Luviana – www.konde.co

Ini adalah ungkapan-ungkapan dari kisah kekerasan seksual yang dialami sejumlah perempuan di Indonesia yang kami ambil dari website www.gerakbersama.org

Cerita ini tak terhitung banyaknya, bertumpuk dengan kisah-kisah lain yang membuat kisah penting ini menjadi terkubur. Kami menampilkan kembali kisah yang dialami para perempuan korban.

Gerak bersama merupakan jaringan dari organisasi-organisasi yang menolak kekerasan seksual dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia. Inilah ungkapan dari kisah-kisah penting itu:

1. Kisah DE dari Sumatera Barat

.
"Dan tiba-tiba dia memaksa saya untuk berhubungan seksual, saya berusaha untuk menolak tetapi dia tetap memaksa saya. Dengan badannya yang tinggi besar, sangat sulit saya melawannya. Saya sangat benci sekali dengan dia apalagi setelah saya tahu bahwa saya hamil. Dan ketika saya beritahu pada dia, dia malah seperti orang tidak bersalah dan juga lari dari masalah. Dia tidak pernah lagi menemui saya, dia tidak ada beri kabar dan tidak peduli sama sekali dengan kehamilan saya."

"Saya juga tidak berani membicarakan kejadian yang saya alami ini pada keluarga saya. Dan saya juga terfikir untuk aborsi, tapi saya tidak mau melakukan itu karena anak ini tidak bersalah. Saya tidak tahu juga bagaimana tidakan yang saya harus lakukan."


2. Korban Trauma Perkosaan
 
"Polisi menganggap korban berhalusinasi dan gila. Perkosaan dan proses hukum yang sangat panjang membuat EW alami trauma berat."


3. M Dari Sumatera Barat
 
"Sampainya di Polsek ternyata laporan saya tidak diterima, tetapi oknum di bagian SPK malam meminta saya berdamai. Ternyata oknum polisi itu adalah atasan pelaku."
4. DE, dari Sumatera Barat
 
"Dan tiba-tiba dia memaksa saya untuk berhubungan seksual. Saya berusaha untuk menolak, tetapi dia tetap memaksa saya. Dengan badannya yang tinggi besar, sangat sulit saya melawannya."


5. Keluarga Korban KS, Diffable
 
"Kami sekeluarga sangat syok sekali ketika yang terungkap menjadi pelaku adalah orang yang selama ini kami anggap baik dan sudah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri. Ditambah lagi ketika polisi sudah menggali informasi dari “KS”, ternyata tidak hanya sekali perkosaan itu terjadi, tetapi sudah berulang kali. Saya yakin “KS” tidak akan membuat-buat cerita, dan saya yakin kejadian ini sudah berulang kali sehingga “KS” sangat ingat dengan apa yang dia lakukan."


6. Cerita Ibu dari Anak Tuna Wicara, Jawa Tengah


"Kenapa kasus ini kog gak jalan-jalan?" Cerita Ibu dr anak tunawicara yg alami kekerasan seksual. Ada juga yang membujuk untuk mencabut laporan."

Luviana- www.konde.co

Aksi menolak kekerasan seksual terhadap perempuan ini dilakukan pada 24 November 2015 atau satu hari menjelang hari anti kekerasan terhadap perempuan. Aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini dilakukan di halaman Komnas Perempuan Jakarta. Aksi bertajuk "Saya Bisa Jadi Korban" ini merupakan ekspresi penolakan, ketika tubuh-tubuh perempuan banyak dijadikan obyek kekerasan seksual.

Dimana saja perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual, di  tempat-tempat umum seperti di dalam alat transportasi, di sekolah, di jalan, bahkan di dalam rumah yang seharusnya aman, perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual.



(Aksi "Saya Bisa Jadi Korban" yang diadakan di halaman Komnas Perempuan pada 24 November 2016/ Foto: Luviana)



Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Bagaimana sebaiknya membuka akses internet untuk anak-anak? kekuatiran para orangtua atas penggunaan internet ini sebenarnya merupakan kekuatiran yang sudah pernah terjadi sebelumnya, ketika dulu anak-anak mulai mengakses televisi. 

Pada masa sebelumnya,  banyak orangtua resah ketika televisi hadir di tengah kita. Ia menyeruak masuk dalam ruangan dan dinikmati oleh anak-anak. Padahal tak semua acara tv boleh dikonsumsi anak. Ada sinetron yang khusus untuk orang dewasa yang kemudian melibatkan anak dan tayang di jam-jam anak, ada tayangan infotainment yang juga diputar di jam-jam anak-anak nonton TV. Lalu ada pula iklan untuk orang dewasa yang tayang di jam-jam anak.

Begitu pula dengan internet. Ada banyak situs yang tak boleh diakses anak. Namun internet sudah hadir di tengah-tengah kita. Sejumlah penelitian tentang anak dan pengaruh televisi serta gadget menyebutkan bahwa anak-anak yang mengakses TV dan gadget yang terlalu banyak akan mengganggu perilaku anak, mengganggu psikologi anak dan juga penggunaan waktunya. Sering kita lihat, anak-anak menjadi sibuk melihat TV dan gadget, sehingga lupa belajar dan bermain dengan teman-temannya. Banyak orangtua yang mengeluhkan ini.

