Sore itu Tina (bukan nama sebenarnya) dan teman-teman sekelasnya, murid kelas 1 siswi SMK Negeri 1 Cibadak, Sukabumi belum pulang ke rumah. Mereka ada jadwal mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka.
Saat sedang latihan pramuka, tiba-tiba saja perut Tina merasa mulas. Awalnya dia mengira sakit perut karena mau menstruasi, tapi lama-kelamaan rasanya berbeda. Tina menahan saja rasa sakitnya sambil tetap latihan pramuka.
Ternyata tak hanya dirinya yang sakit perut, temannya juga merasakan hal yang sama.
Pulang dari kegiatan pramuka, Tina sampai di rumah sekitar jam 6 sore, rasa sakitnya makin menjadi-jadi. Ia mengeluhkan sakit yang dirasakannya pada ibunya.
“Mama, perutku sakit banget,”
“Kenapa? Mau periksa ke dokter?”
“Nggak usah deh Ma.”
Tina lalu bergegas lari ke kamar mandi, ia mencret. Kepalanya terasa pusing dan perutnya mual. Tak lama kemudian ia muntah. Melihat kondisi Tina, sang ibu pun menyuruh anaknya segera ke dokter.
“Udah ke dokter aja.”
Akhirnya Tina ikut saran ibunya untuk periksa ke dokter dengan diantar ayahnya dibonceng motor. Sayangnya dokter terdekat yang dituju tidak ada jadwal praktek di hari tersebut. Tina dan ayahnya pun pulang ke rumah.
Baca Juga: Bioskop Jadi Ajang Propaganda Pemerintah untuk Pamer ‘Prestasi’ Fana
Sesampai di rumah, ibunya kemudian menghubungi bidan langganannya. Ia menjelaskan gejala yang dialami anaknya. Sang bidan menyarankan obat anti diare yang bisa dibeli di apotek. Ayahnya pun segera ke apotek membeli obat tersebut.
Tina sempat menolak untuk makan malam lantaran perutnya masih mual dan berasa ingin muntah. Namun ia disuruh ibunya untuk tetap makan agar bisa minum obat dan sembuh. Tina pun akhirnya makan walau hanya beberapa suap dan minum obat yang disarankan bidan.
Tina ingat, Kamis siang 11 September 2025 tadi, Tina makan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangtengah. Hari itu menunya berupa nasi, sayur tumis kacang panjang dan tahu, dengan lauk telur ceplok bumbu kuah, buah jeruk serta minuman kemasan mengandung susu rasa coklat ukuran kecil.
Tina melihat ada yang mencurigakan dari menu telur ceplok hari itu. Telur ceplok itu diberi bumbu kuah dengan tekstur yang terlihat kental dan licin. Waktu dibelah bagian kuning telurnya, ada yang berwarna kehijauan. Ia lalu memisahkan bagian kuningnya dan hanya memakan bagian putih telurnya, itupun hanya tiga suap saja dan tidak dihabiskan.
Baca Juga: Kantin Sepi, Perempuan dan Layanan Publik Kena Dampak MBG dan Pemangkasan Anggaran
Meskipun telur ceploknya dimasak dengan bumbu, tetapi terasa hambar, tidak ada rasanya sama sekali. Sementara nasinya seperti biasanya terasa keras. Sayur tumisnya saja yang menurut Tina terasa enak karena ada rasanya.
Setelah makan MBG Tina tidak jajan atau makan yang lainnya. Hingga kemudian ia berasa sakit perut saat sedang latihan pramuka.
Baca Juga: Prabowo Jangan Salah Fokus: Papua Lebih Butuh Akses Pendidikan, Bukan Makan Bergizi Gratis
Ketika Tina mengecek ponselnya dan membaca WA grup kelas, ternyata sudah ramai dengan cerita teman-temannya yang juga sakit perut. Seorang temannya yang pertama kali mengabarkan kalau dirinya sakit perut begitu juga dengan siswa dari kelas lain.
“Aku sakit perut nih, kalian pada sakit perut nggak? Aku dapat info dari kelas lain, kalau mereka sekelas sakit perut,” katanya.
Sontak chat tersebut mendapat banyak tanggapan dari teman-teman sekelas Tina.
“Iya, aku juga sama.”
“Aku lemes banget.”
“Aku udah minum obat.”
“Pakai obat ini aja.”
Baca Juga: “Kami Bukan Sekadar Konten” Perempuan Papua Menggugat Objektifikasi di Media Sosial
Mereka saling timpal menceritakan kondisi masing-masing lewat percakapan grup WA. Sementara di grup WA yang berisi wali kelas dan murid, guru wali kelasnya juga menanyakan kondisi para murid.
“Kalian ada yang sakit perut nggak?”
“Iya bu.”
Para murid pun mengadukan keadaannya. Guru wali kelas tersebut kemudian menyarankan muridnya untuk mengonsumsi obat guna mengatasi keluhan yang mereka rasakan.
Sepanjang malam Tina bolak-balik ke toilet. Perutnya juga masih terasa sakit. Ada sekitar 5 hingga 6 kali ia ke toilet dari pulang sekolah hingga keesokan paginya. Bahkan pagi hari saat hendak berangkat ke sekolah ia masih ke toilet hingga hampir saja terlambat.
Jadwal sekolahnya mulai jam 6.30 tetapi jam 6.15 sudah masuk karena ada pembiasaan berupa apel pagi yang harus diikuti siswa. Sebenarnya pagi itu perutnya masih terasa sakit, tapi Tina merasa masih bisa berangkat sekolah, jadi ia tetap masuk.
Sampai di sekolah ternyata teman sekelasnya banyak yang tidak masuk. Ada 10 murid di kelasnya yang hari itu absen karena sakit perut dengan keluhan yang sama, mual, pusing dan diare. Selain di kelasnya, siswa-siswa kelas lain juga banyak yang tidak masuk.
Baca Juga: Kemana Harus Mencari Makanan Tradisional Papua? Hutan Kami Dirusak, Perempuan Diserbu Makanan Dari Luar
Kondisi ini membuat teman-teman Tina berkeluh kesah bahkan ada yang kesal dan marah. Meski begitu mereka merasa tak bisa berbuat banyak.
“Kenapa sih ini yang nyiapin makanan? Jadi bikin sakit gini!” keluh seorang murid.
“Iya nih jadi sakit perut kita,” timpal murid lain.
“Ya udahlah mau gimana lagi?” balas seorang murid.
Keluh-kesah siswa terkait MBG ini pada akhirnya berputar diantara mereka saja. Tidak ada mekanisme bagi siswa untuk memberikan umpan balik, masukan atau komplain atas program yang menempatkan mereka sebagai penerima manfaat.
Selama di sekolah Tina menahan diri untuk tidak ke toilet karena malu kalau harus bolak-balik ke WC. Ia pun menggenggam batu kecil yang didapat di halaman sekolah, karena konon hal ini bisa menahan agar tidak tercirit. Tetapi ini hanyalah mitos karena tidak terbukti secara ilmiah dan lebih banyak faktor sugesti yang berperan.
Baca Juga: ‘Kalau Bukan Rasisme, Menyebutnya Apa?’ Perempuan Papua Alami Diskriminasi Berlapis di Indonesia
Saat pelajaran sekitar pukul 11.00, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Asep Suhendi datang ke kelas Tina. Ia menjelaskan kalau ada siswa yang sakit perut, diminta untuk datang ke UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Ada tim dokter dari puskesmas yang akan memeriksa para siswa.
“Ada yang mencret-mencret nggak di sini, kayak di kelas lain? Kalau ada bisa ke UKS ya buat diperiksa dokter dari puskesmas,” katanya.
Di kelas Tina murid yang masuk sekolah hari itu sebenarnya hampir semua sakit perut, tetapi tidak semua datang ke UKS. Sebagian siswa beralasan mereka takut disuntik, padahal dokter dan tim nakes dari puskesmas tidak memberikan suntikan kepada siswa.
Tina berlima dengan teman-teman perempuannya datang ke UKS. Kondisi UKS saat itu sudah penuh dengan siswa dan sejumlah dokter serta perawat. Ada murid yang berbaring di Kasur UKS karena lemas, ada juga yang duduk.
Oleh Tenaga Kesehatan (Nakes), Tina diberi sejumlah pertanyaan. Seperti apa saja keluhan yang dirasakan? Sudah berapa kali ke toilet? Dan sebagainya. Setelah itu ia diresepkan obat. Ada 2 jenis obat yang diberikan dan nakes menjelaskan cara minum obatnya. Ada yang harus diminum sebelum makan dan sesudah makan. Setelah itu Tina disuruh kembali ke kelas.
Baca Juga: Kisah-Kisah Merawat Diri Perempuan Aktivis Pembela HAM di Tanah Papua
Pada hari Jumat itu SPPG Karangtengah Cibadak tetap mengirimkan makanan ke sekolah Tina. Menu hari itu burger, terdiri dari setangkup roti, dua iris timun dan tomat serta selembar selada, kacang polong rebus, daging sapi, saus sambal sachet dan 4 butir buah kelengkeng.
Tina dan teman-temannya makan menu MBG tersebut karena menunya makanan modern dan cocok buat mereka.
Hari itu proses pengiriman dan pembagian MBG berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Baki-baki yang berisi menu MBG dari dapur SPPG diantar dengan mobil ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, perwakilan masing-masing kelas yakni 3-4 siswa yang mendapat tugas, mengambil baki berisi makanan yang sudah disusun.
