Setiap bangun tidur, Manah (48) langsung memulung sampah di Bantar Gebang, Bekasi. 

Gunungan sampah yang ia pulung, letaknya tak jauh dari gubuknya yang kecil dan reyot.

Saking tingginya gunungan sampah itu, Sani (56) pernah terkubur dalam sampah. Berkali-kali ia bersyukur tidak jadi meninggal gara-gara tertimbun sampah.

“Saya pernah terkubur sampah” – Sani (56). 

Manah dan Sani adalah dua warga yang tinggal bersama sampah. Sampai Sani pernah berpikir, ini kog manusia seperti kami ini, tak ada bedanya dengan sampah?. Mereka seperti dibuang, ditinggalkan, dan dibiarkan hingga busuk. 

Sementara Pemerintah kian rajin gembar-gembor menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek waste to energy untuk mengatasi sampah. Namun pemulung dan warga di sana bilang, itu semua palsu.

Indonesia saat ini dinyatakan sebagai negara dengan darurat sampah. Darurat yang berurusan dengan tonase limbah harian, dan berkelindan dengan normalisasi penderitaan jutaan orang yang terpaksa menjadikan sampah sebagai napas harian. Gunungan limbah ini juga digunakan sebagai lahan pencaharian, bercampur air yang tercemar sebagai sumber kehidupan. 

Baca Juga: Edisi Akhir Tahun 2025: Musim Penangkapan Bersemi Tanpa Pancaroba di Masa #KiamatDemokrasi

Di Bantar Gebang dan bahkan lebih dari 343 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) open dumping di Indonesia, pemulung kemudian menyortir sampah-sampah kota dengan pertaruhan  upah yang jauh di bawah standar tiap harinya

Menghadapi situasi ini, negara kemudian menawarkan solusi teknokratis lewat proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang diteken menjadi proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini diklaim bisa untuk menangani sampah dan memberikan pendanaan keuangan untuk pengelolaan sampah. Namun Proyek yang dipegang Danantara ini justru mendapat kritik balik karena tak menyelesaikan masalah dari hulu, tapi malah bikin masalah baru.

Dari kondisi ini, Konde.co kemudian menelisik ke 3 (tiga) kota untuk melihat bagaimana persoalan sampah ini bisa terjadi. Tiga kota itu adalah Jabodetabek, Medan dan Surabaya.

Yang membuat miris, Jakarta pernah mendapat penghargaan Adipura sebagai kota di tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai kota terbersih dalam pengelolaan sampah. Surabaya di tahun 2024 mendapatkan Piala Adipura Kencana sebagai kota terbersih, dan Medan mendapatkan Penghargaan Adipura dalam penanganan kebersihan yang dilakukan di sepanjang tahun 2022.

Gunung Sampah di Bantar Gebang

Siang itu, Rona (65) baru saja turun dari gunungan sampah setinggi sekitar 3 meter yang ada di salah satu lokasi pembuangan sampah di Bantar Gebang, Bekasi. 

Ia berteduh di emper gubuk yang berjarak sekitar 1 meter dari gunungan sampah lantaran hujan kembali turun. 

“Kalau hujan kan takut meriang, pilek, jadi mendingan ngaso (istirahat),” kata Rona kepada Konde.co, Kamis (22/1/26).

Rona biasa memulai pekerjaannya menyortir sampah bersama suaminya, Minan (71) sejak pukul setengah tujuh pagi. Aktivitas harian tersebut dilakukan setelah ia selesai memasak dan membereskan pekerjaan rumah tangga.

Perempuan yang punya dua orang anak tersebut mengakhiri kegiatannya memilah sampah menjelang magrib, sekitar pukul setengah enam. Biasanya Rona dan Minan melepas lelah sebentar saat tengah hari untuk makan atau sekadar menyelonjorkan kaki atau menyandarkan punggung di dipan kayu di depan gubuknya.

Baca Juga: Edisi Akhir Tahun 2025: Perlawanan Perempuan di Musim Penangkapan dan Tahun #KiamatDemokrasi

Bersama suaminya, Rona yang berasal dari Tambun, Bekasi, menjadi pemulung di Bantar Gebang sejak tahun 2007. Berawal dari ajakan tetangganya yang sudah lebih dulu memulung di Bantar Gebang, Rona dan Minan pun ikut mengais rezeki dari tumpukan sampah buangan warga DKI Jakarta tersebut. 

Mereka bekerja pada seorang bos pemulung yang menyediakan gubuk berupa bangunan bedeng untuk tinggal. Masing-masing bangunan dari papan kayu tersebut berukuran sekitar 3 x 4 meter, berdiri berderet di samping gunungan sampah. Tiap kali Rona keluar dari gubuknya, pemandangan yang ia lihat adalah timbunan sampah yang berasal dari rumah sakit di Jakarta. Truk pengangkut sampah datang ke lokasi tersebut 2-3 hari sekali saat subuh. 

Awal mula memulung sampah, mereka butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan bau menusuk sampah, belatung dan kondisi lingkungan sekitarnya. Bahkan berhari-hari mereka tidak bisa menelan makanan. 

“Kami mulung sambil muntah-muntah, kan bau di sini. Mau makan, ora (tidak) kepengen, kan banyak belatung, namanya sampah,” tutur Rona.

Meski mereka sudah mencuci tangan setelah memilah sampah, bau menyengat masih tercium. Bau tak sedap itu seperti terus menempel di tangan meski sudah berkali-kali dicuci dengan sabun. Rona dan Minan memilah sampah dengan tangan telanjang dan tanpa masker. Perlengkapan kerja yang tersedia hanya berupa sepatu bot.

“Tiap diendus tangan itu bau,” kata Minan. 

Baca Juga: Penangkapan Dera dan Munif: Ujian Pernikahan Itu Bernama Kriminalisasi

Setidaknya selama sepuluh hari pertama mereka bertahan mengisi perutnya hanya dengan minum air. 

Seorang teman pemulung yang sudah lebih dulu bekerja di sana memberi saran yang menurut mereka manjur. Kalau mereka mabuk karena bau sampah, saat memilah sampah dan menemukan buah entah jeruk, salak atau yang lain yang kondisinya masih bagus sebaiknya dimakan saja, begitu sarannya. Rona dan Minan pun mengikuti saran tersebut. Setelah itu bau sampah dirasa tak lagi jadi masalah buat mereka dan akhirnya mereka pun bisa menelan makanan.

“Sekarang kami makan di atas bulog (gunungan sampah) udah biasa, nggak kerasa bau, yang penting cuci tangan,” ujar Minan. 

Selama sekitar 11 jam bekerja memilah sampah setiap hari, Rona dan Minan bisa mengumpulkan 1 karung ukuran besar berupa botol plastik bekas minuman, tas kresek, kertas dan kaleng. Barang-barang yang sudah terpilah tersebut diambil oleh bosnya dua minggu sekali. 

Botol-botol plastik bekas minuman dihargai tujuh ribu per kilo sedang tas kresek seharga empat ribu per kilo. Dalam dua minggu rata-rata Rona dan Minan bisa mendapat upah 1,2 juta. Kalau kondisi kesehatan mereka sedang bagus dan cuaca mendukung, mereka bisa mengumpulkan uang hingga 1,4 juta. Upah tersebut biasanya dipotong sebesar 300 ribu untuk kasbon biaya makan mereka selama dua minggu.

Di usia senja, Rona dan Minan masih bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga punya tanggungan mengurus dua orang cucunya yang piatu sejak anak perempuannya meninggal dunia beberapa tahun lalu karena sakit. Saat itu cucunya masih duduk di bangku SD.

Baca Juga: Stop Misogini Teknologi: Disinformasi di Medsos Digunakan untuk Jerat Korban TPPO 

Sekarang seorang cucunya sudah lulus SMK sejak dua tahun lalu tetapi hingga kini masih menganggur karena belum mendapat pekerjaan. Sedang cucu yang kedua masih sekolah di Tambun, Bekasi.

“Saya yang ngurusin mereka dari sini, biayain mereka, bakal (buat) makan, bakal sekolah,” tutur Rona. 

Separuh lebih dari upah yang mereka terima setiap dua minggu dikirim untuk cucunya lewat layanan transfer yang ada di sekitar Bantar Gebang. Dengan upah kurang dari separuh upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Bekasi tersebut, Rona dan Minan harus sangat berhemat. Sehari-hari Rona mengaku makan dengan lauk teri (ikan asin) atau tempe.

Kadang, saat memilah sampah, mereka menemukan sayuran yang kondisinya masih bagus dan bisa mereka olah untuk makan. Seperti labu siam, kacang, bayam atau satu kantong racikan sayur asem. Selain memungut dari tumpukan sampah Rona kadang membeli sayuran di tukang sayur keliling.

