Senin, 13 April 2026, dini hari, warga Kampung Guamo Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, Papua Tengah sedang tertidur nyenyak, saat tiga helikopter menjatuhkan bom ke perkampungan mereka.
Dini hari itu, kampung yang berada di ketinggian 1700 mdpl sangat dingin ketika warganya dikagetkan dengan suara bom. Mereka lalu membangunkan anggota keluarga yang lain dan melarikan diri menjauh dari kampung di tengah ledakan bom di sekitar mereka. Korban yang terluka, terpaksa mereka tinggalkan.
Mereka lari masuk ke dalam hutan tanpa persiapan apa pun ke arah gunung dengan ketinggian 2800 dpl, menuju kampung terdekat di sebelah gunung itu.
Saat suara bom mereda, pasukan infantri lalu berjalan kaki memasuki kampung mereka. Saat suara tembakan laras panjang itu terdengar, mereka lari sekuatnya menjauh dari kampung halamannya.
Tak lama kemudian, helikopter kembali membombardir kampung mereka. Suara bom dari helikopter itu terdengar sampai sore hari. Warga kampung bergerak menjauhi kampung mereka.
Baca Juga: Membantai Sagu untuk Beras di Film ‘Pesta Babi’: Kolonialisme Pangan di Papua dari Rezim ke Rezim
Selasa, 14 April 2026, Anite Telenggen (17 tahun), warga Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Puncak, sedang menyalakan api di dalam honai untuk menghangatkan tubuh, mengusir dingin pagi yang sangat dingin itu.
Ada seorang ibu muda yang sedang hamil 7 bulan, Anita mendengar deru suara helikopter di udara. Tak lama berselang, ada bunyi rentetan tembakan dari senjata yang memecah di kampung yang sunyi dan dingin. Anita keluar dari honai dan melihat apa yang terjadi di luar.
“Apa pun semua ditembak jatuh. Pohon ka, rumput ka, binatang ka, manusia ka, semua ditembak,” kata Anite Telenggen kepada Konde.co dalam bahasa daerah, yang diterjemahkan kerabatnya.
Anite terbaring lemah di atas ranjang Rumah Sakit Dian Harapan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu, 18 April 2026.
Baca Juga: Papua Berada dalam Cengkeraman Militer, Tubuh Perempuan Dikontrol
Anite Telenggen menuturkan ia bersama beberapa kerabat dalam honai (rumah) yang dihuninya keluar, berlari menyelamatkan diri. Setelah helokopter berlalu, pasukan infrantri bersenjata lengkap masuk juga ke kampung mereka, dan melepaskan tembakan. Belum jauh berlari, ia jatuh tersungkur. Dagu (rahang) kiri dia tertembak, darah mengucur ke mana-mana.
“[Saya] mau menyelamatkan diri, tiba-tiba ada peluru melayang langsung kena di dagu. Jadi [saya] lari sembunyi di rumput-rumput dan merunduk di sana, meski harus menahan sakit dan darah berhamburan di tubuh,” ujarnya.
Anita bersembunyi di rumput-rumput selama beberapa jam. Setelah tak terdengar lagi bunyi tembakan. Anite Telenggen yang dalam kondisi terluka kemudian kembali ke rumah. Di sana, ia tidak mendapati seorang pun. Ia menunggu beberapa jam, lalu keluar melihat situasi di sekitar rumah.
Ia berharap ada yang datang menolongnya, namun tak ada seorang pun di kampung itu. Semua warga telah menyelamatkan diri ke hutan dan bergerak menjauhi rumah. Dalam kondisi terluka dan menahan sakit, Anite Telenggen kemudian menuju kantor kampung di Ginenggame.
Baca Juga: Satgas TNI Salah Tembak dan Salah Tangkap Warga Sipil Papua, Bagaimana Batas Peran Militer?
Di sana, ia bertemu seorang bapak yang menggendong anak balita dengan kaki tertembak. Mereka kemudian berjalan kaki ke Tigineri (Puncak Jaya) dan bermalam di sana.
Keesokan harinya, Rabu (15/4/2026), mereka bertemu tim relawan PMI Puncak Jaya, kemudian dievakuasi ke Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten Puncak. Kemudian ke Nabire, lalu ke Kota Jayapura.
