File 20190213 181593 z487p9.png?ixlib=rb 1.1

Pers mahasiswa rentan karena secara eksplisit mereka tidak masuk dalam kategori perusahaan pers yang berbadan hukum seperti yang tertulis dalam Undang-undang Pers.
The Conversation Indonesia/Reza Pahlevi, CC BY-SA



Wisnu Prasetya Utomo, Universitas Gadjah Mada

Reportase dua wartawan pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Balairung soal laporan kekerasan seksual mahasiswa UGM telah memicu diskusi publik mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Tak hanya itu, laporan tersebut juga memicu pemanggilan polisi terhadap mereka mereka.


Pembela HAM menduga polisi alih alih fokus pada kasus kekerasan seksual ingin mempersoalkan berita Balairung karena dianggap mengabarkan berita bohong.


Pemanggilan polisi ini menunjukkan rentannya posisi pers mahasiswa di Indonesia khususnya ketika memberitakan isu-isu yang sensitif.


Saya adalah peneliti media, dan pada 2012 melakukan penelitian skripsi mengenai sejarah pers mahasiswa. Dari riset tersebut, saya berkesimpulan bahwa kerentanan pers mahasiswa selain disebabkan oleh karakteristik pers mahasiswa yang membuatnya memiliki posisi yang dilematik dalam kerja-kerja jurnalistik yang dilakukannya.


Lebih dari masalah hukum


Dari sisi hukum, pers mahasiswa rentan karena secara eksplisit mereka tidak masuk dalam kategori perusahaan pers yang berbadan hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang (UU) Pers No 40 Tahun 1999. Dalam penjelasan Dewan Pers badan hukum yang diakui adalah perseroan terbatas atau badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.


Argumentasi hukum yang berkaitan dengan UU Pers biasanya menjadi pembahasan utama ketika mendiskusikan sumber kerentanan pers mahasiswa. Namun, ada hal lain yang juga mesti diperhatikan dengan serius mengapa posisi pers mahasiswa begitu rentan.


Salah satunya adalah sejarah pers mahasiswa dan perkembangannya.


Membicarakan sejarah


Pers mahasiswa di Indonesia punya jejak sejarah yang panjang.


Peneliti media senior Daniel Dhakidae menulis bahwa etos pers mahasiswa di Indonesia adalah menghasilkan karya-karya jurnalistik yang menantang kekuasaan. Pada era demokrasi liberal 1950-an, pers mahasiswa menantang tidak hanya kepada pimpinan kampus tetapi juga terhadap rezim pemerintah yang sedang berkuasa.


Karakter ini semakin menguat di era Orde Baru ketika negara mengendalikan media. Pers mahasiswa menjadi alternatif sumber informasi karena konten mereka yang agitatif dan berani. Pers mahasiswa menggunakan gaya jurnalisme yang meledak-ledak dan resmi menjadi media gerakan dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Objektifitas jurnalistik diabaikan dengan lebih menitikberatkan pada keberanian melakukan kritik-kritik sosial.


Etos ini bisa dipahami karena pers mahasiswa secara langsung dikelola oleh mahasiswa yang masih aktif belajar di kampus. Semua aktivitas–mulai dari keredaksian sampai pencarian dana (yang biasanya tergantung dari kelihaian membuat proposal ke pihak universitas)–dilakukan oleh mahasiswa. Kelangsungan penerbitannya bergantung pada kerelaan mahasiswa untuk terlibat di organisasi, pendanaan, bahkan juga menjadi konsumen pembacanya.


Sehingga, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pers mahasiswa adalah sikap memperjuangkan dirinya sendiri. Sikap oposisi ini yang membuat Dhakidae menyebut bahwa pers mahasiswa lebih mirip sebagai kumpulan tulisan-tulisan opini. Etos ini melekat dalam citra diri pers mahasiswa dan menjelaskan mengapa berita-berita yang ditampilkan lebih menunjukkan pandangan dan sikap politik pengurusnya dan tidak selalu patuh pada prinsip-prinsip jurnalistik.


Etos pers mahasiswa seperti ini adalah karakter pers mahasiswa dari masa ke masa dalam sejarah di Indonesia.


Kepribadian ganda pers mahasiswa


Salah satu karakter pers mahasiswa yang tidak berubah dan menjadi sumber masalah kerentanan pers mahasiswa adalah kepribadian ganda yang mereka miliki.


Sebagai institusi yang menggunakan istilah “pers”, pers mahasiswa memang melakukan kerja-kerja jurnalistik. Namun di saat yang bersamaan, jurnalisnya yang memiliki status sebagai mahasiswa juga melakukan aktivitas akademik yang menjadi tugas utamanya.


Konsekuensi dari kepribadian ganda para jurnalis mahasiswa ini adalah standar-standar jurnalistik kerap tidak bisa dipakai untuk mengukur kerja-kerja pers mahasiswa.


Jika standar jurnalistiknya tidak bisa diukur, maka mustahil untuk melihat pers mahasiswa dengan menggunakan UU Pers karena hukum di Indonesia tidak mengakui keberadaan pers mahasiswa sebagai bentuk jurnalisme. Oleh karena itu intimidasi terhadap jurnalis pers mahasiswa biasanya dikaitkan dengan aktivitas mereka di luar kerja-kerja jurnalistik.


Dalam pengalaman saya ketika menjadi pengurus di pers mahasiswa, banyak jurnalis pers mahasiswa yang dintimidasi bukan karena praktik jurnalistiknya tetapi karena terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi atau advokasi berbagai persoalan baik di kampus atau luar kampus.


Banyak mahasiswa yang memaknai pers mahasiswa sebagai alat perjuangan. Pers mahasiswa dianggap sebagai “perjuangan politik”. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif di pers mahasiswa menggunakan medianya sebagai wadah ideologi mereka. Pakar politik Didik Supriyanto dalam bukunya melihat bagaimana mahasiswa di era Orde Baru menggunakan pers mahasiswa sebagai ruang untuk melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa anti-pemerintah.


Bahkan pers mahasiswa di Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Catatan Kaki di Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan mengajukan istilah jurnalisme advokasi untuk menyebut corak gerakan mereka. . Konsekuensi dari corak ini adalah mereka tidak hanya melakukan kerja-kerja jurnalistik. Lebih dari itu, mereka juga aktif terlibat dalam gerakan mahasiswa. Corak semacam ini yang tidak akan mungkin kita temui di pers umum.


