Bayangkan seorang perempuan muda berusia belasan tahun yang harus berhenti sekolah. Bukan karena ia malas belajar, bukan pula karena tidak mampu mengikuti pelajaran.
Ia berhenti karena pintu sekolah memang sudah tidak lagi terbuka untuknya. Masa depannya seolah ditentukan oleh sebuah keputusan yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk memilih.
Situasi ini bukan skenario hipotetis. UNICEF mencatat, per Agustus 2026, lebih dari 2,6 juta anak perempuan di Afghanistan kehilangan akses terhadap pendidikan menengah sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Sejak saat itu, sekolah menengah dan perguruan tinggi ditutup bagi perempuan.
Hingga kini, Afghanistan masih menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara resmi dan menyeluruh melarang perempuan mengakses pendidikan menengah dan tinggi.
Lima tahun mungkin terdengar singkat jika dibandingkan dengan masa kekuasaan sebuah rezim. Namun, bagi seorang anak perempuan, lima tahun cukup untuk menyelesaikan sekolah, memasuki perguruan tinggi, mempelajari keterampilan baru, memperoleh pekerjaan pertama, atau mulai membangun kehidupan yang lebih mandiri.
Baca Juga: ‘In Her Hands’: Masa Depan Afghanistan di Tangan Perempuan Melawan Rezim yang Membungkam
Tahun-tahun itu merupakan bagian penting dari masa ketika seseorang seharusnya memiliki kesempatan untuk mengenali dirinya, mengembangkan kemampuan, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Waktu yang hilang tersebut tidak bisa begitu saja dikembalikan.
Karena itu, persoalan pendidikan perempuan Afghanistan bukan sekadar tentang boleh atau tidaknya perempuan memasuki ruang kelas. Ketika pendidikan dihentikan, pilihan hidup ikut menyempit. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan kapasitas diri, membangun kemandirian finansial, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik ikut terancam.
Yang dirampas bukan hanya akses terhadap pengetahuan, melainkan juga kesempatan untuk menentukan akan menjadi siapa seorang perempuan pada masa depan.
Ketika pendidikan terputus, pilihan hidup ikut menyempit
Dampak pelarangan pendidikan perempuan juga merembet ke ranah ekonomi.
Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam memperoleh penghasilan. Ketika akses tersebut ditutup, kesempatan perempuan untuk membangun kemandirian finansial ikut berkurang. UNICEF memperkirakan pembatasan pendidikan perempuan menyebabkan Afghanistan kehilangan setidaknya US$84 juta dalam output ekonomi setiap tahun.
Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Afghanistan hanya mencapai 5,1 persen per 18 Agustus 2026. Angka ini menggambarkan betapa terbatasnya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Ketika pendidikan dan pekerjaan sama-sama sulit diakses, perempuan semakin bergantung pada sumber penghidupan yang tersedia di lingkungan terdekat mereka, termasuk dukungan keluarga atau pekerjaan informal yang belum tentu memberikan pendapatan layak.
Namun, berhenti pada angka-angka tersebut juga berisiko menyederhanakan pengalaman perempuan Afghanistan. Mereka bisa dengan mudah terus-menerus diposisikan sebagai korban yang kehilangan kesempatan. Tanpa dilihat sebagai individu yang tetap berpikir, mengambil keputusan, dan berusaha menjalani kehidupan di tengah pembatasan. Padahal, di antara ruang-ruang yang semakin menyempit itu, ada berbagai cara yang ditempuh perempuan untuk mempertahankan penghidupan dan kemampuan mereka.
Baca Juga: Indonesia Gelar Konferensi Internasional Bahas Perempuan Afghanistan
UN Women pernah mengangkat kisah seorang perempuan di salah satu provinsi Afghanistan yang sebelumnya menempuh pendidikan ekonomi di perguruan tinggi. Ketika akses pendidikan tinggi bagi perempuan ditutup, ia harus mengubah arah hidupnya. Ia kemudian menekuni keterampilan merajut, hobi lama yang sebelumnya tidak pernah dianggapnya sebagai sesuatu yang dapat menjadi sumber penghasilan.