Saat ditemui, Anita terbaring lemah di atas ranjang Rumah Sakit Dian Harapan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Sabtu (18/4/2026). Sudah dua hari ia menjalani perawatan di rumah sakit itu. Ia ditemani suaminya, Melodi Walia, dan ayahnya, Dies Telenggen.
Di atas ranjang itu, Anita tampak menahan sakit. Nada bicaranya pelan. Tangan kirinya terpasang cairan infus. Dagu bagian kiri terbungkus perban putih. Ada juga luka di jari tengah tangan kanan.
“Giginya hancur,” tutur Dies Telenggen, ayah Anita.
Walau demikian, Anita merasa beruntung mendapatkan pertolongan hingga dievakuasi ke Kota Jayapura. Karena di saat yang sama, pada penyerangan di dua kampung, Tenoti dan Kampung Kumikomo, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Selasa, 14 April 2026, sejumlah warga sipil dilaporkan terluka. Mereka adalah Onde Walia (5 tahun), Aliko Walia (5 tahun), Nokia Kogoya (21 tahun), dan Daniton Tabuni. Anite Telenggen dan Onde (korban lain) dirujuk ke Nabire. Korban luka lainnya dirawat di Rumah Sakit Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam peristiwa itu juga, dilaporkan sembilan orang warga sipil meninggal dunia. Mereka yang meninggal dunia adalah Wundilina Kogoya (36 tahun), Kikungge Walia (55 tahun), Pelen Kogoya (65 tahun), Tigiagan Walia (76 tahun), Ekimira Kogoya (47 tahun), Daremet Telenggen (55 tahun), Inikiwewo Walia (52 tahun), Amer Walia (77 tahun), dan balita bernama Para Walia (5 tahun).
Baca Juga: Rahim Papua: Di Tengah Mitos, Politik dan Mandat Suami
Sementara itu, ada beberapa kampung lain yang juga diserang pasukan TNI dengan helikopter dan pasukan infanteri, seperti Kampung Kembru, Makuma, Nilome pada Selasa, 14 April 2026. Nasib warga kampung tersebut hingga kini belum diketahui. Relawan dari PMI Puncak Jaya belum bisa masuk ke tiga kampung tersebut.
“[Militer] tidak memberikan akses kepada masyarakat (sipil) maupun Palang Merah Indonesia Kabupaten Puncak Jaya, untuk masuk ke tiga kampung itu dan mengevakuasi apabila ada korban penembakan dalam operasi militer di sana,” kata seorang relawan, Yumbunik.
Kisah ini adalah gambaran awal bagaimana warga kampung di Distrik Pogoma dan Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, lalu meninggalkan kampung halamannya. Mereka membelah hutan yang dingin, tanpa alas kaki, tanpa membawa bekal apa pun, hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka dari serangan dan kejaran pasukan TNI, menuju tempat-tempat yang mereka anggap aman di kabupaten lain, yang nantinya disebut tempat pengungsian.
Baca Juga: All Eyes On Papua, Cerita Perempuan Papua Menolak Tunduk
Hal yang sama juga dialami Mama Jubiana yang lari dari Kabupaten Nduga menuju Kabupaten Jayawijaya pada Desember 2018, saat ia tengah hamil 6 bulan, kampungnya dibom oleh helikopter. Tanpa persiapan apa pun, ia lari ke hutan dan bertemu dengan anak-anaknya di sana. Delapan tahun sudah ia tinggal bersama pengungsi Nduga lainnya di Kabupaten Jayawijaya dan tidak bisa kembali karena konflik masih berlangsung di kampung halamannya.
Pola yang sama juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya (Papua Tengah, 2020), Kampung Surusuru, Kabupaten Yahukimo (Papua Pegunungan, 2021), Pegunungan Bintang (Papua Pegunungan, 2021), Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat (Papua Barat Daya, 2021). Dan yang terbaru, Kabupaten Tambrauw pada 2026. Sedangkan operasi militer di Kabupaten Puncak sudah lama berlangsung (sebelum 2018).
Dewan Gereja Papua menyatakan terdapat 107.000 orang pengungsi internal di berbagai wilayah di Tanah Papua sejak akhir 2018 hingga April 2026.