Amir Effendi Siregar menyebut dilema pada pers mahasiswa sebagai pertentangan antara profesionalisme dan amatirisme. Dalam konteks sebagai profesi, seorang jurnalis untuk sebuah pers mahasiswa mesti tunduk terhadap prinsip-prinsip jurnalistik.


Di saat yang bersamaan, posisi sebagai mahasiswa yang baru belajar, membuat situasi amatirisme tersebut tak terhindarkan. Belum lagi dihadapkan pada semangat kemahasiswaan yang masih meledak-ledak dan cenderung untuk membuat media yang partisan dan agitatif.


Apa yang harus dilakukan?


Sulit menjadikan pers mahasiswa menjadi pers profesional dalam arti memegang prinsip-prinsip jurnalistik dengan ketat. Sistem pendidikan yang ada saat ini tidak memungkinkan aktivis pers mahasiswa untuk berlama-lama di organisasi.


Akibatnya, proses rekrutmen berjalan dengan cepat. Seseorang berada di pers mahasiswa hanya sampai 2-3 tahun, selanjutnya sudah harus pensiun, diganti mahasiswa-mahasiswa baru. Padahal untuk menjadi wartawan profesional (dalam arti punya kemampuan yang memadai dan kredibel) butuh proses panjang dan pengalaman.


Meski begitu, bukan berarti pers mahasiswa tidak bisa optimis melihat masa depan. Namun sebelum lebih jauh mendiskusikan aturan hukum yang melindungi pers mahasiswa, pers mahasiswa mesti juga mau melakukan kritik juga ke dalam organisasi mereka.


Pers mahasiswa mesti mulai mengarusutamakan berita-berita dengan standar jurnalistik yang baik. Apa yang mereka tulis harus bisa diverifikasi data-faktanya. Dengan begitu pers mahasiswa tidak hanya melahirkan konten yang agitatif.


Jika unsur “kemahasiswaan” pers mahasiswa di masa lalu dimanisfetasikan dalam bentuk advokasi dan aktivisme yang meledak-ledak, sekarang ciri “kemahasiswaan” pers mahasiswa harus diletakkan pada posisi mahasiswa sebagai seorang intelektual dengan standar metode penelitian yang ketat.


Pers mahasiswa punya keuntungan sendiri karena berada di kampus yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, kontennya mesti sejajar dengan kondisi itu. Kalaupun secara jurnalistik tidak bisa sesolid apa yang dikerjakan pers umum, setidaknya mereka bisa menghadirkan gagasan-gagasan segar yang tidak muncul di media arus utama.


Selain itu, karena dihadapkan dengan persaingan dengan media arus utama, berita-berita yang dimunculkan mestinya bisa memberikan perspektif atau sudut pandang yang berbeda.


Liputan Balairung tentang kekerasan seksual di UGM, misalnya, tidak hanya baik secara jurnalistik tapi juga mampu melampaui apa yang tidak mampu dilakukan oleh media-media arus utama. Dan ini diakui oleh Yayasan Pantau yang baru-baru ini memberikan Penghargaan Oktavianus Pogau kepada wartawan Balairung Citra Maudy dan Thovan Sugandi.





Aktivitas dalam pers mahasiswa Balairung di Universitas Gadjah Mada.
Arief Koes, Author provided



Di saat yang bersamaan, kita mesti mendorong Dewan Pers agar mengakui organisasi-organisasi media yang tidak berbadan hukum namun punya standar jurnalistik yang baik. Dengan begitu, intimidasi atau potensi kriminalisasi tidak perlu terjadi.The Conversation


Wisnu Prasetya Utomo, Peneliti Decode, Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM, Universitas Gadjah Mada


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.



“Kapan kamu menikah?”
“Kapan mau punya anak?”



Luviana- www.konde.co

Ini pertanyaan yang sering dilontarkan untuk perempuan. Banyak sekali perempuan yang mengalaminya.

Namun hal ini ternyata tak hanya dialami para perempuan lajang. Jika sudah menikah dan mempunyai anakpun, akan ada pertanyaan lagi bagi perempuan:

“Mengapa anaknya cuma satu? Nanti kalau tua kesepian loh, kalau anaknya hanya satu.”

“Mengapa anaknya banyak banget, nanti susah loh, karena apa-apa khan mahal sekarang.”


Ibu, Sebuah Obsesi Terakhir?

Ada pertanyaan menarik setelah saya dan sejumlah kawan perempuan mendiskusikan ini. Sebelumnya kami juga membaca sejumlah artikel di majalah perempuan populer yang banyak menulis tentang: bagaimana menjadi ibu dan tuntutan bagi perempuan untuk menjadi ibu.

Ibu, menurut kesimpulan yang kami lihat dalam beberapa majalah populer ini, seolah selalu menjadi obsesi terakhir yang disematkan masyarakat untuk perempuan. Menjadi ibu adalah sebuah obsesi di dunia ini. Perkawinan adalah tujuan untuk mencapai cita-cita ini, menjadi ibu dari anak-anak. Jika tidak, maka perkawinan tersebut akan dinilai gagal karena tak memenuhi kriteria ini.

Dalam beberapa majalah yang kami baca, ada banyak tulisan tentang: orang yang paling bahagia jika disebut ibu. Dan sayangnya, media kemudian ikut membesarkan hal ini: menjadi ibu sering dituliskan sebagai cita-cita terakhir dan obsesi yang sangat sering dibicarakan dalam dekade di dunia ini.

Media feminis, MS Magazine juga pernah mengkritisi hal ini. Dalam terbitannya di tahun 2013, MS magazine juga menelusuri tentang sebutan bagi para ibu di media.
Dimulai pada akhir tahun 1970-an, dengan berdirinya sejumlah media perempuan populer, profil selebriti ibu telah menyebar seperti kutu melalui majalah populer, terutama perempuan:

"Bagi saya, kebahagiaan di dunia ini adalah memiliki bayi,” ungkap seorang perempuan selebritis di media tersebut.

"Yang saya inginkan di dunia adalah mempunyai suami dan bayi."

Biografi selebritis ini kemudian semakin disajikan sebagai instruksi manual untuk melihat bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Media telah memilihkan, bahwa menjadi ibu dan mempunyai bayi serta membahagiakan suami adalah cita-cita terakhir para perempuan di dunia ini. Profil ibu selebriti ini juga dipersonalisasikan sebagai perempuan mapan dan seolah tanpa kesedihan.