Di luar kebutuhan makan, Rona harus menyisihkan uang untuk keperluan membeli air minum. Ia biasa membeli air galon isi ulang seharga enam ribu per galon yang habis dalam 3-4 hari. Selain untuk minum air galon juga dipakai untuk kebutuhan masak. Sementara untuk mandi dan cuci, Rona dan para pemulung yang tinggal di lokasi tersebut memakai air sumur. Kondisi air sumur di sana berbau karena itu mereka harus membeli air untuk minum. 

“Di sini (air lindi—cairan sampah) udah nyerep (meresap ke tanah), jadi air sumurnya bau,” ujarnya.

Baca Juga: Stop Misogini Teknologi: Rantai Panjang Serangan Siber dan Disinformasi Berbasis Gender

Meski airnya berbau, Rona dan Minan mengaku tidak pernah gatal-gatal atau ada keluhan dengan kulitnya. Sementara untuk listrik, mereka tak perlu mengeluarkan ongkos karena ditanggung bos pemulung.

Berbeda dengan Rona dan Minan yang meninggalkan cucunya di kampung, Manah (48) tetangga Rona yang tinggal di sebelah gubuknya mengajak serta anaknya yang masih sekolah untuk tinggal di gubuk. 

Manah dan suaminya Warno (56) yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, baru dua tahun menjadi pemulung di Bantar Gebang. Semula mereka bekerja sebagai buruh petani, mengolah tanah garapan milik bos pemulung di kampung halamannya. 

Namun kondisi kampung yang paceklik akibat gagal panen memaksa mereka bermigrasi, pergi dari kampung halaman untuk mencari penghidupan. Apalagi biaya sekolah anak makin tinggi seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan mereka. Karena itu Manah dan Warno memutuskan mencari peruntungan di Bantar Gebang. Mereka mendapat informasi soal pekerjaan di Bantar Gebang dari teman satu kampung yang sudah lebih dulu bekerja di sana.

Manah punya dua orang anak, yang pertama perempuan sudah menikah dan bekerja, sedang yang kedua masih sekolah. Mereka datang ke Bantar Gebang setelah anaknya yang kedua lulus SMP dan lanjut ke SMK di Pedurenan, Bekasi. 

Baca Juga: Stop Misogini Teknologi: Ketika AI Jadi Alat Manipulasi Tubuh Perempuan

Sama seperti Rona, Manah juga sempat merasa eneg, mual, dan susah makan saat awal memulung sampah di Bantar Gebang. Ia mencoba bertahan hingga sekitar seminggu kemudian pelan-pelan akhirnya bisa beradaptasi dengan bau. Ia memulung sampah tanpa masker, memakai sarung tangan dan sepatu bot serta topi.

Perempuan dengan dua orang anak tersebut biasa bangun saat subuh lalu beberes rumah dan mencuci. Pukul 6 saat anaknya berangkat sekolah, Manah naik ke gunungan sampah dan mulai memulung sampah. Ia berhenti untuk masak dan makan pukul sebelas kemudian lanjut memilah sampah kembali pukul 1. Ia menyelesaikan pekerjaannya saat azar sekitar pukul 3. 

Selama dua tahun bekerja dan tinggal di Bantar Gebang, Manah belum pernah ada keluhan sakit. Namun ia mengaku punya riwayat sakit kepala kalau berdiri tiba-tiba saat bangun sejak sebelum tinggal di Bantar Gebang.

“Kalau kaget pas bangun tidur, suka muter, itu sudah biasa. Penyakit saya sebelum ke sini memang tujuh. Kalau di kampung disebutnya (sakit kepala) tujuh,” tutur Manah.

Gunungan sampah Bantar Gebang menjadi latar hidup Manah (48). Di tepian dekat gubuk sederhana, ia memulung untuk menyambung hidup keluarga meski penghasilan tak seberapa. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Baca juga: #KBGOut: Deepfake Serang Jurnalis Perempuan, Pembuat Konten Gunakan Perempuan sebagai Tools

Kalau sedang kena tujuh, Manah biasa minum obat dan setelahnya merasa enakan kembali. Manah mengaku dirinya tipikal orang yang jarang sakit. Ia menuturkan saat awal tinggal di Bantar Gebang, anaknya mengeluh gatal-gatal, kulitnya memerah. Ia mengobatinya dengan mengoleskan minyak kayu putih. Manah tidak yakin penyebabnya karena air sumur yang dipakai untuk mandi atau karena ulat bulu lantaran pohon besar di dekat dapur di belakang gubuk kadang berulat. 

Sama seperti Rona dan Minan, penghasilan yang didapat Manah dan Warno setiap dua minggu sebesar 1,2 juta. Dengan upah sebesar itu Manah merasa tidak cukup untuk menutup kebutuhan keluarganya. Untuk keperluan anaknya yang sekolah paling tidak setiap hari butuh 20 ribu untuk beli bensin dan uang jajan. Karena itu kadang ia pinjam uang ke anaknya yang pertama yang juga bekerja.

Sementara Sani yang punya pengalaman cukup lama menjadi pemulung di Bantar Gebang, pernah mengajak anaknya untuk ikut memulung sampah. Sani mengikuti suaminya Wandi yang memulung di gunungan sampah Bantar Gebang sejak tahun 2000. Saat itu gunungan sampah di sana baru setinggi sekitar 2 meter, belum seperti sekarang yang tingginya sedah melebihi 40 meter.

Wandi yang berasal dari Cilegon mengajak istri dan empat anaknya ke Bantar Gebang setelah tiga bulan menjadi pemulung di sana. Mereka berenam tinggal di satu gubuk. Saat memulung anak-anaknya ikut dan kalau ada makanan yang kondisinya masih bagus, mereka olah untuk dimakan.

“Makanan yang masih bagus kami masak pakai kaleng bekas biskuit. Anak saya bilang, ‘Enak ya ma’. ‘Iya enak’, saya jawab gitu,” tutur Sani. 

Baca juga: Bagaimana QTCinderella Perang Lawan Pornografi Teknologi AI Deepfake

Makanan-makanan tersebut menurut Wandi berasal dari supermarket. Biasanya masih dibungkus rapat, seperti ikan. 

Baca juga: AI Generatif Menyasar Tubuh Perempuan, Teknologi Bukan untuk Penuhi Nafsu Laki-Laki

Waktu datang ke Bantar Gebang, Wandi membawa surat-surat penting seperti KTP, KK, surat nikah, dan sebagainya. Setelah sekitar setahun tinggal di Bantar Gebang, Wandi mengurus KTP-nya untuk pindah ke Bantar Gebang. 

“Waktu ke sini kan bawa surat-surat lengkap, Jadi saya langsung datang ke kelurahan. Waktu itu ngurusnya masih gampang, nggak perlu pakai surat pindah dari tempat asal,” jelas Wandi. 

Sani dan Wandi, pasangan pemulung yang sudah melakoni profesinya lewat dari 20 tahun. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Dengan KTP baru sebagai warga Bekasi tersebut, mereka tidak mengalami kesulitan saat mendaftarkan sekolah anak-anaknya. Tiga orang anaknya sekolah sampai SD, sedang yang terakhir lulusan SMK. Setelah anak-anaknya sekolah, mereka ikut memulung di Bulog selepas jam pelajaran sekolah selesai. 

Sebelum berangkat Sani berpesan pada anak-anaknya bahwa ibunya membawa bendera dan mereka diminta mencari bendera tersebut saat menyusul ke bulog. Bendera itu menjadi petunjuk lokasi orang tuanya memulung hari itu.

Baca juga: AI, Jadi Peluang atau Ancaman? Melihat Pandangan Feminisme

Saat pertama memulung di Bantar Gebang, harga hasil pulungan berupa tas kresek sekitar 200 rupiah. Sementara saat ini harga tas kresek hasil memulung sebesar empat ribu. Soal harga ini para pemulung menerima saja harga yang diberikan bos pemulung atau harga pasaran. Harga ini juga lebih sering anjlok ketimbang meninggi. 

Di tahun-tahun awal tinggal di Bantar Gebang Sani menggunakan air sumur yang diambil dari masjid untuk segala keperluan. Mulai dari air minum, mandi, hingga cuci. Untuk keperluan minum, air sumur tersebut dimasak dahulu. Namun saat musim hujan dan susah mencari kayu bakar untuk memasak, Sani mengaku mereka meminum langsung air tersebut. Wandi bersyukur sejauh ini tidak ada keluhan diare, muntaber atau semacamnya. 

Saat anak-anaknya ikut memulung di Bulog (gunung sampah), Sani mengaku mereka pernah mengeluh sakit.  