Baca Juga: ‘Telur Busuk hingga Militerisme’ Temuan ICW Tunjukkan Carut Marut Proyek MBG
Makanan dalam baki tersebut dibawa dan disimpan di Gazebo. Saat waktu istirahat kedua tiba, yakni jam 11.30, murid-murid mengambil jatah makanannya di Gazebo. Mereka bisa makan di gazebo atau di ruang kelas atau di manapun di lingkungan sekolah. Setelah selesai makan, baki ditaruh kembali di Gazebo.
Siswa punya waktu sekitar 60 menit di istirahat kedua untuk shalat dan makan menu MBG. Siswa yang bertugas kembali mengangkat baki yang sudah kosong ke mobil pengangkut.
Di SMKN 1 Cibadak semua siswa kelas 1 hingga 3 mendapat makan MBG. Jumlah seluruh siswa sekitar 2.202 siswa. Ada beberapa siswa yang sedang mengikuti praktek kerja lapangan di luar lingkungan sekolah. Untuk itu jumlah siswa yang menerima MBG sekitar 2.000-an siswa.
Tina tidak selalu menghabiskan menu makanan MBG yang disediakan. Biasanya kalau lauknya telur, ia tidak menghabiskan makanannya. Ini lantaran menu telur biasanya tidak ada rasanya atau kalau telurnya dimasak dadar, biasanya rasanya keasinan. Ia biasanya menghabiskan makanan MBG kalau lauknya ayam atau kalau menunya kekinian, seperti burger, hotdog, atau kentang.
Sementara teman-temannya ada yang tidak suka MBG, mereka biasanya tidak mengambil jatah makanannya. Ada juga yang dikasih ke teman yang lain, karena ada juga yang kurang kalau satu porsi. Tetapi ada juga yang seperti dirinya, kalau menunya tidak menarik maka tidak dihabiskan. Ada juga yang cuma mengambil buah dan minuman kemasannya.
Baca Juga: #OkeGasAwasiRezimBaru: Makan Bergizi Gratis Dimulai, Sayur Kecut dan Program Tuai Kritik
Saat pulang ke rumah Tina menceritakan ke ibunya soal kondisi di sekolahnya dan pemberian obat oleh puskesmas. Ibunya mengingatkan kalau Tina masih ada obat yang dibeli dari apotek, ia diminta untuk menghabiskan dulu obat yang sudah dibeli dan diminum sejak Kamis malam.
Jadi sepanjang Sabtu dan Minggu Tina masih mengonsumsi obat yang dibeli di apotek. Sakit perutnya sudah berkurang, begitu juga pusing dan mualnya. Tetapi kondisi BAB-nya masih cair. Kondisi Tina berangsur mulai membaik pada Senin (15/9/25).
Dari Januari hingga September, Konde.co menyadur data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dengan metode citizen report card dan dilengkapi oleh Konde.co dengan monitor pemberitaan mencatat 6.924 kasus keracunan tersebar di berbagai provinsi per 24 September 2025.
Jika dilihat dari sebaran provinsi, Jawa Barat mencatat kasus terbanyak dengan 2.423 kasus, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta (1.047 kasus), dan Bengkulu (539 kasus).
Kabar soal banyak siswa yang sakit perut sampai ke pihak sekolah lewat guru-guru wali kelas. Mereka mendapat keluhan dari siswa kelasnya. Apalagi pada hari Jumat 12 September 2025 banyak siswa yang tidak masuk. Guru-guru yang mengajar di jam pelajaran pertama saling bercerita kondisi kelasnya pagi itu.
Baca Juga: Kabinet Mangkir, Isu Perempuan Tak Hadir: Riset 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Kejadian siswa izin tidak masuk dengan alasan yang sama yakni diare dalam jumlah yang besar membuat sekolah menelusuri hal ini. Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) bidang Kesiswaan, Asep Suhendi, kemudian melakukan pendataan per kelas.
Beberapa siswa kemudian ke UKS dengan keluhan pusing, mual, muntah dan diare. Pihak sekolah lalu memberi kabar ke puskesmas terkait kejadian yang dialami para murid.
“Karena gejala yang bersamaan ini, maka kami segera merespons dengan menghubungi Puskesmas Cibadak. Dan, alhamdulillah, aparat setempat cukup responsif juga. Pak Camat juga ke sini. Pak Kapolsek juga ke sini. Dari Koramil ke sini juga,” papar Khoiron, Humas SMKN 1 Cibadak kepada Konde.co saat ditemui di sekolah.
Khoiron menambahkan puskesmas mengambil sampel dari MBG-nya karena patut diduga penyebabnya dari MBG. Namun karena hasil pemeriksaan laboratorium belum keluar jadi sekolah belum bisa memberikan pernyataan terkait penyebab keracunan yang dialami siswa.
“Sampai saat ini kami belum memperoleh hasil resmi uji lab-nya sehingga kami tentunya belum bisa dan belum berani membenarkan bahwa penyebabnya dari MBG. Kami hanya melakukan upaya untuk mengantisipasi agar dampak gejala-gejala yang dialami anak bisa segera teratasi dengan baik,” paparnya.
Baca Juga: Menelisik ‘Wawancara Eksklusif’ Prabowo dengan 6 Pemred Media, Soal Klaim MBG Sukses Hingga Kekuatan Asing
Hari itu guru wali kelas membagikan formulir lewat link untuk diisi siswa atau orang tua murid yang hari itu izin tidak masuk karena keluhan diare. Siswa yang izin dan yang ditangani oleh tim puskesmas di UKS berjumlah 243 anak.
Khoiron mengungkapkan pada hari Jumat dapur SPPG tetap mengirimkan makanan karena pihaknya baru mengetahui soal ini pada Jumat pagi. Ia lalu berkoordinasi dengan dapur dan menanyakan bagaimana SOP dapur SPPG dalam situasi semacam ini.
Ia meminta kalau bisa menu basah distop dahulu. Kalaupun SOP-nya mereka harus tetap mengirimkan makanan karena merupakan kewajiban mereka, pihak sekolah minta agar sementara diberikan menu kering, berupa snack dkk. Akhirnya disepakati menu MBG hari Senin dan Selasa berupa snack.
Baca Juga: Kenapa Perempuan Harus Tolak Revisi UU TNI? Ancaman Militerisme dari Perspektif Feminis
Menu kering yang diberikan berupa biskuit sari gandum, minuman kemasan sari kacang hijau, telur rebus dan buah jeruk. Menu semacam ini diberikan selama 2 hari sampai hari Selasa (15/9/25). Pada hari Rabu (16/9/25) menu yang diberikan kembali seperti semula atau menu basah.
Sementara itu Kepala Puskesmas Cibadak, Sukabumi, dokter gigi Febbie Nawawi kepada Konde.co saat ditemui di Puskesmas Cibadak menjelaskan pada Jumat sekitar pukul 10 petugas penanggung jawab program Posyandu Remaja (Posrem) yang menangani anak usia remaja mendapat pesan WhatsApp dari guru sekolah.
Pesan tersebut menginformasikan bahwa banyak murid yang tidak masuk sekolah hari itu dan ada beberapa yang ke UKS dengan keluhan pusing dan diare. Mendapat informasi tersebut Febbie kemudian berkoordinasi dan membentuk tim untuk datang ke sekolah.
“Saya langsung koordinasi bikin tim untuk melihat ke sana. Jadi sekitar 10.30 kami ke sana satu tim dengan membawa mobil ambulans. Terdiri dari dokter, perawat, bidan dan juga petugas surveillance,” kata Febbie.
Selama berada di sekolah, jumlah siswa yang datang ke UKS bertambah. Febbie menuturkan timnya melakukan pemeriksaan klinis dan penanganan dengan pemberian obat. Ada tiga jenis obat oral yang diresepkan dan diberikan kepada siswa yang datang ke UKS sesuai gejalanya. Dari proses pemeriksaan dan pemantauan Febbie menjelaskan tidak ada siswa yang perlu dirujuk ke rumah sakit.
Baca Juga: Pendidikan Makin Dikomersilkan, Kelompok Miskin Kian Tertinggal
Dari gejala yang ditunjukkan, Febbie mengungkapkan para siswa terduga keracunan makanan setelah mengkonsumsi menu MBG. Tetapi ia belum bisa memastikan sumber keracunannya dari apa.
Untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, petugas kesehatan lingkungan (Kesling) puskesmas kemudian meminta sampel makanan kepada pengelola dapur SPPG Karangtengah yang menyuplai makanan. Petugas puskesmas meminta sampel makanan hari Kamis (11/9/25) dan Jumat (12/9/25).
Febbie menuturkan setiap SPPG harus punya bank sampel. Jadi sampel makanan hari Kamis yang diserahkan berasal dari bank sampel.
“Sampel itu langsung kami packing kedap udara lalu kami bawa dan simpan di freezer. Kami punya freezer khusus untuk itu. Dan sampel harus kami kirim ke Labkesda (laboratorium kesehatan daerah) provinsi di Bandung,” tutur Febbie.
Sampel dikirim hari Senin (15/9/25) dan butuh waktu sekitar 2 minggu untuk proses pemeriksaan. SOP penanganan kasus keracunan makanan mengharuskan pemeriksaan sampel makanan dilakukan di laboratorium tingkat provinsi. Prosedur ini menurut Febbie juga terkait dengan ketersediaan alat.
Baca Juga: Jadi Finalis Pemimpin Terkorup, Aktivis Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi
Siswa yang ditangani di UKS hingga jam pelajaran selesai bahkan masih ditunggu tim puskesmas sampai jam 16.00 berjumlah 69 anak. Selain itu ada hampir 200 siswa yang tidak masuk dan mengisi formulir dengan keluhan sakit yang sama.
Total ada 243 siswa yang terdata mengalami gejala keracunan. Data-data ini bukan sekadar angka dan menurut Febbie tidak bisa diabaikan meskipun persentasenya relatif kecil dibandingkan jumlah seluruh siswa.