Padahal jika dilihat dalam hidup sehari-hari, mereka bekerja keras dalam pekerjaannya dan membanting tulang untuk keluarga. Namun begitulah kadang kita melihat bagaimana personifikasi media membesarkannya.
Susan Douglas, seorang dosen di Michigan University dan Meredith Michaels, seorang guru di Smith College dalam MS Magazine juga menulis bahwa para perempuan selebritis ini seolah bukan subyek dari kehidupan, namun hanya menjadi obyektifikasi media yang menuliskannya. Jadi yang ditampilkan di media tentang peran sebagai perempuan kadang juga tidak utuh.

Lembaga Bernama Ibu

Cerita ini kemudian mendorong perempuan selalu berpikir bahwa menjadi ibu adalah pilihan terakhir hidup di dunia ini. Dan jika tidak menjadi ibu maka artinya kiamat sudah dekat. Hal ini bisa ditandai dengan pertanyaan yang selalu datang untuk perempuan: kapan menikah dan kapan punya anak?. Kita tak akan nyaman untuk pulang ke rumah, tak akan nyaman bertemu saudara dan tak akan nyaman hidup kita selanjutnya karena selalu dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

Padahal ada banyak hal di luar sana yang harus kita pikirkan selain memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi ibu. Monopoli perempuan untuk menjadi ibu ini juga akan menjadikan perempuan depresi sebagai manusia.

Maggie Humm dalam dictionary of feminist theories menuliskan bahwa para feminis melihat, bahwa menjadi ibu atau peribuan (motherhood) seolah menjadi sesuatu yang harus terlembagakan. Charlotte Perkins Gilman menulis dalam novelnya berjudul Herland (1915) bahwa ia menggambarkan bagaimana sebuah dunia, dimana keibuan bisa memuaskan, namun tidak menindas dalam konsep masyarakat.

Dari sini kita bisa bertanya secara lebih sederhana: benarkah semua perempuan harus menjadi ibu? Apakah hidupnya menjadi tidak lengkap jika ia tidak menjadi ibu?

Feminis liberal punya jawabannya. Jika melihat permasalahan ini, maka peran ‘keibuan’ ini terus menerus dikonstruksi sebagai peran yang kemudian diberikan sanksi secara sosial. Pertanyannya, apakah ini justru tidak menjerumuskan perempuan masuk ke dalam depresi baru, ke dalam hal-hal yang membuat tidak nyaman hidupnya?

Masih banyak yang harus dilakukan dan diperjuangkan untuk tidak melulu memenuhi kriteria yang orang lain mau.

Jadi, marilah kita menikmati hidup, di dunia yang tak selebar daun kelor ini.


(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sebuah survey tentang kondisi pekerja yang dilakukan Serikat Sindikasi menyebutkan bahwa perempuan pekerja banyak yang kesulitan untuk mencapai karirnya. Ini karena beban reproduksi perempuan yang harus ia tanggung sendiri, selain beban produksi yang juga ia jalani ketika bekerja di kantor.

Perempuan pekerja juga menghadapi kerentanan yang tinggi, yaitu stress akibat kerja berlebih, di rumah bekerja dan di kantor juga bekerja. Beban ini tak sama dengan laki-laki yang nyaris tak banyak melakukan sesuatu ketika di rumah. Sedangkan perempuan, selelah apapun harus mengambil pekerjan-pekerjaan di rumah setelah ia selesai bekerja di kantor.

Hal ini merupakan salah satu klausul yang diteliiti Serikat Sindikasi. Survey ini juga menunjukkan bahwa pekerja menghadapi kondisi kerja yang menimbulkan stres berat. Kondisi tersebut di antaranya kurangnya waktu untuk istirahat, pekerjaan yang semakin kompleks, dan ketidakjelasan karier di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan atau pemberi kerja perlu mewujudkan tempat kerja yang sehat untuk mental para pekerja.

Kondisi kerja yang paling banyak menimbulkan stres berat bagi pekerja tersebut terungkap dalam hasil Survei Faktor Psikologi Kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI). Hasil survei tersebut dibacakan dalam diskusi Kerja Waras untuk Pekerja Lepas yang menjadi kegiatan di "Work Life Balance Festival" 2019 pada Sabtu (9/2) di Cohive D.Lab, Jakarta Pusat untuk memeringati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Peneliti dan Divisi Riset & Edukasi SINDIKASI Fathimah Fildzah Izzati mengungkapkan survei tersebut menggunakan enam standar faktor psikologi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 yakni ketaksaan (ambiguitas) peran, konflik peran, beban berlebih kuantitatif, beban berlebih kualitatif, pengembangan karir, dan tanggung jawab terhadap orang lain.

Standar tersebut dinilainya belum mencakup risiko kerja yang mempengaruhi kesehatan mental terutama pekerja di industri media dan kreatif. Risiko tersebut di antaranya adalah kelelahan karena terlalu banyak lembur dan kekerasan seksual di tempat kerja. Risiko lainnya di luar tempat kerja seperti kemacetan.

"Pekerja juga harus menghadapi victim blaming, kalau mengeluh banyak kerja dianggap banyak mengeluh, tidak siap kerja, tidak siap dengan risiko pekerjaan. Sehingga mereka memilih tidak melaporkan karena takut disalahkan atau takut kehilangan pekerjaan," ujarnya.

Pekerja yang paling banyak stres berat terkait dengan beban kerja paling banyak di sektor e-commerce, arsitektur, dan pembuat konten media.

Sementara, pekerja yang stres berat karena tugas menumpuk dan kompleks paling banyak bekerja di e-commerce, teknologi informasi, desain komunikasi visual, dan pembuat konten. Mereka bekerja sebagai freelance (pekerja lepas), bekerja ganda (kerja tetap dan freelance), dan pekerja harian.

Atas kondisi tersebut, ia merekomendasikan untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang memengaruhi kesehatan mental pekerja untuk managemen stres.
Selain itu, perlu ada langkah lanjutan baik dalam penanganan maupun pencegahan dengan memperbaiki kondisi kerja dan mewujudkan kerja layak demi kesehatan mental pekerja.

Praktisi Kesehatan Mental, dr Jiemi Ardian mengakui kondisi kerja yang tidak sehat bisa menjadi pencetus stres. Pencetus dari pekerjaan tersebut meningkatkan ambang stres pekerja.