‘Padahal saya sudah bilang, ayo belajar dulu. Tinggalkan dulu gadgetmu. Tapi prakteknya susah banget,” kata sejumlah orangtua yang pernah saya temui.

Internet memuat gambar-gambar yang bagus, film-film yang menarik, dan juga game yang menarik bagi anak-anak. Inilah yang membuat anak-anak sulit meninggalkan gadget.

 

Anak dan Penggunaan Internet

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pada 2011-2014 tercatat 1.022 anak menjadi korban kejahatan dunia online yaitu mencakup:

1. Pornografi
2. Prostitusi anak
3. Objek rekaman CD porno
4. Kekerasan seksual
5. Bullying

Selain itu 24 persen dari jumlah anak-anak di atas mengaku memiliki materi pornografi berupa teks, gambar maupun video yang diakses melalui beragam alat seperti telepon genggam, kamputer, laptop, dan di beragam tempat yang menyediakan akses internet seperti rumah, sekolah, ruang publik dan warung internet.

Sekitar 90 persen anak mengaku terpapar pornografi sejak usia 11 tahun ketika mencari data online untuk mengerjakan tugas sekolah, mendapat kiriman dari teman atau orang asing yang dikenal di dunia maya.

Dalam acara Penghargaan Karya Jurnalistik Terbaik tentang Anak AJI-UNICEF 2016 di Jakarta, 29 November 2016 lalu, Perwakilan UNICEF Gunilla Olsson menyatakan bahwa anak-anak akan rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan media sosial.

 “Anak-anak muda ini rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan dari media sosial, seperti pelecehan seksual, perundungan (bullying), atau pelanggaran privasi,” jelas Ibu Gunilla.

“Sehingga sangat penting bagi media untuk memonitor hak-hak anak ini,”  kata Gunilla Olsson.

Sementara itu hasil riset yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan dukungan UNICEF pada 2011-2012 terhadap 400 anak di pedesaan dan perkotaan menunjukkan 80 persen anak-anak usia 10-19 tahun telah mengakses internet. Jumlah pengakses terbanyak adalah anak berusia 14-15 tahun (26 persen), dengan tingkat pendidikan terbanyak SMP (39 persen). Mayoritas mengakses internet dengan tujuan untuk mengakses sosial media, selain mengerjakan tugas, bermain game. Sekitar 24 persen mengaku membangun komunikasi dengan orang yang baru dikenal di internet.

Dari riset ini juga muncul pengakuan hanya 42 persen responden yang memahami bentuk kekerasan di dunia maya. Dari itu, 13 persen diantaranya mengaku pernah mengalami perisakan, lebih spesifik 5 persen diantaranya menjadi korban perisakan  di dunia maya lebih dari sekali baik melalui media sosial yang kemudian berlanjut melalui pesan singkat.  

Kondisi ini disebabkan karena beragam faktor diantaranya karena rendahnya larangan mengakses media sosial di sekolah (sebaliknya sekolah membatasi akses data), edukasi yang rendah tentang internet sehat di sekolah dan rendahnya pendampingan orang tua pada anak saat mengakses internet di rumah.

Hanya sekitar 50,9 persen anak dan remaja yang menjadi responden riset ini mengaku mendapat petunjuk atau aturan mengakses internet dari orang tua, sekitar 20,8 persen mengaku mendapat pedampingan langsung saat berselancar di dunia maya dari orang tua. Serta hanya 16,7 responden yang mengaku berteman dengan orang tua mereka di media sosial.


Perlunya Situs Layak Anak

Data menunjukkan penetrasi internet di Indonesia saat ini masih berada pada angka 33 persen dari jumlah penduduk. Data terakhir yang dirilis We Are Social berdasarkan data BPS, pada awal tahun 2016, pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 88,1 juta dari 259,1 juta jiwa penduduk. Jumlah ini masih dibawah rata-rata penetrasi internet dunia yang mencapai 46 persen.

Meski demikian, tingkat rata-rata waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet, Indonesia menempati posisi nomor enam setelah Brazil, Filipina, Afrika Selatan, Thailand dan Argentina, mencapai 3-5 jam per hari. Dari jumlah di atas, 79 juta pengakses internet mengaku aktif di media social. Dari jumlah itu sekitar 15 juta pengakses internet usia 12-17 tahun.

Setidaknya mereka mengaku telah memiliki akun sosial media facebook.

“Keamanan anak di dunia digital semakin mengkhawatirkan. Beberapa kejahatan di dunia maya, muncul dari apa yg mereka posting,” kata Suwarjono, Ketua AJI Indonesia dalam kesempatan yang sama.

Seperti pisau bermata dua. Jumlah digital native pada usia anak dan remaja ini di satu sisi mengembirakan karena, anak-anak Indonesia tidak asing dengan teknologi informasi. Tapi di sisi lain menjadi mengkhawatirkan karena pemahaman dan kemampuan anak-anak memproteksi diri dari dampak negatif dan kejahatan dunia maya masih rendah.

Kondisi ini mendapat perhatian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan UNICEF Indonesia kembali menggelar bagi jurnalis yang memberikan perhatian pada isu anak. Tahun ini mengambil tema Digital Safety and Protection on Children.

Suwarjono mengatakan penghargaan ini bagian dari kampanye Digital Safety on Children dan salah satu bentuk kepedulian terutama terkait menjaga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Sekaligus pertanggungjawaban AJI pada publik,” kata Suwarjono.