Ia mulai membuat tas, dompet, dan perhiasan untuk dijual. Pada awalnya, penghasilannya hanya sekitar 4.000–5.000 Afghani per bulan, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski demikian, ia terus mencoba mengembangkan usahanya. Setelah mengikuti pelatihan bisnis dan literasi digital, ia perlahan membangun toko daring dan mulai menjangkau pembeli di luar wilayah tempat tinggalnya.
Hal yang menarik dari cerita ini bukanlah sebuah akhir bahagia yang seolah membuktikan bahwa semua kesulitan dapat diatasi dengan kerja keras. Justru sebaliknya; kisah tersebut memperlihatkan betapa terbatasnya pilihan yang tersedia bagi perempuan ketika jalur pendidikan formal ditutup oleh kekuasaan.
Seorang perempuan yang sebelumnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan ekonomi di perguruan tinggi harus mencari jalan lain untuk mempertahankan masa depannya.
Baca Juga: Taliban Berkuasa, Aktivis Open Mic Untuk Perempuan Afghanistan
Keterampilan dan usaha kecil yang ia bangun memang dapat membantunya memperoleh penghasilan. Namun, hal itu tidak serta-merta menggantikan pendidikan tinggi yang telah direnggut darinya. Keberhasilan menjual produk secara daring juga tidak menghapus ketidakadilan yang membuatnya harus mengubah rencana hidup secara paksa.
Pengalaman serupa dialami perempuan lain yang beralih menekuni jahit-menjahit, kerajinan tangan, pertanian, hingga pengolahan makanan. UN Women melaporkan adanya berbagai bentuk dukungan bagi perempuan Afghanistan untuk mengembangkan keterampilan dan membangun usaha kecil. Program-program tersebut membuka peluang bagi sebagian perempuan untuk memperoleh penghasilan di tengah terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal.
Meski demikian, penting untuk melihat inisiatif semacam ini secara kritis. Usaha kecil dapat menjadi salah satu cara untuk bertahan, tetapi tidak seharusnya diperlakukan sebagai pengganti hak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak. Perempuan tidak semestinya dipaksa mencari jalan keluar sendiri dari pembatasan yang dibuat oleh sistem politik. Kemampuan mereka untuk bertahan tidak mengurangi kewajiban negara untuk menjamin hak-hak mereka.
Tidak semua upaya bertahan harus disebut perlawanan
Pada titik ini, kita perlu berhati-hati menggunakan kata perlawanan. Tidak setiap perempuan yang bekerja dari rumah, mempelajari keterampilan baru, atau membuka usaha sedang melakukan perlawanan secara terbuka terhadap penguasa.
Sebagian mungkin sekadar berusaha agar keluarganya tetap memiliki penghasilan. Sebagian lainnya mungkin ingin mempertahankan kemampuan yang telah mereka miliki, mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan yang bermakna, atau menjaga kemungkinan untuk memiliki kehidupan yang berbeda pada masa depan.
Menganggap seluruh tindakan tersebut sebagai perlawanan heroik justru berisiko menempelkan makna yang tidak selalu sesuai dengan pengalaman mereka. Tidak semua perempuan harus menjadi aktivis atau simbol perjuangan untuk mendapatkan pengakuan. Mereka berhak menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus membuktikan keberanian melalui tindakan yang dapat dilihat atau diceritakan kepada publik.
Antropolog feminis Saba Mahmood, melalui penelitiannya mengenai perempuan dalam gerakan keagamaan di Mesir, menawarkan cara pandang yang membantu kita memahami persoalan ini.
Ia mengkritik anggapan bahwa agensi atau kemampuan seseorang untuk bertindak hanya dapat dikenali melalui penolakan terhadap norma dan otoritas yang membatasi. Kemampuan untuk bertindak juga dapat muncul melalui praktik sehari-hari, pilihan yang dibuat dalam kondisi tertentu, dan cara seseorang menjalani kehidupannya di tengah aturan yang berlaku.
Baca Juga: 3 Strategi Yang Bisa Dilakukan Untuk Bantu Perempuan Dan Warga Afghanistan
Pemikiran tersebut tidak berarti bahwa semua tindakan bertahan harus dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, pendekatan ini mengajak kita memahami pengalaman perempuan secara lebih utuh, tanpa terburu-buru menilai tindakan mereka berdasarkan ukuran perlawanan yang telah kita tentukan sebelumnya.
