Liputan ini merupakan catatan untuk ulangtahun kota Jakarta yang diperingati setiap 22 Juni

Jelang ulangtahun kota Jakarta, minggu siang, 15 Juni 2025, gedung teater Graha Bhakti Budaya, di kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat sudah dipenuhi dengan penonton yang datang.

Deretan kursi di lantai 1 itu dipenuhi penonton dengan pakaian seragam, yakni baju bercorak serupa juga kaos berwarna sama. Hanya sebagian saja yang terlihat mengenakan pakaian bebas.

Meski gratis, untuk mengikuti acara ini penonton mesti mendaftar dahulu lewat sebuah situs. Tiket acara sendiri sudah habis beberapa waktu setelah pendaftaran dibuka.

Hari itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi bintang di panggung. Ia hadir dalam talkshow yang dipandu Gita Wirjawan, dan bicara tentang masa depan Jakarta. Talkshow ini merupakan perhelatan besar yang berjudul Future Festival, sebuah festival yang menyajikan rencana pembangunan Jakarta di masa depan yang merupakan serangkaian dari peringatan ulangtahun kota Jakarta.

Festival yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta ini menghadirkan ragam acara. Mulai dari talkshow, workshop, aktivitas komunitas, pameran, hingga pertunjukan musik selama tiga hari dari Jumat hingga Minggu.

Tahun ini Jakarta Future Festival digelar untuk menyambut tiga momentum penting Kota Jakarta, yakni penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, Jakarta 500 tahun, dan penyusunan rencana Kota Jakarta menuju peringkat 20 global city.

Nada optimis terpancar dalam pernyataan-pernyataan Pramono menanggapi sejumlah pertanyaan yang diajukan Gita. Ia memaparkan capaian-capaian kinerjanya selama 100 hari pertama bersama Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta, sekaligus rencana dan strategi kerja dalam 5 tahun mendatang.

Baca juga: Demokrasi Ini Dipaksakan’: Masyarakat Miskin Kota Jakarta Serukan Coblos Tiga Paslon di Pilgub DKI

Pramono mengatakan kalau Jakarta mau menjadi kota yang maju, penting untuk menempatkan pembangunan manusia sebagai orientasi utama. Karena itu pemerintah menjalankan berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah. Ini merupakan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan cara memotong garis ketidakberuntungan dalam masyarakat.

“Kenapa saya lakukan semua itu di awal masa kepemimpinan sebagai Gubernur DKI? Karena saya yakin, jika ingin maju dan berkembang, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota. Ini juga yang dilakukan oleh negara-negara maju,” katanya.

Pramono juga mengklaim dirinya sama seperti Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang enggan melakukan penggusuran. Ia menegaskan pentingnya mencari jalan keluar tanpa menggusur. Namun Pramono juga mengingatkan pentingnya penertiban terhadap warga yang menggunakan lahan secara ilegal.

“Kita cari jalan keluar, tetapi terhadap warga yang tidak tertib menggunakan tempat-tempat yang bukan haknya, harus kita tertibkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Pramono mengatakan masalah sampah di Jakarta akan segera terselesaikan. Sebanyak 7.700 ton sampah dihasilkan Jakarta setiap hari, sementara tumpukan sampah di Bantargebang mencapai hampir 56 juta ton.

Dengan adanya teknologi insinerator dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Pramono yakin nantinya sampah akan memiliki potensi ekonomi yang besar. Bahkan, menurutnya, saat ini ada banyak pihak yang menemuinya dan menyatakan tertarik untuk mengelola sampah.

“Kalau dulu sampah menjadi momok, menjadi beban, sebentar lagi sampah ini seperti harta karun yang diperebutkan oleh siapapun,” ujarnya.

Terkait masalah biaya pengolahan sampah atau tipping fee, Pramono menegaskan hal itu kini tidak lagi menjadi kendala bagi Jakarta. Ini lantaran permintaan untuk mengelola sampah menjadi energi sekarang mulai tinggi.

Baca juga: Kita Bukan Malas Jalan Kaki, Tapi Fasilitasnya Tidak Memadai dan Tidak Aman bagi Perempuan

Pramono juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjalankan pemerintahan untuk membangun kepercayaan publik, termasuk dari para investor domestik maupun asing.

“Dengan cara itu, saya yakin Jakarta memiliki peluang untuk naik kelas menjadi kota global. Ini adalah modal awal kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Tak hanya menjadi kota global, tetapi juga simpul dan beranda ASEAN,” tandasnya.

Sementara di luar Gedung Graha Bhakti Budaya, terdapat peta kota interaktif. Peta 6 wilayah Jakarta berukuran besar dipasang di area terbuka di samping Teater Jakarta. Pengunjung festival bisa menyampaikan ide langsung terkait pengembangan wilayah Jakarta. Panitia menyediakan stiker kecil bergambar ikon-ikon fasilitas publik. Pengunjung bisa menempelkan stiker tersebut di peta sesuai aspirasinya.

Saat saya sedang berbincang dengan petugas yang berjaga, seorang pengunjung perempuan mengambil stiker ikon transportasi publik berwarna pink. Ia lalu menempelkannya di peta Jakarta Timur. Saya pun menyapa perempuan itu dan menanyakan alasannya menempelkan stiker tersebut.