Gunilla Olsson menekankan pentingnya peran jurnalis dalam meningkatkan kepedulian dan mendorong diskusi publik tentang tantangan dan pencapaian yang ada, saat mengimplementasikan hak-hak anak di Indonesia.

“Anak-anak tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melindungi dan  menyuarakan hak-hak mereka, sehingga jurnalis dapat menolong mereka dengan menyampaikan suara mereka dan menekankan betapa pentingnya masalah ini (digital safety and protection on children, red) kepada masyarakat luas,” kata Gunilla.

Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah berjanji untuk melindungi anak dari situs yang tak layak untuk anak. Rudiantara juga berjanji untuk mempromosikan situs layak anak. Situs-situs ini adalah situs yang layak diakses oleh anak-anak. Dengan adanya situs layak anak, maka orangtua menjadi tahu apa situs yang layak ditonton anak-anaknya.
 
Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co – Ibu rumah tangga masih menempati urutan terbesar terkena HIV/AIDS di Indonesia. Ibu rumah tangga selama ini beresiko mendapatkan HIV dari suaminya.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa diperkirakan sekitar 4,9 juta dari para ibu ini menikah dengan laki-laki yang berisiko tinggi. Diketahui dari data bahwa sebanyak 6,7 juta laki-laki di Indonesia merupakan pembeli seks.

Pada peringatan hari AIDS yang jatuh setiap tanggal 1 Desember seperti hari ini, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam pernyataan sikapnya menyatakan bahwa pendekatan program HIV dan AIDS selama lebih dari 25 tahun ini ternyata belum mampu merespon perubahan pola epidemi HIV.

Wakil Direktur PKBI, Satyawanti menegaskan bahwa pola dari kelompok homoseksual ke Penasun, kemudian ke heteroseksual dan sekarang ke ibu dan anak tidak mampu diantisipasi.

“ Presentase kasus berdasarkan faktor resiko di atas menunjukkan bahwa, pertama, siapa saja berisiko terinfeksi HIV. Kedua, mematahkan anggapan, bahwa HIV dan AIDS hanya rentan kepada para pekerja seks, kelompok homoseksual atau pengguna narkoba suntik saja. Jelas bahwa data di atas mengindikasikan adanya perubahan pola penyebaran HIV dan AIDS ini, dari kelompok berisiko tinggi ke masyarakat umum. Dari kelompok masyarakat umum ini, Ibu-ibu rumah tangga (IRT) dan anak memiliki proporsi cukup besar terinfeksi HIV dan AIDS,” ujar Satyawanti.

Data dari Kementerian Kesehatan secara konsisten menunjukkan bahwa persentase kasus AIDS paling banyak terjadi melalui seks heteroseksual. Dari data tersebut nampak bahwa hubungan heteroseksual masih menjadi persentase tertinggi pada kasus AIDS yaitu sebesar 78% pada 2013, kemudian meningkat sebesar 81,3 % di tahun 2014. Angka tersebut jauh di atas kasus AIDS pada kelompok homoseksual sebesar 5,1%. Sedangkan pengguna narkoba suntik (penasun) yang biasanya dianggap sebagai cara penularan tertinggi kedua, pada tahun 2014 turun secara signifikan menjadi 3,3% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 9,3%1.

Pada tahun 2015, hubungan heteroseksual meningkat menjadi 82,8%, jauh melampaui kasus AIDS pada kelompok homoseksual yaitu 7,4%.

Laporan data kumulatif HIV dan AIDS Kemenkes sepanjang tahun 1987 sampai dengan September 2015 menunjukkan bahwa Ibu Rumah Tangga menempati urutan terbesar orang dengan HIV dan AIDS (ODHA), menurut kelompok mata pencahariannya, sebanyak 9.096.

Sementara urutan kedua yaitu karyawan 8.287, sementara yang tidak diketahui profesinya mencapai 21.434 orang. Melihat dari data dan fenomena yang terjadi, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyatakan beberapa refleksi penanggulangan HIV dan AIDS harus cepat dilakukan agar di masa yang akan datang tidak terjadi ledakan kasus, terutama pada ibu dan anak yang jumlahnya paling tinggi.


Melawan Stigma dan Berjuang untuk Obat ARV


Sementara Koordinator Advokasi dan Komunikasi PKBI, Frenia Nababan mengatakan bahwa pemerintah juga harus memproduksi sendiri obat ARV (Anti Retroviral) sebagai respon terhadap kebutuhan dan melepaskan diri dari ketergantungan ARV impor. Saat ini dari 17 jenis ARV, baru 7 jenis yang produksi dalam negeri.

“Selama ini anak yang terinfeksi HIV harus menggunakan ARV dewasa, sehingga tingkat putus obatnya tinggi,” ujar Frenia.

PKBI berupaya menjadikan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Masyarakat akan melakukan advokasi kebijakan terkait anggaran kesehatan untuk penyediaan ARVdalam negeri dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif lainnya terhadap ODHA.

“Hari AIDS Sedunia bukan hanya momen seremonial belaka. Namun menjadi penegas komitmen kita bersama untuk bergotong-royong mencegah dan menanggulangi HIV serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,”ujar Frenia Nababan.