Dalam konteks Afghanistan, perspektif ini penting agar perempuan tidak terus-menerus ditempatkan dalam dua kategori yang saling berlawanan: korban yang pasif atau pejuang yang berani. Keduanya merupakan gambaran yang terlalu sederhana untuk menjelaskan pengalaman hidup jutaan perempuan dengan kondisi, kebutuhan, dan pilihan yang berbeda-beda.
Pembatasan yang mereka hadapi tetap nyata. UN Women mendokumentasikan berbagai aturan yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan kehidupan publik. Kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pembatasan sistematis yang memengaruhi kemampuan perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri.
Pada saat yang sama, perempuan Afghanistan tidak kehilangan seluruh kapasitas untuk bertindak. Mereka terus mencari cara mempertahankan penghidupan, mengasah keterampilan, mengakses pengetahuan, dan menjaga ruang bagi diri sendiri. Tindakan-tindakan tersebut mungkin tidak selalu terlihat sebagai perlawanan politik, tetapi tetap merupakan bagian dari pengalaman mereka dalam menghadapi kondisi yang tidak adil.
Penting pula untuk tidak membebankan tanggung jawab perubahan kepada perempuan yang terdampak. Mengakui agensi mereka bukan berarti menganggap bahwa mereka harus selalu mampu beradaptasi atau menemukan solusi. Mereka berhak mendapatkan dukungan, perlindungan, dan pemulihan akses terhadap hak-hak yang dirampas. Tidak seharusnya kemampuan bertahan dijadikan alasan untuk menormalisasi pembatasan.
Dukungan masyarakat dan hak untuk menentukan masa depan
Menariknya, dukungan terhadap pendidikan perempuan tidak hanya datang dari perempuan Afghanistan sendiri. Survei UN Women terhadap lebih dari 2.000 warga Afghanistan pada 2025 menemukan bahwa lebih dari sembilan dari sepuluh responden menganggap penting bagi anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan.
Temuan ini menunjukkan bahwa pelarangan pendidikan perempuan tidak bisa begitu saja dipahami sebagai cerminan keinginan seluruh masyarakat Afghanistan. Ada bagian besar dari masyarakat yang tetap memandang pendidikan anak perempuan sebagai sesuatu yang penting. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar pertentangan antara perempuan yang ingin belajar dan penguasa yang melarang mereka, melainkan juga menyangkut keputusan politik yang membatasi hak-hak warga, meskipun pendidikan perempuan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Dukungan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa masa depan perempuan Afghanistan tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi gambaran tentang masyarakat yang seragam dalam menerima pembatasan. Di tengah situasi yang sulit, masih terdapat pandangan dan harapan yang berbeda tentang kehidupan yang seharusnya dapat dijalani anak perempuan.
Namun, dukungan publik saja tidak cukup untuk membuka kembali pintu sekolah. Hak atas pendidikan membutuhkan perubahan kebijakan dan jaminan yang memungkinkan perempuan kembali belajar tanpa ancaman pembatasan. Pendidikan tidak seharusnya bergantung pada kemurahan hati penguasa, penerimaan keluarga, atau kemampuan seseorang menemukan jalur alternatif. Ia merupakan hak yang seharusnya dijamin bagi setiap orang.
Baca Juga: Skeptis Dengan Taliban: Nasib Buruk Mengintai Perempuan Afghanistan
Lantas, ketika pintu sekolah ditutup, ke mana perempuan Afghanistan harus melangkah? Sebagian mencoba mencari penghasilan dari rumah. Sebagian belajar keterampilan baru atau membangun usaha kecil. Yang lainnya berusaha mempertahankan akses terhadap pengetahuan melalui cara-cara yang tidak selalu terlihat dari luar. Setiap pilihan tersebut memiliki konteks dan keterbatasannya sendiri.
Tidak semua perempuan memiliki sumber daya, dukungan, atau kesempatan yang sama untuk melakukan hal serupa. Kemampuan membuka usaha daring, misalnya, bergantung pada akses terhadap perangkat digital, koneksi internet, keterampilan, modal, dan pasar. Karena itu, cerita tentang perempuan yang berhasil membangun usaha tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai perempuan lain yang tidak memiliki kesempatan serupa.