Ia mengungkapkan ada banyak titik-titik rawan dalam penyajian MBG yang bisa menyebabkan tumbuhnya bakteri dalam makanan. Pertama, pembuatan porsi banyak dalam satu hari yang dilakukan setiap hari akan menimbulkan kelelahan pada petugas yang menyiapkan. Kondisi ini bisa menjadi titik rawan.
Kedua, kebersihan alat makan. Soal kebersihan ini harus selalu dicek dan diawasi untuk memastikan alat-alat makan benar-benar bersih. Misal ada sisa makanan sedikit saja yang tertinggal, hal ini juga bisa menimbulkan kerentanan.
“Karena itu penting bagi setiap pihak terkait untuk ikut mengawasi agar jangan sampai makanan yang dimaksudkan bergizi malah jadi meracuni,” pungkasnya.
Baca Juga: Pendidikan Makin Dikomersilkan, Kelompok Miskin Kian Tertinggal
Konde.co mengambil beberapa sampel langkah yang dilakukan dari keracunan di tiga kuartal berbeda. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan MBG sebagai berikut:
Secara umum, pendekatan yang dilakukan bersifat reaktif dan kuratif, sementara akar masalah sistemik—seperti lemahnya pengawasan berkelanjutan, standar operasional yang tidak dipatuhi, dan akuntabilitas yang rendah—tampaknya tidak ditangani secara tuntas. Berulangnya kasus serupa dalam rentang waktu singkat (Januari hingga September 2025) di berbagai daerah adalah bukti paling nyata dari kegagalan ini. Program pemerintah yang mulia seperti MBG berisiko kehilangan kepercayaan publik jika tidak diiringi dengan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistemik yang nyata, alih-alih sekadar penanganan insiden yang bersifat sementara.
Baca Juga: Joki Tugas Kuliah Makin Menjamur, Gimana Solusi Mencegahnya?
Agus Sarwono, peneliti Transparency International Indonesia (TII) menyebut mekanisme pengawasan MBG yang tidak transparan juga menjadi kritik telak dari TII terhadap program ini.
“BGN juga tidak mempublikasi soal mekanisme pengawasan di internal mereka sendiri. Di internal mereka sendiri saja mereka tidak mampu memberikan pengawasan, bagaimana dengan pengawasan yang dilakukan oleh kami dari masyarakat sipil, yang ibu-ibu semua penerima manfaat langsung anaknya setiap hari?” kritik Agus.
Makanan Basi, Tidak Berasa, dan Membebani Guru
Sementara di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kondisi makanan yang basi membuat guru-guru di sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok bermain (KB) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tidak membagikan menu MBG yang sudah dikirim dapur SPPG Yayasan AT ke sekolah kepada para murid pada Rabu 17 September 2025.
Sekitar pukul 7 pagi, grup WA yang berisi pengelola SPPG dan guru-guru koordinator MBG dari sejumlah sekolah yang menerima MBG dari dapur SPPG Yayasan AT ramai oleh komplain guru-guru. Mereka menginformasikan lauk MBG yang dikirim berbau sehingga tidak dibagikan ke murid-murid.
“Mohon maaf bapak H, untuk MBG pagi ini dari TK Tarbiyatul Athfal X, tidak saya bagikan ke anak karena ayamnya tidak layak makan. Baunya tidak enak. Terima kasih,” kata guru TK.
Tak berselang lama pesan serupa disampaikan oleh guru dari Kelompok Belajar Y.
“Kelompok Belajar Y untuk MBG hari ini juga tidak dibagikan ke anak-anak karena ayamnya berbau tidak enak dan tidak layak makan. Hanya diambil buah dan susunya saja.”
Beruntun pesan serupa juga datang dari guru SDIT dan TK TA.
Baca Juga: ‘Menyingkap Rok sampai Mencubit Payudara’ Stop Normalisasi Kekerasan Seksual di Sekolah
Menanggapi aduan dari sejumlah guru tersebut, pengelola SPPG menyatakan akan menarik paket MBG yang sudah dikirim dan menggantinya.
“Maaf bapak ibu, paket akan saya tarik dan saya ganti,” kata H.
Mengetahui menu MBG hari itu basi, guru Madrasah Tsanawiyah (MTs—setara SMP) yang mendapat giliran pengiriman makanan pada siang hari dari SPPG Yayasan AT meminta kepada SPPG untuk mengecek kembali makanan sebelum dikirim.
“Pak, makanan yang untuk MTs Z sebelum dikirim tolong dicek lagi, kalau basi kami tidak mau menerima,” kata guru MTs.
Pengelola dapur SPPG mengatakan akan mengecek kembali dan mengganti menu ayam yang basi tersebut. Menu ayam akhirnya diganti sebagian dengan nugget dan sebagian lainnya dengan telur asin.
Baca Juga: ‘Saya Masih Ngajar, Padahal Mau Lahiran, Sekarang Malah di-PHK’ Cerita Pedih Guru Honorer
Selain makanan yang basi, Diana (bukan nama sebenarnya), guru MTs Z mengatakan ketika baki makanan sampai ke anak-anak dan dibuka, sering menguar bau kurang sedap. Diana menduga ini lantaran makanan ditaruh di baki masih dalam keadaan panas dan kemudian langsung ditutup. Sehingga makanan jadi berembun dan ketika dibuka akan menguar aroma yang kurang sedap. Akibatnya anak-anak jadi tidak selera untuk makan.
“Anak-anak makin kesini juga makin banyak yang tidak mau makan karena pada nggak suka masakannya katanya. Terus tempatnya itu kan kontainer, per kontainer itu isinya 10 ompreng. Nah setiap kontainer dibuka langsung baunya kayak ungkep (makanan yang sudah terlalu matang) gitu lho. Jadi anak-anak sudah tidak selera dan malah cuma ambil buah dan susunya saja,” papar Diana.
Selain itu sekolah tempat Diana mengajar punya jadwal libur setiap hari Jumat sementara Sabtu dan Minggu tetap masuk. Di sisi lain dapur SPPG beroperasi selama 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Karena itu untuk menu MBG hari Jumat, diberikan berupa menu kering, berupa biskuit dan sejenisnya.
Jadi setiap hari Kamis murid menerima 2 jenis menu, yakni menu makanan berupa nasi, lauk dan sayur untuk dimakan hari Kamis dan menu biskuit untuk dibawa pulang, sebagai jatah MBG hari Jumat.
Baca Juga: Bivitri Susanti: Kita Bukan Lagi Negara Demokrasi Sejak Prabowo Beri Amnesti Untuk Hasto
Pemberian menu MBG berupa biskuit dan semacamnya ini menurut Diana kalau dilihat dari jenis makanan yang dibagikan sekilas harganya dibawah plafon budget yang dianggarkan. Karena isinya hanya biskuit, kacang, minuman susu kemasan ukuran kecil dan buah.
Selain soal harga, Diana mengungkapkan dirinya tidak yakin pemberian makanan MBG berupa makanan ultra proses seperti biskuit, kacang garing dan minuman susu kemasan atau sejenisnya bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Selain soal makanan, menurut Diana program MBG juga membebani guru-guru dengan tugas dan tanggung jawab baru serta mengganggu proses belajar mengajar.
Baca Juga: Sulitnya Jadi Musisi Peduli HAM: Kalau Mengkritik, Bisa Diancam Atau Diputus Kontrak
Jadwal kegiatan belajar mengajar di MTs Z dimulai pada pukul 7 pagi dan berakhir pada pukul 1 siang, dengan jadwal masuk 6 hari selama seminggu. Libur berlaku setiap hari Jumat. Sebelum ada program MBG, jam istirahat berlaku 2 kali, pagi dan siang dengan durasi masing-masing 15 menit.
Untuk makan MBG butuh waktu lebih dari 15 menit, karena perlu mengangkat makanan, membagikan, kemudian makan, dan mengumpulkan kembali tempat makan serta menyusunnya. Karena itu guru-guru kemudian sepakat untuk mengurangi jam pelajarannya 5 menit untuk jam makan MBG.
Jadi kalau semula satu mata pelajaran berdurasi 40 menit, karena dipotong 5 menit, jadwalnya menjadi 35 menit. Untuk mata pelajaran yang kurikulumnya tidak terlalu padat pengurangan ini menurut Diana mungkin tidak banyak berpengaruh. Namun untuk mata pelajaran yang kurikulumnya padat sedikit banyak akan berpengaruh.
Selain itu guru-guru jadi punya tugas tambahan untuk mengawasi proses pembagian makanan MBG. Pasalnya murid-murid usia setingkat SMP masih butuh pengawasan dan bantuan untuk proses pembagian dan pengumpulan ompreng sebelum dan setelah makan.
Baca Juga: Seksisme Terjadi Pada Penangkapan Mahasiswi Dan Kisah Para Ibu Maternal Activism Membela Perjuangan Anaknya
Belum lagi dapur SPPG juga tidak mau menerima masukan dari sekolah. Misalnya untuk pembagian menu kering, SPPG memakai totebag kecil untuk menaruh paket makanannya. Mereka beralasan menghindari penggunaan plastik. Tetapi totebag tersebut harus dikembalikan pada hari itu juga setelah pembagian makanan.
Inisiatif untuk mengurangi sampah plastik menurut Diana merupakan hal baik. Namun keharusan untuk mengembalikan lagi totebag menjadi tambahan pekerjaan bagi guru-guru. Karena artinya pada hari Kamis mereka harus mengumpulkan tote bag selain tempat makan karena di hari itu dibagi 2 menu.