“Pernah anak-anak sakit. ‘Ma perutnya sakit, dikerok, masuk angin’, gitu” ujar Sani.

“Ya biasa namanya anak-anak, kehujanan, masuk angin, tapi alhamdulilah nggak pernah yang sampai dirawat di rumah sakit,” timpal Wandi.

Baca juga: Bernadya Speak Up Soal Komentar Melecehkan: Stop Normalisasi KBGO 

Sani menuturkan mereka mulai minum air galon sekitar tahun 2010. Ia biasa membeli air galon isi ulang seharga lima ribu per satu galon yang habis dalam satu hingga dua hari. Ia mengaku kebutuhan air minum cukup banyak karena selain dirinya dan suami ada anaknya yang terakhir yang sudah berkeluarga dan ikut tinggal bersama. Selain itu ada juga cucunya dari anak yang lain yang ia rawat karena orang tuanya bercerai.

Sani menghabiskan waktu bersama cucunya selepas maghrib, di sela rutinitas harian memulung dan menjadi kuli nyobek. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Pengalaman dirawat di rumah sakit pernah dirasakan Wandi ketika lambungnya sakit. Saat itu dia bekerja sebagai sopir truk sampah yang mengangkut sampah dari pasar-pasar seantero Jakarta. Dengan waktu kerja yang tidak tentu, karena antrian truk dari timbangan ke pembuangan sampah di Bantar Gebang bisa memakan waktu berjam-jam, Wandi mengaku badannya capek dan masuk angin hingga kemudian lambungnya bermasalah.

Saat itu waktu yang dibutuhkan truk untuk antri membuang sampah sekitar 8 jam, sekarang waktu antrian makin panjang, bahkan bisa sampai 24 jam. 

Baca juga: Jadi Korban Manipulasi Foto Sensual dengan AI, Bagaimana Menjerat Hukum Pelaku?

Masalah dengan perut juga pernah dialami Sani. Waktu itu sehabis pulang kerja Sani sudah merasakan lapar, tapi sampai di rumah ia masih harus memasak. Setelah membakar ikan asin di tungku kayu bakar dan selesai makan, sebentar kemudian ia merasa perutnya melilit dan penglihatannya terganggu, semua benda yang ia lihat menjadi tampak membesar.

Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dengan membonceng sepeda motor pinjaman yang jaraknya cukup jauh. Di rumah sakit, Sani kemudian diinfus dua botol dan minta rawat jalan. Ia kemudian diresepkan obat untuk tiga hari dan pulang. Sani menolak dirawat inap karena khawatir biayanya mahal sementara uangnya terbatas. Waktu itu ia harus merogoh dompet hampir 400 ribu untuk biaya pengobatan.

Sani mengaku saat itu dirinya memang sedang banyak pikiran, sering melamun dan jarang makan. Ia getol memulung agar bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya sampai kadang menunda makan. Bahkan berat badannya sampai berkurang. Sebagai orang yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, Sani terbebani pikiran bagaimana caranya agar anak-anaknya tidak mengalami kondisi seperti dirinya. 

Tahun 2006 ketika gunungan sampah longsor, Wandi baru saja selesai membuang sampah dari truknya sehingga dia terhindar dari marabahaya. Saat itu gaji yang diterima Wandi sebesar 500 ribu rupiah. Di luar itu ada uang jalan sebesar 95 ribu untuk membeli bahan bakar. Sekali jalan Wandi menghabiskan 50 ribu untuk membeli solar. Untuk makan biasanya disediakan oleh pedagang pasar. Jadi Wandi bisa membawa pulang 45 ribu untuk istrinya.

Baca juga: #KBGOut: Pornografi Hilir-Mudik di Trending Topic Medsos X, Lagi-Lagi Objeknya Perempuan

Setelah berhenti menjadi sopir truk sampah tahun 2014, Wandi kembali menjadi pemulung. Dari hasil memulung bersama istrinya Wandi biasa membawa pulang uang sebesar 150 ribu rupiah per hari. 

Namun kalau barang-barang yang dipulung di gunungan sampah sedang tidak ada, uang yang mereka peroleh dalam sehari bahkan bisa kurang dari 100 ribu. Sementara kalau barang-barang yang bisa dipulung melimpah, mereka bisa mendapatkan uang dari menjual hasil memulung hingga 300 ribu dalam sehari.

Barang-barang pulungan yang bagus ini adalah jenis-jenis barang yang harga jualnya tinggi atau stabil, misalnya tutup air galon atau mereka menyebutnya emberan dan botol bekas infus. Hasil pulungan yang bagus tersebut biasanya disisihkan dan dikumpulkan tersendiri oleh pemulung. Ini menjadi semacam tabungan mereka.

Ketika mereka sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar misalnya untuk keperluan sekolah anak atau ada saudara di kampung yang punya hajat, barang tersebut dijual. Dengan harga yang relatif stabil dan tinggi, pemulung bisa mendapatkan uang dalam jumlah relatif besar.

Saat ini Sani sudah tidak memulung di Bulog, hanya Wandi yang masih memulung. Sani beralih menjadi kuli nyobek, atau memilah barang-barang hasil pulungan. Saat menjadi kuli nyobek, Sani berangkat bekerja dari pukul setengah tujuh pagi hingga sore pukul empat. Ia bekerja selama enam hari dengan upah mingguan sebesar 300 ribu. 

Baca juga: KDRT Perempuan Seniman: Konten Intim Disebar Mantan Suami, Niat Lapor Polisi Barang Bukti Hilang

Barang-barang yang sudah dipilah pemulung kemudian dibawa ke pelapak untuk dipilah kembali, dipisah-pisahkan berdasarkan jenisnya. Kemampuan memilah ini tidak dimiliki semua orang. Dari pelapak barang dikirim ke penggilingan. Di bagian ini barang kembali dipilah dengan benar dan baru kemudian digiling. Dari proses penggilingan hasilnya berupa bijih plastik yang siap untuk diolah kembali.

Jadi selain pemulung, di Bantar Gebang juga ada pelapak yang menampung barang dari pemulung, menyortirnya sebelum dibawa ke penggilingan. Wasdin (25) seorang buruh lapak siang itu sedang memilah-milah barang dari pemulung. 

Ia memisahkan barang-barang tersebut ke wadah-wadah yang berbeda. Botol bekas minuman kemasan warna putih dikumpulkan jadi satu, yang berwarna juga disendirikan. Begitu juga dengan wadah plastik, botol kaca, dan seterusnya. Hujan yang mengguyur tak jadi alasan bagi Wasdin untuk berhenti bekerja, ada terpal yang dipasang yang melindunginya dari tetesan air hujan.

Wasdin (25), pemuda asal Karawang yang sedang memilah sampah untuk pelapak di Bantar Gebang. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Pelapak di tempat Wasdin bekerja biasanya menerima setoran dari pemulung yang datang sebulan sekali. Setelah dipilah di pelapak, kemudian dibawa ke penggilingan dengan diangkut truk setiap dua bulan sekali.

Baca juga: Hati-Hati Penggunaan AI, Ancaman Bias Gender Dan Karir Pekerja

Kamis siang itu Wasdin bekerja sendirian, dua orang temannya sedang libur karena ada keperluan lain. Wasdin mengungkapkan dia sudah menjadi buruh lapak di Bantar Gebang sekitar tiga tahun. Sebelumnya ia sempat bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta Utara sekitar satu tahun. Dengan bekal lulusan SMP, Waspin mengadu nasib dan mencari kerja di kota karena di Karawang, kampungnya tidak banyak pilihan pekerjaan.

“Di kampung kan nggak banyak pilihan buat cari nafkah,” ujar Wasdin. 

Wasdin mengaku ada seorang kenalannya yang sudah lebih dulu bekerja di Bantar Gebang mengajak dirinya mencari rezeki di sana. Ia butuh waktu sekitar satu bulan untuk bisa memilah barang-barang sesuai kategorinya. 

Sebagai buruh lapak Wasdin tinggal di gubuk yang disediakan bos pelapak bersama istri dan seorang anaknya yang masih TK. Dia memulai aktivitasnya dari pagi sampai sore dan istirahat sebentar di siang hari. Upah yang diterima sebesar 100 ribu setiap hari.

Dengan upah tersebut Wasdin mengaku sangat mepet untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Apalagi selama tinggal di Bantar Gebang, anaknya beberapa kali pernah demam. 

“Namanya anak kecil kan fisiknya belum kuat, ditambah di tempat kayak gini,” kata Wasdin.

Biasanya kalau sakit begitu anaknya dibawa ke klinik dan ia harus mengeluarkan uang sendiri untuk periksa karena tidak punya BPJS. 