"Puncaknya adalah mental breakdown, depresi, dan gangguan kesehatan mental. Untuk mengenalinya cukup dengan melihat apakah ada gangguan tidur," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai perusahaan atau pemberi kerja perlu memberikan pelatihan menangani untuk mengurangi stres bagi pekerja. Selain itu, perlu menciptakan sistem baru untuk menciptakan kerja sehat untuk mental.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Norma Ergonomi dan Lingkungan Kerja Kemenaker, Muhammad Fertiaz mengungkapkan faktor psikologi telah masuk dalam aspek K3 lewat Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Enam standar faktor psikologi dalam aturan tersebut dinilainya merupakan faktor pencetus yang memengaruhi kesehatan mental pekerja.

"Tools yang kita buat hanya mencakup pencetus stres. Dilihat mana dari enam itu yang paling dominan, dilihat tingkat stresnya. Jadi kebijakan pengendalian perusahaan, kalau beban kerja kuantitatif perlu pembagian jobdesk, kalau pencetusnya kualitatif, perusahaan beri pelatihan," ujarnya.

Penilaian faktor pencetus tersebut, menurutnya, bukan menilai kondisi pekerja tetapi kondisi yang memicu gangguan kesehatan mental. Penilaian dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan, bukan oleh perusahaan sendiri. Pelanggaran atas aturan tersebut diancam pidana kurungan tiga bulan dan denda hingga Rp 100 juta.

Maka yang harus dilakukan yaitu dilarang membebani pekerja terlalu tinggi, untuk perempuan seharusnya bukan mereka sendiri yang melakukan pekerjaan di rumah. Karena beban di rumah seharusnya dilakukan bersama-sama dengan pasangannya.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Malam kemarin debat pemilihan calon presiden dan wakil presiden kembali dilakukan. Persolan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebijakan infrastruktur menjadi tema yang diangkat dalam debat kali ini.

Solidaritas Perempuan, lembaga yang selama ini memperjuangkan kedaulatan pangan mempunyai catatan soal perjuangan lingkungan yang tak mudah, juga untuk perempuan. Selama beberapa dekade terakhir, sejak Orde Baru hingga saat ini, pengelolaan energi, pangan, maupun sumber daya alam dan lingkungan hidup jauh dari tujuan dibangunnya bangsa ini, yaitu untuk kemakmuran rakyat, perempuan maupun laki-laki.

Sebaliknya, Soliaritas Perempuan melihat adanya komodifikasi menjadi cara pandang dasar negara dalam melihat sumber daya alam, di mana tanah, hutan, air, pesisir, laut, kerap dihitung dalam nilai investasi, dengan menutup mata terhadap nilai-nilai kehidupan yang lebih esensi, termasuk di dalamnya, mengandung pengetahuan, nilai sosial, spiritual, serta keyakinan untuk keberlanjutan kehidupan.

Begitu pun proyek-proyek energi dan infrastruktur yang kerap mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Namun nyatanya justru menghancurkan kehidupan masyarakat, terlebih perempuan. Hal ini misalnya terlihat dari semakin meningkatnya konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) saja, telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria.
Ketua badan eksekutif nasional, Puspa Dewy menyatakan bahwa berbagai konflik ini tidak terlepas dari arah pembangunan dan ekonomi negara yang bertumpu pada investasi termasuk di dalamnya untuk industri ekstraktif seperti tambang dan sawit, maupun proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan bandara, pelabuhan, hingga reklamasi yang kerap mengatasnamakan kepentingan umum, namun nyatanya lebih banyak mengakomodir investor pariwisata hingga kepentingan jalur perdagangan.

Dalam situasi tersebut, perempuan yang selama ini sudah termarjinalkan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah semakin kehilangan akses dan kontrolnya atas tanah, sehingga juga kehilangan kedaulatannya atas pangan.

“Tak hanya itu, semakin meningkatnya intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak mereka atas sumber daya alam dan lingkungan mereka, juga berdampak secara berlapis dan mendalam bagi perempuan. “


Melihat rekam jejak para Kandidat

Kandidat Capres Cawapres yang lekat dengan para pengusaha dan perusahaan pendukung mereka, maka menjadi penting untuk menyaksikan posisi mereka terhadap isu-isu yang akan diangkat dalam debat.

Penting untuk mencermati, sejauh mana para kandidat berani berkomitmen untuk memperjuangkan lingkungan dan perempuan. Karena selama ini hak perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan masih belum terjamin dan terlindungi. Untuk menjadi pemimpin negeri ini, Capres dan Cawapres yang akan terpilih, harus berani memperjuangkan hak-hak perempuan, petani, nelayan dan masyarakat marginal lainnya.

“Karena penggusuran, perampasan ruang hidup masyarakat, dan penghancuran lingkungan merupakan penindasan terhadap perempuan.” Ucap Puspa Dewy.

Lebih rinci, Puspa Dewy memaparkan beberapa poin utama desakan Solidaritas Perempuan kepada Presiden Indonesia di periode selanjutnya, yaitu menjadikan perempuan sebagai subjek/stakeholder, sehingga terlibat dalam perencenaan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Yang kedua yaitu merealisasikan harmonisasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan agar berperspektif keadilan gender, baik di tingkat nasional, daerah hingga desa, menghentikan berbagai proyek infrastruktur maupun iklim yang merampas sumber-sumber kehisupan dan ruang hidup masyarakat, termasuk yang didukung oleh lembaga keuangan internasional.

“Selanjutnya yang penting yaitu merealisasikan penyelesaian konflik agraria yang adil serta inklusif, sensitif dan responsif gender, menghentikan kekerasan dan kriminalisasi, serta keterlibatan militer dan kepolisian dalam konflik agrarian dan merombak sistem ekonomi yang saat ini bertumpu pada investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi sistem ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan rakyat,” ujar Puspa Dewy.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

File 20190130 108351 117qvt9.jpg?ixlib=rb 1.1

Berita mengenai prostitusi online kembali lagi menyeruak.
shutterstock.com



Nathalina Naibaho, Universitas Indonesia

Beberapa waktu ini terkuaknya praktik prostitusi online yang dilakukan oleh seorang public figure berinisial VA menyita perhatian kita.


Polisi telah memanggil dan memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, termasuk beberapa artis yang diduga menjadi pekerja seks komersial (PSK).