Perempuan bernama Dithi (36) itu menjelaskan dirinya tinggal di sebuah apartemen di daerah Jakarta Timur. Di depan apartemen tersebut terpasang plang feeder Transjakarta. Namun sepanjang ia tinggal di sana, dirinya hampir tidak pernah menemukan bus tersebut. Selain itu tempat pemberhentian feeder tersebut berada di trotoar yang sering ada galian, jadi tempat mangkal bajaj dan kalau malam jadi tempat jualan pedagang kaki lima. Jadi fungsi tempat itu tidak maksimal.

Area tempat tinggalnya tersebut menurut Dithi sangat potensial untuk dilalui banyak transportasi publik, tetapi hanya satu yang tersedia. itupun ia jarang bahkan hampir tidak pernah melihat ada yang lewat. Jadi ia kesulitan mendapatkan alternatif transportasi publik yang melewati tempat tinggalnya.

Baca juga: Kenapa Papan Informasi di Transportasi Umum Penting? Ini Aksesibel dan Inklusif

Sebelumnya ketika masih tinggal di Jakarta Selatan, Dithi merasa ada banyak pilihan akses transportasi publik yang tersedia. Namun tidak demikian saat ia tinggal di Jakarta Timur.

Menurut Dithi keberadaan peta kota interaktif ini bisa menjadi wadah bagi aspirasi warga. Namun ia masih ragu apakah aspirasi tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti. Ia berharap aspirasi warga bisa jadi pendorong bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan apalagi Jakarta akan ulang tahun. Terlebih lagi dia melihat warga yang berpartisipasi juga cukup banyak.

“Kalau dibilang jadi wadah (aspirasi) bisa memungkinkan. Tapi apakah setelah itu ada follow up, itu yang sebenarnya jadi tanda tanya. Dan kita tidak tahu apakah itu di-follow up, melalui apa, dan sebagainya,” ujarnya.

Dithi mengaku ia mengikuti sesi talkshow yang menghadirkan Pramono. Menurutnya paparan Pramono konsisten dengan yang ia sampaikan saat kampanye. Dari segi penyampaian cukup bisa menyentuh masyarakat tetapi karena baru menjabat sekitar 4 bulan, progres kinerjanya belum banyak bisa dirasakan. Terutama bagi warga kelas menengah lantaran program kerja Pramono berfokus pada warga kelas bawah.

“Dalam soal storytelling isunya pak Gubernur cukup bisa menyentuh masyarakat. Tetapi karena belum setahun menjabat, jadi buat kita warga kelas menengah progresnya belum terasa. Mungkin karena fokusnya di kelas bawah,” paparnya.

Namun dengan sudut pandang yang tidak terlalu kompleks, ia cukup optimis akan ada perkembangan yang signifikan di Jakarta. Terutama menyangkut pembangunan fasilitas-fasilitas publik.

Perempuan yang bekerja di NGO lingkungan dengan fokus isu sampah dan edukasi masyarakat ini berpendapat keterlibatan masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah dari rumah masih kurang. Pasalnya pemerintah lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi. Padahal teknologi pengolahan sampah cenderung mahal, butuh perawatan dan keahlian lebih tinggi dalam pengelolaannya. Sementara undang-undang mewajibkan adanya partisipasi publik di level rumah tangga.

“Karena itu perlu ada penguatan terkait partisipasi masyarakat karena sebenarnya itu low budget. Sehingga porsi budget yang besar sebaiknya dipakai buat edukasi ke masyarakat secara kontinu dibanding beli alat sekali terus mangkrak,” pungkasnya.

Warga Eks Kampung Bayam Diabaikan

Sementara itu di luar gemerlap festival mentereng tersebut, ada sebagian warga korban penggusuran yang masih berjuang untuk mendapatkan kembali huniannya. Di sisi lain keberlanjutan dan kelestarian lingkungan belum sungguh-sungguh jadi prioritas dalam program pembangunan Pramono-Rano.

Kalau melihat program percepatan 100 hari Pramono-Rano, masalah hunian dan lingkungan sudah masuk dalam daftar tersebut. Namun sejumlah masyarakat sipil menilai kinerja Pramono-Rano belum menyentuh masalah mendasar warga.

Gerak cepat penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah, begitu bunyi daftar program kerja yang bakal dikebut Pramono. Namun warga menilai belum ada progres dalam penyelesaian masalah Kampung Bayam.

Shirley, dari Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) mengungkapkan meskipun penyelesaian Kampung Bayam menjadi program percepatan 100 hari Pramono-Rano, tetapi hingga hari ini tidak ada kemajuan yang dirasakan warga.

“Ya kalau dibilang percepatan seharusnya sudah ada progres, langkah apa gitu. Tapi kami sendiri warga yang di PWKP yang ada di Nagrak, Rorotan dan teman-teman kami yang masih di luar, kami nggak merasakan apa-apa. Malah merasa kok dilama-lamain. Bahkan sampai detik ini kami belum pernah masuk lagi ke Kampung Susun Bayam untuk melihat unit kami masih ada atau enggak. Kan waktu itu sudah dibagikan unit kami masing-masing. Soalnya ada yang bisa masuk pun ya hanya beberapa teman kami yang kerja di sana,” beber Shirley kepada Konde.co, Rabu (4/6/25).