Tertusuk Limbah Jarum Suntik Hingga Normalisasi Racun di Tubuh

Bagong Suyoto, Ketua Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI) yang sudah puluhan tahun mendampingi para pemulung di Bantar Gebang menilai ada persoalan serius terkait pengelolaan sampah di Bantar Gebang. 

Pendekatan konvensional yang diterapkan berupa open dumping/penumpukan terbuka atau kumpul-angkut-tumpuk dirasa sudah tidak lagi memadai. Apalagi beban TPST Bantar Gebang—dulu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)—makin berat. 

Saat ini volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang dapat mencapai 7.500 sampai 7.800 ton per hari. Jumlah ini menurut Bagong akan berlipat saat terjadi banjir yakni mencapai 12 ribu ton per hari. Namun sejauh ini sampah yang bisa diolah jumlahnya masih terbatas. 

“Dari jumlah sampah yang masuk tersebut yang bisa diolah hanya sekitar 15-20 persen,” jelas Bagong.

Kondisi ini menimbulkan persoalan lingkungan, kesehatan, dan sosial yang serius bagi pemulung dan warga sekitar.

Bagong menjelaskan ada alur proses yang panjang yang melibatkan banyak pihak dalam pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Dalam alur tersebut, pemulung menjadi pihak yang paling menderita dan sering dikorbankan meski punya peran signifikan dalam proses pengelolaan sampah. 

Baca juga: Diancam Pacar Sebar Konten Intim Non-Konsensual? Jangan Panik, Lakukan Hal Ini

Para pemulung sering mengalami kecelakaan kerja karena kondisi kerja yang berisiko sementara aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diabaikan. Situasi ini terkait erat dengan posisi pemulung yang kerap dianggap bekerja di sektor informal bahkan bukan pekerja. 

Akibatnya tidak ada kontrak kerja secara tertulis antara pemulung dengan bos pemulung, begitu juga antara kuli nyobek dengan bos pelapak. BIasanya mereka bekerja berdasarkan kesepakatan secara lisan. Hal ini membuat mereka tidak memiliki jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Pekerjaan yang dilakukan pemulung juga berisiko tinggi. Mereka rentan terkena beling atau pecahan kaca, botol, dan sejenisnya, tertusuk jarum bekas atau tusuk sate bekas. Seperti dialami Rona, Minan, Sani, dan Wasdin.

Sekitar seminggu lalu Rona terkena beling di jari tangannya. Robekannya cukup dalam, darah yang keluar cukup banyak. Ia menuturkan kalau terluka seperti itu yang dilakukan biasanya mencuci luka dengan air sampah dan mengolesinya dengan lotion anti nyamuk. 

“Kalau dikasih Soffel (lotion anti nyamuk), biasanya jadi cepat kering lukanya,” kata Minan.

Baca juga: Pornografi ‘Deepfake’: Membuat Maupun Menyebarkannya adalah Kejahatan

Minan juga pernah terkena pecahan beling dan pengobatan yang dilakukan sama seperti Rona, diobati sendiri dengan dioles lotion antinyamuk. Rona dan Minan memulung sampah tanpa memakai sarung tangan sehingga risiko luka karena benda-benda tajam cukup besar. 

Tusuk Sate yang ditemukan kerap menjadi momok bagi pemulung. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Jempol Rona (kiri) dan Minan (kanan) yang baru saja beberapa hari tertusuk tusukan sate. (Luthfi Maulana A/Konde.co).

Kondisi berbeda dialami Manah yang memilah sampah dengan menggunakan sarung tangan. Selama dua tahun memulung ia mengaku belum pernah terluka akibat benda tajam. Sayangnya alat pelindung diri (APD) untuk keamanan kerja tidak disediakan. Menurut Wandi mereka mendapat sepatu bot atau sepatu tentara justru dari tumpukan sampah saat memulung.

Baca juga: ‘Pacar AI’ dan Sexbot: Revolusi Hubungan Digital yang Mengkhawatirkan

Kecelakaan kerja akibat terkena benda tajam yang cukup parah pernah dialami oleh Wasdin. Dengkul kaki kanannya pernah robek terkena pecahan beling. Saat itu Wasdin sedang membawa karung hasil pilahan, ia terpeleset hingga jatuh dan ada pecahan beling di bawahnya. Ia pun segera dilarikan ke puskesmas terdekat oleh teman kerjanya. 

Lukanya cukup lebar dan dalam sehingga harus dijahit bahkan ia harus istirahat dan tidak bekerja selama seminggu. Selama tidak bekerja Wasdin tidak mendapat upah, tetapi saat itu ia minta uang ke bosnya untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama sakit. Biaya pengobatan ketika itu juga ditanggung oleh bos pelapak tempatnya bekerja. Wasdin mengaku dirinya tidak punya BPJS.

Kondisi bekas jahitan yang dialami Wasdin akibat terkena pecahan beling. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Kecelakaan kerja tidak selalu ditanggung biaya pemeriksaan atau pengobatannya oleh bos pemulung atau pelapak, seperti dialami Sani. Belum lama berselang jari tangan kanannya tertusuk jarum suntik bekas. Saat itu ia sedang memilah sampah dan hendak mengambil hasil pilahan dari dalam karung, ternyata ada limbah jarum suntik dan melukai jari tangannya. Darah yang keluar sangat banyak.

Baca juga: AI Bisa Memprediksi Langgengnya Hubungan Lewat Cara Bicara

Saat itu bosnya mengobati sendiri dengan mengikat pergelangan tangannya dengan kain dan bekas tusukan jarumnya digores dengan pisau. Darah pun mengalir. Luka tersebut kemudian bengkak dan mulai mengempis setelah dua hari. Saat kami datang ke rumahnya, bengkak di jarinya masih terlihat. Ia menahan saja rasa sakitnya dan tetap beraktivitas bahkan masuk kerja. Kalau jarinya tersenggol sedikit saja, rasa nyeri langsung menjalar.

Sebenarnya Sani mempunyai kartu BPJS, tetapi tidak dipakai untuk berobat. Bosnya juga tidak membawa Sani berobat ke puskesmas atau klinik. Sani mengaku khawatir kalau nanti ditanya macam-macam saat ke klinik karena lukanya tersebut. Ini lantaran dia pernah mendapat cerita dari temannya yang ditanya macam-macam saat berobat memakai kartu BPJS.

Jari tengah Sani yang masih membengkak usai beberapa pekan tertusuk jarum suntik hingga mengalami pendarahan cukup parah. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Penggunaan lotion anti nyamuk sebagai obat berbagai jenis luka sepertinya sudah jadi pengetahuan umum di antara para pemulung. Seperti yang dituturkan Sani yang kakinya terkena rangen atau kutu air. 

Saat musim hujan seperti sekarang, tempat kerjanya sering banjir. Air banjir tersebut menyebabkan kaki gatal-gatal karena bercampur dengan lindi. Sani sudah memakai sepatu bot, tetapi sepatunya sobek sehingga air banjir bisa masuk dan menyebabkan kakinya lembab dan muncul rangen.

Baca juga: Maraknya KBGO dari AI: Pentingnya Semangat 16 HAKTP Terus Digerakkan

Biasanya ia mengobatinya dengan mengoleskan lotion anti nyamuk pada bagian kaki yang gatal-gatal. Setelah dilumuri lotion rasa gatal jadi hilang, karena itu bagi mereka lotion anti nyamuk bisa jadi obat yang mujarab.

Meski sepatu botnya sudah robek Sani masih mempertahankannya karena baginya uang yang ada lebih baik dipakai untuk kebutuhan rumah tangga atau keperluan cucunya.

Ancaman kecelakaan kerja juga mengintai para pemulung yang menyortir di gunungan sampah. Pasalnya di gunungan sampah juga beroperasi alat berat bego atau ekskavator untuk meratakan dan memadatkan sampah. Para pemulung tetap nekat memilah sampah di dekat bego agar bisa mendapatkan material yang mereka cari. 

Sebenarnya mereka tahu risikonya mereka juga paham sudah ada aturan yang mengatur jarak minimal antara bego dengan pemulung. Namun mereka mengaku tidak punya banyak pilihan, seperti disampaikan Wandi.

“Sebenarnya sudah ada aturannya, minimal jaraknya 15 meter dari bego. Tapi kalau kami tidak mendekat, kami tidak dapat apa-apa,” katanya.

Baca Juga: Platform Sosmed Mesti Ikut Tanggung Jawab Cegah Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

Sani mengaku pernah kena bambu yang dipakai bego, dahinya pun benjol. Namun besoknya Sani kembali lagi memulung di lokasi dekat bego. Ia bahkan pernah tertimbun sampah, saat bego sedang menata tumpukan sampah. Ketika itu ia segera ditolong oleh sesama pemulung.