Dari sudut pandang hukum pidana, ancaman hukuman pada kasus prostitusi hanya dapat diberikan kepada muncikari (germo) sedangkan pekerja seks komersial dan pelanggannya tidak dapat diancam pidana. Namun pada kasus prostitusi online, selain muncikari ada pihak-pihak lain yang dapat berurusan dengan hukum.


Duduk perkara kasus prostitusi dan prostitusi online


Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dalam kasus prostitusi pada umumnya hanya orang-orang yang memfasilitasi prostitusi atau yang lebih dikenal dengan istilah muncikari dan germo yang dapat diancam dengan pidana.


PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak dapat diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori kejahatan tanpa korban. Kecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan–baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya. Hubungan seksual baik dengan paksaan maupun tipu daya dapat dihukum sebagai perkosaan atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Jika melibatkan anak di bawah umur, seseorang bisa dituntut dengan Undang Undang Perlindungan Anak.


Literatur hukum pidana Indonesia belum mengenal terminologi “prostitusi online”, yaitu praktik pelacuran yang dilakukan melalui media elektronik, yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran.


Namun, pada era digital saat ini, praktik prostitusi online marak terjadi. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan.


Dalam konteks prostitusi online di Indonesia, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena praktik prostitusinya. Mereka dituntut karena tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).


Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas.


Siapa saja yang bisa diproses?


Dalam prostitusi online, pekerja seks bisa terkena pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena untuk melakukan “pekerjaan”-nya, mereka menyebarkan konten online yang bersifat asusila. Dalam konteks ini, pekerja seks diancam pidana bukan karena melakukan pelacuran melainkan karena menyebarkan informasi atau dokumen asusila melalui media elektronik.


Demikian juga dengan para pelanggannya. Apabila terbukti bahwa pihak tersebut menyebarkan kembali konten asusila yang dikirimkan oleh pekerja seks kepadanya, maka ia dapat dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut.


Sementara itu, polisi juga berpotensi menghadapi sanksi dan hukuman apabila dia tidak berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Dalam aturannya, seorang penegak hukum yang mengeluarkan pernyataan yang bertendensi dan menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka hal ini dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin (Ralat: Peraturan Kapolri no. 12 tahun 2009 saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.)


Hal ini karena sebelum diputuskan bersalah, hak-hak seorang tersangka perlu dihormati karena belum adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.


Membedah kasus VA


Dalam kasus VA yang disebutkan di atas, dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia, pihak-pihak yang jelas bisa dituntut adalah para muncikari.


Namun pada akhirnya VA juga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan konten-konten yang melanggar kesusilaan.


Tampaknya, pelanggannya belum diperkarakan karena tidak adanya bukti mereka ikut menyebarkan konten-konten asusila tersebut.


Sementara itu, polisi sudah mengumumkan nama VA secara lengkap sebagai pelaku dalam tahap awal proses penyelidikan.


Dalam aturan internal kepolisian, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup–yaitu paling sedikit 2 alat bukti yang bisa berbentuk apa saja termasuk kesaksian. Jika polisi menganggap bukti-bukti cukup kuat maka polisi akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka.


Jika polisi melanggar prosedur, ia dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor-kantor Polisi terdekat, Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian tingkat pusat dan akan ditindaklanjuti ke Komisi Kode Etik Polri, dengan ancaman sanksi dan hukuman disiplin.


Karena prostitusi online ini adalah kasus kesusilaan, hendaknya pemberitaan terhadap proses pemeriksaan dilakukan secara hati-hati demi menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat. Hal ini khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku sebagai tersangka. Jika belum terbukti tindak pidana apa yang telah dilakukannya, sebaiknya media perlu menahan diri, menyadari konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi oleh si tersangka.


Ariza Muthia turut berkontribusi dalam penulisan artikel iniThe Conversation


Nathalina Naibaho, Criminal Law Scholar, Universitas Indonesia


Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.


Luviana- www.Konde.co

“Jika di rumah saya dipanggil bu Andre, jika disekolah anak saya, saya dipanggil bunda Rendra. Siapa nama saya sebenarnya, orang tidak pernah tahu.”

Keluhan ini pernah dilontarkan salah satu kawan perempuan saya. Karena lama-lama ia merasa risih dengan sebutan panggilan yang sebenarnya tak pernah menyebut namanya. Ketika ia di sekolah anaknya, ia dipanggil bunda Rendra, karena nama anaknya adalah Rendra. Ketika di rumah, ia akan dipanggil bu Andre, karena nama suaminya adalah Andre. Demikian juga dalam pertemuan-pertemuan besar lainnya. Hingga orang tak tahu bahwa nama dia sebenarnya adalah Santi.

“Hanya Santi. Santi saja. Tolong panggil aku Santi,” begitu keluhnya di suatu siang.

“Mungkin ini tidak penting bagi banyak orang, tapi buatku, nama tetap akan menggambarkan siapa kita di masa lalu dan apa yang aku lakukan di masa sekarang.”

Itu Santi. Ia merasa risih karena sejumlah teman perempuan lainnya mulai mengeluhkan ini.

“Cuma aku loh yang dipanggil Tika, ini karena aku lajang. ..”.

Tika, teman perempuan lainnya tampak tersenyum.

Benar saja, hanya kawan kami yang lajang yang dipanggil sesuai namanya. Jika ia sudah menikah atau punya anak, pasti identitasnya jadi berubah. Akan dipanggil dengan nama anaknya atau nama suaminya. Padahal kawan-kawan kami lebih senang jika mereka dipanggil dengan namanya saja, tak larut oleh sebutan-sebutan dan identitas baru yang melekat. Karena konsekuensinya, jika ia menjadi nyonya Andre, maka ia harus merepresentasikan siapa suaminya, demikian juga pelekatan identitas lainnya.

Identifikasi ini kemudian juga menimbulkan pembedaan identitas atas perempuan yang masih lajang dengan perempuan yang sudah tak lajang. Orang jadi mengenali jika ia lajang atau sudah menikah. Padahal identitas ini sering malah membelenggu perempuan.

Feminis Mary Daly mengatakan bahwa penyebutan nama baru ini, sudah mencuri kekuatan perempuan. Hal ini seringkali juga tidak lagi menyebutkan pengalaman dan kehidupan perempuan itu sendiri. Pengalamannya sebagai seorang individu/ pribadi menjadi dihilangkan begitu saja.