Karena itu kalaupun harus memberikan penilaian, maka PWKB memberikan angka 20 persen terhadap kinerja Pramono-Rano. Pasalnya proses warga diperbolehkan masuk ke Kampung Susun Bayam (KSB) justru menjadi proses paling akhir, bukan di awal. Selain itu ada perubahan sejumlah skema.

Baca juga: Okupasi Ruang Lewat Aksi Piknik Melawan, Demo Damai yang Tetap Bikin Pemerintah Gerah

Sejak awal warga menginginkan pengelolaan Kampung Bayam dilakukan oleh warga lewat koperasi yang selama ini sudah beroperasi. Bagi mereka Kampung Akuarium adalah contoh baik pengelolaan kampung kota di Jakarta. Sementara PT Jakarta Properindo (Jakpro) menghendaki pengelolaan ada di tangan mereka dan warga berstatus sebagai pekerja Jakarta international Stadium (JIS) untuk bisa menempati unit di KSB. Warga juga harus membayar sewa sebesar 1,7 juta per bulan. Semua persyaratan ini dinilai memberatkan warga dan PWKB menolaknya.

Shirley mengingatkan proses yang berjalan di Kampung Bayam adalah recycle kampung atau penataan ulang kampung. Karena itu warga harusnya punya otoritas atas pengelolaan kampung tersebut.

“Kampung Bayam itu programnya recycle kampung, penataan ulang kampung. Jadi kami kembali ke Kampung Bayam seperti dulu dengan warga yang mengelola kampungnya sendiri. Dari air, listrik, dsb. Dulu-dulu kami bisa, kenapa sekarang nggak bisa?” gugatnya.

Karena konsepnya penataan ulang, warga harus keluar sebentar dari tempat itu. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan tempat yang dekat dengan aktivitas dan kegiatan sosial mereka. Jadi tidak dipindahkan jauh seperti yang mereka rasakan saat ini. Kalau dipindahkan ke tempat yang jauh, mereka harus membangun kembali ekonominya dari awal.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Minawati mengungkapkan pemerintah harus segera memberikan akses kepada warga untuk masuk KSB. Menurutnya hal tersebut merupakan hak warga, jadi tidak boleh ditunda-tunda atau dihalang-halangi.

“Kami berharap pemerintah yang baru, membiarkan warga masuk aja dulu karena mereka kehilangan tempat tinggal. JIS itu berdiri karena orang-orang yang ada di situ kehilangan tempat tinggal. Tangisan dan air mata warga menjadi gedung tinggi. Kalau mereka kehilangan rumah ya, kembalikan rumah,” tegasnya.

Baca juga: Kisah PKL Malioboro: Digusur Dua Kali, Diimpikan ‘Naik Kelas’, Lapak Malah Sepi

Sementara untuk pekerjaan, orang miskin bisa mengerjakan apa saja untuk mendapatkan uang. Mereka bisa jadi pemulung, misalnya untuk mencari sesuap nasi dan membesarkan anak-anaknya. Tetapi rumah selama ini belum mereka dapatkan.

“Kenyamanan tempat tinggal itu tidak ada buat mereka. Jadi ya berikan itu dulu. Setelah itu baru dibicarakan apa yang akan kami atur? Bagaimana cara mengelola gedungnya? Mereka (pemerintah) bisa dong ajak komunikasi kami untuk dua arah. Perlakukan kami seperti manusia,” kata Minawati kepada Konde.co, Rabu (4/6/25).

Ia menambahkan seharusnya Gubernur DKI Jakarta harusnya mengambil posisi di tengah dan tidak mempertimbangkan satu pihak saja yakni Jakpro. Ia juga mengingatkan bahwasanya penggusuran tidak dibenarkan dan melanggar hak asasi manusia.

Karena itu kalau di Jakarta sudah tidak memungkinkan dibangun rumah tapak, rumah kampung susun seperti Kampung Akuarium bisa jadi rujukan. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada warga karena warga yang akan menempati rumah tersebut, bukan pemerintah.

Senada Muhammad Guntoro, biasa disapa Gugun, Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) menilai tidak ada progres dalam penyelesaian Kampung Bayam. Bahkan menurutnya justru terjadi kemunduran. Gugun menjelaskan sejak awal Kampung Bayam diniatkan sebagai kampung susun, nomenklaturnya sebagai kampung susun. Namun tawaran PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menjadi pengelola justru berbeda.

“Tawaran dari Jakpro yang terakhir kali itu bukan jadi kampung susun, tapi jadi mes karyawan. Jadi kalau warga tinggal di situ, nggak ada jaminan keamanannya. Sampai berapa lama warga bisa tinggal dan segala macam. Dia sekarang di-set-nya jadi hunian pekerja. Sedang kalau kampung susun itu pengelolaannya oleh masyarakat,” beber Gugun.

Gugun mengkritik cara kerja Pramono yang tidak berbasis sistem kebijakan. Padahal di Jakarta, juga Indonesia sudah ada kebijakan soal Reforma Agraria untuk penyelesaian persoalan pertanahan. Karena itu untuk persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, dan kampung-kampung lainnya di Jakarta pemerintah bisa menggerakkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ketuanya Pramono sendiri.

Baca juga: Mendapat Predikat Kota Peduli HAM, Mengapa Pemkot Bandung Tetap Lakukan Penggusuran Paksa?