“Saya pernah (terkubur) sampah, tuh, tinggal kepala, nih, (teriak) tolong, tolong,” cerita Sani.

Sani, yang sempat terkubur sampah akibat tergusur bego (ekskavator) di gunung sampah Bantar Gebang. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Dengan risiko kerja yang tinggi, upah yang kecil, paparan polusi yang tinggi dan hak-hak sebagai pekerja yang tak diperhatikan, posisi pemulung dalam alur pengelolaan sampah bisa dibilang ada di lapis paling bawah dan rentan. Untuk bisa naik posisinya menjadi bos pemulung, tidaklah mudah. 

“Jadi pemulung itu ada dalam struktur yang paling bawah dan mereka yang paling dieksploitasi,” kata Bagong.

Baca juga: Di Balik Tren AI, Waspadai Sederet Bahaya yang Mengintai

Selain jaminan atas perlindungan hak-hak pemulung sebagai pekerja belum diakui, posisi daya tawar mereka juga sangat lemah. Mereka tidak bisa menentukan harga jual plastik dan barang-barang lain yang mereka sortir. Jadi mereka menerima saja harga yang diberikan bos pemulung atau bos pelapak. Begitu juga bos pelapak tidak bisa mengatur naik turunnya harga. 

Seperti yang terjadi saat ini harga botol plastik bekas terjun bebas, dari semula 13 ribu per kilo menjadi enam ribu per kilo. Masalah harga ini menjadi faktor di luar kendali mereka. Salah satu faktor penyebabnya menurut Bagong adalah banyaknya sampah impor yang masuk ke Indonesia. 

Meskipun pemerintah lewat Menteri Lingkungan Hidup pada 2005 sudah menghentikan impor sampah, tetapi di lapangan secara sembunyi-sembunyi praktiknya masih berjalan. Caranya impor dilakukan dengan masuk lewat pabrik-pabrik kertas, bukan pabrik plastik. 

“Secara sembunyi-sembunyi impor sampah itu masih masuk. Jadi masuknya ke pabrik-pabrik kertas, bukan pabrik plastik,” jelasnya.

Sementara itu lanjut Bagong, impor bijih plastik cenderung lebih murah harganya dengan kualitas yang lebih bagus untuk dicetak ulang. Jadi hasilnya 80% lebih bagus dibandingkan dengan bijih plastik bikinan dalam negeri.

Baca juga: KBGO Terhadap LGBTQ+ di 2024: Mencari Ruang Digital Aman Bebas Diskriminasi

Besarnya volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang membuat kapasitasnya sudah kritis. Bahkan gunungan sampah di sana tingginya sudah mencapai 40-50 meter. Dengan ketinggian tersebut ancaman longsor terutama saat musim hujan jadi tinggi.

Seperti yang terjadi belum lama berselang. Pada akhir Desember 2025 dan awal Januari 2026 kemarin gunungan sampah di Bantar Gebang longsor dipicu hujan deras dan kelebihan beban. Kejadian ini menyebabkan tiga truk sampah terperosok ke Kali Ciketing. Tidak ada korban jiwa, tetapi kejadian ini menutup akses jalan.

Kondisi lingkungan di sana juga makin mengkhawatirkan. Sejak 2003 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai memberikan kompensasi baik itu ditujukan langsung kepada warga–khususnya yang ber-KTP Bekasi maupun kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk membangun infrastruktur, tetapi bukan berarti persoalan menjadi selesai.

Pasalnya kompensasi yang biasa disebut uang bau tersebut hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP Bekasi, maka warga yang sudah tinggal di sana tetapi masih ber-KTP daerah atau bahkan tidak punya KTP, tidak bisa mengakses dana tersebut. Mereka ini termasuk di antaranya para pemulung dari luar Bekasi. 

Baca juga: KBGO Terhadap LGBTQ+ di 2024: Mencari Ruang Digital Aman Bebas Diskriminasi

Pencemaran lingkungan di Bantar Gebang juga meluas, tak hanya di wilayah Bantar Gebang yang menjadi lokasi TPST, melainkan juga meluas ke wilayah lain. Ini lantaran cairan lindi sudah masuk ke aliran sungai. 

Pengelolaan sampah dengan model open dumping menurut Bagong juga rawan dikorupsi, baik dalam proses pengangkutan maupun pengelolaan di lokasi TPST. 

“Duit sampah adalah duit yang paling banyak dicopet dan diakali. Makanya perlu ada audit lingkungan terhadap bantuan pemerintah DKI Jakarta ke pemerintah Bekasi terkait TPST Bantar Gebang,” tegas Bagong.

Ribuan pemulung yang bergantung pada aktivitas di TPST Bantar Gebang mengandalkan pengumpulan sampah sebagai sumber penghidupan utama. 

Dalam satu hari kerja, mereka rata-rata mampu mengumpulkan sekitar 100–200 kilogram sampah, atau setara dengan 1–2 ton dalam sepekan. Dengan harga jual sampah mentah yang relatif rendah. Misalnya plastik kresek yang dihargai sekitar Rp400 per kilogram, pendapatan harian pemulung berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp80.000. Jika dihitung secara bulanan, angka tersebut hanya mencapai sekitar Rp1,12 juta hingga Rp2,24 juta, jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi.

Kondisi ini mencerminkan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, meskipun pekerjaan memulung tetap dijalani karena dipersepsikan sebagai sumber penghasilan yang selalu tersedia dan mampu memberikan pemasukan cepat, walau dalam jumlah terbatas.

Baca juga: Jadi Korban KBGO Karena Mendapat Kiriman Konten Seksual, Tapi Kenapa Malah Dikriminalisasi?

Di atas pemulung dalam rantai ekonomi sampah, terdapat pelapak skala kecil dan besar yang berperan sebagai pengumpul sekaligus penyortir. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan ke pengusaha daur ulang yang memiliki akses modal, teknologi, dan jaringan pasar yang lebih kuat. 

Sepanjang rantai ini, nilai ekonomi sampah meningkat secara drastis. Plastik kresek yang di tingkat pemulung hanya bernilai ratusan rupiah per kilogram dapat mencapai harga hingga Rp18.000 per kilogram setelah diproses menjadi biji plastik atau produk turunan lainnya. Kesenjangan nilai ini memperlihatkan distribusi keuntungan yang timpang, aktor di hulu menanggung risiko fisik dan kesehatan paling besar, sementara nilai tambah terbesar terakumulasi di tingkat hilir industri daur ulang.

Pada saat yang sama, keberadaan pelapak besar dan fasilitas daur ulang juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, terutama sebagai tenaga pemilah, operator mesin, dan pekerja pengemasan. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem persampahan di Bantar Gebang tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks dan berlapis. Kawasan ini berfungsi sebagai ruang ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan menopang kehidupan ribuan orang, namun tetap mempertahankan pola ketimpangan struktural. Kerentanan sosial, risiko kesehatan, dan ketidakamanan ekonomi terus melekat pada kelompok paling bawah dalam rantai ini, menjadikan Bantar Gebang sebagai contoh nyata bagaimana ekonomi sampah hidup berdampingan dengan reproduksi ketidakadilan.

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia yang terlibat dalam riset lapangan di komunitas Bantar Gebang, menjelaskan bahwa selain dampak ekonomi, kerusakan pada kebutuhan mendasar seperti air menjadi niscaya dalam skema open dumping yang dibiarkan terus terjadi di sana. Rusaknya air menjadi fondasi dari rentetan masalah kesehatan yang tinggal menunggu tanggal.

Baca juga: Aku Gak Mau Asal Follback Akun’: Dampak Traumatis Korban KBGO yang Dikirim Foto Kelamin

“Dampak kesehatan gitu kita sama-sama tahu kan kalau sampah numpuk begitu maka efeknya adalah lindi, apalagi musim hujan. Jadi kalau sampahnya numpuk lalu kemudian zat-zat terutama sampah organiknya banyak terus kemudian dia bercampur dengan air hujan efeknya adalah lindi,” katanya.

Annabel Noor Asyah, peneliti SMERU Institute, memperingatkan bahwa kontaminasi ini bersifat progresif dan meluas. Tidak beresnya air lindi hanya setetes dari sekian banyak cara kerja kekerasan ekologis yang terjadi dalam pengolahan limbah. 

World Bank dalam laporan What a Waste 2.0 mencatat bahwa lebih dari 60 persen TPA di Indonesia masih berupa open dumping, tanpa sistem penampungan dan pengolahan lindi yang memadai. Di Bantar Gebang, tempat timbulan sampah harian melampaui kapasitas desainnya, volume lindi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada yang bisa dikelola.