Feminis Susan Grifin dalam Maggie Humm (Dictionary of Feminist Theoty) menyebutkan bahwa penamaan (pengidentifikasian) ini bisa membekukan pengalaman perempuan dan memisahkan segala sesuatu yang berkaitan satu sama lain tanpa namanya. Hal inilah yang kemudian mematikan kesadaran perempuan atas dirinya sendiri.

Sebuah identitas bagi sebagian feminis memang bukanlah tujuan, namun ini adalah sebuah titik awal bagi keberangkatan dari sebuah proses kesadaran diri.


(Foto/Ilustrasi: Pixabay.com)


Poedjiati Tan- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana potret perlindungan perempuan saat ini? Komnas Perempuan mencatat tentang kekerasan yang menimpa perempuan, antaralain kekerasan perempuan karena polarisasi politik, politisasi identitas, suburnya fundamentalisme dan radikalisme yang merapuhkan hak asasi manusia, yang diekspresikan secara terbuka dalam bentuk intoleransi, persekusi, penyesatan dan penodaan agama yang seluruhnya berdampak pada kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tidak tertuntaskan juga menjadi pemicu pelaziman kekerasan yang membuahkan extrimisme berkekerasan atau biasa disebut terorisme, baik yang dilatar belakangi oleh atau atas nama keyakinan maupun politisasi identitas.

Pada titik tertentu, Komnas Perempuan melihat bahwa situasi sekarang adalah akumulasi dari pembiaran negara, yang direkam oleh Komnas Perempuan sejak 20 tahun lalu.

Dampak tersebut terlihat diantaranya dengan meningkatnya kebijakan diskriminatif. Bila tahun 2010 Komnas Perempuan mendokumentasi 159 kebijakan diskriminatif, tahun 2018 meningkat menjadi 421 yang tersebar di 34 Provinsi dan menyasar langsung maupun tidak langsung kepada perempuan.

Komnas Perempuan di satu sisi dalam pertemuan 31 Januari 2019 lalu yang digelar Komnas Perempuan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menindaklanjuti pengembangan sistem pemulihan bagi korban.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu menyatakan bahwa Komnas Perempuan juga mendorong upaya pencegahan sistemik melalui kerja-kerja strategis pengembangan kurikulum pendidikan berperspektif HAM dan keadilan gender di Kementerian Agama, kerja sama penguatan perspektif HAM dan hak konstitusional perempuan di Lemhanas, dan kerja sama dalam rangka pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Selain itu mengembangkan rencana aksi pencegahan dan penghapusan P2GP kepada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya Komnas Perempuan mengambil peran strategis untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat regional dan internasional untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya melalui mekanisme HAM di regional dan Internasional.

“Sebagai National Human Right Institution (NHRI), Komnas Perempuan banyak bekerja bersama jaringan masyarakat sipil untuk melakukan advokasi, sosialisasi dan kampanye pemenuhan HAM perempuan. Komnas Perempuan mendorong pelibatan dan gerakan publik untuk menjadi bagian dari penyelesaian situasi tersebut. Salah satunya adalah advokasi RUU Penghapusan Kekerasan seksual, advokasi hukuman mati, merespon secara online dan offline isu-isu krusial HAM perempuan, termasuk bekerjasama dengan lembaga agama untuk merespon kekerasan atas nama agama.”

Di tengah kondisi ini, ada juga titik kemajuan, yaitu adanya kebijakan kondusif khususnya kebijakan tentang layanan terhadap perempuan korban.

Di tahun 2018 ada 6 Pemda yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk perlindungan perempuan dan anak antara lain di Kabupaten Cirebon, Pandeglang, Sikka, provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta yang mengeluarkan kebijakan tentang rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Komnas Perempuan juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi Komnas Perempuan untuk membatalkan revisi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan membuat langkah penguatan pelaksanaannya melalui peraturan pelaksana berdasarkan kajian bersama serta diterimanya usulan Komnas Perempuan dan organisasi pendamping untuk mendekatkan akses dukungan bantuan sosial bagi Lanjut Usia (Lansia) perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, melalui skema program bantuan sosial bagi Lansia miskin dan terlantar.

Azriana Manalu menyatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini yaitu semua pihak harus merespon secara komprehensif terkait situasi dan konteks kekerasan terhadap perempuan dengan berbasis data dan fakta dalam setiap ranah baik pribadi maupun publik melalui penyediaan regulasi yang melindungi dan menjawab kebutuhan pemenuhan hak korban, mengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mengintegrasikan prinsip hak korban dalam pembahasan RUU Hukum Pidana, menerbitkan aturan pelaksana yang mengedepankan prinsip hak korban untuk optimalisasi pelaksanaan UU PKDRT dan UU PPMI.

“Mengintegrasikan perspektif hak korban dalam sistem peradilan pidana melalui penguatan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Mentransformasi kesadaran dan komitmen aparatus negara dan aparat penegak hukum melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan HAM berbasis gender, dan terakhir menerapkan kerangka uji cermat tuntas (due dilligence) dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.”

Selain itu juga meneguhkan kembali HAM termasuk HAM perempuan sebagai spirit dan penopang dasar berbangsa, yang searas dengan spirit hak konstitusi, dan menghentikan pelaziman kekerasan, mengelola konflik dan menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah keberulangan.

Yang lain yaitu membuat skema pembangunan yang menjamin daya tahan perempuan dan ruang hidupnya, pembangunan infrastruktur yang tidak menggusur dan memicu konflik sumberdaya alam dan konflik horisontal, khususnya pada masyarakat adat dan memastikan akses penghidupan yang layak pada kelompok-kelompok rentan, khususnya perempuan korban kekerasan dan perempuan marginal

Negara juga harus memastikan adanya penguatan dukungan kerja untuk lembaga HAM, termasuk Komnas Perempuan, baik dari segi status hukum, sumber daya dan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem perlindungan dan keamanan jiwa selama melakukan kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

(Foto/ Ilustrasi: Pixabay)

Luviana- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Sejarah, kini mencatat perkembangan teknologi telah mengubah proses produksi manusia. Proses ini dikenal dengan istilah revolusi industri. Hal ini dimulai dari temuan mesin uap, listrik hingga kecerdasan buatan berbasis aplikasi digital yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0.

Revolusi industri saat ini diwarnai dengan datangnya teknologi baru, banjir informasi. Dan kini revolusi industri kerap dianggap sebagai sebuah arena ekonomi baru.