Gugun menjelaskan GTRA terdiri dari sejumlah dinas dan lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), dll. Sebagai ketua GTRA, Pramono harusnya bisa mengerahkan birokrasi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Dan bukan dengan bekerja di luar sistem dengan menunjuk satu orang, sehingga seolah-olah keluhan masyarakat diatasi dan jajarannya tampak bekerja. Padahal yang terjadi sebaliknya. Dengan bekerja diluar sistem kebijakan, pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini dilakukan Pramono ketika warga yang tergabung dalam PWKB menggruduk Balaikota dan warga ditemui Pramono di Pendopo Balaikota pada Mei lalu. Pada kesempatan tersebut Pramono kemudian menunjuk Aspem Sekda (Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah) untuk menindaklanjuti penyelesaian persoalan Kampung Bayam. Namun sudah satu bulan sejak pertemuan tersebut tidak ada undangan atau tindak lanjut dari Aspem kepada warga.

“Mestinya bekerja secara sistem, jadi tidak sekadar tunjuk satu orang. Satu orang itu udah punya pekerjaan banyak. Tidak ada SK penunjukan segala macam. Kalau di GTRA itu SK-nya jelas. Namun Pramono tidak menggunakan mekanisme itu. Makanya usulan kami ke beliau ini supaya Gugus Tugas Reforma Agraria diaktifkan,” paparnya.

Dengan begitu penyelesaian kampung-kampung di Jakarta yang mengalami penggusuran tidak bersifat kasuistik. Sebaliknya bisa diselesaikan secara adil.

“Sudah ada Pergub penataan kampung yang disahkan saat Heru menjabat. Pergub baru itu sudah menyebutkan kalau program penataan kampung menghadapi permasalahan status tanah, maka diselesaikan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria. Harusnya Pramono mengikuti itu, bukan ditampung sendiri lalu ditunjuk pejabat. Nggak bakal terselesaikan itu,” urainya.

Gugun menambahkan cara kerja berdasarkan skema kebijakan akan membuat banyak kasus bisa terselesaikan dan bukan kasus per kasus. Selain itu juga akan menggerakkan sistem. Bukan hanya sekadar menggerakkan pejabat yang ditunjuk.

Baca juga: #KaburAjaDulu Tunjukkan Ekspresi Publik Yang Muak Pada Pemerintah

Ia mencontohkan penunjukkan Aspem tidak ada Surat Keputusannya (SK), dengan begitu pejabat tersebut tidak merasa punya amanat. Sementara dengan skema kebijakan, ada key performance indicator (KPI) yang menjadi dasar penilaian.

Artinya birokrat ditempeli dengan KPI, dan KPI berkaitan dengan tunjangan kinerja. Kalau tidak memenuhi KPI maka tunjangan kinerjanya kurang. Kalau umpama KPI tidak terpenuhi berarti kinerjanya buruk. Tetapi kalau tugas atau pekerjaan itu tidak masuk dalam KPI, maka tidak akan bisa dievaluasi dan tidak berpengaruh pada tunjangan kinerja. Kalau tidak berpengaruh pada tunjangan kinerja karena tidak ada di dalam KPI maka tugas atau pekerjaan tersebut tidak akan dilakukan birokrat. Dengan begitu persoalan mendasar yang dihadapi warga terkait pemukiman menjadi tidak jelas kapan selesainya. Dan hak dasar warga atas tempat tinggal tidak terpenuhi.

Menanggapi kritik warga korban penggusuran tersebut, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim kepada Konde.co, Jumat (6/6/25) memberikan respons diplomatis.  

“Bagi pak Pramono Anung dan pak Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tentunya evaluasi atau kritik dari kelompok warga manapun menjadi masukan dan juga penyemangat untuk bisa mengerjakan hal-hal yang belum terkerjakan untuk bisa dipercepat dan lain-lain. Namun, tentu kita harus paham terkait evaluasi warga tentu ini sebagian warga ya. Karena kita tahu tidak semua kelompok atau komunitas atau masyarakat bisa terpuaskan dalam waktu hanya 100 hari,” ujarnya.

Sementara terkait penyelesaian Kampung Bayam, Chico menegaskan sudah ada kesepakatan yang dijalankan.

“Terkait dengan penyelesaian Kampung Bayam misalnya, ini cukup subjektif karena Kelompok Tani Madani yang dipimpin oleh Saudara Furqon, hari-hari ini bersama dengan Jakpro tentunya sedang merapikan lingkungan di JIS. Dan juga sudah ada kesepakatan-kesepatan yang dijalankan, dan saya tadi juga sudah kirim videonya ya,” jelasnya.

Baca juga: Kabinet Mangkir, Isu Perempuan Tak Hadir: Riset 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Chico mengirimkan video pendek kepada Konde.co berisi kegiatan perapian taman di Kampung Susun Bayam. Serta video Kelompok Tani Bayam Madani yang memberikan ucapan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, perusahaan dan pihak lain pada Hari Raya Kurban. Chico menjanjikan masalah Kampung Bayam akan diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.

“Jadi kalau memang sebagian dari saudara-saudara kita warga Kampung Bayam belum tertangani insyaallah dalam waktu setahun ini akan diselesaikan. Kita harus paham karena kita nggak bisa mengatasnamakan seluruh masyarakat karena masyarakat itu banyak,” katanya.