Pendeta Dorman Wanimbo dari Dewan Gereja Papua mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan peningkatan operasi militer yang berdampak langsung pada warga sipil.
Baca Juga: Kematian Irene Sokoy, Aktivis dan Akademisi Desak Perbaikan Akses Layanan Kesehatan Bagi Perempuan Papua
“Selain menimbulkan korban jiwa, situasi ini juga memicu pengungsian [internal] massal serta terganggunya layanan dasar masyarakat,” kata Pendeta Dorman Wandikbo dalam keterangan pers di Kota Jayapura, Papua, Selasa 21 April 2026.
Menurutnya, pengungsi internal di Tanah Papua menghadapi kondisi memprihatinkan, terutama keterbatasan pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan. Situasi ini diperparah oleh meluasnya aktivitas militer di ruang-ruang sipil seperti kampung, gereja, sekolah, dan pasar.
“Kehidupan sosial masyarakat terganggu, termasuk aktivitas pendidikan, ekonomi, dan ibadah. Akses terhadap layanan kesehatan juga sangat terbatas, sehingga banyak korban tidak tertangani secara cepat dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Lamberti Faan, warga Kampung Faankahrio, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menceritakan bagaimana dia harus meninggalkan kampung halamannya saat pasukan gabungan melakukan operasi pada 2021.
“Situasinya berat sekali. Harus lari dari kampung, selamatkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga anak-anak dan orang tua. Karena situasinya mendadak, tidak siap apa-apa,” katanya saat ditemui dalam acara “Suara Perempuan Bersatu” yang digelar di LBH Papua pada Kamis, 23 April 2026.
Sesampai di hutan, dia dan para perempuan lainnya harus mampu menyediakan makanan untuk keluarga yang ada di sekitar mereka.
Baca Juga: Di Papua, Rawa-rawa Berubah Jadi Lumpur Kematian Perempuan Akibat ‘Pembangunan’
“Kesulitannya bagaimana agar anak-anak bisa makan. Kalau diri kami, kami tidak berpikir. Paling kalau menstruasi, itu sulit. Walau itu masalah, saya tidak mau jadi beban. Tidak mau terlalu kami pikirkan. Yang penting selamat,” katanya.
Mereka lalu berjalan kaki hingga ke distrik (kecamatan) lain yang aman, lalu melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sorong untuk mengungsi di sana.
“Di pengungsian itu banyak orang. Risih sekali tinggal di tempat orang. Tidur bersama-sama. Apalagi yang berumah tangga. Itu sulit. Tapi perempuan itu hebat, dia dapat berusaha agar di dapur ada asap,” katanya.
Ia bercerita bahwa di pengungsian, mereka harus meminta izin untuk dapat bercocok tanam di tanah orang. Dan Ketika panen, mereka juga kesulitan menjual, karena tidak memiliki lapak di pasar, atau tidak punya uang tunai untuk transportasi ke pasar di kota.
“Kami biasanya titip dengan saudara yang punya lapak di pasar. Hasilnya jadi kecil karena dibagi dengan pemilik lapak. Tapi kami tidak punya pilihan; anak-anak harus sekolah dan itu butuh uang,” katanya. Tak terasa, kini dia sudah 4,5 tahun berada di pengungsian. Kalau sampai September 2026, berarti sudah 5 tahun,” katanya.
Sementara masyarakat yang kembali ke kampung halaman, kata Lamberti, juga hidup dalam ketakutan. Masyarakat tidak bisa membuat kebun jauh dari kampung, hanya di sekitar kampung. Jika ingin pergi ke kebun atau ke mana pun, harus izin dulu dengan aparat.
“Tentara bangun pos di tengah kampung. Pakai fasilitas publik seperti kantor kampung, sekolah, juga rumah warga. Masyarakat dijadikan tameng. Sehingga akhirnya ketika ada penyerangan, masyarakat yang jadi korban,” katanya.
Baca Juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Ia menceritakan, di kampung halamannya, Kampung Faankahrio yang juga menampung pengungsi dari dua distrik lain, Pendidikan belum bisa berjalan optimal.