“Kontaminasi air tanah di sekitar Bantar Gebang ini semakin meluas. Hal ini berkaitan dengan infiltrasi dari air lindi atau air yang dihasilkan oleh tumpukan sampah itu. Terutama kalau kontrol lindi dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) nggak ditingkatkan, 5-10 tahun ke depan itu akan semakin parah, karena saat ini saja keberadaan lindi membuat masyarakat di Bantar Gebang ini nggak bisa memanfaatkan air tanah untuk kehidupan sehari-hari, karena memang sudah tercemar,” terang Annabel.

Temuan kualitas air sumur bor di sekitar TPA menunjukkan indikasi kuat terjadinya pencemaran kronis yang berkaitan erat dengan rembesan air lindi (leachate) dari timbunan sampah. Air lindi merupakan cairan hasil perkolasi air hujan dan dekomposisi sampah yang mengandung berbagai senyawa berbahaya, mulai dari logam berat, senyawa organik toksik, hingga mikroorganisme patogen. Ketika sistem pelapisan dasar (liner), pengumpulan, dan pengolahan lindi tidak berfungsi optimal atau mengalami kebocoran, kontaminan ini berpotensi meresap ke dalam tanah dan mencemari akuifer dangkal yang menjadi sumber air warga. 

Baca juga: Kasus KBGO: di Medsos, Ibu Diminta Pelaku Cabuli Anaknya, Pelaku Harus Dihukum

Tingginya jumlah sumur bor yang melampaui ambang batas TDS, pH, dan kandungan besi sebagaimana tercatat dalam data di atas mengindikasikan bahwa pencemaran bersifat sistemik dan berlangsung dalam jangka panjang.

Kondisi ini menempatkan warga sekitar TPA pada risiko berlapis. Kadar TDS yang tinggi menjadi penanda akumulasi zat terlarut yang dapat memperburuk fungsi ginjal dan mempercepat kerusakan peralatan rumah tangga yang digunakan untuk mengakses air bersih. Ketidaksesuaian pH memperbesar risiko gangguan pencernaan dan kerusakan gigi, terutama pada anak-anak yang secara biologis lebih rentan.

Sementara itu, kandungan besi yang melampaui baku mutu bukan hanya menurunkan kualitas air secara fisik, tetapi juga berpotensi memicu gangguan kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Kombinasi paparan ini memperlihatkan bagaimana krisis persampahan bertransformasi menjadi krisis kesehatan lingkungan yang dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi terakumulasi secara perlahan dalam tubuh warga.

“Dampak dan efeknya apa? Satu, dia kalau dia ada di permukaan, ya tentu kalau terciprat ke kulit misalnya, dia berefek ke kesehatan kulitnya. Lalu kemudian juga dia akan berpotensi bercampur dengan konsumsi sehari-hari, makanan, minuman, karena dia sekali lagi ada di permukaan.”

Baca juga: Riset TaskForce KBGO 2022: Sextortion Jadi Ancaman Paling Serius

“Cairan yang sama (lindi) juga menyerap ke dalam tanah. Sehingga ketika dia menyerap ke dalam tanah, warganya nggak bisa pakai air tanah. Ketika dia nggak bisa pakai air tanah, maka efeknya apa? Maka efeknya tentu ke kesehatan tubuh, kesehatan pencernaan, kesehatan organ dalam, dan segala macam,” kata Jeanny soal air lindi.

Situasi ini mencerminkan kelalaian pengelolaan lingkungan yang bersifat struktural. Alih-alih memastikan sistem pengendalian lindi dan perlindungan sumber air warga berjalan ketat, pengelolaan TPA cenderung berfokus pada penanganan timbulan sampah di permukaan. 

Akibatnya, beban risiko dialihkan ke masyarakat sekitar, yang mayoritas bergantung pada sumur bor untuk kebutuhan air sehari-hari. Dalam kerangka keadilan lingkungan, kondisi ini menunjukkan ketimpangan yang tajam: kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap produksi sampah justru menanggung dampak kesehatan paling besar. Tanpa perbaikan serius pada sistem pengelolaan lindi, pemantauan kualitas air yang transparan, dan pemulihan lingkungan yang berpihak pada warga, krisis ini akan terus direproduksi sebagai bagian dari ongkos sosial yang disenyapkan dalam pengelolaan sampah skala besar.

Dengan kondisi pemiskinan ekstrem, Pemulung dan warga sekitar TPA tidak memiliki fasilitas sanitasi layak, tidak memiliki ruang tinggal yang terisolasi dari lingkungan kerja mereka, dan sering kali tidak memiliki air bersih untuk mencuci tangan secara memadai. Hal ini, menurut Annabel menjadi normal yang baru bagi para pemulung di Bantar Gebang, sehingga masalah kesehatan yang selalu menghantui dianggap wajar.

Baca juga: Pemberitaan KBGO Harusnya Berperspektif Korban, Media Jangan Nirempati

“Nah, cara pandang (terkait kesehatan dan lingkungan) ini sebenarnya bukan muncul karena lingkungan aman. Tapi justru karena adanya paparan yang berlangsung terus menerus. Jadi membuat resiko kesehatan yang mereka hadapi ini menjadi sesuatu yang dinormalisasi.”

“(Warga) beradaptasi secara ekstrim terhadap lingkungan yang tercemar. Jadi keluhan kesehatan ini tidak dikenali sebagai sinyal bahaya tapi dianggap sebagai kondisi yang normal dan wajar-wajar saja,” jelas Annabel.

Warga di gubuk-gubuk lingkar bulok tak pernah benar-benar mendapat pilihan yang adil untuk air. Padahal, air adalah hak dasar warga negara Indonesia yang dijamin konstitusi melalui Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih yang terjangkau bagi masyarakat, memprioritaskan kebutuhan pokok sehari-hari, serta melarang komersialisasi air yang merugikan publik.

Jeanny membenarkan jika hal ini menjadi bentuk pemiskinan ekologis. Warga hanya diberikan kesempatan memilih antara keracunan pelan-pelan atau kemiskinan yang lebih dalam. Ia menyebut Bantar Gebang disebut sebagai contoh ekstrem bagaimana tata kelola lingkungan yang buruk memperdalam kemiskinan struktural. Rumah tangga miskin dipaksa mengalokasikan porsi pengeluaran yang lebih besar untuk air bersih, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lain yang seharusnya dijamin negara.

“Tapi kalau dia misalnya tidak menggunakan air tanah, maka ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi apa? Mereka harus extra cost untuk beli air bersih yang disuling jauh dari wilayah Bantar Gebang.”

Baca juga: Bicara Soal Consent: Niatnya Flexing Foto, Ujungnya Jadi Pelaku KBGO

Pemerintah sendiri telah memberikan bantuan berupa kompensasi uang yang disebut bandek atau uang bau oleh warga sekitar. Tetapi, kompensasi ini belum pernah cukup.

“Kadang-kadang ada beberapa narasumber yang bilang bahwa bandek ini nggak cukup sebenarnya. Enggak bisa menghidupi, untuk bisa mengganti rugi apa yang sebenarnya mereka rasakan selama berpuluh-puluh tahun tinggal di Bantar Gebang,” tambah Annabel.

Ancaman lain yang tak kasat mata tetapi sama mematikannya adalah mikroplastik. Jeanny menjelaskan bahwa bagi warga yang hidup dan bekerja sebagai pemulung di sekitar TPST Bantar Gebang, mikroplastik tidak datang sebagai isu abstrak.

“Efek lainnya adalah mikroplastik juga. Ini juga biar gimana mereka tinggal di situ, kan. Mereka menghasilkan uang dari mengambil sampah di sana.”

“Ketika kemudian mereka habis mereka ngambil sampah, cuci tangan mungkin nggak seberapa, makan langsung makan efeknya apa? mikroplastiknya masuk ke dalam tubuh karena mereka tinggal di situ juga.”

Paparan ini tidak hanya melalui makanan tetapi juga lewat hujan dan udara. Riset Greenpeace Indonesia 2021 menemukan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta dan Bogor. UNEP pada 2023 melaporkan bahwa mikroplastik telah terdeteksi dalam darah dan paru-paru manusia. Artinya, tubuh pemulung dan warga miskin di sekitar Bantar Gebang telah menjadi tempat pembuangan terakhir limbah plastik global, limbah yang diproduksi dan menimbun kekayaan perusahaan FMCG multinasional tetapi dampaknya ditanggung oleh pemulung dan warga miskin.

“Kita sama-sama tahu mikroplastik juga nyebar lewat udara, efeknya juga mereka harus menghirup mikroplastik juga ke tubuh mereka,” papar Jeanny.