Ia juga memaparkan keberhasilan Pramono dalam menjalankan program 100 hari. Misalnya, adanya penambahan sebanyak 200 ribu jiwa yang menerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dari awalnya 500 ribu sekian sekarang ada 707 ribu sekian. Artinya ada 200 ribu anak yang selama ini ada kesulitan terkait dengan pendidikan menjadi dipermudah. Capaian ini berdampak bukan hanya kepada si anak tetapi juga pada keluarganya, artinya multiplayer effect-nya bisa sampai 1 juta jiwa.

Anak-Anak Terhambat dan Terancam Putus Sekolah

Terus tertundanya warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) untuk mendapat akses masuk ke Kampung Susun Bayam (KSB) turut berdampak terhadap pendidikan anak-anak.

Anak-anak warga eks Kampung Bayam yang ditempatkan di rusun Nagrak masih bersekolah di daerah sekitar (JIS) Jakarta International Stadium. Saat dipindahkan ke rusun Nagrak, ada kesepakatan pemerintah menyediakan bus sekolah untuk antar jemput anak-anak. Karena lokasi rusun Nagrak dengan JIS cukup jauh, anak-anak sekolah harus berangkat jam 05.20. Jadi mereka harus bangun pagi-pagi agar tidak terlambat sekolah.

Akibatnya sejumlah anak mengantuk saat pelajaran sehingga tertidur di dalam kelas. Orang tua siswa kemudian dipanggil oleh guru wali muridnya. Seperti penuturan Tuti Nabila kepada Konde.co, Rabu (4/6/25) yang sudah dua kali dipanggil guru sekolah akibat anaknya tertidur di kelas.

“Saya sudah dapat panggilan dari pihak sekolah karena anak saya katanya sering tidur di kelas. Terus sering telat dan jarang masuk juga. Jadi saya bingung ini. Pemerintah gimana ini? Kapan kami bisa menempati Kampung Bayam? Kami ini jangan di PHP (pemberi harapan palsu) terus,” bebernya.

Anak pertama Tuti saat ini duduk di bangku SMP Negeri di Sunter Agung kelas 8. Sedang anak kedua duduk di kelas 4 SD Negeri di daerah Sunter Agung. Ia mendapat panggilan pertama saat anaknya duduk di kelas 7 oleh gurunya (D).

“B sering tidur di kelas, ngantuk, tidak fokus belajar,” kata Bu D.

“Mohon maaf Ibu, mohon dimaklumi karena anak saya sekarang rumahnya pindah, jauh. Jadi bangun lebih awal daripada seperti biasa bu,” jawabnya.

“Kalau dalam satu bulan ini anaknya tidak bisa menambah nilai, mohon maaf Ibu, B tinggal kelas. Ataupun kami naikkan kelas Tapi harus pindah sekolah,” jelas bu D.

“Kalau mesti pindah sekolah, terus nanti ketika tiba-tiba saya dipindahkan lagi ke Kampung Susun Bayam ini anak saya nanti pindah lagi dong,” ujarnya.

Baca juga: ‘Langgar Hak Asasi Perlindungan Anak, Bias Kelas, Sensasional’: Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi

Sementara panggilan kedua terjadi saat anaknya di kelas 8. Kepada pak guru T, wali kelas anaknya, Tuti menjelaskan dirinya sedang mengusahakan agar bisa pindah kembali ke Kampung Bayam. Karena sudah dua kali dipanggil, Tuti waswas kalau nanti sampai dipanggil untuk yang ketiga kalinya.

“Karena sudah dapat dua kali panggilan seperti ini, kalau satu kali lagi saya dipanggil, saya juga bingung. Apa saya harus pindah balik lagi dirikan tenda di depan JIS seperti dulu?” gugatnya.

Pengalaman serupa dirasakan Shirley yang anaknya sekolah di sebuah SMK di sekitar JIS. Ia dipanggil guru sekolah karena anaknya terlambat sekolah. Guru anaknya sempat tidak percaya kalau rumahnya jauh dari sekolah.

“Kamu tuh tinggalnya dimana? Kenapa terlambat?’ kata sang guru.

Shirley menjelaskan mobil jemputan sekolah biasanya mengedrop anak-anak dari rusun Nagrak di SMP 116 di depan JIS. Nanti anak-anak akan melanjutkan perjalanan ke sekolah masing-masing dengan memakai angkutan umum. Sementara lokasinya sekolah anaknya dari JIS butuh waktu beberapa menit. Sedangkan angkutan ke arah sana jumlahnya terbatas. Apalagi sekolah anaknya punya aturan jam 06.20 siswa harus apel pagi.

Kalau anak-anak terlambat masuk sekolah, mereka jadi tidak sekolah. Hal ini membuat Shirley merasa miris karena anak-anak suka dianggap malas. Padahal memang kenyataannya situasi yang dihadapi anak-anak tidak mudah.

“Kita mau salahin siapa kalau udah kayak gini?” tuturnya.

Saat ini Shirley juga sedang resah karena sekarang sedang masa penerimaan murid baru yang menerapkan aturan berdasarkan domisili dengan berbasis kartu keluarga (KK).  Perasaan galau juga dialami anak-anak. Antara mendaftar sekolah di sekitar rusun Nagrak, tempat mereka saat ini tinggal, atau mendaftar sekolah di sekitar JIS.

Kalau mendaftar di daerah sekitar Nagrak, mereka khawatir kalau-kalau mereka bisa masuk ke Kampung Susun Bayam. Shirley mengatakan saat ini ada 5 anak yang mau masuk SMA, 2 anak mau masuk SMP dan 2 anak mau masuk SD.