“Gedung sekolah itu dijadikan pos militer. Jadi pemerintah bangun dua bangunan baru untuk sekolah, tetapi karena warga dari dua distrik lain juga mengungsi di Kampung Faankahrio, dua gedung itu dipakai anak sekolah kelas 1 sampai 6, mereka berdempet-dempetan di sana,” jelasnya.
Aktivis Perempuan Ice Murib mengecam pembantaian oleh anggota TNI di Distrik Kembru, Pucak, Papua Tengah pada 14 April yang menyebabkan belasan tertembak, termasuk 3 balita dan ibu hamil.
“Perempuan dan anak adalah korban yang paling rentan akibat konflik bersenjata yang terus terjadi,” katanya saat ditemui dalam acara “Suara Perempuan Bersatu”, Jumat, 24 April 2026.
Menurutnya Pengungsi Internal Papua yang mayoritas adalah Perempuan dan anak itu, tidak mendapatkan akses vital dasar yang merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Termasuk ekonomi sosial, pendidikan dan kesehatan.
Ia memberi contohnya di Distrik Aifat Timur (kabupaten Maybrat, PBD) di mana layanan kesehatan hanya berlangsung satu kali dalam sebulan, yang berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan lansia, ibu hamil dan anak-anak di daerah itu, terutama saat pasien dalam keadaan darurat.
Baca Juga: “Kami Bukan Sekadar Konten” Perempuan Papua Menggugat Objektifikasi di Media Sosial
Dalam temuan mereka, minimnya layanan kesehatan ini sangat berpengaruh terhadap adanya kasus kematian baru yang meningkat di daerah-daerah pengungsian, akibat negara yang mengabaikan kelangsungan hidup para pengungsi.
“Pengungsi internal bukan saja hidup dalam ketakutan senjata, tetapi juga kematian akibat dari tidak tersentuhnya berbagai aspek dasar yang menjadi tanggung jawab negara,” katanya.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk isu Papua, Emanuel Gobay, mengatakan kekerasan di Papua sudah berlangsung cukup lama, tetapi sangat intens karena melibatkan aparat militer yang cukup besar sejak 2018.
Menurut Gobay, sejak Januari hingga April 2026, jumlah perempuan dan anak yang mengungsi semakin banyak. Para pengungsi internal ini dalam kondisi yang menyedihkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, makan, minum dan tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan bagi anak dan perempuan.
Gobay yang hadir sebagai pendamping ‘Suara Perempuan Bersatu’ mengatakan penyebabnya, institusi pemerintah dan PMI tidak melakukan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
“Kami menyimpulkan sedang terjadi darurat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak di daerah konflik bersenjata di Papua,” katanya.
Baca Juga: Kemana Harus Mencari Makanan Tradisional Papua? Hutan Kami Dirusak, Perempuan Diserbu Makanan Dari Luar
Di saat yang sama, sejak 8 Januari, Indonesia sudah menjadi presiden Dewan HAM PBB. “Padahal dalam 4 bulan terakhir, Indonesia justru sedang menciptakan situasi darurat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak di Papua,” ujarnya.
Emanuel Gobay melihat jumlah pasukan yang meningkat pesat pasca-2018 sebagai salah satu penyebabnya.
“Jika kita melihat data jumlah pasukan TNI/Polri di Papua, menurut Project Multatuli, di tahun 2025 menyebutkan ada 86.177 personel TNI organik yang bertugas di Papua. Sementara berkaitan dengan nonorganik dan BIN dan BAIS, tidak masuk dalam data itu. Apabila ditambah 25 batalyon di Papua (5 batalyon infantri penyangga daerah konflik, 3 batalyon sudah dibentuk, di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Waropen, sisanya batalyon infantri penyangga pembangunan), kita bisa bayangkan berapa jumlah tentara dibandingkan jumlah warga sipil di Papua,” katanya.
Setiap batalyon diperkirakan akan berjumlah 1000 orang. Itu belum termasuk Batalyon Infrantri (Yonif)
“Jumlah TNI/Polri akan sangat banyak dibandingkan dengan masyarakat sipil. Jika dibandingkan dengan jumlah OAP yang sangat sedikit,” ujarnya.