Luviana- www.konde.co

The untold stories merupakan cerita-cerita dari para perempuan yang tak terhitung banyaknya. Cerita kehidupan perempuan, perjuangan perempuan dan beribu kisah kegetiran, kegembiraan yang tak tertulis.


Dalam tajuk “Telling Untold Stories”, masyarakat, organisasi, lembaga-lembaga perempuan di Indonesia yang tergabung dalam Joint Task Force kemudian melakukan kampanye bersama selama 16 hari, yaitu dari tanggal 25 November hingga 10 Desember 2016. Aksi dan Kampanye yang dilakukan di hampir seluruh daerah di Indonesia melalui sosial media ini, kami tampilkan pada edisi Konde.co kali ini. Kampanye untuk mengajak perempuan berbicara tentang perjuangan dan kisah hidup perempuan selama ini dalam tajuk :Telling Untold Stories” telah dirangkum dalam situs www.gerakbersama.org






Aksi dan kampanye Telling Untold Stories ini dilakukan untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan sekaligus berjuang agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Kekerasan Seksual.



Estu Fanani, www.konde.co 

Jakarta, Konde.co-  Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perkawinan anak. Tingginya angka perkawinan anak dan dampak yang menyertainya menjadi kepedulian dari banyak pihak sejak lama.
Berdasarkan data dari World Fertility Policies UN, pada tahun 2011, Indonesia saat ini berada di urutan 37 dari 73 negara pada kasus kawin pertama dalam usia muda, dan menempati peringkat tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Data ini menunjukkan bahwa rentannya kehidupan perempuan saat ni karena kekerasan itu bisa terjadi di mana saja dan siapapun bisa menjadi korban atau pelaku.

Kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta ekonomi menjadi beberapa alasan yang mendasari perkawinan anak masih terjadi. Selain itu, peraturan atau hukum nasional di Indonesia masih belum harmonis, artinya, peraturan yang satu belum sesuai dengan peraturan lainnya. Salah satunya terkait umur minimum kawin bagi perempuan, di Pasal 7 UU No.1/1974 bahwa batas minimum usia kawin bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. 

Padahal di UU No.35/2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah setia orang yang berusia di bawah 18 tahun dan di Pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Hal ini disampaikan oleh para narasumber dalam Dialog Publik Penghapusan Praktik Perkawinan Anak di Indonesia sekaligus launching duta stop perkawinan anak Melati Putri dan pengumuman pemenang poster yang dilaksanakan oleh Kalyanamitra di Jakarta (28/11).

Dari Penyadaran Masyarakat Hingga Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi
Upaya masyarakat sipil dalam rangka menghapuskan perkawinan anak sudah dilakukan sejak tahun 1980an, namun penurunan angka perkawinan anak belum terjadi secara signifikan. Kajian hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk usulan perubahan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, penyadaran masyarakat akan dampak perkawinan di usia anak pada kesehatan reproduksi seksual dan termasuk pada perkembangan jiwa anak terus dilakukan.

Zumrotin, ketua Yayasan Kesehatan Perempuan menyampaikan bahwa respon dari pemerintah sangat lamban terhadap usulan perubahan UU Perkawinan, termasuk ketika dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kementerian Agama yang menjadi leading sector bagi UU Perkawinan tidak meresponnya. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan kemauan politik (political will) dari Pemerintah dan DPR untuk mengubah UU Perkawinan.
Namun inisiatif daerah mulai bermunculan untuk mencegah perkawinan anak diwilayahnya, seperti yang terjadi di Bondowoso, Gunungkidul, Situbondo. Zumrotin menambahkan bahwa apa yang muncul di kabupaten/kota adalah karena niat baik dan keberanian dari pimpinan kabupaten/kota karena melihat kondisi riil di masyarakatnya. Sehingga, kemudian lahirlah peraturan daerah, peraturan gubernur hingga peraturan desa guna mencegah perkawinan anak.

Keterbukaan Sekolah terhadap Pendidikan Seksual dan Kesehatan Reproduksi
Anak mempunyai beberapa lingkungan yang mempengaruhi secara positif maupun negatif, yakni keluarga, masyarakat dan sekolah. Terkait dengan penghapusan perkawinan anak, sekolah menjadi salah satu pihak yang penting untuk dirangkul dan dilibatkan.

Apa yang dilakukan oleh SMP 139 Jakarta Timur bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Dengan membuka diri pada perlunya pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bagi murid atau anak didiknya, SMP 139  ini berhasil mengubah perilaku anak muridnya yang sedang dalam masa perkembangan psikologis dan seksual yang diwujudkan dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap banyak hal terutama seksual. Pihak sekolah kemudian memasukkan materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ke dalam mata pelajaran Narkoba dan Pergaulan Bebas.
Wulan, guru BK SMP 139 menjelaskan bahwa pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi ini penting diberikan sebelum SMP. Jika materi tersebut diberikan di SMP, agak terlambat karena anak SMP biasanya sudah sangat besar rasa ingin tahunya dan jika terjadi sesuatu dalam pergaulan mereka akan berdampak jangka panjang. Awalnya materi pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di SMP 139 diberikan di kelas 8, namun kemudian berubah dan diberikan di kelas 7. Semakin muda usia anak diperikan pemahaman tentang seksual dan kesehatan reproduksi, maka dia akan semakin hati-hati karena mengetahui akan ada resiko yang diterimanya jika melakukan pergaulan bebas.