Padahal kalau memang niatnya mengurangi sampah plastik, totebag bisa diganti yang terbuat dari kertas sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak perlu dikumpulkan kembali. Sekolah sudah menyampaikan masukan tersebut ke dapur SPPG tetapi mereka tetap bersikukuh.
“Padahal kami sudah memberi tahu tetapi dari SPPG bilang kalau pakai tote bag plastik nanti banyak sampah. Kan bisa pakai totebag yang dari kertas jadi bisa di daur ulang kalau tidak mau menyebabkan banyak sampah. Tetapi mereka tidak mau dengar masukan kita. Ini kan bikin susah guru-guru,” bebernya.
Baca Juga: ‘Telur Busuk hingga Militerisme’ Temuan ICW Tunjukkan Carut Marut Proyek MBG
Keluhan terhadap kualitas makanan MBG juga datang dari orang tua murid di Makassar. Lani (bukan nama sebenarnya) mempunyai 2 orang anak yang sekolah di SD dan SMA. Keduanya mendapatkan program MBG di sekolahnya.
Hampir setiap hari Lani mendapatkan cerita dari anaknya baik yang SD maupun SMA soal makanan MBG yang tidak ada rasanya. Menurut lidah mereka makanan yang disajikan terasa hambar sehingga mereka pun enggan untuk makan. Setelah mencicip makanannya dan mengetahui tidak ada rasanya, si anak tidak melanjutkan memakan menu tersebut.
“Kalau dilihat tampilannya saat difoto itu bagus. Tetapi kadang dia mengeluh tidak ada garamnya, tidak ada rasanya,” tutur Lani.
Karena anaknya tidak mau makan manu MBG, Lani merasa program ini jadi mubazir. Makanan yang disediakan hanya terbuang sementara anggaran yang dipakai jumlahnya sangat besar.
Lani lalu mencoba menyampaikan keluhan anak-anaknya kepada guru dan orang tua murid yang lain lewat grup WA paguyuban sekolah. Ia bahkan mengajak orang tua murid yang lain untuk protes dan menolak program MBG ini.
“Sudah ayo kita tolak program MBG ini karena mubazir,” katanya.
Baca Juga: #OkeGasAwasiRezimBaru: Makan Bergizi Gratis Dimulai, Sayur Kecut dan Program Tuai Kritik
Namun sebagian orang tua merasa tidak ada masalah dengan program tersebut. Soal rasa makanan dipandang hal biasa. Mereka justru merasa terbantu dengan adanya MBG.
Kadang anaknya hanya mengambil minuman susu kemasan atau buahnya saja, sedang makanannya tidak dimakan. Pernah juga beberapa kali anaknya mengatakan menunya enak dan ada rasanya, terutama saat disajikan menu spaghetti dan nasi kuning.
Karena anaknya tidak mau makan menu MBG, Lani pun menyarankan agar makanannya tidak dipegang-pegang dan ditutup serta dikembalikan. Sementara beberapa orang tua ada yang menyuruh anaknya untuk dibawa pulang. Makanan MBG-nya dipindah ke tempat makan yang dibawa dari rumah dan makanannya dibawa pulang agar tidak mubazir.
Menurut Lani agar MBG tidak mubazir maka sebaiknya MBG hanya diberikan pada mereka yaag membutuhkan. Jadi kalau benar-benar mau menyasar masyarakat yang kurang mampu, sebaiknya bantuan diberikan kepada orang tuanya. Dengan dipantau harus dipastikan orang tuanya membekali anak dengan makanan sehat.
Alternatif lain adalah pengelolaan MBG dilakukan di lingkup lokal dan dalam skala kecil. Misalnya dengan menyerahkannya ke sekolah untuk mengelola. Sekolah bisa bekerja sama dengan kantin sekolah yang selama ini memang mengurus makanan siswa. Dengan begitu kualitas makanan bisa lebih terjaga.
Ketiadaan Payung Hukum dan Tata Kelola
Persoalan yang muncul terkait MBG seperti keracunan makanan dinilai sejumlah pihak hanyalah puncak dari gunung es berbagai persoalan terkait MBG. Bahkan sejumlah persoalan yang terjadi hari ini terkait dengan MBG sudah diprediksi jauh hari sebelumnya.
Agus Sarwono, peneliti TII menyebut MBG sejak awal lahir tanpa pondasi regulasi yang jelas. Karakter populis dalam program ini juga memperparah kekosongan regulasi ini.
“Penyebab kegagalan MBG adalah tata kelola. Hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas. Perpresnya sendiri belum dibahas sama sekali. Sependek pengetahuan kami, di 2025 ini baru akan dibahas. Ini program yang dicari popularitas,” ungkap Agus dalam jumpa pers di Jakarta Selatan (23/9).
Marthin Hadiwinata dari FIAN Indonesia menegaskan bahwa persoalan program ini muncul bahkan pada bulan-bulan awal berjalan.
“Satu bulan kami melihat, sekitar Februari kami menemukan setidaknya lima masalah.”
“Februari itu belum ada lonjakan dapur SPPG, kami sudah menunjukkan bahwa MBG itu bermasalah, dari konsep yang tidak jelas, perencanaan tidak matang, dan pelaksanaan yang amburadul menunjukkan MBG harus dihentikan,” tegas Marthin dalam kesempatan yang sama.
Meski terdapat kasus keracunan dan kritik tata kelola lainnya sejak bulan pertama implementasi, program ini terus tancap gas terutama di daerah Jawa.
Baca Juga: Kabinet Mangkir, Isu Perempuan Tak Hadir: Riset 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Per September berdasarkan data Kementerian Keuangan, persebaran penerima MBG tercatat paling banyak berada di Jawa dengan sebaran 13,26 juta orang; kemudian Sumatera 4,86 juta; Sulawesi 1,70 juta; Kalimantan 1,03 juta; Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta; dan Maluku-Papua 0,52 juta orang. Total hingga saat ini MBG telah mencapai 22,7 juta penerima dengan target akhir tahun mencapai 82,9 juta penerima.
Sebelum program MBG berjalan sejumlah pihak baik individu seperti dokter sekaligus ahli gizi dr. Tan Shot Yen maupun organisasi diantaranya CISDI, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives. CISDI adalah sebuah organisasi nonprofit yang berdedikasi untuk meningkatkan pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Mereka sudah mengingatkan pemerintah akan pentingnya menyiapkan tata kelola.
Baca Juga: Kenapa Perempuan Harus Tolak Revisi UU TNI? Ancaman Militerisme dari Perspektif Feminis
Dr. Tan Shot Yen memprotes makanan MBG yang tidak bergizi. Tujuannya makan bergizi, malah tidak bergizi karena makanan yang diberikan adalah sambal sachet, burger, chicken katsu, biskuit dan susu bergula tinggi, dan banyak makanan lain yang merupakan makanan olahan. Dalam audiensi dengan para Anggota DPR RI di Jakarta, 22 September, dr. Tan menyatakan protesnya ini.
“Saya pengen anak Papua bisa makan kuah asam, saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi, dari Lhoknga sampai Papua yang dibagi adalah burger, dimana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Gak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tumbuh di Indonesia, ini malah dibagi spaghetti, dibagi bakmi Gacoan, dan isi burger ini kastanisasi juga. Kalau di pusat biar lebih bagus yang dibagi adalah chicken katsu, tapi yang di daerah dikasih benda warna pink yang nista banget kalau saya bilang ini daging olahan, ini rasanya kayak karton warnanya pink…bukan itu tujuan MBG.”
Dr. Tan Shot Yen kepada Konde.co mengungkapkan perlu diingat bahwasanya MBG punya tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya antara lain memenuhi kebutuhan harian kelompok rentan.
Namun ini kemudian meluas mencakup juga untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting merupakan tujuan jangka panjang. Perluasan ini menyebabkan penerima manfaatnya jadi diperlebar, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita.
Baca Juga: Pendidikan Makin Dikomersilkan, Kelompok Miskin Kian Tertinggal
Singkatnya tujuan jangka pendek untuk mencegah kelaparan sedang jangka panjangnya untuk mencegah malnutrisi dan gangguan gizi kronik di Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu menurut Tan dibutuhkan tata kelola yang baik.
Untuk tujuan jangka pendek Tan mengaku sudah memperingatkan pemerintah bahkan sebelum MBG dimulai soal pentingnya melakukan assessment atau penjajagan.
“Assessment itu semacam penjajagan terhadap daerah-daerah yang akan diberikan MBG. Jadi nggak bisa hanya semata-mata mengikuti ambisi romantisme presiden,” tegasnya.
Karena itu tidak bisa kemudian dalam implementasinya dilakukan generalisasi. artinya semua mendapatkan MBG untuk menghindari timbulnya rasa iri. Padahal pemberian MBG harus persisten dan konsisten.
Faktor persisten dan konsisten ini tentu bukan cuma sekadar proses bagi-bagi makanannya tetapi juga aspek kualitas makanannya. Karena itulah menurut Tan asesmen penting untuk menentukan wilayah yang betul-betul membutuhkan program MBG.
Baca Juga: Jadi Finalis Pemimpin Terkorup, Aktivis Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi
Di awal dikatakan bahwa program MBG akan menyasar wilayah terdepan dan terluar. Tapi sampai saat ini program MBG belum sampai ke wilayah tersebut. Alasannya karena wilayah tersebut belum siap secara infrastruktur. Padahal bisa jadi tidak semua daerah membutuhkan dapur SPPG.
Apalagi syarat untuk mendirikan SPPG membutuhkan biaya hingga sekian miliar. Artinya hanya mereka yang punya modal besar yang bisa mendirikan SPPG. Maka tidak mengherankan kalau pemilik SPPG adalah orang-orang kaya, seperti misalnya anggota dewan.
