang begitu saja.

Lalu dimana perasaan laki-laki yang membuat cemburu? Sepertinya ia malah lepas dari anggapan negatif. Padahal cemburu ini terjadi ketika laki-laki pacarnya tak lagi menghargai perasaan teman saya.

Sekali lagi, saya tak pernah setuju dengan memberikan cap perempuan sebagai pencemburu.  Yang kedua, mengapa laki-laki yang membuat cemburu seolah lepas dari cap buruk dan omongan orang?

Mengapa orang tidak bertanya: apa yang membuat seseorang bisa cemburu? Apa yang sudah dilakukan pasangannya dalam kondisi ini? Stop memberikan stigma pencemburu terhadap perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

*Nabeliapenulis adalah mahasiswi di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, IAIN Tulungagung, Jawa Timur. Ia juga seorang peneliti muda di Lembaga Institute for Javanese Islam Research (IJIR) yang berkonsentrasi pada isu-isu perempuan lokal dan tradisi. Sekarang, ia tengah berproses dalam aktivitas menulis dan membaca.

"Imbauan Walikota Depok yang akan melakukan razia terhadap kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) merupakan tindakan diskriminatif. Komnas HAM melayangkan surat kepada Walikota Depok, Idris Abdusshomad untuk meminta pembatalan kebijakan serta meminta agar LGBT selalu mendapatkan perlindungan hidup. Amnesty Internasional Indonesia menyatakan bahwa menyukai hubungan sesama jenis bukanlah kejahatan, jadi razia dengan kebencian terhadap LGBT tidak pernah bisa dibenarkan."

Poedjiati Tan- www.Konde.co

Depok, Konde.co- Komnas HAM merespon cepat imbauan Wali Kota Depok,  Idris Abdusshomad yang akan melakukan razia terhadap aktivitas kelompok LGBT.

Juga soal Walikota Depok yang akan membentuk crisis center khusus korban yang terdampak LGBT. Upaya tersebut dinilai sebagai tindakan diskriminatif.

Pada tanggal 10 Januari 2020, Walikota Depok, Mohammad Idris, meminta jajaran di bawahnya, termasuk Satpol PP, untuk merazia penghuni tempat tinggal sewaan, baik kontrakan, apartemen maupun kos-kosan sebagai upaya untuk menghentikan  apa yang disebutnya sebagai tindakan asusila.

Ia menyebut rencananya itu sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran LGBT di kota Depok. Idris mengatakan ia melakukan langkah tersebut menyusul terungkapnya kasus WNI pemerkosa yang dipenjarakan di Inggris, Reynhard Sinaga, awal bulan Januari 2020.

Komnas HAM melayangkan surat kepada Wali Kota Depok untuk meminta pembatalan kebijakan serta permintaan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Koordinator Subkomisi Pemajuan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara pada 13 Januari 2020 dinyatakan, imbauan tersebut bertentangan dengan dasar negara Indonesia, UUD 1945.

“Benar Komnas HAM telah melayangkan surat meminta pembatalan kebijakan kepada Walikota Depok,” kata Beka Ulung Hapsara yang dihubungi Konde.co pada 14 Januari 2020.

Pasal yang dimaksud, yaitu pasal UUD 1945 Pasal 28G ayai 1 dimana setiap orang harus mendapatkan perlindungan pribadi, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan.

Terlebih Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit  bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Instrumen HAM lainnya yang menjamin pemenuhan hak atas kebebasan ialah Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Imbauan tersebut menurut pernyataan Komnas HAM juga mencederai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 17 yang menyatakan bahwa tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Hal lain yang dicermati oleh Komnas HAM, terkait kewajiban lembaga negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia semua warga negara termasuk kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender.

Penguatan bagi pemerintah daerah tentang perlindungan terhadap hak-hak hidup warganya dipertegas dalam lingkup kebijakan nasional.

Terlebih pada 17 Oktober 2019, Indonesia terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 sehingga mekanisme kerja yang dibangun oleh setiap lembaga negara termasuk Pemerintah Kota Depok wajib berbasis pada prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebelumnya, dari sisi dunia kesehatan, Badan Kesehatan Dunia ,WHO atau World Health Organization pada tahun 1992 telah menghapus kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender dari daftar penyakit kejiawaan. Ketentuan dari WHO ini diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan melalui PPDGJ atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III tahun 1993 yang menyatakan bahwa kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender bukan merupakan penyakit jiwa maupun cacat mental.

“Berdasarkan pertimbangan ini, Komnas HAM meminta Pemerintah Kota Depok untuk membatalkan imbauan tersebut dan memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender (LBGT) dari tindakan diskriminasi dan kekerasan,” ujar Beka Ulung Hapsara.

Komnas HAM juga meminta kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kooordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah sehingga kebijakan yang diskriminatif, merendahkan harkat dan martabat manusia serta membuka potensi terjadinya persekusi dan tindakan melawan hukum lainnya tidak lahir.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa himbauan berbau prasangka dan kebencian terhadap warga masyarakat LGBT ini harus dihentikan.

“Menyukai hubungan sesama jenis itu bukanlah kejahatan dan razia penuh kebencian terhadap mereka tidak bisa dibenarkan. Di bawah hukum nasional maupun internasional, razia semacam itu justru mencerminkan perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat mereka sebagai manusia.”

Amnesty melihat bahwa ini menunjukkan pemerintah yang mempermalukan warganya sendiri hanya karena mereka dianggap pelaku hubungan sesama jenis, dan menyalahgunakan aturan yang terkait dengan ketertiban umum untuk melecehkan kelompok LGBT.

“Pemerintah Indonesia juga harus mencabut semua aturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi kelompok minoritas gender dan orientasi seksual tertentu. RKUHP juga harus mencegah diterbitkannya aturan-aturan semacam itu.”

Aktivis Arus Pelangi, Riska Carolina mendata bahwa sampai tahun 2019, terdapat 45 Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif terhadap LGBT. Selain itu ada 17 kali perlakuan persekusi yang selama tahun 2019 menimpa mereka. 

“Pokoknya kami dianggap bukan manusia, di sosial media kami menjadi bulan-bulanan. Padahal jika tidak setuju dengan LGBT, tidak apa-apa, tapi tolong hormati kami sebagai manusia. Jangan menyebabkan kami semakin menderita,” kata Riska Carolina dalam acara seminar HAM dan media, 10 Desember 2019.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)