Namun sayangnya narasi mengenai revolusi industri yang digambarkan pemerintah sebagai era ekonomi digital cenderung menjadi narasi hegemoni khususnya di kalangan pekerja industri kreatif. Perbincangan mengenai big data, kecerdasan buatan. algoritma, teknologi baru kian dominan dalam diskursus revolusi industri saat ini.

Namun perbincangan yang riuh masih berkutat melalui otomasi dengan konsekuensi para pekerja yang resah, sehingga ada narasi tentang tenaga kerja manusia yang akan diganti dengan mesin. Ini adalah narasi yang banyak ditulis oleh negara dan pemilik modal.

Padahal otomasi kerja juga bisa bermakna lain, yaitu penguasaan alat teknologi oleh pekerja untuk mempermudah kerja, bukan justru mengganti pekerja dengan mesin. Hal ini juga berdampak pada pekerja perempuan.

Penguasaan narasi revolusi industri 4.0 oleh negara dan pemilik modal tidak saja berdampak pada prioritas negara, kebijakan pemerintah serta pendidikan yang hanya berpusat pada peningkatan teknologi dan keahlian, juga pada tersembunyinya ekspolitase para pekerja.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Serikat SINDIKASI) merasakan bahwa narasi inilah yang kini terjadi. Padahal di satu sisi, nasib pekerja di dalam sektor industri media dan kreatif juga masih mendapat eksploitase sehingga mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Selain kondisi kerja yang kurang istirahat, para pekerja di industri tersebut tidak memiliki kejelasan karir di masa depan.

Atas dasar ini, Serikat Sindikasi akan menggelar acara Festival Work Life Balance pada Sabtu, 9 Februari 2019 besok pukul 13.00-21.00 WIB di CoHive D.Lab, Jalan Riau No.01, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan kelanjutan dari Work-Life Balance Festival yang digelar perdana pada 2018.

Dalam Work Life Balance Festival 2019, SINDIKASI kembali mengangkat isu kesehatan mental dan pekerja ekonomi digital. Ketua SINDIKASI Ellena Ekarahendy mengatakan bahwa SINDIKASI telah berhasil membawa rekomendasi kesehatan mental sebagai bagian dari K3 yang disampaikan lewat kertas posisi “Kerja Keras Menukar Waras” pada Januari 2018. Kesehatan mental sebagai bagian dari K3 telah diakui lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 yang terbit pada akhir April 2018.

"Kegiatan festival tahun ini dimaksudkan sebagai langkah tindak lanjut untuk mendorong implementasi Permenaker No.5/2018, sekaligus menjadi ruang aspirasi antara pemangku kepentingan terutama pekerja untuk mewujudkan area kerja yang ramah kesehatan mental," ujar Ellena dalam pernyataan pers, Jumat (8/2).

Menurut Ellena, fleksibilitas yang menjadi ciri khas dalam era ekonomi digital telah berdampak pada kondisi kerja pekerja kognitif atau mereka yang bekerja memproduksi pengetahuan. Fleksibilitas tersebut membuat pekerja lepas, pekerja mandiri, atau pekerja independen semakin relevan dalam era yang kerap disebut sebagai revolusi industri 4.0. Individualisasi pekerja dan semakin tidak jelasnya hubungan kerja membuat para pekerja di dalamnya berada dalam kondisi rentan yang mengancam kondisi kesehatan, termasuk kesehatan mental.

Acara Work Life Balance Festival 2019 ini akan diawali dengan pemaparan hasil dan analisis survei yang dilakukan oleh Divisi Riset dan Edukasi Sindikasi. Survei tersebut menggunakan instrumen "Survei Faktor Psikologi Kerja" yang terdapat dalam Permenaker No.5/2018. Hasil survei akan disampaikan dalam talkshow "Kerja Keras, Kerja Waras" yang akan menghadirkan Fathimah Fildzah Izzati dari SINDIKASI, Ir Amri AK,MM dari Dewan K3 Nasional RI, dan dr. Jiemy Ardian yang merupakan seorang Praktisi Kesehatan Mental.

Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan talkshow yang mengangkat mengenai perspektif pekerja terhadap revolusi industri 4.0. Talkshow bertema "Bolong-Bolong Industri 4.0" akan menghadirkan Ketua SINDIKASI Ellena Ekarahendy, Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan (LIP) Sedane, Imanzah Nurhidayat yang merupakan praktisi ekonomi digital, dan Ilhamsyah dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Work Life Balance Festival 2019 juga akan dimeriahkan penampilan pemusik dan pegiat seni lainnya.

Pelaksana Program Festival ini, Raisya Maharani mengatakan kegiatan festival tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mengetengahkan permasalahan kondisi ketenagakerjaan.

“Pengakuan kesehatan mental sebagai bagian dari K3 dalam Permenaker No.5/2018 perlu dikawal agar implementasinya bisa maksimal di era ekonomi digital.”

*Ian Ahong- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Bagaimana membangun serikat pekerja berperspektif perempuan? Pertanyaan ini banyak ditujukan pada serikat pekerja, menjadi tantangan yang mesti dijawab. Sejumlah feminis mencatat bahwa adanya pembagian kerja secara seksualah yang kemudian menghambat para perempuan pekerja dalam berorganisasi.

Feminis, Veronica Baechey menyatakan bahwa secara historis, pemisahan struktur kerja ini selalu merugikan perempuan karena memisahkan perempuan dan mengabaikan pembagian kerja dalam keluarga.

Di tempat perempuan bekerja, perempuan yang sudah diabaikan pembagian kerja secara seksual, begitu juga ketika perempuan ingin berorganisasi. Maka, ini adalah problem yang harus dijawab.

Selama ini data menunjukkan bahwa pengurus organisasi serikat pekerja kebanyakan laki-laki, selalu pulang malam karena rapat diadakan di malam hari, sekaligus kebiasaan-kebiasaan yang membuat perempuan tak bisa mengikutinya karena beban domestik yang masih harus dilakukan perempuan.

Maka, temuannya adalah, serikat buruh perlu membuat kebijakan-kebijakan afirmatif yang mendukung partisipasi anggota perempuan. Hal tersebut penting agar perempuan dapat mengambil peran dalam organisasi dan mendorong kesetaraan gender.

Data Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menunjukkan bahwa buruh perempuan kerap tidak dapat aktif di organisasi karena tidak adanya ruang yang nyaman dari organisasi. Maka penting kemudian menciptakan ruang-ruang perempuan yang nyaman dalam organisasi serikat pekerja.