Gobay menegaskan, ancaman yang akan datang bukan hanya di daerah-daerah konflik, tetapi juga di daerah-daerah yang situasinya cukup aman, bahkan di dalam pemerintahan daerah, karena tugas TNI saat ini sudah mencakup wilayah sipil hingga bersenjata.
“Artinya seluruh masyarakat sipil di Papua (non-Papua dan OAP) sedang berada dalam cengkeraman militer. Yang dikhawatirkan adalah praktik pelanggaran hukum dan HAM terhadap masyarakat sipil. Berdasarkan perubahan UU TNI, selain operasi non perang, TNI bisa masuk sampai di ranah privat, MBG, Koperasi Merah Putih, Pertanian, aktivitas proyek lainnya,” kata Gobai.
Baca Juga: ‘Kalau Bukan Rasisme, Menyebutnya Apa?’ Perempuan Papua Alami Diskriminasi Berlapis di Indonesia
Ia berharap Panglima TNI mengambil langkah tegas dengan mengawasi dan menegur pimpinan TNI di wilayah konflik di Papua, mulai dari Pangdam Cenderawasih (termasuk humas) dan Kogabwilhan III untuk tidak berspekulasi terhadap dugaan pelanggaran HAM berat di daerah konflik.
“Yang bertugas itu adalah Komnas HAM, sesuai dengan UU No.9/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk melindungi dan menjalankan UU tersebut, saya tegaskan kepada Panglima TNI untuk menegaskan kepada bawahan untuk tidak melakukan tugas yang bukan tugasnya, sekaligus membuka ruang sebesar-besarnya kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan tugas penyelidikannya,” tegasnya.
Ia menegaskan jika ada pihak-pihak yang menghalang-halangi pelaksanaan UU No.9/1999, ia berharap Panglima TNI dapat memecat mereka.
Ia berharap Gubernur Papua Tengah dan Bupati Puncak segera membentuk tim perlindungan pengungsi internal untuk memenuhi kebutuhan pokok, hak pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi pengungsi.
Perjuangan Perempuan Hadapi Krisis Kemanusiaan di Papua
Aktivis Perempuan, Aifat Lamberti Faan mengungkapkan dampak dari krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh militerisme di Papua ini membuat para perempuannya menderita.
“Kami menderita; kami mengungsi. Kami kehilangan semuanya, kebun, mata pencarian, rumah, kami kehilangan masa depan kami,” kata Aifat ketika ditemui Konde.co, 30 April 2026.
Di pengungsian, kata Aifat, para perempuan harus memikul beban berat. Kapan saja mereka bisa mengalami kekerasan dari militer. Di sana, mereka hidup dengan ketidakpastian dan ketakutan tanpa perlindungan yang layak.
Dia menjelaskan, situasi perempuan di Papua yang memiliki beban ganda. Mereka menjadi tumpuan dalam peran di rumah dan keluarga. Sebagian besar dari mereka berperan sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab terhadap keluarga, bukan saja anak, keluarga, tapi juga komunitas.
“Saat konflik terjadi, perempuan mengalami beban ganda, yang dia pikirkan bukan hanya keluarganya, tetapi keluarga besar, bahkan komunitasnya. Bagaimana bisa menyelamatkan diri, dan kehidupan, menomorsatukan orang lain, dengan menanggung semua beban,” katanya.
Baca Juga: Kisah-Kisah Merawat Diri Perempuan Aktivis Pembela HAM di Tanah Papua
Belum lagi, perempuan bahkan saat berada di pengungsian pun rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terlebih, situasi yang penuh tekanan dan kesulitan ini kian menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan.
“Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dari suami, saudara karena situasi putus asa di pengungsian, tapi kami tutupi. Ada saudara perempuan yang malam hari dipukul suami sampai menangis-menangis, tapi pagi hari, dia membuatnya biasa saja. Ada yang menjadi prioritas kami,” jelasnya.
“Sebenarnya kami menderita, sakit, kekuatiran, hancur, rapuh, tapi harus kuat. Anak-anak harus melihat kami baik-baik saja. Supaya mereka tahu mereka baik-baik,” kata pengungsi perempuan Aifat, Kabupaten Maybrat itu.