“Jadi, kalau Anda perhatikan, pemilik-pemilik SPPG itu sebetulnya yayasan. Karena BGN tidak mau langsung terlibat di lapangan, jadi dia berkomunikasi dengan yayasan yang mendirikan SPPG. Yayasan itu milik siapa? Selidik punya selidik, ternyata milik orang-orang kaya,” papar Tan.
BGN juga menerapkan sejumlah syarat bagi mitra SPPG-nya yakni merekrut ahli gizi, akuntan dan juru masak. Sayangnya SPPG merekrut ahli gizi yang belum berpengalaman padahal SPPG harus menangani pengolahan makanan dalam porsi besar.
Baca Juga: Kampus Bergerak: Pak Jokowi, Situasi Kritis, Berhentilah Ikut Campur Pencalonan Gibran
Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian terjadi kebocoran di rantai keamanan dan ketahanan pangan. Kebocoran keamanan pangan ini bisa terjadi karena tidak diterapkannya HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point/Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis).
“Sebelum MBG dimulai, saat diwawancara saya sudah mengingatkan 5 titik kritis ini. Pertama ketika bahan baku dibeli, kedua ketika bahan pangan distok, ketiga ketika bahan pangan diolah. Keempat ketika bahan pangan dikemas, dan kelima ketika makanan dimakan,” urainya.
Karena itu Tan menekankan tata kelola harus benar dahulu. Hal senada disampaikan Diah Saminarsih, CEO CISDI. Diah mengatakan sebelum MBG dimulai CISDI sudah menyuarakan pentingnya perencanaan yang baik agar implementasinya juga berjalan dengan baik.
“CISDI sudah memberikan saran bagaimana seharusnya program MBG ini direncanakan dulu dan kemudian diatur implementasinya dengan baik dan teliti, melalui proses dan tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak langsung dalam jumlah yang sangat besar, menyerap anggaran yang amat besar, tapi kemudian akhirnya setelah 8 bulan berjalan, kita menemukan kasus-kasus keracunan seperti ini,” bebernya kepada Konde.co.
Baca Juga: Putusan MK Jadi Peluang Gibran Maju Pilpres 2024, Jokowi Disebut Mirip Suharto?
Ia juga menyayangkan sikap BGN dan pemerintah yang mengabaikan peringatan sejumlah pihak ketika awal-awal kasus terjadi. Padahal ketika itu Diah mengaku CISDI sudah bersuara keras dengan meminta agar program MBG dikaji ulang terkait standar penyajian, standar masaknya, juga standar pengemasan dan distribusinya.
“Sayangnya masukan dari masyarakat sipil ini tidak dipandang sebagai sebuah masukan yang berdasarkan kepedulian, tetapi dilihat sebagai suara yang menentang. Padahal seharusnya kalau saja didengarkan dan dijalankan masukan dari masyarakat sipil, para peneliti, ahli-ahli gizi, ahli supply chain dan distribusi, yang terjadi sekarang bisa dihindari,” paparnya.
Diah juga menyoroti tidak adanya platform yang memberikan akses kepada masyarakat sipil, para peneliti dan publik luas untuk melihat perkembangan atau setidaknya melaporkan saat ada kejadian yang berbahaya. Dengan begitu bisa dilakukan upaya perbaikan.
Terkait banyaknya kasus keracunan makanan MBG dengan korban mencapai 6.924 berdasarkan data CISDI, tetapi belum ada tindakan signifikan terhadap SPPG, Diah menilai hal ini merupakan dampak dari ketiadaan payung hukum.
Baca Juga: Selamat tinggal Jokowi, Selamat datang Mulyono di Masa Oligarki dan Dinasti
“Jadi karena Perpres MBG belum keluar juga setelah 8 bulan, maka semuanya tidak ada akuntabilitas. Penyerapan anggaran tidak ada akuntabilitas karena tidak ditulis di dalam sebuah peraturan tertentu. Law enforcement atau ketetapan terhadap perlaksanaan aturan enggak ada karena selama belum ada Perpres, aturan yang berlaku ya cuma dari mulut ke mulut. Sementara program ini memakai anggaran negara yang sangat besar. Jadi inilah akar masalah kita,” urai Diah.
Untuk itu pihaknya meminta agar aturan Perpres segera diterbitkan sehingga semua pihak menjadi terikat untuk melaksanakan aturan tersebut. Termasuk bertanggung jawab terhadap pemakaian anggaran negara yang sangat besar.
Ketika terjadi kasus keracunan misalnya, maka perlu diatur juga dalam Perpres terkait bagaimana penanganannya. Apakah daerah boleh menghentikan? Ataukah daerah harus membiayai anggarannya? Kalau misalnya dibiayai dulu ongkos rumah sakitnya, apakah daerah tersebut akan diganti ongkos rumah sakitnya oleh pemerintah pusat atau oleh BGN? Dan sebagainya.
“Jadi hal-hal seperti ini memang jadi tidak terjawab saat ini karena belum ada Perpres yang membuat semua pihak yang terkait itu bisa memegang tanggung jawab sesuai dengan tugas yang seharusnya dikerjakan,” pungkasnya.
Sengkarut Serampang Anggaran MBG dalam Pendidikan
Tanpa regulasi yang mengatur standar gizi, mekanisme pengawasan, maupun distribusi anggaran, program justru dibuka sebagai proyek raksasa yang rawan pemborosan. TII menemukan indikasi alokasi dana yang sangat besar hanya untuk tahap persiapan. Agus memperkirakan angka Rp3,61 miliar untuk membangun satu dapur SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).
“Dalam konteks persiapan, kami menghitung satuan pemenuhan pelayanan gizi, bangun fisiknya dari mulai bangun bangunan sampai alat dapur dan on-premise, kami menemukan angka sekitar 3,61 miliar untuk satu fisik dapur SPPG. Baseline tidak ada, dan bahkan bukan regulasinya yang tidak jelas, tapi justru malah tidak ada regulasinya,” kata Agus.
Lebih jauh lagi, Agus menyoroti minimnya transparansi dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program. Ia menilai BGN bahkan tidak berupaya untuk menyampaikan informasi progres penyusunan regulasi maupun laporan evaluasi kebijakan kepada publik.
“Tidak ada niat sedikit pun oleh BGN untuk menyampaikan informasi progres penguatan regulasi program Makanan Bergizi Gratis. Teman-teman bisa cek di websitenya BGN, itu tidak ada niat sedikit pun BGN untuk menyampaikan update atau perkembangan penyusunan atau penguatan regulasi dan sebagainya,” paparnya.
Baca Juga: Lightstick K-Pop sampai Meme, Cara Generasi Muda Korsel Demo Makzulkan Presiden
Bicara soal anggaran dan transparansi, Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut bahwa masalah utama MBG bukan sekadar makanan yang tak termakan, melainkan bagaimana dana pendidikan dialokasikan secara serampangan.
“Jadi, sebenarnya kami sedang fokus di bagaimana anggaran pendidikan itu tidak bocor, dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak prioritas. Sehingga yang kami amati dari kawan-kawan pekerja pendidikan itu adalah bagaimana anggaran pendidikan ini benar-benar dialokasikan pada prioritas kebutuhan dasar pendidikan. Sehingga kami ingin hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan dasar pendidikan tidak masuk menggunakan anggaran pendidikan,” ujarnya.
Setiap porsi MBG dihargai Rp15.000, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp2.000 untuk sewa dapur, dan Rp3.000 untuk operasional termasuk gaji relawan.
Hitung-hitungan sederhana oleh Konde.co menunjukkan betapa besar kebutuhan dana MBG.
Satu dapur SPPG yang memproduksi batas bawah 3.000 porsi per hari membutuhkan biaya sekitar Rp45 juta per hari, atau Rp1,35 miliar per bulan. Sedangkan untuk batas atas kuota, yakni 4.000 porsi, biayanya melonjak menjadi Rp60 juta per hari atau Rp1,8 miliar per bulan.
Baca Juga: Demokrasi Hari Ini, Mengapa Para Aktivis Laki-laki Bergabung di Pemerintahan Prabowo?: Wawancara Made Tony Supriatma
Dengan 9.231 SPPG yang sudah beroperasi, kalkulasi harian bisa menembus lebih dari Rp480 miliar per hari. Target ekspansi menjadi 24.000 dapur pada akhir 2025 akan menggandakan kebutuhan dana hingga menyentuh ratusan triliun rupiah yang membebani fiskal negara.
Struktur tenaga kerja di satu SPPG juga memperlihatkan beban yang timpang. Dari 50 orang yang bekerja, hanya tiga berstatus staf inti: satu Kepala SPPG (SPPI), satu ahli gizi, dan satu akuntan. Sisanya, 47 orang adalah relawan yang bekerja penuh delapan jam per hari. Upah mereka tidak digaji tetap, melainkan diambil dari komponen Rp3.000 biaya operasional per porsi. Artinya, semakin besar kuota porsi yang diproduksi, semakin tinggi pula peluang relawan mendapat upah layak.
Dalam praktiknya, relawan hanya bisa mengantongi rata-rata Rp80.000–Rp100.000 per hari (1.760.000–2.200.000) dengan jam kerja 8 jam per hari. Jika tidak bekerja karena sakit atau alasan lain, relawan tidak mendapat upah. Lebih dari itu, sempat muncul laporan yang diklarifikasi BGN sendiri bahwa gaji staf SPPG, termasuk SPPI, ahli gizi, dan akuntan, terlambat dibayar hingga tiga bulan.