Keberanian Eva dan Anak Perempuan Lain dalam Menolak Perkawinan Anak
Banyak sudah  anak-anak yang terenggut masa bermain dan belajarnya karena perkawinan. Perkawinan anak ini berbanding lurus dengan angka kematian ibu dan juga gizi buruk. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, di mana 82 persennya terjadi pada persalinan ibu berusia muda yakni 14-20 tahun.

Perkawinan anak juga mempengaruhi kesempatan menikmati pendidikan semakin kecil. Berdasar data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia di tahun 2015, Indonesia peringkat kedua teratas di Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Dan diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.
Dari data tersebut di atas, perkawinan anak merupakan persoalan lintas sektor dan perlu penanganan bersama secara komprehensif melibatkan semua pihak termasuk anak dan keluarga.

Hal tersebut terangkum dalam Dialog Publik yang diadakan Kalyanamitra pada Senin, 28 November 2016 lalu. Salah satu narasumber yakni Antarini Pratiwi menceritakan kisah seorang anak perempuan bernama Eva yang berasal dari salah satu dusun di Situbondo. Di dusun tersebut, dari sekian jumlah anak perempuan, hanya Eva seorang yang melanjutkan sekolahnya ke SMP. Sedangkan teman-temannya tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi atau karena kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Eva mempunyai kemauan yang kuat untuk bisa menempuh pendidikan dan menularkan pengetahuan yang didapatnya di SMP kepada teman-temannya. 

Dari sekitar 15 anak yang belajar bersama dengan Eva, kemudian jauh berkurang menjadi hanya tinggal 7 orang karena alasan mengurus anak, bekerja di rumah dan lain sebagainya. Mengapa Eva bisa meneruskan sekolahnya? Karena orang tua Eva menginginkan anaknya bisa sekolah dan tidak mengulangi kesalahan atau bernasib sama dengan orang tuanya. Dan Eva sendiri berkeinginan untuk maju dan mempunyai pengetahuan, sehingga ia bisa mandiri dan maju dengan pengetahuan dan kemampuan yang ia miliki tersebut.
Anak Sebagai Aktor Perubahan

Nayla, seorang siswi SMP yang menjadi salah satu narasumber dalam dialog publik tersebut mengungkapkan bahwa dukungan sekolah dan keluarga sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi perkawinan anak. Apalagi jika melihat dampak yang luas dari perkawinan anak tersebut. Remaja sebaiknya bisa membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Remaja bisa membela haknya untuk bisa terus bermimpi tanpa ketakutan menghadapi perkawinan anak, karena masa depan anak ada di tangan anak, bukan yang lain.

Antarini menambahkan bahwa ia berkeyakinan kalau anak dapat menjadi aktor untuk mengubah hidupnya sendiri. Sehingga dalam upaya penghapusan perkawinan anak ini, perlu pelibatan dan partisipasi aktif dari anak sesuai dengan kemampuannya. Dukungan dari orang tua juga penting bagi penurunan angka perkawinan anak. Sehingga para orang tua hendaknya berjuang bersama anak perempuannya untuk menolak perkawinan anak.


(Seminar Penghapusan Perkawinan Anak di Indonesia yang diadakan Kalyanamitra pada Senin, 28 November 2016 di Jakarta/ Foto: Estu Fanani)

Luviana- www.konde.co

Jakarta, Konde.co - Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan setiap tanggal 25 November tak pernah lepas dari perjuangan Mirabal bersaudara, aktivis perempuan Amerika Latin yang dibunuh dengan sangat keji. Gerakan Mirabal bersaudara ini merupakan perlawanan terhadap rezim diktator Rafael Trujllo (1930-1961) yang menebarkan rasa takut di antara rakyat Republik Dominika kala itu. PBB kemudian menetapkan tanggal di hari Mirabal dibunuh sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia.

Lalu apa yang dialami para perempuan di masa sekarang?. Di Indonesia, pemetaan yang dilakukan puluhan lembaga yang tergabung dalam joint task force  menunjukkan bahwa para perempuan masih mengalami kekerasan: fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Pemetaan ini dipaparkan dalam konferensi peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan di Komnas Perempuan Jakarta, pada 24 November 2016 lalu.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2016, mencatat jumlah kasus KTP 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik.


Kekerasan Seksual pada Perempuan


Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535 kasus berasal dari data unduh PA-BADILAG dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP. Sementara dari 16.217 kasus yang masukdari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus.Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasuskekerasan terhadap anak perempuan.

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dalam ranah KDRT/RP, kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38%  atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23%  atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.Berbeda dari CATAHU tahun lalu (data 2014) dimana kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, di tahun ini naik kekerasan seksual naik di peringkat kedua. Bentukkekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan 72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus.

Sebanyak 5.002 kasus (31%) terjadi di ranah komunitas. Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah atau pun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan (bukan untuk kasus PRT), tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.Pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Jenis kekerasan seksual di komunitas tertinggi adalah: perkosaan (1.657 kasus), lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus).

Angka-angka tersebut di atas belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum tercatat dan dicatatkan. Jika diilustrasikan, kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena gunung es. Hanya sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan, yang dilaporkan.