Baca juga: Perempuan dan Anak-Anak Urban: Kapan Kami Bisa Sekolah?

“Anak-anak jadi bingung sendiri. Yang mau masuk SD akhirnya tertunda lagi. Jadi mau sampai kapan mereka menunda masuk SD? Kalau sampai 5 tahun nggak dipindah-pindahin, anak saya kapan mau masuk SD?” tegas Shirley.

Selain hambatan untuk sekolah sejumlah anak bahkan sudah ada yang putus sekolah. Shirley mendata ada 4 anak yang sudah dan akan putus sekolah. Sebagian besar dari mereka adalah anak perempuan.

No	Inisial	Jenis Kelamin	Kelas	Keterangan
1.	S	P	9	Berhenti di kelas 9
2.	De	P	10	Berhenti di kelas 10
3.	V	L	8	Masih dalam pertimbangan sekolah
4.	Di	P	7	Kebijakan sekolah ikut PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh)

Selain anak-anak, orang tua juga merasa berat dengan kondisi mereka yang dipindahkan ke rusun Nagrak. Warga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk ongkos tranportasi sehari-hari. Apalagi kebanyakan dari warga masih bekerja di daerah sekitar JIS. Akibatnya pengeluaran mereka jadi bengkak.

Keluhan soal ini disuarakan Choice Simanjuntak yang harus bolak-balik JIS-Nagrak setiap hari. Pengeluaran untuk transportasi jadi meningkat 1,5 kali lipat. Ia mengaku kondisi ini sangat memberatkan dirinya.

“Ibaratnya kalau dulu buat transport cukup 10 ribu, sekarang mesti keluar sampai 25 ribu sehari,” ujarnya.

Shirley menambahkan kondisi tersebut benar-benar berat buat mereka. Sejauh ini mereka mencoba berdamai dengan keadaan, bukan berarti mereka betah.

Program Lingkungan Saling Bertolak Belakang

Jakarta punya sejumlah pekerjaan rumah terkait isu lingkungan. Masalah polusi, banjir, krisis iklim dan sampah masih menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan agar menjadi kota yang layak huni.

Persoalan tersebut juga menjadi prioritas dalam program kerja Pramono dan Rano Karno. Gerakan menanam mangrove dan vegetasi pengendali polusi masuk dalam program percepatan 100 hari.

Namun program ini masih mendapat sorotan dari aktivis lingkungan. Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia menilai program yang dijalankan Pramono-Rano saling bertolak belakang. Di satu sisi mereka melakukan revitalisasi mangrove tetapi di sisi lain pembangunan tanggul laut di wilayah utara Jakarta terus dilanjutkan.

“Bagaimana mungkin di satu sisi kita mau membangun ekosistem di laut lewat mangrove. Tetapi di sisi lain kita mau merusak lautnya lewat tanggul,” papar Jeanny kepada Konde.co, Kamis (5/6/25).

Ia menambahkan pembangunan tanggul laut dimaksudkan untuk menghindari banjir rob yang terus terjadi di wilayah utara Jakarta. Namun pembangunan beton dalam bentuk apapun di wilayah laut pasti akan merusak ekosistem di laut itu sendiri.

Jeanny mengungkapkan Greenpeace tidak menampik soal banjir rob yang makin memburuk di wilayah utara Jakarta. Bahkan 40 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah pemukaan air laut. Penyebab utamanya adalah peningkatan pemukaan air laut akibat krisis iklim dan land subsidence atau penurunan muka tanah.

Salah satu faktor penyebab penurunan muka tanah adalah beban bangunan yang berlebihan. Dan pembangunan tanggul laut ikut memperburuk daya tahan tanah di wilayah pesisir. Kondisi ini perlu dipahami dengan baik.

Baca juga: ‘Kalau Banjir, Saya Bisa Tidak Makan 2 Hari’: Cerita Ibu Korban Banjir Jakarta

Ia tidak menampik Jakarta butuh solusi cepat, tetapi bukan berarti jadi solusi palsu. Karena itu Jeanny berpendapat pembangunan tanggul tidak boleh menjadi solusi tunggal dan permanen.

“Dalam waktu cepat mungkin bisa dibangun tanggul sementara untuk menghindari banjir rob yang terus terjadi. Namun di sisi lain, pembangunan tanggul harus dibarengi dengan budidaya mangrove di wilayah yang sama dengan lokasi tanggul dibangun,” paparnya.

Pembangunan tanggul sudah berlangsung beberapa tahun terakhir dan catatan yang ada menunjukkan tanggul akan terus turun sementara air laut akan terus naik. Karena itu tanggul akan selalu ditinggikan tiap 4-5 tahun sekali.

“Kita hanya mengandalkan itu. Padahal kalau misalnya tanggulnya dibangun lalu di wilayah yang sama ditanami mangrove, maka meskipun tanggulnya kemungkinan akan turun, tetapi mangrove akan membuat timbulan tanah baru atau biasa disebut reklamasi alami.” jelasnya.