Ubaid secara tegas mengatakan bahwa MBG telah merusak sektor pendidikan dari sisi anggaran. Tiga isu prioritas yakni pemerataan fasilitas pendidikan, hak pendidikan bagi anak, dan kesejahteraan guru menurutnya terancam imbas pencaplokan anggaran pendidikan untuk MBG.
Baca juga: Hanya Ada 5 Perempuan di Kabinet Merah Putih, Aktivis: Ini Pengabaian Demokrasi
“MBG sampai Potong dana pendidikan, malah merusak sektor pendidikan. 60% sekolah SD kita masih kondisinya rusak. Harusnya itu buat perbaikan sekolah, nambah bangku sekolah, gitu. Kenapa malah diambil MBG, gitu? Jadi MBG ini rusak.”
“Sekarang ada 4,2 juta anak-anak yang mestinya dia usia sekolah, nggak bisa sekolah karena faktor ekonomi. Jadi mestinya dana pendidikan ke situ, bukan untuk makan-makan. Kemudian, ketika dia ke sekolah, kan harus ada gurunya. Sekarang kan masih banyak guru-guru honorer yang tidak diakui oleh negara: tidak masuk skema P3K, tidak masuk skema ASN, dan seterusnya. Tapi mereka ini kalau nggak ada di sekolah, siapa yang ngajarin anak-anak? Guru-guru kita juga masih kualitasnya buruk, belum tersertifikasi. Hampir separuh lebih, jutaan juga jumlahnya kalau dijumlah. Harusnya ini juga jadi prioritas,” terang Ubaid kepada Konde.co, Selasa (23/9).
Dari kelembagaan, Ubaid menegaskan bahwa pendidikan punya pos prioritas: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Namun realitasnya, dana pendidikan disedot ke sekolah kedinasan dan MBG.
Baca juga: Bagaimana Kamu Harus Jadi Anak Muda Di Masa Roti Harga 400 Ribu dan Nepotisme Keluarga Istana?
“Tidak seperti hari ini, yang tiba-tiba kemudian sekolah kedinasan mengambil ratusan triliun dari dana pendidikan, kemudian ada tiba-tiba program MBG yang juga mengambil ratusan triliun dari dana pendidikan,” kata Ubaid.
Situasi ini, tegasnya, bertolak belakang dengan kondisi nyata pendidikan yang masih tertinggal, ditandai rendahnya kemampuan membaca dan berhitung siswa Indonesia, sehingga mustahil membayangkan Indonesia Emas jika sumber daya manusianya buruk.
“Sampai kapan kalau misalnya dana pendidikan ini tidak terfokus, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 31? Kualitas pendidikan kita kan sampai hari ini, kemampuan membaca dan berhitung saja, kita termasuk negara papan bawah di dunia untuk kemampuan rata-rata siswanya. Apa jadinya yang kita inginkan Indonesia Emas, Indonesia maju? Kan tidak ada negara maju dari anak-anaknya atau sumber daya manusianya yang buruk,” paparnya.
Dalam postur APBN 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran sebesar Rp335 triliun. Jumlah ini menempatkan MBG sebagai pos terbesar dalam belanja pendidikan tahun tersebut.
Jika dibandingkan dengan alokasi untuk tiga program utama lainnya, terlihat perbedaan yang mencolok. Tunjangan guru dan dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun, bantuan sekolah anak yang mencakup beasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya mendapat Rp57,8 triliun, sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memperoleh Rp64,3 triliun.
Baca juga: Tak Cuma Perempuan, Laki-laki Juga di Pusaran Manuver Politik Keluarga
Ketiga pos tersebut, jika dijumlahkan, menghasilkan total Rp300,8 triliun. Nilai ini masih lebih kecil dibandingkan satu program MBG yang berdiri sendiri di angka Rp335 triliun.
Perbandingan ini menyoroti sejumlah persoalan. Pertama, porsi anggaran MBG melampaui gabungan tunjangan guru/dosen, bantuan sekolah anak, dan BOS. Kedua, anggaran untuk kesejahteraan guru/dosen lebih rendah daripada MBG, meski guru menjadi aktor utama dalam proses pendidikan. Ketiga, bantuan langsung untuk siswa melalui beasiswa, PIP, dan KIP berada pada posisi paling kecil, dengan nominal yang terpaut jauh dari MBG. Terakhir, BOS yang menopang operasional sekolah sehari-hari pun mendapat alokasi di bawah satu program makan bergizi.
Dengan alokasi dana sebesar Rp335 triliun di 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot porsi yang luar biasa besar dari APBN. Jika angka itu dibawa ke dunia pendidikan lainnya, skala perbandingannya tampak mencolok. Dengan hitungan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bahkan dinaikkan dari anggaran sebelumnya, yakni sebesar Rp2 juta per murid per tahun, anggaran sebesar itu bisa membiayai pendidikan 167,5 juta anak. Artinya, hanya dengan mengalihkan dana MBG, hampir seluruh anak Indonesia bisa ditanggung penuh biaya sekolahnya selama setahun.
Baca juga: Maju di Pilkada Aceh, Perempuan Diprotes di Medsos; Padahal Ini Hak Jadi Pemimpin
Tidak hanya itu, dengan asumsi pembangunan satu sekolah di wilayah terdepan dan terluar membutuhkan sekitar Rp5 miliar, maka dana Rp335 triliun sanggup membangun 67 ribu sekolah baru. Jumlah sebesar itu dapat merevolusi akses pendidikan di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan, di mana murid harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mencapai ruang kelas. Pembangunan sekolah dalam skala ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga pembukaan peluang pendidikan yang lebih setara di seluruh penjuru negeri.
Dari sisi tenaga pendidik, jika dihitung dengan standar gaji setara upah minimum rata-rata nasional, yakni Rp3 juta per bulan atau Rp36 juta per tahun, dana MBG tersebut bisa digunakan untuk menggaji lebih dari 9,3 juta guru honorer selama setahun penuh. Padahal, jumlah guru honorer yang tercatat saat ini jauh lebih sedikit dari angka itu.
Artinya, dengan satu tahun anggaran MBG, permasalahan klasik ketidakpastian nasib upah guru honorer dapat diselesaikan secara menyeluruh, memberikan jaminan hidup layak sekaligus memperkuat kualitas pengajaran di sekolah-sekolah.
Baca juga: Nasib Perempuan di Pilkada: Diserang Identitas Gendernya, Dipertanyakan Apakah Bisa Memimpin
Angka-angka fantastis itu didapat dari perhitungan sederhana. Agar lebih dekat dan membuktikan hitungan tersebut, mari coba bermain sejenak di sini:
Permainan di atas memang hanya memberikan estimasi. Namun, hitungan kasar itu dapat membantu memperkirakan seberapa besar dampak sebuah kebijakan anggaran terhadap masa depan pendidikan jutaan anak.
Bagi JPPI, akar masalah ini ada pada sistem pusat yang salah arah karena kebijakan pendidikan nasional tidak dijalankan sesuai amanat konstitusi, sehingga perlu dihentikan dan dievaluasi secara total.
“Ya, jadi ini soal sistem. Jadi, ya, mau nggak mau kita harus benerin di level sistem yang ada di pusat. Karena ini benerin sistem di level pusat, ya, harus dihentikan. Harus dihentikan sekarang juga, lalu dievaluasi total,” tegas Ubaid.
Pintu Kritik yang Tertutup
Sandra Pratiwi, seorang ibu dari tiga anak yang bersekolah di SMP dan SMA negeri di Jakarta Timur juga merasakan langsung dinamika program MBG. Sandra bercerita bahwa dua sekolah anaknya mengikuti program MBG. Sejak awal, ia merasakan ada ketidaksesuaian antara tujuan program dengan praktik di lapangan.
“Anak saya yang perempuan sudah mulai mengikuti program ini sejak dia masuk ke sekolah tersebut pada bulan Juli. Nah, untuk yang SMP, kita baru disuruh nge-list. Sebelum-sebelumnya, yang saya dengar tidak ada jajak pendapat, misalnya tentang anak alergi apa, boleh makan ini atau tidak. Nah, kalau kemarin itu, wali kelas membagikan di grup, orang tua disuruh mencatat alergi anaknya, apakah terhadap telur, udang, atau daging, atau makanan tertentu yang tidak bisa dimakan karena mungkin efek dari keracunan,” jelasnya.
Pengalaman Sandra menunjukkan perbedaan antara sekolah anaknya di SMA dan SMP. Saat ia menghadiri acara di sekolah SMA, ia menyaksikan langsung proses distribusi MBG. Ia bersaksi bahwa saat MBG dibagikan, anak dipersilakan membawa pulang dengan kotak makan sendiri jika tidak suka, yang kemudian akan dibuang dan berujung menjadi limbah makanan.
“Kalau yang di SMA, saya pernah datang ke sekolah tersebut. Saat itu ada acara di sekolah, dan saya lihat MBG itu baru datang dengan peralatan-peralatan kaleng. Mereka sampai membuka-bukanya sendiri, petugas-petugasnya pun terlihat sibuk.”
“Waktu pertama kali anak saya masuk ke situ, ditekankan (oleh sekolah), ‘Nanti kalau sekolah, tolong bawa tempat bekal, ya.’ Jadi pada saat MBG dibagikan, kalau tidak suka, dibawa pulang saja. Jadi laporannya, MBG tersebut memang bersih. Tapi bersih itu bukan karena dimakan oleh anak-anak, melainkan dibawa pulang dan sampai rumah dibuang,” cerita Sandra pada jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa (22/9).
Baca juga: Putusan MK Jadi Peluang Gibran Maju Pilpres 2024, Jokowi Disebut Mirip Suharto?