Kekerasan seksual sedang menjadi sorotan oleh masyarakat luas pada masa-masa 3 tahun belakangan ini. Salah satu fakta yang terlihat pada paparan di atas, CATAHU 2015 menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling sering ditemukan dalam ranah komunitas. Hal ini juga ditemukan pada CATAHU 2014. Fakta ini menunjukkan bahwa belum ada tindakan komprensif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual kepada perempuan.


Perempuan Membutuhkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dari pengalaman di lapangan dan kajian kertas kebijakan, terdapat fakta bahwa belum ada bentuk perundang-undangan yang mengatur kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya, secara komprehensif. Maka kini organisasi masyarakat sipil tengah memperjuangkan Rancangan Undang-UndangPenghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). RUU P-KS dianggap sebagai terobosan karena tidak hanya mencakup penghukuman kepada pelaku kekerasan seksual tapi juga mencakup usaha-usaha pencegahan yang komprehensif, penanganan pidana, rehabilitasi pelaku dan pemulihan bagi korban.

Dukungan terhadap keberadaan RUU P-KS ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur  secara komperhensif dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, peristiwa kekerasan seksual terus menerus terjadi. Bentuk kekerasan seksual semakin meluas, menyerang setiap orang terutama kepada anak dan perempuan dalam segala usia.

Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban dan keluarganya sangat berat. Dari pengalaman para korban, keluarga dan pendamping korban, ditemukan bahwa korban sangat sulit mengakses layanan medis, psikologis, bantuan hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebaliknya mereka justru sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma, seperti dikeluarkan dari sekolah dan tempat kerja mereka, dikucilkan masyarakat, dan dikawinkan dengan pelaku (Forum Pengada Layanan, 2015).

Dengan demikian maka telah terjadi ketidaklengkapan hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini membuktikan diperlukan suatu pembaharuan hukum yang diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.


Kekerasan pada Buruh, PRT, Kelompok Miskin dan LBT


Selain kekerasan seksual, terdapat kekerasan fisik dan psikis yang banyak menimpa kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT). LBT di Indonesia mengalami kekerasan baik secara fisik dan psikis, dari pembubaran setiap acara yang diadakan LBT oleh polisi hingga stigma negatif yang dilekatkan pada mereka. 

Selain mengalami kekerasan seksual dan psikis, para perempuan di Indonesia juga mengalami kekerasan ekonomi dan fisik. Secara ekonomi banyak buruh perempuan yang tak mendapatkan gaji dan fasilitas kerja yang sama dengan buruh rekannya laki-laki.

Selain itu para buruh perempuan di pabrik misalnya juga mengalami kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul dll. Data yang dihimpun Pokja Buruh Perempuan menyebutkan bahwa buruh perempuan sering Diancam / diintimidasi dengan kata-kata yang kata- kata kasar ataupun kata -kata yang menakut-nakuti, dimaki - maki, dihina. Ancaman, makian dan hinaan ini sangat beragam isiannya, dapat menjurus pada tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, peran kerja, dan lain-lain. Hal lain ada pelanggaran  maternitas seperti keguguran di tempat kerja belum dianggap sebagai kecelakaan kerja, tidak disediakannya fasilitas khusus bagi ibu hamil, tidak tersedianya ruang laktasi, tidak diberikannya cuti dan tunjangan pada buruh yang hamil ataupun melahirkan.

Hal yang sama juga menimpa para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang hingga kini masihmemperjuangkan RUU Pekerja Rumah Tangga. PRT di Indonesia mengalami kekerasan ekonomi karena tidak mendapatkan jaminan yang memadai dalam bekerja, tidak ada kontrak kerja, hari libur, cuti dan jaminan sosial. Padahal PRT bekerja sama seperti para buruh lainnya. Kasus yang dialami buruh migran perempuan tak jauh beda, mereka mengalami hukuman mati, kasus trafficking, hilang kontak, kekerasan fisik dan seksual, tidak diperbolehkan pulang oleh majikan, menghadapi tuntutan hukum di negara lain, terlantar, pembatasan hak komunikasi, penahanan paspor, pembatasan waktu beribadah.

Kasus lainnya juga menimpa para perempuan yang mengalami penggusuran paksa. Perempuan korban penggusuran mengalami kekerasan berbasis gender. Hal ini telah terlihat dari kekerasan yang diperlihatkan aparat yang membawa dampak psikologis yang besar bagi perempuan.

Kasus lain yang menjerat perempuan adalah maraknya perempuan yang terjerat UU Informasi, Transaksi, Elektronik atau UU ITE Nomer 11/2008. Sejumlah perempuan harus dipenjara ketika menulis dan melakukan kritik.


Pemerintah Belum Menjamin Rasa Aman


Dari sejumlah kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum menjamin rasa aman untuk perempuan. Maka di hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Joint Task Force yaitu antaralain Tim Komunikasi KOMNAS Perempuan, LAPPAN, KPKPST, Yayasan PUPA, Sanggar Suara Perempuan SoE, WCC Mawar Balqis, Yayasan Lambu Ina, Yayasan PULIH, Yayasan Embun Pelangi, eLSPA, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Swara Parangpuan, Posko Komunitas Desa Pungkol dan Arakan, PAMFLET, LRC KJ HAM, Change.org, Cahaya Perempuan WCC, Sahabat Perempuan dan Anak (SAPUAN), Konde.co, MAPPI FH UI, Aliansi Remaja Independen, Magdalene.co, Majalah Kawanku, Sorge Magazine, perEMPUan, Sarmahita, LENTERA ID, IPPNU, LBH APIK, Aliansi Jurnalis Independen, Sisterhood Gigs, Campaign.com, Jakarta Feminist Discussion Group, Indonesia Feminist, Ardhanary Institute, Holla Back, Solidaritas Perempuan, One Billion Rising, Aliansi Laki-Laki Baru, helpnona.com, Centra Mitra Muda, Gerkatin, Jaringan Muda Lawan Kekerasan Seksual, Forum Pengada Layanan menyatakan sikap, yaitu: meminta pemerintah untuk memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan dengan mendukung peraturan dan perundang-undangan yang berperspektif perempuan.