Aifat menambahkan bahwa bahkan saat kondisi para perempuan Papua memprihatinkan secara fisik dan mental, mereka tetap harus menjaga anak-anak mereka. Supaya mereka tetap bisa makan, bersekolah, dan tetap dalam keadaan sehat.
Baca Juga: Nona dan Mama Papua Bekerja Keras di Tengah Ancaman Mahar dan Kawin Muda
“Walau berat, walau mengalami kekerasan berlapis sehingga berpengaruh pada kesehatan dirinya, kesehatan fisik maupun mental, kami berusaha maju terus waras demi orang lain. Yang penting kami bisa menyelamatkan anak, orang tua, saudara. Kami berusaha,” lanjutnya.
Dari tahun ke tahun, Aifat membaca pola kekerasan sistematis yang terjadi di Papua. Hal itu tak bisa dilepaskan dari represi yang dilakukan militer.
“Ini situasi sebuah settingan sistematis yang dibuat untuk menghancurkan orang Papua. Yang mereka perlu adalah tanah kami, hasil dari kami punya tanah. Ini sesuatu yang sudah dirisetkan, terprogram, sehingga berlangsung secara sistematis.
Karena tidak ada upaya mencegah dan melindungi korban. Seperti sengaja dibiarkan sampai (kami) mati sendiri. Bunuh secara perlahan-lahan karena kesehatan memburuk, hidup tanpa pendidikan. Nanti (kami) mati sendiri,” terangnya.
Bagi Aifat, situasinya semakin sulit bagi perempuan. Selain kekerasan fisik dan mental, mereka juga mengalami pelanggaran hak kesehatan reproduksi. Mulai dari tak terpenuhinya hak menstruasi yang layak hingga hamil dan melahirkan yang terabaikan. Dampaknya bukan hanya pada keselamatan ibu melahirkan, tetapi juga pada kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak mereka.
“Jika ini berlangsung hingga 20 tahun, warga asli Aifat Timur tinggal nama saja. Sudah tidak ada lagi yang hidup,” ucapnya.
Baca Juga: Ada Dana Otsus, Kenapa Papua Masih Terancam Kelaparan dan Kemiskinan?
Bukan hal yang mudah untuk menyuarakan kekerasan yang dialami masyarakat dan perempuan Papua yang berlapis-lapis itu. Mereka mengalami pembungkaman secara sistematis. Para pengungsi internal, misalnya, tidak mudah untuk bicara tentang kondisinya sebab sanak saudaranya masih ada di hutan. Jika mereka lantang, nyawa mereka bisa terancam. Begitu pun sebaliknya.
Pengawasan ketat dan represi militer menjadikan mereka tak bebas beraktivitas dan bicara. Mereka di kampung hidup sehari-hari berhadapan dengan senjata. Anak-anak pun harus melihat militer yang memegang senjata di sekitar mereka.
“Sejak konflik sampai sekarang, masyarakat yang pulang dan yang di pengungsian situasinya sama-sama susah. Yang pulang, mau bikin apa di sana. Bahkan menurut saya yang pulang lebih menderita daripada yang di pengungsian,” katanya.
Aksi Perempuan Bersatu
Kondisi buruk yang terus-menerus membuat puluhan perempuan papua yang tergabung dalam Suara Perempuan Bersatu melakukan aksi Mimbar bebas di Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Kamis, 30 April 2026.
Setelah melakukan jumpa pers dan seminar bertajuk “Perempuan Bangkit Melawan Militerisme dan PSN”, Suara Perempuan Bergerak menggelar mimbar bebas di tengah Kota Abepura.
Baca Juga: Papua Bukan Tanah Kosong, Tanah bagi Kami adalah Mama
Saat aksi dimulai, aparat sempat mencegah aksi tersebut dengan memasang barikade belasan polisi perempuan tepat di depan wajah para aktivis. Tetapi setelah satu jam berlalu, barikade Polwan itu diminta mundur, dan para aktivis perempuan dan mahasiswi menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam orasinya, satu persatu perempuan menyampaikan pendapat dan testimoninya di hadapan ratusan polisi bersenjata lengkap. Mereka juga membacakan puisi yang menceritakan beratnya hidup di antara desingan peluru karya mereka sendiri.