Dibuangnya santapan itu dalam hemat Sandra, karena makanan yang kemudian dibawa pulang tersebut tidak layak konsumsi setelah berjam-jam menunggu di ompreng dan kotak bekal.
“Dengan membuatkan bekal yang karbohidratnya ada, proteinnya ada, itu pasti lebih fresh. Kira-kira kalau dipotong jam 3 subuh, lalu dinikmati jam 10 siang, saya pikir sudah tidak layak, sudah asam rasanya. Dan itu akhirnya dibuang. Saya tanya anak saya, ‘Kenapa ini tidak dimakan, Kak?’ ‘Semangkanya sudah asam, Mama. Nanti sakit perut,’ katanya. Akhirnya kan mubazir, terbuang percuma, tidak dimakan juga. Dan anak-anak itu memang rata-rata tidak mau makan menu tersebut,” lanjutnya
Ia memberi contoh lain yang menurutnya menu makanan jauh dari standar gizi. Saat itu, sekolah anaknya diberikan dimsum yang membuatnya bertanya-tanya.
“Pernah suatu waktu, ada acara, menunya ada dimsum. Itu kelayakan gizinya di mana, ya? Maksud saya, tidak ada sayurnya, tidak ada ini-itu. Paling tidak kalau tidak ada susu, ada buah, ada karbohidrat, ada protein, ada lauk-pauknya, baik nabati atau hewani,” keluhnya.
Baca juga: Pemilu Untuk Rakyat, Bukan Hajat Para Elit: 5 Hal Penting Maklumat Politik KUPI
Sama seperti makanan lainnya, dimsum itu kemudian dibawa pulang oleh anaknya. Sementara di sekolah anak perempuannya, kondisi makanan seperti tempe yang kering dan ayam yang keras pernah dijumpai.
Ia skeptis tentang jarak antara memasak makanan hingga sampai di hadapan murid hingga menyebabkan kondisi makanan dianggapnya kurang layak.
“Ya, itu tadi, dibawa pulang, dimsum. Kalau di sekolah anak saya perempuan, belum ada kejadian seperti itu. Kalau dikasih ya tempe yang sudah agak kering, ayamnya keras. Mungkin menurut saya, jam masaknya itu tidak tahu jam berapa, ya? (mungkin) tengah malam? Sedangkan setahu saya, masa makanan itu ketika habis dimasak sampai harus dikonsumsi itu dua sampai tiga jam,” paparnya.
Sandra juga merasa bahwa orang tua murid kesulitan menyampaikan kritik karena kenyataan di lapangan menurut Sandra, sekolah pun tidak berani berbeda suara.
Adanya relasi kuasa atas otoritas yang paling tinggi di atas sekolah menjadikan sekolah, dalam hemat Sandra sebagai orang tua, lebih banyak memilih patuh pada aturan pemerintah.
“Makanya, saya pikir, mengkritik pemerintah, apalagi ke sekolah, tidak akan dianggap. Kalau saya bilang, sekolah mengatakan, ‘Bu, ngapain sih, Bu? Gini aja, Bu, sudah dimakan aja, Bu. Kita ikuti aja programnya Pak Presiden.’ Tidak bisa begitu juga, kan, maksudnya. Sedangkan masih banyak hal-hal lain yang seharusnya di-support oleh pemerintah.”
Baca juga: Memanggil Para Perempuan Geruduk Istana di IWD 2024: Adili Jokowi, Perusak Demokrasi!
“Jujur saja, kalau orang tua seperti kami ini protes di sekolah, sekolah kami itu sebenarnya bukan tidak takut sama kami, bukan tidak mau menerima, tapi mereka tunduk kepada atasan mereka. ‘Sudah, Bu, dinikmati saja,’ orang sekolahnya juga gratis, mau ke mana?” curhatnya.
Refleksi Sandra divalidasi oleh Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono. Keduanya kompak menyebut baik Badan Gizi Nasional (BGN) maupun lembaga pemerintah lainnya terkesan normatif dalam menanggapi kritik.
“Kita punya rekam jejak, sejak SPPG running, itu korban keracunan sudah ada. Dan setiap kali kita protes, kita ingatkan, audiensi dengan parlemen, dengan pemerintah, itu selalu jawabannya: ‘Kita akan koreksi, kita akan perbaiki.’ Tapi berangkat dari rekam jejak itu, kan, apa hasil koreksinya? Apa hasil perbaikan yang sambil program itu tetap running di dapur-dapur itu? Nyatanya kan korbannya tambah naik. Bahkan naiknya tidak dua kali lipat, tiga kali lipat. Dari ratusan, langsung ribuan. Seminggu aja bisa ribuan korbannya naik,” kata Ubaid dalam jumpa pers.
Sementara Agus menganggap BGN tutup mata dan telinga sebab nihilnya kemajuan setelah TII dan organisasi masyarakat sipil lain melakukan kritik konstruktif atas program MBG.
“BGN nampaknya tutup mata, tutup telinga terhadap kritik MBG,” katanya.
Baca Juga: Edisi Khusus Hari Perempuan Internasional: Puan Maharani Dalam Pusaran RUU PPRT
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya pada 2025 sering disesumbarkan sebagai terobosan besar di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam berbagai pidatonya, ia menyebut MBG sebagai “investasi bangsa”, bahkan menegaskan bahwa program ini mendapat apresiasi dunia. Prabowo juga berulang kali menekankan skala pencapaian yang masif, seperti pada awal Mei 2025 jumlah penerima manfaat mencapai 3,4 juta anak, akhir Agustus diklaim 22 juta, dan ditargetkan menjelang November menembus 82,9 juta orang.
Ketika menghadapi kritik soal keracunan massal, ia menegaskan dalam logika angka bahwa, “dari tiga juta lebih penerima, hanya sekitar 200 yang mengalami gangguan perut, 5 orang dirawat, artinya keberhasilan MBG adalah 99,99 persen.”
MBG Gagasan Yang Pernah Dilakukan di Masa Orde Baru
Bila menilik ke belakang, MBG bukanlah gagasan sepenuhnya baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah meluncurkan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang digulirkan sejak awal 1990-an. PMT-AS dirancang untuk mengatasi gizi buruk di sekolah dasar, terutama di daerah tertinggal.
Bentuk santapan yang disiapkan berupa kudapan seperti bubur kacang hijau, susu, telur rebus, dan biskuit yang dibagikan secara rutin. Program ini disertai penyuluhan gizi, pemberian obat cacing, serta tablet penambah darah bagi murid. Pada tahun anggaran 1996/1997, cakupan PMT-AS sudah mencapai lebih dari dua juta anak di desa-desa yang masuk dalam kategori Inpres Daerah Tertinggal (IDT) pada masa orde baru.
Namun, PMT-AS tidak lepas dari masalah. Pada Agustus 1997 di Banyumas, puluhan siswa muntah dan pusing setelah menyantap bubur kacang hijau dari program tersebut; 82 anak diduga keracunan. Kasus yang lebih tragis terjadi di Lampung Utara ketika 198 anak keracunan makanan tambahan, dua diantaranya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan menunjukkan makanan disimpan terlalu lama sehingga terkontaminasi bakteri E. coli dan Staphylococcus.
Baca Juga: Perjuangkan ‘DigitALL’ di Hari Perempuan Internasional: Teknologi untuk Kesetaraan Gender
Pola itu berulang dalam MBG Prabowo. Belum habis masa tahun pertamanya, ribuan kasus keracunan dilaporkan di berbagai daerah. Penyelidikan menunjukkan penyebab utamanya tidak berbeda dengan masa Orde Baru, makanan dimasak terburu-buru, tidak disimpan dengan standar higienis, dan terkontaminasi bakteri karena distribusi yang tidak memadai.
Prabowo menghidupkan kembali ide lama pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah serupa ide mertuanya, tetapi membungkusnya dengan skala nasional yang jauh lebih ambisius dan anggaran raksasa.
Selain itu, retorika keberhasilan 99,99 persen yang diulang Prabowo mengingatkan pada gaya Orde Baru, yakni menekankan angka keberhasilan yang spektakuler sambil mereduksi tragedi di lapangan sebagai insiden kecil. Di sinilah MBG menunjukkan dirinya sebagai kelanjutan langsung dari warisan Orba, dengan cita-cita mulia memberi gizi pada anak bangsa, namun juga dengan risiko yang sama bila aspek higienitas dan pengawasan tidak diperkuat.
Eva Nurcahyani dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap tentang banyaknya pengaduan yang masuk ke ICW. Pengaduan tersebut antara lain, relawan dapur yang tidak dibayar, guru yang terbebani tugas tambahan, hingga standar gizi yang tidak sesuai kebutuhan siswa, termasuk anak-anak di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan mereka yang memiliki alergi makanan.
“Jadi banyak sekali penerima-penerima manfaat yang akhirnya berimbas dirugikan,” katanya.
Baca Juga: Nirempati Hingga Bias Kelas: Sederet Pernyataan Problematik Pejabat Publik di Bulan Kemerdekaan
Lebih lanjut, Eva Nurcahyani menyoroti aspek lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan MBG. Menurutnya, sejak awal program ini telah kabur dari tujuan dengan menjadikan militer sebagai pondasi program.
“Militer terlibat dalam aspek logistik, produksi, dan distribusi pangan. Nah, dari keterlibatan TNI dan Polri ini juga sebenarnya banyak catatan, kita bisa tahu bahwa ini tidak sesuai dengan tugas pokok TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.”
“Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman dan ramah anak, bukan tempat kontrol militer. Dan kami melihat bahwa fenomena ini akhirnya memperlihatkan tren militerisasi ruang sipil yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalisme dalam layanan publik,” jelas Eva.