Pembangunan tanggul yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun tersebut sayangnya tetap dilanjutkan oleh Pramono-Rano. Padahal pembangunan tanggul mengadopsi pola pikir yang keliru. Alih-alih menghasilkan solusi yang berkelanjutan, tanggul justru menghasilkan solusi palsu. Yang penting cepat beres tanpa mempertimbangkan ekosistem laut atau solusi yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Pramono memulai program penanaman mangrove Februari lalu dengan menanam 5 ribu bibit mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk. Ia juga mengikuti kegiatan penanaman mangrove yang diadakan ikatan alumni SMAN 1 Jakarta pada April lalu. Sebanyak 7.500 bibit mangrove ditanam di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.

Penanaman mangrove menurut Jeanny tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti varietas mangrove, jarak penanaman, dan pH laut atau kondisi laut. Karena itu kegiatan-kegiatan penanaman mangrove kerap kali hanya menjadi seremonial, termasuk juga yang dilakukan Pramono. Pasalnya penanaman mangrove tersebut berada di kawasan hutan mangrove. Artinya Lokasi tersebut berbeda dengan lokasi tanggul laut.

Baca juga: The Voice: Krisis Iklim Persoalan Perempuan 2023, Bagaimana Menyelesaikannya

Sementara dalam pandangan Jeanny menanam mangrove juga harus dibarengi dengan mengurangi pembangunan yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan. Karena itu penanaman hutan mangrove harus dilakukan di wilayah yang sejajar dengan pembangunan tanggul.

“Dan tanggulnya pun tidak perlu tinggi-tinggi. Supaya nanti fungsi tanggul ini hanya untuk menggantikan sementara fungsi timbulan dari mangrove itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim yang dimintai tanggapan soal ini kepada Konde.co Jumat (6/6/25) mengatakan pihaknya sedang mengupayakan implementasi program tersebut.

Karena itu ia menegaskan pemerintah DKI Jakarta berharap ada partisipasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari NGO.

“Tentunya pemerintah maupun stakeholder lain menginginkan Jakarta punya udara bersih. Harapan kita ke depan tentunya akan ada partisipasi aktif yang positif dan kondusif dengan teman-teman dari LSM/NGO atau kelompok masyarakat manapun yang ingin memberikan masukan. Dan bila kami dianggap belum mampu untuk mengatasi permasalahan, tentu kami mengundang dan terbuka untuk berdiskusi terkait dengan hal ini,” katanya.

Untuk itu ia menambahkan semua evaluasi dan kritik diterima dengan baik. Ia juga berharap ke depan partisipasi yang baik diantara semua pihak bisa berjalan sehingga bisa membangun Jakarta dengan lebih baik lagi.

Terkait penanaman mangrove, warga Pulau Pari punya kontribusi signifikan. Kelompok Perempuan Pulau Pari secara mandiri melakukan penanaman mangrove karena merasakan betul dampak krisis iklim. Banjir rob makin sering terjadi dan permukaan air laut mengalami kenaikan. Situasi ini memperburuk kehidupan mereka yang selama ini bergantung pada laut. Upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan warga Pulau Pari dengan menanam mangrove tentu butuh dukungan.

Baca juga: Susan Herawati: Pulau Kecil Akan Tenggelam dan Kita Melihat Oligarki Berkuasa

Namun sayangnya hutan mangrove yang mereka tanam dirusak oleh korporasi yang hendak membangun resort dengan melakukan reklamasi secara ilegal. Pada awal November 2024 dan pertengahan Januari 2025, PT Central Pondok Sejahtera (CPS) mengerahkan alat-alat berat dan mengeruk laut dangkal.

Akibatnya sekitar 40 ribu pohon mangrove seluas 1,37 hektar di kawasan hutan mangrove di sebelah Pulau Biawak rusak. Pohon mangrove berusia tiga tahun yang ditanam oleh Forum Peduli Pulau Pari (FP3) bersama Kelompok Perempuan Pulau Pari musnah.

Ironisnya meski penanaman mangrove menjadi program prioritas Pramono, tetapi inisiatif warga Pulau Pari justru tidak didukung. Dan ketika terjadi perusakan mangrove secara masif oleh korporasi, tidak ada satupun pernyataan yang dikeluarkan Pramono.

“Harusnya dalam 100 hari kerjanya Pak Pramona bisa melihat dan mendengar kondisi masyarakat di Kepulauan Seribu, bukan hanya di Jakarta. Lebih-lebih kalau memang dia ada program penanaman mangrove. Mestinya programnya juga sampai ke Pulau Pari yang warganya merasakan langsung dampak perubahan iklim. Harusnya kan Pak Pramona lebih bijak dan teliti dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta,” beber Asmania dari Kelompok Perempuan Pulau Pari kepada Konde.co, Kamis (5/6/25).

Meski dalam 100 hari warga Pulau Pari belum merasakan manfaat dari program unggulan Pramono-Rano, Asmania tetap berharap kebijakan Pramono berpihak pada nelayan.

Baca juga: ‘The Winner Takes It All’ di TikTok: Patahkan Mitos Perempuan Miskin Itu Malas dan Bodoh 

“Kami berharap kebijakan-kebijakan pak Gubernur harus berpihak kepada kami yang tinggal di pesisir. Sebagai orang pulau kami tidak ingin ada pembangunan yang merusak laut. Kami sejahtera dari laut dan daratan kami, itu sudah cukup. Semoga pak Gubernur tidak salah dalam mengambil keputusan untuk kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada kami, nelayan di sini,” tegasnya.