Baca juga: Pentingnya Film ‘Like & Share’: Bagaimana Remaja Perempuan Melawan KBGO

Dalam kondisi paparan racun lingkungan yang sedemikian brutal, seharusnya negara hadir melalui perlindungan kesehatan. Namun temuan Greenpeace justru menunjukkan lapisan kekerasan struktural berikutnya. Banyaknya warga tanpa identitas seperti KTP lebih-lebih BPJS membuat kondisi kesehatan mereka lebih rentan lagi.

“Meskipun mengalami efek kesehatan yang besar sebenarnya dengan mereka tinggal di wilayah itu. Tapi mereka juga nggak bisa akses jaminan kesehatan BPJS. Kenapa? Karena mereka nggak punya KTP.”

Sebagai pegiat HAM-lingkungan, Jeanny menegaskan bahwa ini lebih dari sekadar soal administratif, ia mengategorikan ini sebagai penyangkalan negara atas eksistensi warganya sendiri. Tanpa KTP, warga tidak bisa mengakses BPJS. Tanpa BPJS, mereka tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan murah atau gratis. Ketika jatuh sakit akibat lingkungan beracun yang diciptakan pemodal dan negara, mereka dipaksa menahan sakit.

Krisis ini tidak netral gender. Perempuan pemulung muncul sebagai kelompok yang menanggung beban paling berat.

“(Masalah) Terhadap teman-teman perempuan. Ini juga ini banyak beban ganda yang menurutku selama ini gak teridentifikasi.”

Baca juga: Demi Konten Viral, Direkam Tanpa Persetujuan: Stop KBGO Pekerja Seks

“Mereka harus mulung dengan bawa anak, yang kadang mungkin jalannya juga masih susah. Kalau yang belum bisa jalan, bayangkan dia harus mulung, nanggung beban sampah di punggungnya, terus di bagian depan tuh dia harus gendong anaknya itu,” jelas Jeanny sedih.

Beban kerja yang dipikul perempuan pemulung merupakan hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Beban ini kerap tidak diakui, bahkan oleh pasangan mereka sendiri, karena kerja perempuan terus dipahami sebagai perpanjangan kodrati dari peran domestik.

“Perempuan umumnya ini kerjanya kalau dalam sektor sampah, mereka memilah sampah, menyobek plastik, mencuci material daur ulang, menjahit karung atau pekerjaan lain yang biasanya dilakukan di sekitar rumah atau dekat dengan anak.”

“Perempuan ini lebih sering bersentuhan langsung dengan air lindi karena mereka harus bersihin sampah yang diangkut sama suaminya, belum lagi kalau sampahnya jenis sampah basah limbah rumah tangga, ini kadang-kadang juga ada benda-benda tajam kayak pecahan kaca atau jarum yang mereka luput, akhirnya mereka luka,” cerita Annabel.

Dalam konteks kemiskinan ekstrem, anggapan ini menjadi semakin kuat. Jeanny menegaskan bahwa pemiskinan menjadi ruang yang memperbesar relasi kuasa patriarkal.

“Kemiskinan membuka ruang patriarki yang jauh lebih besar, akhirnya bebannya jadi belakang udah megang beban ekonomi, depan harus ngurus anak.”

Baca juga: Hati-Hati Mengisi Formulir Online, Kamu Bisa Jadi Korban KBGO Berikutnya

Di sini terlihat jelas bagaimana krisis sampah berkelindan dengan ketidakadilan gender. Perempuan memikul kerja produktif dan reproduktif sekaligus, tanpa dukungan negara, jangan mengharap fasilitas penitipan anak, lebih-lebih perlindungan kesehatan khusus.

Riset Greenpeace dan SMERU juga menunjukkan bahwa beban ganda perempuan langsung mengancam keselamatan anak-anak.

“Kadang-kadang anaknya kalau udah bisa jalan terus gimana? Nah kita sama-sama tahu gunungan sampah itu kan bahaya, kalau salah injak masuk ke dalam, terkubur di situ.”

“Pilihannya antara dia dibawa dengan resiko itu atau dia ditinggal di rumah.”

Pilihan semacam ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak anak atas keselamatan dan pengasuhan yang layak. Ketika orang tua dipaksa memilih antara mencari nafkah dan melindungi anak, persoalannya tidak dapat direduksi sebagai tanggung jawab individu. Yang terjadi adalah pengalihan beban negara ke rumah tangga miskin, dan di dalam rumah tangga itu, beban kembali jatuh ke perempuan.

Baca juga: Difoto Tanpa Izin dan Disebar ke Medsos: Mahasiswa Baru Jadi Incaran KBGO

Ini adalah kegagalan negara memenuhi hak anak atas keselamatan dan pengasuhan yang layak.

Di tingkat kebijakan, pemulung bukan hanya korban pasif. Ibar Akbar, Juru Kampanye Plastik Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa pemulung adalah aktor kunci yang secara sistematis dihapus dari proses pengambilan keputusan.

“Pemulung ini satu aktor yang sebenarnya kalau bicara soal pemilahan mereka paling jago,”

Namun pengetahuan dan pengalaman tersebut secara sistematis diabaikan. Ibar mencatat bahwa kebijakan persampahan dirancang tanpa melibatkan kelompok yang paling memahami kerja sampah dan yang paling merasakan dampaknya. Pemulung diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi.

“Pemerintah abai untuk melibatkan mereka. Ini jadi masalah bahwa sebenarnya mereka kelompok yang paling terdampak, tapi juga mereka kelompok yang tidak dilibatkan dari awal.”

Sampah Jakarta untuk Bantar Gebang

Krisis di Bantar Gebang bermuara pada ranah kebijakan publik. Kini, untuk merespons penumpukan sampah yang terus meningkat, pemerintah merencanakan pembangunan tiga hingga lima fasilitas pengolahan sampah berbasis energi (Waste to Energy/WtE) di kawasan Bantar Gebang. Rencana ini ditempatkan dalam agenda yang lebih luas, yakni pengembangan Bantar Gebang sebagai Pusat Studi Persampahan Nasional. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi simpul riset, inovasi teknologi, dan pendidikan publik terkait pengelolaan sampah. 

Melalui pendekatan ini, Bantar Gebang diarahkan mengalami transformasi fungsi dari lokasi pembuangan akhir menjadi kawasan pengelolaan sampah terpadu yang dinilai lebih modern dan produktif, dengan klaim peningkatan efisiensi pengelolaan serta penciptaan nilai ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Di tengah agenda transformasi tersebut, aspek kesejahteraan sosial warga yang hidup di sekitar kawasan tetap menjadi isu krusial. Selama puluhan tahun, TPST Bantar Gebang telah berfungsi sebagai sumber penghidupan utama bagi ribuan orang, baik penduduk lokal maupun pendatang. Perkembangan terkini menunjukkan angka estimasi pemulung mencapai sekitar 10.000 orang berdasarkan catatan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI). Data ini menggambarkan besarnya skala ekonomi informal yang bergantung langsung pada aktivitas persampahan, sekaligus menunjukkan tingkat kerentanan sosial yang menyertainya.

Baca juga: Memantau Akun Fake di Media Sosial Yang Mengancam Korban KBGO

Dari sisi fisik dan administratif, TPST Bantar Gebang merupakan fasilitas pengelolaan sampah terbesar di Asia. 

Kawasan ini mencakup lahan seluas lebih dari 110 hektare, dengan sekitar 81,91 hektare digunakan untuk aktivitas pengolahan sampah dan 18,09 hektare dialokasikan bagi infrastruktur pendukung seperti jalan operasional, perkantoran, dan fasilitas lainnya (UPST DLH DKI Jakarta). Secara geografis, wilayah TPST Bantar Gebang berada di tiga kelurahan, yaitu Cikiwul, Sumur Batu, dan Ciketing Udik, yang seluruhnya terdampak langsung oleh keberadaan dan aktivitas fasilitas tersebut.

Gunung sampah di Bantar Gebang, saksi konsumsi kota Jakarta dan beban lingkungan yang terus ditumpuk dari hari ke hari. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Pengakuan negara terhadap dampak sosial TPA mulai terlihat sejak 2003, ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan skema kompensasi bagi warga ber-KTP Bekasi yang bermukim di Kecamatan Bantar Gebang. Pada tahap awal, kompensasi diberikan dalam jumlah relatif kecil, kemudian meningkat seiring waktu. Saat ini, warga menerima kompensasi sebesar Rp1.200.000 per kepala keluarga setiap tiga bulan. Selain bantuan langsung kepada warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan dana kompensasi kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk pembangunan infrastruktur. Di tingkat lokal, skema ini dikenal sebagai “bandek” atau “uang bau”, istilah yang merefleksikan pengalaman hidup warga berdampingan dengan dampak pencemaran dan ketidaknyamanan lingkungan.