Selain itu mendesak Pemerintah karena telah membiarkan pelanggaran-pelanggaran, kekerasan, diskriminasi terjadi pada buruh perempuan dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM).

Dan selanjutnya menuntut Pemerintah menghormati CEDAW (Convention of the ellimination of all forms of discrimination againts Women) serta semua Undang-Undang dan ratifikasi yang terimplementasi dalam gerakan non-diskriminasi dan non kekerarasan.

Yang terakhir, mendesak MPR/DPR mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Luviana - www. Konde.co
Ingin tahu jadwal kegiatan seluruh organisasi di Indonesia yang terlibat dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Joint Task Force?

Kegiatan kampanye diawali dari 24 November 2016 hingga 10 Desember 2016 atau 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan hingga Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember.
Untuk detail informasi kegiatan, bisa dilihat pada
link jadwal kegiatan kampanye 16HAKTP:

What Can You Do?
Datang dan Dukung di setiap acaranya! Kedatangan dan dukunganmu sangat berarti untuk menghentikan kasus kekerasan seksual 
yang banyak terjadi!


Joint Task Force 16 HAKTP 

Joint Task Force merupakan kelompok kerja jaringan yang dibentuk oleh KOMNAS Perempuan dalam rangka kampanye #GerakBersama (Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan). 

Joint Task Force beranggotakan sejumlah organisasi yakni : Tim Komunikasi KOMNAS Perempuan, LAPPAN, KPKPST, Yayasan PUPA, Sanggar Suara Perempuan SoE, WCC Mawar Balqis, Yayasan Lambu Ina, Yayasan PULIH, Yayasan Embun Pelangi, eLSPA, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Swara Parangpuan, Posko Komunitas Desa Pungkol dan Arakan, PAMFLET, LRC KJ HAM, Change.org, Cahaya Perempuan WCC, Sahabat Perempuan dan Anak (SAPUAN), Konde.co, MAPPI FH UI, Aliansi Remaja Independen, Magdalene.co, Majalah Kawanku, Sorge Magazine, perEMPUan, Sarmahita, LENTERA ID, IPPNU, LBH APIK, Aliansi Jurnalis Independen, Sisterhood Gigs, Campaign.com, Jakarta Feminist Discussion Group, Indonesia Feminist, Ardhanary Institute, Holla Back, Solidaritas Perempuan, One Billion Rising, Aliansi Laki-Laki Baru, helpnona.com, Centra Mitra Muda, Gerkatin, Jaringan Muda Lawan Kekerasan Seksual, Forum Pengada Layanan.

Agenda 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: #Gerakbersama

(Sumber: http://www.campaign.com/updates/id/3726)
Poedjiati Tan - www.konde.co

Sekali lagi Walt Disney Picture merilis film animasi dengan tokoh super hero perempuan yang berjudul Moana. Film ini bercerita tentang Moana putri tunggal seorang kepala suku pulau terpencil, Chief Tui. Moana digambarkan sebagai gadis pemberani yang penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, Moana selalu penasaran dengan lautan dan bermimpi untuk menjelajahinya. Tatapi ayahnya menentang keinginannya, karena beranggapan bahwa kehidupan di luar pulau itu bahaya buat Moana. Ayahnya ingin dia kelak menggantikannya sebagai kepala suku. 

Ketika memimpin sukunya, Moana mendapatkan sebuah ujian. Ada kejadian misterius yang tidak bisa diselesaikan hanya di dalam pulau saja. Demi menyelamatkan rakyat, Moana bertekad untuk menyeberangi lautan dan menemui Maui, seorang manusia setengah dewa. Legenda mempercayai Maui sebagai solusi masalah di pulau. Film ini berfokus pada kisah tentang pencarian jati diri seorang gadis berjiwa petualang, yang sedang bergumul antara mewujudkan impiannya atau menjalani hidup sesuai dengan peran yang ditentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana menyelamatkan rakyatnya. Moana digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri dengan melakukan berbagai aktivitas hingga mengambil keputusan sendirian.

Karakter Moana tidak seperti kebanyakan film-film princess Disney yang digambarkan tidak berdaya hingga harus mendapat pertolongan pangeran tampan. Moana ini pertama kalinya film animasi yang tidak mengangkat cerita cinta dan terdampar pada pencarian suami. Dengan memunculkan tokoh-tokoh super hero perempuan seperti dalam film Mouna, Forzen dan Brave ini akan memberikan inspirasi pada anak-anak perempuan, kalau mereka bisa menjadi pemimpin, bisa menolong orang lain, bisa menentukan nasibnya sendiri. Bahwa perempuan tidak harus menunggu pangeran tampan untuk mengubah nasibnya.