Sementara itu Jeanny berpendapat kondisi yang dialami warga Pulau Pari lebih mengenaskan karena tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Bahkan hingga kini tidak ada pernyataan yang disampaikan Pramono-Rano atau sejumlah persoalan yang dihadapi warga Pulau Pari.

“Sampai saat ini nggak ada pernyataan dari pemerintah daerah soal situasi yang dihadapi warga. Termasuk dari Pramono Anung dan Bang Dul (Rano). Jadi kami bisa bilang bahwa kondisi di Pulau Pari lebih buruk meskipun warganya sudah sadar dengan isu lingkungan. Warga yang melakukan penanaman mangrove bukan pemerintah dan tidak ada perlindungan sama sekali dari pemerintah,” tandasnya.

Pengelolaan Sampah: Selesaikan Masalah dengan Masalah Baru

Meski Pramono bersikap optimis dalam menyelesaikan persoalan sampah di Jakarta dengan memakai teknologi insinerator, tetapi tidak demikian dengan aktivis lingkungan. Jeanny menilai program pengelolaan sampah berkelanjutan dengan aktivasi RDF (Refuse Derived Fuel) Rorotan sama saja dengan menyelesaikan masalah dengan masalah.

RDF Rorotan merupakan fasilitas pengolahan sampah yang mengubah sampah menjadi bahan bakar yang disebut Refuse Derived Fuel (RDF). Proses pembuatan RDF bertujuan untuk mengubah sampah yang umumnya dibuang ke tempat pembuangan akhir menjadi sumber energi yang dapat digunakan. Sementara insinerator adalah alat yang digunakan untuk membakar sampah pada suhu tinggi. Pembakaran ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan dalam beberapa kasus, menghasilkan energi.

Jeanny beralasan 60 persen sampah di Jakarta merupakan sampah organik. Sementara saat ini pemilahan sampah dari sumber tidak dilakukan dengan benar. Sejauh ini memang ada pemisahan tempat sampah untuk sampah basah dan kering, organik dan nonorganik. Namun dalam proses pengangkutan hingga tempat pembuangan sementara atau akhir sampah kembali dicampur.

“At the end of the day, kita sama-sama lihat di Bantar Gebang, semua sampah digabung jadi satu. Kami bisa bilang tidak ada upaya pemilahan sampah dari hulu sampai ke hilir,” papar Jeanny.

Baca juga: 15 Transpuan Seroja Karnaval Kostum Daur Ulang Sampah: Lawan Krisis Iklim Dan Diskriminasi

Di sisi lain tidak ada upaya pengurangan sampah dari hulu. Menurut Jeanny, pelarangan penggunaan plastik sekali pakai tidak boleh berhenti sampai di supermarket saja, melainkan harus ada di tataran lain. Selain itu juga tidak melupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengeluarkan solusi. Dengan situasi seperti ini RDF Rorotan seolah-olah menjadi satu jawaban untuk menyelesaikan seluruh masalah.

Padahal sebenarnya RDF Rorotan punya efek yang bisa menimbulkan masalah baru. Polusi udara di wilayah sekitar karena asap yang dihasilkan dan bau yang ditimbulkan. Sementara saat ini Jakarta masih bergelut dengan persoalan polusi udara. Tetapi sumber polutannya ditambah lagi lewat RDF dengan dalil bahwa ini upaya untuk mengurangi sampah.

“Menurut kami ini bukan solusi yang clear. Jadi rekomendasi kami yang pertama harus ada perluasan pengurangan sampah plastik sekali pakai di berbagai lini dengan memperhatikan dampak ekonominya bagi pedagang kecil,” jelasnya.

Rekomendasi kedua adalah pemilahan sampah harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Karena pengelolaan masing-masing jenis sampah akan berbeda. Misalnya sampah organik bisa di-composting tetapi sampah nonorganik tidak bisa. Untuk itu harus dipikirkan, prosesnya akan dipakai kembali (reuse), didaur ulang (recycle) atau didaur ulang dengan menambah nilainya (upcycle). Alih-alih menyelesaikan masalah dengan masalah baru lewat RDF Rorotan.

Perempuan dan Kelompok Marginal Makin Rentan

Jeanny tidak menampik 100 hari tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang ada di Jakarta. Lantaran masalah lingkungan di Jakarta sangat kompleks sehingga tidak mungkin selesai dalam 100 hari.

Namun 100 hari adalah waktu yang cukup untuk menentukan arah kebijakan selama 5 tahun ke depan. Sayangnya, menurut Jeanny Greenpeace tidak membaca arah pembangunan kota yang sustainable atau berkelanjutan khususnya dalam isu lingkungan sebagaimana tercermin dalam program percepatan 100 hari.

“Jadi arahnya belum clear. Kota yang mau jadi livable city ini arah pembangunan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutannya akan seperti apa?” gugat Jeanny.

Prinsip ramah gender dan inklusi juga belum terlihat dalam program percepatan 100 hari. Efeknya menurut Jeanny kalau dalam 5 tahun ke depan situasinya tidak berubah, maka Jakarta akan makin jauh dari kota yang layak huni bagi kelompok ragam gender, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Efek lainnya dampak krisis iklim akan terasa makin buruk bagi kelompok ragam gender, disabilitas dan rentan lainnya. Apalagi kalau pembangunan Kota Jakarta tidak diarahkan pada kebutuhan kelompok marginal tersebut.

(Foto: Kompasiana, Harian Jogja dan TV One)