Di sinilah kita perlu melihat bahwa pembatasan hak tidak berdampak secara seragam. Kondisi ekonomi keluarga, lokasi tempat tinggal, jaringan sosial, dan sumber daya yang tersedia dapat menentukan seberapa jauh seorang perempuan mampu mencari alternatif. Ketika akses pendidikan formal ditutup, perempuan yang memiliki sumber daya lebih sedikit berisiko menghadapi hambatan yang lebih berat.
Ruang gerak mereka memang semakin sempit. Namun, ruang yang sempit bukan berarti tidak ada tindakan sama sekali di dalamnya. Mengakui kenyataan ini membutuhkan dua hal sekaligus: memahami berbagai cara perempuan mempertahankan kehidupan dan tetap menempatkan kebijakan yang merampas hak mereka sebagai persoalan utama.
Baca Juga: Anak Kami Dibunuh dan Terombang-Ambing di Kapal, Cerita Pengungsi Rohingya Mencari Suaka
Bagi kita yang menyaksikan situasi Afghanistan dari luar, mungkin bagian yang paling sulit diterima adalah kenyataan bahwa tidak semua pengalaman hidup dapat dirangkum menjadi cerita yang rapi. Kita kerap menginginkan sosok pahlawan, momen kebangkitan, atau akhir yang memuaskan untuk diceritakan kembali. Kita ingin menemukan kisah tentang seseorang yang berhasil mengatasi segala rintangan agar penderitaan terasa memiliki makna dan harapan.
Padahal, kehidupan perempuan Afghanistan tidak selalu bergerak mengikuti alur semacam itu. Tidak semua usaha menghasilkan perubahan besar. Tidak semua keterampilan yang dipelajari dapat membuka jalan menuju kemandirian. Dan tidak semua perempuan memiliki kesempatan untuk mengubah situasinya. Ada yang terus berusaha, ada yang menghadapi keterbatasan yang lebih berat, dan ada pula yang harus menunda atau melepaskan impian yang pernah mereka miliki.
Tidak ada yang benar-benar menang dalam situasi ketika hak dasar seseorang dirampas. Karena itu, pengalaman perempuan Afghanistan tidak seharusnya buru-buru dibungkus menjadi kisah inspiratif, tetapi juga tidak boleh berhenti pada narasi tragedi yang menghapus kemampuan mereka untuk bertindak.
Mengakui kerumitan tersebut merupakan bentuk penghormatan yang lebih jujur. Kita dapat mengakui ketangguhan perempuan tanpa meromantisasi penderitaan mereka. Kita dapat melihat tindakan sehari-hari mereka sebagai bagian dari upaya mempertahankan kehidupan, tanpa mengabaikan ketidakadilan struktural yang memaksa mereka terus beradaptasi.
Baca Juga: Kabur Aja Dulu Dituduh Tak Nasionalis? Realitanya Negara yang Seringnya Bikin Kecewa
Pada akhirnya, persoalan pendidikan perempuan Afghanistan bukan hanya tentang ruang kelas yang kosong atau jumlah anak perempuan yang kehilangan kesempatan bersekolah. Persoalan ini menyangkut hak untuk belajar, bekerja, mengakses pengetahuan, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan menentukan arah hidup sendiri.
Ketika sebuah pintu ditutup, yang hilang bukan hanya kesempatan untuk mengikuti pelajaran atau memperoleh ijazah. Yang dipertaruhkan adalah beragam kemungkinan yang seharusnya dapat dipilih seorang perempuan untuk masa depannya. Sebuah kehidupan yang mungkin akan ia bangun melalui pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, atau cita-cita yang bahkan belum sempat ia kenali.
Perempuan Afghanistan tidak seharusnya terus-menerus diminta membuktikan bahwa mereka mampu bertahan di tengah pembatasan. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah mengapa mereka harus terus bertahan dalam kondisi yang merampas hak-hak mereka, dan apa yang perlu dilakukan agar hak tersebut kembali dijamin.
Sebab, tujuan memperjuangkan pendidikan perempuan bukan sekadar memastikan mereka menemukan jalan lain ketika sekolah ditutup. Tujuannya adalah memastikan mereka tidak lagi dipaksa mencari jalan memutar untuk mendapatkan hak yang semestinya tersedia sejak awal.
Setiap anak perempuan berhak belajar, membayangkan masa depannya, dan menentukan akan menjadi siapa dirinya kelak—tanpa harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia cukup tangguh untuk menghadapi dunia yang membatasi pilihannya.