Film dengan super hero perempuan akan memberikan idola baru dan bisa menjadi role model buat anak perempuan. Dengan adanya super hero perempuan bisa memecahkan stigma perempuan di masyarakat yang patriaki,  yang selalu beranggapan bahwa perempuan itu lemah, membutuhkan pertolongan laki-laki dan tidak bisa menjadi pemimpin. Bahwa anak perempuan harus lemah lembut, membatasi gerak dan perilakunya, tidak mengajarkan mereka untuk mandiri.


Anak perempuan harus diajarkan untuk bisa melindungi dirinya, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan berani untuk bertindak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab . Berani mengekspresikan dirinya dan mengejar impiannya

Luviana – www.konde.co

Jakarta, Konde.co- Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi pada jurnalis perempuan saat ini mencapai 6,5%. Data-data ini dipaparkan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Endah Lismartini.

Divisi Perempuan AJI Jakarta, Raisya Maharani mengatakan namun data ini belum mengungkap pelecehan dan kekerasan yang dialami para pekerja media di Indonesia. Penyebabnya, banyak perempuan pekerja media yang tidak mau bercerita maupun mengungkapkannya.

“Selama ini korban-korban kekerasan seksual di perusahaan media yang belum mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpa mereka. Mereka juga mendapatkan tekanan dan kerap kesulitan untuk mencari lembaga yang bisa menampung dan mendampingi penyelesaian kasus mereka. Ini yang membuat para korban tidak mau untuk mengungkapkan. Karena itu, kami berencana membentuk posko pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual. Ini sangat mendesak agar bisa memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi korban”, kata Raisya Maharani, Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, Jumat 25 November 2016.

Berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih sangat rentan dialami jurnalis perempuan menjadi pertimbangan utama. Dari tahun ke tahun, kasus demi kasus terjadi.

Belum lama ini, seorang pekerja berstatus jurnalis magang di Radar Lawu, Jawa Timur, menjadi korban pelecehan atasannya. Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara kepada pelaku.

Kejadian serupa juga pernah dialami enam pekerja media Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada 2013. Mereka dilecehkan di tempat mereka bekerja oleh atasannya. Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma mendalam.

Kasus-kasus diatas menambah data penelitian AJI mengenai kekerasan seksual yang dialami para pekerja media massa. Pada 2011, AJI Indonesia melakukan penelitian di tujuh kota besar Indonesia, melibatkan 135 responden jurnalis perempuan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 6,59 jurnalis mengalami diskriminasi dan 14,81 persen mengalami pelecehan seksual dan kekerasan ketika bertugas.

Beberapa korban ada yang berani melaporkan kasusnya kepada pihak perusahaan ataupun kepolisian, namun tak jarang yang memilih bungkam karena beberapa alasan. Menurut penuturan korban yang memilih tidak melaporkan kasusnya, keputusan untuk bungkam lebih dilatari karena kekhawatiran akan menjadi bahan ejekan atau bahan gunjingan oleh teman-teman sekantor, seperti yang pernah dialami kebanyakan korban kekerasan seksual pada umumnya.

Faktor lain adalah karena menganggap apa yang mereka alami sebagai risiko pekerjaan. Sebagian lagi memilih diam karena takut dan trauma. Tindakan memilih diam karena takut dan trauma memang tak bisa disalahkan, namun juga tidak bisa dibenarkan. Ketika korban memilih diam, itu akan membiarkan pelaku tetap bebas dan memberi kesempatan pada pelaku untuk terus berkeliaran dan mencari korban berikutnya.


Pembentukan Posko Pengaduan


Aliansi Jurnalis Independen bersama Dewan Pers dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan akan membentuk Posko Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual untuk Pekerja Media Massa. Posko ini dibentuk untuk menaungi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual di perusahaan media tempatnya bekerja. Rencananya, Posko tersebut akan didirikan di bawah naungan Dewan Pers dengan inisiasi bersama AJI dan Komnas Perempuan.

Rencana pembentukkan posko pengaduan ini disampaikan dalam konferensi pers di Warehouse, Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat 27 November 2016 hari ini. Rencana ini merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November-10 Desember), kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di
seluruh dunia.

Pada tahap selanjutnya, AJI, Dewan Pers, dan Komnas Perempuan akan melanjutkan koordinasi untuk menyusun pedoman penanganan kasus kekerasan sesksual untuk Dewan Pers dan meresmikan pendirian posko pengaduan kekerasan seksual bagi pekerja media pada 2017.

“Lewat posko ini, kami tidak hanya ingin memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual, tapi juga ingin mendorong perusahaan media untuk membuat pedoman antikekerasan seksual dalam perusahaan media,”kata Yoseph Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers.

AJI berharap, keberadaan Posko Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Untuk Pekerja Media yang merupakan hasil kerja bareng Dewan Pers,Komnas Perempuan, dan Aliansi Jurnalis Independen, bisa menjadi wadah yang tepat bagi pekerja media massa yang mengalami pelecehan seksual.


(Konferensi pers rencana pembentukan posko pengaduan kekerasan seksual pekerja media yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah, Divisi Perempuan AJI Indonesia, Endah Lismartini dan Koordinator Divisi Perempuan AJI Jakarta, Raisya Maharani/ Foto: Luviana)