Baca Juga: 7 Negara Di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa?

Pengelolaan kawasan Bantar Gebang sendiri mengalami perubahan signifikan sepanjang waktu. Setelah beroperasi selama hampir dua dekade, pengelolaan kawasan dialihkan kepada perusahaan swasta PT Goedang Toea pada 2008, yang sekaligus menandai perubahan status dari TPA menjadi TPST Bantar Gebang. Namun pada 2017, pengelolaan kembali berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perubahan-perubahan ini memperlihatkan bahwa tata kelola Bantar Gebang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan kepentingan administratif, dengan konsekuensi langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Sejak mulai beroperasi pada 1989, keberadaan TPA Bantar Gebang telah mengubah struktur mata pencaharian masyarakat secara drastis. Sebelumnya, warga lokal menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kerajinan bambu, serta pekerjaan berbasis sumber daya lokal. Sebagian lahan bahkan berfungsi sebagai lokasi pengambilan material untuk proyek pembangunan Jakarta. 

Operasional TPA memicu arus kedatangan pendatang, terutama pemulung dari kawasan Cilincing dan Cakung. Perlahan, penduduk lokal pun bergeser dari pekerjaan tradisional menuju sektor informal yang terkait langsung dengan persampahan. Rendahnya tingkat pendidikan pada masa itu membuat banyak anak ikut terlibat dalam aktivitas memulung bersama keluarga mereka.

Memasuki awal 2000-an, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik, disertai keberlanjutan pemberian kompensasi, semakin memperkuat ketergantungan masyarakat pada aktivitas TPA. 

Baca juga: Cerita Korban KBGO; Stres Dan Diancam Fotonya Disebarkan

Dari waktu ke waktu, sektor persampahan berkembang menjadi ekosistem ekonomi berlapis yang mencakup pemulung, pelapak kecil, pelapak besar, hingga pelaku industri daur ulang. Di luar rantai utama tersebut, masyarakat sekitar menjalani berbagai pekerjaan pendukung seperti berdagang, menjadi petugas keamanan, bertani skala kecil, atau bekerja serabutan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Aktivitas TPST menciptakan ruang ekonomi alternatif yang memungkinkan masyarakat bertahan hidup ketika akses ke sektor formal tetap terbatas. Dalam struktur ini, pemulung memegang peran kunci dalam mengurangi timbulan sampah harian, meskipun kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang memadai.

Setiap hari, rata-rata nyaris 7 ribu ton sampah dari Jakarta ditumpahkan ke Bantar Gebang, angka ini bisa bervariasi di angka 8 ribu bahkan belasan ribu ton. Keputusan politik ini telah berlangsung puluhan tahun, menegaskan bahwa kota boleh terus memproduksi limbah, sementara orang miskin di pinggiran kota dipaksa menjadi penyangga eksternalitasnya. 

Akumulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun telah membentuk gunungan sampah setinggi sekitar 40–50 meter, dengan estimasi total volume mencapai 55 juta ton.

Baca juga: Perempuan di Jabodetabek Paling Banyak Jadi Korban Penyebaran Foto Bernuansa Seksual

Bertolak pada kecenderungan peningkatan timbulan sampah hari-hari ini, jika diproyeksikan dari sudut pandang skenario business-as-usual (BAU) dengan memasukkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen serta dinamika jumlah penduduk DKI Jakarta, apabila tidak terjadi perubahan kebijakan yang substansial, volume sampah yang tidak tertangani berpotensi mencapai 16.392 ton per hari pada tahun 2045. 

Beban ini diperkirakan akan semakin berat apabila Bantar Gebang diarahkan menjadi simpul pengelolaan sampah regional yang melayani Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, sehingga arus sampah yang masuk melampaui kapasitas sistem yang ada.

Kategori komposisi sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang menunjukkan bahwa fraksi sampah yang bersifat mudah terurai menempati porsi terbesar, yakni hampir setengah dari total timbulan. 

Truk yang mengantre masuk ke TPST Bantar Gebang. Berdasarkan penuturan Bagong, antrean ini bisa mengular 24 jam non-stop. (Luthfi Maulana A/Konde.co)

Baca juga: Cara Pemulihan Reputasi Korban Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual 

Sampah organik tercatat mencapai 49,87 persen, disusul oleh plastik sebesar 22,95 persen dan kertas sebesar 17,24 persen. Sisa komposisi terdiri atas berbagai jenis material lain seperti kayu, logam, kaca, tekstil, karet, bahkan limbah B3. Dominannya fraksi organik mengindikasikan besarnya peluang pengelolaan sampah melalui pendekatan biologis seperti pengomposan dan biodigester. Namun, keterbatasan kapasitas dan distribusi fasilitas pengolahan membuat potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal, sehingga sebagian besar sampah tetap mengalir ke fasilitas akhir dan menumpuk di landfill.

Pada saat yang sama, proporsi plastik yang mendekati seperempat dari total sampah mencerminkan tekanan serius terhadap lingkungan hidup akibat material yang sulit terurai. Fraksi ini juga menjadi sumber nilai ekonomi dalam ekosistem persampahan, karena plastik merupakan material utama yang diperebutkan oleh pemulung, pelapak, dan pelaku industri daur ulang di sekitar TPST Bantar Gebang. 

Berbagai intervensi telah dilakukan di sepanjang rantai pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir, dengan tujuan menekan volume sampah yang berakhir di landfill.

Baca Juga: Diancam Pacar Sebar Konten Intim Non-Konsensual? Jangan Panik, Lakukan Hal Ini

Di tingkat hulu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginisiasi berbagai program pengelolaan sampah, antara lain melalui program KuPiLah berbasis RW, penguatan bank sampah, pelibatan komunitas dalam kegiatan pengomposan dan produksi eco-enzyme, serta kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. 

Secara desain kebijakan, langkah-langkah ini diarahkan untuk menekan timbulan sampah sejak sumbernya. Namun capaian di lapangan menunjukkan bahwa dampaknya masih terbatas. Volume sampah harian Jakarta terus menunjukkan tren kenaikan dan pada 2025 tercatat mencapai 8.664 ton per hari. Angka ini mengindikasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara luas dan berkelanjutan, sementara kapasitas serta jangkauan infrastruktur pengelolaan mandiri di tingkat hulu belum cukup kuat untuk menahan laju produksi sampah.

Pada tingkat tengah, pemerintah berupaya memperkuat sistem pengumpulan dan pemrosesan awal melalui pembangunan dan revitalisasi TPS dan TPS3R, pengelolaan sampah di badan air, serta pengoperasian fasilitas prapengolahan seperti RDF Plant Rorotan. Skema ini dimaksudkan untuk mengurangi aliran sampah secara langsung ke fasilitas hilir dalam jumlah besar. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas, kesinambungan operasional, dan sebaran fasilitas membuat peran tingkat tengah belum berjalan optimal. 

Di Kecamatan Bantar Gebang, misalnya, dari empat TPS3R yang tercatat, hanya satu yang beroperasi secara aktif dengan kemampuan pemilahan sekitar 4,5 ton per hari. Kapasitas ini sangat kecil dibandingkan dengan volume sampah yang terus mengalir, sehingga TPS3R belum berfungsi sebagai penyangga yang efektif dalam sistem persampahan.

Baca Juga: 7 Negara Di Dunia Punya Aturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Seperti Apa?

Keterbatasan kinerja di hulu dan tengah berimplikasi langsung pada peningkatan tekanan di tingkat hilir. Sebagian besar sampah akhirnya tetap bermuara ke TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu, memperbesar beban lingkungan dan sosial di kawasan tersebut.

Pengembangan fasilitas hilir berbasis teknologi, seperti RDF Bantar Gebang dan PLTSa Merah Putih, memang menambah opsi pengolahan, tetapi kapasitas yang tersedia masih jauh tertinggal dibandingkan timbulan sampah harian yang masuk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang terlalu bertumpu pada hilir tidak akan mampu mengejar laju produksi sampah. Penguatan yang lebih substansial di tingkat hulu dan tengah—baik melalui peningkatan infrastruktur, konsistensi operasional, perubahan perilaku yang didukung kebijakan struktural, maupun tata kelola yang lebih akuntabel—menjadi prasyarat penting agar sistem pengelolaan sampah Jakarta tidak terus bergerak dalam siklus krisis yang berulang.

(Edisi khusus ini merupakan serial liputan #Indonesiadaruratsampah)

Koordinator Peliputan: Luthfi Maulana Adhari

Tim Liputan: Luthfi Maulana Adhari, Anita Dhewy, Ika Ariyani, Tyson Pane

Data dan Grafis: Luthfi Maulana Adhari

Editor: Luviana Ariyanti