“Penting menyediakan ruang yang nyaman untuk perempuan,” kata Ketua Departemen Perempuan KPBI, Dian Septi pada Rabu, 24 Januari 2019 lalu.

Ia menyebutkan perempuan kerap membawa anak ketika melakukan kegiatan organisasi. Maka, ruang nyaman itu di antaranya adalah kesepakatan untuk membatasi asap rokok ketika rapat. Dengan demikian, anak-anak tidak terganggu dengan kepulan asap tersebut.

Organisasi buruh juga perlu mencurahkan sumber daya untuk menyediakan pengasuh ketika para buruh yang menjadi ibu. itu melakukan kegiatan organisasi.

“Buruh jadi bisa konsentrasi pada kegiatan organisasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, persoalan waktu rapat juga berpengaruh pada peran perempuan. Sebab, dalam tatanan patriarkis yang mendominasi, perempuan mendapatkan beban pekerjaan rumah, selain pabrik. Keaktifan di organisasi selalu berpotensi menimbulkan masalah dengan pasangan.

“Kalau kemalaman, selain pekerjaan rumah terbengkalai, juga menimbulkan konflik dengan keluarga (terutama suami), jadi rumit lagi harus negosiasi dll. Kalau melibatkan perempuan, mesti peka dengan hal-hal detil,” jelasnya.

Hal-hal tersebut ia sampaikan ketika kunjungan Departemen Perempuan KPBI ke federasi serikat anggota, Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh.

Maka dalam serikat buruh atau serikat pekerja, yang dibutuhkan adanya departemen perempuan yang aktif, pengurus yang berperspektif perempuan yang sangat kuat.

Upaya ini selalu bertujuan untuk menggeliatkan buruh perempuan agar berperan lebih aktif di organisasi. Dengan begitu, isu-isu kesetaraan gender dapat lebih mewarnai serikat buruh. Departemen perempuan KPBI kemudian juga mendorong pembentukan wadah pembentukan tim kerja di konfederasi yang beranggotakan perempuan-perempuan aktivis buruh federasi.

“Menghidupkan perempuan di tiap-tiap federasi melalui diskusi bulanan, membentuk wadah perempuan, program utama, untuk memunculkan kekuatan perempuan KPBI baik kampanye dan konsolidasi internal,” paparnya.

Selain itu, KPBI juga rutin menggelar diskusi mengenai isu-isu gender untuk menambah pengetahuan bagi pekerja perempuan.

(Foto/Ilustrasi)

*Ian Ahong, jurnalis. Tulisan ini merupakan kerjasama www.Konde.co dan www.buruh.co

Melly Setyawati- www.Konde.co

Jakarta, Konde.co- Paduan Suara Dialita, paduan suara para perempuan 65 meluncurkan albumnya yang kedua pada 31 Januari 2019 lalu di GoetheHaus, Jakarta. Peluncuran ini menandai suara perempuan yang terus bernyanyi, menggema dalam suara yang tak pernah redup.

Berdiri sejak akhir 2011 dan beranggotakan ibu-ibu penyintas (survivor) yang berasal dari keluarga mantan tapol dari peristiwa 1965, inilah Dialita. Dinamakan Dialita karena anggotanya telah berusia lebih dari 50 tahun, yang bila disingkat menjadi: DI Atas Lima puluh TAhun (Dialita).

Hingga kini, Dialita telah dan terus menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh mereka yang dipenjara pada masa itu dan melakukan aksi sosial kemanusiaan bagi sesama keluarga penyintas maupun bagi kelompok-kelompok lain yang membutuhkan.

DIALITA sudah melahirkan dua album, yang pertama “Dunia Milik Kita” dirilis pada 2016 dalam format digital dan cakram padat. Sementara, album kedua “Salam Harapan”, yang dirilis pada 31 Januari lalu, digawangi oleh Rumah Bonita dengan menggandeng delapan orang musisi dan enam penyanyi solo, yakni Bonita, Endah Laras, Endah Widiastuti, Junior Soemantri, Kartika Jahja dan Sita Nursanti di bawah Pimpinan Produksi Musik Petrus Briyanto Adi.

Album kedua ini memiliki keunikannya tersendiri. Bersama dengan para musisi muda, ada kejutan dari komposisi musik yang berwarna dan apik, pilihan 12 lagu dalam album, kualitas bernyanyi secara padu, dan, terutama, keterlibatan dari para musisi dan penyanyi handal yang rekam jejaknya sudah terbukti.

Salah satu penyanyi Dialita, Irina Dayasih mengatakan, layaknya semangat sinar yang bergelora, album ini merupakan kumpulan karya penuh harapan. Tepatnya 12 lagu “Salam Harapan” adalah kristalisasi dari segala pengharapan, dan doa bagi para penulisnya selagi menjalani kurungan sebagai tahanan politik di penjara Bukit Duri, Jakarta hingga Plantungan, Semarang.

“Pembuatan album ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan lagu-lagu bersejarah agar tak hilang, sebagaimana banyak bangunan penjara atau kamp-kamp pembuangan yang sudah tak ada jejaknya lagi. Menyanyikan lagu-lagu ini juga menjadi narasi baru bagi penulisan sejarah yang dibungkam.”

Melalui album ‘Salam Harapan’, Dialita berharap cerita-cerita dari balik penjara bisa dituturkan bagi khalayak luas, terutama generasi muda, agar tumbuh subur perbincangan membangun untuk Indonesia yang lebih baik.

Karya-karya tersebut tak hanya dinyanyikan DIALITA, namun juga mendapat penjiwaan baru dari para musisi dan solis.

"Sebuah kehormatan bagi saya untuk membawakan kembali lagu Ujian; lagu yang luar biasa kuat baik secara penulisan, secara emosi, dan juga tentu saja muatan sejarah. Saya merasa ini jadi tugas mulia buat saya sebagai generasi penerus penyintas-penyintas 65 untuk menyampaikan kisah, meneruskan sejarah, membuka hati dan merawat empati melalui lagu-lagu ini," ujar Kartika Jahja.

Bagi Bonita, DIALITA adalah keluarga dalam sejarah, Dialita adalah salah satu jalan terang untuk masa depan Indonesia.
Rilis album dan konser mini ini merupakan hasil kolaborasi antara Paduan Suara DIALITA dan Rumahbonita, didukung oleh Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKa), Galeri SriKendes,Komnas Perempuan, dan Program Peduli.

(Foto: Indonesia untuk Kemanusiaan/ IKa)