“Saya mahasiswi asal Yahukimo (Papua Pegunungan). Saya trauma dengan aparat militer yang membuat kami mengungsi sejak saya kecil,” kata salah satu Mahasiswi.
Ia mengaku ia dan orangtuanya harus berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mendapatkan keamanan.
Baca Juga: Andai ‘Orpa’ Didengar, Kisah Anak Perempuan Papua
Koordinator Lapangan, Geofani Pogolamun mengatakan aksi ini dilakukan untuk memberitahukan kepada publik, bahwa perempuan Papua saat ini mengalami penderitaan yang berkepanjangan.
“Perempuan harus berani bicara kebenaran. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa terus dibiarkan. Presiden dan aparat keamanan diharapkan dapat melihat dan menyadari bahwa kehidupan perempuan dan masyarakat Papua tidak mudah,” katanya.
Ice Murib, dari Suara Perempuan Bergerak mengatakan aksi ini merupakan aksi solidaritas terhadap semua perempuan yang harus meninggalkan kampung halamannya karena operasi militer, maupun investasi.
“Ini tidak bisa diteruskan. Pengungsi Nduga sudah bertahan 8 tahun, Pengungsi Intan Jaya sudah bertahan 7 tahun. Pengungsi Maybrat sudah bertahan 5 tahun. Jika Militerisme diteruskan, kami akan mati,” pungkasnya.
Aktivis Perempuan di Jakarta Serukan Stop Femisida
Di Jakarta, para aktivis perempuan di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Papua (API) buka suara menyoroti jenazah seorang perempuan bernama Tarling Wanimbo ditemukan di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Ia diduga tewas saat ditembak aparat keamanan saat berada di kebun pada 3 Mei 2026. Lalu sebanyak 7 (tujuh) orang warga distrik Omukia yang hendak mengevakuasi jenazah korban pada 6 Mei 2026 mengalami luka-luka (ringan dan berat) karena ternyata tubuh Tarling Wanimbo dipasangkan bom. Situasi tersebut menggambarkan teror dan kekerasan yang berlangsung secara masif di Tanah Papua.
API memaparkan dalam konferensi pers yang digelar secara daring pada 8 Mei 2026 lalu, pengerahan pasukan secara masif baik organik maupun non organik serta pembentukan kodam-kodam baru mengancam kehidupan perempuan. Kondisi tersebut terus-menerus terjadi hingga hari ini di masa operasi militer di Papua yang sudah dilakukan sejak 1961, yang mengakibatkan pembunuhan terus terjadi. Operasi militer yang selama ini terjadi di Papua merupakan tindakan terstruktur yang diwariskan secara terus-menerus atas nama keamanan. Pendekatan keamanan selalu dijadikan kerangka utama relasi negara di Papua, dan kondisi ini tak pernah berubah sampai saat ini.
Baca Juga: Michelle Kurisi, Aktivis Perempuan Papua yang Tewas Dibunuh KKB
Salah satu aktivis Papua, Yokbeth Felle menyatakan dalam konferensi pers tersebut, Papua menjadi wilayah yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang kekuasaan militer, pembatasan informasi, dan pengabaian hak asasi manusia.
Papua memiliki akar panjang sejak 1961, ketika pendekatan keamanan dijadikan kerangka utama relasi negara dengan Papua. Laporan Situasi HAM Papua 2023- 2025 yang disusun oleh jaringan LBH di Papua dan berbagai daerah lain, termasuk LBH Papua, LBH Merauke, LBH Sorong, serta kantor-kantor LBH di Jawa dan Sulawesi mencatat, kondisi yang terjadi dari pola lama tersebut. Salah satu temuan penting adalah bagaimana keputusan di tingkat pusat berdampak langsung pada kehidupan warga sipil di Papua. Pengiriman pasukan organik dan non-organik dalam jumlah besar, pembentukan satuan-satuan baru, serta perubahan terminologi terhadap kelompok bersenjata menunjukkan eskalasi pendekatan militer yang terus berulang yang semua ini terjadi tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan pada publik.