Seperti diketahui, susunan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) didominasi oleh individu dengan latar belakang TNI-Polri. Sebanyak enam dari sepuluh pejabat tertinggi BGN berasal dari latar belakang TNI-Polri. Salah satu dari enam tokoh tersebut adalah Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha yang terkait dengan Tim Mawar pada penculikan aktivis 1997-1998.
Baca Juga: 80 Tahun Tak Jadi Merdeka: Tak Mau Terpuruk Dari Penggusuran, Perempuan Bangkit Dengan Koperasi
Dalam susunan jabatan tertinggi, selain tidak adanya elemen masyarakat sipil maupun ahli gizi dan pangan, hanya terdapat satu perempuan yang dilantik pada 17 September 2025 lalu, yakni Nanik S. Deyang. Ia sempat dilantik sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada 12 Juni 2025, Ninik yang sempat terlibat dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet kala dirinya menjadi wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi di pemilihan presiden 2019 ini juga diangkat menjadi Komisaris Independen Pertamina.
Kepala dapur SPPG lewat seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) juga tak luput dari sasaran kritik. Program yang menggandeng Kementerian Pertahanan lewat pendidikan militer ini dinilai jauh panggang dari api ketika membicarakan pangan dan gizi.
“Sebenarnya di awal mencetuskannya MBG ini juga sebenarnya Bappenas punya kekeliruan. Dia memilih mitra kementerian pertahanan, yang akhirnya mencetak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sistem pendidikannya pun juga sistem pendidikan militer yang justru malah bukan belajar soal konteks gizi dan lain sebagainya. Itu sudah sangat keliru,” ujarnya.
Baca Juga: 80 Tahun Tak Jadi Merdeka: Perempuan Tergilas Proyek Strategis Nasional Atas Nama Pembangunan
Selain paparan Eva Nurcahyani, Konde.co juga menemukan bahwa seleksi SPPI juga sarat akan bias gender. Pada seleksi SPPI batch 3, pihak penyelenggara hanya menerima kuota 10 persen perempuan dari total sekitar 30.000 peserta.
Hal ini berbanding terbalik dengan klaim Ketua BGN, Dadan Hendiyana yang menyatakan bahwa program MBG menjadi serapan bagi tenaga kerja perempuan.
“Ketika program ini menjangkau seluruh target 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 SPPG, diperkirakan akan menyerap hingga 1,5 juta tenaga kerja, dan 55% dari jumlah itu adalah perempuan,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Perempuan hanya diberi jatah 10 persen karena semua Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diwajibkan menjalani pelatihan militer dan ditetapkan sebagai komponen cadangan pertahanan (Komcad) yang dapat diberi penugasan di kondisi yang dianggap negara sulit.
Hal ini disampaikan oleh pihak Universitas Pertahanan dalam klarifikasinya di Instagram sebagai berikut:
Terkait hasil seleksi, kami memahami bahwa banyak peserta perempuan yang belum berhasil masuk dalam kelompok peringkat yang lulus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pertimbangan antara lain:
a. Adanya pembatasan kuota untuk perempuan hanya 10 persen, karena seluruh SPPI akan mengikuti pelatihan dasar militer, dan akan ditetapkan sebagai Komponen Cadangan Pertahanan Negara, yang selain bertugas di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) juga dapat diberi tugas lain di daerah dan medan yang sulit apabila negara membutuhkan.
Baca Juga: 80 Tahun Tak Jadi Merdeka: Tanah Dikuasai, Gusur-Menggusur Terjadi
b. Adanya pembatasan kuota per daerah Kabupaten/ Kota sesuai alokasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) setiap daerah Kabupaten/Kota dimana prioritas utama diberikan kepada pendaftar asal daerah Kabupaten/ Kota sesuai alokasi jumlah SPPG.
Konde.co juga menemukan adanya keterlibatan kepolisian sebagai mitra MBG melalui SPPG. Sekurangnya terdapat 24 SPPG operasional terdaftar atas nama kepolisian di berbagai daerah.
Selain Polri, TNI juga turut aktif menjadi mitra SPPG di berbagai daerah baik melalui sayap gerakan prajurit seperti Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit (SKKP) maupun satuan lainnya. Dalam penelusuran Konde.co dari berbagai siaran pers dan liputan media, TNI menargetkan setidaknya 710 dapur SPPG yang dikelola tiga matra mereka.
Kepemilikan dapur SPPG juga memunculkan nama Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan BGN, salah satu SPPG di bilangan Depok, yakni SPPG Kebayunan dimiliki PT GSI, entitas usaha di bawah Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Yayasan GSN sendiri didirikan oleh Prabowo, dirinya dia tercatat sebagai ketua pembina.
Baca Juga: Pidato Prabowo-Puan: Menguji ‘Klaim Keberhasilan’ dari Perspektif Perempuan dan Keadilan Sosial
Kroni Prabowo seperti Hashim Djojohadikusumo juga menjadi pengurus Yayasan GSN. Selain Hasyim, terdapat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam struktur kepengurusan yayasan tersebut.
Nanik S. Deyang yang baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua BGN juga terlibat sebagai Wakil Ketua Yayasan ini. GSN sendiri tercetus dari dari ide Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Ubaid merasa bahwa preseden ini membuka lebar-lebar celah konflik kepentingan antara aparat penegak hukum dengan program yang seharusnya bertujuan menyejahterakan rakyat.
“Ada celah-celah beneficial ownership yang ujung-ujungnya adalah konflik kepentingan antara pihak-pihak lain,” ungkapnya.
Baca Juga: ‘Menolak Tumbang’, Menggugat Pemiskinan dan Sistem yang Menindas Perempuan
ICW juga menyimpulkan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah keluar dari tujuan awalnya untuk memenuhi hak gizi warga. Alih-alih menjadi instrumen perbaikan gizi, program ini dibajak oleh kepentingan politik dan ekonomi segelintir elite, dijalankan tanpa perencanaan matang, minim transparansi, akuntabilitas rendah, dan tanpa melibatkan partisipasi publik.
Dampaknya tidak hanya berupa kasus keracunan dan kerugian warga, tetapi juga menunjukkan adanya bentuk korupsi struktural melalui pembajakan kebijakan. Karena tata kelola yang buruk dan kerugian yang berulang, ICW menegaskan bahwa program MBG seharusnya dihentikan.
“Dalam hal ini, kesimpulan yang bisa kita ICW ambil adalah dalam konteks pelaksanaan program MBG, kita melihat bagaimana sebuah kebijakan yang tidak bijak dan juga dibajak oleh negara, dengan alih-alih untuk menjawab kebutuhan gizi, tapi program ini justru malah dijalankan dengan tidak adanya perencanaan yang jelas, kemudian transparansi minim, akuntabilitas rendah, dan tanpa partisipasi publik yang bermakna.”
“Dan kita melihat bahwa kebijakan ini seharusnya menjadi instrumen pemenuhan hak warga atas gizi yang justru malah akhirnya berubah menjadi politik dan ekonomi yang menguntungkan segelintir elite,” tegas Eva Nurcahyani.
Jalan Terbaik Adalah Berhenti
Dari kritik yang ada, benang merah terlihat jelas bahwa MBG bukan sekadar program gizi, melainkan cermin dari tata kelola negara yang rapuh. Dana pendidikan tersedot, regulasi kosong, implementasi berantakan dan banyak korban, konflik kepentingan merajalela, bahkan ruang sipil ikut terancam karena militerisasi.
Konde.co merangkum rekomendasi dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal MBG, yakni ICW, JPPI, FIAN, dan TII sebagai berikut:
Pemerintah perlu segera menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena terbukti sarat masalah, tata kelola buruk, minim akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga. Penghentian ini penting agar kerugian yang lebih besar bagi masyarakat tidak terus terjadi.
Baca Juga: ‘The Winner Takes It All’ di TikTok: Patahkan Mitos Perempuan Miskin Itu Malas dan Bodoh
Setelah penghentian, harus dilakukan evaluasi total yang melibatkan publik secara luas—terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat sipil—dengan tujuan:
- Perencanaan lebih matang, berbasis kebutuhan nyata warga.
- Mekanisme pengawasan independen agar tidak ada konflik kepentingan dan praktik korupsi.
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran, termasuk pelaporan terbuka mengenai penggunaan dana publik.
- Orientasi program yang benar-benar untuk kepentingan warga, bukan sekadar kepentingan politik atau ekonomi elite.
Seperti dikatakan Marthin dari FIAN Indonesia, jalan satu-satunya adalah pemerintah mengambil sikap yang jelas. Bagi mereka, solusi yang bisa ditempuh bukanlah melanjutkan program dalam kondisi bermasalah, melainkan menghentikan, mengevaluasi, lalu merancang ulang dengan target yang terukur.
“Membaca proses yang sudah berjalan, saya kira MBG ini harus dihentikan. Dari sejak Februari berjalan, kami sudah menyatakan dihentikan, dievaluasi, kemudian diperbaiki konsep dan implementasinya, termasuk baseline mana yang akan kita targetkan, wilayah mana, sekolah mana,” tukasnya.
Catatan Redaksi: Konde.co telah berupaya menghubungi BGN melalui Dadan Hindayana pada Selasa, 23 September 2025 melalui aplikasi perpesanan. Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada jawaban atau tanggapan yang diterima.
(Liputan ini merupakan bagian dari Edisi Khusus Konde.co edisi September 2025 yang menyajikan reportase dan jurnalisme data gender terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, sejak Januari 2025).
Tim Edisi Khusus
Koordinator: Luthfi Maulana Adhari
Peliput: Anita Dhewy dan Luthfi Maulana Adhari
Riset & Pemetaan: Luthfi Maulana Adhari
Editor: Luviana Ariyanti