“Dampak paling nyata dari pendekatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Perempuan Papua adalah kelompok yang paling lama menanggung akibat konflik berkepanjangan, meski paling jarang hadir dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan. Tubuh perempuan Papua berada di persimpangan kerentanan, memikul beban sebagai pengasuh, pencari pangan, sekaligus penyintas yang merasakan ketakutan yang terus-menerus.”
Baca Juga: ‘Burung pun Tak Ada Lagi’: Riset Kondisi Perempuan Papua
Selain itu, operasi militer juga dikaitkan dengan perampasan ruang hidup. Konsesi tambang yang mencapai jutaan hektar menunjukkan bagaimana kekerasan negara berjalan seiring dengan kepentingan ekonomi ekstraktif. Tanah adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Papua berubah menjadi wilayah konflik, di mana kehadiran militer justru mempercepat masuknya modal dan memperdalam ketimpangan. Bagi perempuan adat, kehilangan tanah berarti kehilangan basis ekonomi, identitas, dan relasi sosial yang selama ini menopang kehidupan komunitas.
Kondisi ini diperparah oleh narasi keamanan yang kerap digunakan untuk membenarkan segala bentuk kekerasan. Kekerasan berbasis negara di Papua tidak bisa dilepaskan dari kekerasan berbasis gender, di mana tubuh perempuan kerap menjadi ruang kontrol, ketakutan, dan disiplin sosial.
Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyebut, ini merupakan pembunuhan masyarakat sipil di Papua terutama pada perempuan. Narasi pembunuhan ini kerap dihilangkan karena korban tidak pernah benar-benar diakui keberadaannya.
Bagi perempuan Papua, situasi ini merupakan teror yang berkepanjangan. Ketika aparat bersenjata hadir di kampung-kampung, perempuan harus menanggung rasa takut yang berlapis. Mereka menjadi penyangga kehidupan keluarga di tengah pengungsian, memastikan anak-anak tetap makan, merawat anggota keluarga yang sakit tanpa akses layanan kesehatan memadai, sekaligus menghadapi risiko kekerasan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Tubuh perempuan menjadi ruang paling sunyi dari konflik berkepanjangan ini.
Baca Juga: AJI Beri Penghargaan Jurnalis Pejuang Hak Disabilitas Hingga HAM Papua
Selain pembunuhan perempuan dan warga sipil, pengerahan pasukan juga memicu gelombang pengungsian dalam skala yang masif dan krisis kemanusiaan di Papua. Gelombang pengungsian yang terus bertambah di wilayah Papua bagian tengah memunculkan krisis berlapis.
Akses terhadap pendidikan terputus ketika sekolah-sekolah tidak lagi bisa diakses dengan aman. Layanan kesehatan menjadi barang mewah di tengah situasi darurat yang berkepanjangan. kekerasan di Papua tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas. Pengiriman pasukan, pembentukan satuan baru, hingga pembangunan infrastruktur strategis berjalan beriringan dengan ekspansi industri ekstraktif. Semua ini dilakukan atas nama pembangunan dan stabilitas, namun jarang mempertimbangkan suara dan pengalaman warga Papua sendiri, terutama perempuan.
Selama operasi militer terus terjadi, maka perempuan Papua akan terus menanggung beban paling berat dari situasi ini.
Dengan situasi dan kondisi ini, Aliansi Perempuan Indonesia (API) menuntut pemerintah untuk menghentikan secara permanen segala bentuk pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan di Tanah Papua serta adili setiap pelaku pelanggaran HAM sesuai mekanisme hukum sipil yang transparan. Lalu menarik mundur seluruh pasukan militer, baik organik maupun non-organik, dari wilayah Papua dan kembalikan fungsi keamanan kepada lembaga penegak hukum sipil yang profesional.
Dan segera tangani pengungsian besar-besaran dengan membuka koridor kemanusiaan yang aman, mendistribusikan bantuan pangan tanpa syarat, serta menjamin evakuasi medis dan pemulangan warga secara sukarela ke kampung halaman mereka.
Pemulihan Papua hanya mungkin terwujud apabila negara hadir sebagai pelindung konstitusional, bukan sebagai sumber ancaman, dan mengedepankan penyelesaian yang menghormati martabat perempuan serta hak hidup masyarakat Papua.
